1
10 . Hakikat Negara
Kata “Negara” berasal dari bahasa Sansekerta “nagari”
atau “nagara” yang berarti kota. Negara adalah...
2
mengupayakan secara sungguh-sungguh
kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
c) Pertahanan
Fungsi pertahanan diperlukan u...
3
2 negara yang kebetulan mempunyai raja
yang sama sebagai kepala Negara.
Contoh  Benelux, Belgia, Netherland,
Inggris, S...
4
Hak untuk memilih suatu kewarganegaraan
(stelsel aktif).
b) Hak Repudiasi
Hak untuk menolak suatu kewarganegaraan
(stels...
5
5. Hak dan kewajiban warga Negara dalam bidang
social budaya di atur dalam pasal 31 dan 32 ,
UUD 45
6. Pasal 31 ayat 1 b...
6
rakyat dan segenap sumber daya
nasional , sarana dan prasarana
nasional,serta seluruh wilayah Negara
sebagai satu kesatu...
7
Perjuangan merebut dan mempertahankan
kemerdekaan
Perjuangan di bidang lain selain bidang pertahanan dan
keamanan
Perjua...
8
penyelenggaraan desentralisasi, dengan
mempertimbangkan potensi, kondisi, dan
kebutuhan daerah serta besaran pendanaan
p...
9
Memberikan laporan penyelenggaraan
pemerintah
29. Tugas gubernur :
Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan...
10
41. Lain lain Pendapatan daerah yang sah :
Hibah = bantuan berupa uang, barang atau jasa
yang berasal dari pmerintah pu...
11
- membentuk Negara Indonesia yang demokratis
bersatu , dan berdaulat dari sabang sampai
merauke
- membentuk ,masyarakat...
12
Organization)= Organisasi PBB urusan
pendidikan ,ilmu Pengetahuan dan
Kebudayaan.
6. IMF ( International Monetery Fund)...
13
Adalah kemampuan memahami diri sendiri
dan bertindak berdasarkan pemahaman
tersebut.
H. Kecerdasan naturalis
Adalah kea...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Buku PKN kelas 9 by Pak AWALUDIN (trimmed)

4,286 views
4,178 views

Published on

Buku materi rangkuman PKN SMP oleh Pak Awal.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,286
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
65
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Buku PKN kelas 9 by Pak AWALUDIN (trimmed)

  1. 1. 1 10 . Hakikat Negara Kata “Negara” berasal dari bahasa Sansekerta “nagari” atau “nagara” yang berarti kota. Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu yang memiliki pemerintahan. Pengertian Negara menurut beberapa tokoh : a) G.Jellinek (Bapak Tata Negara) Organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berdiam di wilayah tertentu. b) Djoko Soetrono Suatu organisasi manusia/kumpulan manusia yang berada dibawah pemerintahan yang sama. c) Mr.Soenarko Organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan. d) Plato Timbul karena adanya keinginan dan kebutuhan manusia yang beraneka ragam yang mendorong mereka untuk bekerja sama memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sifat-sifat Negara : a) Memaksa Negara memiliki kekuasaan memaksa agar peraturan perundang-undangan ditaati sehingga ketertiban dalam masyarakat terjamin & anarki/kekacauan dapat dicegah. b) Memonopoli Negara memiliki monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. c) Menyeluruh Bermakna mencakup semua. Maksudnya, peraturan perundang-undangan yang dibuat Negara berlaku untuk semua warga tanpa terkecuali. Unsur-unsur Negara : Unsur Konstitutif ( Unsur Pembentuk ) a) Wilayah Dimaksudkan sebagai daerah kekuasaan suatu Negara, baik darat, laut, maupun udara. a) Rakyat Adalah sekelompok manusia yang menjadi penghuni Negara & taat pada peraturan yang berlaku dinegara tersebut. b) Pemerintah yang Berdaulat Adalah pemerintah yang memiliki kedaulatan/kekuasaan tertinggi, baik kedaulatan kedalam maupun keluar. Kedaulatan kedalam adalah kekuasaan untuk mengatur rumah tangga negaranya sendiri tanpa ada campur tangan dari negara lain. Kedaulatan keluar adalah kekuasaan untuk mengadakan hubungan/kerja sama dengan negara lain. Unsur Deklaratif a) De Jure Pengakuan dari negara lain. b) De Facto Sesuai dengan kenyataan. B . Asal mula terjadinya negara 1 . Berdasarkan Kenyataan a) Pendudukan Suatu daerah belum ada yang menguasai & kemudian diduduki sekelompok manusia. Contoh  Liberia yang diduduki oleh budak- budak negro yang dimerdekakan tahun 1847. b) Pelepasan Suatu daerah yang semula menjadi wilayah/termasuk daerah Negara tertentu, kemudian melepaskan diri dan menyatakan kemerdekaannya. Contoh  Belgia melepaskan diri dari Belanda dan merdeka tahun 1839. c) Peleburan Beberapa Negara melakukan peleburan menjadi suatu negara baru. Contoh  Pembentukan kerajaan Jerman tahun 1871. d) Pemecahan Negara pecah/lenyap, kemudian diatas bekas wilayah Negara itu timbul Negara-negara baru. Contoh  Kolombia pecah tahun 1832 menjadi Venezuela dan Kolombia itu sendiri. 2 . Berdasarkan Teori a) Teori Ketuhanan Negara terbentuk karena adanya kehendak Tuhan. b) Teori Perjanjian Masyarakat Negara terbentuk karena adanya perjanjian antara individu-individu yang disebut perjanjian masyarakat (contract social). c) Teori Kekuasaan Negara ada atau terbentuk karena factor kekuasaan ataupun kekuatan. d) Teori Hukum Alam Negara ada karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bermacam- macam. C . Tujuan & Fungsi Negara Fungsi Negara secara umum : a) Melaksanakan Penertiban Negara diadakan untuk mencegah terjadinya bentrok-bentrokan dalam masyarakat sehingga stabilitas negara terjamin. Negara mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia dalam masyarakat agar terjadi ketertiban. b) Mengusahakan Kesejahteraan & Kemakmuran Rakyatnya Negara dibentuk untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, juga berfungsi
