Kewarganegaraan

3,572 views
3,488 views

Published on

Published in: Education
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • full screen performed
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • terima kasih, numpang ya Cobalah daftra GRATIS anda mendapat: $ 1,00 selama sebulan! Lihat sendiri hasilnya bahwa ia bekerja untuk anda.
    Kemudian, lanjutkan untuk hanya $ 97 per mo. 60 hari garansi uang kembali.
    Bahkan keanggotaan singkat
    dapat mengirimkan AUTOPILOT memimpin dan komisi sangat besar dan pasif income
    GABUNG SEKARANG!di http://www.5figureday.com/go.php?hop=20122003
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,572
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
73
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kewarganegaraan

  1. 1. KELAS X
  2. 2. BAB 1BAB 2BAB 3BAB 4BAB 5BAB 6
  3. 3. HAKIKAT BANGSA DAN NEGARAKESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)
  4. 4. Standar Kompetensi ..* Memahami hakikat bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)Kompetensi Dasar ..* Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentukya negara.* Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk kenegaraan.* Menjelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan NKRI.* Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
  5. 5. Hakikat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Makna Manusia, Masyarakat – Bangsa, dan NegaraTerbentuknya Terbentuknya Bangsa NegaraHakikat Bangsa Hakikat Negara dan Bentuk-Bentuk Kenegaraan Pengertian, Tujuan dan Fungsi Negara Kesatuan RI Partiotisme Semangat Kebangsaan Nasionalisme Semangat Kebangsaan Lainnya
  6. 6. 1. Manusia Manusia diciptakan oleh tuhan yang maha esa memilikikedudukan dan martabat yang paling tinggi diantar makhluklain ciptaan-Nya. Manusia diberikan akal dan pikiran sehinggadalam kondisi tertentu mampu memenuhi hasrat dankebutuhan hidupnya. Kemudian, setiap manusia dilahirkandalam keadaan merdeka dan mempunyai haik serta martabatyang sama. Manusia berasal dari bahasa sansekerta, yaitu manu. Artinyaberpikir dan berakal budi. Dalam sejarah homo berartimanusia. Manusia didalam pergaulan hidupnya ditakdirkan sebagaimakhluk social. Aristoteles (384-322 SM), salah seorang filsufyunani mengatakn bahwa manusia itu makhluk yang bergaul,bermasyarakat.
  7. 7. 2. Masyarakat - Bangsa Masyarakat adalah persatuan manusia yang timbul darikodrat yang sama. Mereka hidup bersama dalam berbagaihubungan antara individu yang berbeda – beda tingkatannya. Kehidupan bersama itu dapat berbentuk desa, kota, daerah,dan Negara. Pada umumnya ada tiga macam golonganmasyarakat, yaitu sebagai berikut :a) Golongan yang berdasarkan hubungan kekeluargaan, perkumpulan keluarga, suami-istri (gemeinschaft)b) Golongan yang berdasarkan hubungan kepentingan / pekerjaan, perkumpulan ekonomi, koperasi, serikat kerja, perkumpulan social, perkumpulan kesenian, dan olahraga (gezelschaft).c) Golongan yang berdasarkan hubunugan tujuan / pandangan hidup atau ideology, partai politik, perkumpulan agama, bangsa, dan Negara.
  8. 8. Bangsa adalah sekelompok manusia / orang yang memilikihal – hal berikut.a) cita-cita bersama yang mengikat dan menjadi satu kesatuanb) perasaan senasib sepenanggunganc) karakter yang samad) adat istiadat / budaya yang samae) satu kesatan wilayahf) teroganisir dalam satu wilayah hukum
  9. 9. 3. Negara Istilah Negara merupakan terjemahan dari de staat(belanda), the state (inggris), I’etat (prancis), statum (latin), lostato (Italia), dan der staat (jerman). Menurut bahasa sansekerta, nagari atau Negara, berartikota, sedangkan menurut bahasa suku-suku di Indonesia seringdisebut negeri atau Negara, yaitu tempat tinggal. Menurut kamus umum bhasa Indonesia Negara adalahpersekutuan bangsa yang hidup dalam suatu wilayah denganbatas-batas tertentu yang diperintah dan diurus oleh suatubadan pemerintha dengan teratur. Negara dalam arti sempit sama dengan pemerintahan dalamarti luas (lembaga legislative, eksekutif, yudikatif ) yangmerupakan alat untuk mencapai kepentingan bersama,sedangkan Negara dalam arti luas adalah kesatuan social yangmengatur, memimpin, dan mengkoordinasi masyarakat supayadapat hidup wajar dan berkembang terus. Dalam mengembantugasnya, Negara memliki aparatur Negara denganwewenangnya
  10. 10. Pengertian bangsa yang dikemukakan secara unik oleh BenAnderson, dapat ditelaah lebih lanjut mngenai proses danunsur-unsur pembentuknya. Menurut pengamatan BenAnderson, ilmuwan politik dari universitas cornel, bangsamerupakan komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayahyang jelas batsnya dan berdaulat. Mengapa dikatakan sebagaikomunitas polotik yang dibayangkan? Karena suatu bangsayang paling kecil sekalipun, setiap individunya tidak kenal satusama lain. Begitupula dengn bangsa yang besar sekalipun, yangjumlah anggota atau penduduknya hingga ratusan jiwa,mempunyai batas wilayah yang relatif jelas. Kekuasaan danwewenang suatu bangsa atas suatu wilayah yang berdaulat,merupakan dibawah wewenang kenegaraan atau Negara yangmempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah dan bangsatersebut.
  11. 11. 1. Faktor Pembentukan Bangsa Menurut Dasar Identitas a. Primordial, yaitu ikatan kekerabatan (darah dan keluarga) dan kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat. b. Sakral, kesamaan agama yang dianut oleh suatu masyarakat menimbulkan ideologi dokttriner yang kuat dalam suatu masyarakat, sehingga keterkaitannya dapat membentuk bangsa negara. c. Tokoh, tokoh yang kharismatik bagi masyarakat akan menjadi panutan untuk mewujudkan misi-misi bangsa. d. Sejarah, sejarah dan pengalaman masa lalu seperti penderitaan akibat penjajahan akan melahirkan solidaritas (senasib dan sepenanggungan). e. Bhinneka Tunggal Ika, yaitu faktor kesadaran antaranggota masyarakat mengenai pentingnya persatuan dan berbagai perbedaan. f. Perkembangan Ekonomi, perkembangan ekonomi yang terspesialisasi sesuai kebutuhan masyarakat akan meningkatkan mutu dan variasi kebutuhan masyarakat yang lain.
  12. 12. g. Kelembagaan, Lembaga-lembaga pemerintahan dan politik mempertemukan berbagai kepentingan di kalangan masyarakat.2. Faktor Pembentuk Bangsa Menurut Segi Organisasi a. Negara sebagai Organisasi Kekuasaan b. Negara sebagai Organisasi Politik c. Negara Ditinjau dari Segi Organisasi Kesusilaan d. Negara Ditinjau dari Segi Integritas antara Pemerintah dan Rakyat
  13. 13. 1. Unsur-Unsur Negara Menurut para ahli Negara, antara lain Oppenheim danLauterpacht, tiga unsure pokok tersebut adalah sebagaiberikut: a. rakyat atau masyarakat b. wilayah / daerah, meliputi udara, darat, dan perairan (perairan bukan merupakan syarat mutlak). c. Pemerintah yang berdaulat
  14. 14. RakyatRakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam Negara suatuNegara atau menjadi penghuni Negara. Rakyat merupakan unsurterpenting dari Negara.Pengelompokan Rakyat• Penduduk dan bukan penduduk (berdasarkan hubungannyadengan wilayah dan Negara). Penduduk adalah mereka yangbertempat tinggal tetap atau berdomosili tetap di dalam wilayahNegara (menetap). Bukan Penduduk adalah mereka yang beradadidalam wilayah Negara, tetapi tidak bermaksud bertempattinggal di Negara itu. Termasuk kedalam golongan bukanpenduduk antara lain wisata asing yang sedang melakukanperjalanan wisata didalam wilayah.• Warga Negara dan bukan warga Negara (berdasarkanhubungannya dengan pemerintah Negara). Warga Negara adalahmereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari Negara(menurut undang-undang diakui sebagai warga Negara). Bukanwarga Negara (orang asing) adalah mereka yang mengakui Negaralain sebagai negaranya.
