• Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,729
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
111
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. EFEKTI V ITAS PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KALIMANTAN PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Samarinda , 20 November 2009 S eminar Hasil Kajian
  • 2. Pengertian Perencanaan Pembangunan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan Pembangunan diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia .
  • 3. Perumusan Masalah
    • Bagaimana perencanaan pembangunan daerah di Kalimantan dilakukan, dan siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan tersebut.
    • Isu atau pertimbangan apa yang dijadikan dasar dalam menyusun program perencanaan pembangunan di daerah.
    • Sejauh mana proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kalimantan telah sesuai dengan kaidah normatif penyusunan perencanaan pembangunan.
  • 4. Tujuan Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, isu-isu yang dijadikan pertimbangan serta peran masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah di wilayah Kalimantan.
  • 5. Aspek Perencanaan Pembangunan
  • 6. Efektifitas Perencanaan Pembangunan
    • Dari dua aspek tersebut, untuk menilai efektivitas perencanaan pembangunan di- breakdown lagi menjadi 4 (empat) aspek yaitu:
    • Aspek Proses , proses perencanaan pembangunan dilihat dari jadwal penyusunan perencanaan, instansi yang terlibat dalam penyusunan perencanaan, alat koordinasi yang digunakan, serta tahapan-tahapan yang dilalui.
    • Aspek Substansi , dilihat apakah perencanaan pembangunan sudah mempertimbangkan faktor-faktor seperti gender sensitive, conflict sensitive, prinsip pro poor, pro lingkungan hidup, pro investment.
    • Aspek Partisipasi Publik , dilihat sejauh mana peran masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan.
    • Aspek Dampak , dilihat sejauh mana perubahan yang terjadi dalam rangka pencapaian target , tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
  • 7. Pembagian Kajian Kajian II Kajian I
  • 8. Lokus Kajian No Wilayah Sampel 1 Kalimantan Timur 1. Kabupaten Kutai Barat 2. Kabupaten Berau 2 Kalimantan Selatan 3. Kabupaten Kota Baru 3 Kalimantan Tengah 4. Kabupaten Kota Waringin Timur 5. Kabupaten Barito Timur 4 Kalimantan Barat 6. Kabupaten Sanggau 7. Kabupaten Bengkayang
  • 9. Ruang Lingkup Kajian Kajian ini memfokuskan pada proses penyusunan RKPD Kabupaten. Akronim RKPD diartikan berbeda antara UU No. 25 Tahun 2004 dengan PP No. 8 Tahun 2008. Pada UU No. 25 Tahun 2004 RKPD diartikan sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sedangkan pada PP No. 8 Tahun 2008 RKPD diartikan sebagai Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
  • 10. Posisi Strategis Bappeda
  • 11. Kewenangan Kabupaten/Kota
    • Kewenangan kabupaten/kota dalam Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah menurut PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
    • Perumusan Kebijakan
    • Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi
    • Monitoring dan Evaluasi (Monev)
  • 12. Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah
    • Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian d an Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah adalah menggunakan pendekatan:
    • Politik
    • Teknokratik
    • Partisipatif
    • Atas-bawah ( top down ) , dan
    • Bawah-atas ( bottom up ) .
  • 13. P roses P enyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah P ola ‘S’Shape Bottom Up Top Down Top Down Dilaksanakan SKPD Musrenbang RKPD Final Rancangan RKPD
  • 14. Sekuen Musrenbang Kumpul Warga Pra Forum SKPD
  • 15. Forum Inisiatif Daerah
    • Inisiatif yang dilakukan di daerah:
    • Adanya forum “Kumpul Warga” di lingkungan RT sebelum dilakukan Musrenbang Desa/Kelurahan (Kab. Kotim)
    • Pertemuan atau diskusi instansi/SKPD serumpun sebelum Forum SKPD untuk mensinkronkan program kerja agar tidak terjadi overlapping (Kab. Kotim, Berau, Kotabaru)
    POSITIF NEGATIF
    • Mempermudah pelaksanaan Musrenbang karena materi sudah dibahas dalam forum inisiatif tersebut
    • Memberi kesempatan masyarakat yang tidak terlibat dalam Musrenbang Desa/Kelurahan untuk menyampaikan aspirasinya dalam forum Kumpul Warga
    • Menambah banyak kegiatan dalam proses perencanaan pembangunan daerah sehingga tidak efisien
    • Pelaksanaan Musrenbang hanya menjadi formalitas
  • 16. Partisipasi Masyarakat
