Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan

9,585 views
9,401 views

Published on

Seminar Ketahanan Pangan PKP2A III LAN Samarinda Tahun 2008

Published in: Sports, Technology
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,585
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
83
Actions
Shares
0
Downloads
526
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan

  1. 1. SEMINAR FORUM SANKRI<br />“ Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Menuju Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan “<br />Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III<br />Lembaga Administrasi Negara<br />Samarinda, 2008<br />
  2. 2. Tim PenyusunBidangKajianPKP2A III LAN Samarinda<br />Tri Widodo W. Utomo<br />SitiZakiyah<br />Said Fadhil<br />AndiWahyudi<br />FaniHeruWismono<br />Rustan A<br />Maria AP Sari<br />Tri NoorAzizah<br />LanyErinda R<br />BethaMiranti A<br />
  3. 3. Definisi<br />FAO (1992):<br />Ketahanan pangan adalah situasi dimana semua orang dalam segala waktu memiliki kecukupan jumlah atas pangan yang aman dan bergizi demi kehidupan yang sehat dan aktif. <br />World bank (1996):<br />Ketahanan pangan adalah akses oleh semua orang pada segala waktu atas pangan yang cukup untuk kehidupan yang sehat dan aktif. <br />Oxfam (2001):<br />Ketahanan pangan adalah kondisi ketika setiap orang dalam segala waktu memiliki akses dan kontrol atas jumlah pangan yang cukup dan kualitas yang baik demi hidup yang aktif dan sehat. <br />Dua kandungan makna tercantum disini yakni: ketersediaan dalam artian kualitas dan kuantitas dan akses (hak atas pangan melalui pembelian, pertukaran maupun klaim). <br />
  4. 4. FIVIMS (2005):<br />Ketahanan pangan adalah kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, sosial, dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi (dietary needs) dan pilihan pangan (food preferences) demi kehidupan yang aktif dan sehat. <br />UU No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dan PP 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan:<br />Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.<br />
  5. 5. Urgensi dan Pengaruh Ketahanan Pangan Dalam Lingkup Negara dan Daerah<br />Ada tiga alasan penting yang melandasi pembangunan ketahanan pangan (Permana, 2006), yaitu :<br /><ul><li>Akses atas pangan yang cukup dan bergizi bagi setiap penduduk merupakan salah satu pemenuhan hak azasi manusia.
  6. 6. Konsumsi pangan dan gizi yang cukup merupakan basis bagi pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas.
  7. 7. Ketahanan pangan merupakan basis bagi ketahanan ekonomi, bahkan bagi ketahanan nasional suatu negara yang berdaulat.</li></li></ul><li>Ketersediaan/<br />Produksi<br />Distribusi/<br />Akses<br />Konsumsi<br />(Gizi, Kesehatan,<br />dan Pendidikan)<br />Ketahanan<br />Pangan<br />Kebijakan Pemerintah<br />(Disparitas Harga,<br />Intelijen Pasar)<br />Politik<br />Pangan<br />Faktor-Faktor Kunci Yang Sangat Berpengaruh Pada Sistem Ketahanan Pangan<br />
  8. 8. PetaKaryaSistemKetahananPangan<br />Ekonomi<br />Ketahanan<br />Pangan<br />Ekologis<br />Politik &<br />Kebijakan<br />Sosial &<br />Budaya<br />Kependudukan<br />Produksi<br />Distribusi<br />Konsumsi<br />Teknologi<br />Penguasaan<br />Lahan<br />Bibit Unggul<br />Intensifikasi<br />Cara Bercocok<br />Tanam<br />Ekstensifikasi<br />Diversifikasi<br />Erosi<br />Global<br />Warming<br />Lahan Kritis<br />Rusaknya<br />Terumbu Karang<br />Climate Change<br />Berkurangnya Daerah<br />Resapan Air<br />Kerusakan<br />Hutan<br />Kelembagaan<br />BKP<br />Bulog<br />Kegiatan<br />Penyuluhan<br />Kelompok<br />Tani<br />Ekspor<br />Import<br />Subsidi<br />Insentif<br />Tarif<br />Barrier To Entry<br />Distribusi<br />Pupuk<br />Alsintan<br />Bibit<br />Disparitas<br />Harga<br />Perbankan &<br />Non Perbankan<br />Spekulasi<br />Pasar<br />Penimbunan<br />Pangan<br />Pinjaman<br />Pembiayaan<br />Pemasaran<br />Keamanan<br />Gizi<br />Kehalalan<br />Kandungan Bahan<br />Kimia Berbahaya<br />Busuk<br />Terjangkit<br />Penyakit<br />Pengetahuan<br />Mall Nutrisi<br />Defisiensi Vitamin<br />& Zat Mineral <br />Kwashiorkor<br />(Busung Lapar)<br />Mata<br />Pencaharian<br />Jumlah<br />Penduduk<br />Tingkat<br />Perekonomian<br />Tempat<br />Tinggal<br />Gender<br />Pemberdayaan<br />Masyarakat<br />Kearifan<br />Lokal<br />Persepsi<br />Petani<br />Adat <br />Istiadat<br />Sikap<br />Petani<br />Selera<br />Supply<br />Demand<br />Keterjangkauan<br />Informasi<br />dan Data<br />Infrastruktur<br />Pendukung<br />Sarana dan<br />Sistem Distribusi<br />Biaya<br />Distribusi<br />Panjang Rentang<br />Pemasaran<br />Bencana<br />Alam<br />Liberalisasi<br />Pasar<br />
  9. 9. Program KetahananPangandiBeberapaProvinsidi Kalimantan<br />
  10. 10. Komoditas Unggulan Kabupaten/Kota di Kaltim<br />Sumber: Kaltim Post, Potensi Kaltim yang Menjanjikan, 12 Mei 2006, hal. 8.<br />
  11. 11. Desa Mapan Provinsi Kalimantan Timur<br />
  12. 12. TantangandanMasalahdalamKetahahanPangan<br />Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,5 persen per tahun masih tinggi.<br />Derasnya arus dan tekanan dinamika global dalam transparansi dan perdagangan bebas.<br />Konsentrasi pembangunan antar wilayah belum merata.<br />Standar mutu dan daya saing produksi meningkat akibat meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan.<br />Pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat sehingga kemampuan daya beli menurun.<br />Penggunaan benih bermutu oleh petani masih rendah.<br />Penyediaan dan penggunaan alsin pertanian masih terbatas.<br />Manajemen usahatani oleh petani belum optimal.<br />Kelembagaan petani belum kokoh terutama keberadaan kelembagaan pertanian dalam otonomi daerah yang cukup beragam.<br />Sarana informasi dari pengelola produksi hingga kepusat promosi komoditas belum tersedia sempurna.<br />Berbagai peraturan serta kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum sepenuhnya berpihak kepada petani.<br />
  13. 13. Kesimpulan<br /><ul><li>Ketahanan pangan nasional saat ini masih lemah pada tingkat penanganannya yang cenderung sektoral, meskipun terdapat peningkatan produksi pangan (sektor hulu) yang mengarah pada swasembada pangan namun, jika tidak diimbangi dengan sektor-sektor hilir lainnya maka yang terjadi justru gradasi atau kerapuhan sistem ketahanan pangan.
  14. 14. Ketahanan pangan akan mengarah pada sektor pertanian sebagai basisnya, dimana sektor pertanian sangat rentan terhadap pengaruh iklim, hama dan penyakit tanaman, serta kondisi eskternal lainnya yang terkadang sukar untuk dikendalikan, namun setidaknya dengan terdapatnya indikator-indikator ketahanan pangan yang telah terpetakan dengan baik maka ketahanan pangan suatu daerah setidaknya dapat direncanakan atau dipersiapkan dengan baik dan efektif. </li></li></ul><li><ul><li>Indikator yang menunjukkan ketahanan pangan suatu daerah yaitu, ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, penyerapan pangan, dan kerentanan pangan harus dijadikan patokan bagi pimpinan daerah dalam memetakan program-program serta kegiatan pembangunan di daerahnya.
  15. 15. Mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh dan berdaulat merupakan hal penting dalam rangka memenuhi hak asasi manusia disamping juga mampu mendorong tumbuhnya pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya secara lebih makro dikarenakan efek penetesan yang ditimbulkannya cukup besar.