  2. 2. 2 mengupayakan secara sungguh-sungguh kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. c) Pertahanan Fungsi pertahanan diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar sehingga Negara dilengkapi alat-alat pertahanan. d) Menegakkan Keadilan Keadilan harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat agar tercipta kondisi yang damai, tertib, dan aman. D . Bentuk Negara, Bentuk Kenegaraan & Bentuk Pemerintahan 1 . Bentuk Negara a) Negara Kesatuan Ciri-ciri Negara kesatuan :  Adanya satu pemerintah pusat yang memegang seluruh kekuasaan pemerintah.  Adanya satu konstitusi yang berlaku diseluruh wilayah Negara.  Adanya seorang kepala negara ataupun kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat.  Adanya satu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat.  Contoh Negara Serikat  Amerika Serikat Dalam Negara Kesatuan dikenal dua macam sistem, yaitu :  Sistem Sentralisasi Pemerintah daerah tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri.  Sistem Desentralisasi Pemerintah pusat tidak lagi memiliki seluruh kekuasaan pemerintahan. Contoh Negara Kesatuan  Negara Kesatuan Replubik Indonesia b) Negara Serikat Negara serikat/federasi adalah negara yang terdiri atas beberapa negara bagian dengan satu pemerintah federal yang mengendalikan kedaulatan negara. Kekuasaan negara bagian tersebut meliputi hal berikut :  Kekuasaan menentukan konstitusi negara bagian sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi negara serikat.  Kekuasaan untuk menentukan kepala negara (bagian) sendiri.  Kekuasaan untuk menentukan badan perwakilan rakyatnya sendiri. c) Perserikatan Negara (Konfederasi) Pada umumnya konfederasi dibentuk untuk maksud-maksud tertentu, misalnya pertahanan bersama dan politik luar negeri. Contoh Negara Konfederasi  Bosnia- Herzegovina Perbedaan Negara Serikat dengan Perserikatan Negara No. Negara Serikat Perserikatan Negara (Konfederasi) 1. Keputusan yang diambil oleh pemerintah federal dapat langsung mengikat warga negara dari negara bagian. Keputusan yang diambil tidak langsung mengikat warga negara dari negara-negara anggota, kecuali keputusan tersebut telah mendapat persetujuan dari parlemen negara-negara anggota. 2. Negara bagian tidak dapat menarik diri (memisahkan diri) dari negara serikat tersebut. Negara anggota dapat menarik diri (memisahkan diri) dari perserikatan negara. 2 . Bentuk Kenegaraan a) Koloni Suatu negara yang menjadi jajahan dari negara lain. Contoh  Hindia Belanda. b) Perwalian/Trust Wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah dalam perang dunia ke 2 dan berada dibawah naungan dengan perwalian PBB serta negara- negara yang menang perang. Contoh  Negara Nauru. c) Mandat Suatu negara jajahan dari negara-negara yang kalah dalam perang dunia ke 1 dan di letakkan dibawah perlindungan suatu negara yang menang dengan pengawasan dewan mandat LBB. Contoh  Negara Namibia pada masa perang dunia 2. d) Protektorat Sebuah negara yang berada dibawah lindungan negara yang lebih kuat. Contoh  Negara Bechuanaland yang berada dalam protektorat Britania Raya. e) Dominion Suatu negara yang tadinya merupakan jajahan Inggris yang telah merdeka dan berdaulat serta mengakui Raja Inggris sebagai rajanya, Contoh  Negara-negara Persemakmuran, yaitu Malaysia, Singapore , India, dan Australia. f) Uni Gabungan 2/lebih negara merdeka dan berdaulat dengan satu negara yang sama. Uni terbagi atas 3 jenis, yaitu :  Uni Personil
  3. 3. 3 2 negara yang kebetulan mempunyai raja yang sama sebagai kepala Negara. Contoh  Benelux, Belgia, Netherland, Inggris, Scotlandia.  Uni Riil 2 negara yang berdasarkan suatu perjanjian mengadakan ikatan yang dikepalai oleh seorang raja dan membentuk alat perlengkapan uni guna mengatur kepentingan bersama. Contoh  Austria & Mongolia, Swedia & Norwegia.  Uni Zui Generalis Gabungan negara yang mempunyai alat kelengkapan bersama untuk mengurus kepentingan hubungan luar negeri setelah ada kesepakatan melalui perjanjian. Contoh  Belanda & Indonesia (1947-1956). Bentuk-bentuk Pemerintahan : 1 . Berdasarkan Jumlah Orang yang Memegang Kekuasaan a) Monarki Berasal dari kata mono yang berarti satu dan archien yang berarti memerintah. Monarki  Bentuk pemerintahan yang kekuasaan nya dipegang satu orang.  Monarki Absolut Kekuasaan kepala pemerintahan yang dipegang oleh seorang raja, ratu, kaisar/syah yang kekuasaannya tidak terbatas. I’etat C’est moi (Negara adalah saya)  Monarki Konstitusional Pemerintahan yang dikepalai oleh raja, ratu, syah/kaisar yang kekuasaannyadibatasi oleh konstitusi (UUD). Contoh  Inggris, Saudi Arabia, Brunei Darussalam, Yordania, Denmark. b) Oligarki Berasal dari kata oligoi yang berarti beberapa dan archien yang berarti memerintah. Oligarki  Bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang banyak orang. c) Demokrasi Berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan cratein/kratos yang berarti memerintah. Demokrasi  Bentuk pemerintahan yang kekuasaan negaranya dipegang oleh semua orang (banyak orang). 