  • 17. Keterlibatan Legislatif
    • Legislatif ikut terlibat dalam Musrenbang (Kab. Sanggau, Bengkayang, Kotim)
  • 18. Program Prioritas di Daerah DAERAH PROGRAM PRIORITAS Kutai Barat Pendidikan, kesehatan, pelayanan keagamaan, ekonomi kerakyatan dan UKM, infrastruktur, kemiskinan, good governance , lingkungan hidup, kesempatan kerja, seni budaya dan pariwisata, pemberdayan budaya lokal Berau Pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, perempuan dan perlindungan anak, pertanian, kemiskinan, SDM aparatur perencana, UKM dan koperasi, infrastruktur, wisata dan budaya, peningkatan partisipasi masyarakat, hukum dan HAM, ketenagakerjaan Kota Baru Kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pertanian, perikanan, kehutanan dan koperasi, good governance , investasi, perdagangan, ketenagakerjaan, pengelolaan SDA, infrastruktur Barito Timur Ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, kepemudaan, kependudukan dan KB, pengelolaan SDA berwawasan lingkungan, infrastruktur, SDM Aparatur Kotawaringin Timur Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, antisipasi dan penanggulangan bencana Sanggau Pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, industri, perdagangan, UKM dan koperasi, gender, good governance , kesenjangan antar wilayah Bengkayang Infrastruktur dan transportasi, pendidikan, kesehatan, pertanian dan perkebunan, perumahan dan permukiman, pengembangan wilayah perbatasan, lingkungan hidup, UKM, SDM aparatur
  • 19. Program Prioritas Umum Daerah Program yang secara umum dijadikan prioritas dalam pembangunan di daerah:
  • 20. Isu-isu dalam Pembangunan Daerah ISU KUBAR BERAU KOTABARU BARTIM KOTIM SANGGAU BENGKAYANG Pro growth Pengembangan usaha produktif & UKM; Pengembangan ekonomi kerakyatan Peningkatan dan pengembangan sentra-sentra produksi pertanian dalam arti luas; pengembangan UKM dan Koperasi Pengembangan pertanian, perikanan, kehutanan dan koperasi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan pen gembangan Ekonomi Kerakyatan , pengembangan UKM dan Koperasi Pengembangan pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan energi. Meningkatkan produkstivitas & kualitas komoditi unggulan; Pengembangan UKM Pro poor Penanggulangan kemiskinan Penanganan kemiskinan Peningkatan penanggulangan kemiskinan Pengurangan kemiskinan Peningkatan akses penduduk miskin pada sumber daya ekonomi Pengentasan Kemiskinan -
  • 21. Lanjutan... ISU KUBAR BERAU KOTABARU BARTIM KOTIM SANGGAU BENGKAYANG Pro job Pengemb angan kesemp atan kerja dan kesemp atan berusaha Peningkatan kesempatan kerja; Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Penyerapan tenaga kerja Penciptaan lapangan kerja Pembinaan dan peningkatan perluasan lapangan kerja Peningkatan kesempatan kerja - Pro lingk ungan Peningkatan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup Perbaikan lingkungan dan pemukiman Pengelolaan sumber daya alam berwawasan lingkungan ; Pengelolaan kawasan lindung Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA; Pemulihan lingkungan hidup yg rusak; Peningkatan kualitas lingkungan; Antisipasi serta Penanggulangan Bencana Banjir dan Kebakaran Lahan dan Hutan - Pengelolaan lingkungan hidup
  • 22. Lanjutan... ISU KUBAR BERAU KOTABARU BARTIM KOTIM SANGGAU BENGKAYANG Pro invest asi - - Peningkatan pembinaan investasi, Meningkatkan investasi daerah - Peningkatan investasi Kawasan untuk investasi dan penanaman modal Gender sensitive - peningkatan peran serta kesetaraan gender; penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak - Mewujudkan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan Peningkatan kedudukan dan peran perempuan serta kualitas dan kemandirian organisasi perempuan Peningkatan kualitas perempuan, anak, pemuda dan olahraga - Conflict sensitiv e Pengemb angan hub ungan antar etnik dan pemberd ayaan adat budaya lokal Peningkatan kerukunan hidup umat beragama - Meningkatkan kerukunan antar umat beragama Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup umat beragama - -
  • 23. Beberapa Mainstream dalam Rencana Pembangunan di Daerah
    • Kab. Sanggau
    • Pengarusutamaan partisipasi masyarakat,
    • Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan,
    • Pengarusutamaan gender,
    • Pengarusutamaan tata kelola kepemerintahan yang baik ( good governance ),
    • Pengarusutamaan pengurangan kesenjangan antar wilayah dan percepatan pembangunan daerah tertinggal,
    • Pengarusutamaan desentralisasi dan otonomi daerah.
