Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

Prospek penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca PP 38 dan PP 41 tahun 2007

on

  • 7,825 views

Seri Isu-Isu Aktual PKP2A III LAN Samarinda Tahun 2007

Seri Isu-Isu Aktual PKP2A III LAN Samarinda Tahun 2007

Statistics

Views

Total Views
7,825
Views on SlideShare
7,825
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
631
Comments
5

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Prospek penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca PP 38 dan PP 41 tahun 2007 Prospek penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca PP 38 dan PP 41 tahun 2007 Document Transcript

  • PKP2A III LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA SAMARINDA
  • Prospek Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasca PP Nomor 38 dan 41 Tahun 2007 (123) + viii halaman, 2007 1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Urusan Pemerintahan Editor : Koordinator : Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Anggota : Dr. Meiliana, SE.,MM Siti Zakiyah, S.Si. Said Fadhil, S.IP Diterbitkan Oleh : Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III (PKP2A III) LAN Samarinda UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 7 TAHUN 1987 Pasal 44 (1) Barangsiapa dengan sengaja tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Kata Pengantar Buku ini merupakan proceeding dari hasil Rakor Kajian "Prospek Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasca PP 38 dan 41 Tahun 2007" yang diselenggarakan oleh PKP2A III LAN Samarinda. Rakor ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan diharapkan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota mampu mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat agar tujuan otonomi dapat tercapai. Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 maka pemerintahan daerah mendapatkan peluang sekaligus tantangan untuk menjalankan fungsi pemerintahannya. Dalam rangka melaksanakan restructuring dan repositioning organisasi pemerintah daerah maka berbagai pertimbangan harus dipikirkan secara matang mengacu pada kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Realisasi pelaksanaan otonomi daerah itu salah satunya adalah dengan melakukan pemetaan terhadap urusan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari peta urusan yang dirumuskan diharapkan akan menghasilkan sebuah penataan susunan organisasi pemerintahan daerah yang lebih efisien dan efektif meliputi semua perangkat daerah. Dalam perspektif manajemen, birokrasi modern yang diperlukan saat ini ialah birokrasi yang secara fisik organisasional kecil tetapi secara kualitatif kapasitasnya besar atau yang selama ini dikenal dengan "ramping struktur kaya fungsi". Disamping itu terdapat konsep baru yang diperkenalkan yaitu "money follows function" dimana anggaran yang dialokasi dipatokan dengan fungsi yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Dengan demikian diharapkan akan mengurangi hukum Parkinson Effect yang menyebutkan bahwa organisasi dari waktu ke waktu cenderung menggemukkan dirinya sendiri. Dengan pola pikir diatas, maka lahirnya PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah memegang peran yang sangat penting dalam kerangka untuk mewujudkan good local governance. Sehubungan dengan hal itu salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah menetapkan pembagian urusan -Iii-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Pusat - Daerah serta pedoman organisasi perangkat daerah yang diharapkan mampu memberdayakan masyarakat. PP No. 41/2007 telah memberi pedoman terinci mengenai penataan organisasi perangkat daerah, PP No. 38/2007 relatif masih bersifat umum dalam mengatur aspek kewenangan atau urusan pemerintahan. Padahal, secara logika penataan urusan selalu mendahului proses penataan kelembagaan. Faktanya, saat ini banyak daerah yang lebih berkonsentrasi dalam rencana implementasi PP No. 41/2007. Jika format kelembagaan ditetapkan tanpa memperhitungkan dimensi urusan, maka akan terjadi kemungkinan lembaga yang baru tadi tidak mampu secara efektif menjalankan urusan yang ada. Kemungkinan lain, ada beberapa urusan yang mungkin tidak terwadahi dalam struktur kelembagaan perangkat daerah. Dengan kata lain, kondisi tadi menggambarkan adanya diskoneksi antara dimensi urusan dengan dimensi kelembagaan. Dalam hal mendesain organisasi perangkat daerah, struktur organisasi perlu didesain secara benar. Hal tersebut menjadi krusial karena di dalam struktur organisasi terdapat peraturan-peraturan, tugas dan hubungan kewenangan yang bersifat formal yang mengatur bagaimana orang bekerjasama dan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi (Mintzberg, 1993). Pendapat lain mengatakan bahwa struktur merupakan pembagian, pengelompokkan, dan pengkoordinasian tugas secara formal (Robbins, 1995). Substansi PP No. 41/2007 secara umum disambut baik oleh daerah karena tidak berimplikasi pada perampingan organisasi perangkat daerah. Bahkan untuk daerah-daerah yang masuk dalam tipologi "A", mendapat peluang untuk membentuk dan/atau menambah perangkat daerah baru, baik berupa Dinas maupun Lembaga Teknis Daerah (LTD). Konsekuensi logis dari penambahan perangkat daerah baru (jika dilakukan) tentu saja membengkaknya belanja aparatur disatu pihak, dan berkurangnya belanja pembangunan atau belanja publik di pihak lain. Jika hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa PP No. 41 Tahun 2007 tidak pro-publik. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal itu, perlu dikembangkan mekanisme konvensi atau konsensus antara pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa untuk daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) yang jumlah / besaran perangkat daerahnya saat ini (existing condition) berada dibawah standar maksimal yang diatur dalam PP No. 41/2007, maka tidak perlu menambah lagi jumlah / besaran organisasinya. Namun untuk daerah yang jumlah perangkat -Iv-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 daerahnya lebih besar atau lebih banyak dari standar yang diatur dalam PP No. 41/2007, maka harus menyesuaikan dengan ketentuan. Reformasi birokrasi tidak dipungkiri, penataan organisasi agar terus berlanjut permasalahannya. Berkaitan dengan Perda kewenangan idealnya Perda urusan dulu baru kelembagaan tapi kenyataannya dilapangan perlu dingat bahwa pembentukan Perda hal ini memerlukan waktu pemikiran yang panjang sedangkan pemantauan organisasi berdasarkan PP No.41/2007 sangat terbatas, bisa disosialisasi dengan Perda antara penyusunan Perda urusan dengan Perda kewenangan asal terjalinnya komunikasi. Pola kerjasama dalam penyelenggaraan urusan daerah akan lebih sangat efisien terutama jika dilihat manfaatnya kepada masyarakat. Penempatan organisasi dalam jabatan di dasarkan pada kepentingan politik terutama saat terjadi pergantian pimpinan daerah. Permasalahan yang muncul adanya ego - ego lokal di daerah, sehingga sulit menggabungkan kebutuhan padahal setiap daerah sudah mempunyai kebutuhan PP atau UU jangan hanya sekedar proyek yang tidak berumur panjang. Dengan pola kerjasama maka akan efisien namun ada kepentingan politik/birokrasi mengalahkan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007 dapat memberikan gambaran dan proyeksi mengenai penyelenggaraan kepemerintahan baik provinsi maupun kota dan kabupaten. Untuk menghasilkan deskripsi tentang prospek dan proyeksi pemerintah daerah masa depan maka PKP2A III LAN Samarinda menggelar Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Organisasi untuk memprediksi penyelenggaraan pemerintahan di daerah pasca penetapan PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007. Dalam tahap implementasinya dari Rakor ini juga diharapkan nantinya dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Selain itu, sepanjang memungkinkan, mekanisme Rakor juga akan diarahkan untuk dapat mengidentifikasikan kebutuhan awal terhadap model penataan organisasi perangkat daerah yang dapat diaplikasikan secara umum oleh organisasi perangkat daerah, baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota di Indonesia. Berbagai pemikiran dan konsep yang dapat dihasilkan dari Rakor ini selanjutnya akan disistematisasi menjadi agenda program kajian dan pengembangan (research and development) pada lingkup administrasi negara dan -V-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 manajemen pemerintahan. Agenda ini dapat berupa kegiatan penelitian, asistensi / pendampingan, advokasi / konsultansi, bimbingan teknis, dan sebagainya. Mengingat berbagai pertimbangan diatas, maka kebijakan mengenai PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007 merupakan acuan untuk pemerintah provinsi, kota dan kabupaten untuk mengembangkan mekanisme kepemerintahan menuju good local governance. Akhir kata, kami menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat kami nantikan dengan tangan dan hati terbuka lebar. Walaupun kami sadar bahwa buku ini masih sangat dangkal, kami tetap berharap bahwa karya sederhana ini dapat menghasilkan manfaat yang optimal bagi bangsa dan negara. Samarinda, Agustus 2007 Tim Penyusun -Vi-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 DAFTAR ISI Kata Pengantar .................................................................................................... Iii Daftar Isi ............................................................................................................... vii Daftar Tabel .......................................................................................................... ix Daftar Gambar ..................................................................................................... x BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1 A. Latar Belakang .............................................................................. 1 B. Tujuan ............................................................................................ 3 C. Peserta dan Nara Sumber ............................................................ 4 D. Materi / Pokok Bahasan ............................................................... 5 BAB II Dr. Meiliana, SE.,MM: "IMPLIKASI DAN DAMPAK PENERAPAN PP NO. 38 dan 41 TAHUN 2007" .......................... 6 BAB III Drs. Haris Faozan, M.Si: "KONSEP DASAR DESAIN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH" .................................... 13 A. Alasan Mendesain Organisasi Perangkat Daerah ................... 13 B. Memahami Konsep Desain Organisasi ..................................... 16 C. Memahami Unsur-Unsur Organisasi dan Dimensi-Dimensi Struktur Organisasi ...................................................................... 17 D. Fase-Fase Mendesain Organisasi ............................................... 24 BAB IV Drs. Haris Faozan, M.Si: "PERSPEKTIF HISTORIS KEBIJAKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH" ........... 29 A. PP No. 84 Tahun 2000 .................................................................. 29 B. PP No.8 Tahun 2003 ..................................................................... 31 C. Muatan Penting Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 ... 33 D. Organisasi Perangkat Daerah Menurut Kebijakan Negara .... 42 E. Kebijakan Pemerintah Yang Perlu Dipertimbangkan ............. 48 F. Merumuskan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah ............................................................................................ 54 -Vii-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 BAB V Tim Penataan OPD Provinsi Kaltim: "NASKAH AKADEMIS (ACADEMIC PAPER) PENATAAN KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR" ................................................................. 59 DAFTAR REFERENSI ........................................................................................ 113 LAMPIRAN 1. Formulir Potensi Permasalahan dan Kebutuhan Program Pengembangan Kapasitas di Daerah Pasca Pemberlakuan PP No. 38 tahun 2007 dan PP No. 41 Tahun 2007 ........................................... 115 2. Slide Presentasi Drs. Joni Dawud, DEA: "Prospek Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasca PP 38 dan PP 41 Tahun 2007" ..................... 119 -Viii-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Daftar Tabel Tabel 2.1. Penetapan Variabel Besaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi .......................................................................... 10 Tabel 2.2. Penetapan Variabel Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten ..................................................................... 11 Tabel 2.3. Penetapan Variabel Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kota ................................................................................ 11 Tabel 3.1. Dimensi Organisasi, Sub Dimensi, dan Indikator Evaluasinya ................................................................................ 23 Tabel 4.1. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dalam PP No. 8 Tahun 2003 .................................................................................. 33 Tabel 4.2. Perhitungan Scoring dan Besaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota ......................................................................... 34 Tabel 4.3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi ................... 35 Tabel 4.4. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota .... 36 Tabel 4.5. Perbandinga Eselon Perangkat Daerah Provinsi Antara RPP dan PP No. 8 Tahun 2003 .................................................... 38 Tabel 4.6. Perbandingan Eselon Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Antara RPP dan PP No. 8 Tahun 2003 .............................. 39 Tabel 5.1 Jenis Barang dan Tingkat Intervensi Pemerintah ................... 76 Tabel 5.2. Perbandingan Alternatif Kelembagaan Urusan Olahraga .... 80 -Ix-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Daftar Gambar Gambar 3.1. Lima Unsur Organisasi ........................................................ 18 Gambar 3.2. Organization Design Phases ................................................... 25 Gambar 3.3. Design Decision - Making Framework .................................... 27 Gambar 4.1. Alur Penyusunan Tujuan, Tugas, Fungsi dan Deskripsi Tugas .................................................................... 58 Gambar 5.1. Six Basic Parts of The Organization ........................................ 63 Gambar 5.2. McKinsey 7-S Framework .................................................... 65 Gambar 5.3. Alur Penalaran Strategis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Kebutuhan Kelembagaan (Prior Option Review) ............................................................. 73 Gambar 5.4. Klasifikasi barang Publik dan Barang Priva ...................... 74 -X-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Bab I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 maka pemerintahan daerah mendapatkan peluang sekaligus tantangan untuk menjalankan fungsi pemerintahannya. Dalam situasi tersebut pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota diamanatkan untuk mampu mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat agar tujuan otonomi dapat tercapai. Dalam konteks manajemen pemerintahan daerah, rincian urusan yang jelas serta format organisasi perangkat daerah yang efektif merupakan 2 (dua) hal krusial yang tidak bisa diabaikan keberadaannya dalam rangka mengemban amanah dimaksud. Dengan pola pikir diatas, maka lahirnya PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah memegang peran yang sangat penting dalam kerangka untuk mewujudkan good local governance. Sehubungan dengan hal itu salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah menetapkan pembagian urusan Pusat - Daerah serta pedoman organisasi perangkat daerah yang diharapkan mampu memberdayakan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan restructuring dan repositioning organisasi pemerintah daerah maka berbagai pertimbangan harus dipikirkan secara matang mengacu pada kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Realisasi pelaksanaan otonomi daerah itu salah satunya adalah dengan melakukan pemetaan terhadap urusan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari peta urusan yang dirumuskan diharapkan akan menghasilkan sebuah penataan susunan organisasi pemerintahan daerah yang lebih efisien dan efektif meliputi semua perangkat daerah. Ditinjau dari sejarah perkembangan kelembagaan pemerintah, kemungkinan dinamisasi bentuk-bentuk organisasi pemerintah sangat -1-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 dipengaruhi oleh peta urusan yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu bisa juga dipengaruhi oleh perkembangan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hal-hal demikian tentunya telah menimbulkan keanekaragaman baik dari sisi jumlah, bentuk, besaran unit dibawahnya maupun nomenklatur organisasi yang berada dalam naungan perangkat daerah sesuai dengan peta urusan yang dimiliki. Dalam perspektif manajemen, birokrasi modern yang diperlukan saat ini ialah birokrasi yang secara fisik organisasional kecil tetapi secara kualitatif kapasitasnya besar atau yang selama ini dikenal dengan "ramping struktur kaya fungsi". Disamping itu terdapat konsep baru yang diperkenalkan yaitu "money follows function" dimana anggaran yang dialokasi dipatokan dengan fungsi yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Dengan demikian diharapkan akan mengurangi hukum Parkinson Effect yang menyebutkan bahwa organisasi dari waktu ke waktu cenderung menggemukkan dirinya sendiri. Dalam mana mendesain organisasi perangkat daerah, struktur organisasi perlu didesain secara benar. Hal tersebut menjadi krusial karena di dalam struktur organisasi terdapat peraturan-peraturan, tugas dan hubungan kewenangan yang bersifat formal yang mengatur bagaimana orang bekerjasama dan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi (Mintzberg, 1993). Pendapat lain mengatakan bahwa struktur merupakan pembagian, pengelompokkan, dan pengkoordinasian tugas secara formal (Robbins, 1995). Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi merupakan peta formal yang menunjukkan pembagian dan pengelompokan tugas, serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi. Semakin kompleks struktur organisasi semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol dan komunikasi yang intensif diantara organisasi yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit dapat bekerja dengan baik. Oleh karena itu, dalam mendesain organisasi pemerintahan daerah hal-hal seperti pembagian dan pengelompokan tugas, serta pengkoordinasian kegiatan perlu diperhatikan dengan baik. Selain beberapa hal di atas, dalam mendesain organisasi perangkat daerah perlu memperhatikan munculnya berbagai perubahan paradigma dalam -2-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 penyelenggaraan pemerintahan daerah, misalnya dalam hal pembagian urusan pemerintahan. Oleh karenanya skenario desentralisasi apapun yang akan dipilih pemerintah, akan membawa konsekuensi terhadap perubahan organisasi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Pemerintah pusat akan lebih banyak berfungsi sebagai steering yang akan meliputi kegiatan-kegiatan perumusan kebijakan nasional, perencanaan nasional dan pengendalian. Sedangkan pemerintahan daerah akan memiliki fungsi rowing atau fungsi operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, organisasi pusat akan semakin ramping dan organisasi daerah otonom akan berkembang seirama dengan kebutuhan daerah masing-masing. Desain organisasi pemerintahan daerah ke depan akan lebih efektif apabila penataannya didesentralisasikan sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Namun demikian perlu adanya koridor yang jelas dari pemerintah pusat terkait dengan penataan kelembagaan pemerintahan daerah. Dengan demikian, maka pemerintahan daerah dapat menerjemahkan dalam bentuk penataan kelembagaannya secara lebih baik. Dengan diterbitkannya PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, maka pemerintah daerah memiliki kembali acuan dalam penataan organisasi perangkat daerahnya yang sempat kosong beberapa lama. Tetapi meskipun demikian, penataan organisasi perangkat daerah tetaplah bukan hal yang gampang dan sederhana. Banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan agar penataan organisasi perangkat daerah mampu menghasilkan kinerja optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A III-LAN) Samarinda memandang perlu untuk menyelenggarakan Rakor Kajian bidang Pemerintahan dan Organisasi. B. TUJUAN Rakor Kajian bidang Pemerintahan dan Organisasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang prospek dan proyeksi penyelenggaraan pemerintahan di daerah pasca penetapan PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007. Untuk dapat menghasilkan deskripsi tentang prospek dan proyeksi pemerintah -3-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 daerah masa depan tadi, maka Rakor ini juga diharapkan dapat mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi daerah dalam tahap implementasi PP No. 38 dan 41 Tahun 2007, langkah-langkah kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan, serta kebutuhan program pengembangan kapasitas dalam mewujudkan mewujudkan sosok pemerintahan daerah yang benar-benar efektif, efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Selain itu, sepanjang memungkinkan, mekanisme Rakor juga akan diarahkan untuk dapat mengidentifikasikan kebutuhan awal terhadap model penataan organisasi perangkat daerah yang dapat diaplikasikan secara umum oleh organisasi perangkat daerah, baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kota di Indonesia. Berbagai pemikiran dan konsep yang dapat dihasilkan dari Rakor ini selanjutnya akan disistematisisasi menjadi agenda program kajian dan pengembangan (research and development) pada lingkup administrasi negara dan manajemen pemerintahan. Agenda ini dapat berupa kegiatan penelitian, asistensi / pendampingan, advokasi / konsultansi, bimbingan teknis, dan sebagainya. Meskipun dapat dijadikan sebagai media penyamaan persepsi antar aktor pemerintahan di tingkat daerah, namun Rakor ini tidak dimaksudkan sebagai kegiatan sosialisasi terhadap substansi dan rencana penerapan PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007. Rakor ini lebih diarahkan untuk menganalisis dan/atau mengelaborasi tingkat kesiapan daerah dalam penerapan kedua PP tersebut, kemungkinan kesulitan dan permasalahan yang timbul, pilihan-pilihan strategi yang dapat dipilih Daerah untuk mengantisipasi permasalahan, dan sebagainya. C. PESERTA DAN NARA SUMBER Rakor Kajian bidang Pemerintahan dan Organisasi ini diharapkan dapat diikuti oleh jajaran instansi pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah Kalimantan, khususnya yang membidangi urusan pemerintahan (Bagian Tata Praja atau Pemerintahan, dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana). Sedangkan Nara sumber dalam Rakor Kajian bidang Pemerintahan dan Organisasi ini berasal dari Biro Organisasi Pemprov Kalimantan Timur, Biro Pemerintahan Pemprov Kalimantan Timur, GTZ Pro-Bangkit Kalimantan Timur, serta pakar administrasi negara dari Universitas Mulawarman. -4-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 D. MATERI / POKOK BAHASAN Materi dan/atau pokok-pokok bahasan dalam Rakor Kajian bidang Pemerintahan dan Organisasi ini adalah sebagai berikut: 1. Dr. Joni Dawud, DEA (Kepala Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur PKP2A I LAN Bandung): "Proyeksi dan Prospek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Khususnya Kalimantan Timur) Pasca Penetapan PP No. 38/2007 dan PP No. 41/2007". 2. Ade Cahyat (Province Coordinator / Senior Advisor GTZ Pro-Bangkit): "Konsep Terpadu Penataan Kelembagaan dan Manajemen Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Efektivitas dan Efisiensi Optimal Penyelenggaraan Pemda". 3. Biro Pemerintahan: "Implikasi Penerapan PP No. 38/2007 dan Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Daerah di bidang Pemerintahan". 4. Biro Organisasi: "Implikasi Penerapan PP No. 41/2007 dan Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Daerah di bidang Kelembagaan". -5-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Bab II IMPLIKASI DAN DAMPAK PENERAPAN PP NO. 38 & 41 TAHUN 2007 Berbeda halnya dengan PP No. 41/2007 yang telah memberi pedoman terinci mengenai penataan organisasi perangkat daerah, PP No. 38/2007 relatif masih bersifat umum dalam mengatur aspek kewenangan atau urusan pemerintahan. Padahal, secara logika penataan urusan selalu mendahului proses penataan kelembagaan. Faktanya, saat ini banyak daerah yang lebih berkonsentrasi dalam rencana implementasi PP No. 41/2007. Jika format kelembagaan ditetapkan tanpa memperhitungkan dimensi urusan, maka akan terjadi kemungkinan lembaga yang baru tadi tidak mampu secara efektif menjalankan urusan yang ada. Kemungkinan lain, ada beberapa urusan yang mungkin tidak terwadahi dalam struktur kelembagaan perangkat daerah. Dengan kata lain, kondisi tadi menggambarkan adanya diskoneksi antara dimensi urusan dengan dimensi kelembagaan. Substansi PP No. 41 secara umum disambut baik oleh daerah karena tidak berimplikasi pada perampingan organisasi perangkat daerah. Bahkan untuk daerah-daerah yang masuk dalam tipologi "A", mendapat peluang untuk membentuk dan/atau menambah perangkat daerah baru, baik berupa Dinas maupun Lembaga Teknis Daerah (LTD). Di wilayah Kaltim, sebanyak 10 daerah masuk kategori "A", masing-masing adalah Kota Samarinda (skor 100), Kota Balikpapan (skor 100), Kota Tarakan (skor 85), Kota Bontang (skor 84), Kutai Kartanegara (skor 92), Bulungan (skor 76), Berau (skor 76), Pasir (skor 76), Kutai Barat (skor 76), Kutai Timur (skor 76). Sedangkan daerah dengan Tipe "B" di Kaltim adalah Penajam (skor 61), Nunukan (skor 68), dan Malinau (skor 68). Khusus untuk Bulungan, perhitungan diatas masih didasarkan pada data lama sebelum terjadinya pemekaran wilayah, yakni terbentuknya Kabupaten Tana Tidung. Dengan berdirinya KTT, maka variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan APBD Kab. Bulungan dipastikan akan mengalami perubahan atau -6-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 penurunan, yang sangat mungkin berdampak terhadap tipologi daerah Bulungan. Provinsi Kaltim sendiri masuk tipologi "A" dengan skor 76. Konsekuensi logis dari penambahan perangkat daerah baru (jika dilakukan) tentu saja membengkaknya belanja aparatur disatu pihak, dan berkurangnya belanja pembangunan atau belanja publik di pihak lain. Jika hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa PP No. 41 Tahun 2007 tidak pro-publik. