buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

buku hukum admnistrasi negara E.Utrech

on

  • 4,088 views

Ini merupakan resumedari Buku HAN karangan E. Utrech

Ini merupakan resumedari Buku HAN karangan E. Utrech

Statistics

Views

Total Views
4,088
Views on SlideShare
4,088
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
79
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment
  • {}

buku hukum admnistrasi negara E.Utrech buku hukum admnistrasi negara E.Utrech Presentation Transcript

  • RESUME HUKUM ADMNISTRASI NEGARA Dosen : Bp. Soemanto Disusun Oleh : I KOMANG W D1112006 NADIA OKKI A D1112011 PETRA LUGAS N D1112012
  • INDEX • Judul buku • • • • Penulis Penerbit Cetakan ke Tebal : PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA : E. UTRECHT / MOH. SALEH DJINDANG, SH : PT Ichtiar Baru : IX ( 9 ) : 220 halaman + viii halaman
  • Par 1 Bidang Administrasi Negara • Pengertian Administrasi Negara Menurut Utrecht Administrasi Negara adalah gabungan jabatan ( aparat/alat ) administrasi yang dibawah pimpinan pemerintah ) Presiden dan para Menteri) melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah (tugas pemerintah) yang tidak diserahkan pada badan perundang-undangan dan kehakiman. Utrecht bertitik tolak pada Teori Sisa atau Teori Residu / Atrek Theorie. • Menurut Utrecht, dalam Hukum Administrasi Negara terkandung 2 (dua) aspek, yaitu: – Aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya • • Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum (rechtsbetreking) antara alat perlengkapan administrasi atau pemerintah dengan para warganegaranya. E. Utrecht mengatakan “Hukum Administarsi Negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan Negara melakukan tugas mereka secara khusus.
  • Hukum Administrasi Negara” meninjau pengertian Administrasi Negara/Tata Usaha Negara dan Pemerintah dari dua (2) segi • Tinjauan dari para penganut teori residu yang terkena pengaruh teori Trias Politika (dengan tokoh Van Vollen Hoven), menyatakan bahwa administrasi negara/tata usaha negara adalah gabungan jabatan-jabatan, berupa aparat/alat administrasi yang dibawah pimpinan pemerintah melaksanakan sebagian pekerjaan pemerintah (tugas pemerintah) berupa fungsi administrasi yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislatif dan badan-badan pemerintah dari persekutuan hukum yang lebih rendah dari persekutuan negara. • Tanpa pengaruh teori Trias Politika, dikemukakan oleh AM Donner bahwa Administrasi negara adalah badan yang melaksanakan/menyelenggarakan tujuan negara. Pendapat ini dikemukakan oleh Donner karena dia meninjau dari segi fungsi negara yakni sebagai penentu tujuan negara.
  • Teori Tripaja (Trias Politika) Dalam teori ini ada dua tokoh yaitu : John Locke, abad ke 17 membagi kekuasaan Negara dalam tiga bagian, yang masing-masing berdiri sendiri dan dipegang oleh alat-alat perlengkapan tersendiri pula yaitu : 1.Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan yang membuat peraturan/undang-undang. 2.Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undangundang. 3.Kekusaan Federatif, yaitu kekuasaan yang tidak termasuk kekuasaan Legislatif dan kekuasaan eksekutif seperti hubungan luar negeri. Montesqueiu membagi kekuasaan negara kedalam tiga bagian yang masingmasing terpisah satu dengan yang lainnya dan dipegang oleh alat-alat perlengkapan Negara yaitu : •Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan. •Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan peraturan •Kekuasaan Yudikatif yaitu kekuasaan mengadili mempertahankan peraturan.