    • Kab. Berau
    • Pengarusutamaan gender
  • 24. Aturan Hukum Daerah Kabupaten Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Pengendalian dan Evaluasi Kutai Barat - - Berau Perbup No. 3/2008 - Kotabaru Perda No. 14/2005 Perbup No. 28/2006 Kota Waringin Timur - - Barito Timur - - Sanggau Perda No. 5/2008 - Bengkayang Perbup No. 21/2009 -
  • 25. KUTIPAN UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 26 (2) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal 27 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah
  • 26. Pengendalian dan Evaluasi Perbup No. 28/2006 mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah yang dimiliki Kabupaten Kotabaru merupakan pelaksana Perda No. 14/2005 sebagai pedoman pengendalian pembangunan daerah dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah. PP No. 8 tahun 2008 Pasal 51 mengamanatkan bahwa Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri , namun hingga saat ini belum ada Permen tersebut. Kondisi di Kab. Kotabaru:
  • 27. PP No. 8 Tahun 2008 dalam Dokumen RKPD 2009 Kabupaten Penetapan RKPD PP No. 8 Tahun 2008 Kutai Barat - Tidak Ada Berau Perbup No. 9/2008 tanggal 13 Agustus 2008 Tidak ada Kotabaru Perbup No. 8/2008 tanggal 26 Mei 2008 Ada Kota Waringin Timur Perbup No.283/2008 tanggal 18 Juli 2008 Tidak Ada Barito Timur Perbup No. 33/2008 tanggal 6 November 2008 Tidak Ada Sanggau Perbup No.62/2008 tanggal 12 Mei 2008 Ada Bengkayang Perbup No. 36/2008 tanggal 22 Mei 2008 Tidak Ada
  • 28. Sinkronisasi RKPD dengan RTRW PP No. 8 Tahun 2008 Pasal 31 Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kaltim terhambat oleh RTRW Provinsi yang belum disetujui oleh Pemerintah Pusat. (Gubernur Kaltim dalam Musrenbang RKPD Tahun 2010 Prov. Kaltim tanggal 14 April 2009). Sehingga perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota maupun Provinsi Kaltim masih menggunakan draft Padu Serasi (draft tata batas gabungan antara Dinas Kehutanan kabupaten/kota dan provinsi yang dikeluarkan pada tahun 1999.
  • 29. Korelasi RTRWD dengan RPJPD & RPJMD PP No. 8/2008 Ps. 5 UU No. 26/2007 Ps. 22 & 23 UU No. 26/2007 Ps. 25 & 26 RTRW Kab RPJPD Kab RPJMD Kab RTRW Prov RPJPD Prov - RPJMD Prov - Penat Ruang W il Kab/Kot RPJP Nasional
  • 30. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
    • Paragraf 3 : Perencanaan Tata Ruang wilayah Provinsi
    • Pasal 22 Ayat (1) : Penyusunan RTRW Provinsi mengacu pada:
    • c. RPJPD
    • Pasal 23 ayat (2): Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:
    • Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
    • Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
    • ...
    • g. Penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
    KUTIPAN
  • 31.
    • Paragraf 4: Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten
    • Pasal 25
    • Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:
    • Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
    • Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
    • Rencana pembangunan jangka panjang daerah.
    • Pasal 26
    • (2) Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
    • Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
    • P enyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
    • Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
    • Mewujudkan keterpaduan,
    KUTIPAN
  • 32. Kendala Perencanaan Pembangunan di Daerah
    • Minimnya s osialisasi rencana penyusunan RKPD kepada masyarakat
    • Masyarakat menjadi apatis dan enggan terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan daerah karena usulan masyarakat seringkali tidak bisa direalisasikan akibat terjadinya pemotongan/pemangkasan berbagai usulan yang masuk.
    • Terjadi perubahan/tambahan kegiatan yang sebelumnya tidak masuk dalam usulan SKPD.
    • Tidak ada koordinasi dan sinkronisasi antara program yang dibiayai dana community development dari perusahaan dengan program yang dibiayai APBD (Kab. Kubar)
    • Pelaksanaan proses perencanaan membutuhkan proses yang cukup panjang karena adanya tupoksi yang saling bersinggungan antar SKPD (Kab. Berau, Bengkayang)
    • SKPD sering terlambat/tidak tepat waktu dalam menyampaikan Renja dan daftar prioritas kegiatan kepada Bappeda sebagai bahan Musrenbang Kabupaten
  • 33. Lanjutan ...
    • Pelaksanaan forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten terlalu singkat sedangkan bahan yang harus dibahas cukup banyak .