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal itu, perlu dikembangkan mekanisme konvensi atau konsensus antara pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa untuk daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) yang jumlah / besaran perangkat daerahnya saat ini (existing condition) berada dibawah standar maksimal yang diatur dalam PP No. 41/2007, maka tidak perlu menambah lagi jumlah / besaran organisasinya. Namun untuk daerah yang jumlah perangkat daerahnya lebih besar atau lebih banyak dari standar yang diatur dalam PP No. 41/2007, maka harus menyesuaikan dengan ketentuan tersebut (baca: merampingkan). Sebagai ilustrasi, Prov. Kaltim, saat ini memiliki 16 Dinas. Sebagai daerah dengan tipologi "A", Kaltim dapat membentuk lagi 2 Dinas baru. Dengan kata lain, ketentuan PP No. 41/2007 yang memberi peluang untuk membentuk paling banyak 18 Dinas, tidak diterjemahkan sebagai kewajiban, namun semata-mata hak daerah yang masih harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan obyektif Prov. Kaltim. Argumen yang dapat digunakan adalah bahwa format kelembagaan yang ada saat ini sudah cukup efektif dalam menjalankan urusan- urusan pemerintahan tertentu. Justru penambahan perangkat daerah tidak menjamin sedikitpun peningkatan efisiensi sumber daya aparatur dan kinerja daerah secara keseluruhan. Proses penataan kelembagaan di daerah terinterupsi oleh kebijakan Pusat yang tidak terintegrasi. Sebagai penjabaran UU No. 32/2004, PP No. 41 Tahun 2007 yang diharapkan dapat menjadi "payung" dalam rangkaian proses institutional building atau institutional arrangement di daerah, sering tidak berdaya ketika berhadapan dengan peraturan perundang-undangan lain yang memuat pengaturan - atau bahkan mengandung amanat - tentang pembentukan lembaga- lembaga tententu di tingkat daerah. Peraturan-peraturan yang "mengganggu" proses penataan kelembagaan di daerah dengan memerintahkan pembentukan -7-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 lembaga baru ini antara lain adalah UU Keolahragaan, UU KPI, UU Penyuluhan, UU BNN, UU Ketahanan Pangan, dan sebagainya. Disisi lain, ada juga peraturan perundangan yang memerintahkan pembentukan lembaga tertentu seperti UU Kepegawaian, UU Keuangan, PP tentang Satpol PP, dan PP tentang Pengawasan. Namun ketentuan dalam peraturan ini relatif tidak mengandung permasalahan karena kelembagaan yang diamanatkan sudah terakomodir, seperti BKD, Satpol BPKD, PP, dan Bawasda / Inspektorat. Kondisi diatas menggambarkan tidak adanya konvergensi dan konsistensi dalam penyusunan produk hukum di tingkat nasional, yang berdampak langsung pada kesulitan atau bahkan kegagalan pada tahapan implementasinya di daerah. Selain itu, adanya interupsi kebijakan tersebut juga menyebabkan mekanisme konvensi sebagaimana dikemukakan diatas, menjadi tidak berjalan. Akibatnya, terjadilah Parkinson Effect, yakni suatu kondisi dimana organisasi pemerintah dari waktu ke waktu cenderung menggemukkan dirinya sendiri. Kerangka waktu penataan organisasi perangkat daerah merupakan salah satu crucial point yang harus mendapat perhatian serius. Sebab, PP No. 41/2007 memberi batas waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak PP ini diundangkan pada tanggal 23 Juli 2007, penataan kelembagaan pemerintah daerah harus sudah selesai. Sementara hingga saat ini belum nampak langkah-langkah konkrit pemerintah daerah untuk menata kembali kelembagaannya sesuai amanat PP No. 41/2007. Padahal jika dilaksanakan secara ideal, penataan kelembagaan daerah dapat memakan waktu lebih dari 1 (satu) tahun, dimulai dari penetapan (atau peninjauan kembali) visi misi daerah dan visi misi organisasi, identifikasi dan analisis kewenangan / urusan riil yang dapat dilaksanakan, pemetaan terhadap perumpunan urusan, penetapan bentuk / besaran / nomenklatur perangkat daerah, penetapan departementasi atau pembagian struktur organisasi, penyusunan tupoksi dan uraian tugas jabatan, analisis beban tugas atau beban kerja, analisis kebutuhan sumber daya (SDM, anggaran, dan peralatan), hingga proses legislasi di daerah (penyusunan Perda OPD). Proses seperti ini jelas bukan sesuatu yang sederhana dan dilakukan secara instan, tetapi membutuhkan konsentrasi yang terfokus sejak tahap perencanaan hingga penetapan format / desain kelembagaan daerah yang baru. -8-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 PP No.41/2007 Pasal 20 mengenai Besaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi, yaitu : (1) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai kurang dari 40 (empat puluh) terdiri dari: a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten; b. sekretariat DPRD; c. dinas paling banyak 12 (dua belas); dan d. lembaga teknis daerah paling banyak 8 (delapan). (2) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 sampai dengan 70 (tujuh puluh) terdiri dari : a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten; b. sekretariat DPRD; c. dinas paling banyak 15 (lima belas); dan d. lembaga teknis daerah paling banyak 10 (sepuluh). (3) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari : a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten; b. sekretariat DPRD; c. dinas paling banyak 18 (delapan belas); dan d. lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas). PP No. 41/2007 Pasal 21 mengenai Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota, yaitu : (1) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai kurang dari 40 (empat puluh) terdiri dari : a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten; b. sekretariat DPRD; c. dinas paling banyak 12 (dua belas); d. lembaga teknis daerah paling banyak 8 (delapan); e. kecamatan; dan f. kelurahan. (2) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 sampai dengan 70 (tujuh puluh) terdiri dari : a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten; -9-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 b. sekretariat DPRD; c. dinas paling banyak 15 (lima belas); d. lembaga teknis daerah paling banyak 10 (sepuluh); e. kecamatan; dan f. kelurahan. (3) Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari : a. sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten; b. sekretariat DPRD; c. dinas paling banyak 18 (delapan belas); d. lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas); e. kecamatan; dan f. kelurahan. Tabel 2.1. Penetapan Variabel Besaran Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NO VARIABEL KELAS INTERVAL NILAI 1. JUMLAH PENDUDUK (jiwa) = 1.500.000 8 Untuk Provinsi di luar Pulau 1.500.001 – 3.000.000 16 Jawa 3.000.001 – 4.500.000 24 4.500.001 – 6.000.000 32 > 6.000.000 40 2. LUAS WILAYAH (KM2) = 20.000 7 Untuk Provinsi di luar Pulau 20.001 – 40.000 14 Jawa 40.001 – 60.000 21 60.001 – 80.000 28 > 80.000 35 3. JUMLAH APBD = Rp 500.000.000.000,00 5 Rp 500.000.000.001,00 – 10 Rp 1.000.000.000.000,00 Rp 1.000.000.000.001,00 – 15 Rp 1.500.000.000.000,00 Rp 1.500.000.000.001,00 – 20 Rp 2.000.000.000.000,00 > Rp 2.000.000.000.000,00 25 -10-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Tabel 2.2. Penetapan Variabel Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten NO VARIABEL KELAS INTERVAL NILAI 1. JUMLAH PENDUDUK (jiwa) = 150.000 8 Untuk Kabupaten di luar Pulau 150.001 – 300.000 16 Jawa dan Madura. 300.001 – 450.000 24 450.001 – 600.000 32 > 600.000 40 2. LUAS WILAYAH (KM2) = 1.000 7 Untuk Kabupaten di luar Pulau 1.001 – 2.000 14 Jawa dan Madura. 2.001 – 3.000 21 3.001 – 4.000 28 > 4.000 35 3. JUMLAH APBD = Rp 200.000.000.000,00 5 Rp 200.000.000.001,00 – 10 Rp400.000.000.000,00 Rp 400.000.000.001,00 – 15 Rp600.000.000.000,00 Rp 600.000.000.001,00 – 20 Rp800.000.000.000,00 > Rp 800.000.000.000,00 25 Tabel 2.3. Penetapan Variabel Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kota NO VARIABEL KELAS INTERVAL NILAI 1. JUMLAH PENDUDUK (jiwa) = 50.000 8 Untuk Kota di luar Pulau Jawa 50.001 – 100.000 16 dan Madura. 100.001 – 150.000 24 150.001 – 200.000 32 > 200.000 40 -11-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 2. LUAS WILAYAH (KM2) = 75 7 Untuk Kota di luar Pulau Jawa 76 – 150 14 dan Madura. 151 – 225 21 226 – 300 28 > 300 35 3. JUMLAH APBD = Rp 200.000.000.000,00 5 Rp 200.000.000.001,00 – 10 Rp400.000.000.000,00 Rp 400.000.000.001,00 – 15 Rp600.000.000.000,00 Rp 600.000.000.001,00 – 20 Rp800.000.000.000,00 > Rp 800.000.000.000,00 25 -12-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Bab III KONSEP DASAR DESAIN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH A. ALASAN MENDESAIN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Organisasi perangkat daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dewasa ini, jelas keberadaannya sangatlah penting. Meskipun dalam kurun waktu satu dekade terakhir keberadaan aparatur pemerintah di Indonesia baik pusat maupun daerah dituntut mengurangi jumlahnya, tetapi hal tersebut bukan berarti harus mengurangi tingkat pentingnya fungsi aparatur pemerintahan itu sendiri. Hal demikian senada dengan pernyataan Prof. Awaloedin Djamin (1998:53) berikut: “Peran aparatur negara, khususnya peran aparatur pemerintah di seluruh dunia, menunjukkan kecenderungan berkurang dan berubah. Namun ini tidak berarti peran aparatur pemerintah akan kurang penting dan menjadi mudah. Terutama di negara-negara yang melaksanakan pembangunan nasional berencana, seperti Indonesia, fungsi aparatur pemerintah akan bertambah kompleks mengingat perkembangan lingkungan strategis, global, regional dan nasional"1 . Terkait dengan pernyataan di atas maka eksistensi dan peranan aparatur pemerintah daerah ke depan justru akan semakin penting dan dibutuhkan. Hal ini tentu relevan dengan era otonomi yang tengah digalakkan, dimana pergeseran peranan pemerintah pusat berangsur-angsur telah terjadi2 . Kondisi demikian memberi sinyal bahwa mau tidak mau pemerintah daerah harus siap mengelola limpahan wewenang atau urusan dari pemerintah pusat3 . 1 Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA. 1998. Peranan Administrasi Negara Dalam PJP II Dan Era Globalisasi: Bunga Rampai Administrasi Negara Republik Indonesia. STIA-LAN Press: Jakarta. 2 Pelimpahan urusan -pada waktu lalu disebut kewenangan- adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan di dalam horison otonomi daerah. Meskipun pelimpahan urusan tampaknya merupakan "something simple" namun dalam prakteknya terasa tidak mudah untuk diimplementasikan. Tarik menarik kewenangan masih ada saja hingga saat buku ini ditulis. 3 Dari hasil wawancara dengan beberapa pihak pemerintah daerah di Indonesia dapat diketahui bahwa cukup banyak pihak pemerintah daerah yang merasa kesulitan untuk menjalankan tugas dan fungsi atas berbagai urusan yang dilimpahkan. Campur tangan secara konstruktif dari pemerintah pusat masih dibutuhkan. -13-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Langkah rekonstruksi paling awal yang perlu diambil oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan limpahan urusan-urusan adalah dengan mendesain ulang organisasi perangkat daerah yang ada pada saat ini. Hal demikian tidak lain karena pembentukan organisasi perangkat daerah pada waktu lalu, salah satu dasarnya adalah dengan mempertimbangkan pembagian urusan pemerintahan4. Dengan demikian besaran organisasi perangkat daerah juga dipengaruhi oleh sedikit atau banyaknya urusan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka keberadaan organisasi perangkat daerah yang eksis saat ini tentu perlu ditinjau kembali. Uraian berikut akan membahas alasan mendasar mengapa mendesain ulang organisasi perangkat daerah menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan dan justru bahkan mutlak untuk dilakukan. Alasan-alasan tersebut akan dikaitkan dengan efisiensi dan efektivitas organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Keberadaan organisasi perangkat daerah disadari atau tidak adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Pemerintahan daerah dibentuk, tidak lain karena alasan bahwa terdapat keterbatasan pemerintah pusat untuk menjalankan tugas dan fungsinya hingga pada level daerah. Dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia maka pemerintah daerah adalah bagian tidak terpisahkan dari pemerintah pusat. Sehubungan dengan hal itu pula, akhirnya pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk membuat pedoman tentang organisasi perangkat daerah5 . Secara teoritik terdapat beberapa pertimbangan mengapa sebuah organisasi perlu melakukan desain ulang (redesign). Pertimbangan-pertimbangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut (Nadler, 2002)6: 1. Pergeseran strategik (strategic shift) 2. Perubahan budaya/politik (cultural/political change) 3. Pertumbuhan/penciutan (growth/shrinkage) 4. Redefinisi tugas (task redefinition) 4 Lihat PP No. 84 Tahun 2000 Pasal sekian 5 Organisasi perangkat daerah dibentuk dan ditujukan untuk mampu mewujudkan cita-cita otonomi daerah yang secara mendasar berkaitan dengan terciptanya ketertiban, kedamaian, dan kesejahteraan bagi warga masyarakat daerah. Oleh karena itu pembentukan atau penyusunan organisasi perangkat daerah tidak bisa dilakukan secara asal-asalan melainkan perlu pengkajian mendalam dan kehati-hatian. 6 David A. Nadler. 2002. New Jersey Human Resource Planning Group dalam <http://www> -14-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 5. Perubahan di dalam anggota-anggota organisasi (changes in people) 6. Masalah-masalah yang disebabkan oleh organisasi (organization-cause problems) Terkait dengan organisasi perangkat daerah, pertimbangan- pertimbangan tersebut secara kontekstual dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Pergeseran stratejik (strategic shift) Pergeseran-pergeseran yang bersifat stratejik bagi pemerintah pusat dan daerah mulai dirasakan sejak dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah mulai memetakan ulang (remapping) berbagai kewenangan. Pemerintah pusat melimpahkan kewenangan dan sebaliknya Pemerintah Daerah menerima kewenangan. Pemetaan ulang kewenangan inilah yang merupakan pergeseran stratejik pemerintahan Republik Indonesia di era reformasi. Menindaklanjuti UU No. 22 Tahun 1999, muncullah Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Seluruh Pemerintah daerah di Indonesia mau tidak mau harus melaksanakan amanah Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000. Seluruh pemerintah daerah mendesain ulang organisasinya, melalui perubahan struktur organisasi atau pada umumnya disebut dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja atau biasa disingkat dengan SOTK. 2. Perubahan budaya/politik (cultural/political change) Semenjak lengsernya kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1998, perubahan budaya politik di kalangan pemerintahan (legislatif, yudikatif, dan eksekutif) mulai dirasakan. Berbagai tuntutan untuk mewujudkan clean government mulai terdengar hingar bingar, hingga gonjang-ganjing pemerintahan pun tidak bisa dihindari. Pengusutan atas tindakan KKN beberapa mantan pejabat baik di Pusat maupun Daerah mulai digalakkan. Lebih dari itu, kerangka sistem administrasi negara mulai dilakukan perombakkan mulai dari amandemen UUD 1945 hingga sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang semula dinilai cenderung bersifat sentralistik diubah haluannya menuju pemerintahan yang desentralistik, yang memberikan kesempatam kepada pemerintah daerah untuk -15-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 meningkatkan fungsinya. Kondisi demikian yang menjadi salah satu pemicu mengapa organisasi perangkat daerah yang semula eksis harus dirancang kembali. Perubahan budaya politik dan politik itu sendiri tampaknya memang sederhana, tetapi di balik itu meninggalkan bekas penyelesaian masalah yang sulit diprediksi ujungnya. Hal ini bisa dilihat, masalah besaran organisasi perangkat daerah belum juga tuntas, apalagi menilai kinerja organisasi perangkat daerah itu sendiri. Tampaknya masih membutuhkan waktu panjang. B. MEMAHAMI KONSEP DESAIN ORGANISASI Desain organisasi dalam penyusunannya melibatkan berbagai pihak penting, dan membutuhkan waktu serta keahlian. Selain itu desain organisasi perlu dipahami oleh setiap individu yang merasa memiliki dan berkepentingan terhadap kinerja organisasi dimana mereka hidup di dalamnya. Desain organisasi tidak cukup hanya dipahami dan/atau disusun oleh sebuah Biro/Bagian Organisasi saja atau oleh sebuah konsultan manajemen saja sebagaimana biasa terjadi di lembaga-lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah. Desain organisasi secara konseptual penting untuk dipahami agar hasil desain tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi yang bersangkutan. Tentu ada perbedaan antara mendesain organisasi privat dengan mendesain organisasi perangkat daerah, meskipun dasar penyusunannya terdapat kesamaan. Dibandingkan dengan mendesain organisasi privat tentunya mendesain organisasi perangkat daerah akan lebih rumit mengingat tujuan, tugas, dan fungsi yang diemban organisasi perangkat daerah menunjukkan tingkat kesulitan yang lebih kompleks. Desain organisasi sama halnya dengan arsitektur organisasi dan dapat dianalogkan sebagai sebuah rumah tangga dengan segala tata aturannya. Dengan desain organisasi yang tepat, baik, dan benar organisasi perangkat daerah diharapkan selain mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah juga mampu mengangkat kinerja daerah secara signifikan. -16-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 C. MEMAHAMI UNSUR-UNSUR ORGANISASI DAN DIMENSI-DIMENSI STRUKTUR ORGANISASI 1. Unsur-unsur Organisasi Menurut Mintzberg (1993), tugas-tugas organisasi dapat dibagi ke dalam 5 unsur dasar, yaitu: (1) Strategic Apex; (2) Middle Line; (3) Technostructure; (4) Supporting Staf; dan (5) Operating Core. Masing-masing unsur menjalankan fungsi masing-masing dalam suatu hubungan kerja yang sinergis dan sistematis sehingga tujuan yang diharapkan organisasi dapat diwujudkan. Menurut Mintzberg (1993) sejumlah studi keorganisasian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara struktur dengan kinerja organisasi yang bersangkutan. Unsur-unsur organisasi dapat dilihat dalam gambar 3.1. Strategic apex ini dilaksanakan oleh pimpinan/manajer tingkat puncak, yang diberi tanggung jawab terhadap organisasi itu. The strategic apex is charged with ensuring that the organization serve its mission in an effective way, and also that is serve the needs of those who control or other wise have power over the organization. Middle line merupakan fungsi koordinasi antara strategic apex dengan operating core dan pada umumnya merupakan fungsi penghubung antara strategic apex dengan operating core. Fungsi technostructure adalah merumuskan, membuat standarisasi-standarisasi atau kebijakan-kebijakan tertentu yang harus dilaksanakan oleh setiap unit organisasi sesuai dengan bidangnya. Sedangkan supporting staff fungsinya bersifat memberikan dukungan kepada unit-unit organisasi lainnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Adapun fungsi operating core adalah untuk melaksanakan secara langsung tugas pokok organisasi. "The operating core of the organization encompasses those numbers - the operators - who perform the basic work related directly to the product and services." -17-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Gambar 3.1 Lima Unsur Organisasi Terkait dengan susunan organisasi perangkat daerah, maka unsur-unsur tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: a. The strategic apex Yaitu unit-unit top manajemen sebagai penanggung jawab keberhasilan organisasi dalam mencapai tugas pokoknya seperti, Gubernur di Provinsi, Bupati di Kabupaten dan Walikota di Kota. Untuk lingkup yang lebih mikro dari perangkat daerah, maka pimpinan unit merupakan strategic apex di unitnya sendiri, seperti : Kepala Dinas dan Kepala Badan sebagai pelaksana fungsi strategic apex di organisasinya sendiri. b. The middle line Yaitu unit organisasi yang bertugas membantu menterjemahkan kebijakan- kebijakan top manajemen (Gubernur, Bupati, Walikota) untuk selanjutnya disampaikan kepada unit operating core (Unit Pelaksana) untuk ditindak lanjuti. Di daerah middle line adalah Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. c. The technostructure Yaitu unit-unit yang berfungsi menganalisis kebijakan-kebijakan pimpinan dengan mengeluarkan berbagai pedoman-pedoman/standarisasi-standarisasi -18-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 tertentu yang harus diperhatikan oleh seluruh perangkat daerah/pengguna masing-masing. Di Daerah, techno structure adalah lembaga teknis daerah. d. The support staff Yaitu unit-unit yang pada dasarnya ikut memberi dukungan untuk tugas perangkat daerah secara keseluruhan. Dalam lingkup makro perangkat daerah, sekretariat daerah melaksanakan fungsi support staff, sedangkan dalam lingkup mikro seperti di Dinas atau Badan, support staff dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha. e. The operating core Yaitu unit-unit organisasi yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok organisasi (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti Dinas-Dinas. 2. Dimensi-Dimensi Struktur Organisasi Sebuah organisasi terbagi-bagi ke dalam bagan organisasi atau yang lebih dikenal dengan struktur organisasi. Struktur organisasi menurut Lubis & Huseini (1987) merupakan bentuk organisasi yg dirancang dengan memperhatikan akibat dari pengaruh keseluruhan faktor (lingkungan, ukuran organisasi, teknologi organisasi, sasaran yang ingin dicapai organisasi) secara bersama. Lebih mikro, Atmosudirdjo (1996) mengartikan struktur organisasi sebagai jumlah total cara- cara (ways) melakukan pembagian kerja menjadi beraneka ragam tugas dan mencapai koordinasi tugas-tugas tersebut diantara pola-pola interaksi yang terdapat atau terjadi diantara para anggota organisasi melalui formalisasi (penegasan secara formal). Dalam menentukan bentuk struktur organisasi yang tepat untuk sebuah lembaga terdapat beberapa dimensi yang menentukan bentuknya yaitu: dimensi kompleksitas, dimensi formalisasi dan dimensi sentralisasi7. Uraian dari masing-masing dimensi dapat dijabarkan sebagai berikut: 7 Lihat juga dalam Haris Faozan. Bureaucratic Structure Perestroika: Memperbarui Lahan Bagi Pertumbuhan Kinerja Kelembagaan Pemerintah. Jurnal Ilmu Administrasi,. Vol 2 (4) h.335-346. STIA-LAN Bandung. -19-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 a. Dimensi Kompleksitas Kompleksitas adalah tinggi atau banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja (division of labor). Pada umumnya organisasi pemerintah dewasa ini memiliki kompleksitas yang tinggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol dan komunikasi yang efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik. Diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) merujuk pada tiga hal: 1). Diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) horizontal Merupakan pemisahan tugas-tugas dalam struktur horizontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, keahlian dan sebagainya. Pada organisasi pemerintah, diferensiasi horizontal dipisahkan diantaranya berdasarkan : v Bidang/Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan; v Kewenangan yang dimiliki; v Pengelompokkan bidang tugas organisasi; v Visi dan Misi Negara atau Daerah 2). Diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) vertikal Merujuk pada tingkat hierarkhi organisasi. Semakin tinggi tingkat hierarkhi didalam struktur organisasi, maka kompleksitasnya akan semakin tinggi dan potensi distorsi komunikasi dari top manajemen sampai pegawai paling bawah akan semakin besar. Satu hal yang perlu diperhatikan dari diferensiasi ini adalah rentang kendali, yaitu jumlah pegawai yang dapat diatur secara efektif oleh seorang pimpinan. Semakin kompleks pekerjaan semakin kecil rentang kendali yang diperlukan dalam pengawasan. Dalam praktek penataan organisasi pemerintah, perlu memperhatikan dimensi diferensiasi vertikal ini. Suatu organisasi pemerintah tidak akan efektif dalam melakukan kegiatan apabila tingkat hierarkhi didalam struktur organisasi yang dibentuk terlalu tinggi. 3). Diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) spasial Merujuk pada tingkat sejauhmana lokasi fasilitas dan pegawai tersebar secara geografis. Semakin jauh dan semakin banyak fasilitas dan -20-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 pegawai yang tersebar maka akan semakin kompleks organisasi tersebut. Dalam kelembagaan pemerintahan di Indonesia, diferensiasi spasial ini besar kemungkinan terjadi karena memang kondisi geografis di Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau. Oleh karena itu tidak mungkin penyelenggaraan pemerintahan berada dibawah satu kendali (sentralize) oleh Pemerintah Pusat saja, karena itu maka didalam pelaksanaan kewenangan pemerintah di daerah didelegasikan kepada Pemerintah Daerah. Otonomi daerah memang jawaban yang tepat bagi terbentuknya organisasi pemerintah di daerah akibat adanya diferensiasi spasial ini. b. Dimensi Formalisasi Formalisasi yang dimaksud dalam konteks ini adalah formalisasi penataan terhadap unit-unit fungsi atau unit-unit kerja yang pada umumnya ditunjukkan melalui berbagai bentuk standarisasi dan prosedurisasi. Formalisasi yang tinggi akan meningkatkan kompleksitas. Formalisasi yang rendah (terdapatnya standarisasi dan prosedurisasi yang praktis serta on the job training yang terus-menerus) akan memungkinkan organisasi dengan tingkat kompleksitas yang tinggi dapat berjalan lancar. Formalisasi menurut Pugh et al. sebagaimana dikutip Mintzberg (1985), merupakan suatu kondisi di mana aturan-aturan, prosedur, instruksi dan komunikasi dibakukan, atau dengan kata lain sampai sejauh mana pekerjaan dalam organisasi itu distandarisasikan. Formalisasi merupakan sesuatu yang penting bagi organisasi karena dengan standarisasi akan dicapai produk yang konsisten dan seragam serta mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. Selain itu formalisasi akan mempermudah koordinasi antar bagian/unit organisasi dalam menghasilkan suatu produk atau jasa. Formalisasi di dalam restrukturisasi organisasi merupakan suatu proses penyeragaman melalui aturan-aturan, prosedur, instruksi dan komunikasi yang telah dibakukan. Formalisasi pembentukan organisasi Pemerintah Pusat dan Daerah telah dilakukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 tentang pembentukan organisasi Departemen dan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kementerian Negara, dan -21-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Formalisasi aturan pembentukan organisasi tersebut membatasi jumlah unit organisasi yang akan dibentuk. c. Dimensi Sentralisasi Sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (authority) dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasional berada pada manajemen senior. Kebalikan sentralisasi adalah desentralisasi yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kepada pejabat/petugas/fungsionaris di bawah Pusat atau dengan kata lain para pengambil keputusan berada pada yang paling dekat dengan kejadian. Bagi organisasi besar, sentralisasi yang berlebihan akan memperlambat gerak organisasi dan mengurangi daya saing dengan organisasi lain. Makin kuat sentralisasi makin rendah tingkat kompleksitas. Makin kuat desentralisasi, makin rendah sentralisasi, makin tinggi tingkat kompleksitas karena desentralisasi menciptakan banyak spesialisasi atau kekhususan. Sentralisasi didefinisikan sebagai tingkatan pengkonsentrasian kekuasaan secara formal. Dengan kata lain sentralisasi merupakan jenjang kepada siapa kekuasaan formal untuk membuat pilihan- pilihan dikonsentrasikan pada seorang individu, unit, atau tingkatan, yang dengan demikian mengijinkan pada para pegawai memberikan masukan yang minimal ke dalam pekerjaan mereka. Sentralisasi menurunkan tingkat kompleksitas dan menyederhanakan struktur organisasi. Bagi organisasi kecil hal tersebut tidak menjadi soal, bahkan lebih baik demikian. Semakin sederhana strukturnya akan semakin gesit gerak dan perkembangannya. Sebaliknya bagi organisasi sedang dan besar, sentralisasi yang berlebihan akan membuat organisasi bergerak sangat lamban serta mengurangi daya saing dengan organisasi- organisasi lain. Pada tabel 1 ditampilkan dimensi organisasi, sub dimensi, dan indikator evaluasi untuk melihat seberapa jauh suatu organisasi perangkat daerah memperhatikan struktur organisasi yang dibangun dengan sistem dan prosedur yang dikembangkan. -22-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Tabel 3. 