  • Par 2 Hukum Administrasi Negara Indonesia sebagi Penyelenggara UUD dan Pembangunan • • • • • • • • • • Menurut Utrecht, ada Sembilan macam penyelenggaraan kepentingan kolektif oleh administrasi negara (Pemerintahan), yang bertindak adalah: Administrasi Negara sendiri (pemerintahan); Subyek hukum (badan hukum) lain, yang tidak termasuk administrasi negara dan yang mempunyai hubungan istimewa atau hubungan biasa dengan pemerintah. Subyek hukum lain, yang tidak termasuk administrasi negara dan yang menjalankan pekerjaannya berdasarkan konsesi (consessie) atau ijin (vergunning) dari pemerintah; Subyek hukum, yang tidak termasuk admnistrasi negara dan yang diberi subsidi oleh pemerintah, misalnya Lembaga Pendidikan Swasta; Pemerintah bersama-sama dengan subyek hukum lain (beberapa subyek hukum) yang tidak termasuk administrasi negara Yayasan yang didirikan atau diawasi pemerintah; Kooperasi yang didirikan atau diawasi pemerintah; Perusahaan Negara; Subyek hukum lain yang tidak termasuk admnistrasi negara, tetapi diberi suatu kekuasaan memerintah (delegasi perundang-undangan).
  • Par 3 Hukum Administrasi Negara, Ilmu Pemerintahan dan Public Administration • Hukum administrasi berisi peraturan-peraturan yang menyangkut “administrasi”. Administrasi sendiri berarti “bestuur” (pemerintah). Dengan demikian, hukum administrasi (administratief recht) dapat juga disebut dengan hukum tata pemerintahan (bestuursrecht). Pemerintah (bestuur) juga dipandang sebagai fungsi pemerintahan (bestuursfunctie) yang merupakan penguasa yang tidak termasuk pembentukan UU dan peradilan. • Menurut isinya hukum dapat dibagi dalam Hukum Privat dan Hukum Publik. Hukum Privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Sedangkan Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara), yang termasuk dalam hukum publik ini salah satunya adalah Hukum Administrasi Negara
  • Par 4 Hukum Administrasi Negara Sebagai Himpunan Peraturan Peraturan Istimewa • Perbuatan hukum bersegi dua ini tidak diatur dalam hukum privat akan tetapi diatur oleh suatu hukum yang bersifat istimewa dalam hal ini hukum publik. Bertitik tolak dari pandangan ini, maka pemerintah dapat juga melakukan perjanjian kerja yang sesungguhnya diatur dalam KUH Perdata di mana perjanjian itu karena sifatnya istimewa dimaksudkan sebagai perjanjian menurut hukum publik. • Sedangkan yang dipelajari dalam HAN/HTP yaitu sifat, bentuk dan akibat hokum yang timbul karena perbuatan hukum istimewa yang dilakukan oleh para pejabat dalam menjalankan tugasnya.
  • Par 5 Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara • • Menurut Van Vollenhoven, secara teoretis Hukum Tata Negara adalah keseluruhan peraturan hukum yang membentuk alat perlengkapan Negara dan menentukan kewenangan alat-alat perlengkapan Negara tersebut, sedangkan Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alatalat perlengkapan Negara, baik tinggi maupun rendah ketika alat-alat itu akan menggunakan kewenangan ketatanegaraan. Logeman mengemukakan bahwa HTN merupakan suatu pelajaran tentang kompetensi, sedangkan HAN/HTP merupakan suatu pelajaran tentang perhubungan-perhubungan hukum istimewa. Menurutnya HTN mempelajari : • Jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu negara; • Siapa yang mengadakan jabatan tersebut; • Dengan cara bagaimana jabatan-jabatan itu ditempati oleh pejabat; • Fungsi/lapangan kerja dari jabatan-jabatan itu; • Kekuasaan hukum dari jabatan-jabatan itu; • Hubungan antara masing-masing jabatan;