2 . Berdasarkan Cara Penunjukan Kepala Negara a) Monarki Raja selaku kepala Negara memperoleh kedudukannya berdasarkan hak waris turun temurun dan biasanya menduduki jabatan seumur hidup. b) Replubik -> Respublika ( Kepentingan Umum ) Seorang kepala negara memperoleh kedudukannya berdasarkan pilohan rakayat dan menduduki jabatan untuk jangka waktu tertentu (terbatas).  Absolute Pemerintahan yang dipilih oleh rakyat bersifat mutlak (diktator).  Parlementer Kekuasaan pemerintah yang presiden sebagai kepala Negara sedangkan pemerintahannya dipegang oleh seorang perdana mentri.  Konstitusional pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi/UU. 11. Hakikat Warga Negara 1 . Penduduk & Warga Negara a) Penduduk Negara (Warga Negara) Mereka yang berdasarkan hukum menjadi anggota suatu negara. b) Penduduk Bukan Warga Negara (Orang Asing) Mereka yang belum menjadi warga negara. Jika orang asing itu ingin menjadi warga negara, maka mereka harus melewati suatu proses yang disebut naturalisasi. Naturalisasi  Pewarganegaraan yang diperoleh warga negara asing setelah memenuhi syarat dalam undang-undang. 2 . Asas Kewarganegaraan a) Asas Ius Sanguinis ( Keturunan ) Asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut keturunan atau pertalian darah. Contoh -> Seseorang yang lahir di negara X yang orang tuanya warga negara Y, maka ia adalah warga negara Y. b) Asas Ius Soli ( Tempat Kelahiran ) Asas ini menetapkan kewarganegaraan seseorang menurut tempat ia dilahirkan. Contoh -> Seseorang yang lahir di negara X adalah warga negara X, meskipun orang tuanya warga negara Y. 3 . Stelsel Kewarganegaraan Sistem stelsel terdiri dari stelsel aktif & stelsel pasif : a) Stelsel Aktif Dimaksudkan bahwa untuk mendapatkan status kewarganegaraan, seseorang harus melakukan tindakan-tindakan hukum secara aktif. b) Stelsel Pasif Seseorang yang dengan sendirinya dianggap menjadi warga Negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Terdapat 2 hak yang dimiliki seseorang dalam menentukan kewarganegaraan yaitu : a) Hak Opsi
  4. 4. 4 Hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (stelsel aktif). b) Hak Repudiasi Hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif). 4 . Warga Negara Indonesia UUD 1945 pasal 26 ayat (1) menyebutkan “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli & orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.” Maka yang disebut sebagai warga Negara Indonesia yakni sebagai berikut : a) Orang-orang bangsa Indonesia asli. b) Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Berdasarkan UU ini pasal 4, disebutkan bahwa warga Negara Indonesia adalah : a) Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Replubik Indonesia dengan Negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia. b) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah & ibu warga Negara Indonesia. c) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu waraga negara asing. d) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu waraga negara Indonesia. e) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan/ hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. f) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia. g) Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. h) Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun/belum kawin. i) Anak yang lahir diwilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. j) Anak yang baru lahir yang ditemukan diwilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. k) Anak yang lahir diwilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. l) Anak yang dilahirkan diluar wilayah negara republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. m) Anak dari seorang ayah/ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah/ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah/menyatakan janji setia. 12.BELA NEGARA Pasal 7 UU ini menengaskan bahwa Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing. Hak Dan Kewajiban Negara Indonesia 1. Hak dan kewajiban dalam bidang politik di atur dalam pasal 27 ayat ( 1 ) dan pasal 28 , pasal 27 ayat 1 berbunyi “ Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” 2. Hak sama dalam hukum : setiap warga Negara tanpa kecuali bila melakukan pelanggaran terhadap norma hukum ,harus diproses peradilan berhak untuk mendapatkan pembelaan 3. Hak sama dalam pemerintahan : setiap warga Negara tanpa kecuali mempunyai hak yang sama dalam pemerintahan yang artinya setiap warga Negara dapat menduduki jabatan-jabatan apa saja dalam pemerintahan ( jika memenuhi syarat yang berlaku ) 4. Hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi : Hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi di jamin dalam UUD ’45 pasal 33 ayat 1,2,3 . ayat 1 berbunyi “ perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,ayat 2 berbunyi”cabang cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai Negara”dan ayat 3 berbunyi”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.”dan amandemen keempat pasal 33 ayat 4 berbunyi” perekonomian nasional di selenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan , efisiensi , berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”