1. Dimensi Organisasi, Sub Dimensi, dan Indikator Evaluasinya 3. Desain Organisasi Desain Organisasi pada umumnya hanya menjadi perhatian bagi organisasi formal (formal organization). Desain organisasi merupakan sebuah keputusan mengenai pengaturan-pengaturan organisasi formal, baik pada struktur, proses, maupun sistem. Kesemuanya dilakukan agar setiap individu mampu menjalankan tugasnya. Tujuan sebuah desain organisasi adalah untuk berhasilnya pelaksanaan strategi organisasi melalui hal-hal mendasar berikut: 1. Spesialisasi untuk memperoleh benefit of scale 2. Koordinasi yang efektif dari berbagai upaya yang berbeda 3. Motivasi dan pemberdayaan untuk terwujudnya perilaku yang diharapkan -23-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Desain organisasi juga merupakan suatu proses untuk membantu memastikan bahwa tim kepemimpinan (leadership team) memiliki pandangan bersama mengenai pendekatan dan ketajaman desain. Proses tersebut bertujuan untuk menyelaraskan sudut pandang dan pengalaman tim kepemimpinan dan membangun komitmen dan tindakan bersama. Pengaturan-pengaturan atas struktur, proses, dan sistem sebagaimana disebutkan di atas, meliputi beberapa elemen spesifik sebuah desain (specific elements of design) organisasi, yaitu (Nadler, 2002): 1. Unit-unit utama organisasi dan keterkaitan diantara unit-unit tersebut (primary organizational units and linkages among them) 2. Struktur organisasi dan hubungan pelaporan (organizational structure and reporting relationships) 3. Proses dan model pengaturan internal (internal governance model and processes) 4. Proses pembuatan keputusan (decision-making processes) 5. Proses manajemen (management processes) 6. Proses dan sistem komunikasi (communication systems and processes) 7. Teknologi informasi dan manajemen pengetahuan (information technologies and knowledge management) 8. Proses sumber daya manusia (human resource processes) 9. Manajemen kinerja dan sistem penghargaan (performance management and reward systems) 10. Rancangan pekerjaan (job design) 11. Peranan dan tanggung jawab (roles and responsibilities) 12. Lingkungan kerja secara fisik (physical work environment) D. FASE-FASE MENDESAIN ORGANISASI Desain organisasi sebagai suatu proses tentunya melibatkan subyek- subyek tertentu, obyek-obyek tertentu, dan juga cara-cara tertentu. Selain itu juga sebuah desain organisasi disusun melalui beberapa fase atau tahap. Fase- fase tersebut akhirnya bisa menjadi suatu siklus desain organisasi, karena organisasi sebagai suatu sistem terbuka juga mengenal siklus. Dalam penyusunan desain organisasi perangkat daerah dan bahkan organisasi pemerintah pusat pada umumnya fase-fase desain organisasi tidak -24-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 dikenal sehingga akhirnya wajar apabila organisasi yang mereka desain kurang mengindahkan dasar-dasar teoritik dan kaidah-kaidah ilmiah. Bab ini dimaksudkan sebagai enrichment bagi pihak pemerintah daerah atau bahkan bagi pihak-pihak yang tertarik dengan permasalahan organisasi. Sebagai sebuah buku pegangan (handbook), Bab ini akan mencoba mengetengahkan fase-fase desain organisasi jalan tengah (third way) yang lebih applicable. Dilihat dari kerangka pemikiran (frame of thinking), proses desain organisasi bisa dikatakan sama dengan perencanaan stratejik (strategic planning). Prosesnya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak penting terkait, analisis data, penyusunan rancangan, dan implementasi. Fase-fase desain organisasi diilustrasikan pada Gambar 3.2. • Collecting and analyzing data needed for design decisions Preliminary Analysis Preliminary Analysis • Done prior to actual design work • Focus on strategy, task, and current conditions • Basic decisions about the fundamental shape of the Strategic Organization Strategic Organization organization Design Design • Top two to four levels • Driven by strategic level issues • Decisions about the design of operational elements Of the organization — work flow, jobs, processes, etc. Operational Design Operational Design • Done in context of strategic design • Focus on all levels, from the bottom up • Driven by quality, cost, and time • Completing the operational design • Analysis of process issues —power, anxiety, control Implementation • Develop implementation strategy and plan • Building implementation steps • Executing and monitoring implementation Secara detail fase-fase tersebut diuraikan sebagai berikut : Fase 1 : Preliminary Analysis Fase 2 : Strategic Organization Design Steps : 1. Generate design criteria £ Requirements of the design - what the design should accomplish £ The functions the organization design should perform -25-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 £ "Statements" include an action verb - the design should: facilitate, promote, provide for, etc. £ Sources § Strategic (business design) issues § requirements Work § Preliminary analysis (diagnosis) § Business case for a combination § cultural or "aesthetic” Other £ Uses § Clarifies success factors § Aligns design team thinking on desired state § Develops the "benchmark profile” 2. Generate grouping alternatives £ Activity § Function § Knowledge/skill/discipline £ Output § Product or service § Project or process £ Customer § Market segment § Geography £ Multi-focused § Combinations of activity/output/user 3. Evaluate grouping alternatives £ Assess against design criteria £ Critical issues : § Resource utilization § Specialization and economies of scale § Measurement and control § development and utilization HR 4. Identify coordination requirements £ group information processing requirements, driven by : Between -26-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 § Strategy § Work § factors Other £ design requirements not addressed by grouping decisions Leftover 5. Generate linking mechanisms £ issue is coordination The basic § Assuring that the activities of different groups mesh together § Moving information between groups in support of the work § Control consistent with strategic needs £decisions are built around grouping decisions Linking 6. Assess grouping/linking alternatives 7. Conduct impact analysis £ initial stages of the design - options were assessed primarily During the £ against strategy and work issues £ analysis assesses "surviving" design options against other The impact elements of the organizational model £ Impact analysis should : § Confirm design choices § to choose from among similarly rated designs Help § Identify issues going forward 8. Refine and eliminate designs; 9. Identify issues for operational design; 10. Identify issues for implementation Scale Scale Grouping Grouping Benefits Benefits Design Design Information Information Design Processing Processing Requirements Requirements (Criteria) (Criteria) Fit Design Capacity Capacity Linking Linking Behavior Behavior Operating Operating Shaping Shaping Mechanisms Mechanisms -27-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Scale Benefits £ Value created by aggregating sets of individuals or groups who benefit by all doing the same thing or using the same resources £ accrue from specialization, leveraging of resources, and shared Benefits support Information Processing £ requirement to perform work is information processing meeting A critical needs for... £ and task performance knowing what to do and having the Direction information required to perform the work £ Coordination moving information from/to individuals and groups who need it to coordinate their activities £ Monitoring and control information for purposes of monitoring, control, sensing, understanding customer requirements, producing the work, etc. Behavior Shaping £ the behavior of individuals Influencing £ this by: Achieved à Focusing à Motivating à Enabling/empowering à Constraining Grouping £ Aggregating some roles/units together into "groups" thus separating others £ boundaries Creating £ information processing, scale benefits, and behavior Impacting Linking £ Mechanisms for connecting groups-spanning boundaries £ Coordinating the activities of different groups Compensating for information processing, scale, and behavior trade-offs made in grouping Operating Mechanisms £ Formal systems, processes, and mechanisms to coordinate work among units £planning, goal setting, control systems, information systems, etc. Includes £ addition to basic grouping and linking decisions to provide design Works in capability -28-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Bab IV PERSPEKTIF HISTORIS KEBIJAKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH A. PP NO. 84 TAHUN 2000 Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah memiliki kandungan yang lebih bersifat akomodatif dibandingkan aturan sebelumnya yang menekankan fungsi keseragaman. Pasal 2 PP No. 84 Tahun 2000 secara eksplisit menjelaskan bahwa organisasi perangkat daerah ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut : a. kewenangan yang dimiliki oleh daerah; b. karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah; c. kemampuan, keuangan daerah; d. ketersediaan sumber daya aparatur; e. pengembangan pola kerjasama antara daerah dan/atau dengan pihak ketiga. Dalam pembentukan maupun penataan ulang sebuah organisasi, kewenangan merupakan dasar pertimbangan yang sangat penting. Tanpa kewenangan, organisasi tidak mungkin dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam upaya pencapaian tujuan. Hal tersebut dikarenakan tidak mendapat dukungan oleh unit-unit di lingkungan sekitarnya. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah juga menjadi bahan pertimbangan dalam mendesain struktur organisasi. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah berbeda-beda satu dengan yang lain. Karakteristik daerah di pesisir laut akan membutuhkan organisasi yang menangani pengelolaan sumber daya laut, berbeda dengan karakteristik daerah di pegunungan, tentunya akan lebih tepat dibentuk organisasi yang menangani pengelolaan pertanian, perkebunan atau tanaman pangan. Potensi daerah yang kaya akan sumber daya pariwisata tentunya sangat membutuhkan organisasi yang menangani bidang kepariwisataan. Berbeda dengan potensi daerah yang kaya akan sumber daya -29-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 energi dan mineral, tentunya akan lebih membutuhkan organisasi yang menangani pengelolaan sumber daya energi dan mineral. Kemampuan keuangan juga sangat menentukan besar kecilnya bentuk/desain organisasi. Semakin besar desain organisasi dibentuk, maka akan semakin besar anggaran yang diperlukan untuk membiayai organisasi tersebut. Oleh karena itu kemampuan keuangan dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan organisasi pemerintah. Berbagai aspek di dalam kemampuan keuangan ini, pun bisa dijabarkan lebih jauh, dalam arti : potensi-potensi daerah yang memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah sangat potensial bila diwadahi dalam suatu organisasi. Misalnya di daerah yang menghasilkan kontribusi yang besar bagi pendapatan asli daerah dibidang pariwisata, seperti di Bali, maka sangat potensial bila di Bali dibentuk organisasi yang mengelola pariwisata dan budaya. Ketersediaan sumber daya aparatur, juga merupakan pertimbangan dalam mendesain suatu organisasi. Di dalam organisasi pemerintah ketersediaan sumber daya aparatur menjadi dilema tersendiri, khususnya dalam kaitannya dengan desain organisasi. Sumber daya aparatur pada organisasi pemerintah memang besar namun cenderung inefisien. Terkait dengan hal tersebut, maka desain organisasi pemerintah perlu memperhatikan teralokasinya ketersediaan sumber daya aparatur tersebut dengan baik. Dari pengalaman tidak teralokasinya dengan baik sumber daya aparatur kedalam desain organisasi akan menimbulkan gejolak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai contoh dalam penataan organisasi pemerintah negara, pernah terjadi pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dan pada saat itu tidak diikuti oleh penataan sumber daya manusia yang ada sehingga menimbulkan keresahan pegawai di instansi tersebut. Demikian halnya pada saat penataan organisasi pemerintah daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya UU mengenai Pemerintahan Daerah. Pada saat itu terjadi limpahan pegawai dari instansi vertikal pusat yang berada di daerah (Kanwil-Kanwil) ke pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Untuk itu penataan organisasi pemerintah daerah dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya manusia menjadi salah satu pertimbangan yang harus disimak dengan memperhatikan berbagai ketentuan atau syarat yang mengikutinya. -30-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Pertimbangan lain dalam mendesain organisasi pemerintah adalah pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga. Pola hubungan kerjasama ini penting dalam pengembangan pola kemitraan dan pelaksanaan prinsip steering rather than rowing yang mengacu pada upaya lebih kepada pemberdayaan masyarakat daripada pemerintah melaksanakan sendiri. Berkaitan dengan implementasi PP No. 84 Tahun 2000 Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA) telah melakukan penelitian. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa : (1) pemerintah daerah telah menambah jumlah dinas/badan/kantor; (2) meskipun dalam rangka efisiensi dan efektifitas kemampuan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, beberapa organisasi baru yang dibentuk daerah hanya untuk menyerap surplus pegawai pemerintah daerah. Beberapa penelitian lainnya menyebutkan bahwa sebagian besar dana yang diserap oleh pemerintah daerah lebih besar rasionya yang dialokasikan untuk gaji pegawai beserta perangkat tunjangan jabatan yang mengikutinya. B. PP NO. 8 TAHUN 2003 Setelah dikeluarkannya PP No. 84 Tahun 2000 kemudian disempurnakan lagi dalam PP No. 8 Tahun 2003. Secara keseluruhan umur dari PP No. 84 Tahun 2000 memang masih terbilang pendek karena hanya dalam beberapa tahun langsung diganti dengan PP No. 8 Tahun 2003. Kinerja dari PP No. 84 Tahun 2000 belum sepenuhnya dikaji dampak positif dan negatifnya mengingat jangka waktu yang relatif pendek, namun oleh pemerintah pusat dianggap perlu disempurnakan dalam PP No. 8 Tahun 2003. Nuansa efisiensi, efektifitas dan pola rightsizing mewarnai PP No. 8 Tahun 2003 khususnya dengan dibakukannya angka scoring guna mengukur besaran perlu dibentuknya dinas/ badan ataupun kantor dan pembatasan jumlah dinas dan lembaga teknis daerah (kantor dan badan). PP No. 8 Tahun 2003 tersebut kemudian dilanjutkan dengan SKB (Surat Keputusan Bersama antara Departemen Dalam Negeri bersama dengan K e m e n t r i a n PA N - P e n d a y a g u n a a n A p a r a t u r N e g a r a ) N o m o r 01/SKB/M.PAN/4/2003. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, terdapat 5 (lima) pertimbangan khusus dalam penataan organisasi perangkat daerah, yaitu : -31-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 1. kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh Daerah; 2. karakteristik, potensi, dan kebutuhan Daerah; 3. kemampuan keuangan Daerah; 4. ketersediaan sumber daya aparatur; 5. Pengembangan pola kerjasama antar Daerah dan/atau dengan pihak ketiga. Gambaran konkrit tentang perbedaan dan persamaan dari PP No. 84 Tahun 2000 dan PP No. 8 Tahun 2003 berikut ini terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Hal-hal tersebut antara lain: a). Pembatasan jumlah Dinas Daerah Dalam PP No. 84 Tahun 2000 pembatasan jumlah dinas tidak disebutkan secara eksplisit. Tetapi dalam PP No. 8 Tahun 2003 menyebutkan bahwa di pemerintah provinsi sebanyak-banyaknya 10 dinas, sedangkan untuk pemerintah kabupaten/kota sebanyak-banyaknya 14 dinas. b). Sistem skoring dalam menentukan besaran organisasi Dalam lampiran PP No. 8 Tahun 2003 terdapat sistem skoring yang dibagi dalam 19 bidang kemudian digunakan sebagai kriteria dalam menentukan bentuk/tingkatan organisasi. Sebagai contoh jika kurang dari 500 tidak perlu dibentuk, untuk skor antara 500 sampai 750 dapat dibentuk kantor, sedang jika diatas 750 dapat berbentuk dinas atau badan. c). Lembaga Teknis Daerah. Dalam PP No. 8 Tahun 2003 lebih menjelaskan definisi maupun bidang-bidang yang melingkupi lembaga teknis. Selain itu disebutkan bahwa fungsinya lebih bersifat administratif dan koordinatif terhadap perangkat daerah lainnya daripada secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, kecuali Rumah Sakit Daerah (RSD). Susunan organisasi Perangkat Daerah menurut PP No. 8 Tahun 2003 dapat dilihat dalam tabel 4.1. -32-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Tabel 4.1. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PP NO. 8 TAHUN 2003 C. MUATAN PENTING PERATURAN PEMERINTAH NO.41 TAHUN 2007 Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah ini, kriteria yang digunakan sebagai dasar penetapan besaran organisasi adalah jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah APBD. Kriteria yang digunakan lebih sederhana dan lebih mudah dalam melakukan penghitungan dibandingan dengan kriteria yang ditetapkan dalam PP No. 8 Tahun 2003. Namun demikian, meskipun kriteria yang dipakai tampak lebih mudah dan lebih sederhana, tampaknya Pemerintah perlu kembali mencermati kondisi faktual di lapangan secara menyeluruh. Hal demikian perlu direnungkan lebih jauh -33-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 terutama terhadap keberadaan daerah-daerah yang terkena bencana alam sangat serius, seperti Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias. Klasifikasi perhitungan skoring antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah sama dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah ini. Perhitungan skoring dikelompokkan menjadi tiga, yaitu skor 35 (kurang atau sama dengan tiga puluh lima), skor 36-70 (antara tiga puluh enam sampai tujuh puluh), dan skor 71 (lebih atau sama dengan 71). Hasil perhitungan skoring inilah yang akan menetukan besaran organisasi perangkat daerah. Besaran organisasi perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sama dalam setiap kelompok perhitungan skoringnya. Perhitungan scoring dan besaran organisasi tersebut ditampilkan pada tabel 4.2. Tabel 4.2. PERHITUNGAN SCORING DAN BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA -34-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Susunan organisasi perangkat daerah provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang di dalam Pasal 18 dan 19 PP ditampilkan pada tabel 4.3. dan Tabel 4.3. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAE RAH PROVINSI -35-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Tabel 4.4. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA -36-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Dari tabel 4.3. dan 4.4. di atas diketahui bahwa susunan organisasi perangkat daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengalami pengembangan susunan organisasi. Pengembangan susunan organisasi terjadi pada intern Dinas dan Badan, baik pada Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain itu kehadiran RSUD dan RSKD juga menambah susunan baru organisasi perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota. Penambahan eselon baru pada perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten. Kota diwujudkan dengan munculnya jabatan Kepala, Wakil Kepala, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada RSD. Susunan organisasi pada perangkat daerah Kabupaten/Kota juga mengalami penambahan dengan adanya jabatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan, Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah, dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan. Melihat pengembangan susunan organisasi perangkat daerah yang ditawarkan, tampaknya patut didiskusikan lebih lanjut. Kehadiran susunan organisasi baru dengan hadirnya RSUD dan RSKD bisa dipahami sebagai ketentuan baru dimana dalam PP No. 8 Tahun 2003 belum ditetapkan. Secara otomatis di seluruh daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan mengalami penambahan susunan organisasi. Penambahan susunan organisasi demikian tentu memiliki banyak konsekuensi, diantaranya adalah yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan. Sebuah jabatan dalam struktur organisasi tentu memiliki tugas dan fungsi yang harus diemban dimana hal tersebut harus diselaraskan pada visi, misi, tujuan dan sasaran daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, perangkat daerah provinsi dan Kabupaten/Kota perlu menyadari bahwa penambahan struktur organisasi harus dibarengi dengan kinerja yang memadai sesuai dengan harapan masyarakat. Pada tabel 4.5. dapat dilihat perbandingan eselon perangkat daerah provinsi antara RPP dan PP No. 8 Tahun 2003 dan pada tabel 8 dapat dilihat perbandingan eselon perangkat daerah kabupaten/kota antara RPP dan PP No. 8 Tahun 2003. -37-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Tabel 4.5. PERBANDINGAN ESELON PERANGKAT DAERAH PROVINSI ANTARA RPP DAN PP NO. 8 TAHUN 2003 -38-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Tabel 4.6. PERBANDINGAN ESELON PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA ANTARA RPP DAN PP NO. 8 TAHUN 2003 -39-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Selanjutnya, salah satu pasal yang tidak jelas dan mungkin menimbulkan multi interpretasi adalah pasal 20 yang berbunyi: "Dinas dan/atau badan yang melaksanakan urusan yang merupakan gabungan dari beberapa bidang pemerintahan, jumlah bidang dapat terdiri dari paling bayak 7 (tujuh) bidang". Sementara itu penjelasan pasalnya berbunyi sebagai berikut: "untuk menentukan jumlah susunan organisasi masing-masing perangkat daerah dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja". Tampaknya hal ini merupakan kesalahan penempatan penjelasan pasal. Mestinya penjelasan ini merupakan penjelasan pasal 18 dan pasal 19 mengenai susunan organisasi perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk menjelaskan pasal 20 semestinya merujuk pada penjelasan umum pada halaman 22 paragraf 2, 3, dan 4. Atau apabila tidak memungkinkan untuk menjelaskan pasal 20 tersebut dengan uraian yang terlalu banyak, maka lebih baik pasal 20 dihapus karena berdasarkan pengalaman selama ini hampir tidak ada suatu organisasi perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk sebuah Dinas atau Badan dimana di dalamnya terdapat banyak bidang pemerintahan. Sebaliknya, justru jika memungkinkan, pemerintah daerah akan membentuk sebuah Dinas atau Badan dengan satu bidang pemerintahan karena orientasi sebagian besar pemerintah daerah adalah menempatkan jabatan-jabatan semaksimal mungkin berdasarkan kotak-kotak jabatan yang tersedia. Terkait dengan eselonisasi perangkat daerah, salah satu yang menarik adalah penurunan eselon Kepala Bidang pada Dinas dan Badan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang semula eselon III.a menjadi III.b. Disebutkan dalam penjelasan umum bahwa penurunan eselon tersebut "dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi dan penerapan koordinasi sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah tahu sebelumnya memangku jabatan eselon IIIa , walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb, kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak keuangan dan kepegawaian sebagai eselon IIIa. Dan pejabat yang baru memangku jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Argumentasi mengenai efisiensi dalam penjelasan tersebut menunjukkan kesan redundant dan bertentangan dengan besaran dan susunan organisasi, serta eselonisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam RPP ini. Secara keseluruhan besaran dan susunan, serta eselon dalam RPP ini -40-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 membengkak, baik ditinjau dari diferensiasi vertikal, horisontal, maupun spasial yang menjadi pemicu (trigger) inefisiensi kelembagaan baik pada tataran pemerintah daerah maupun pusat. Hal demikian sangat jelas karena penambahan jabatan-jabatan baru akan berdampak pada besarnya kebutuhan belanja pegawai dan pengadaan fasilitas-fasilitas lain yang sudah semestinya (given). Pasal lain yang patut disimak adalah pasal 31, ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan: (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah dan kebijakan pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah. (2) Organisasi dan tata kerja serta eselonering lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara. Ayat-ayat pada Pasal tersebut perlu dijelaskan lebih lanjut agar organisasi dan tata kerja yang akan dibangun didasarkan pada kebutuhan mendesak dan prioritas serta analisis jabatan dan beban kerja yang tepat. Hal demikian perlu ditekankan agar pembentukan organisasinya benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan sumber daya yang tersedia terutama staf ahli. Sedangkan mengenai sekretariat kerjasama semestinya sudah termasuk dalam fungsi salah satu unit organisasi Sekretariat Daerah. Berdasarkan uraian di atas, secara umum dapat ditarik benang merah bahwa besaran organisasi, susunan organisasi dan eselon perangkat daerah yang mengalami pembengkakan, selain akan berakibat pada melebarnya span of control, juga dapat menimbulkan inkoherensi institusional. Inkoherensi institusional tersebut terjadi dan sesungguhnya merupakan masalah umum dimana fungsi yang semestinya dapat ditangani dalam satu unit kerja dimekarkan menjadi beberapa unit atau biasa disebut proliferasi. Dampak negative proliferasi birokrasi adalah timbulnya tarik menarik kewenangan antar unit organisasi sehingga mengakibatkan suasana tidak harmonis atau bahkan friksi antar unit. Selain timbul inefisiensi kelembagaan, dampak proliferasi birokrasi pada umumnya bermuara pada inefektivitas organisasi birokrasi. Kondisi inilah yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah. -41-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Salah satu kelebihan dari PP ini adalah mengenai Jabatan Fungsional, dimana disebutkan bahwa penetapan dan pengangkatan jabatan fungsional diberlakukan masa impassing selama 3 (tiga) bulan setelah Perda tentang Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan PP revisi ini. Mengingat jabatan fungsional merupakan jabatan yang belum banyak diketahui oleh SDM aparatur daerah, maka sosialisasi mengenai jabatan-jabatan fungsional yang dipandang penting dan perlu bagi organisasi perangkat daerah harus dilakukan segera dan intensif, serta dengan penjabaran yang menyeluruh, lengkap dan jelas, baik itu sistem maupun prosedurnya. Dengan upaya seperti itu diharapkan bahwa jabatan fungsional menjadi pilihan yang menjanjikan bagi SDM aparatur daerah yang memiliki potensi dan idealisme membangun kinerja organisasi dan daerahnya. D. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MENURUT KEBIJAKAN NEGARA Di era otonomi daerah, organisasi perangkat daerah diharapkan menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah serta sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan institusi di daerah lainnya dan dengan masyarakat secara optimal. Dalam kaitan tersebut, Pemerintah mencanangkan kebijakan penataan organisasi perangkat daerah yang lebih diharapkan pada rightsizing, yaitu sebuah upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah yang difokuskan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional berdasarkan kebutuhan nyata daerah, datar (flat), transparan, hierarkhi yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya. 1. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Di dalam Pasal 120 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa : (1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. (2) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. -42-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 m Daerah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 121 UU No. 32 Sekretariat Tahun 2004 disebutkan bahwa : (1) Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah. (2) Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. (3) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. (4) Apabila sekretaris daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah. m Daerah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 122 UU No. Sekretaris 32Tahun 2004 dinyatakan bahwa : (1) Sekretaris Daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerahnya. m DPRD, sebagaimana tertuang dalam Pasal 123 UU No. 32 Sekretariat Tahun 2004 disebutkan bahwa : (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. (2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD. -43-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 (3) Sekretaris DPRD mempunyai tugas : a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD; b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD; c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan d. menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (4) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD. (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. (6) Susunan organisasi sekretariat DPRD ditetapkan dalam peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. m Dinas Daerah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 124 UU No. 