  16. 16. Ketahanan pangan merupakan agenda pembangunan yang sangat urgenuntuk dikedepankan baik secara Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota hingga tingkat Pemerintahan Desa sesuai dengan semangat yang dibawakan oleh PP No. 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan.</li></li></ul><li>Rekomendasi<br />Memperkuat 3 pilar ketahanan pangan dengan cara peningkatan produksi pangan dalam negeri terutama 7 pangan strategis, pengawasan terhadap distribusi pangan hingga ke tingkat rumah tangga, dan peningkatan pengetahuan konsumsi pangan yang aman, cukup, berkualitas, dan bergizi.<br />Strategi totalitas penanganan ketahanan pangan sangat penting dilakukan secara holistik dan integral dari segenap kelembagaan dan elemen yang ada dengan menggunakan perpaduan kolaborasi fungsi yang saling memperkuat. <br />Menumbuhkan sektor-sektor hilir yaitu industri pengolahan produk pertanian yang bisa memberikan nilai tambah. <br />Mendirikan Bank Unit Pengembangan Usaha Tani, yang secara langsung berkonsentrasi mengenai kegiatan pembiayaan dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perekonomian pertanian dan ditempatkan didaerah-daerah pertanian sehingga pengusaha tani dapat lebih mendorong peningkatan usaha taninya.<br />
  17. 17. 5. Menciptakan komoditi tanaman pangan yang tidak bergantung pada kondisi musim, sehingga produksi pangan dapat berjalan secara aktif sepanjang tahun. <br />6. Pemetaan tingkat konsumsi diseluruh Indonesia hingga tingkat kecamatan serta Pemetaan produksi guna memungkinkan terjadinya subsidi silang untuk daerah-daerah krisis pangan.<br />7. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dimaksudkan sebagai rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data/informasi, pengolahan data, dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi. <br />8. Mewaspadai jumlah petani yang cenderung mengalami penurunan sedangkan jumlah konsumen/ penduduk semakin meningkat yang berarti juga terjadi peningkatan kebutuhan akan pangan melalui peningkatan kesejahteraan petani dan keluarganya.<br />9. Perlunya analisis ketahanan pangan pada multiple-strategymenyangkut analisis food insecurity ditingkat indvidu (gizi kurang dan gizi lebih) dan rumah tangga. <br />
  18. 18. 10. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atau harga disubsidi dikenakan secara regional bukan pada tingkat nasional sehingga otonomi daerah dapat berjalan dengan baik dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat/ petani.<br />11. Perlunya dukungan pemerintah terhadap instrumen-instrumen pendukung ketahanan pangan (baik itu kebijakan fiskal, moneter, maupun distribusi) yang berpihak pada pengembangan sektor bukan pada pengembangan korporasi.<br />12. Kebijakan insentif untuk peningkatan produksi maupun kebijakan perdagangan (tarif impor) serta pengamanan dari berbagai modus pasar (spekulasi, penimbunan, penyelundupan, kartel importir, dan lain-lain) yang dapat berpengaruh pada sektor.<br />13. Untuk jangka panjang perlu dibuat grand design kebijakan untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan baik ditingkat nasional, regional, maupun lokal yang berbasis pada komoditas unggulan daerah.<br />14. Penerapan ketentuan operasional dalam PP No. 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan pangan perlu dilakukan secara konsisten dan serius dimana didalam ketentuan tersebut telah diuraikan langkah-langkah konkrit perwujudan ketahanan pangan melalui tindakan-tindakan operasional di lapangan.<br />
  19. 19. Sekian,terima kasih dan semoga bermanfaat!<br />Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara<br />Jl. MT. Haryono No. 36 Samarinda-75124<br />Telp. 0541-768231, Fax. 0541-768230<br />

×