  5. 5. 5 5. Hak dan kewajiban warga Negara dalam bidang social budaya di atur dalam pasal 31 dan 32 , UUD 45 6. Pasal 31 ayat 1 berbunyi” setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan Dan ayat 2 berbunyi,” setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya dan ayat 3 berbunyi” Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang di atur dengan undang-undang. 7. Dalam UU no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional , berikut hak Dan kewajiban warga Negara secara umum yang tercantum dalam undang undang tersebut a. setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu b. warga Negara yang memiliki kelainan fisik ,emosional dan mental berhak mendapat pendidikan khusus c. warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus d. warga Negara yang memiliki potensial kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus e. setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat f. setiap warga Negara yang berusia 7-15 thn wajib mengikuti pendidikan dasar g. setiap warga Negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan 8. Hasil amandemen keempat pasal 32UUD 45 ayat 1 berbunyi “ Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budayannya ,”Ayat 2 “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional” 9. Hak dan kewajiban dalam bidang pertahanan dan keamanan : Hak dan kewajiban di bidang pertahanan dan keamanan di atur dalam UUD 45 hasil amandemen yaitu pasal 27 ayat 3 , pasal 30 ayat 1 ,2 pasal 27 ayat 3 berbunyi”Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara” 10. Pasal 30 ayat 2 berbunyi “ Usaha pertahanan dan keamanan Negara di laksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Negara republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung 11. Hak dan Kewajiban warga Negara dalam upaya bela Negara : pasal 27 ayat 3 menyebutkan bahwa” setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya dalam pembelaan Negara “ selanjutnya dalam UU RI no 3 tahun 2002 , dalam pasal 9 ayat 1 di sebutkan “ Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara yang di wujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan Negara”. 12. Dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 45 yaitu sebagai berikut  Kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan  Pemerintah Negara melindungi Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia , memajukan kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi , keadilan social  Hak dan kewajiban setiap warga Negara untuk ikut serta dalam usaha pembelaan Negara  Bumi,air,dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. 13. Prinsip Pertahanan Negara adalah sebagai berikut : Bangsa Indonesia Berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman pembelaan Negara di wujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan Negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga Negara bangsa Indonesia cinta perdamaian , tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif bentuk pertahanan Negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh
  6. 6. 6 rakyat dan segenap sumber daya nasional , sarana dan prasarana nasional,serta seluruh wilayah Negara sebagai satu kesatuan pertahanan pertahanan Negara di susun berdasarkan prinsip demokrasi , HAM ,kesejahteraan umum lingkungan hidup hukum internasional ,kebiasaan internasional 14. Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman menempatkan TNI Sebagai komponen Utama dengan di dukung komponen cadangan dan komponen pendukung 15. Perbedaan Lainnya yaitu bahwa dalam UUD ini hanya TNI yang di tetapkan sebagai komponen utama sedangkan unsur lainnya dimasukan sebagai komponen cadangan , hal ini di maksudkan agar pelaksanaan penyelenggaraan pertahanan Negara sesuai dengan aturan hukum Internasional yang berkaitan dengan prinsip pembedaan perlakuan terhadap combatan (pertempuran) atau noncombat 16. PENGERTIAN PEMBELAAN NEGARA Upaya bela Negara adalah sikap dan perilaku warga Negara yang di jiwai oleh kecintaanya kepada Negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara 17. INSTRUMEN HUKUM PEMBELAAN NEGARA : Upaya Bela Negara di atur dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 dan 2 , 27 ayat 3 berbunyi setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara , Pasal 30 ayat 1 Berbunyi , Tiap tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara , sementara di ayat 2 berbunyi “ usaha pertahanan dan keamanan Negara di laksanakan melalui system pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh tentara Nasional Indonesia dan kepolisian negara republic Indonesia , sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung 18. UU RI no 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara di atur dalam Pasal 9 ayat 1 dan 2  Pasal 9 ayat 1 berbunyi : setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara yang di wujudkan dalam penyelengaraan pertahanan Negara  ayat 2 berbunyi “ Keikutsertaan warga Negara dalam upaya bela Negara , sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di selenggarakan melalui empat hal berikut : a .Pendidikan Kewarganegaraan b.pelatihan dasar kemiliteran secara wajib c.pengabdian sebagai prajurit tentara nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib d.Pengabdian sesuai dengan Profesi 13.Partisipasi Warga dalam Pembelaan Negara Bela negara adalah upaya mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman maupun serangan