  15. 15. WilayahPembatasan wilayah suatu Negara sangat pentings sekali karenamenyangkut pelaksanaan kedaulatan suatu Negara dalam segalabentuk seprti hal-hal berikut :• berkuasa penuh terhadap kekayaan yang ada dildalamnya• berkuasa mengusir orang-orang yang bukan warga negaranyadalam wilayah tersebut bila tidak izin dari Negara itu.Pembagian Wilayah1. Daratan Pembatasan antara Negara dapat berupa hal-hal berikut. 1. Batas alam. Misalnya sungai, danau, pegunungan, atau lembah. 2. Batas buatan, misalnya Pagar tembok, pagar kawat berduri. 3. Batas menurut geofisika, misalnya lintang utara / selatan , bujur timur / barat.
  16. 16. 2. Lautan Wilayah laut suatu Negara ialah semua perairan, lautanh, dan sungai yang berada dalam batas-batas Negara (laut territorial). Penentuan batas laut harus berpedoman kepada hukum laut internasional. Masalah laut menjadi masalh internasional karena ada dua konsepsi kalautan yang bertentangan, yaitu sebagai berikut. Masalah Kelautan • Res Nullius, yaitu lautan dapat dimilkki oleh Negara karena tidak ada yang memlikinya. • Res Kommunis, yaitu laut merupakan milik bersama masyarakat dunia. Oleh karena itu, tidak dapat dimilkki oleh Negara mana pun. Sekarang masalah kelautan telah memperoleh kepastian hukum melalui “Konferensi Hukum Laut Internasional III”, 10 Desember 1982 yang diselenggarakan oleh PBB di Montego Bay, Jamaica, yang ditandatangani 119 negara peserta. Konferensi tersebut menghasilkan batas-batas wilayah kenegaraan, yaitu :
  17. 17. a. Laut Teritorial, setiap negara memiliki kedaulatan atas laut teritorial selebar 12 mil laut yang diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari garis dasar (base line) garis pantai ke arah laut bebas.b. Zona Bersebelahan, dalam daerah ini negara pantai (costal state) dapat mengambil tindakan bagi pihak-pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan undang- undang bea-cukain, fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara yang bersangkutan.c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dalam wilayah ini, negara pantai menggali kekayaan alam yang ada dan menangkap para nelayan asing yang kedapatan sedang melakukan penangkapan ikan.d. Landas Benua, dalam wilayah ZEE ini, negara pantai boleh mengadakan eksploitasi dan eksplorasi kekayaan alam dengan persyaratan harus membagikan keuntungan dengan masyarakat internasional.
  18. 18. 3. Udara Batas wilayah udara menjadi masalah, karena terdapat beberapa aliran pemikiran yang dikelompokkan atas dua bagian, yaitu : a. Aliran Udara Bebas Aliran ini dilengkapi oleh tiga macam pendapatan, yaitu : 1. Kebebasan ruang udara tanpa batas. 2. Kebebasan ruang udara yang dilengkapi oleh hak khusus dari negara kolong. 3. Kebebasan ruang udara dilengkapi zona teritorial dari negra kolong untuk dapat dilaksanakan. b. Aliran Kedaulatan atas Udara di Atas Wilayah Negaranya Aliran ini membagi diri ke dalam tiga pendapat, yaitu: 1. Negara kolong berdaulat penuh dalam ketinggian tertentu. 2. Negara kolong berdaulat penuh dibatasi oleh navigasi asing. 3. Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas.
  19. 19. 4. Wilayah Ekstrateritorial Berdasarkan ketentuan hukum internasional, yang termasuk wilayah ekstrateritorial adalah wilayah di mana kapal-kapal laut yang berbendera negara tertentu sedang berlayar di lautan bebas, pesawat-pesawat terbang yang sedang mengangkasa di atas lautan bebas di bawah identitas negara tertentu dan tempat atau gedung perwakilan diplomatik suatu negara tertentu.Pemerintahan yang BerkedaulatanPemerintahan yang berdaulat memiliki arti sebagai berikut :1. Dalam arti luas, merupakan gabungan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.2. Dalam arti sempit, hanya mencakup lembaga eksekutif.
  20. 20. 2. KedaulatanIstilah kedaulatan merupakan terjemahan dari superanus(Latin), sovereignty (Inggris), sovranus (Italia),souverainete (Perancis) yang berarti kekuasaan tertinggi.Beberapa teori kedaulatan, yaitu :1. Teori Kedaulatan Tuhan2. Teori Kedaulatan Raja3. Asal Mula Terjadinya Negara1. Terjadinya Negara secara Primer2. Terjadinya Negara secara Sekunder3. Terjadinya Negara Berdasarkan Fakta Sejarah4. Terjadinya Negara Berdasarkan Pendekatan Toritis
  21. 21. Hobos menggambarkan keadaan manusia sebagai serigala bagisesamanya (homo homini lupus) sebelum adanya negara (state of nature).
  22. 22. John Locke (29 Agustus 1632 – 28 Oktober 1704) adalah filsuf dari Inggris dengan pandangan empirisme. Ia sering disebut sebagai tokoh yang memberikan titik terang dalam perkembangan psikologi. Teori yang sangat penting darinyaadalah tentang gejala kejiwaan adalah bahwa jiwa itu pada saatmula-mula seseorang dilahirkan masih bersih bagaikan sebuah "tabula rasa"
  23. 23. Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et deMontesquieu (18 Januari 1689 – 10 Februari 1755), atau lebihdikenal dengan Montesquieu, adalah pemikir politik Perancisyang hidup pada Era Pencerahan (Inggris : Enlightenment). Iaterkenal dengan teorinya mengenai pemisahan kekuasaan yangbanyak disadur pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan danditerapkan pada banyak konstitusi di seluruh dunia. Ia memegangperanan penting dalam mempopulerkan istilah “feodalisme" dan"Kekaisaran Bizantium"
  24. 24. Jean Jacques Rousseau (Geneva, 28 Juni 1712– Ermenonville, 2 July 1778) adalah seorangtokoh filosofi besar, penulis and komposerpada abad pencerahan. Pemikiran filosofinyamempengaruhi revolusi Perancis,perkembangan politika modern dan dasarpemikiran edukasi. Karya novelnya, Emile,atau On Education yang dinilai merupakankaryanya yang terpenting adalah tulisan kuncipada pokok pendidikan kewarganegaraan yangseutuhnya. Julie, ou la nouvelle Héloïse, novelsentimental tulisannya adalah karya pentingyang mendorong pengembangan era pre-romanticism dan romanticism di bidangtulisan fiksi.
  25. 25. 1. Negara Kesatuan (Unitarusme) Negara kesatuan suatu Negara yang mereka dan berdaulat,hanya ada satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruhdaerah. Bentuk negara kesatuan sebagai berikut :a. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah tinggal melaksanakannya.b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah0 disebut pula daerah swatantra.
  26. 26. 2. Negara Serikat (Federal) Negara serikat (federasi) adalah suatu Negara yangmerupakan gabungan dari beberapa Negara bagian dari Negaraserikat itu. Artinya, suatu negara yang merdeka dan berdaulatserta berdiri sendiri kemudian menggabungkan diri dalamsuatu negara serikat sehingga menjadi negara bagian yangmelepaskan sebagian kekuasaannya kepada negara serikat itu.
  27. 27. 3. Bentuk Kenegaraan Lainnya Bentuk kenegaraan lainnya di dunia di antaranya sebagaiberikut :a. Negara Dominion Negara dominion adalah suatu negara yang tadinya daerah jajahan Inggris yang telah merdeka dan berdaulat, termasuk menguru politik ke dalam dan ke luar negeri.b. Negara Protektorat Negara protektorat adalah suatu negara yang berada di bawah lindungan (to protect = melindungi) negra pelindung (suzeren), biasanya soal hubungan luar negeri dan pertahanan.c. Negara Uni Negara uni adalah dua atau lebih negara yang mesing-masing merdeka dan berdaulat tetapi mempunyai satu kepala negara yang sama.