    • Besarnya usulan yang masuk seringkali lebih merupakan keinginan, bukan kebutuhan daerah . Sehingga harus dilakukan pemilahan dan skala prioritas terhadap usulan-usulan yang masuk
    • RKPD yang telah ditetapkan, terkadang belum digunakan sebagai pedoman oleh SKPD dalam menyusun rencana kerjanya
    • Banyak instansi yang berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat yang dilakukan belum memiliki Renstra (Kab. Bengkayang)
    • B elum disetujuinya RTRW Provinsi oleh Pemerintah Pusat sehingga penyusunan perencanaan pembangunan daerah menjadi terhambat (Kab. Kubar dan Berau)
  • 34. Kesimpulan
    • Penyusunan RKPD di beberapa daerah masih kurang efektif karena beberapa alasan:
    • 1. Dari aspek proses
    • Alokasi waktu pelaksanaan Musrenbang sebagai bagian penting penyusunan RKPD sangat singkat, sedangkan agenda yang dibahas banyak sehingga Musrenbang yang dilakukan cenderung hanya formalitas
    • Aktor yang terlibat dalam proses perencanaan sering berganti-ganti sehingga sering tidak memahami tahapan sebelumnya
    • 2. Dari aspek partisipasi
    • Partisipasi masyarakat cukup tinggi tetapi usulan-usulan sering tidak bisa diakomodir dan diimplementasikan dalam RKPD sehingga keterlibatan masyarakat hanya sebagai formalitas ( benign neglect )
  • 35. Lanjutan ...
    • 3. Dari aspek prioritas
    • Kegiatan prioritas mudah berubah dan bahkan bisa dipangkas pada tahapan/proses tingkat selanjutnya
    • Persepsi para aktor tentang prioritas usulan berbeda-beda sehingga prioritas menurut masyarakat bisa dianggap bukan prioritas oleh aktor yang lain
    • 4. Dari aspek normatif (aturan hukum)
    • Masih banyak daerah yang belum memiliki Perda tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai amanat UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 27 Ayat (2), kecuali Kab. Kotabaru dan Sanggau
    • Belum menggunakan PP No. 8 Tahun 2008, kecuali Kab. Kotabaru dan Sanggau
  • 36. Saran
    • 1. Alokasi waktu pelaksanaan penyusunan RKPD perlu diperpanjang, berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang perlu agenda yang jelas berisi
      • Arahan Bupati
      • Arahan DPRD
      • Penyampaian aspirasi perwakilan masyarakat
      • Pembahasan materi dengan melibatkan legislatif
    • 2. Aktor yang mengikuti penyusunan RKPD haruslah continues (tidak berganti-ganti) dan mengikuti proses perencanaan dari awal hingga akhir urutan kegiatan
    • 3. Dilakukan penyusunan Perda tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah bagi daerah yang belum memilikinya dan dilakukan sosialisasi PP No. 8 Tahun 2008
  • 37. Lanjutan ... 4. Perlunya sosialisasi rencana penyusunan RKPD melalui media disertai agenda kegiatan yang jelas agar masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut; 5 . Pemandu Musrenbang perlu lebih aktif dalam menstimulus peserta sehingga usulan yang masuk lebih luas dan komprehensif berdasar prioritas kebutuhan masyarakat, bukan hanya usulan proyek-proyek fisik yang berdasar keinginan semata; 6. Transparansi dalam alokasi dana pembangunan yang dianggarkan untuk masing-masing SKPD, sehingga setiap SKPD bisa menyusun usulan program yang sesuai dengan kuota anggaran yang ada;
  • 38. Lanjutan ...
    • 7 . Perlu adanya pelibatan Legislatif dalam proses pe nyusunan RKPD dari awal termasuk dalam Musrenbang u ntuk meningkatkan fungsi kontrol dan sekaligus mendapatkan dukungan penganggaran terhadap hasil perencanaan p embangunan daerah ;
    • 8. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan forum-forum Rembug Warga serta program community development di luar forum resmi penyusunan RKPD;
    • 9. Perlunya penyempurnaan instrumen perencana a n pembangunan di daerah, khususnya untuk meminimalisir munculnya kemungki n an p engaruh dari kepentingan-kepentingan pra g matis dan politis dalam penyusunan program pembangunan daerah ;
  • 39. Lanjutan ... 10. Kemudian saran bagi pemerintah pusat agar segera menyelesaikan pembahasan dan persetujuan RTRW Provinsi sehingga proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah tidak terhambat.
  • 40.
    • Alamat:
    • Jl. MT. Haryono No. 36 Samarinda-75124
    • Telp. 0541- 768231, Fax. 0541-768230
    Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA SEKIAN & TERIMA KASIH, SEMOGA BERMANFAAT!