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa : (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. (2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. (3) Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. mTeknis Daerah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 125 UU No. 32 Lembaga Tahun 2004 dinyatakan bahwa : (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. (2) Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala -44-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. (3) Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. m sebagaimana tertuang dalam Pasal 126 UU No. 32 Tahun 2004 Kecamatan, dinyatakan bahwa : (1) Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis -45-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota. (6) Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada camat. (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. m sebagaimana tertuang dalam Pasal 127 UU No. 32 Tahun 2004 Kelurahan, dinyatakan bahwa : (1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota. (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lurah mempunyai tugas: a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. pemberdayaan masyarakat; c. pelayanan masyarakat; d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. (4) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. (6) Lurah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh perangkat kelurahan. -46-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 (7) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab kepada Lurah. (8) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda. (9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. m Selanjutnya pengaturan perangkat organisasi daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 128 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa : (1) Susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. (2) Pengendalian organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah untuk provinsi dan oleh Gubernur untuk kabupaten/kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. (3) Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. 2. Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 120 disebutkan bahwa ayat (1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah, ayat (2) Perangkat daerah kabupaten/ kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Dan pasal 121 ayat (1) Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah; ayat (2) Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. -47-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Sedangkan di dalam penjelasan UU No. 32 Tahun 2004 butir 5 (lima) tentang Perangkat Daerah disebutkan sebagai berikut: “Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat; unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pedoman yang ditetapkan Pemerintah." E. KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN 1. Pembagian Urusan Pemerintahan Mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945 dan Perubahannya, istilah kewenangan telah diubah dengan "urusan pemerintahan". Hal ini berarti keberadaan lembaga penyelenggaraan pemerintahan, utamanya adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan, yaitu urusan yang wajib dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Perubahan istilah tersebut tentunya mempunyai implikasi terhadap kelembagaan pemerintahan negara yang harus ditata secara tepat. -48-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Untuk dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut maka penataan kembali Perangkat Pemerintahan negara mau tidak mau harus segera dilaksanakan agar urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dapat diselenggarakan secara efektif, efisien, dan harmonis dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah. Dalam pada itu implementasi kebijakan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat beberapa urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan dimaksud menyangkut dan terkait dengan terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah mencakup : q Politik luar negeri, misalnya mengangkat pejabat diplomat dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional; menetapkan kebijakan luar negeri; melakukan perjanjian dengan negara lain; menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri; dan sebagainya. q Pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata; menyatakan damai dan perang; menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya; membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan; menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara; dan sebagainya. q Keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara; menetapkan kebijakan keamanan nasional; menindak setiap orang yang melanggar hukum negara; menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara; dan sebagainya. q misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang; Moneter, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang; dan sebagainya. q Yustisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan; mengangkat hakim dan jaksa; mendirikan lembaga pemasyarakatan; menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian; memberikan grasi, amnesti, abolisi; membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan lain yang berskala nasional; dan sebagainya. -49-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 qmisalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara Agama, nasional; memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama; menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan; dan sebagainya. q Bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional. Selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, terdapat juga urusan pemerintah yang bersifat concurrent yaitu urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pada urusan pemerintah yang bersifat concurrent, selalu terdapat bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan juga terdapat bagian urusan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota. Guna mewujudkan pembagian kewenangan yang bersifat concurrent secara proporsional antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, maka disusunlah beberapa kriteria, yaitu kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan pertimbangan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antara tingkat pemerintahan. Urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan daerah yang wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar. Urusan pemerintahan daerah yang bersifat pilihan, terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Jika dampak yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut adalah pada level Kabupaten/Kota maka menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, jika regional menjadi kewenangan Provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan Pemerintah. Kriteria akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih -50-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersbut. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin. Kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumberdaya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Hal demikian bermaksud bahwa jika suatu bagian urusan dalam penangananya dipastikan akan lebih berdayaguna dan berhasil guna dilaksanakan oleh daerah Provinsi dan/atau daerah Kabupaten/Kota dibandingkan jika ditangani oleh pemerintah, maka bagian urusan tersebut diserahkan kepada Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Sebaliknya jika suatu bagian urusan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna jika ditangani oleh Pemerintah maka bagian urusan tersebut tetap ditangani oleh Pemerintah. Pembagian urusan itu sendiri harus disesuaikan dengan memperhatikan ruang lingkup wilayah beroperasinya bagian urusan pemerintahan tersebut. Ukuran dayaguna dan hasilguna tersebut dilihat dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan besar kecilnya resiko yang harus dihadapi. Sementara itu yang dimaksud dengan keserasian hubungan adalah bahwa pengelolaan bagian urusan Pemerintah yang dikerjakan oleh tingkat pemerintahan yang berbeda, bersifat saling berhubungan (interkoneksi), saling tergantung (interdependensi), dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatannya. Pembagian urusan pemerintahan tersebut di atas ditempuh melalui mekanisme penyerahan dan/atau pengakuan atas usul Daerah terhadap bagian urusan-urusan Pemerintah yang akan diataur dan diurusnya. Dari usul tersebut selanjutnya Pemerintah melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan pengaturan atas bagian urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh Daerah. Untuk bagian urusan yang pada saat ini masih menjadi urusan Pusat, dengan kriteria tersebut dapat diserahkan kepada Daerah. Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan keikutsertaan Daerah atas Desa termasuk masyarakatnya atas penugasan atau kuasa dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tertentu. -51-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 2. Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Terkait dengan pembagian urusan pemerintahan terutama urusan yang bersifat wajib, Peraturan Pemerintah yang memiliki keterkaitan adalah PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2005. Di dalam Ketentuan Umum PP No. 65 Tahun 2005 disebutkan bahwa "Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi Internasional dan selanjutnya yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal." Di dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa: "SPM disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Diuraikan dalam penjelasan umum PP tersebut bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, -52-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutaman yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja. Pelaksanaan PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk : 1. Terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah dengan mutu tertentu. 2. Menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi dasar menentukan kebutuhan pembiayaan daerah. 3. Menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan. 4. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja. SPM dapat dijadikan dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Daerah terhadap masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dapat mengukur sejauhmana Pemerintahan Daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik. 5. Memperjelas tugas pokok Pemerintahan Daerah dan mendorong terwujudnya checks and balances yang efektif. 6. Mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah membina dan -53-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 mengawasi penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah membina dan mengawasi penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah kerjanya. Sementara itu, masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah. Pembinaan dan pengawasan atas penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. F. MERUMUSKAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Dalam kaitannya dengan kelembagaan pemerintah, tugas dan fungsi suatu institusi pemerintah adalah misi yang diemban. Misi tersebut selain sebagai dasar eksistensi suatu lembaga pemerintah, di dalam tugas dan fungsi (mission) juga terkandung suatu kewenangan (authority) yang dimiliki oleh sebuah instansi pemerintah tertentu (Atmosudirdjo, 1996), misalnya sebuah Departemen tertentu. Mungkin permasalahan tumpang tindih atau ketidakjelasan tugas dan fungsi lembaga-lembaga pemerintah merupakan kondisi umum atau biasa terjadi di pemerintahan negara-negara berkembang atau bahkan negara-negara pada kondisi transisi. Contoh yang relevan dapat ditengok adalah melalui sebuah kasus dari Pemerintahan Cina. Di Cina, permasalahan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah juga menjadi sorotan tajam bagi kalangan akademisi. Seiring dengan masa transisi, sorotan terhadap kinerja kelembagaan pemerintah semakin gencar. Hal ini ditunjukkan melalui terbitnya berbagai jurnal bidang public administration. Salah satu tulisan yang menyoroti administrative efficiency adalah Ping Li dari Shantou University, dengan mengangkat judul "Thoughts on the enhancement of China's governmental administrative efficiency after the entrance into WTO with view on reform in China's government leadership system". Menurut Li (2002) banyak hal yang menyebabkan inefisiensi administratif (administrative inefficiency). Di satu sisi, terdapatnya masalah gagasan atau style para pejabat (leading personnel). Di sisi lain terdapatnya masalah dalam sistem kepemimpinan, seperti misalnya presence of overlapping, dan organisasi yang berkelebihan pegawai, sistem dan peraturan yang tidak berjalan, dan tidak adanya tugas dan tanggungjawab yang -54-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 didefinisikan secara jelas. Li menggarisbawahi bahwa norma-norma organisasi sebagai bagian kepemimpinan organisasi merupakan akar penyebab inefisiensi pemerintahan (administrative inefficiency). Li (2002) menguraikan lebih lanjut bahwa eksistensi governmental leadership system pada esensinya bertujuan untuk menata kelembagaan, merupakan demarkasi kewenangan administratif dalam mengimplementasikan kehendak dan fungsi kepemimpinan, berfungsi melibatkan seluruh tingkat organisasi, span of control, dan merupakan demarkasi tugas dan tanggung jawab serta kewenangan diantara berbagai departemen di bawah institusi yang dipimpin. Selain itu termasuk juga hubungannya dengan institusi lain dalam koridor tugas dan kewenangannya. Kasus pemerintahan Cina di atas, apabila dicermati secara mendalam, memberikan gambaran yang tidak berbeda sebagaimana diutarakan oleh para pakar Barat sebelumnya. Permasalahan efisiensi dan efektivitas pemerintahan lebih ditekankan pada masalah governmental leadership system yang didalamnya mencakup kemampuan membagi tugas, tanggungjawab dan kewenangan institusi-institusi pemerintah. Dari kasus ini dan uraian-uraian sebelumnya, tampaknya semakin jelas bahwa tugas dan fungsi suatu institusi pemerintah, seperti Departemen misalnya, merupakan masalah yang tidak bisa dipandang sederhana. Berkaitan dengan permasalahan pembagian tugas dan fungsi Departemen-departemen di Indonesia, secara umum dapat diketahui bahwa pembagian tugas dan fungsi masing-masing Departemen menunjukkan spesifikasi yang jelas dan tidak ada satu pun yang sama antara satu Departemen dengan Departemen yang lain. Tetapi sayangnya, penjabaran tugas dan fungsi Departemen-departemen tersebut mulai mengalami kekaburan dan duplikasi tugas atau fungsi antara satu Departemen dengan Departemen lain yang hampir memiliki kesamaan fokus, lokus maupun masyarakat pengguna (public/society). Kondisi ini biasanya tidak terjadi pada Sekretariat Jenderal (SETJEN), tetapi lebih cenderung terjadi pada domain Direktorat Jenderal (DITJEN). Duplikasi tugas maupun fungsi semakin kerap terjadi pada eselonering yang lebih rendah (eselon II, III, dan IV). Adalah menarik untuk dicermati lebih jauh mengapa keadaan seperti itu hingga saat ini tetap eksis. Mungkin kasus administrative inefficiency -55-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 pemerintahan Cina di atas dapat dijadikan pelajaran, perbandingan, pengalaman dan/atau bahkan teman senasib dalam sejarah pemerintahan kita dewasa ini. Sementara ini, pemerintahan Cina telah mulai melakukan berbagai penataan kelembagaan pemerintahan, baik Pusat maupun Daerahnya dalam berbagai aspek vital terkait dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan. Melihat kondisi seperti itu, pemerintahan Indonesia pun semestinya mampu melakukan pembenahan-pembenahan pada aspek-aspek vital, diantaranya yaitu perumusan kembali tugas dan fungsi unit-unit organisasi Departemen-departemen yang ada pada Kabinet Indonesia Bersatu sekarang ini. Salah satu kendala yang mungkin menjadi penyebab terjadinya tumpang tindih (overlapping) tugas dan fungsi antar Departemen adalah belum adanya semacam "ketentuan" yang memberikan panduan mengenai pengertian dan prosedur baku dalam menderivasi tugas dan fungsi suatu Departemen ke dalam tugas dan fungsi eselon-eselon yang lebih rendah. Dengan tidak adanya pengertian dan prosedur baku dimaksud, ditambah dengan tidak adanya suatu mekanisme koordinasi dan kontrol dalam merumuskan derivasi suatu tugas dan fungsi Departemen dimaksud dampak negatifnya dewasa ini dapat kita rasakan bersama-sama. Perlu diakui bahwa referensi atau pedoman baku mengenai prosedur penyusunan tugas dan fungsi institusi pemerintah di Indonesia sulit ditemui atau bahkan mungkin tidak ada. Salah satu referensi relevan yang dapat dijumpai adalah dalam "Himpunan Materi Pokok Pelajaran Pelatihan Analisis Jabatan" yang disusun oleh Pusat Pembinaan Diklat Teknis Fungsional-Lembaga Administrasi Negara pada tahun 1990. Pusat Pembinaan Diklat Teknis Fungsional-Lembaga Administrasi Negara (1990) dalam Materi Analisis Jabatan untuk Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana, mengenalkan tiga hal prinsip dalam penyusunan suatu insitusi, yaitu: a. perumusan tugas jabatan, yang menggambarkan apa yang harus dilaksanakan dan untuk mencapai tujuan apa; b. rumusan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan untuk dapat terlaksananya tugas jabatan tersebut; c. susunan jabatan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi tersebut pada huruf b." -56-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Lebih lanjut dinyatakan (Pusbin Diklat TF-LAN, 1990) bahwa fungsi-fungsi tersebut perlu dipahami dengan baik sebagai dasar dalam merinci jenis tugas dalam ruang lingkup suatu jabatan. Keterangan tersebut di atas dapat dianalogkan dalam konteks semua jenis instansi pemerintah (Departemen, LPND, Pemerintahan Daerah, dan bahkan lembaga-lembaga penyelenggara negara lainnya). Oleh karenanya, keterangan tersebut dapat dimodifikasi dalam kerangka perumusan tugas dan fungsi, susunan jabatan dan perincian tugas pekerjaan dalam jabatan. Sehubungan dengan itu, dan terkait dengan fokus kajian ini, maka rumusan tugas dan fungsi Departemen dapat diderivasi melalui penjelasan berikut : m fungsi eselon-eselon I merujuk pada tugas dan fungsi Departemen Tugas dan sebagai institusi induk. Fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh Departemen diturunkan menjadi susunan jabatan (eselon-eselon I) yang di dalamnya berisi tugas-tugas jabatan yang mampu melaksanakan tugas Departemen secara efisien dan efektif. m Masing-masing jabatan eselon I menguraikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas tersebut diuraikan ke dalam fungsi-fungsi apa yang harus dijalankan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, deskripsi tugas jabatan eselon I dapat diuraikan. m Fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh eselon I, diuraikan ke dalam jabatan- jabatan dibawahnya (eselon II) dalam mana berisi tugas-tugas jabatan yang "akan dan mampu" melaksanakan tugas eselon I. m Masing-masing jabatan eselon II menguraikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas tersebut diuraikan ke dalam fungsi-fungsi apa yang harus dijalankan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, deskripsi tugas jabatan eselon II dapat diuraikan. -57-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Alur Penyusunan Tujuan, Tugas, Fungsi dan Deskripsi Tugas Tujuan : sesuatu yg ingin dicapai Tujuan Rumusan Tugas : pernyataan yg menggambarkan Institusi apa yg harus dilaksanakan ; dan untuk mencapai tujuan Rumusan Fungsi: fungsi-fungsi yg harus dilaksanakan demi terlaksananya tugas-tugas tersbut Tugas Fungsi Institusi Institusi Susunan Jabatan : komposisi jabatan yg diperlukan atau harus ada agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi yg sudah dirumuskan. Jabatan adalah sekumpulan unit-unit pekerjaan yg diperlukan dan memiliki persamaan dlm tugas-tugasnya pd suatu orgn sesuai tujuan, tugas dan fungsi orgn Jabatan Tugas Task description: uraian semua tugas jabatan yg mrp upaya pokok yg dilakukan pemegang jabatan dlm memproses bahan baku kerja mjd hasil kerja dg menggunakan perangkat kerja & dlm kondisi kelaksanaan tugas Task Fungsi Description Gambar 4.1. Alur Penyusunan Tujuan, Tugas, Fungsi dan Deskripsi Tugas m Fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh eselon II, diuraikan ke dalam jabatan-jabatan dibawahnya (eselon III) dalam mana berisi tugas-tugas jabatan yang "akan dan mampu" melaksanakan tugas eselon II. m Masing-masing jabatan eselon III menguraikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas tersebut diuraikan ke dalam fungsi-fungsi apa yang harus dijalankan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut, deskripsi tugas jabatan eselon IV dapat diuraikan. m Fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh eselon III, diuraikan ke dalam jabatan-jabatan dibawahnya (eselon IV) dalam mana berisi tugas-tugas jabatan yang "akan dan mampu" melaksanakan tugas eselon III. m Masing-masing jabatan eselon IV menguraikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas tersebut diuraikan ke dalam fungsi-fungsi apa yang harus dijalankan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. -58-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Bab V NASKAH AKADEMIS (ACADEMIC PAPER) PENATAAN KELEMBAGAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004, maka pemerintahan daerah mendapatkan peluang sekaligus tantangan untuk menjalankan fungsi pemerintahannya. Dalam situasi tersebut pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota diamanatkan untuk mampu mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat agar tujuan otonomi dapat tercapai. Dalam konteks manajemen pemerintahan daerah, rincian urusan yang jelas serta format organisasi perangkat daerah yang efektif merupakan 2 (dua) hal krusial yang tidak bisa diabaikan keberadaannya dalam rangka mengemban amanah dimaksud. Dengan pola pikir diatas, maka lahirnya PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah memegang peran yang sangat penting dalam kerangka untuk mewujudkan good local governance. Sehubungan dengan hal itu salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah menetapkan pembagian urusan Pusat - Daerah serta pedoman organisasi perangkat daerah yang diharapkan mampu memberdayakan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan restructuring dan repositioning organisasi pemerintah daerah maka berbagai pertimbangan harus dipikirkan secara matang mengacu pada kewenangan yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Realisasi pelaksanaan otonomi daerah itu salah satunya adalah dengan melakukan pemetaan terhadap urusan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari peta urusan yang dirumuskan diharapkan akan dihasilkan sebuah penataan susunan organisasi pemerintahan daerah yang lebih efisien dan efektif meliputi semua perangkat daerah. -59-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Ditinjau dari sejarah perkembangan kelembagaan pemerintah, kemungkinan dinamisasi bentuk-bentuk organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh peta urusan yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu bisa juga dipengaruhi oleh perkembangan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hal-hal demikian tentunya telah menimbulkan keanekaragaman baik dari sisi jumlah, bentuk, besaran unit dibawahnya maupun nomenklatur organisasi yang berada dalam naungan perangkat daerah sesuai dengan peta urusan yang dimiliki. Dalam perspektif manajemen, birokrasi modern yang diperlukan saat ini ialah birokrasi yang secara fisik organisasional kecil tetapi secara kualitatif kapasitasnya besar atau yang selama ini dikenal dengan "ramping struktur kaya fungsi". Disamping itu terdapat konsep baru yang diperkenalkan yaitu "money follows function" dimana anggaran yang dialokasi dipatokan dengan fungsi yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Dengan demikian diharapkan akan mengurangi hukum Parkinson Effect yang menyebutkan bahwa organisasi dari waktu ke waktu cenderung menggemukkan dirinya sendiri. Dalam mendesain organisasi perangkat daerah, struktur organisasi perlu didesain secara benar. Hal tersebut menjadi krusial karena di dalam struktur organisasi terdapat peraturan-peraturan, tugas dan hubungan kewenangan yang bersifat formal yang mengatur bagaimana orang bekerjasama dan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi (Mintzberg, 1993). Pendapat lain mengatakan bahwa struktur merupakan pembagian, pengelompokan, dan pengkoordinasian tugas secara formal (Robbins, 1995). Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi merupakan peta formal yang menunjukkan pembagian dan pengelompokan tugas, serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi. Semakin kompleks struktur organisasi semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol dan komunikasi yang intensif diantara organisasi yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit dapat bekerja dengan baik. Oleh karena itu, dalam mendesain organisasi pemerintahan daerah hal-hal seperti pembagian dan pengelompokan tugas, serta pengkoordinasian kegiatan perlu diperhatikan dengan baik. -60-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Selain beberapa hal di atas, dalam mendesain organisasi perangkat daerah perlu memperhatikan munculnya berbagai perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, misalnya dalam hal pembagian urusan pemerintahan. Oleh karenanya skenario desentralisasi apapun yang akan dipilih pemerintah, akan membawa konsekuensi terhadap perubahan organisasi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Pemerintah pusat akan lebih banyak berfungsi sebagai steering yang akan meliputi kegiatan-kegiatan perumusan kebijakan nasional, perencanaan nasional dan pengendalian. Sedangkan pemerintahan daerah akan memiliki fungsi rowing atau fungsi operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, organisasi pusat akan semakin ramping dan organisasi daerah otonom akan berkembang seirama dengan kebutuhan daerah masing-masing. Desain organisasi pemerintahan daerah kedepan akan lebih efektif apabila penataannya didesentralisasikan sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan kepada pemerintah propinsi, kabupaten dan kota. Namun demikian perlu adanya koridor yang jelas dari pemerintah pusat terkait dengan penataan kelembagaan pemerintahan daerah. Dengan demikian, maka pemerintahan daerah dapat menerjemahkan dalam bentuk penataan kelembagaannya secara lebih baik. Dengan diterbitkannya PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti PP No. 8/2003, maka pemerintah daerah memiliki kembali acuan dalam penataan organisasi perangkat daerahnya yang sempat kosong beberapa lama. Meskipun demikian, penataan organisasi perangkat daerah tetaplah bukan hal yang gampang dan sederhana. Banyak aspek yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan agar penataan organisasi perangkat daerah mampu menghasilkan kinerja optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka inisiatif penyusunan naskah akademik dalam penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur perlu diapresiasi sebagai sebuah kesadaran untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi tertinggi dalam penyelenggaraan tupoksi pemerintah daerah. -61-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Lingkup Penataan Organisasi / Kelembagaan Prov. Kaltim Pada dasarnya, restrukturisasi atau penataan kelembagaan harus dipahami sebagai salah satu proses kebijakan dalam rangka membentuk sebuah sistem pemerintahan daerah yang efektif dan efisien (effective and efficient), tanggap dan cekatan (quick and responsive), terbuka dan bertanggungjawab (transparent and accountable), membuka seluas mungkin partisipasi publik (inclusive and democratic), serta berkinerja tinggi dalam bidang pembangunan dan pelayanan (developmental). Kesejahteraan rakyat merupakan sasaran akhir dari pelaksanaan pembangunan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan pembangunan seringkali masih menempatkan parameter ekonomi sebagai ukuran keberhasilan pembangunan dibanding parameter sosial. Akibatnya aspek-aspek kesejahteraan sosial yang seharusnya terintegrasi dalam pembangunan dan menjadi fokus pembangunan menjadi terabaikan. Penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah sebagai instrumen reformasi birokrasi seharusnya juga diarahkan dalam kerangka mewujudkan cita-cita tersebut. Reformasi birokrasi di daerah merupakan suatu kebutuhan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi melalui penataan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Timur diarahkan guna terwujudnya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Di era otonomi daerah ini, pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan penataan kelembangaan perangkat organisasi daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah. Pemerintah provinsi diharapkan menjadi lebih responsif dalam menangapi berbagai masalah yang berkembang di daerahnya, sehingga program-program pembangunan menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di daerah. Profesionalisme dan karir aparat pemerintah daerah, menjadi faktor penting dalam penataan kelembagaan perangkat daerah. Kebutuhan penataan kelembagaan daerah, didorong oleh adanya urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan pilihan, harus dibangun dengan tujuan memunculkan sektor unggulan -62-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 daerah sebagai upaya otimalisasi pemanfaatan sumberdaya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Adapun lingkup penataan kelembagaan dalam kajian ini mencakup analisis kebutuhan Pemprov Kalimantan Timur terhadap rencana pembentukan 7 (tujuh) SKPD yang spesifik, yakni: 1. Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 2. Bidang Komunikasi dan Informasi 3. Bidang Pemuda dan Olahraga 4. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 6. Bidang Penataan Wilayah dan Kerjasama 7. Bidang Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kerangka Teori Restrukturisasi Organisasi Fungsi Organisasi Henry Mintzberg Menurut Mintzberg pada dasarnya didalam organisasi (1993) terdapat 5 (lima) fungsi organisasi yaitu: 1. The strategic apex is charged with ensuring that the organization serve its mission in an effective way, and also that is serve the needs of those who control or other wise have power over the organization. Fungsi ini dilaksanakan oleh pimpinan puncak dalam suatu organisasi. Pada organisasi Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota, fungsi ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah. Gambar 5.1. -63-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 2. The operating core of the organization encompasses those numbers who perform the basic work related directly to the product and services. Fungsi ini adalah fungsi untuk melaksanakan tugas pokok organisasi. Dalam organisasi Pemerintah Daerah fungsi ini dilaksanakan oleh Dinas-Dinas. 3. The Middle line. The strategic apex is joined to the operating core by the chain of middle line managers with formal authority. Dalam organisasi, fungsi ini pada umumnya merupakan fungsi penghubung antara strategix apec dengan operating core. Pada organisasi pemerintah daerah fungsi ini dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah yang berfungsi koordinatif atas kegiatan-kegiatan tertentu. 4. The Technostructure. The control analyst of the technostructure serve to effect certain forms of standardisation in the organization. Fungsi ini adalah untuk merumuskan, membuat standarisasi-standarisasi atau kebijakan-kebijakan tertentu yang harus dilaksanakan oleh setiap unit organisasi. Fungsi technostructure pada organisasi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Lembaga Teknis Daerah. 5. The Supportting Staff: a glance at the chart of almost any large contemporary organization reveals a great number of units, all specialized, that exist to provide support to the organization out side its operating workflow. Fungsi ini memberikan dukungan kepada unit-unit organisasi lainnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, dan dilaksanakan oleh sekretariat (biro). Kerangka 7-S McKinsey Sebagai landasan pendekatan teoritis terhadap kebutuhan pembentukan SKPD provinsi Kalimantan Timur, kerangka 7S (7-S Framework) oleh McKinsey dibawah ini dapat digunakan untuk menjelaskan apakah perlu dibentuk SKPD atau tidak. Dalam konsep ini dijelaskan bahwa keberhasilan dalam implementasi sebuah strategi/kebijakan baru (Strategy) harus dikaitkan dengan 6S satu sama lainnya (Structure, Systems, Skills, Staff, Style, and Shared Values). Artinya yang pertama, bahwa pelaksanaan suatu kebijakan baru akan membawa konsekuensi perlunya restrukturisasi/perubahan struktur suatu organisasi (structure). Kedua, kebijakan baru juga akan berpengaruh/membawa tuntutan perubahan terhadap internal organisasi maupun eksternal organisasi atau lembaga lain yang terkait -64-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 atau stakeholders (system). Ketiga, perubahan kebijakan akan memerlukan dukungan staf/pegawai (staff). Keempat, kebijakan baru akan menuntut keahlian atau kualifikasi staf/pegawai yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan/urusan baru yang akan ditangani (skills). Kelima, implementasi sebuah kebijakan akan membutuhkan Gambar 5.2. gaya kepemimpinan (leadership) atau cara seorang pemimpin memimpin organisasi yang sesuai dengan tuntutan kebijakan yang diambil (Style). Akhirnya yang keenam, dengan gaya kepemimpinan yang dimiliki seorang pemimpin baik itu positif maupun negatif dalam membangun organisasi (building organization) yang dikaitkan dengan 6S lainnya (Strategy, Structure, Systems, Skills, Staff, and Style), maka terbentuklah nilai bersama (shared values) yang dianut oleh segenap insan yang terlibat dalam organisasi sehingga menjadi kultur/tradisi dalam organisasi (Organization Culture). Sementara konsep umum strategi (generic strategy) menurut Glueck dibagi menjadi 3 strategi antara lain : Stabilitas (stability), Ekspansi (expansion), dan Penciutan (retrenchment). Stabilitas adalah strategi yang diambil manakala tidak ada perubahan yang signifikan dari lingkungan eksternal yang memberikan peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dikaitkan dengan kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) yang dimiliki organisasi. Ekspansi adalah strategi pengembangan karena adanya perubahan yang signifikan dari lingkungan eksternal yang memberikan peluang (opportunities) yang lebih dominan daripada ancaman (threats) yang dikaitkan dengan kekuatan (strengths) yang lebih dominan daripada kelemahan (weaknesses) yang dimiliki organisasi. Sedangkan Penciutan adalah strategi pengurangan karena adanya perubahan yang signifikan dari lingkungan eksternal yang memberikan ancaman (threats) -65-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 yang lebih dominan daripada peluang (opportunities) yang dikaitkan dengan kelemahan (weaknesses) yang lebih dominan daripada kekuatan (strengths) yang dimiliki organisasi. Sebagaimana diketahui bersama, sejak bergulirnya otonomi daerah dan terakhir ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah semakin besar. Implikasinya adalah semakin besar pula beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, kedepan Pemerintah Daerah akan diberikan sumber-sumber penerimaan/pendapatan yang lebih besar melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan konsep strategi yang dikemukakan oleh Glueck dengan kewenangan pemerintah daerah yang semakin besar, sangat jelas bahwa strategi ekspansi atau pengembangan yang umumnya dilakukan oleh semua pemerintah daerah di Indonesia saat ini, termasuk Provinsi Kalimantan Timur. Konsepsi dan Prinsip-Prinsip Penataan Organisasi Penataan organisasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengorganisasian segenap sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi, yang diarahkan untuk mencipakan suatu sistem atau mekanisme kerja yang efektif, efisien, ekonomis dan produktif, yang meliputi aspek-aspek legalitas / dasar hukum, kelembagaan dan tata laksana, ketenagaan / personalia, keuangan / anggaran, sarana / prasarana kerja (panca sarana organisasi). Organisasi sendiri dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang bekerja dan bekerjasama dalam rangka melaksanakan tugas yang telah ditentukan untuk menciptakan tujuan yang telah ditetapkan. Dari definisi ini terlihat bahwa organisasi memiliki 4 (empat) unsur pokok yaitu: orang, bekerja dan bekerjasama, tugas, dan tujuan. Akan tetapi sesungguhnya masih terdapat 5 (lima) unsur lainmya yaitu: wewenang, struktur, hubungan, formalitas, dan sumber-sumber daya. Dalam rangka penyusunan kebijakan strategis tentang penataan organisasi pemerintah daerah, langkah pertama yang biasa (dan semestinya) dilakukan adalah mengidentifikasikan urusan-urusan (kewenangan) daerah. Hal ini penting mengingat lahirnya UU Desentralisasi pasca era reformasi, yakni UU -66-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 No 22/1999 telah membawa implikasi yang sangat mendasar dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewenangan pemerintahan tidak lagi menjadi domain pemerintah Pusat, tetapi diakui sebagai "milik dan berada" di daerah. Sementara itu, UU Nomor 32/2004 memperkenalkan terminologi tentang urusan "konkuren" atau urusan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh berbagai tingkatan pemerintahan, yang secara rinci tertuang dalam PP Nomor 38/2007. Tentu saja, tidak semua urusan pemerintahan yang tertuang dalam PP Nomor 38/2007 tadi sesuai dengan core competence suatu daerah. Untuk itu, diperlukan sebuah analisis untuk mengidentifikasikan urusan pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kondisi obyektif daerah. Urusan inilah yang pada gilirannya akan diakomodir kedalam format kelembagaan perangkat daerah, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini PP Nomor 41/2007. Untuk mewujudkan figur kelembagaan yang produktif dan profesional, maka proses penataan organisasi pemerintahan daerah, harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Besaran urusan / kewenangan Jumlah, luas, dan besaran urusan pemerintahan adalah dasar terpenting dalam menentukan formasi dan besaran organisasi. Artinya, jumlah dan jenjang organisasi akan dibentuk sesuai dengan jumlah dan beban kerja (workload) yang tercermin dari banyaknya rincian urusan yang dijalankan lembaga tersebut. Prinsip ini sering dikenal dengan istilah prinsip akordion. 2. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan Urusan pemerintahan pada dasarnya dapat diklasifikasikan berdasarkan bidang dan fungsi. Disisi lain, klasifikasi berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan sesungguhnya perlu sekali dilakukan. Dalam hal ini, paling tidak akan terdapat urusan-urusan yang berhubungan dengan pemberian layanan (service delivery), perumusan perencanaan pembangunan daerah (development planning and policy making), pemberdayaan sumber daya daerah (distributional of resources), serta pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan-kewenangan lainnya (controlling). Keempat jenis kewenangan ini bisa dikatakan sebagai kewenangan pokok atau core functions pemerintahan daerah yang terdapat disemua bidang / sektor pembangunan. Ketika -67-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 kewenangan pemerintahan dibagi berdasarkan bidang (misalnya pertanian, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya), dapat disimak bahwa tiga kewenangan terakhir sangatlah terabaikan. Dalam fungsi perencanaan, misalnya, hanya ada sebuah lembaga, yaitu Bappeda. Inipun diperparah dengan fakta bahwa perencanaan pembangunan yang dihasilkan Bappeda tidak memiliki kekuatan mengikat bagi lembaga-lembaga lainnya. Demikian pula Bawasda yang kurang memiliki "taring" untuk menjamin pemerintahan daerah yang bersih, profesional dan bebas KKN. Dan lemahnya fungsi-fungsi perencanaan dan pengawasan, jelas akan berdampak pada rendahnya kinerja pemerintahan daerah secara umum. Adanya pemetaan yang jelas tentang fungsi-fungsi pemerintahan akan memudahkan daerah dalam menyusun perangkat kelembagaannya. Sebaliknya, pembentukan kelembagaan yang kurang mengindahkan fungsi-fungsi pemerintahan akan menghasilkan efisiensi dan efektivitas yang rendah. 3. Tingkat kemitraan, tingkat aplikasi teknologi, tingkat kemampuan personil, serta tingkat kemandirian / partisipasi masyarakat Faktor-faktor ini akan sangat menentukan pola penyelenggaraan sebuah urusan dan/atau pelayanan. Ketika sektor swasta telah memiliki kemampuan yang memadai untuk "mengambil alih" peran pemerintah dalam penyediaan layanan publik, maka kelembagaan pemerintah pun harus diminimalisir sesuai dengan peningkatan kapasitas mitra kerja. Demikian pula dalam hal aplikasi teknologi. Jika program e-government (Inpres Nomor 3 tahun 2003) dapat dioptimalkan dan program pemberian layanan melalui internet dapat diteruskan, hal ini akan membawa implikasi langsung terhadap efisiensi kelembagaan sektor publik. Pada kasus lain, adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai secara normatif akan mendorong produktivitas dan efisiensi organisasi. Akhirnya, swadaya masyarakat yang tinggi menggambarkan ketergantungan yang rendah kepada birokrasi. Dengan kata lain, pemerintah (daerah) sebaiknya tidak berpretensi untuk menjalankan semua urusan yang sebenarnya dapat dilaksanakan dengan pola kemitraan ataupun privatisasi. Hal ini sekaligus dapat mengantisipasi kemungkinan organisasi pemerintah menjelma menjadi organisasi yang besar -68-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 dan menggurita (octopussy / gigantic organization). 4. Pemberdayaan Organisasi Penataan organisasi perlu diarahkan pada penataan kembali struktur kewenangan, tugas, fungsi, kegiatan pokok organisasi, serta hubungan- hubungan kerja antara Daerah dengan Pemerintah, serta hubungan koordinatif antar Dinas, Badan, Lembaga, dan Instansi Pemerintahan lainnya di daerah. Batas-batas kewenangan dan hubungan kerja yang jelas akan memberdayakan daerah untuk berprakarsa dalam penyelenggaraan urusan. 5. Rasionalitas Penataan organisasi perlu diarahkan pada rasionalisasi urusan-urusan pemerintahan yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dewasa ini. Selain itu, perlu dipertimbangkan dengan cermat kapasitas sumber daya manusia dan potensi sumber-sumber yang dimiliki sehingga memungkinkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraannya. Sebaiknya dihindarkan adanya keinginan untuk memperbanyak urusan hanya untuk mengakomodir pejabat / orang tertentu untuk menduduki jabatan. 6. Menyeluruh (komprehensif) Penataan organisasi tidaklah berarti menata dan menyusun struktur organisasi dalam arti sempit berupa pemetaan fungsi-fungsi, pembagian kerja, dan pendelegasian wewenang semata-mata. Penataan organisasi dalam pengertian yang lebih luas dan kontemporer adalah mencakup penataan, penyusunan, perumusan, pengembangan struktur organisasi serta aspek kultur dan perilaku kerja, dan kemitraan. 7. Prinsip-prinisp dasar lainnya Selain prinsip-prinsip diatas, penataan organisasi juga perlu memperhatikan asas-asas umum yang telah menjadi kebiasaan, seperti kejelasan tugas, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat, pembagian tugas, koordinasi, kelangsungan tugas, proporsionalitas, keluwesan, pendelegasian wewenang, rentang kendali, jalur dan staf, kejelasan dalam pembaganan, serta legalitas. Sementara itu, secara teoritik Nadler (2002) mengemukakan beberapa -69-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 pertimbangan mengapa sebuah organisasi perlu melakukan desain ulang (redesign) sebagai berikut: z stratejik (strategic shift) Pergeseran z budaya/politik (cultural/political change) Perubahan z Pertumbuhan/penciutan (growth / shrinkage) z tugas (task redefinition) Redefinisi z di dalam anggota-anggota organisasi (changes in people) Perubahan z Masalah-masalah yang disebabkan oleh organisasi (organization-caused problems) Selanjutnya, ukuran besarnya organisasi akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh variabel-variabel sebagai berikut : a. Semakin tinggi tingkat pembagian kerja, semakin besar ukuran organisasi. b. Semakin tinggi tingkat kompleksitas urusan, maka makin besar organisasi diperlukan. c. Semakin luas wilayah kerja, makin besar ukuran organisasinya. d. Semakin tinggi tinggi tingkat rutinitas pekerjaan, maka makin tinggi tingkat sentralistis sebuah organisasi. e. Semakin tinggi tingkat pekerjaan non rutinitas, maka makin tinggi tingkat desentralisasinya. f. Semakin besar suatu organisasi maka makin besar jumlah personilnya. g. Semakin besar suatu organisasi maka makin diperlukan banyak sumber daya yang diperlukan. h. Semakin tinggi tingkatan teknologi, semakin kecil ukuran organisasinya. i. Semakin tinggi variasi budaya, makin besar variasi sebuah organisasi. j. Semakin tinggi tingkat kemitraan, makin tinggi tingkat efisiensi kerja. k. Semakin banyak hubungan kerja, semakin besar ukuran sebuah organisasi. l. Semakin rendah tingkat disiplin pegawai, semakin besar ukuran organisasi pengawasan / pembinaan. m. Makin rendah tingkat stabilitas / keamanan, makin besar ukuran organisasi. n. Makin tinggi kompleksitas, makin tinggi tuntutan akan kualitas kepemimpinan. Dalam proses analisis urusan pemerintahan serta kebutuhan desain -70-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 kelembagaan diatas, ada 2 (dua) instrumen analisis yang biasa dipergunakan. Pertama, pendekatan POR (prior option review) yang dipraktekkan di Inggris; dan kedua, analisis E.S. Savas (1997) tentang jenis-jenis barang atau jasa publik dan barang-barang atau jasa privat (public goods and private goods). Namun sebelum hal itu, akan dikemukakan terlebih dahulu beberapa prinsip penataan kelembagaan dengan pendekatan kuantitatif. Teknik Analisis Kelembagaan Teknik 1: Prior Option Review (POR) Metode prior option review ini secara garis besar bertujuan untuk menentukan apakah fungsi-fungsi atau jenis-jenis urusan tertentu yang selama ini dibiayai dan diselenggarakan oleh pemerintah masih diperlukan atau tidak; dan apakah dengan demikian penyelenggaraan urusan tersebut perlu dipertahankan, atau sebaiknya dialihkan saja kepada pihak swasta. Adapun hasil dari analisis POR ini berupa model-model restrukturisasi kelembagaan pemerintahan atau model-model kemitraan / kerjasama sebagai berikut: 1. Kebijakan Penghapusan : analisa penalaran strategis dimulai dengan analisis dan identifikasi jenis-jenis urusan yang diselenggarakan dan dibiayai oleh pemerintah. Dari analisis ini dapat disimpulkan apakah urusan tersebut masih dibutuhkan atau tidak. Jika tidak, maka instansi-instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan tersebut dapat dihapus. 2. Swastanisasi : jika urusan tersebut masih dibutuhkan, pertanyaan selanjutnya adalah apakah pemerintah masih harus mendanainya. Jika tidak, maka jenis- jenis urusan tersebut dapat dipertimbangkan untuk diswastanisasi. Pertimbangan kemungkinan swastanisasi urusan antara lain ada tidaknya kegagalan pasar (Market failures). 3. Kemitraan : apabila pemerintah masih berkepentingan menyelenggarakan urusan tertentu, namun dana atau anggaran pemerintah terbatas, pertanyaan selanjutnya diajukan untuk mencari kemungkinan mengikutsertakan dana pihak swasta/masyarakat dalam penyelenggaraan urusan tersebut. Pengikutsertaan dana pihak swasta ini bisa dilakukan dalam bentuk swadaya masyarakat, BOT atau BOOT dan sebagainya yang dikenal dengan istilah Private Funding Initiatives (PFI). Contoh inisiatif swasta ini antara lain: -71-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 pembangunan dan pengelolaan jalan tol; angkutan umum bis antar kota dan antar provinsi, angkutan umum perkotaan dan perdesaan; rumah sakit swasta, sekolah-sekolah dan Perguruan Tinggi swasta; penyediaan dan pembangunan perumahan oleh swasta; panti asuhan anak-anak terlantar dan rumah jompo yang diselenggarakan oleh lembga amal swasta; dan lain-lain. 4. Kontrak Kerja / Karya : apabila dana/anggaran pemerintah masih dibutuhkan, selanjutnya dipertanyakan juga apakah pelaksanaan penyelenggaraan urusan tersebut juga harus dilakukan oleh pemerintah. Jika tidak, maka urusan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikontrakkan. Model kebijakan ini telah lama diterapkan, terutama untuk pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang/jasa. Contoh: PT SGS melaksanakan kegiatan survey kepabeanan berdasarkan kontrak dengan Ditjen Bea dan Cukai; Perusahaan cleaning service untuk pemeliharaan gedung perkantoran pemerintah; Perusahaan catering swasta untuk melayani makan siang PNS; dan lain-lain. 5. Market Testing : jika ternyata terdapat keraguan pemerintah atas kemampuan sendiri untuk menyelenggarakan urusan tertentu secara efisien dan efektif, maka dapat dipertimbangkan pola "Uji Pasar" (Market testing) melalui proses tender kompetitif antara team intern (In-house bidder) dengan pihak swasta atau team kerja dari unit departemen/instansi lainnya. Konsep ini masih baru bagi Indonesia, khususnya mengenai kebijaksanaan In-house bidder, yaitu kelompok kerja intern lembaga pemerintahan tertentu yang dibentuk untuk mengikuti tender kompetitif dalam rangka memperoleh kontrak kerja penyelenggaraan urusan tertentu. Kelompok ini jika berhasil memenangkan tender akan bertindak sebagi kontraktor dan status kepegawaian para anggotanya akan dialihkan menjadi swasta. 6. Program Efisiensi Internal : setelah berbagai pertimbangan tersebut dilakukan ternyata dinilai lebih baik jika penyelenggaraan urusan tertentu itu tetap dilaksanakan oleh pemerintah; maka unit kerja yang bersangkutan harus melaksanakan program efisiensi, misalnya melalui benchmarking, business process reengineering (BPR), restrukturisasi, rasionalisasi, standarisasi kinerja dan pola evaluasi / penilaiannya, dan sebagainya. Pilihan kebijakan diatas didasarkan pada prinsip bahwa kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat dicapai atau ditingkatkan melalui -72-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 mekanisme kompetisi. Sedangkan pada pilihan kebijakan nomor 6, upaya peningkatan kinerja dilakukan melalui program efisiensi internal dengan penyempurnaan dan perubahan cara kerja atau proses produksi, sehingga mampu menghasilkan kinerja dan kualitas yang diharapkan. Dengan demikian, maka daya saing sektor publik dapat dibangun dengan biaya/pengorbanan yang Gambar 5.3. -73-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Teknik 2: Klasifikasi Barang Publik - Barang Privat Pada dasarnya, klasifikasi barang dan jasa dapat dibagi kedalam dua jenis, yaitu barang publik (public goods) dan barang privat (private goods). Secara dikotomis dapat dilakukan pemisahan bahwa barang-barang publik wajib disediakan oleh lembaga publik (pemerintah), sementara swasta-lah yang semestinya menyediakan barang-barang privat. Namun dalam prakteknya, dikotomi seperti itu tidak berlaku. Bisa jadi, barang-barang yang tergolong private goods murni harus disediakan oleh pemerintah melalui mekanisme kontrol dan regulasi. Misalnya, kebutuhan beras harus dipenuhi oleh pemerintah dengan sistem operasi pasar, pada saat terjadi kelangkaan (shortage) beras. Dalam kondisi seperti itu, status beras sebagai private goods bergeser menjadi public goods, atau paling tidak semi-public goods. Sebaliknya, jasa pemadam kebakaran justru cenderung beralih dari public goods menjadi private goods. Dalam bentuk bagan, klasifikasi dan variasi barang publik dan barang privat dapat digambarkan sebagai berikut: Mungkin Eksklusivitas Tidak Mungkin Individual 2 1 Nilai = 3 Nilai = 1 COMMON POOL PRIVAT GOODS GOODS Konsumsi (Murni Barang Privat) (Barang Campuran) 3 4 Nilai = 2 Nilai = 4 TOLL GOODS COLLECTIVE GOODS Kolektif (Barang Campuran) (Murni Barang Publik) Gambar 5.4. Klasifikasi Barang Publik dan Barang Privat Kuadran 1 : Private Goods Dalam kuadran ini peran pemerintah sangat kecil, dan penyelenggaraan urusan (sebagian besar) diserahkan kepada swasta melalui mekanisme pasar. Kuadran 2 : Toll Goods dan Kuadran 3 : Common Pool Goods Dalam kuadran 2 dan 3 ini, peran pemerintah cukup besar, namun jika kemampuan masyarakat sudah memadai, maka peranan tadi dapat dilimpahkan sedikit demi sedikit. -74-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Kuadran 4 : Collective Goods / Public Goods Dalam kuadran ini - karena alasan-alasan tertentu - penyelenggaraan urusan harus dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dengan demikian, peranan pemerintah sangat dominan. Menurut Savas (1987: 38-41), tugas-tugas pemerintah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban yang merupakan bagian dari fungsi pertahanan, pada dasarnya merupakan jasa pelayanan yang tidak bisa dibagi (indivisible) serta dikonsumsi secara bersama-sama oleh masyarakat (collective goods). Sebagaimana dikemukakan Savas, barang (goods) dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu : 1. Barang-barang yang dikonsumsi secara individual, penggunaannya dapat dibagi-bagi, dan untuk memperolehnya diperlukan biaya (private goods). Termasuk dalam kelompok ini misalnya makanan, pakaian, rumah, ikan, air minum botolan, dan sebagainya. 2. Barang-barang yang dikonsumsi secara bersama-sama, penggunaannya dapat dibagi-bagi, dan untuk memperolehnya diperlukan biaya (toll goods). Contoh dari toll goods ini dapat ditunjuk seperti pesawat telepon, pipa air minum, kabel dan satelit TV, dan sebagainya. 3. Barang-barang yang dikonsumsi secara individual dan penggunaannya tidak dapat dibagi-bagi, dan untuk memperolehnya tidak diperlukan biaya (common pool goods), misalnya kekayaan laut, udara, dan sebagainya. 4. Barang-barang yang dikonsumsi secara bersama-sama dan penggunaannya tidak dapat dibagi-bagi, dan untuk memperolehnya tidak diperlukan biaya (collective goods). Termasuk didalamnya adalah urusan pertahanan, patroli polisi, pemadam kebakaran, pemasyarakatan residivis, dan sebagainya. Dari klasifikasi jenis-jenis barang dan jasa pelayanan tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa jenis barang pertama dan kedua termasuk barang privat; sedangkan jenis barang ketiga dan keempat termasuk barang publik. Namun dalam prakteknya, sering terjadi variasi-variasi, dimana suatu barang tidak selalu merupakan bentuk murni dari salah satu dari keempat jenis barang tersebut. Variasi itu terjadi misalnya jika suatu barang memiliki gabungan sifat antara private goods dengan toll goods, antara private goods dengan common pool goods, antara toll goods dengan collective goods, serta antara common pool goods dengan collective goods. -75-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Penggunaan teknik analisis barang publik - barang privat ini hanya untuk memudahkan dalam melakukan penilaian terhadap suatu fungsi pemerintahan atau jenis urusan/layanan tertentu, serta menentukan kebijakan tentang model kelembagaan atau pola kerjasama yang terbaik untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan atau jenis urusan/layanan tersebut. Dengan teknik analisis ini, akan dapat diperoleh gambaran tentang banyak sedikitnya peranan atau keharusan campur tangan pemerintah terhadap penyelenggaraan fungsi pemerintahan atau jenis urusan/layanan tertentu. Semakin kecil intervensi pemerintah dibutuhkan dalam suatu jenis urusan/layanan tertentu, maka semakin besarlah peluang kerjasama atau kemitraan antara sektor publik dengan swasta. Tabel dibawah ini menggambarkan jenis dari setiap barang dan tingkat intervensi pemerintah. Tabel 5.1. Jenis Barang dan Tingkat Intervensi Pemerintah Kuadran / Tingkat Intervensi Jenis Definisi Contoh Pemerintah Barang 1 Barang yang dikonsumsi Peran pemerintah Makanan, Private secara individual sangat kecil, dan pakaian, rumah, Goods (excludable), penyelenggaraan ikan, air minum penggunaannya dapat sebagian besar urusan botolan, dsb. dibagi-bagi (divisible), dan diserahkan kepada untuk memperolehnya swasta melalui diperlukan biaya. mekanisme pasar 2 Barang yang dikonsumsi Peran pemerintah Telepon umum, Toll Goods secara bersama-sama (non- cukup besar, namun pipa air minum, excludable), penggunaannya jika kemampuan kabel dan dapat dibagi-bagi masyarakat sudah satelit TV, dsb. (divisible), dan untuk memadai, maka perlu memperolehnya diperlukan dilakukan transfer of biaya. power. 