  28. 28. 1. Uni Riil, yaitu apabila negara-negara itu memiliki alat kelengkapan dan mengurus kepentingan bersama sesuai kesepakatan yang telah ditentukan lebih dahulu. 2. Uni Personil, yaitu apabila hanya kepala negara saja yang sama, sedangkan kepentingan dan alat kelengkapannya berbeda. 3. Uni Sui Generis, yaitu bentuk lain dari uni riil dan uni personil.d. Mandat dan Trust Bentuk negara-negara mandat dan trust diatur dan diawasi oleh Dewan Perwakilan PBB. Negara bekas jajahan yang kalah perang dalam Perang Dunia II, kemudian diatur oleh pemerintah perwalian dengan pengawasan komisi Mandat PBB disebut negara Mandat. Sedangkan negara-negara yang pemerintahannya diawasi Dewan Perwakilan PBB disebut negara Trust.
  29. 29. 1. Pengertian NKRI Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 1, Negara Indonesia adalahNegara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya, NegaraIndonesia dikenal dengan nama Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI). Berdasarkan paham integralistik, setiap unsur merasaberkewajiban untuk menciptakan keselamatan, kesejahteraan,dan kebahagiaan bersama. Lebih jelasnya adalah sebagaiberikut :a. Negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral.b. Semua golongan bagian, bagian dan anggotanya berhubungan erat dan merupakan persatuan masyarakat yang organis.c. Perhimpunan bangsa merupakan hal terpenting dalam kehidupan bersama.d. Negara tidak memihak atau menjamin kepentingan golongan atau perseorangan.e. Negara tidak menganggap kepentingan seseorangan sebagai pusat.
  30. 30. f. Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan rangkaian terjadinya negara RI, dapatdisimpulkan bahwa pengertian Negara Kesatuan RepublikIndonesia (NKRI) adalah bentuk negara yang terdiri daribanyak wilayah / kepulauan yang tersebar dengankeanekaragaman adat, suku, budaya, dan keyakinan yangmemiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka,berdaulat, bersatu adil dan makmur dengan pemerintahan yangmelindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpahdarah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dn melaksanakan ketertibandunia.
  31. 31. 2. Tujuan NKRI Tujuan Negara republic Indonesia tercantum didalamundang-undang dasar Negara Indonesia, yaitu padapembukaan UUD 1945 yang berbunyi ‘untuk membentuksuatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungisegenap bangsa Indonesia dan seluruuh tumpah darahIndonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi, dan keadilan social.. dengaberdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa;kemanusiaan yanga dil dan beradab; persatuan Indonesia;dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaandalam permusyawaratuan/perwakilan serta denganmewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyatIndonesia”
  32. 32. Tujuan Negara menurut beberapa ajaran ahli kenegaraan :a. Ajaran Plato, negara bertujan untuk mewujudkan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial.b. Negara kekuasaan, menurut Machiavelli dan Shan Yang. Negara bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata. Rakyat harus rela berkorban untuk mencapai kejayaan negara.c. Ajaran Teokratis (kedaulatan Tuhan) tujuan negara adalah mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan tenteran dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan.d. Ajaran Negara Polis, negara bertujuan mengatur semata-mata keamanan dan ketertiban dalam negara.e. Ajaran Negara Hukum, negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum memuat hukum yang berlaku di negara itu.f. Negara Kesejahteraan (welfare state = social service state), tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum.
  33. 33. 3. Fungsi NKRI Beberapa fungsi mutlak dari setiap negara adalah :a. Melaksanakan penertiban (law and order)b. Mengusahakan Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyatc. Pertahanand. Menegakkan Keadilan Berdasarkan pemikiran para ahli kenegaraan, tugas-tugaspemerintah dalam mengurus rumah tangga juga memiliki fungireguler dan fungsi agent of development.a. Fungsi Reguler Dalam hal ini, pemerintah menjalankan fungsinya dengan pelaksanaan tugas yang mempunyai akibat langsung ang dirasakan oleh seluruh masyarakat.
  34. 34. a. Negara sebagai political state, yaitu pemeliharaan ketenangan dan ketertiban, serta pertahanan dan keamanan.b. Negara sebagai diplomatik, yaitu menjalankan kerukunan dan persahabatan dengan negara-negara lain terutama negara tetangga.c. Negara sebagai sumber hukum, yaitu pemerintah harus bertindak adil terhadap warga negaranya melindungi hak/harta benda setiap warganya dari gangguan anggota masyarakat lain.d. Negara sebagai adminitratif, pada hakikatnya fungsi ini menitikberatkan pada kekuatan di tangan rakyat, pemerintah hanya menerima pendelegasian yang diberikan rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR dan DPR.
  35. 35. b. Fungsi Agent of Development Fungsi ini antara lain meliputi sebagai berikut : 1. Sebagai Stabilisator Pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilisator seperti hal-hal berikut ini. • Stabilitas Politik • Stabilisasi Ekonomi • Stabilisasi Sosial Budaya 2. Sebagai inovator Menciptakan ide-ide baru terutama yang berhubungan dengan pembangunan. Dalam ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 disebutkan mengenai hal-hal pelimpahan tugas dan wewenang kepada presiden untuk melaksanakan tugas-tugas pembangunan.
  36. 36. Untuk menerapkan semangat kebangsaan kepada generasimuda, diperlukan prinsip-prinsip patriotisme dannasionalisme.Nasionalisme Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untukmencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan /warga negara yang secara potensial bersama-sama mencapai,mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas,kemakmuran, dan kekuatan bangsanya.a. Nasionalisme dalam arti sempit Nasionalisme dapat diartikan sebagai perasaan cinta terhadap bangsanya secara berlebih-lebihan sehingga memandang rendah bangsa dan suku bangsa lainnya. Nasionalisme dalam arti sempit sering disebut jingoisme atau chauvinisme.
  37. 37. b. Nasionalisme dalam arti luas Nasionalisme dalam pengertian inu dapat diartikan sebagai perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya, tanpa memandang bangsa lain lebih rendah dari bangsa dan negaranya.Patriotisme Patriotisme adalah semangat dan jiwa yang dimiliki olehseseorang untuk berkorban / rela berkorban demi nama suatubangsa atau negara. Keteladanan dapat diberikan di berbagai lingkungankehidupan, seperti di lingkungan kehiduan keluarga,masyarakat, sekolah, instansi pemerintah ataupun swasta.
  38. 38. SIKAP YANG SESUAI DENGANNASIONALISME DAN PATRIOTISME MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA. SETIA MEMAKAI PRODUKSI DALAM NEGERI. RELA BERKORBAN DEMI BANGSA DAN NEGARA. BANGGA SEBAGAI BANGSA DAN BERNEGARA INDONESIA. MENDAHULUKAN KEPENTINGAN NEGARA DAN BANGSA DIATAS KEPENTINGAN PRIBADI MENJAGA NAMA BAIK BANGSA DAN NEGARA. BERPRESTASI DALAM BERBAGAI BIDANG UNTUK MENGHARUMKAN NAMA BANGSA DAN NEGARA. SETIA KEPADA BANGSA DAN NEGARA TERUTAMA DALAM MENGHADAPI MASUKNYA DAMPAK NEGATIF GLOBALISASI KE INDONESIA .
  39. 39. SIKAP YANG TIDAK SESUAI DENGANNASIONALISME DAN PATRIOTISME : EGOISME : Sikap mementingkan diri sendiri. EKSRIMISME : Sikap keras mempertahankan pendirian dgn menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan pribadi. TERORISME : tindakan sistematis yang bertujuan menciptakan kepanikan, keresahan dan suasana tidak aman dalam masyarakat. PRIMORDIALISME sikap mementingkan daerah, suku, agama ,ras ,antar golongan sendiri . SEPARATISME : Sikap yang ingin memisahkan diri dari NKRI PROPINSIONALISME : Sikap yang hanya mementingkan propinsinya sendiri dan tidak mempedulikan kepentingan propinsi lain.
  40. 40. SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
  41. 41. Standar Kompetensi ..* Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan peradilan nasional.Kompetensi Dasar ..* Mendeskripsikan pengertian dan sistem hukum dan peradilan nasional.* Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan.* Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.* Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.* Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
  42. 42. Tujuan Pembelajaran..Setelah mempelajari bab ini, kamu mampu menjelaskan sistemhukum dan peradilan nasional, peranan lembaga-lembagaperadilan, dan menunjukan sikap yang sesuai denganketentuan hukum yang berklaku.Selain itu,kamu mampumenjelaskan upaya pemberantasan korupsi dan menampilkanperan serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
  43. 43. Sistem Hukum dan Peradilan Nasional Makna Nilai dan NormaSistem Hukum Peranan Lembaga- Nasional Lembaga Peradilan Sadar Hukum Pemberantasan Korupsi di indonesia
  44. 44. 1. Nilai Nilai atau value mengandung pengertian sesuatu yangberharga. Sesuatu yang bernilai apabila memiliki guna(memiliki keindahan) kebenaran atau kebaikan. Ada beberapa nilai yang dijunjung tinggi serta berkembangdalam kehidupan masyarakat yaitu :a. Nilai Agama Setiap agama mengajarkan kebaikan, yaitu tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.b. Nilai Hati Nurani Manusia Hati nurani manusia (batin manusia) merupakan perasaan yang paling dalam dan secara kodrat mendapat cahaya kebaikan-kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga manusia memiliki moral dan mampu membedakan hal-hal yang baik atau buruk.