musuh, yang hakekatnya merupakan upaya warga negara untuk mempertahankan dan memajukan bangsa Indonesia dari segala bidang. Bela Negara diatur dengan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer tersebut berupa : Agresi Invasi Bombardemen Blokade Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain Spionase Sabotase Aksi teror bersenjata Pemberontakan bersenjata Perang saudara Ancaman nonmiliter berupa : Penyalahgunaan NARKOBA KKN Perusakan lingkungan Kemiskinan Kebodohan Lunturnya persatuan dan kesatuan bangsa Derasnya arus budaya asing masuk ke Indonesia sebagai dampak globalisasi Berbagai bentuk upaya bela negara : Upaya bela negara terhadap ancaman militer Upaya bela negara terhadap ancaman penyalahgunaan Narkoba Upaya bela negara terhadap ancaman KKN Upaya bela negara terhadap ancaman perusakan lingkungan Upaya bela negara terhadap ancaman kemiskinan Upaya bela negara terhadap ancaman kebodohan Upaya bela negara terhadap ancaman lunturnya persatuan dan kesatuan bangsa Upaya bela negara terhadap ancaman budaya asing yang negatif Upaya bela negara untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia Peran serta warga negara dalam pembelaan negara antara lain :
  7. 7. 7 Perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Perjuangan di bidang lain selain bidang pertahanan dan keamanan Perjuangan sebagai anggota keluarga Perjuangan sebagai pelajar Perjuangan sebagai anggota keluarga 14.OTONOMI DAERAH 1. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri demi tercapainya kesejahterahan rakyat dan kemajuan daerahnya 2. UU no. 32 tahun 2004 ( pengganti UU No. 22 tahun 1999) tentang Pemerintahan daerah bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. 3. Otonomi daerah mengandung 3 unsur pokok yaitu : Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakat daerahnya sendiri Terdapat UU yang mengatur Otonomi daerah Otonomi daerah masih dalam lingkup atau kerangka NKRI 4. Tujuan otonomi daerah : Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah Memberi kesempatan pada daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri Meringankan beban pemerintah pusat Memberdayakan dan mengembangkan potensi SDA masyarakat di daerah tsb. Mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan daerah Memelihara hub. Yang serasi antara pem. Pusat dan pemda Meningkatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan Mewujudkan kemandirian suatu daerah 5. Keuntungan otonomi daerah : Masyarakat di daerah merasa diberi tanggung jawab lebih untuk membangun daerahnya SDA dan manusia di daerah tsb dapat di berdayakan Pelaksanaan pembangunan dapat disesuaikan dengan cita-cita masyarakat Pengawasan masyarakat terhadap Pembangunan lebih efektif Kebijakan yang diambil pemerintah lebih sesuai Masyarakat makin terpacu untuk ikut serta dalam pembangunan 6. Dasar hukum otonomi daerah : UUD 1945 (bab VI pasal 18, 18A, 18B) Tap MPR RI No. XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi daerah, pengaturan, pembagian, pemanfaatan Sumber daya nasional yang berkeadilan serta penimbangan Keuangan pusat daerah dalam Kerangka NKRI) Tap MPR RI No. IV/MPR/2000 tentang rekomendasi Kebijakan dalam penyelenggara otonomi daerah. UU No. 32 Tahun 2004 tentang PEMDA UU No. 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemda. 7. Daerah otonom : Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 8. Pemerintah pusat : Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan RI menurut UUD 1945 9. Pemda : Gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemda. 10. Pemerintahan daerah : Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemda dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip NKRI seperti menurut UUD 45 11. Desentralisasi : Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI 12. Dekonsentrasi : pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas tertentu 13. Tugas pembantuan : penugasan pemerintah pusat kepada kepala daerah dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota/desa serta dari pem. Kab./kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 14. DPRD : Lembaga perwakilan rakyata daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah 15. Perda : Peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kab/kota. 16. Peratuaran kepala daerah : Peraturan gubernur/bupati/walikota 17. Penimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah : suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proposional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan
  8. 8. 8 penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah : Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan perda. 19. KPUD : menyelenggarakan pemilu di daerah, baik untuk memilih badan legislatif, presiden dan kepala daerah. 20. Desa : kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yg berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan kepentingan masyarakat dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI 21. Asas asas otonomi daerah : Desentralisasi Dekonsentrasi Tugas pembantuan 22. Prinsip Otonomi daerah : Otonomi seluas luasnya otonomi yang nyata otonomi yang bertanggung jawab 23. Urusan pemerintah pusat : Politik luar negeri Pertahanan Keamanan Yustisi Moneter dan fiskal nasional Agama 24. Urusan pemerintahan daerah provinsi: perencanaan dan pengendalian pembangunan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sarana dan prasarana umum penanganan bidang kesehatan Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial penanggulangan masalah sosial lintas kab/kota peyanan bidang ketenagakerjaan lintas kab/kota fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah lintas kab/kota pengendalian lingkungan hidup pelayanan kependudukan dan cat. Sipil pelayanan administrasi umum pemerintahan pelayanan administrasi penanaman modal lintas kab/kota penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kab/kota dsb 25. Urusan pemerintahan daerah kab/kota sama dengan pemerintahan provinsi, namun mengatur daerahnya masing masing 26. Tugas dan wewenang kepala daerah : Memimpin penyelenggaraan perda berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan DPR Mengajukan rancangan perda menetapkan perda setelah mendapat persetujuan bersama DPRD Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibicarakan Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah Mewakili daerahnya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan UU Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan UU 27. Tugas wakil kepala daerah : Membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan perda Membantu Kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan / temuan hasil pegawasan, Melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan, kelurahan / desa bagi wakil kepala daerah kabupaten kota memberikan saran pertimbangan kepada kepala daerah Melaksanakan tugas dan kewajiban lainnya mewakili kepala daerah jika berhalangan 28. Kewajiban kepala daerah dan Wakil kepala daerah : Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, UUD 1945, Mempertahankan NKRI Meningkatkan kesejeterahan rakyat Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat melaksanakan kehidupan demokrasi Menaati dan menegakan UU Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Memajukan dan mengembangkan daerah Melaksanakan tata pemerintahan yang bersih dan baik Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan paripurna DPRD
  9. 9. 9 Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah 29. Tugas gubernur : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kab/kota koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kab/kota Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah prov. Dan kab/kota 30. Perangkat daerah diwadahi 3 lembaga : Lembaga Sekretariat Lembaga Teknis Daerah Lembaga Dinas Daerah 31. Fungsi DPRD : Fungsi Legislasi Fungsi Anggaran Fungsi Pengawasan 32. Tugas DPRD : Membentuk perda Membahas dan menyetujui rancangan perda melaksanakan pengawasan thd pelaksanaan UU Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakilnya Memilih wakil kepala daerah saat terjadi kekosongan jabatan Memberikan pendapat, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian internasional di daerah Meminta laporan penyelenggaraan pemerintah daerah Membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah melaksanakan tugas dan wewenang lain yang di atur dalam UU 33. Hak DPRD : Hak Interpelasi Hak Angket Hak Menyatakan pendapat 34. Hak Anggota DPRD : Mengajukan rancangan Perda Mengajukan pertanyaan Menyampaikan usul dan pendapat Memilih dan dipilih membela diri imunitas protokoler keuangan administratif 35. Kewajiban Anggota DPRD : Mengamalkan pancasila, dan menaati UU dan UUD 1945 Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Mempertahankan dan memelihara NKRI Memperjuangkan peningkatan kesejahterahan rakyat di daerah menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi / kelompok Memberikan pertanggung jawaban atas tugas dan kinerjanya menaati tata tertib, kode etik, dan sumpah anggota DPRD Menjaga norma etika dalam hubungan kerja 36. Alat kelengkapan DPRD : Pimpinan komisi panitia musyawarah panitia anggaran badan kehormatan dll 37. Tugas Badan Kehormatan DPRD : Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat menyampaikan kesimpulan hasil penyelidikan, versifikasi dan klarifikasi 38. Sumber pendapatan daerah : Pendapatan asli daerah (PAD) Dana Perimbangan lain lain pendapatan daerah yang sah 39. Pendapatan asli daerah : hasil pajak daerah hasil retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dll 40. Dana perimbangan : Dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pajak penghasilan (Pph) Kehutanan pertambagan umum perikanan minyak bumi gas bumi panas bumi Dana Alokasi umum (DAU) -->> dari APBN di alokasikan untuk pemerataan keuangan antar daerah Dana Alokasih Khusus (DAK)-->> dari APBN untuk kegiatan khusus pada daerah tertentu
