Laporan praktek lapang

1,301 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,301
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan praktek lapang

  1. 1. Laporan Praktek Lapang Statistika Badan Pusat Statistik Nama : Hasni Nim : G 111 12 284 Kelas :B Kelompok :4 Asisten : Merly Raula Halik Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar 2013
  2. 2. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Statistika sebagai cabang ilmu pasti yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data dituntut untuk dapat mengumpulkan, menyajikan dan menginterprestasikan suatu data baik itu data berkelompok maupun data tunggal yang simpel dan mudah dipahami. Penyajian data-data statistika dapat dipermudah dengan menggunakan tabel, grafik, poligon, diagram, dan sebagainya. Data merupakan bahan mentah yang jika diolah dengan baik melalui berbagai analisis dapat melahirkan berbagai informasi. Dengan informasi tersebut, dapat diambil suatu keputusan. Pengolahan data adalah proses untuk memperoleh data atau angka ringkasan berdasarkan suatu kelompok data mentah, dengan menggunakan rumus tertentu, proporsi/ persentase. Dalam seperti stastistik, menghitung hipotesis dapat jumlah, diartikan rata-rata, sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai tugas menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas: lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan, dan relevan bagi pengguna data. Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi upaya perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan pemantauan dan mengevaluasi program-program agar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tepat, sehingga tujuan pembangunan, diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat dicapai dengan efektif. Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab atas tersedianya data yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan sektoral maupun lintas sektoral. Selain untuk melihat keadaan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan, tersedianya data yang berkesinambungan juga akan sangat membantu untuk melakukan koreksi pada program yang sedang dilaksanakan. Dalam bidang sosial kependudukan, data yang dihasilkan BPS dikumpulkan antara lain melalui Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus
  3. 3. (Supas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Berdasarkan pemaparan diatas maka perlu dilakukan praktek lapangan statistika ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar untuk mengetahui bagaimana keseluruhan kegiatan dan aktifitas dari Badan Pusat Statistik yang merupakan aplikasi dari ilmu statistik seperti dalam pengambilan, pengolahan, dan penyajian data. 1.2 Tujuan dan Kegunaan Adapun tujuan dilakukan praktek lapang ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar yaitu agar mahasiswa mampu mengetahui bagaimana proses pengambilan data, pengolahan data, dan penyajian data terutama pada bidang pertanian. Adapun kegunaan yang kita peroleh dari praktek lapang ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar yaitu Mendapatkan pengalaman dalam bersosialisasi dengan lingkungan kerja, proses pengambilan data, pengolahan data, dan penyajian data terutama pada bidang pertanian.
  4. 4. BAB II METODOLOGI 2.1 Waktu dan Tempat Praktek lapang ini dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2013 yang bertempat di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. Dengan alamat Jl. H. Bau. No. 6 Makassar. 2.2 Prosedur Pelaksanaan Adapun prosedur pelaksanaan praktek lapang yang dilaksanakan di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar yaitu: 1. Membuka acara dengan membaca Basmalah yang dibuka oleh Ibu Nurlina Kasim selaku moderator 2. Menjelaskan tentang Badan Pusat Statistik (BPS) yang dibawahkan oleh kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar yaitu Nursam Salam, SE 3. Melakukan sesi tanya jawab yang dipimpin oleh Ibu Nurlina Kasim selaku moderator 4. Melihat langsung proses kerja yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dengan arahan pegawai Badan Pusat Statistik (BPS).
  5. 5. BAB III HASIL dan PEMBAHASAN 3.1 HASIL Badan Pusat Statistik (BPS) dalam bidang pertanian yaitu menghitung hasil produksi pertanian, penanganan dari jumlah organisme penggang tanaman (OPT) dan pemasaran hasil produksi pertanian sesuai harga. Badan Pusat Statistik (BPS) menyanjikan data dengan menggunakan PDF,Website, bentuk buku dan publikasi media cetak seperti surat kabar dan media eletronik. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumpulkan data melalui beberapa mantri atau koordinator statistik di setiap kecematan kemudian data yang diperoleh dilaporkan ke Kantor Pusat Badan Statistik (BPS) 3.2 PEMBAHASAN Dari praktikum yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik yang dikemukakan oleh bapak Nursam Salam, SE. Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain : 1. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
  6. 6. 2. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan. 3. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. 4. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS. Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut : a) Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder. b) Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional. c) Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik. d) Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia. 2.1 Sejarah Badan Pusat Statistik (BPS) 2.1.1 Masa Pemerintahan Hindia Belanda 1. Pada bulan Februari 1920 di kantor Statistik untuk pertama kalinya didirikan oleh Direktur Pertanian, Kerajinan dan Perdagangan dan berkedudukan di Bogor. Kantor ini diserahi tugas untuk mengolah dan mempublikasikan data statistik. 2. Pada bulan Maret 1923 dibentuk suatu komisi yang bernama Komisi untuk Statistik yang anggotanya merupakan wakil dari tiap-tiap departemen. Komisi tersebut diberi tugas untuk merencanakan tindakan-tindakan yang mengarah sejauh mungkin untuk mencapai kesatuan dalam kegiatan di bidang statistik di Indonesia. Selain dari itu, komisi ini mengurus terutama bagian statistik yang dimuat di dalam Laporan Indonesia yang sebelumnya disebut Laporan Kolonial.