  45. 45. c. Nilai Adat Istiadat dan Budaya Budaya / kebudayaan merupakan hasil pikir, rasa, karsa, dan karya serta cita-cita manusia yang berdasar atas rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia, bangsa, negara, serta terhadap Tuhan Yang Maha Esa.d. Nilai Pancasila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan kristalisasi nilai yang dimiliki bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya.
  46. 46. 2. Norma Manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat diliputioleh norma-norma atau kaidah-kaidah, yaitu peraturan hidupyang memengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Norma adalah aturan-aturan yang disepakati dalam suatumasyarakat. Tujuan dari berlakunya suatu norma pada dasarnya untukmenjamin terciptanya pergaulan hidup dan ketertibanmasyarakat, yaitu :a. Perintah yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya dipandang baik.b. Larangan yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.
  47. 47. Ada 4 macam norma / kaidah dalam pergaulan hidupmasyarakat, yaitu :a. Norma Agama Norma agama merupakan aturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk atau anjuran yang berasal dari Tuhan tentang kebenaran.b. Norma Kesusilaan Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber pada hati nurani manusia, yaitu berupa bisikan-bisikan kalbu atau suara hati yang diakui dan diinsafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam bersikap dan berbuat.c. Norma Kesopanan Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul karena pergaulan masyarakat dan diikuti atau ditaati manusia lain sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia yang satu dengan yang lain.
  48. 48. d. Norma Hukum Norma hukum merupakan aturan-aturan yang bersumber atau dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, bersifat mengikat dan memaksa. Negara (alat negara) memiliki kekuasaan untuk memaksakan aturan-aturan hukum agar dipatuhi dan bagi siapa saja yang bertindak melawan hukum, dapat diancam dan dijatuhi hukuman tertentu. Sanksi huumannya tegas dan nyata. Berbeda dengan sanksi dari norma-norma lain. Misalnya:• Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dikenakan sanksi pidana karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun (hukum pidana)• Barang siapa yang tidak memenuhi suatu perikatan yang diadakan, misalnya jual-beli, sewa-menyewa diwajibkan mengganti kerugian (hukum perdata)• Suatu perseroan terbatas harus didirikan dengan akte notaris dan disetujui oleh Departemen Kehakiman (hukum dagang)
  49. 49. 3. Nilai sebagai Sumber Norma Manusia sebenarnya memiliki kemampuan material danspiritual yang keduanya menghasilkan nilai. Kemampuan material adalah sesuatu yang mengandungkarya, yaitu kemampuan untuk menghasilkan benda ataupunlainnya. Kemampuan spiritual mengandung cipta (menghasilkanilmu pengetahuan) dan karsa (menghasilkan kaidahkepercayaan, kesusilaan, kesopanan, dan hukum serta rasamenghasilkan keindahan). Untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan itu tentu adapenilaian. Nilai/penilaian merupakan sesuatu yang palingdasar, hakiki, atau makna yang terdalam (abstrak) yangberkaitan dengan cita-cita, harapan, keyakinan, dan hal-halyang bersifat ideal.
  50. 50. 1. Definisi Hukum Banyak ahli hukum yang mencari suatu batasan tentang hukm(definisi hukum), namun setiap pembatasan tentang hukum yangdiperoleh belum pernah memberikan kepuasan. Mengapademikian ? Karena hukum itu mengandung pengertian yang luas,seta meliputi bidang yang luas berkaitan dengan sistem yangberlaku di masyarakat. Sistem Hukum Nasional adalah perangkat hukum negara yangsecara teratur saling berkaitan mengatur ketertiban jalannya suatuoperaional kenegaraan, sehingga membentuk suatu totalitas kerjadi bidang hukum secara menyeluruh di suatu negara. Dari beberapa definisi hukum dapat disimpulkan bahwahukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu :a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.c. Peraturan itu bersifat memaksa.d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas.
  51. 51. Berdasarkan unsur-unsur hukum di atas diperoleh ciri-cirihukum, yaitu :a. Adanya perintah atau laranganb. Perintah dan larangan itu harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang.c. Pelanggarannya dapat dihukum, jadi ada sanksi yang berupa hukuman.
  52. 52. 2. Tata Hukum Keseluruhan norma hukum yang mengatur pergaulan hidupbernegara terwujud dalam tata hukum negara. Suatumasyarakat menetapkan sendiri tata hukumnya serta tundukkepadanya. Masyarakat yang tunduk kepada tata hukumnyasendiri disebut masyarakat hukum. Adanya tata hukum Indonesia sejak berdirinya/ lahirnyanegara Indonesia 17 Agustus 1945, yang dinyatakan dalam :a. Proklamasi “ Kami bangsa Indonesia … menyatakan Kemerdekaan Indonesia ”b. Pembukaan UUD 1945 “ Atas berkat rahmat Allah .. Maka rakyat Indonesia menyatakan …” “ Kemudian daripada itu .. Disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undnag-Undang Dasar Negara Indonesia ..”
  53. 53. Pernyataan tersebut mengandung arti :• Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat• Di dalam undang-undang dasar negra itulah tertulis tata hukum Indonesia.Proklamasi merupakan tonggak sejarah dimulainya tata hukum danpemerintahan negara RI, sedangkan UUD 1945 yang mencakup didalamnya Preambul / Pembukaan UUD 1945 menjadi hukum dasartertulis negara RI.
  54. 54. 3. Tujuan Hukum Ada berbagai rumusan yang dikemukakan para ahli hukummengenai tujuan hukum, yaitu :a. Prof. Soebekti, SH : Hukum mengabdi kepada tujuan negara. Karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan seluruh rakyat.b. L.J. Van Apeldoorn : Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.c. Jeremy Bentham : Hukum bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang (the great happiness of the greatest number).d. Van Kan : Tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap- tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu.e. O. Notohamidjojo : Tujuan hukum ada tiga, yaitu : 1. Segi reguler. 2. Segi Keadilan. 3. Segi memanusiakan manusia.
  55. 55. 4. Penggolongan Hukum Menurut sumbernya : • Undang-Undang • Kebiasaan (custom) • Keputusan hakim (yurisprudentie) • Traktat (treaty) • Pendapat sarjana hukum Menurut bentuknya : • Hukum tertulis • Hukum tak tertulis Menurut tempat berlakunya : • Hukum nasional • Hukum internasional • Hukum asing • Hukum gereja
  56. 56. Menurut waktu berlakunya ;• Hukum positif (ius constitutum)• Ius constituendum• Hukum alamMenurut sifatnya :• Hukum yang memaksa• Hukum yang mengaturMenurut wujudnya :• Hukum objektif• Hukum subjektifMenurut isinya :• Hukum publik• Hukum privat
  57. 57. Sistem peradilan nasional merupakan suatu mekanismekeseluruhan komponen peradilan nasional, pihak-pihak dalamproses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan dan spek-aspek yang bersifat prosedural dan saling berkaitan.1. Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradillan di Indonesia. Tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lain.2. Mahkamah Konstitusi (MK) Berdirinya lembaga MK diawali dengan amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MOR pada tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 (amandemen ketiga) yang disahkan pada 9 November 2001.
  58. 58. 3. Komisi Yudisial Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berperan mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan cara atu melalui pencalonan hakim agung serta penguasaan terhadap hakim. Tujuan dibentuknya komisi ini adalah agar harapan masyarakat terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka, transparan, dan partisipatif terwujud.