  • Par 6 Sumber Hukum Administrasi Negara • Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat diketemukannya hukum. • Sumber hukum materiil berupa hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat, yang berupa kaidahkaidah tuntunan pedoman hidup yang lebih baik sebab yang berasal dari masa lampau berasal dari perjanjian leluhur • Sumber hukum formil adalah sumber hukum materiil yang sudah dibentuk melalui proses-proses tertentu Ada beberapa sumber hukum formil Hukum Administrasi Negara – Undang-undang (dalam arti luas); – Kebiasaan/praktek Alat Tata Usaha Negara; – Yurisprudensi; – Doktrin/pendapat para ahli;
  • • • • • • • • • BAB II BENTUK - BENTUK PERBUATAN PERBUATAN PEMERINTAH Par 1 Bermacam macam Perbuatan Administrasi Negara E. Utrecht : perbuatan pemerintah ialah tiap-tiap perbuatan yang dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menyelenggarakan kepentingan umum, termasuk perbuatan mengadakan peraturan maupun perbuatan mengadakan ketetapan atau perjanjian. Perbuatan pemerintah berdasarkan hukum (Recht Handilugen). Perbuatan hukum dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu : Perbuatan hukum privat(sipil). Pemerintah mengadakan hubungan hukum berdasarkan hukum privat. Menurut Prof. Krobbe Kranenburg, Vegtig, Donner dan Hassh, bahwa pejabat administrasi Negara dalam menjalankan tugasnya dalam halhal tertentu dapat menggunakan hukum privat, umpanya perbuatan sewamenyewa, jual-beli tanah dan perjanjian-perjanjian lainnya. Perbuatan hukum publik. Perbuatan hukum dalam lapangan Hukum Publik ada dua macam yaitu : Perbuatan Hukum Publik bersegi dua, yaitu adanya dua kehendak/ kemauan yang terikat, misalnya dalam perjanjian/ kontrak kerja. Perbuatan Hukum Publik bersegi satu, yaitu perbuatan yang dilakukan atas kehendak dari satu pihak yaitu perbuatan dari pemerintah itu sendiri.
  • Par 2 Peraturan dan Ketetapan, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Penetapan Presiden dan Ketetapan MPRS dan MPR • Bentuk-bentuk dan Tata urutan peraturan perundangan menurut ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (kemudian dikuatkan oleh ketetapan MPR No. V/MPR/1973) adalah sebagai berikut : • Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD-1945). • Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (ketetapan MPR). • Undang-Undang (UU) dan peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang (PERPU). • Peraturan Pemerintah (PP). • Keputusan Presiden (KEPPRES). • Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.
  • Par 3 Syarat syarat yang harus dipenuhi agar ketetapan adalah ketetapan sah • • • • • • • • • Ketetapan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut dikatakan batal, tiga kategori batal adalah : Batal mutlak, artinya bahwa perbuatan oleh hukum dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Batal karena hukum, artinya akibat suatu pebuatan tersebut oleh hukum dianggap tidak ada (hapus), baik sebagian maupun seluruhnya, tanpa memerlukan keputusan hakim (keputusan alat perlengkapan negara yang berwenang). Dapat dibatalkan, artinya bahwa suatu perbuatan dianggap ada sampai adanya permintaan pembatalan atau ada pembatalan dari alat perlengkapan negara yang berwenang. Syarat yang harus dipenuhi di dalam pembuatan keputusan (Vander Pot), yaitu : Dibuat oleh alat yang berwenang/berkuasa; Dalam kehendak alat yang berkuasa tidak boleh ada kekurangan yuridis; Bentuk keputusan dan tata cara pembuatannya harus sesuai dengan peraturan dasarnya; Isi dan tujuan keputusan harus sesuai debngan isi dan tujuan dari peraturan yang menjadi dasarpembuatan keputusan tersebut.
  • Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Keputusan Harus Sesuai dengan Peraturan Dasarnya. • • • • • • • • Bentuk Keputusan : a) Lisan; b) Tertulis Keputusan dapat dibuat secara lisan apabila : – Tidak membawa akibat yang kekal dan tidak begitu penting di dalam HAN; – Bilamana oleh Alat AN yang mengeluarkan keputusan dikehendaki akibat yang timbul dengan segera. Kekurangan yuridis di dalam pembuatan keputusan/ketetapan bisa terjadi kerena : Dwaling = salah kira Dwang = paksaan Bedrog = tipuan
  • Par 4 Kekuasaan hukum dari ketetapan sah • • • • • • • • Kekuatan hukum suatu keputusan dapat berwujud kekuatan hukum formil dan kekuatan hukum materiil. Apabila keputusan tadi sudah tidak bisa dibantah lagi oleh suatu alat hukum biasa. Prins mengemukakan ada enam (6) asas yang harus diperhatikan oleh alat administrasi negara dalam menarik kembali suatu keputusan/ketetapan yang telah dikeluarkan, yakni : suatu keputusan/ketetapan yang dibuat karena yang berkepentingan menggunakan tipuan, dapat ditiadakan sejak semula; keputusan yang isinya belumdiberitahukan padayang bersangkutan maksudnya pihak administrable atau pihak yang dikenai keputusan; suatu keputusan yang diberikan kepada pihak administrable dengan syarat-syarat tertentu tapi administrable tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan; suatu keputusan yang bermanfaat bagi administrable tidak boleh ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu terlewati; tidak diperbolehkan kembali menarik keputusan yang akan membawa kerugian yang lebih besar bagi administrable dibandingkan dengan kerugian yang diderita negara; menarik kembali/mengubah suatu keputusan harus diadakan menurut acara/formalitei seperti yang ditentukan dalam pera peraturan dasar dari pembuatan keputusan tersebut.
  • Par 5 Macam Ketetapan • • • • • • Keputusan/Ketetapan Positif. Keputusan/ketetapan yang demikian ini adalah suatu keputusan yang menimbulkan keadaan hukum baru bagi pihak yang dikenai keputusan. Akibat akibat yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan/ketetapan positif dapat diklasifikasikan menjadi lima (5) golongan, yaitu : Keputusan/ketetapan yang melahirkan keadaan hukum baru bagi pihak yang dikenai keputusan. Contoh : Keputusan pemberian Izin Usaha Perdagangan; Keputusan/ketetapan yang mengakui keadaan hukum baru bagi obyek tertentu. Contoh : keputusan mengenai perubahan status Perguruan Tinggi di dalam akreditasi dari B ke A; Keputusan/ketetapan yang menyebabkan berdirinya atau bubarnya suatu badan hukum. Contoh keputusan Menteri Kehakiman dan HAM yang menyetujui AD dari sebuah PT sehingga menjadi badan hukum; Keputusan/ketetapan yang memberikan hak-hak baru kepada pihak yang dikenai keputusan/ketetapan. Contoh : pemberian SK pengangkatan PNS; Keputusan/ketetapan yang membebankan kewajiban baru kepada pihak yang dikenai keputusan/ketetapan. Contoh : Keputusan mengenai penetapan wajib pajak;
  • Keputusan/Ketetapan Negatif.  Suatu keputusan/ketetapan yang tidak merubah keadaan hokum tertentu yang telah ada bagi pihak administrable. Keputusan negative dapat berupa pernyataan :  Tidak berkuasa/tidak berhak;  Tidak diterima;  Penolakan  Keputusan Deklaratour. Suatu keputusan yang menyatakan hukum, mengakui suatu hak yang sudah ada, menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat diberikan haknya karena sudah memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan  Keputusan Konstitutif. Suatu keputusan yang melahirkan keadaan hukum baru bagi pihak yang diberi keputusan,
  • • Keputusan Kilat. W.F Prins menyebutkan ada 4 jenis keputusan ini yaitu : 1. Keputusan yang bermaksud merubah teks/redaksi keputusan yang lama; 2. Keputusan negatif. Keputusan semacam ini tidak merupakan halangan untuk mengeluarkan keputusan lagi bila keadaan telah berubah; 3. Keputusan yang menarik kembali atau membatalkan keputusan lama. 4. Keputusan ini tidak merupakan rintangan untuk membuat 5. keputusan serupa dengan keputusan yang ditarik kembali/dibatalkan; 6. Keputusan yang mengandung pernyataan bahwa sesuatu boleh dilaksanakan.