  7. 7. 3. Pada bulan September 1924 nama lembaga tersebut diganti menjadi Kantor Pusat Statistik dan dipindahkan ke Jakarta.Bersamaan dengan itu beralih pula pekerjaan mekanisme Statistik Perdagangan yang sekarang disebut Kantor Bea Cukai. Kantor Pusat Statistik selain mencakup bidang administrasi mencakup juga bagian yang menangani Urusan Umum, Statistik Perdagangan, Statistik Pertanian, Statistik Kerajinan, Statistik Konjungtor, Statistik Sosial. Kegiatan statistik pada era ini diarahkan untuk mendukung kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintahan Kolonial Belanda. Komisi ini juga pernah melakukan sesuatu kegiatan statistik yang bersifat monumental yaitu Sensus Penduduk 1930, yang nerupakan sensus penduduk yang pertama kali dilakukan di Indonesia. 2.1.2 Masa Pemerintahan Jepang Pada Juni 1942 Pemerintah Jepang baru mengaktifkan kembali kegiatan statistic yang utamanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang/ militer. Dan tugas serta fungsi kegiatan statistik pada saat itu lebih terkonsentrasi untuk keperluan militer. 2.1.3 Masa Pemerintahan RI Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 kegiatan statistik ditangani oleh lembaga baru yaitu Kantor Penyelidikan Perangkaan Umum Republik Indonesia (KAPPURI). Perkembangan berikutnya KAPPURI dilebur menjadi Kantor Pusat Statistik (KPS) dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri Kemakmuran. Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 172 Tahun 1957, terhitung mulai 1 Juni 1957 KPS diubah menjadi Biro Pusat Statistik, dan urusan statistik yang semula menjadi tanggung jawab dan wewenang Menteri Perekonomian dialihkan menjadi wewenang dan berada di bawah Perdana Menteri. Berdasarkan Keppres ini pula secara formal nama Biro Pusat Statistik dipergunakan. 2.1.4 Masa Orde Baru-Sekarang Seiring dengan perkembangan jaman, khususnya pada pemerintahan Orde Baru, untuk memenuhi kebutuhan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, mutlak dibutuhkan data statistik. Untuk mendapatkan data secara tepat dan akurat, salah satu unsurnya adalah pembenahan organisasi BPS.
  8. 8. Dalam masa Orde Baru ini, BPS telah mengalami empat kali perubahan stuktur organisasi : 1. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1980 tentang organisasi BPS 2. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1980 tentang organisasi BPS 3. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1992 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan dan tata kerja BPS 4. Undang-undang No.16 tahun 1997 tentang statistik 5. Keputusan Presiden RI No.86 tahun 1998 tentang BPS 6. Keputusan kepala BPS No.100 tahun 1998 tentang organisasi dan tata kerja BPS. 7. PP 51 tahun 1998 tentang penyelenggaraan statistik. Tahun 1968, ditetapkan peraturan pemerintah No.16 tahun 1968 yaitu yang mengatur organisasi dan tata kerja di pusat dan daerah. Tahun 1980, peraturan pemerintah No. 6 Tahun 1980 tentang organisasi sebagai pengganti peraturan pemerintah No.16 tahun 1968. Berdasarkan peraturan pemerintah No.6 tahun 1980 di tiap provinsi terdapat perwakilan BPS dengan nama kantor statistik provinsi dan di kabupaten atau kotamadya terdapat cabang perwakilan BPS dengan nama kantor statistik kabupaten atau kotamadya. Pada tanggal 19 Mei 1997 menetapkan tentang statistik sebagai pengganti UU No.6 dan 7 tentang sensus dan statistik. Pada tanggal 17 Juli 1998 dengan keputusan presiden RI No.89 tahun 1998, ditetapkan BPS sekaligus mengatur tata kerja dan stuktur organisasi BPS yang baru. 2.2 Visi dan Misi Adapun visi Badan Pusat Statistik adalah menjadi sumber informasi statistik sebagai tulang punggung informasi pembangunan nasional dan regional, didukung sumber daya manusia yang berkualitas, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang muktahir. Sedangkan misi Badan Pusat Statistik adalah untuk menjunjung pembangunan nasional BPS mengembangkan misi mengarahkan pembangunan statistik pada penyediaan data statistik yang handal dan bermutu, efektif dan efisien, peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik dan pengembangan ilmu statistik
  9. 9. 2.3 Tujuan Badan Pusat Statistik (BPS) Menurut kepala BPS ( Nursam Salam, SE) tujuan Badan Pusat Statistik (BPS) antara lain: a) Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas b) Meningkatkan pelayanan prima dalamrangka mewujudkan SSN yang andal, efektif dan efisien c) Penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana kerja d) Meningkatkan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan. 2.4 Kegiatan Statistik BPS Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, BPS berusaha dapat memenuhi kebutuhan data yang diperlukan oleh pemerintah dalam berbagai bidang baik ekonomi maupun sosial, yaitu : pertanian, pertambangan, industri, komunikasi, perdagangan, kependudukan, sosial, ketenagakerjaan, keuangan, pendapatan nasional, pendidikan dan agama. Menurut Undang-undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, tentang statistik, kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutahir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah : 1. Pengumpulan Data Statistik diselenggarakan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara : a) Sensus Sensus adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi diseluruh Wilayah Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Sensus dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 (Sepuluh) tahun oleh BPS yang meliputi : 1. Sensus penduduk yang dilaksanakan pada tahun yang berakhiran angka 0 (Nol). 2. Sensus pertanian dilaksanakan pada tahun berakhiran angka 3 (Tiga).