  10. 10. 10 41. Lain lain Pendapatan daerah yang sah : Hibah = bantuan berupa uang, barang atau jasa yang berasal dari pmerintah pusat, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri Pendapatan dana darurat = Bantuan pemerintah pusat dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanaik keperluan mendesak 42. Desa : Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat sesuai adat istiadat setempat dan berada dalam sistem pemerintahan NKRI 43. Pemerintahan desa : Pemerintahan desa badan permusyawaratan desa atau badan perwakilan desa (BPD) 44. Pemerintah desa : Kepala desa perangkat desa 45. Sumber pendapatan desa : Pendapatan asli desa bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kab/kota Bagian dari dana penimbangan keuangan pusat adan daerah yang diterima oleh kab/kota bantuan pemerintaj hibah atau sumbangan Tujuan kebijakan public :  mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.  melindungi hak-hak masyarakat.  mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat  mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tahap-tahap penyusunan dan perumusan kebijakan publik : a) Pengindentifikasian Masalah dan Penyusunan Agenda b) Penyusunan Skala Prioritas c) Perumusan (Formulasi) Rancangan kebijakan d) Penetapan dan Pengesahan Kebijakan e) Pelaksanaan Kebijakan f) Evaluasi Kebijakan Publik Dampak positif dalam kebijakan daerah : a. Adanya perubahan tingkat kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik b. Terbukanya ruang bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial c. Adanya perubahan pola pikir dan prilaku dari aparat pemerintah dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik d. Berkembangnya nuansa kehidupan demokrasi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan 15.GLOBALISASI Pengertian globalisasi : Menurut A.G . McGrew (1992) - proses dimana berbagai peristiwa , keputusan , dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia yang lain . Menurut Martin Albrow - seluruh proses di mana penduduk dunia terinkorporasi (tergabung) kedalam masyarakat dunia yang tunggal . Menurut Bank Dunia - kebebasan dan kemampuan individu dan perusahaan untuk memprakarsai transaksi ekonomi dengan orang – orang dari Negara – Negara lain. Menurut International Monetary Fund (IMF) - meningkatnya saling ketergantungan ekonomi antara Negara – Negara di dunia yang di tandai oleh meningkat dan beragamnya volume transaksi barang dan jasa lintas negara dan penyebaran teknologi yang meluas dan cepat . Berdasarkan beberapa pengertian di atas , kita bias mendapatkan beberapa kata kunci yang menjadi unsur dari pengertian globalisasi a. adanya saling memengaruhi , keterkaitan , dan ketergantungan . b. meliputi berbagai bidang , baik bidang ekonomi , politik , social budaya maupun teknologi . c. melintasi batas Negara . globalisasi adalah suatu proses di mana antarindividu , antar kelompok , dan antar Negara saling berinteraksi , bergantung , terkait , dan saling memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas Negara . POLITIK LUAR NEGERI DALAM HUBUNGAN INTERNATIONAL DI ERA GLOBALISASI Tujuan yang ingin di capai oleh politik luar negeri Indonesia adalah :
  11. 11. 11 - membentuk Negara Indonesia yang demokratis bersatu , dan berdaulat dari sabang sampai merauke - membentuk ,masyarakat Indonesia yang sejahtera , adil , dan makmur , baik lahir maupun batin dalam wadah NKRI . - membentuk persahabatan dan kerja sama dengan negara – negara asia dan afrika dalam membentuk suatu tatanan dunia baru yang bebas dari imperialisme dan kolonialisme . politik bebas aktif a. bebas artinya : Indonesia bebas menentukan sikap dan pandangannya terhadap masalah – masalah international , selain itu , bebas juga berarti Indonesia tidak memihak salah satu kekuatan dunia , baik itu kekuatan blok barat (liberalis) maupun kekuatan blok timur (komunis) . b. aktif , artinya Indonesia aktif memperjuangkan terwujudnya perdamaian dan ketertiban dunia , selain itu Indonesia juga aktif memperjuangkan terwujudnya keadilan , kebebasan , dan kemerdekaan bagi bangsa – bangsa di seluruh dunia . 1. Dampak positif globalisasi adalah : a) Meningkatkan dinamika (perubahan) komunikasi dan transportasi. b) Terbukanya lapangan kerja. c) Pesatnya pertumbuhan LSM di bidang HAM dan lingkungan hidup. d) Menumbuhkan semangat toleransi antarsesama penduduk dunia. e) Pesatnya gerakan demokrasi di berbagai Negara. 2. Dampak negatif globalisasi adalah : a) Semakin kuatnya kelompok ekonomi kuat dan semakin lemahnya daya saing pemilik modal kecil. b) Menurunya kualitas SDA. c) Meningkatnya kerusakan lingkungan. d) Semakin canggihnya tindak kejahatan yang menggunakan teknologi canggih. e) Meningkatnya budaya konsumtif. 3. Pengaruh globalisasi terhadap bangsa Indonesia di bidang politik : a) Meningkatkan kesadaran dan gerakan yang menyuarakan demokratis, penegak HAM, dan supremasi hukum. b) Semakin kuatnya pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah demi tegaknya pemerintahan yang bersih, transparan, profesional dan bertanggung jawab. c) Maraknya gerakan demonstrasi yang melibatkan massa. d) Semakin banyak tergantung partai politik, organisasi non pemerintah, dan LSM. 4. Dampak globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat : a) Semakin tumbuhnya pola hidup individualistis dan progmatis. b) Tingkat kepedulian dan kesetiakawanan sosial dirasakan semakin luntur. c) Interaksi dan kebersamaan sosial secara fisik cenderung berkurang, namun dinamika komunikasi dan jangkauan masyarakat semakin luas. d) Semakin tingginya persaingan hidup masyarakat. e) Nilai-nilai moral etik dalam pergaulan masyarakat cenderung semakin terabaikan. 