  59. 59. 1. Sadar Hukum di Lingkungan Keluarga Setiap anggota keluarga harus dapat mengembangkankesadaran diri dengan membiasakan berperilaku seperti dibawah ini. • Selalu menjaga nama baik keluarga • Mentaati aturan keluarga yang berlaku • Menggunakan fasilitas keluarga secara baik • Mendengarkan nasihat dari orang tua • Menghormati semua anggota keluarga.2. Sadar Hukum di Lingkungan Sekolah Kesadaran hukum dapat dikembangkan oleh setiap siswasekolah dengan membiasakan diri melakukan perilaku-perilakusebagai berikut. • Selalu menaati peraturan yang berlaku di sekolah • Disiplin belajar • Ikut upacara bendera seminggu sekali • Menyeberang jalan pada tempatnya • Tidak membuat resah di masyarakat.
  60. 60. 3. Sadar Hukum di Lingkungan Masyarakat Perilaku-perilaku yang mencerminkan sikap sadar hukum,antara lain sebagai berikut. • Menjaga nama baik lingkungan masyarakat • Menghormati sesama warga masyarakat • Taat dan patuh terhadap atura-aturan masyarakat • Tidak bertindak di luar norma • Selalu memelihara ketertiban, keamanan, dan ketenteraman.4. Sadar Hukum di Lingkungan Negara Bentuk sadar hukum di dalam ruang lingkup kenegaraan antaralain sebagai berikut. • Menjaga nama baik bangsa dan negara • Taat dan patuh dalam menjalankan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara • Membayar pajak • Saling hormat antarsesama warga.
  61. 61. 1. Makna Korupsi Korupsi berasal dari kata Latin, yaitu corruptio, dari katakerja corrumpere yang berartibusuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok.Menurut Transparency International adalah perilaku pejabatpublik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara tidakwajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkayamereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakankekuasaan publik yang dipercaya kepada mereka. Dari sudut pandang hukum, perbuatan korupsi mencakupunsur-unsur berikut. • Melanggar hukum yang berlaku • Penyalahgunaan wewenang • Merugikan negara • Memperkaya pribadi/ diri sendiri.
  62. 62. 2. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Korupsi • Konsentrasi kekuasaan pada si pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat. • Kurangnya transparansi pada pengambilan keputusan pemerintah. • Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. • Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. • Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan “teman lama”. • Lemahnya ketertiban hukum. • Lemahnya profesi hukum. • Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasn media massa. • Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil. • Rakyat yang “cuek”, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perintah yang cukup ke pemilu.
  63. 63. 3. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan • Penyogokan pesongok dan penerima sogokan • Sumbangan kampanye dan “Uang Lembek” • Tuduhan korupsi sebagai alat politik • Mengukur korupsi4. Dampak Negatif Korupsi • Sistem Demokrasi Korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good govermance) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah seperti mengabaikan prosedur, penyedotan sumber daya, dan mengangkat pejabat atau menaikkan jabatannya bukan karena prestasi.
  64. 64. • Sistem Ekonomi Korupsi dapat mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidaefisienan yang tinggi.• Sistem Kesejahteraan Umum Negara Korupsi politisi ada di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya, Korupsi politisi berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas.
  65. 65. 5. Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Proses pendidikan merupakan suatu proses pembudayaandan membudaya. Jika korupsi merupakan suatu gejalakebudayaan dalam masyarakat Indonesia maka adalahtanggung jawab moral pendidikan nasional untuk membenahipendidikan nasionalnya sebagai upaya pemberantasan korupsi.Korupsi adalah pelanggaran moral dan oleh sebab itumerupakan bagian dari tanggung jawab dari sisi moral dan sisiakademis dari pendidikan nasional untuk memberantasnya. Selain UU No. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Kriminal Korupsi, diperlukan juga aturan pendukungsebagai bagian dari sistem di Indonesia yang diarahkan sebagaiusaha preventif dan partisipatif dalam pelaksanaannya yaituSISDIKNAS. Hal ini berarti SISDIKNAS selain bertujuan sepertiyang telah dirinci dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional, perlu secara eksplisit ditujukan kepadapencapaian tujuan-tujuan untuk menghilangkan ketimpangan-ketimpangan yang ada dalam masyarakat.
  66. 66. SISDIKNAS haruslah secara proaktif menciptakan suatumasyarakat yang demokratis; dan lembaga pendidikan haruslahmenegakkan disiplin, disiplin dalam kehidupan: bernegara,dalam masyarakat yang pluralis dan multikultural. Selain itu SISDIKNAS hendaknya menjadi alat untukmengoreksi agar arah kehidupan masyarakat Indonesia tidakterlalu berorientasi kepada kepentingan ekonomi. Sebagaisalah satu lembaga kebudayaan yang penting, SISDIKNASharuslah bersih dari segala bentuk korupsi. Salah satu carauntuk melaksanakannya memang sudah dimulai denganpeningkatan partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan danmanajemen SISDIKNAS, dengan adanya Komite Sekolah,Dewan Sekolah dari tingkat kabupaten sampai nasional. Semuaini upaya untuk mencegah korupsi dengan meningkatkankontrol masyarakat terhadap pelaksanaan SISDIKNAS agarterhindar dari penyalahgunaan kekuasan baik oleh pemerintahmaupun masyarakat sendiri.
  67. 67. 6. Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia • Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan terjadinya tindak pidana korupsi. • Memperoleh dan memberikan pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hkum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. • Menyampaikan saran dan pendapat atau permintaan informasi bertanggung jawab kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.
  68. 68. • Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus disampaikan secara tertulis, disertai data nama dan alamat pelapor, pimpinan organisasi masyarakat, atau pimpinan LSM dengan melampirkan foto kopi KTP atau identitas diri lain dan bukti-bukti permulaan agar dapat diklarifikasi oleh penegak hukum.• Berhak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari.• Berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal mencari, memperoleh, dan memberikan informasi serta menyampaikan saran dan pendapatnya.
  69. 69. HAK ASASI MANUSIA (HAM)
  70. 70. Standar Kompetensi ..* Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)Kompetensi Dasar ..* Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM* Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghornatan, dan penegakan HAM di Indonesia.* Mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan internasional HAM
  71. 71. Tujuan Pembelajaran..Setelah mempelajari bab ini, kamu mampu menjelaskan sistemhukum dan peradilan nasional, peranan lembaga-lembagaperadilan, dan menunjukan sikap yang sesuai denganketentuan hukum yang berklaku.Selain itu,kamu mampumenjelaskan upaya pemberantasan korupsi dan menampilkanperan serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
  72. 72. Hak Asasi Manusia (HAM) Makna HAM Macam-Macan HAM Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM Instrumen HAM Instrumen HAM nasional InternasionalUpaya Penegakan Upaya Pengadilan HAM HAM Peran serta Instrumen HukumPenegakan HAM di Peradilan HAM dan Peradilan HAM Indonesia Internasional
  73. 73. 1. Pengertian HAM Hak asasi manusia (HAM)adalah hak pokok atau hakdasar yang dibawa oleh manusiasejak lahir yang secara kodratmelekat pada setiap manusia dantidak dapat diganggu gugatkarena merupakan anugrahTuhan Yang Maha Esa.
  74. 74. 2. Macam-Macam HAM a. Hak Asasi Pribadi, meliputi kemerdekaan memeluk agama, beribadat menurut agama masing-masing, menyatakan pendapat, dan kebebasan berorganisasi b. Hak Asasi Ekonomi atau Hak Milik, meliputi kebebasan memiliki sesuatu, membeli dan menjual sesuatu, dan mengadakan perjanjian atau kontrak c. Hak Asasi Persamaan Hukum, meliputi mendapatkan pengayoman dan keailan yang sama d. Hak Asasi Politik, meliputi hak untuk diakui sebagai warga negar yang sederajat e. Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan, meliputi hak kebebasan ntuk berpendidikandan pengembangan kebudayaan f. Hak Asasi Perlakuan yang Sama Dalam Tata Cara Peradilan dan Perlindungan Hukum, meliputi hak mendapat perlakuan yang wajar dan adil dalam penggeledahan.
  75. 75. 1. Instrumen HAM Nasional a. Instrumen Hukum HAM Nasional  UUD 1945  Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998  UU Nomor 39 Tahun 1999 b. Instrumen Kelembagaan HAM Nasional  Komnas HAM  Pengadilan HAM  Pengadilan HAM Ad Hoc  Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi  Organisasi Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat
  76. 76. 2. Upaya Penegakan HAM di Indonesia • Pencegahan Pelanggaran HAM 1. Penciptaan perundang-undangan HAM 2. Penciptaan lembaga-lembaga pemantauan dan pengawas pelaksanaan HAM 3. Penciptaan perundang-undangan dan pembentukan lembaga peradilan HAM 4. Pelaksanaan pendidikan Ham kepada masyarakat 5. Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman tentang HAM kepada seluruh masyarakat. 6. Menugaskan kepada presiden serta DPR untuk segera meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang HAM.