  10. 10. 3. Sensus ekonomi yang dilaksanakan pada tahun berakhiran angka 6 (Enam). b) Survei Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel dari suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik suatu objek pada saat tertentu. BPS juga melaksanakan survei antar sensus yaitu survei yang dilakukan diantara 2 (Dua) sensus sejenis. Survei antar sensus tersebut meliputi survei penduduk antar sensus (Supas), survei pertanian antar sensus (Sutas), dan survei ekonomi antar sensus (Setas). Berbagai ragam survei sektoral diantaranya adalah Survei Sosial Ekonomi Sosial (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Survei Biaya Hidup (SBH), Survei Potensi Desa (Podes), Survei Industri, Survei Pertanian, Survei Pendapatan Petani dan Struktur Ongkos Usaha Tani, Survei Koperasi Unit Desa (KUD), Survei Harga Konsumen, dan Survei Harga Produsen. c) Kompilasi Produk Administrasi, dan d) Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pengolahan Data Tahap pengolahan data sangat menentukan seberapa jauh tingkat keakuratan dan ketetapan data statistik yang dihasilkan,. Dengan menggunakan personal komputer, kantor BPS di daerah dapat segera memproses pengolahan data, yang merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan data, kemudian dilanjutkan memasukkan data mentah kedalam komputer dan selanjutnya data tersebut dikirim ke BPS pusat untuk diolah menjadi data nasional. Dalam pengolahan data, BPS juga telah mengembangkan berbagai program aplikasi untuk data entry, editing, validasi, tabulasi dan analisis dengan menggunakan berbagai macam bahasa dan paket komputer. BPS bertanggung jawab untuk mengembangkan berbagai perangkat lunak komputer serta mentransfer pengetahuan dan keahliannya kepada staf BPS daerah. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi di BPS didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu mengikuti perkembangan permintaan dan kebutuhan dalam pengolahan data statistik, melakukan pembaharuan/inovasi dalam metode yang
  11. 11. lebih baik serta memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi statistik. 3. Analisis Data Dalam rangka mempermudah para pengguna data agar dapat membaca dan menginteprestasikan data yang dipublikasikan, BPS membuat analisis dan laporan statistik secara berkala. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menganalisis data meliputi: a) Perencanaan dan persiapan b) Sosialisasi c) Pengumpulan data d) Pengawasan atau pemeriksaan e) Receiving atau batching f) Pengolahan g) Tabulasi h) Analisis i) Diseminasi statistik 4. Penyajian data Badan Pusat Statistik (BPS) menyanjikan data dengan menggunakan PDF,Website, bentuk buku dan publikasi media cetak seperti surat kabar dan media eletronik.
  12. 12. BAB IV KESIMPULAN dan SARAN 4.1 KESIMPULAN Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil praktek lapang yang dilakukan di Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu: 1. Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pengambilan data melalui mantri/ koordinator statistik yang ditempatkan pada setiap kecematan sehingga data yang diperoleh akurat. 2. Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pengolahan data dengan menggunakan komputer dengan mengembangkan berbagai program aplikasi untuk data entry, editing, validasi, tabulasi dan analisis dengan menggunakan berbagai macam bahasa dan paket komputer. 3. Badan Pusat Statistik (BPS) menyanjikan data dengan menggunakan PDF,Website, bentuk buku dan publikasi media cetak seperti surat kabar dan media eletronik. 4.1 SARAN Sebaiknya pada jika dilakukan peraktek lapang sekiranya memberikan kerjasama yang lebih terhadap kegiatan ini demi kemajuan proses berpikir mahasiswa yang nantinya akan menghadapi dunia kerja

×