evaluasi perencanaan pembangunan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
4,439
On Slideshare
4,424
From Embeds
15
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
241
Comments
0
Likes
2

Embeds 15

http://www.slideshare.net 15

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah: Implementasi dan Permasalahannya terhadap Pembangunan Nasional Drs. Drs Dadang Solihin MA Solihin, Kuliah Umum FISIP Universitas Pasundan Bandung, 20 Maret 2004 g, www.dadangsolihin.com 2 Materi Pendahuluan • Pendahuluan • Diundangkannya UU 22/1999 dan UU 25/1999 merupakan • K k i ik Dasar Desentralisasi Karakteristik D D li i momentum yang sangat baik untuk memacu reformasi • Rationale Kebijakan Desentralisasi Pemda menuju Pemda yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. • Alasan Dianutnya Desentralisasi l i li i • Perubahan yang diharapkan tidaklah akan berjalan secara • Permasalahan Pokok mulus karena akan banyak sekali menuntut perubahan p y p pola pikir, pola bertindak dan kemauan dari pihak Pusat maupun Daerah. www.dadangsolihin.com 3 www.dadangsolihin.com 4
  • 2. Karakteristik Dasar Desentralisasi Karakteristik Dasar Desentralisasi . . . 1. Unit-unit pemerintahan setempat bersifat otonom, 3. Pemerintah daerah mempunyai status dan kekuasaan mandiri, mandiri dan jelas-jelas sebagai unit pemerintahan jelas jelas mengamankan sumber daya yang dimiliki untuk bertingkat yang terpisah dari pusat. Pusat melakukan menjalankan fungsinya. sedikit, atau tidak ada kontrol langsung oleh pusat , g g p 4. Implikasi desentralisasi adalah kebutuhan terhadap unit-unit tersebut. mengembangkan pemerintahan lokal sebagai institusi, yang dilihat warga setempat sebagai organisasi yang 2. Pemerintah daerah mempunyai batas-batas geografis p y g g memberikan pelayanan, dan sebagai unit pemerintahan pelayanan yang jelas dan diakui secara hukum di mana mereka yang mempunyai pengaruh. menggunakan kekuasaan dan menjalankan fungsi-fungsi 5. Dengan desentralisasi berarti ada hubungan timbal balik, publik. blik saling menguntungkan, dan hubungan yang terkoordinasikan antar pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. daerah www.dadangsolihin.com 5 www.dadangsolihin.com 6 Rationale Kebijakan Desentralisasi . . . Rationale Kebijakan Desentralisasi 4. Dalam pembuatan keputusan dan alokasi sumber daya, desentralisasi memungkinkan terwakilinya bermacam-macam k l kelompok k k kepentingan, seperti politik, agama, d etnis. i i li ik dan i 1. Memungkinkan penyusunan rencana serta program 5. Desentralisasi memberikan kesempatan kepada pejabat setempat p g y g pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah dan g y untuk mengembangkan kecakapan manajerial dan teknis. Dengan kelompok yang heterogen. desentralisasi juga dapat meningkatkan kemampuan pejabat 2. Mampu memotong red tape dan prosedur yang rumit tersebut untuk menangani berbagai urusan yang biasanya tidak sebagai karakteristik perencanaan dan manajemen terpusat ditangani secara baik oleh instansi pusat (seperti pemeliharaan dan over concentration kekuasaan serta sumber daya di jalan dan infrasrtuktur yang jauh dari ibukota negara). pusat. 6. Efisiensi dari pemerintah pusat meningkat karena membebaskan 3. Kontak/hubungan yang lebih dekat antara pejabat 3 K t k/h b l bih d k t t j b t tugas tugas rutin, tugas tugas pejabat pusat dari tugas-tugas rutin di mana tugas-tugas tersebut pemerintahan dan masyarakat setempat memungkinkan bisa dilaksanakan secara lebih efektif oleh petugas lapangan atau terbinanya informasi yang lebih baik guna memformulasi pejabat lokal. Ini akan memungkinkan pejabat pusat untuk t l bih li tik d f ktif perencanaan atau program yang lebih realistik dan efektif. men s n perencanaan dengan lebih hati hati serta mengawasi menyusun hati-hati, menga asi kebijakan pembangunan secara lebih efektif. www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8