  77. 77. • Penindakan Atas Pelanggaran HAM 1. Pelayanan, konsultasi, pendampingan, dan advokasi bagi masyarakat yang menghadapi kasus HAM 2. Penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM 3. Investigasi, yaitu pencarian data, informasi, dan fakta yang berkaitan dengan peristiwa dalam masyarakat yang patut diduga merupakan pelanggaran HAM 4. Penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. 5. Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui proses peradilan di pengadilan HAM
  78. 78. 1. Peran Siswa dalam Penegakan HAM a. Dalam kehidupan bermasyarakat • Mencegah segala tindakan atau perbuatan yang mengarah ke pelanggaran HAM • Menghindari perbuatan yang kiranya dapat merendahkan, melecehkan nilai-nilai kemanusiaan • Memahami berbagai instrumen HAM dan menyebarluaskan • Mengamati dan mendiskusikan berbagai perkembangan kebijakan HAM pelanggaran HAM b. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara • Bersedia menjadi saksi dalam proses di pengadilan jika benar- benar mengetahui peristiwa pelanggaran HAM • Melaporkan pada pihak yang berwajib • Turut serta dalam pembangunan opini publik • Melibatkan diri dalam kelompok minad yang bertujuan melakukan studi, penyadaran, kampanye, konsultan, dan advokasi HAM.
  79. 79. 2. Proses Penegakan HAM di Indonesia Proses penegakan hak asasi manusia dilakukan dengan Hukum Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia. Hukum acara tersebut meliputi: 1. Penangkapan 2. Penahanan 3. Penyelidikan 4. Penyidikan 5. Penuntutan
  80. 80. a. Hambatan dalam Penegakan HAM1. Masih adanya sikap mental feodal di kalangan sekelompok orang Feodalisme bertentangan secara diametral dengan hak hak asasi manusia.2. Adanya kecurigaan dari beberapa individu yang mengkawatirkan bahwa gerakan yang memperjuangkan hak asasi manusia akan menyebabkan disintegrasi nasional, membahayakan persatuan dan kesatuan yang telah dibina berpuluh puluh tahun.3. Rendahnya kesadaran hukum dan kesadaran kemanusiaan masyarakat.4. Masih rendahnya kesadaran politik yang berimplikasi pada penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, dan juga dapat melahirkan kebijakan publik yang potensial memungkinkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
  81. 81. b. Tantangan dalam Penegakan HAM 1. Dengan disahkannya UU Nomor 26 Tahun 200 tentang HAM ditegaskan bahwa pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi sebelum UU Nomor 26 disahkan tidak dapat diadili berdasarkan prinsip-prinsip HAM, sehingga peristiwa pelanggaran HAM yang besar tidak mungkin lagi dapat diselesaikan berdasarkan HAM ad hoc. 2. Adanya larangan hukum berlaku surut (nonretroaktif) memungkinkan para tersangka dan terdakwa luput dari proses hukum keadilan dan luput dari tegaknya hukum acara. 3. Nebis in idem (double jeopardy). Asas mengatur bahwa orang yang telah dihukum oleh pengadilan HAM tidak dapat lagi dituntut oleh pengadilan biasa.
  82. 82. 3. Konsekuensi suatu Negara yang Tidak Menegakkan HAM Apabila suatu negara tidak menegakkan HAM, maka adabeberapa konsekuensi yang dapat diberikan, yaitu : • Negara tersebut akan dikucilkan dari peraturan dunia internasional • Adanya tuntutan-tuntutan dari LSM-LSM nasional maupun internasional terhadap pemerintah dari negara yang bersangkutan • Jika terjadi pelanggaran HAM, misalnya genosida (pemantaian massal) dari pemerintah yang berkuasa kepada rakyatnya, maka melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, pemimpin negara yang bersangkutan dapat dituntut untuk diajukan ke Mahkamah Agung.
  83. 83. 1. Sejarah Penegakan HAM a. Magna Charta (Piagam Agung), 15 Juni 1215 Piagam pertama yang mengakui hak kemerdekaan diri dan amat masyhur di Eropa. b. Hobeas Corpus Act, 1674 Piagam ini lahir pada masa pemerintahan Charles II yang memuat jaminan seseorang tidak boleh ditangkap dan ditahan dengan semena-mena kecuali menurut peraturan perundangan yang berlaku. c. Bill of Rights (Pernyataan Hak Asasi Manusia), 1689 Piagam ini diciptakan oleh parlemen Inggris sebagai tuntutan kepada Prince of Orange dan memuat pengakuan terhadap hak petisi, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat bagi parlemen dan pemilihan parlemen harus bebas.
  84. 84. d. Declaration of Independence (Pernyataan Kemerdekaan Rakyat Amerika), 4 Juli 1776 Piagam ini merupakan piagam hak asasi manusia yang mengandung pernyataan bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajatnya oleh Yang Maha Pencipta.e. Declaration des Droits de L’Homme et du Citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara), 4 Juli 1789 Undang-undang ini dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis sebagai pahlawan terhadap kesewenang-wenangan Raja Louis XVI.f. Right of Self Determination, Januari 1918 Naskah ini diusulkan T. Woodrow Wilson yang memuat 14 pasal sebagai dasar untuk mencapai perdamaian yang adil.
  85. 85. g. The Four Freedom (Empat Kebebasan), 1941 Naskah ini dicetus oleh Franklin D. Roosevelt yang memuat kebebasan berbicara, menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa ketakutan, dan kebebasan dari segala kekurangan.h. The Universal Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948 Piagam ini memuat 30 pasal pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia yang diterima dan diproklamasikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.
  86. 86. 2. Instrumen Hukum HAM Internasional a. Instrumen umum, meliputi: Piagan PBB 1945, Deklarasi Universal HAM b. Penentuan nasib sendiri c. Pencegakan diskriminasi d. Administrasi Peradilan, Penahanan dan Penganiayaan e. Kejahatan Perang, Kejahatan Kemanusiaan, termasuk Genosida f. Perbudakan dan Praktek Serupa, diatur oleh: Konvensi Penghapusan Kerja Paksa g. Kewarganegaraan, Ketiadaan Kewarganegaraan, Suaka dan Pengungsi h. Perkawinan dan Keluarga, Anak-anak dan Remaja i. Hak untuk Bekerja dan Hak untuk Berhimpun j. Kesejahteraan Sosial, Kemajuan dan Pembangunan k. Hak Politik dan Sipil Wanita l. Kebebasan Informasi dan Perlindungan Data m. Penduduk Asli dan Kelompok Minoritas
  87. 87. Instrumen terpenting HAM yang merupakan induk dari seluruhinstrumen HAM lainnya adalah The International Bill of HumanRights. The International Bill of Human Rights adalah istilah yangdigunakan untuk menunjuk tiga instrumen atau dokumen pokokHAM, yaitu : • The Universal Declaration of Human Rights • International Convention on Economic, Social and Cultural Rights • International Convention on Civil and Political Rights.
  88. 88. 3. Peradilan HAM International Sumber kewenangan dan legitimasi peradilan hak asasimanusia internasional dapat dilihat dari 3 dimensi:1. Adanya persetujuan dari PBB sebagai badan internasional2. Adanya asas hukum umum ‘jus congens’ bahwa norma- norma fundamental yang diakui oleh masyarakat internasional berstatus lebih tinggi terhadap norma lainnya.3. Adanya berbagai konvensi dan traktat internasional Contoh peradilan hak asasi manusia Internasionala. Mahkamah Militer Internasional Nuremberg dan Tokyob. Mahkamah Pidana Internasional untuk Yugoslavia
  89. 89. DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
  90. 90. Standar Kompetensi ..* Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusiKompetensi Dasar ..* Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi* Menganalisis substansi konstitusi negara* Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia* Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara
  91. 91. Dasar Negara dan Konstitusi Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi Substansi KonstitusiPembukaan UUD 1945 Nilai- Nilai Dasar Negara Kedudukan Pembukaan UUD 1945 Sikap Positif terhadap Konstitusi Negara
  92. 92. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan ketetapan dasar atau pokok yang mengatur kehidupan negara. Latar belakang diputuskannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah karena Pancasila memuat nilai-nilai karakter dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila diresmikan menjadi dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 yang ditegaskan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI. Konstitusi merupakan ketentuan hukum dasar pokok yang sifatnya tertulis memuat watak dan sebagai sumber berlakunya ketetapan hukum dan perundang-undangan lainnya dan konstitusi negara Indonesia adalah UUD 1945. Tinjauan terhadap pancasila :** sebagai dasar negara, mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan meliputi IPOLEKSOSBUDHANKAM.** sebagai pandangan hidup, pedoman tingkah laku bagi setiap warga negara.