3 Barang yang dikonsumsi s.d.a Kekayaan laut, Common secara individual udara, subsidi, Pool Goods (excludable) dan dsb. penggunaannya tidak dapat dibagi-bagi (non-divisible), dan untuk memperolehnya tidak diperlukan biaya. 4 Barang yang dikonsumsi Peranan pemerintah Urusan Collective / secara bersama-sama (non- sangat dominan, dan pertahanan, Public excludable) dan penyelenggaraan patroli polisi, Goods penggunaannya tidak dapat urusan harus pemadam dibagi-bagi (non-divisible), dilakukan sendiri kebakaran, dan untuk memperolehnya oleh pemerintah. pemasyarakatan tidak diperlukan biaya. residivis, regulasi, dsb. -76-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Cara penerapan teknik analisis public goods - private goods diatas adalah dengan memberi bobot untuk setiap rincian urusan bidang tertentu (sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38 tahun 2004) berdasarkan 4 (empat) kuadran diatas. Urusan-urusan yang masuk dalam kategori private goods (membutuhkan intervensi publik yang rendah), diberi bobot terkecil, yakni 1. Sedangkan urusan yang masuk dalam kategori public goods (membutuhkan intervensi publik yang tinggi), diberi bobot terbesar, yakni 4. Selanjutnya, untuk bidang/sub-bidang urusan tertentu, skor tersebut dijumlahkan, kemudian dibuat rata-rata (total skor dibagi jumlah rincian urusan). Adapun rentang nilai / skor untuk total urusan dalam satu bidang atau sub-bidang tertentu dapat diinterpretasikan sebagai berikut : ž Rentang 1,0 - 1,99, artinya peranan pemerintah dalam penyelenggaraan urusan tersebut sangat kecil atau sebagian besar dapat diserahkan kepada pihak swasta. Oleh karena itu, bentuk dan struktur kelembagaan yang mewadahi urusan tersebut juga tidak perlu diakomodir sebagai perangkat daerah, tetapi lebih kepada lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah. ž Rentang 2,0 - 2,99, artinya peranan pemerintah dalam penyelenggaraan urusan tersebut dapat dikatakan seimbang dengan peran yang dijalankan oleh swasta. Pemerintah tetap dapat menjalankan fungsi implementasi / pelaksanaan teknis, namun dengan penekanan pada fungsi regulasi dan pembinaan. Dalam hal ini, kelembagaan yang dibentuk untuk mewadahi urusan tadi masuk dalam struktur formal hirarki organisasi pemerintah daerah. Namun, "eselonisasi" kelembagaan yang dibentuk tidak perlu terlalu tinggi, melainkan cukup didesain untuk level manajemen menengah (misalnya jenjang eselon III atau IV). ž Rentang 3,0 - 4,0 artinya peranan pemerintah dalam penyelenggaraan urusan tersebut sangat besar untuk menyelenggarakan langsung, baik dari aspek steering maupun rowing. Kelembagaan yang harus dibentukpun berada pada tataran strategis (misalnya jenjang eselon II-a berbentuk Dinas atau Badan). Analisis Kelembagaan Bidang Olahraga (dan Pemuda) Berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2005, pemerintah daerah perlu membentuk "sebuah dinas" yang menangani bidang -77-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 keolahragaan. Dan mengacu pada pasal 4, dinas tersebut merupakan bagian dari sistem keolahragaan nasional dengan tugas merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Terhadap ketentuan pasal 4 dan 14 tersebut diatas, dapat diberikan beberapa penafsiran sebagai berikut: ž 14 ayat (3) hanya menyebutkan perlunya dibentuk "sebuah dinas", Pasal namun tidak secara eksplisit mengamanatkan pembentukan "Dinas Olahraga". Dengan kata lain, urusan olahraga dapat dititipkan atau dilekatkan pada dinas lain yang memiliki rumpun urusan sejenis. ž "Dinas" yang menangani urusan olahraga tersebut sebaiknya lebih banyak memegang fungsi pengaturan, koordinasi, perencanaan, dan pengawasan kebijakan di bidang pengembangan sistem keolahragaan. Fungsi-fungsi yang berhubungan dengan penyelenggaraan event olahraga, promosi kegiatan dan sponsorship, pembentukan klub olahraga, pembangunan sarana prasarana olahraga, atau event organizer, sebaiknya lebih diselenggarakan dalam konteks pemberdayaan stakeholder di bidang olahraga seperti klub, organisasi olahraga, perusahaan sponsor, atau masyarakat umum. Selanjutnya dilihat dari ruang lingkupnya, keolahragaan terbagi menjadi 3 (tiga) lingkup kegiatan yaitu: 1) olahraga pendidikan, 2) olahraga rekreasi, dan 3) olahraga prestasi (pasal 17). Ketiga lingkup keolahragaan tadi nampaknya tidak dapat dijalankan oleh 1 (satu) dinas tertentu. Olahraga pendidikan lebih tepat menjadi kompetensi Dinas Pendidikan, karena diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan, yang dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler. Sedangkan olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga. Artinya, tidak dibutuhkan lembaga khusus untuk menangani urusan olahraga rekreasi. Berdasarkan pemahaman diatas, maka ada beberapa alternatif / skenario yang dapat dipertimbangkan tentang penataan kelembagaan bidang olahraga, yakni : -78-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 1. Urusan olahraga pendidikan diserahkan kepada dan/atau dijalankan oleh Dinas Pendidikan, urusan olahraga rekreasi diserahkan kepada dan/atau dijalankan oleh masyarakat, sedangkan untuk urusan olahraga prestasi akan dibentuk lembaga khusus yang menangani. Dan karena hanya membidangi urusan yang relatif sempit (olahraga prestasi saja), maka kelembagaan yang menangani tersebut cukup berbentuk Kantor. Dalam implementasi urusan olahraga prestasi, Kantor Olahraga ini memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan, mengawasi, mengendalikan, memajukan dan mengembangkan olahraga prestasi sesuai pasal 20 UU No.3/2005, serta melaksanakan urusan olahraga menurut PP No. 38/2007. Dan mengingat level instansi ini relatif rendah (yakni setingkat Eselon III), maka tidak dibebani dengan urusan kepemudaan, meskipun urusan kepemudaan ini serumpun dengan urusan olahraga. Sebagai gantinya, urusan kepemudaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan atau digabung dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam hal ini, Kantor Olahraga perlu berkoordinasi dengan kedua instansi tersebut. 2. Urusan olahraga dilaksanakan oleh Dinas Olahraga, namun urusan yang diemban tidak hanya mencakup olahraga prestasi, namun ditambah juga urusan kepemudaan. Sedangkan urusan olahraga pendidikan tetap dijalankan oleh Dinas Pendidikan, dan olahraga rekreasi tetap menjadi hak konvensional warga negara. Kewenangan dan fungsi / uraian tugas Dinas Olahraga ini sama dengan Kantor Olahraga pada alternatif 1, ditambah dengan bidang kepemudaan. Secara skematis, perbandingan kedua alternatif kelembagaan yang menangani urusan olahraga dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. -79-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Tabel 5.2. Perbandingan Alternatif Kelembagaan Urusan Olahraga No Kriteria Alternatif 1 Alternatif 2 1 Bentuk Kantor Dinas Kelembagaan 2 Nomenklatur Kantor Olahraga Dinas Olahraga dan Pemuda 3 Urusan yang Olahraga prestasi ? Olahraga prestasi. dijalankan ? Kepemudaan. 4 Kewenangan ? Menyelenggarakan, ? Menyelenggarakan, mengawasi, mengendalikan, mengawasi, memajukan dan mengendalikan, memajukan mengembangkan olahraga dan mengembangkan prestasi sesuai pasal 20 UU olahraga prestasi sesuai No.3/2005. pasal 20 UU No.3/2005. ? Melaksanakan urusan ? Melaksanakan urusan olahraga menurut PP No. olahraga dan kepemudaan 38/2007. menurut PP No. 38/2007. 5 Fungsi / uraian ? Memberi arahan, bimbingan, ? seperti Alternatif 1, Sama tugas (beban fasilitasi, dan pengawasan ditambah dengan urusan kerja) penyelenggaraan kepemudaan. keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang - undangan. ? Memberi pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara. ? Melaksanakan koordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah dengan berbagai pihak terkait. ? Perumusan kebijakan atau pedoman tentang kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga. ? Perumusan kebijakan di bidang industri olahraga yakni kegiatan bisnis dalam -80-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 bentuk produk barang dan/atau jasa olahraga. ? Perencanaan pembangunan dan/atau penyediaan sarana/prasarana olahraga. ? Pembinaan dan pengembangan keolahragaan, termasuk bagi para pelaku dan perkumpulan olahraga. ? Penerapan akreditasi dan sertifikasi olahraga di tingkat daerah. ? Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. ? Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga keolahragaan. ? Mengembangkan sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga. Menyusun sistem informasi ? keolahragaan. ? Melakukan uji coba kemampuan prestasi olah ragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan 6 Keterkaitan ? Urusan olahraga pendidikan ? Urusan olahraga pendidikan dengan SKPD dilaksanakan oleh Dinas dilaksanakan oleh Dinas / organisasi Pendidikan. Pendidikan. serumpun ? Urusan kepemudaan ? Koordinasi dengan KONI. dilaksanakan oleh Dinas ? diperlukan, pembin aan Jika Pendidikan atau digabung olahraga diintegrasikan, dengan Badan Pemberdayaan sehingga lembaga KONI Masyarakat. Daerah lebur dengan Dinas. ? Koordinasi dengan KONI. ? Khusus menyangkut urusan -81-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 kepemudaan dikeluarkan dari tupoksi Dinas Pendidikan atau Badan Pemberdayaan Masyarakat. ? Koordinasi dengan organisasi kepemudaan. 7 Kelebihan ? dilihat dari Efisien ? Memiliki kewenangan yang (strength) penggunaan sumber daya relatif luas untuk menyusun (personil, keuangan, sarpras) dan menerapkan kebijakan, ? dengan jenis Sesuai sekaligus kelembagaan sebagai mengkoordinasikan dengan technostructure, Kantor lebih instansi / pihak terkait di berperan untuk melakukan bidang ke-OR-an. pengkajian, perumusan ? kelembagaan sesuai Jenis kebijakan, advokasi, fasilitasi, dengan amanat UU No. penyusunan pedoman dan 3/2005 rekomendasi kebijakan, dsb. ? mudah Lebih ? membuka peluang Lebih mensinergikan pengaturan untuk terjadinya kemitraan kebijakan di bidang OR dan dengan stakeholder bidang pemuda. OR. 8 Kekurangan ? Kewenangan yang relatif ? d apat terjebak dalam Dinas (weakness) terbatas karena jenjang eselon penyelenggaraan fungsi - yang relatif rendah. fungsi operasi, bukan fungsi ? Kemampuan pengaturan, pembinaan dan mengkoordinasikan berbagai pengembangan. instansi / stakeholder bidang ? Mengingat jenjang OR kurang kuat karena kelembagaan yang relatif jenjang eselon yang rendah. besar (Eselon II), maka ? kelembagaan tidak Jenis berimplikasi pada sesuai dengan ketentuan UU kebutuhan sumber daya No. 3/2005. (personil, keuangan, ? Koneksitas urusan OR dan sarpras) yang besar pula. pemuda sedikit terhambat ? tidak diimbangi dengan Jika karena dilaksanakan oleh banyaknya event olahraga lembaga yang berbeda. level nasional dan internasional, maka keberadaan Dinas akan -82-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Selain analisis yang didasarkan pada materi hukum (substansi peraturan perundang-undangan) yang mengatur tentang keolahragaan, penataan kelembagaan bidang urusan olahraga juga dapat didasarkan pada kondisi obyektif di daerah. Beberapa variabel di daerah perlu dikaji secara matang sebelum menetapkan pembentukan lembaga khusus yang menangani urusan olahraga. Variabel-variabel tersebut antara lain adalah: 1. Visi dan Misi Daerah. Apakah olahraga sudah menjadi bagian integral dalam pencapaian visi dan misi daerah. Jika daerah memiliki visi menjadi provinsi olahraga, atau membangun kualitas SDM melalui olahraga, maka urusan olahraga ini dapat dijalankan oleh suatu lembaga khusus. Namun jika perhatian dan minat pemerintah daerah masih minim, ditambah oleh alokasi anggaran pembinaan olahraga yang juga minim, maka urusan ini lebih baik dijalankan oleh SKPD yang telah ada. Kalaupun tetap akan dibentuk, maka disarankan agar dipilih jenjang organisasi yang kecil, yakni Kantor. 2. Frekuensi dan Level Penyelenggaraan Event Olahraga. Semakin sering penyelenggaraan olahraga dilakukan di suatu daerah, dan semakin tinggi level event tersebut, maka semakin dibutuhkan adanya lembaga khusus untuk menanganinya. Namun jika event tersebut tidak dapat dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan, maka lebih baik urusan olahraga dijalankan oleh masyarakat (klub / organisasi olahraga dan KONI). 3. Beban Kerja. Beban kerja dalam bidang keolahragaan dapat diukur dari banyaknya cabang olahraga yang dibina dan menjadi andalan daerah, banyaknya klub atau organisasi OR, banyaknya atlet dan official olahraga, banyaknya sarana dan prasarana yang harus dipelihara dan dikembangkan, banyaknya pergelaran pertandingan atau exhibisi olahraga, dan sebagainya. Semakin tinggi beban kerja, maka semakin tinggi pula jenjang lembaga yang dibutuhkan untuk menangani urusan tersebut. Berdasarkan pertimbangan materi hukum (peraturan perundang- undangan) serta kondisi obyektif daerah diatas, maka untuk konteks Provinsi Kalimantan Timur, kajian ini merekomendasikan bahwa urusan keolahragaan dapat diwadahi dalam sebuah lembaga berbentuk Kantor. Dalam kurun waktu -83-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 tertentu (5-10 tahun ke depan), seiring dengan perkembangan kebutuhan daerah di bidang ini, maka format kelembagaan dapat dikembangkan menjadi Dinas. Analisis Kelembagaan Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kebutuhan restrukturisasi organisasi Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ditandai dengan adanya wacana untuk membentuk Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) sesuai dengan amanat UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara. Namun wacana pembentukan BPKD ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur karena dengan ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diikuti dengan terbitnya PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, hal ini menimbulkan multipersepsi terhadap implementasi regulasi tersebut diatas. Pro dan kontra terhadap wacana pembentukan BPKD ini tentu saja didasari dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kalimantan Timur. Sebelum kebijakan pembentukan BPKD ini dilakukan, analisis yang mendalam perlu dilakukan agar tidak terjadi salah langkah yang dapat menimbulkan hal-hal yang kontraproduktif yang akhirnya dapat menimbulkan masalah baru terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah di Kalimantan Timur di masa yang akan datang, khususnya pada Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Analisis terhadap Regulasi Pembentukan BPKD Mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah diatur dalam pasal 156 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut : (1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa -84-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggung-jawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. (3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang. Mencermati pasal 156 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 32/2004 dan mengkaitkannya dengan wacana pembentukan BPKD, maka ada beberapa hal yang sangat prinsipil untuk menjadi pertimbangan sebagaimana dijelaskan berikut ini. Dengan pembentukan BPKD maka akan terjadi pemusatan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah disatu tangan (institusi/pejabat pengelola keuangan daerah), sehingga tidak tercipta kondisi "checks & balances" antara pejabat yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang sebagaimana ketentuan ayat (3) pasal 156 UU No. 32/2004 diatas. Prinsip pengelolaan keuangan daerah yang saat ini berlaku berpegang pada prinsip adanya pemisahan antara pemegang kewenangan otorisator, ordonator, dan komtable/pengurusan kebendaharaan. m Otorisator adalah kewenangan yang diterima oleh pejabat untuk Kewenangan mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan adanya pengeluaran dan penerimaan daerah. m Ordonator adalah kewenangan yang diterima oleh pejabat untuk Kewenangan melakukan tagihan, pembebanan pada mata anggaran, serta memerintahkan pembayaran dan atau penagihan sebagai akibat adanya tindakan otorisator. m Komtable adalah kewenangan yang diterima oleh pejabat untuk Kewenangan melakukan tugas khusus dibidang kebendaharaan yaitu menerima, menyimpan, membayar, dan menyetorkan uang daerah. Disisi lain, kelembagaan pengelolaan Keuangan Daerah tidak bisa disamakan dengan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara yang berada disatu tangan yaitu Menteri Keuangan, karena: m Secara struktural Sekretaris Daerah yang membawahi para kepala satuan kerja perangkat daerah tidak sama dengan Sekretaris Negara yang tidak membawahi departemen. -85-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 m Pejabat pengelola Keuangan Daerah pada dasarnya para pejabat yang secara struktural dibawah Sekretaris Daerah sesuai dengan UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai ilustrasi, dalam suatu organisasi bisnis selalu menerapkan prinsip dalam sistem pengelolaan keuangan yang memisahkan antara bagian yang membuat laporan akuntansi dengan bagian yang memegang uang (kasir), bagian pembelian, dan bagian penjualan agar tercipta sistem kontrol (checks & balances) yang secara otomatis dapat mengidentifikasi bila terjadi penyalahgunaan keuangan. Apabila semua fungsi ini dilakukan dalam satu tangan (badan/pejabat) maka pengalaman telah banyak membuktikan bahwa selalu terjadi penyalahgunaan keuangan tanpa dapat teridentifikasi lebih awal, karena tidak adanya sistem yang secara otomatis melakukan kontrol atau cross- check antara masing-masing fungsi/bagian. Bila hal ini terjadi, maka tujuan semula untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan penggabungan Dinas Pendapatan dengan Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan menjadi BPKD, menjadi kontraproduktif atau dengan kata lain akan memperbesar kemungkinan terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah. Lebih spesifik bila mengacu pada PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, penyusunan organisasi perangkat daerah diatur berdasarkan kepada perumpunan urusan pemerintahan sesuai dengan pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut: (1) Penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. (2) Penanganan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. (3) Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah. (4) Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas terdiri dari: a. bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; b. bidang kesehatan; c. bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; d. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; -86-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 e. bidang kependudukan dan catatan sipil; f. bidang kebudayaan dan pariwisata; g. bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang; h. bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, industri dan perdagangan; i. bidang pelayanan pertanahan; j. bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan; k. bidang pertambangan dan energi ; dan l. bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. (5) Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari : a. bidang perencanaan pembangunan dan statistik; b. bidang penelitian dan pengembangan; c. bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; d. bidang lingkungan hidup; e. bidang ketahanan pangan; f. bidang penanaman modal; g. bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi; h. bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; i. bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; j. bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; k. bidang pengawasan; dan l. bidang pelayanan kesehatan. Mencermati bunyi pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (5) PP No. 41 Tahun 2007 tersebut diatas dan dikaitkan dengan wacana pembentukan BPKD, maka dapat ditafsirkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Pembentukan BPKD telah sesuai dengan ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3). 2. Pembentukan BPKD ini tidak sesuai dengan ketentuan ayat (4) karena organisasi Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset seharusnya berbentuk dinas dan bukan badan (Lembaga Teknis Daerah). -87-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 3. Pembentukan BPKD juga tidak sesuai dengan ketentuan ayat (5), karena perumpunan badan (Lembaga Teknis Daerah) tidak menyebutkan adanya Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. Sehingga ditinjau dari aspek hukum, penamaan badan pada BPKD menyalahi ketentuan yang disebutkan pada ayat (4) dan ayat (5) pasal 22 PP No. 41/2007. Selain itu bila mengacu pada PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, perumpunan urusan pemerintahan tercantum pada lampiran juknis pada butir 4. Perumpunan bidang pemerintahan berbunyi sebagai berikut : a. Perumpunan bidang pemerintahan pada prinsipnya adalah penggabungan beberapa urusan pemerintahan yang ditangani atau diwadahi pada satu lembaga dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas serta adanya kesamaan dalam penanganan atau pelaksanaan. b. Perumpunan bidang pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk dinas tidak dapat menjadi lembaga teknis dan sebaliknya, lembaga teknis daerah tidak dapat menjadi dinas daerah. c. Pengembangan dari perumpunan urusan pemerintahan dapat dilakukan dengan pertimbangan prinsip-prinsip organisasi, kebutuhan, ketersediaan potensi dan kemampuan daerah masing-masing. d. Khusus bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset, dapat dikembangkan sesuai prinsip-prinsip organisasi (fungsi lini dan fungsi staf) yaitu fungsi pendapatan menjadi dinas pendapatan dan fungsi pengelola keuangan dan Asset menjadi Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan. Bila dikaitkan dengan pembentukan BPKD, perumpunan bidang pemerintahan sebagaimana tercantum pada butir 4 lampiran juknis PERMENDAGRI No. 57/2007, dapat dijelaskan beberapa hal antara lain: 1. Pembentukan BPKD akan menyalahi ketentuan Butir B angka 4 (b) Lampiran Permendagri No. 57/2007, karena penggabungan Dinas Pendapatan dengan Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan menjadi BPKD sebagai lembaga teknis daerah (LTD) tidak diperkenankan. -88-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 2. Pembentukan BPKD menjadi bertentangan dengan ketentuan Butir B angka 4 (d) Lampiran Permendagri No. 57/2007, karena bentuk organisasi bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset yang ada sekarang ini telah sesuai dengan ketentuan ayat (d) diatas, sehingga tidak perlu dilakukan penggabungan terhadap Dinas Pendapatan, Biro Keuangan, dan Biro Perlengkapan menjadi BPKD. Dari ketiga regulasi tersebut diatas, banyak hal yang perlu menjadi pertimbangan secara mendalam sebelum melakukan penggabungan Dinas Pendapatan, Biro Keuangan, dan Biro perlengkapan menjadi BPKD. Analisis Kebutuhan Pembentukan BPKD Propinsi Kaltim Sebagai landasan pendekatan teoritis terhadap kebutuhan pembentukan BPKD propinsi Kalimantan Timur, kerangka 7S (7-S Framework) oleh McKinsey sebagaimana dikemukakan diatas dapat digunakan untuk menjelaskan apakah perlu dibentuk BPKD atau lebih baik bila tidak melakukan penggabungan Dinas Pendapatan, Biro Keuangan, dan Biro Perlengkapan. Menurut konsep 7S-McKinsey framework, bila strategi atau kebijakan ekspansi/pengembangan (expansion) yang dipilih, maka giliran berikutnya adalah membutuhkan struktur organisasi yang lebih besar. Dalam konteks ini artinya bahwa untuk bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset, seharusnya bukan melakukan penggabungan Dinas Pendapatan, Biro Keuangan, dan Biro perlengkapan menjadi BPKD, paling tidak mempertahankan adanya pemisahan antara dinas dan kedua biro diatas. Apalagi bila memperhatikan kondisi tugas pokok masing-masing Dispenda, Biro Keuangan, dan Biro Perlengkapan/Umum yang ada saat ini, masing-masing mempunyai beban / volume urusan yang padat dan berat, dan akan menjadi lebih padat/berat bilamana ketiga lembaga ini digabung menjadi satu. Penggabungan Dinas Pendapatan, Biro Keuangan, dan Biro perlengkapan menjadi BPKD bisa menjadi kontraproduktif atau akan membuat masalah besar dikemudian hari. Padahal bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset adalah bidang yang sangat krusial dan menjadi penentu keberhasilan pemerintah daerah di era otonomi sekarang ini. -89-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Hasil Kunjungan ke BPKD D.I. Yogyakarta Dalam rangka memperoleh informasi tentang kondisi nyata bagaimana pengelolaan sebuah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) paska penggabungan Dinas Pendapatan, Biro Keuangan, dan Biro perlengkapan menjadi BPKD, penulis mendapat kesempatan berkunjung ke BPKD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebenarnya hal ini akan lebih baik lagi bila dibandingkan (benchmarking) dengan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo yang juga telah melakukan penggabungan Dinas Pendapatan, Biro Keuangan, dan Biro perlengkapan menjadi BPKD. Informasi tentang kondisi nyata pengelolaan BPKD D.I. Yogyakarta dilaksanakan dengan melakukan wawancara dan diskusi dengan sekretaris dan 3 orang staf senior BPKD D.I. Yogyakarta. 3 orang staf berpengalaman ini terdiri dari 1 orang yang berasal dari Dinas Pendapatan Daerah, 1 orang berasal dari Biro Keuangan, dan 1 orang yang berasal dari Biro Perlengkapan sebelum dinas dan kedua biro tersebut diatas dimerger menjadi BPKD. Hasil wawancara dan diskusi dengan sekretaris dan staf BPKD D.I. Yogyakarta secara garis besar antara lain sebagai berikut: 1. Historis terbentuknya BPKD D.I. Yogyakarta didasari oleh hal-hal sebagai berikut : a. Terbitnya regulasi Pemerintah Pusat yang memberi inspirasi penggabungan Dinas Pendapatan, Biro Keuangan, dan Biro Perlengkapan menjadi BPKD. b. Adanya pemikiran untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah, mengingat Dinas Pendapatan, Biro Keuangan, dan Biro Perlengkapan merupakan rumpun yang dapat digabung menjadi satu badan. c. Menganggap bahwa dinas pendapatan daerah bukan dinas teknis, tetapi sebagai pengepul atau koordinator dalam pengelolaan pendapatan daerah, sehingga perumpunan bidang keuangan mestinya tidak dalam bentuk dinas sebagaimana yang diamanatkan oleh PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, tetapi lebih tepat dalam bentuk badan atau lembaga teknis daerah. d. Adanya masalah laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah selalu tidak sama dengan laporan keuangan yang dibuat oleh Biro -90-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Keuangan sehingga harus selalu dilakukan rekonsiliasi untuk mengidentifikasi perbedaannya. 2. Setelah penggabungan Dinas Pendapatan, Biro Keuangan, dan Biro Perlengkapan menjadi BPKD, manfaat yang dirasakan antara lain : a. Efisiensi personil, anggaran, dan sarana prasarana. b. Hanya perlu membuat satu laporan keuangan saja, karena pengelolaan keuangan dibawah satu komando (unity of command) oleh Kepala BPKD. c. Sebelum menjadi BPKD, staf dinas pendapatan daerah dianggap (diintimidasi) lebih tinggi kesejahteraannya. Setelah menjadi BPKD, tingkat kesejahteraannya disamakan dengan staf pada dinas-dinas lainnya sehingga tidak ada lagi intimidasi dari instansi lainnya. d. Relokasi pejabat menggunakan fit and proper test untuk menempatkan pejabat sesuai dengan bidang urusan yang ditangani, dalam proses merger. 