  • • Keputusan Tetap. Suatu keputusan yang masa berlakunya untuk waktu sampai diadakan perubahan/penarikan kembali. • Keputusan Intern. Suatu keputusan yang hanya berlaku untuk menyelenggarakan hubungan-hubungan ke dalam lingkungan sendiri. • Keputusan Ekstern. Suatu keputusan yang dibuat untuk menyelenggarakan hubunganhubungan antara alat administrasi yang membuatnya dangan swasta/administrable atau antara dua/lebih. • Dispensasi. Suatu keputusan yang meniadakan berlakunya peraturan perundang-undangan untuk suatu persoalan istimewa. • Ijin. Keputusan yang isinya memperbolehkan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan • Lisensi. Suatu keputusan yang isinya merupakan ijin untuk menjalankan suatu perusahaan. • Konsesi. Suatu keputusan yang isinya merupakan ijin bagi pihak swasta untuk menyelenggarakan hal-hal yang penting bagi umum.
  • BAB III HUKUM KEPEGAWAIAN • • • Par 1 Sumber - sumber hukum kepegawaian Sumber pokok hukum kepegawaian di Indonesia, menurut Utrech (1990) antara lain terdapat dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Intruksi Menteri. Sedangkan menurut Sastra Djatmika dan Marsono (1995) selain hal tersebut di atas, Ketetapan MPR juga merupakan sumber hukum kepegawaian di Indonesia Sedangkan beberapa Undang-Undang yang berkenaan dengan hukum kepegawaian, antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, yang tercatat dalam lembaran negara No. 55 Tahun 1974. Undang-undang dikeluarkan sebagai pengganti Undang-Undang No. 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian, yang tercatat pada lembaran negera No. 263 Tahun 1961. Di samping Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawian, terdapat peraturan menyangkut kepegawaian yang dibuat dalam bentuk undang-undang, yakni Undang-undang N0. 11 tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai, dan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah, yakni pada beberapa pasalnya disebutkan menyangkut kepegawaian sipil di daerah serta kepegawaian sipil pusat yang dipekerjakan/diperbantukan pada pemerintahan daerah otonom.
  • Par 2 Pengertian jabatan, penjabat, pegawai dan hubungan dinas publik • Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam rangka susunan suatu satuan organisasi. • Jabatan sebagai subyek hukum dalam lapangan HAN adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban, oleh karena itu jabatan juga memiliki kewenangan hukum sebagaimana pegawai negri. • Pegawai negri adalah mereka yang telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundangundangan dan digaji menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.
  • Par 3 Kedudukan hukum dari pegawai menurut hukum positif Indonesia • Dalam Undang-undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian disebutkan bahwa bahwa pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundangan dan digaji menurut peraturan perundangan yang berlaku. • Di samping Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah terdapat pula Pegawai Negeri Sipil Lainnya yang dalam halhal tertentu seperti sumber penggajian dan sebagainya dapat dikatagorikan Pegarai Negeri Sipil, seperti : 1. Pegawai perusahaan umum dan perusahaan negara yang belum dialihkan bentuknya. 2. Pegawai lokal pada perwakilan RI di luar negeri. 3. Pegawai dengan ikatan dinas untuk waktu tertentu. 4. Kepala kelurahan dan anggota-anggota perangkat kelurahan menurut UU No. 5 Th. 1979 5. Pegawai bulanan di samping pensiun.