  93. 93. Nilai filosofis adalah nilai-nilai yang sifatnya mendasar. Nilai filosofis UUD 1945 adalah sebagai berikut.1. Ditentukannya rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945.2. Ditentukan tujuan nasional Indonesia merdeka dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu:  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;  memajukan kesejahteraan umum;  mencerdaskan kehidupan bangsa; dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.3. Pengakuan bahwa kemerdekaan yang dicapai berkat karunia Tuhan dan perjuangan seluruh bangsa Indonesia.
  94. 94. Nilai yuridis adalah nilai mengenai hukum. UUD1945 mempunyai nilai yuridis bagi negara Indonesia yangakan mengatur kehidupan Indonesia dari segi: bentuk negara; bentuk dan susunan pemerintahan; hak dan kewajiban warga negara; perekonomian nasional; dan lambang identitas nasional, seperti bendera dan bahasa nasional. Selain itu, UUD 1945 merupakan aturan hukum yangtertinggi tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. Segalaaturan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan denganUUD.
  95. 95. Nilai sosiologis adalah nilai yang menyangkutkehidupan sosial masyarakat. UUD 1945 menjadikankehidupan negara Indonesia mendapat dukungandari segenap warga negara Indonesia.
  96. 96. Substansi konstitusi negara Indonesia adalah naskah yang merupakan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara Indonesia dan menentukan pokok-pokok kerja tersebut berdasarkan pancasila.Sejarah berlakunya konstitusi di Indonesia :a). UUD 1945 : Bentuk negara kesatuan Bentuk pemerintahan republik Sitem pemerintahan presidensil dan parlementer
  97. 97. b). Konstitusi RIS : Bentuk negara serikat Bentuk pemerintahan uni Sitem pemerintahan parlementerc). UUDS ‘50 : Bentuk negara kesatuan Bentuk pemerintahan republik Sitem pemerintahan parlementerc). UUD 1945 : Bentuk negara kesatuan Bentuk pemerintahan republik Sitem pemerintahan presidensil
  98. 98. Pembukaan UUD 1945 mengandung unsur-unsur yang sifatnya mutlak dari pokok kaidah yang fundamental menyangkut dasar dan tujuan negara, bentuk negara, dan falsafah negara.a. Sumber Kekuasaan 1. Dalam alinea ketiga disebutkan bahwa pernyataan kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, hal ini bermakna bahwa kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia itu semata-mata karena mendapatkan rahmat dan ridho Allah Yang Maha Kuasa. Suatu pengakuan adanya suatu kekuasaan di atas kekuasaan manusia yang mengatur segala hal yang terjadi di alam semesta ini. Dengan kata lain bahwa kekuasaan yang diperoleh rakyat Indonesia dalam menyatakan kemerdekaan dan dalam mengatur kehidupan kenegaraan bersumber dari Allah Yang Maha Kuasa. 2. Sementara itu dalam alinea keempat disebutkan bahwa negara Republik Indonesia tersusun dalam bentuk kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa sumber kekuasaan terletak di tangan rakyat. Hal ini ditegaskan lebih lanjut dalam Bab I, pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “kemerdekaan adalah di tangan rakyat,…..”.
  99. 99. 3. Dengan demikian terdapat dua sumber kekuasaan sekaligus,yakni bersumber pada Tuhan dan bersumber pada rakyat.4. Sebagai akibat maka perlu adanya suatu pola sistempenyelenggaraan pemerintahan sebagai penerapan kekuasaanyang bersumber dari dua arah tersebut. Perlu dipikirkanbagaimana menyusun suatu sistem yang mampumengintegrasikan kedua sumber kekuasaan yang bersumberdari Tuhan dan bersumber dari rakyat.
  100. 100. b. Hak Asasi Manusia Perumusan hak asasi manusia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar tidak begitu explisit, namun bila kita cermati secara mendalam nampak dengan jelas bahwa Pembukaan UUD dijiwai oleh konsep hak asasi manusia. Berikut kami sampaikan beberapa perumusan yang menggambarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dapat kita temukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. 1. Kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia ini adalah untuk menciptakan kehidupan kebangsaan yang bebas, salah satu hak asasi manusia yang selalu didambakan, dan dituntut untuk dapat direalisasikannya. 2. Kemerdekaan negara Indonesia berciri merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, adil dan makmur merupakan suatu gambaran hak asasi manusia yakni hak kebebasan dan hak mengejar kebahagiaan. 3. Keseluruhan alinea pertama merupakan penjabaran hak asasi manusia, yakni kebebasan dan kesetaraan. Kemerdekaan, perikemanusiaan dan perikeadilan merupakan suatu penjabaran dari kebebasan dan kesetaraan.c. Faham Demokrasi Negara Indonesia dengan jelas menganut faham demokrasi, yang mengakui kedaulatan di tangan rakyat, serta susunan negara Republik Indonesia terbentuk dalam kedaulatan rakyat, yang merupakan istilah lain dari demokrasi. Meskipun demokrasi yang diterapkan di negara Indonesia hendaknya berdasar pada Pancasila.
  101. 101. d. Faham Persatuan Yang diutamakan dalam kehidupan bernegara adalah keseluruhan rakyat Indonesia. Hal ini terbukti dari rumusan-rumusan berikut : 1. Tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah untuk (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdasakan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini menggambarkan bahwa kepentingan umum diletakkan di atas kepentingan pribadi tanpa kepentingan pribadi dikorbankan atau diabaikan. 2. Yang ingin diwujudkan dengan berdirinya negara Indonesia ini adalah suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nampak dalam rumusan tersebut bahwa bukan kepentingan individu yang ditonjolkan tetapi keseluruhan rakyat Indonesia. 3. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa : “Negara” – begitu bunyinya – “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan dasar persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Negara, menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. inilah suatu negara yang tidak boleh dilupakan.
  102. 102. 1. Menghargai Jasa Para Pahlawan Kemerdekaan Setiap warga negara harus menghargai dan berterima kasih kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indinesia. Tanpa pengorbanan dan perjuangan mereka, mungkin kemerdekaan terlambat atau gagal dicapai. Dengan demikian, sudah kewajiban setiap warga negara untuk mempertahankan dan meneruskan apa yang dicita-citakan dan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan.2. Menaati Peraturan Sebagai warga negara yang baik kita harus menaati peraturan yang berlaku, baik yang diatur dalam UUD 1945 maupun peraturan hukum lain. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan menciptakan kehidupan yang aman, tenteram, serasi, dan seimbang. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus, kita semua harus menaati peraturan yang berlaku di Indonesia. Jika peraturan ditaati, Indonesia akan menjadi negara yang tertib dan generasi mudanya hidup menjunjung tinggi hukum.
  103. 103. 3. Mendukung upaya Pembangunan Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak lain adalah untuk kesejahteraan rakyatnya. Sebagai warga negara dan generasi muda yang baik kelak akan menjadi penerus bangsa, harus mendukung upaya pembangunan. Generasi muda yang cerdas, cekatan, terampil, dan berwawasan luas sangat dibutuhkan oleh negara kita yang sedang membangun. Generasi-generasi muda yang berkualitas akan memicu semakin cepatnya upaya pembangunan
  104. 104. WARGA NEGARA
  105. 105. Warga Negara Hakikat Warga Negara dan pewarganegaraan di IndonesiaAsas kewarganegaraan Pewarganegaraan Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Kehidupan Penerapan Prinsip Persamaan KedudukanWarga Negara
  106. 106. Standar Kompetensi ..* Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan.Kompetensi Dasar ..* Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia* Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dala kehidupan bermasyrakat, berbagsa dn bernegara* Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku
  107. 107. Penduduk adalah mereka yangbertempat tinggal secara tetap,turun temurun di dalam satu wilayahnegara. Warga negara adalah orang-orangIndonesia asli dan orang-orang asingyang bertempat tinggal di satuwilayah negara berdasarkanketentuan hukum (legal).