  • 3. Rationale Kebijakan Desentralisasi . Alasan Dianutnya Desentralisasi .. 7. Desentralisasi memungkinkan pemerintahan yang 1 1. Dilihat d i d t litik d Dilih t dari sudut politik, desentralisasi dimaksudkan untuk t li i di k dk t k l bih fl k ib l inovatif dan kreatif. Daerah bisa lebih fleksibel, i if d k if D h bi menjadi semacam laboratorium untuk eksperimen mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang akhirnya dapat menimbulkan tirani; kebijakan dan program baru dengan melokalisir pada tempat-tempat tertentu. 2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut 8. Desentralisasi dalam perencanaan p p pembangunan g serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam p dan fungsi manajemen memungkinkan pemimpin mempergunakan hak-hak demokrasi; lokal untuk memberikan pelayanan dan fasilitas 3. Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan, alasan lebih efektif mengintegrasikan daerah terpencil efektif, desentralisasi adalah semata-mata untuk mencapai suatu dan terbelakang ke dalam ekonomi regional, pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, pengurusannya memonitor, dan mengevaluasi p y p y , g proyek-proyek diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat di tangan daerah Hal hal pembangunan secara lebih efektif dibandingkan pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat. instansi perencanaan dari pusat. www.dadangsolihin.com 9 www.dadangsolihin.com 10 alasan dianutnya desentralisasi . . . Permasalahan Pokok 4. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan 1. Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan h i d h di hk 2. Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang kepada kekhususan suatu daerah, seperti belum memadai dan penyesuaian peraturan perundangan- geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, fi k d d d k k i k i undangan yang ada dengan UU 22/ 1999 masih sangat watak kebudayaan atau latar belakang terbatas sejarahnya; j h 3 Sosialisasi UU 22 /1999 dan pedoman yang tersedia belum 3. mendalam dan meluas; 5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, 4. Manajemen penyelenggaraan otonomi daerah masih sangat j p y gg g desentralisasi diperlukan karena pemerintah lemah; daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut. www.dadangsolihin.com 11 www.dadangsolihin.com 12
  • 4. Permasalahan Pokok . . . Permasalahan Pokok . . . 5. Pengaruh perkembangan dinamika politik dan aspirasi • Permasalahan pokok tersebut terefleksi dalam 7 elemen masyarakat serta pengaruh globalisasi yang tidak mudah pokok yang membentuk pemerintah daerah yaitu; dikelola; 1. kewenangan, 6. Kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum 2. kelembagaan, menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah; 3. kepegawaian, 7. Belum jelas dalam kebijakan pelaksanaan perwujudan 4. keuangan, konsep otonomi yang proporsional ke dalam pengaturan 5. perwakilan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta 6. manajemen pelayanan publik, dan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sesuai prinsip- 7 7. pengawasan. penga asan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka NKRI. NKRI www.dadangsolihin.com 13 www.dadangsolihin.com 14 1. Kewenangan Daerah Rekomendasi 1. Penyesuaian terhadap pengaturan-pengaturan yang tumpang tindih dan bertentangan tentang suatu Permasalahan: kewenangan 1. 1 Friksi antara Pusat dengan Daerah 2. 2 Perlu adanya penataan ulang kewenangan antara Pusat, Pusat 2. Friksi antara Daerah Provinsi dengan Provinsi dan Kabupaten dengan memperhatikan aspek economies of scale, akuntabilitas dan externalitas f Kabupaten/Kota 3. Friksi antar Kabupaten/Kota itu sendiri www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16
  • 5. Rekomendasi 2. Kelembagaan 1. 1 Untuk mengatasi kekecewaan ataupun konflik kepegawaian dan organisasi yang diakibatkan oleh para pejabat yang dirasionalisasi, dapat dikembangkan Permasalahan: Jabatan Fungsional bagi mereka yang masih memenuhi persyaratan. Dengan adanya batas maksimum dalam g y 2. 2 Diperlukan adanya pengaturan secara tegas mengenai penetapan jumlah dinas, akan terjadi kemungkinan optimalisasi kelembagaan Pemda. pengurangan beberapa Pejabat Eselon II, III, dan p g g p j 3. Memilih kelembagaan publik dalam pembentukan unit- g p p IV yang akan berpotensi mengganggu iklim unit organisasi otonom, atau menyerahkan urusan p politik daerah. kepada pihak swasta (privatisasi), atau kemitraan antara pihak Pemda dengan swasta (public private partnership) 4. Perlu adanya standar kelembagaan baik besaran maupun o e nomenklaturu www.dadangsolihin.com 17 www.dadangsolihin.com 18 3. Kepegawaian Daerah Permasalahan: Rekomendasi 1. Pegawai Daerah cenderung dikooptasi oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada di Daerah 1. Pegawai pada tingkatan tertentu (misal Sekda) sebaiknya 2. Status k i D h j di 2 St t kepegawaian Daerah menjadi sangat statis t t ti menjadi kewenangan Pusat j di k P 3. Mencuatnya isu quot;Putera Daerahquot; karena penafsiran otonomi 2. Penyesuaian antara UU 22/1999 dengan UU 43/1999 beserta yang sempit PP pelaksanaannya. pelaksanaann a 4. Tidak adanya tour of area akan membahayakan keutuhan 3. Pemisahan yang tegas dan jelas antara Pejabat Karir dengan NKRI Pejabat Politik 5. Merangsang Daerah untuk mengangkat pegawai baru 4. Diperlukan adanya standar kompetensi yang jelas 6. Adanya kerancuan antara jabatan politis (political appointee) dan j b d jabatan karir (career appointee) k i ( i ) www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20