  • Kewajiban pegawai negeri adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. (Pasal 4 UU No. 8 Th. 1974). Mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab (Pasal 5 UU No. 8 Th. 1974). Menyimpan rahasia jabatan. (Pasal 6 UU No. 8 Th. 1974). Mengangkat sumpah/janji pegawai negeri. (Pasal 26 No. 8 Th. 1974). Mengangkat sumpah/janji jabatan negeri. (Pasal 27 UU No. 8 Th. 1974). Mentaati kewajiban serta menjauhkan diri dari larangan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri
  • hak-hak yang diperoleh pegawai negeri adalah sebagai berikut : • Memperoleh gaji yang layak sesuai dengan tanggung jawabnya (Pasal 7 UU No. 8 Th. 1974). • Memperoleh cuti (Pasal 8 UU No. 8 Th. 1974). • Memperoleh perawatan bagi yang tertimpa sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban. (Pasal 9 Ayat (1) UU No. 8 Th. 1974). • Memperoleh tunjangan bagi yang menderita cacad jasmani atau cacad rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga (Pasal 9 ayat (2) UU No. 8 Th. 1974). • Memperoleh uang duka bagi keluarga pegawai negeri sipil yang meninggal dunia (Pasal 9 ayat (3) UU No. 8 Th. 1974). • Memperoleh pensiun bagi yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan (Pasal 10 UU No. 8 Th. 1974). • Memperoleh kenaikan pangkat reguler (Pasal 18 UU No. 8 Th. 1974). • Menjadi peserta TASPEN menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1963. • Menjadi peserta ASKES menurut Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1977
  • BAB IV MILIK NEGARA DAN MILIK PUBLIK • Menurut E.Utrecht telah timbul perselisihan paham dikalangan sarjana hukum mengenai Staats Domain tersebut.Perselisihan itu bermula dengan adanya pembagian kepunyaan negara sejak Abad , yakni pembagian ke dalam kepunyaan privat dan kepunyaan publik.Pembagian privat dan kepunyaan publik • . Pembagian tersebut pada mulanya dilakukan oleh sarjana Perancis yaitu Proudhon. Sejak awal XIX Proudhon telah mengadakan pembagian tentang kedudukan hukum- hukum dari kepunyaan Negara yaitu : • Kepunyaan Privat meliputi benda-benda yang dipakai oleh aparat Pemerintah dalam melakukan tugas-tugasnya .Kemanfaatan benda-benda tersebut secara langsung lebih digunakan oleh Aparatpemerintah (jarang dipakai oleh Umum) • Kepunyaan publik meliputi benda-benda yang disediakan oleh Pemerintah untuk dipakai oleh masyarakat.Kemanfatan bendabenda tersebut dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
  • BAB V PERADILAN ADMINISTRASI • Par 1 Kompetensi (Kekuasaan) hakum administrasi • Bila seseorang dirugikan dalam hak privatnya dan mengajukan ganti rugi, berarti obyek perselisihannya berupa hak privat, maka perkara tersebut harus diselesaikan oleh hakim biasa. Meskipun sengketa terletak dalam lapangan hukum publik, bila hak privat yang merupakan pokok perselisihan maka yang berwenang adalah hakim biasa • Bila seseorang dirugikan dalam hak privatnya dan mengajukan ganti rugi, berarti obyek perselisihannya berupa hak privat, maka perkara tersebut harus diselesaikan oleh hakim biasa. bila hak privat yang merupakan pokok perselisihan maka yang berwenang adalah hakim biasa
  • Suatu gugatan dapat diajukan ke PTUN bila memenuhi syarat-syarat yaitu : a. Penggugat hanya orang atau badan hukum perdata b. Tergugat hanya badan atau pejabat pemerintah. c. Isi gugatan : Keputusan pemerintah yang tertulis konkrit, individual dan final. d. Isi tuntutan : Penggugat mengajukan tuntutan agar keputusan pemerintah yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi • Alasan Gugatan a. Bila keputusan tata usaha Negara bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku misalnya : • 1. Cacat prosedur yaitu cacat dalam tata cara pembuatan keputusan. • 2. Cacat mengenai isi keputusan itu. • 3. Cacat mengenai wewenang. • Keputusan Pengadilan dapat berupa a. Gugatan ditolak b. Gugatan dikabulkan c. Gugatan tidak diterima d. Gugatan gugur
  • Par 2 Perbuatan pemerintah yang tidak layak • Pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain.. • Alat administrasi negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain. • Oleh karena itu alat administrasi negara/aparatur negara/aparatur pemerintah dalam mengambil keputusan/ketetapan tidak boleh melampoi batas keadilan dan kewajaran apabila ada AAN yang bertindak bertentangan dengan asas ini maka keputusannya dapat dibatalkan dengan alasan tindakannya dilakukan dengan sewenangwenang. Dengan demikian asas ini menuntut ditegakkannya aturan hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.