  108. 108. a). UUD 945 pasal 26 (1) Yang menjadi warga negara ialah orang- orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang- undang sebagai warga negara. (2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. (3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.
  109. 109. b). Undang-undang no.3 tahun 946Warga Negara Indonesia ialah :a. orang yang aseli dalam daerah Negara Indonesia;b. orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut diatas akan tetapi turunan dari seorang dari golongan itu, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam daerah Negara Indonesia, dan orang bukan turunan dari golongan termaksud, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir di dalam daerah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun, atau telah kawin, kecuali jika ia menyatakan keberatan menjadi Warga Negara Indonesia karena ia adalah warga negara Negeri lain;c. orang yang mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi;d. anak yang sah, disahkan atau diakui dengan cara yang sah oleh bapanya, yang pada waktu lahirnya bapanya mempunyai kewargaan Negara Indonesia;e. anak yang lahir dalam 300 hari setalah bapanya, yang mempunyai kewargaan Negara Indonesia, meninggal dunia;f. anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah, yang pada waktu lahirnya ibunya mempunyai kewargaan Negara Indonesia;g. anak yang diangkat dengan cara yang sah oleh seorang Warga Negara Indonesia;h. anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang oleh bapanya ataupun oleh ibunya tidak diakui dengan cara yang sah;i. anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang tidak diketahui siapa orang tuanyaatau kewargaan negara orang tuanya.
  110. 110. Berdasarkan Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa bagi WNA yang ingin menjadi WNI harus memenuhi syarat: Telah tinggal di Indonesia lima tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut; Sehat jasmani dan rohani; Berumur di atas 18 tahun atau telah kawin; Dapat berbahasa Indonesia; Tidak dipidana; Tidak berkewarganegaraan ganda; Mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap; Membayar biaya ke kas negara.
  111. 111. Bagi WNA yang telah kawin dengan WNI dan inginmenjadi WNI, berdasarkan Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2006tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwaWNA yang bersangkutan harus:1. Mengajukan pernyataan ke pejabat/Menteri Hukum dan HAMuntuk menjadi WNI;2. Memberikan surat pernyataan bahwa dia telah tinggal diIndonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut; dan3. Pernyataan bahwa bila mendapat kewarganegaraan Indonesiatidak menjadi dwikewarganegaraan (Kewarganegaraan ganda).
  112. 112. 1. Asas Kewarganegaraan ** azas iusoli : penetapan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tepat ia dilahirkan. ** azas ius sanguinis : penetapan kewarganegaraan sesorang berdasrkan keturunan. ** azas kewarganegaraan tunggal : satu kewarganegaraan bagi setiap orang ** Apratide : tidak memiliki kewarganegaraan **Bipratide : meiliki dua kewarganegraan
  113. 113. 2. Pewarganegaraan (Naturalisasi)Naturalisasi ialah permohonan kewarganegaraan:1) Naturalisasi biasa : sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku2) Naturalisasi luar biasa : berdasarkan penglihatan jasa dan kemampuan Pewarganegaraan aktif: seseorg dpt menggunakan hak opsi utk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara
  114. 114. ** menikah dengan pria asing** diakui oleh orang asing sebagai anak** masuk dalam dinas asing** bertempat tinggal di luar negeri 5 (lima) tahun berturut-turut
  115. 115. Hak adalah: Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita danpenggunaannya tergantung kepada kita sendiri.Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hakmendapatkan nilai dari guru dan sebagainyaKewajiban adalah: Sesuatu yang harus dilakukan denganpenuh rasa tanggung jawab.Contohnya: melaksanakan tata tertib di sekolah,membayar SPP atau melaksanakan tugas yang diberikanguru dengan
  116. 116. Hak dan kewajiban dalam bidangpolitik 1. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. 2. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. 3. Hak berserikat dan berkumpul. 4. Hak mengeluarkan pikiran (berpendapat). 5. Kewajiban untuk memiliki kemampuan beroganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya, di antaranya: Semua organisasi harus berdasarkan Pancasila sebagai azasnya, semua media pers dalam mengeluarkan pikiran (pembuatannya selain bebas harus pula bertanggung jawab dan sebagainya)
  117. 117. Hak dan kewajiban dalambidang sosial budaya  Hak memperoleh kesempatan pendidikan pada segala tingkat, baik umum maupun kejuruan.  Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan daerah.  Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang kependidikan.  Kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan ketertibannya.  Kewajiban ikut menanggung biaya pendidikan.  Kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah.  Hak untuk mengembangkan dan menyempurnakan hidup moral keagamaannya, sehingga di samping kehidupan materiil juga kehidupan spiritualnya terpelihara dengan baik.  Kewajiban untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  118. 118. c. Hak dan kewajiban dalam bidang Hankam  bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pembelaan negara.d. Hak dan kewajiban dalam bidang Ekonomi Hak memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi, misalnya dengan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat. Hak dipelihara oleh negara untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar. Kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan mengolah berbagai sumber daya alam. Kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan, tidak merugikan kepentingan orang lain. Kewajiban membantu negara dalam pembangunan misalnya membayar pajak tepat waktu.
  119. 119.  Indonesia = multikultural ->ras, gender, golongan, budaya, suku bangsa -> KONFLIK Menjaga tali persaudaraan. Bergosip, Menggunjingkan keburukan orang lain, iri -> DIHILANGKAN! Saling mengisi Memperkaya pengetahuan dengan berbagi cerita atau keahlian tanpa mempedulikan perbedaan yang ada. Memupuk kekayaan yang ada. Bangsa Yang kokoh -> KUAT
  120. 120. SISTEM POLITIK INDONESIA
  121. 121. Sistem Politik Indonesia Definisi Sistem Politik Sistem Politik di DuniaSuprastruktur Infrastruktur Struktur Poltik Sistem Politik Demokrasi di Indonesia Peran serta Masyarakat Indonesia
  122. 122. Standar Kompetensi ..* Menganalisis sistem politik di IndonesiaKompetensi Dasar ..* Mendeskripsikan suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia* Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara* Menampilkan peran serta dala sistem politik di Indonesia
  123. 123. Politik ialah ilmu yang mempelajari tentang negara, tujuan dan lembaga negara dala melaksanakn fungsi, tujuan dan hubungan dengan negara maupun warga negaraKonsep pokok politik :: negara kekuasaan pengmblan keputusan kebijakan pembagian kekuasaan
  124. 124. 1. Suprastruktur Politik Ialah suasana kehidupan politik pemerintahan yang terdiri dari : MPR Anggota MPR Presiden Legislatif BPK MA
  125. 125. Fungsi suprastruktur politik :1. Fungsi pengambilan keputusan2. Fungsi pelaksanaan keputusan3. Fungsi pengawasan pelaksanaan keputusan2. Infrastruktur Politik Ialah suasana kehidupan politik rakyat1. Partai Politik Suatu organisasi dalam melakasnakan aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan
  126. 126. 2. Kelompok Kepentingan Menyalurkan aspirasi dan usulan politik. Contohnya: organisasi buruh, tani, golongan pedagang, pegawai negeri, dan cendekiwan3. Kelompok Penekan Tidak berminat pada jabatan politik tapi berperan mengajukan kepentingan dan aspirasi masyarakat4. Alat Komunikasi Politik Ialah media massa yang dapat dijadikan penyalur dan pembawa suara rakyat dalam aktiitas politik.5. Tokoh Politik Ialah tokoh-tokoh masyarakat yang memperoleh
  127. 127. a. Sistem Politik Di Negara Komunis : Bercirikan pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak milk pribadi, peniadaan hak-haak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arus informasi dan kebebasan berpendapatb. Sistem Politik Di Negara Liberal : Bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu atau kelompok; pembatasan kekuasaan; khususnya dari pemerintah dan agama; penegakan hukum; pertukaran gagasan yang bebas; sistem pemerintahan yang transparan yang didalamnya terdapat jaminan hak-hak kaum minoritas
  128. 128. Sistem Politik di Indonesia : Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah : Ide kedaulatan rakyat Negara berdasarkan atas hukum Bentuk Republik Pemerintahan berdasarkan konstitusi Pemerintahan yang bertanggung jawab Sistem Perwakilan Sistem pemerintahan presidensiil
  129. 129. Peran serta masyarakat dalam politik adalah terciptanya masyarakat politik yang “Kritis Partisipatif” dengan ciri-ciri :: Meningkatnya respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah Adanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau menolak suatu kebijakan politik Meningkatnya partisipasi rakyat

×