3. Setelah merger menjadi BPKD, beberapa kelemahan yang dirasakan antara lain : a. Terlalu lebarnya rentang kendali (span of control), sehingga Kepala BPKD hanya mampu berfikir secara makro, pengawasan tidak efektif, dan bidang pengelolaan asset menjadi terabaikan. b. Diakui bahwa sebelum merger, masing-masing kepala dinas dan kepala biro lebih fokus dalam penanganan permasalahan di masing-masing dinas dan biro sehingga kinerja lebih baik daripada setelah dimerger menjadi BPKD. c. Karena hanya membuat satu laporan keuangan, mekanisme rekonsiliasi seperti pada saat sebelum merger tidak dilakukan lagi. Baru disadari bahwa ternyata dengan adanya masalah laporan keuangan yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah selalu tidak sama dengan laporan keuangan yang dibuat oleh Biro Keuangan merupakan mekanisme "checks and balances" yang memerlukan rekonsiliasi, dan hal ini dirasakan lebih baik karena pengawasan lebih efektif. d. Dampak penggabungan Dinas Pendapatan, Biro Keuangan, dan Biro perlengkapan menjadi BPKD menimbulkan kasus non-job bagi 600 orang pegawai. Secara psikologi berpengaruh terhadap semangat kerja pegawai, khususnya terhadap pegawai yang mempunyai kemampuan/potensi yang baik, tetapi tidak mendapat jabatan karena adanya kebijakan downsizing. -91-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 4. Adanya keinginan dari DPRD D.I. Yogyakarta untuk memisahkan kembali BPKD yang ada sekarang menjadi Dinas Pendapatan, Biro Keuangan, dan Biro Perlengkapan seperti semula. Dari keinginan pihak legislatif D.I. Yogyakarta untuk memisahkan kembali BPKD, kami menafsirkan bahwa ada masalah yang mendasar yang mengganggu setelah merger menjadi BPKD. Dari analisis terhadap regulasi dan kebutuhan pembentukan BPKD Provinsi Kaltim serta hasil kunjungan ke BPKD D.I. Yogyakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dengan dasar konsep McKinsey 7-S Framework, wacana penggabungan Dinas Pendapatan Daerah, Biro Keuangan, dan Biro Perlengkapan menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) di Kaltim merupakan pemikiran yang kontraproduktif. Karena dengan kewenangan pemerintah daerah yang lebih besar dalam era otonomi, yang berdampak terhadap tuntutan pekerjaan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset yang semakin kompleks, tidak semestinya struktur organisasi dirampingkan dan kemudian menimbulkan masalah besar dan prinsipil dikemudian hari. 2. Kebaikan penggabungan Dinas Pendapatan Daerah, Biro Keuangan, dan Biro Perlengkapan menjadi BPKD antara lain : a. Efisiensi personil, anggaran, dan sarana prasarana. b. Pengelolaan keuangan dibawah satu komando (unity of command) oleh Kepala BPKD. c. Pelaporan lebih sederhana karena hanya perlu membuat satu laporan keuangan saja. 3. Keburukan penggabungan Dinas Pendapatan Daerah, Biro Keuangan, dan Biro Perlengkapan menjadi BPKD antara lain : a. Terjadinya pemusatan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah disatu tangan (institusi/pejabat pengelola keuangan daerah), sehingga tidak tercipta kondisi "check & balance" antara pejabat yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang sebagaimana ketentuan ayat (3) pasal 156 UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dampaknya adalah tidak efektif/lemahnya pengawasan karena tidak ada sistem kontrol (cross-check) yang secara otomatis mengidentifikasi lebih -92-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 awal terhadap penyalahgunaan keuangan daerah, sehingga melemahkan upaya efisiensi dan efektifitas yang menjadi tujuan semula. b. Terlalu lebarnya rentang kendali (span of control) sehingga penanganan masing-masing urusan Bidang Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah menjadi tidak fokus dalam kondisi kewenangan yang lebih besar di era otonomi sekarang ini. c. Penggabungan Dinas Pendapatan, Biro Keuangan, dan Biro perlengkapan menjadi BPKD akan menimbulkan kasus non-job yang dapat menurunkan motivasi kerja pegawai. 4. Penggabungan Dinas Pendapatan, Biro Keuangan, dan Biro perlengkapan menjadi BPKD masih dalam taraf uji coba (trial and error) dan belum menjamin terhadap pengelolaan keuangan daerah kearah yang lebih baik. Dari kesimpulan tersebut diatas, rekomendasi yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut: 1. Penggabungan Dinas Pendapatan, Biro Keuangan, dan Biro perlengkapan menjadi BPKD sebaiknya perlu dipertimbangkan kembali karena bertentangan dengan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang, sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 156 ayat (3). 2. Meskipun demikian, keputusan perlu tidaknya pembentukan lembaga BPKD hendaknya dilakukan melalui kajian secara khusus yang mendalam. Salah satu yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan studi banding ke provinsi yang lain yang telah melakukan pembentukan BPKD untuk melengkapi informasi tentang keberhasilan atau kegagalan setelah pembentukan BPKD dalam rangka memastikan apakah penggabungan Dinas Pendapatan, Biro Keuangan, dan Biro Perlengkapan menjadi BPKD layak dilakukan atau tidak. Analisis Kelembagaan Bidang Komunikasi dan Informasi Adanya arus globalisasi dengan berbagai dampaknya turut mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat dan organisasi, terutama pada perkembangan tekonologi komunikasi dan teknologi informasi. -93-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Perkembangan Teknologi semakin hari semakin cepat berubah. Berubahnya suatu inovasi seiring dengan perubahan waktu, bukan lagi hitungan tahun, bulan, minggu, hari, jam, bahkan menit. Perubahan tersebut juga akan berdampak pada perkembangan dalam kehidupan sehari bagi setiap orang bahkan juga akan berpengaruh terhadap organisasi. Ledakan informasi yang begitu dahsyat melalui berbagai media dituntut bagi suatu organisasi bagaimana menyikapinya dengan mengintensifkan manajemen, baik bagaimana mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan informasi secara lebih arif kepada masyarakat. Salah satu pendekatan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat adalah bagaimana pelayan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan indikasi pelayanan yang murah cepat dan hasilnya baik. Untuk memberikan pelayanan yang cepat sangat dibutuhkan penggunaan IT yang tepat dan tersebar luas. Bagi suatu organisasi yang ingin dikenal baik kalangan lokal maupun dunia internasional sangat tergantung, bagaimana organisasi tersebut sudah memfaatkan IT bagi kemajuan organisasi, karena jika suatu organisasi tidak mengikuti perkembangan kemajuan teknologi akan kalah bersaing dengan organisasi lainnya (Raymond Mc Leod, Management Information System). Kondisi saat tampak bahwa kelembagaan Komunikasi dan Informasi masih belum terfokus dalam suatu tempat sehingga masing-masing organisasi (SKPD) ingin mengambil dan melaksanakan program padahal tupoksi yang belum pas untuk menangani hal tersebut. Hal demikian akan sulit untuk mengkoordinasikan. Ada beberapa permasalahan selama ini yang dialami di daerah antara lain : £ Berdasarkan evaluasi pasca reformasi, berbagai kebijakan pemerintah pusat tidak sampai ke masyarakat dikarenakan ada mata rantai yang terputus dibidang desiminasi informasi dikarenakan ketiadaan lembaga Diskominfo di daerah. £ Untuk proses perijinan penyiaran, ada Forum bersama KPID dan Diskominfo, tapi karena Kalimantan Timur belum memiliki Dinas untuk menangani hal tersebut maka, pelayanan menjadi lambat dan harus diproses di Jakarta. -94-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 £ kegiatan Diskominfo selama ini masih tersebar diberbagai tempat Rumpun (Bidang Information Technology ditangan di BPID, Bidang Postel ditangani di Dinas Perhubungan, Biro Humas sendiri). £ Indonesia tinggal 3 provinsi yang belum memiliki/membentuk Diseluruh Diskominfo, termasuk Kalimantan Timur. £ Dalam waktu dekat akan lahir UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) yang tentu saja konsekuensinya sangat berat, jika persoalan kominfo tidak ditangani secara khusus. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa urusan komunikasi dan informasi merupakan salah satu urusan yang sangat penting, sehingga perlu diwadahi dalam kelembagaan tertentu. Dalam hal ini bentuk kelembagaan yang disarankan adalah Kantor Kominfo. Kantor ini hanya menangani urusan yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi kebijakan. Sedangkan urusan kehumasan tetap diselenggarakan oleh Biro Humas, dan urusan Postel tetap menjadi urusan Dinas Perhubungan. Dengan dibentuknya Kantor Kominfo, maka urusan komunikasi dan informasi tetap dapat berjalan/berfungsi optimal, namun kelembagaan yang dibentuk tidak terlalu membutuhkan sumber daya yang besar. Analisis Kelembagaan Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kerawanan pangan (food insecurity) diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktivitas dengan baik, baik secara sementara maupun jangka panjang. Kondisi demikian dapat saja sedang terjadi atau berpotensi untuk terjadi. Kerawanan pangan individu bisa terjadi sejak janin yang mengalami kurang gizi, hal ini dapat berupa juga bayi yang lahir dengan berat badan yang kurang, anak dan orang dewasa yang mengalami kurang gizi. Kerawanan pangan mendorong banyak penderitaan pada manusia. Ini belum lagi ditambah dengan kehilangan produktivitas dan kesalahan meletakkan sumberdaya langka karena kinerja yang semakin rendah, menurunnya kemampuan kognitif dan kinerja belajar, serta juga tidak efisien dan efektifnya dalam menabung. Secara teori ada dua kerawanan pangan, yaitu kronis dan transient. Keduanya dapat dikenali, tetapi keduanya saling terkait. Kerawanan pangan kronis, yaitu kondisi dimana tidak tersedianya pangan berlangsung lama yang -95-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 disebabkan karena rumah tangga terus menerus tidak mendapatkan pangan yang dibutuhkan, baik lewat pembelian pasar maupun dari produksi. Kerawanan pangan kronis demikian pada dasarnya sebagai akar dari kemelaratan. Kerawanan pangan transient (sementara), merupakan kondisi dimana terjadi penurunan akses rumah tangga untuk kebutuhan pangan, disebabkan karena adanya ketidakstabilan harga pangan, produksi atau pendapatan (World Bank, 1986). Apabila kerawanan pangan transient tersebut memburuk akan terjadi kelaparan (famine). Kerawanan pangan diindikasikan oleh 10 indikator yang dikelompokkan dalam tiga (3) aspek/dimensi ketahanan pangan, yaitu dimensi ketersediaan pangan (food availability), akses terhadap pangan (food access), dan penyerapan pangan (food consumption, health and nutrition). Penanganan kerawanan pangan kronis dan transien yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat belum dapat dilaksanaan secara optimal, yang disebabkan karena: (1) belum optimalnya pemahaman yang sama tentang kerawanan pangan; (2) belum memadainya sumberdaya dalam penanganan kerawanan pangan; dan (3) belum berjalannya sistem koordinasi dan sikronisasi penanganan rawan pangan. Pangan sebagai kebutuhan pokok memiliki keterkaitan langsung dan tidak langsung yang sangat luas, termasuk dengan kondisi kesehatan, kecerdasan dan produktivitas sumberdaya manusia, bahkan juga ketentraman, ketertiban dan keamanan. Melihat begitu pentingnya masalah kerawanan pangan, maka diperlukan perhatian khusus dalam menangani hal tersebut, yaitu melalui kebijakan, pemantauan, analisis, dan evaluasi faktor-faktor penyebabnya dan dilanjutkan dengan perumusan strategi dan penyusunan program kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah. Adanya suatu lembaga perangkat daerah yang menangani ketahanan pangan menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendasar. Terlebih dalam PP No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota pasal 7 ayat (1) dan (2) bahwa ketahanan pangan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Di sisi lain, salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian adalah persoalan SDM pertanian khususnya penyuluh petanian yang tidak dapat dipisahkan dengan persoalan ketahanan pangan. Rendahnya -96-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 kompetensi yang dimiliki penyuluhan pertanian, menyebabkan pelayanan dan produktivitas SDM pertanian masih jauh dari standar optimal. Keberhasilan Indonesia dalam berswasembada beras tahun 1984 lalu adalah kerja keras petani dan semua pihak, termasuk penyuluh pertanian yang kala itu di bawah lembaga SATPEL BIMAS dan memiliki kewenangan otonom dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Harus diakui, bahwa penyuluh pertanian menjadi faktor kunci keberhasilan swasembada beras 1984, karena perannya sebagai ujung tombak dalam pemberdayaan petani. Ke depan, program revitalisasi pertanian yang di dalamnya termasuk revitalisasi penyuluhan pertanian perlu mendapatkan perhatian serius. Kelembagaan penyuluhan pertanian merupakan faktor determinan yang sangat berpengaruh terhadap pelayanan pembangunan pertanian. Kelembagaan penyuluhan pertanian diperlukan untuk mewadahi proses penyelenggaraan pertanian. Sistem penyuluhan yang dulunya hanya terdiri dari sub-sistem petani, penyuluh dan kelembagaan struktural menjadi subsistem petani, penyuluh, pelaku agribisnis lainnya, lembaga penelitian, pendidikan dan lembaga pelatihan. Pengembangan pertanian menuntut informasi, baik yang berkaitan dengan teknis budidaya, teknologi pasca panen, pengolahan hasil dan informasi pasar. Lemahnya transformasi teknologi, disebabkan karena profesionalisme penyuluh pertanian. Masih rendahnya profesionalisme penyuluh pertanian, disebabkan kurangnya pertemuan antar penyuluh, sarana pendukung, alat peraga, biaya operasional dan insentif bagi penyuluh, serta status dan kedudukan kelembagaan penyuluhan pertanian yang tidak jelas. Kelembagaan penyuluhan pertanian kini sudah semakin jelas, dengan lahirnya UU No. 19 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Terobosan terpenting dalam UU No. 16 tahun 2006 adalah ketetentuan tentang kelembagaan yang terdapat dalam pasal 8, yang mengamanatkan bahwa setiap departemen dan kementrian yang bertanggung jawab di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan, perlu dibentuk badan yang menangani penyuluhan. Di tingkat provinsi, setiap gubernur perlu mengatur dan membentuk Badan Koordinasi Penyuluhan. Untuk menunjang kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan tersebut dibentuk sekretariat, yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon IIa yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan -97-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 gubernur. Walikota/Bupati membentuk badan Pelaksana Penyuluhan setingkat eselon II dan Balai Penyuluhan di setiap kecamatan. Kelembagaan penyuluhan di dalam UU No. 16 Tahun 2006, terdiri dari kelembagaan penyuluhan pemerintah, swasta dan swadaya. Persoalannya sekarang adalah bagaimana pemerintah provinsi mewujudkan amanah UUD 1945 dan UU No. 16 tahun 2006 untuk membentuk kelembagaan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian tersebut? Berdasarkan atas landasan teori, peraturan perundangan, fakta dan kebutuhan daerah, maka diajukan beberapa alternatif tentang penataan kelembagaan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, sebagai berikut: 1. Ketahanan pangan, sesuai PP No. 38 Tahun 2007 pasal 7 ayat (1) dan (2) merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Disisi lain, penyuluhan pertanian sesuai UU No. 16 tahun 2006 mengamanahkan perlunya dibentuk Sekretariat setingkat eselon II-a yang menunjang kerja Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian yang dipimpin oleh Gubernur. Untuk efektifitas dan efisiensi, kedua urusan tersebut dapat ditangani dalam sebuah lembaga yang dpat dinamakan "BADAN PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN". Kewenangan dan fungsi lembaga ini mencakup melakukan: (1) penataan dan pengembangan penyuluhan pertanian, dan (2) penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian, pengembangan, pemantau dan evaluasi, pemantapan dan analisis: (a) produksi pangan, cadangan pangan dan pencegahan kerawanan pangan; (b) distribusi pangan, harga pangan dan akses pangan; (c) pola konsumsi pangan, promosi penganekaregaman pangan, dan keamanan pangan. Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan, nantinya diharapkan memiliki 1 sekretaris badan dan empat bidang (bidang penyuluhan pertanian, bidang ketersediaan dan kerawanan pangan; bidang distribusi pangan; dan konsumsi dan keamanan pangan). 2. BADAN KETAHANAN PANGAN dapat dipisahkan dengan SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, dengan kelebihan kewenangan dan fungsinya menjadi jelas. Namun kelemahannya selain akan menjadi high cost, lembaga ini akan menjadi tidak terintegritas dan lemah operasionalisasinya. Karena penanganan ketahanan pangan multidimensi -98-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 dan memerlukan tenaga penyuluhan yang secara operasional dapat membantu dalam pemetaan wilayah rawan pangan, ujung tombak peningkatan dan ketersediaan produksi dan penyuluhan penganekaragaman dan keamanan pangan. 3. Pembentukan Badan Ketahanan Pangan baru akan menimbulkan benturan dengan PP No. 41 tahun 2007 pasal 20 tentang besaran organisasi perangkat daerah provinsi bahwa dengan nilai skor 76 dapat memiliki 18 dinas dan 12 lembaga teknis daerah (LTD). Saat ini Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki 12 LTD yang terdiri 11 berbentuk badan dan 1 kantor. Apabila Badan Ketahanan Pangan dibentuk, maka perlu adanya restrukturisasi lembaga teknis daerah yang ada, sehingga jumlahnya tidak melebihi 12 unit sesuai ketentuan peraturan perundangan di atas. Analisis Kelembagaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender, yang merupakan suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Sebagai suatu strategi yang digunakan untuk mencapai kesetaraan gender sehingga perempuan Indonesia menjadi mitra yang sejajar dengan laki-laki dalam pembangunan bangsa. Kesetaraan gender berarti bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang setara, dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mewujudkan hak-hak asasi manusia dan berpotensi untuk memberikan sumbangan pada pembangunan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian kesetaraan gender berarti penghargaan yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan yang dimiliki perempuan dan laki-laki dalam aneka peran yang mereka lakukan. Adapun tujuannya adalah merupakan bagian dari pendekatan holistik dalam rangka reorientasi berbagai metode untuk lebih memantapkan upaya pemberdayaan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan proses -99-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 perubahan program pemberdayaan perempuan yang menyebarkan dan mengintroduksikan gender mainstreaming pada semua lingkup sektor, baik pusat dan daerah dalam semua aspek pembangunan. Adanya Inpres No 9/2000 ini memberikan arahan adanya satu pintu dalam kebijakan, program, manajemen sumberdaya manusia, pembiayaan dan pengadministrasian program pemberdayaan perempuan, hal ini seiring dengan kesepakatan yang dibangun pada dunia internasional yakni Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang disepakati di Amerika pada tahun 1999 dengan tujuan sebagai suatu upaya internasional dan nasional untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Selain itu dalam era persaingan global yang penuh tantangan saat ini, pembangunan suatu negara akan terjadi apabila didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional, mandiri dan handal. Kualitas SDM menjadi sangat penting, karena menjadikan tolok ukur dalam indeks pembangunan manusia yang saat ini Indonesia menduduki peringkat 108 dari 177 negara. Tujuan pembangunan Millenium atau MDGs yang diadopsi oleh 199 negara di dunia pada tahun 1999 yang lalu, termasuk Indonesia, merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing global dan pembangunan sumberdaya manusia melalui delapan goal yaitu : 1. menghapuskan kemiskinan; 2. pendidikan dasar untuk semua; 3. kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan; 4. menurunkan angka kematian bayi; 5. memperbaiki kesehatan ibu; 6. mencegah HIV-AIDS, malaria dan penyakit lainnya; 7. lingkungan berkelanjutan dan; 8. membangun jaringan kemitraan global. Indonesia telah menggunakan Tujuan Pembangunan Millenium ini sebagai arahan dan target pencapaian yang perlu direalisasikan sebelum tahun 2015. Perlunya penataan kelembagaan yang menangani urusan bidang pemberdayaan perempuan dan KB dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut: t Berdasarkan data dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan bahwa pada tahun 2005 IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau HDI (Human -100-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Development Index) menunjukkan Kalimantan Timur berada di urutan/peringkat ke 6 dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia, Sumber: KPP 2006. t Kemudian peringkat IPG (Indeks Pembangunan Gender) atau GDI (Gender Development Index) dari 33 Provinsi di Indonesia Kalimantan Timur berada pada posisi ke 30.( tahun 2005) Sumber: KPP 2006. t Selanjutnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau Empowerment Development Index (EDI) Kalimantan Timur berada pada peringkat ke 29 dari 33 Provinsi di Indonesia (tahun 2005) Sumber: KPP 2006. t Persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang buta huruf, menurut provinsi, tahun 2006 Kaltim berada pada posisi ke 11 dari 33 Provinsi (Sakernas Februari 2007). t Selanjutnya tingkat partisipasi angkatan kerja, menurut provinsi, Februari 2007 Kalimantan Timur berada di urutan/peringkat ke 28 dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia, (L=10 % dan P=18 %) (Sakernas Februari 2007) . t Persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai "wirausaha", Menurut provinsi, februari 2007 Kaltim pada posisi 11 (Sakernas Februari 2007). t 2007 Persentase pengangguran terbuka menurut provinsi, Februari Tahun 2007, Kalimantan Timur berada di urutan/peringkat ke 27 dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia, (L=10 % dan P=17 %) Sakernas Februari 2007. t Persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja sebagai "wirausaha", menurut provinsi, Februari 2007, Kaltim pada posisi 18 dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia, (L=40 % dan P=31%) Sakernas Februari 2007. t2005 Perempuan di Parlemen, Kaltim berada pada perngkar ke 13 (11,1 Tahun %) Sumber: KPP 2006. t 2005 Perempuan bekerja sebagai tenaga profesional dan manajerial, Tahun Kaltim pada posisi 28 (34,9%) Sumber: KPP 2006. t Kemudian penduduk Miskin menunjukkan angka yang cukup tinggi Kaltim (26 %) Sumber: Draft MDGs Report Indonesia 2007, Bappenas. Pada saat yang bersamaan, penanganan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan KB dihadapkan pada tantangan-tantangan sebagai berikut: t arus globalisasi dengan berbagai dampaknya bagi kualitas SDM Adanya perempuan dan keterlibatan perempuan dalam pasar global. -101-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 t Penyelesaian tugas untuk sisa waktu RPJMN 2004-2009 yang bersamaan dengan perubahan iklim politik menjelang pemilu: 1) isu perempuan dalam politik, termasuk penyiapan perempuan dalam pemilu, dan 2) penyelesaian agenda-agenda lain yang mendesak target-target 2009. t perubahan iklim yang berdampak pada bertambahnya frekuensi Adanya bencana alam. t kuatnya budaya patriarkhi di berbagai wilayah dan kalangan Masih masyarakat. t beberapa peraturan yang masih bias gender, diskriminatif terhadap Adanya perempuan, dan belum peduli anak. t Dukungan K/L dan pemerintah daerah serta lembaga legislatif (DPR dan DPRD) masih beragam. t Lemahnya kelembagaan "Pemberdayaan Perempuan dan Anak" di daerah. t Kelangkaan data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu gender di bidang tertentu yang spesifik daerah masing-masing. tmaraknya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masih Sehubungan dengan hal tersebut, lembaga yang menangani urusan bidang pemberdayaan perempuan dan KB perlu diarahkan pada upaya perwujudan "kesetaraan gender, peningkatan KHP (konvensi hak anak) dan KPA (kesejahteraan dan perlindungan anak)". Dalam hal ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan lembaga yang menangani urusan bidang pemberdayaan perempuan dan KB meliputi hal-hal sebagai berikut : r dukungan politik pimpinan Kelembagaan di daerah Perlunya o dukungan Menteri/Gubernur/Walikota/Bupati dan Kepala SKPD r program, dan kegiatan pembangunan nasional dan daerah Kebijakan, harus: o Responsif gender, tidak diskriminatif terhadap perempuan, dan peduli anak. o Menjadi bagian yang tidak terpisahkan (integrated) dari kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional dan daerah (secara keseluruhan). r peran Biren dan BAPPEDA dalam mengkoordinasikan proses Penting: perencanaan pembangunan di K/L/daerah: -102-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 o dimulai dari musbangdes: melibatkan perempuan. o dirintis di beberapa bidang prioritas (misalnya pendidikan, kesehatan, ekonomi); untuk selanjutnya diperluas ke bidang lain. o harus melibatkan seluruh unit perencana di K/L/SKPD. r Dalam tahap penganggaran Biren dan BAPPEDA bersama-sama seluruh unit perencana K/L/SKPD perlu memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk mengatasi isu-isu gender, perempuan, dan anak di berbagai bidang/daerah tersebut, HARUS memperoleh alokasi anggaran yang cukup. r yang handal, yang mampu melakukan analisis dan melaksanakan Perlu SDM PUG dan PUA di berbagai tahapan pembangunan. o Kegiatan capacity building dilakukan secara kontinyu dan semakin diperluas cakupannya. r upaya nyata dari prioritas yg terfokus, terukur, sinergis dan Adanya berkelanjutan, untuk mengatasi isu-isu (gender, perempuan, dan anak) di masing-masing K/L/daerah PUG dan PUA harus menjadi salah satu prioritas strategi K/L/daerah. r Optimalisasi institusi dan koordinasi yg ada : o Tahap perencanaan peran Biren dan Bappeda. o Tahap pelaksanaan peran seluruh unit operasional K/L/SKPD. o Tahap pelaksanaan peran seluruh unit operasional K/L/SKPD. r Terbentuknya lembaga di daerah akan memudahkan koordinasi dari pusat ke daerah yang memang pas, berdasarkan perumpunan yang mengacu pada PP 41/2007. Dari beberapa permasalahan dan tantangan di atas, masih rendahnya kualitas hidup perempuan yang disebabkan beberapa pelayanan dasar yang diberikan kepada masyarakat masih relatif belum optimal yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan oleh karena itu harus segera di lakukan secepatnya melalui suatu lembaga khusus yang menanganinya. Hal tersebut sesuai dengan Kebijakan Nasional yakni Pengarusutamaan Gender (PUG) di semua bidang pembangunan dan Kebijakan Daerah Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia. -103-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Dalam konteks ini, bentuk kelembagaan yang disarankan adalah Biro Pengarusutamaan Gender dan KB di Sekretariat Daerah. Implikasinya, Biro Sosial dan Pemberdayaan Perempuan yang saat ini ada, perlu lebih dirampingkan. Analisis Kelembagaan Bidang Penataan Wilayah dan Kerjasama Penataan suatu wilayah adalah suatu keniscayaan seiring dengan dinamika sosial ekonomi dan kependudukan. Kalimantan Timur dikenal sebagai daerah yang kaya sumberdaya alam, namun ironis banyak penduduknya yang miskin dan tidak mendapatkan pelayanan dasar yang memadai. Fenomena persaingan antar wilayah, trend perdagangan global, kemajuan teknologi informasi, perubahan mendasar dalam sistem kemasyarakatan, otonomi daerah, keterbukaan dan meningkatnya tutuntan pelayanan dasar masyarakat telah mendorong perubahan paradigma dalam pengembangan wilayah dan kerjasama antara daerah dan negara baik swasta maupun pemerintah. Pembangunan di daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil, pemekaran wilayah, investasi dan kerjasama merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Pembangunan wilayah perbatasan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Ketahanan wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian secara sungguh-sungguh karena kondisi tersebut akan mendukung ketahanan nasional dalam kerangka NKRI. Perlu adanya persepsi wilayah perbatasan antar negara telah mendorong para birokrat dan perumus kebijakan untuk mengembangkan suatu kajian tentang penataan wilayah perbatasan yang dilengkapi dengan perumusan sistem keamanannya. Hal ini menjadi isu strategis karena penataan kawasan perbatasan terkait dengan proses nation state building terhadap kemunculan potensi konflik internal di suatu negara dan bahkan pula dengan negara lainnya (neighbourhood countries). Pada umumnya daerah pebatasan belum mendapat perhatian secara proporsional. Kondisi ini terbukti dari kurangnya sarana prasarana pengamanan -104-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 daerah perbatasan dan aparat keamanan di perbatasan. Hal ini telah menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan seperti, perubahan batas-batas wilayah, penyelundupan barang dan jasa serta kejahatan transnasional (transnational crimes). Di wilayah Kalimantan Timur terdapat tiga kabupaten atau 11 sebelas wilayah kecamatan yang meliputi kecamatan Long Apari, Long Pahangai (Kabupaten Kutai Barat), Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Pujungan (Kabupaten Malinau), Kecamatan Krayan, Krayan Selatan, Lumbis, Sebuku, Sebatik, dan Nunukan (Kabupaten Nunukan) berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Secara umum masyarakat kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan sangat timpang dengan negara tetangga yang sepulau tersebut. Perhatian khusus dan prioritas pembangunan kawasan perbatasan negara sebagai kawasan tertentu diperlukan untuk meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat, mengelola potensi wilayah, serta menciptakan ketertiban dan keamanan kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan merupakan kawasan yang memerlukan percepatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalan dengan negara tetangga. Penataan ruang kawasan perbatasan diarahkan dengan tujuan: (a) mendorong keterpaduan pembangunan kawasan perbatasan dalam upaya mengurangi kesenjangan wilayah dan perwujudan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara; (b) mempercepat pembangunan kawasan melalui upaya pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi dan membuka keterisolasian wilayah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan nilai sosial budaya setempat; (c) mendorong perwujudan kerjasama ekonomi sub regional secara sinergis dan seimbang dengan menganut keserasian antara pendekatan pertahanan keamanan dan pendekatan kesejahteraan masyarakat. Pulau-pulau yang berada di wilayah Kalimantan Timur perlu mendapat perhatian serius dalam kerangka penataan wilayah. Dari 370 pulau di Kalimantan Timur, terdapat 138 pulau yang belum diberi nama (Jurnal Otonomi daerah Vol VI (1) April 2006. Kalimantan Timur yang luas, menuntut perlunya pemekaran daerah. Walaupun belum ada hasil penelitian yang mengambarkan apakah dengan pemekaran-pemekaran tersebut benar-benar sudah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Secara konseptual pemekaran daerah menjadi daerah yang baru merupakan praktik wajar untuk dilakukan sebagai konsekuensi dari manajemen -105-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 pemerintahan daerah yang mengedepankan efisiensi, efektifitas, dan rentang kendali yang lebih optimal demi peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat. Harus diakui, tujuan pemekaran tersebut terkadang menjadi bias karena terjebak pada kepentingan jangka pendek dan sesaat. Pemekaran dan penggabungan daerah perlu diletakkan dalam kerangka manajemen penataan wilayah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Tuntutan pemekaran daerah otonom sesungguhnya merefleksikan harapan masyarakat akan perbaikan kesejahteraan. Pola pembangunan selama ini belum mampu menghasilkan pemerataan kesejahteraan, baik dalam arti ekonomi maupun akses untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di beberapa pusat pertumbuhan. Demikian pula pelayanan publik belum mampu menjangkau seluruh wilayah dengan kualitas yang merata. Harapannya, melalui pemekaran/penataan daerah, rentang kendali dapat diperkecil, fasilitas pelayanan lebih dekat pada masyarakat, dan kegiatan ekonomi menjadi tersebar. Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki sumberdaya alam melimpah dan posisi strategis dalam perdagangan internasional, adalah ladang besar bagi investasi. Perlu pengelolaan yang benar dan tepat semua SDA dengan melibatkan investasi daerah yang memihak kepada ekonomi rakyat. Posisi Kalimantan Timur yang strategis, harus memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan ekonomi daerah. Bahkan, hasil kajian LIPI beberapa tahun silam menempatkan Kaltim sebagai salah satu daerah yang paling strategis di Indonesia. Menurut LIPI, ada beberapa alasan: Pertama, Kaltim berbatasan dengan Selat Makasar yang mempunyai nilai strategis sebagai jalur lalu lintas maritim (ALKI) yang sangat strategis di masa kini dan masa mendatang dan terdapat banyak ladang minyak; Kedua, Kaltim merupakan bagian penting dalam inisiatif perdagangan regional, sekaligus dirancang sebagai pusat pertumbuhan di kawasan timur ASEAN yaitu dalam blok perdagangan BIM EAGA (Brunai-Indonesia-Malaysia-Philipine East ASEAN Growth Area). Dalam kondisi seperti, tidak ada pilihan lain bagi daerah, kecuali pmerintah provinsi Kalimantan Timur melakukan penataan dalam mengoptimalkan kerjasama dengan pihak investor maupun daerah dan negara lain agar memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian daerah Kalimantan Timur sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan atas permasalahan di atas nampak, diperlukan adanya kelembagaan yang menangani bidang pemekaran wilayah, investasi dan -106-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 kerjasama antar daerah/negara baik swasta maupun pemerintah. Untuk menangani tugas/fungsi tersebut, dapat dibentuk lembaga Penataan Wilayah dan Kerjasama. Persoalannya sekarang, apakah kelembagaan bidang penataan wilayah dan kerjasama tersebut dalam bentuk dinas, kantor atau biro? Berikut ini disajikan beberapa alternatif tentang penataan kelembagaan bidang penataan wilayah dan kerjasama, sebagai berikut: 1. Mengingat kompleksitasnya masalah penataan wilayah dan keterkaitan yang erat dengan urusan kerjasama baik antar daerah/negara dan dengan swasta/pemerintah, kelembagaan penataan wilayah dan kerjasama merupakan kebutuhan dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di daerah perbatasan dan daerah pemekaran. Kelembagaan ini, dapat dibentuk Biro (eselon IIb). Beberapa persoalan yang akan timbul, adalah kemungkinan duplikasi dengan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan, Biro Perekonomian atau Badan Promosi dan Investasi Daerah. Apabila Biro Penataan Wilayah dan Kerjasama ini dibentuk, maka perlu adanya batasan tugas yang jelas dan keterkaitannya dengan satuan perangkat daerah lainnya. 2. Melihat persoalan pembangunan perbatasan dan daerah tertinggal perlu ada penanganan khusus, sehingga dapat dibentuk Biro yang khusus menangani masalah tersebut dengan nama Biro Perbatasan dan Daerah Tertinggal. Biro ini bertugas khusus dalam hal perencanaan penataan dan pembangunan serta kerja sama di daerah perbatasan dan daerah tertinggal yang saat ini jauh dari jangkauan pelayanan pembangunan. Analisis Kelembagaan Bidang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sejak bergulirnya otonomi daerah dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah semakin besar. Implikasinya adalah semakin besar pula beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga dirasakan perlu untuk mengembangkan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini SATPOL PP Provinsi Kaltim masih dibawah Biro Pemerintahan. Kemungkinan pengembangan organisasi SATPOL PP dengan kantor yang berdiri sendiri, telah diatur dengan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat -107-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Daerah, PP No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, dan PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Sebelum kebijakan pengembangan organisasi SATPOL PP ini dilakukan, analisis yang mendalam perlu dilakukan agar tidak terjadi salah langkah yang dapat menimbulkan hal-hal yang kontraproduktif yang akhirnya dapat menimbulkan masalah baru terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah di Kalimantan Timur di masa yang akan datang, khususnya pada bidang tugas pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Analisis terhadap Regulasi Pengembangan SATPOL PP Bila mengacu kepada PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, penyusunan organisasi perangkat daerah diatur berdasarkan kepada perumpunan urusan pemerintahan sesuai dengan pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut : (1) Penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. (2) Penanganan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. (3) Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah. (4) Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk dinas terdiri dari : a. bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; b. bidang kesehatan; c. bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; d. bidang perhubungan, komunikasi dan informatika; e. bidang kependudukan dan catatan sipil; f. bidang kebudayaan dan pariwisata; g. bidang pekerjaan umum yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya dan tata ruang; h. bidang perekonomian yang meliputi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, industri dan perdagangan; -108-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 i. bidang pelayanan pertanahan; j. bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan darat, kelautan dan perikanan, perkebunan dan kehutanan; k. bidang pertambangan dan energi ; dan l. bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. (5) Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk badan, kantor, inspektorat, dan rumah sakit, terdiri dari : a. bidang perencanaan pembangunan dan statistik; b. bidang penelitian dan pengembangan; c. bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; d. bidang lingkungan hidup; e. bidang ketahanan pangan; f. bidang penanaman modal; g. bidang perpustakaan, arsip, dan dokumentasi; h. bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; i. bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; j. bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; k. bidang pengawasan; dan l. bidang pelayanan kesehatan. Mencermati bunyi pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (5) PP No. 41 Tahun 2007 tersebut diatas dan dikaitkan dengan wacana pengembangan SATPOL PP, maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: 1. Pengembangan SATPOL PP telah memenuhi ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3). 2. Sesuai dengan ketentuan ayat (5), pengembangan SATPOL PP menjadi kantor tersendiri dapat dilakukan dan memungkinkan masuk pada bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Bila mengacu kepada PP No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, penyusunan organisasi diatur pada pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut : (1) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi terdiri dari Tipe A dan Tipe B. (2) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Tipe A, terdiri dari : -109-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 a. Kepala; b. 1 (satu) Bagian Tata Usaha terdiri dari 2(dua) Subbagian; c. 4 (empat) Bidang, masing-masing Bidang tediri dari 2 (dua) Seksi. (3) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Tipe B, terdiri dari : a. Kepala; b. 1 (satu) Bagian Tata Usaha terdiri dari 2(dua) Subbagian; c. 3 (tiga) Bidang, masing-masing Bidang tediri dari 2 (dua) Seksi. Pada pasal 30 dari PP No. 32/2004 juga mengatur tentang tipe SATPOL PP Provinsi. Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (3) berbunyi antara lain : (1) Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Provinsi dapat ditetapkan sebagai Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, apabila jumlah penduduk Provinsi tersebut lebih dari 8 juta jiwa. (2) Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kabupaten dapat ditetapkan sebagai Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, apabila jumlah penduduk Kabupaten tersebut lebih dari 2 juta jiwa. (3) Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kota dapat ditetapkan sebagai Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, apabila jumlah penduduk Kota tersebut lebih dari 1 juta jiwa. Mencermati bunyi pasal 30 ayat (1) dan pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (3) PP No. 32 Tahun 2004 tersebut diatas dan dikaitkan dengan wacana pengembangan SATPOL PP, maka dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: 1. Sesuai dengan pasal 30 ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori Tipe B karena berdasarkan Database Penetapan Besaran Organisasi Perangkat daerah pada Provinsi yang dibuat oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim, jumlah penduduk Kaltim sebesar 2.765.660 jiwa. Artinya jumlah penduduk Kaltim masih jauh dibawah 8 juta jiwa sebagai batas maksimal untuk SATPOL PP Tipe B. 2. Sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (3), susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori Tipe B, terdiri dari : a. Kepala; -110-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 b. 1 (satu) Bagian Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Subbagian; c. 3 (tiga) Bidang, masing-masing Bidang tediri dari 2 (dua) Seksi. Selain itu, bila lebih spesifik mengacu pada PERMENDAGRI No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, perumpunan urusan pemerintahan tercantum pada lampiran juknis pada butir 4. Perumpunan bidang pemerintahan ini berbunyi antara lain: a. Perumpunan bidang pemerintahan pada prinsipnya adalah penggabungan beberapa urusan pemerintahan yang ditangani atau diwadahi pada satu lembaga dengan pertimbangan efisiensi dan efektivitas serta adanya kesamaan dalam penanganan atau pelaksanaan. b. Perumpunan bidang pemerintahan yang diwadahi dalam bentuk dinas tidak dapat menjadi lembaga teknis dan sebaliknya, lembaga teknis daerah tidak dapat menjadi dinas daerah. c. Pengembangan dari perumpunan urusan pemerintahan dapat dilakukan dengan pertimbangan prinsip-prinsip organisasi, kebutuhan, ketersediaan potensi dan kemampuan daerah masing-masing. d. Khusus bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset, dapat dikembangkan sesuai prinsip-prinsip organisasi (fungsi lini dan fungsi staf) yaitu fungsi pendapatan menjadi dinas pendapatan dan fungsi pengelola keuangan dan Asset menjadi Biro Keuangan dan Biro Perlengkapan. Mengacu pada perumpunan bidang pemerintahan sebagaimana tercantum pada butir 4. lampiran juknis PERMENDAGRI No. 57/2007, pengembangan SATPOL PP sangat memungkinkan untuk berdiri sendiri sebagi kantor atau Badan. Dari analisis terhadap ketiga regulasi tersebut diatas, pengembangan SATPOL PP Provinsi Kaltim menjadi kantor atau badan sangat memungkinkan, dan masuk dalam rumpun bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Selain itu SATPOL PP Propinsi Kaltim masuk dalam kategori Tipe B. Analisis Kebutuhan Pengembangan SATPOL PP Sebagai landasan pendekatan teoritis terhadap kebutuhan pengembangan SATPOL PP provinsi Kalimantan Timur, kerangka 7S (7-S -111-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Framework) oleh McKinsey sebagaimana dikemukakan dapat pula digunakan untuk menjelaskan apakah perlu dikembangkan SATPOL PP dengan kantor atau badan tersendiri? Menurut konsep 7S-McKinsey framework, bila strategi atau kebijakan ekspansi/pengembangan (expansion) yang dipilih, maka giliran berikutnya adalah membutuhkan struktur organisasi yang lebih besar. Dalam konteks ini, maka pengembangan SATPOL PP Provinsi Kalimantan Timur adalah sebuah keniscayaan. Dari analisis terhadap regulasi dan kebutuhan pengembangan SATPOL PP Provinsi Kaltim, dapat disimpulkan bahwa pengembangan SATPOL PP menjadi satuan kerja tersendiri. Dari kesimpulan tersebut diatas, rekomendasi yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut: 1. Perlu dilakukan studi banding ke provinsi lain yang telah berhasil mengembangkan SATPOL PP menjadi satuan kerja tersendiri. 2. Membentuk SATPOL PP Tipe B sebagai satuan kerja tersendiri. Penyusun / Tim Ahli: Drs. Abdullah Karim, MS. Ir. Rusmadi, MS.,Ph.D. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA Zainal Ilmi, SE.,MBA -112-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 DAFTAR REFERENSI David A. Nadler, 2002, New Jersey Human Resource Planning Group, www.njhrpg.org/past.htm Jauch, Lawrence R. and Glueck, William F.,1988, Business Policy and Strategic Management, McGraw-Hill International Editions. Mintzberg, Henry, 1993, Structure in Fives: Designing Effective Organizations, Prentice Hall International, New Jersey. Parliamentary Office of Science And Technology, 1996, Research Institute and Prior Option, www.parliament.uk/post/pn074.pdf Pearce II, John A. and Robinson, Jr. Richard B., 2000, Strategic Management, Formulation, Implementation, and Control. Seventh Edition. McGraw-Hill International Editions. Robbins, Stephen P., 1995, Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi, Alih bahasa Jusuf Udaya, Jakarta, Arcan. Savas, E. S., 1987, Privatization: The Key to Better Government. Chatham, NJ: Chatham House. Utomo, Tri Widodo W., 2005, "Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Memperkuat Kinerja Pelayanan Publik", dalam Beberapa Catatan Mengemban Misi Reformasi Birokrasi dan Administrasi Negara pada Pemerintahan Baru Pasca Pemilu 2004, Seri Bunga Rampai Administrasi Publik, LAN, Jakarta. Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 139) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66) -113-
  • PROSPEK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PASCA PP NOMOR 38 DAN 41 TAHUN 2007 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 89) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 85) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 92) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 142) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 112) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender -114-
  • POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DI DAERAH Pasca Pemberlakuan PP No. 38 tahun 2007 dan PP No. 41 Tahun 2007 Dimensi Penataan Kebijakan / Upaya yg sedang atau Program Pengembangan Kapasitas Potensi Permasalahan Pemda akan dilaksanakan yg Dibutuhkan Lampiran I Kewenangan / a. Daerah tidak dapat melaksanakan a. Melakukan kajian / telaah akademik a. Program kajian / telaah akademik Urusan kewenangan yang tercantum dalam tentang penataan kewenangan dan tentang penataan kewenangan dan Pemerintahan PP No. 38/2007 secara optimal. penyelenggaraan urusan daerah. efektivitas penyelenggaraan urusan daerah. b. Daerah lambat dalam menyusun / b. Menyusun draft Perda Kewenangan / menetapkan Perda Kewenangan / Urusan dan pembahasan dengan b. Penyusunan naskah akademik Urusan. DPRD. Rancangan Perda Kewenangan / c. Kewenangan daerah tidak terwadahi c. Kerjasama dengan pihak ke-3 Urusan Daerah. dalam lembaga / SKPD tertentu. (konsultan, universitas, dll) c. Sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan bagi aparatur daerah. d. Sumber daya (keuangan, sarana & d. Lainnya: ................................... SDM) kurang mampu mendukung .................................................. d. Lainnya: ................................... pelaksanaan urusan daerah. .................................................. .................................................. e. Tidak ada panduan tentang teknik e. Lainnya: ................................... perumpunan urusan sehingga e. Lainnya: ................................... menimbulkan ketidakjelasan rumpun .................................................. .................................................. urusan di daerah. .................................................. .................................................. f. SPM (standar pelayanan minimal) f. Lainnya: ................................... untuk Urusan Wajib tidak atau belum f. Lainnya: ................................... disusun sesuai peraturan .................................................. .................................................. perundangan yang berlaku. .................................................. .................................................. g. Daerah belum memiliki pemahaman g. Lainnya: ................................... yang cukup untuk menjabarkan g. Lainnya: ................................... urusan kedalam tupoksi SKPD. .................................................. .................................................. h. Tidak ada political will untuk menjalin h. Lainnya: ................................... h. Lainnya: ................................... kerjasama antar daerah dalam .................................................. .................................................. penyelenggaraan urusan lintas .................................................. .................................................. daerah. i. Lainnya: ................................... i. Lainnya: ................................... i. Lainnya: ................................... .................................................. .................................................. .................................................. I 115 I
  • Kelembagaan a. Terdapat kecenderungan dan/atau a. Melakukan kajian / telaah akademik a. Program kajian / telaah akademik keinginan untuk membentuk format tentang penataan kelembagaan tentang penataan kelembagaan I 116 I organisasi yang besar / gemuk. daerah. daerah. b. Masih terdapat kekaburan tentang b. Menyusun draft Perda SOTK b. Penyusunan naskah akademik kriteria pembentukan Dinas dan berdasarkan PP yang baru, dan Rancangan Perda SOTK Lembaga Teknis Daerah. melakukan pembahasan dengan berdasarkan PP yang baru. DPRD. c. Tidak ada panduan yang jelas dan c. Sosialisasi, bimbingan teknis, dan terinci tentang pembentukan UPT c. Kerjasama dengan pihak ke-3 pelatihan bagi aparatur daerah. Dinas dan Badan, sehingga (konsultan, universitas, dll) dalam d. Lainnya: ................................... menyulitkan upaya penataan kembali penataan kelembagaan. UPT Dinas dan Badan. .................................................. d. Lainnya: ................................... d. Kelembagaan dengan model BLU .................................................. .................................................. belum dapat direalisasikan. e. Lainnya: ................................... .................................................. e. Kelembagaan kecamatan dan .................................................. kelurahan belum optimal karena e. Lainnya: ................................... alasan pelimpahan kewenangan yang .................................................. .................................................. tidak optimal dan keterbatasan f. Lainnya: ................................... sumber daya (SDM, finansial, .................................................. sarana). .................................................. .................................................. f. Lainnya: .................................... .................................................. f. Lainnya: ................................... .................................................. g. Lainnya: ................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. g. Lainnya: .................................... .................................................. g. Lainnya: ................................... .................................................. h. Lainnya: ................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. h. Lainnya: .................................... .................................................. h. Lainnya: ................................... .................................................. i. Lainnya: ................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. h. Lainnya: .................................... h. Lainnya: ................................... .................................................. .................................................. i. Lainnya: ................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. Lampiran I
  • SDM / Manajemen a. Terjadi banyak jabatan hilang a. .................................................. a. .................................................. Personalia sebagai akibat rasionalisasi atau .................................................. .................................................. perampingan organisasi. .................................................. .................................................. b. Susunan organisasi yang baru tidak Lampiran I diikuti oleh penetapan standar b. .................................................. b. .................................................. kompetensi jabatan dan pengukuran .................................................. .................................................. kompetensi individual aparat. .................................................. .................................................. c. Analisis jabatan tidak/belum tersusun. Kalaupun sudah ada Anjab, c. .................................................. c. .................................................. intervensi pejabat politik masih .................................................. .................................................. dominan dalam sistem rotasi, mutasi, dan promosi. .................................................. .................................................. d. Rincian urusan pemerintahan d. .................................................. d. .................................................. masing-masing SKPD tidak diikuti .................................................. .................................................. oleh Uraian Tugas Jabatan dalam .................................................. .................................................. SKPD yang bersangkutan. e. .................................................. e. .................................................. e. Penurunan eselon jabatan tertentu menimbulkan hambatan psikologis .................................................. .................................................. bagi pejabat yang bersangkutan .................................................. .................................................. sehingga menurunkan kinerjanya. .................................................. .................................................. f. Penataan kelembagaan tidak diikuti oleh analisis kebutuhan pegawai, f. .................................................. f. .................................................. analisis beban kerja, analisis .................................................. .................................................. kebutuhan diklat, dan sebagainya. .................................................. .................................................. g. Sistem renumerasi / penggajian belum berbasis pada kinerja. g. .................................................. g. .................................................. h. Jabatan fungsional tidak .................................................. .................................................. berkembang. .................................................. .................................................. i. Lainnya: .................................... h. .................................................. h. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. I 117 I
  • I 118 I i. Lainnya: .................................... h. .................................................. h. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. j. Lainnya: .................................... i. .................................................. i. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. k. Lainnya: .................................... j. .................................................. j. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ................................................... .................................................. .................................................. l. Lainnya: .................................... k. .................................................. k. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. Lampiran I
  • Lampiran II I 119 I
  • Lampiran II I 120 I
  • Lampiran II I 121 I
  • Lampiran II I122 I
  • Lampiran II I 123 I