5. Dampak globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara : a) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara. b) Tingkat kontrol masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi. c) Pola hubungan antar Negara semakin dekat dan saling terkait, ketergantungan, dan pengaruh-mempengaruhi. d) Semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan pria-wanita (kesetaraan gender) dalam politik. e) Tumbuhnya gerakan pro demokratis dan HAM. 6. Upaya untuk memperjuangkan keadilan dan keseimbangan antarbangsa bisa di tempuh melalui berbagai forum, misalnya : KTT antar Negara, KAA dll. 7. Upaya untuk memperjuangkan keadilan dan keseimbangan antarbangsa bisa juga di tempuh melalui organisasi internasional : 1. UNFPA ( United Nations Fund for Population Activitis )=Dana PBB untuk kegiatan pendudukan. 2. FAO ( Food and Agricultural Organization )= Organisasi Pangan dan Pertanian 3. WHO ( World Health Organization )= Organisasi Kesehatan Dunia. 4. UNEP ( United Nations Environment Programme )= Program PBB untuk Lingkungan Hidup. 5. UNESCO ( United NationsEducational,Scientific and Cultural
  12. 12. 12 Organization)= Organisasi PBB urusan pendidikan ,ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan. 6. IMF ( International Monetery Fund)=Dana Moneter Internasional. 8. Sikap yang harus di kembangkan dalam menghadapi dampak globalisasi : a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. b) Meninkatkan kualitas nilai – nilai keimanan dan moralitas masyarakat. c) Mendorong dan mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan keadilan dan keseimbangan antar bangsa. d) Mendorong dan mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mendesak Negara – Negara maju agar mau memberikan dana perbaikan lingkungan hidup. e) Meningkatkan jiwa dan semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme. 16.PRESTASI 1. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya. 2. Menurut lefton: achievement / prestasi adalah kesuksesan setelah didahului oleh suatu usaha. 3. Menurut Abdullah Gymnastiar ada 5 hal yang dapat memacu seseorang menjadi pribadi prestasif, yaitu sebagai berikut: A. Percepatan diri B. Sistem yang kondusif C. Berdaya saling positif D. Mampu bersinergi E. Manajemen kalbu (hati) 4. Potensi adalah daya, kekuatan, kemampuan, kesanggupan, kekuasaan, kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan, dan sesuatu yang aktual. 5. Potensi diri adalah kekuatan, kemampuan, kesanggupan yang ada pada diri seseorang yang bisa dikembangkan 6. Potensi diri: A. Potensi fisik Merupakan potensi manusia yang dapat deberdayakan sesuai fungsinya untuk berbagai kepentingan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. B. Potensi mental intelektual (intellectual quotient) Merupakan potensi kecerdasan yang ada pada otak manusia (terutama otak sebelah kiri). C. Potensi mental spiritual (spiritual quotient) Merupakan potesi kecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan jiwa sadar atau kearifan di luar ego (bukan hanya mengetahui norma, tetapi menemukan norma) D. Potensi daya juang (adversity quotient) Merupakan potensi kecerdasan manusia yang bertumpu pada bagian dalam diri manusia yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan daya juang tinggi. 7. Macam macam kecerdasan A. Kecerdasan linguistik Adalah kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan maupun tulisan B. Kecerdasan matematis – logis Adalah kemampuan menggunakan angka dengan baik dan melakukan penalaran yang benar. C. Kecerdasan spasial Adalah kemampuan memersepsi dunia spasial – virtual secara akurat dan mentransformadikan persepsi dunia spasial – visual tersebut. D. Kecerdasan kinestetis – Jasmani Adalah keahlian menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan dan keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah sesuatu. E. Kecerdasan musikal Adalah kemampuan menangani bentuk- bentuk musikal dengan cara memersepsi, membedakan, mengubah, dan mengekspesikan. F. Kecerdasan interpersonal Adalah kemampuan memersepsi dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi, dan perasaan orang lain. G. Kecerdasan intrapersonal
  13. 13. 13 Adalah kemampuan memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. H. Kecerdasan naturalis Adalah keahlian mengenali dan mengkategorikan spesies di lingkungan sekitar. 8. Perkembangan potensi diri untuk berprestasi: A. Menurut Howard Gardner: Hal Terpenting bagi kita adalah menyadari akan mengembangkan semua ragam kecerdasan manusia dan kombinasi-kombinasinya. B. Menurut Thomas Armstrong: Semua anak adalah anak yang berbakat. Tiap-tiap anak terlahir di dunia ini dengan potensi yang unik, yang jika dipupuk dengan benar, dapat turut memberikan sumbangan bagi dunia yang lebih baik. 9. Menurut Thomas Armstrong: berkembang atau tidaknya segala kemampuan atau kecerdasan diri seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor: A. Faktor biologis Antara lain faktor keturunan (genetis) dan luka (cedera) otak sebelum, selama, dan sesudah kelahiran. B. Faktor sejarah Antara lain pengalaman dengan orang tua, guru, teman sebaya, kawan-kawan, dan orang lain, baik yang membangkitkan maupun yang menghambat perkembangan kecerdasan. C. Faktor latar belakang kultural dan historis Antara lain waktu dan tempat seseorang dilahirkan dan dibesarkan serta sifat dan kondisi perkembangan historis atau kultural di tempat lain. Istilah dalam hubungan Internasional Reciprocity = Prinsip timbal balik Pacta sunt servanda = Perjanji harus dipatuhi Intervensi = Ikut campur Sovereignity =

×