  • 6. 4. Keuangan Daerah Rekomendasi 1. Keuangan Pemda harus dikaitkan dengan pembiayaan pelayanan yang Permasalahan: dilakukan 1. 1 Konflik penguasaan kewenangan yang menghasilkan penerimaan 2. p y g Sumber-sumber perekonomian nasional yang ada di Daerah dikelola oleh Pusat atau kemitraan antara Pusat dan Daerah 2. Keuangan daerah yang kurang mencukupi (Financial Insufficiency). 3. Sistem subsidi didasarkan atas fiscal gap yang muncul atas dasar 3. Kurangnya kepatuhan pada peraturan dan lemahnya penegakan hukum. perbandingan antara fiscal capacity dengan fiscal need 4. Overhead cost pemda yang tinggi. 4. Pembiayaan pelayanan khususnya untuk pelayanan kebutuhan dasar 5. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD disusun berdasarkan atas standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah 6. Kurangnya kejelasan sistem pembiayaan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan 5. Diadakan pemisahan biaya gaji pegawai dari DAU 6. Untuk dapat meningkatkan dana DAU, maka perlu adanya rasionalisasi 7. Terbatasnya pemanfaatan DAK e ba as ya pe a aa a d dana S kt l yang masih besar dalam alokasi APBN Sektoral ih b d l l k i 8. Kurangnya manajemen aset 7. Untuk mengoptimalkan kontrol dan fasilitasi Pusat dalam otonomi 9. Mekanisme pinjaman dan kebijakan investasi yang belum jelas Daerah, maka perlu revitalisasi peran Gubernur sebagai wakil Pusat di 10. Pemisahan keuangan eksekutif dengan legislatif Daerah D h 8. Untuk membantu Daerah dalam memperbaiki prasarana Daerah yang rusak, maka perlu adanya alokasi DAK www.dadangsolihin.com 21 www.dadangsolihin.com 22 5. Perwakilan Rakyat Daerah y Rekomendasi Permasalahan: 1. Kemitraan yang tidak jelas 1. Peningkatan hubungan DPRD dengan masyarakat 2. Ekses dari meningkatnya kewenangan DPRD 2. 2 Peningkatan akuntabilitas DPRD dan kepala daerah 3. Kerancuan LPJ 4. Kuatnya pengaruh parpol dalam proses pemilihan kepala 3. LPJ didasarkan atas pengukuran kinerja d daerahh 4. Kepala daerah dipilih secara langsung 5. Kurang terserapnya aspirasi masyarakat oleh DPRD 6. 6 Campur tangan DPRD dalam penentuan penunjukan pejabat karir 7. Masih kurangnya pemahaman DPRD terhadap peraturan g y p pp perundangan 8. Kurangnya kompetensi anggota DPRD dan lemahnya networking ki www.dadangsolihin.com 23 www.dadangsolihin.com 24
  • 7. 6 Manajemen Pelayanan 6. Rekomendasi k d i Publik Permasalahan: 1 S ki d h k li l 1. Semakin rendahnya kualitas pelayanan 1 Identifikasi dan standarisasi pelayanan Pemda 1. 2. Kaburnya pemahaman konsep-konsep perencanaan 2. Penentuan standar pelayanan baik yang bersifat daerah d h kualitatif k lit tif maupun kuantitatif k tit tif 3. Masih besarnya peranan pemda dalam penyediaan 3. Peningkatan kinerja pelayanan oleh Pemda pelayanan l 4. Tidak jelasnya standard pelayanan 5. Rendahnya akuntabilitas pelayanan www.dadangsolihin.com 25 www.dadangsolihin.com 26 7. 7 Pengawasan Rekomendasi R k d i 1. Perlunya unit dekonsentrasi sebagai perangkat Gubernur Permasalahan: 2. 2 Revitalisasi peran Gubernur sebagai wakil pusat di daerah 1. Kurangnya pengawasan dari Gubernur kepada daerah 3. Perlunya sosialisasi peraturan perundangan g y p pelanggaran p 2. Kurangnya sanksi terhadap p gg peraturan 4. 4 Penegakan hukum yang tegas 3. Kurangnya supervisi dan sosialisasi ke daerah www.dadangsolihin.com 27 www.dadangsolihin.com 28
  • 8. Dadang Solihin’s Profile Dadang holds a MA degree ( g g (Economics), University of ) y Colorado, USA. His previous post is Head, Center for Research Data and Information at DPD Secretariat General as well as Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land Use Management at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia- Asia Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Terima Kasih Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe included Developing Multimedia globe, Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course Hiroshima Japan (2001); and Regional Course, Hiroshima, Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo com or by his dadangsol@yahoo.com mobile at +62812 932 2202 www.dadangsolihin.com 29 www.dadangsolihin.com 30