SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Download to read offline
Pengelolaan LED/VideotronPemerintah Kabupaten Paser 
Naskah Akademik
Tim Peneliti : 
-Mariman Darto 
-Lany Erinda Ramdhani 
-Maria AP Sari 
-Rustan Amarullah 
-Fani Heru Wismono 
-Tri Noor Aziza 
-Mayahayati Kusumaningrum 
-Wildan Lutfi (Koordinator) 
-Kemal Hidayah 
-Dewi Sartika 
-Betha Miranti Andalina 
-Lia Rosliana
Pendahuluan 
Pemerintah Kabupaten Paser berencana menyusun seperangkat sistem regulasi turunan yang mengatur tentang pengelolaan Media LED/ Videotron sebagai salah satu aset daerah yang saat ini telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
Media LED/ Videotron merupakan sebuah media informasi dengan teknologi tinggi berupa layar Liquid Crystal Display berukuran besar yang menampilkan komunikasi visual secara dinamik.
Dalam rangka sinkronisasi Pengelolaan Media LED/ Videotron sebagai aset daerah oleh masyarakat dan pihak ketiga/ swasta, tentunya diperlukan suatu pedoman dan regulasi yang menjadi payung hukum dan landasan yuridis
Permasalahan 
1.BagaimanakonseppengelolaanMedia LED/ Videotron di KabupatenPasersecaratepatdanterarah(optimal, efektif, efisien, berkesinambungan) ? 
2.Mengapadiperlukanregulasiyang mengaturtentangPengelolaanMedia LED/ Videotron di KabupatenPaser? 
3.Apayang menjadipertimbanganataulandasanfilosofis, sosiologis, yuridispembentukanregulasitentangPengelolaanMedia LED/ Videotron di KabupatenPaser? 
4.Apasasaranyang akandiwujudkan, ruanglingkuppengaturan, jangkauan, danarahpengaturandariregulasiini?
Metode Penelitian 
•metode yuridis normatif, yakni dengan melakukan studi pustaka dan menelaah data sekunder 
•kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk merumuskan kerangka pengelolaan Media LED / Videotron di Kabupaten Paser secara tepat dan terarah
Alur Kegiatan
Kajian Teoritis 
Beberapa pertimbangan perlunya memperkuat kerjasama publik-privat yang dilihat dari tiga dimensi sebagai berikut : (Widodo dalam Kurniawan, 2009) 
•Alasanpolitis; menciptakanpemerintahyang demokratisdanmendorongperwujudangood governance and good society 
•Alasanadministratif; adanyaketerbatasansumberdayapemerintah, baiksumberdayaanggaran, SDM, asetmaupunkemampuanmanajemen 
•Alasanekonomis; mengurangikesenjanganatauketimpangan, memacupertumbuhandanproduktivitas, meningkatkankualitasdankontinuitas, sertamengurangiresiko. 
Sumber: Kurniawan,dkk. (2009). “Analisis Potensi Penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam Pengembangan Infrastruktur Transportasi di Perkotaan (Studi Kasus Kota Semarang)” dalam TEKNIK Volume 30 No 3 Tahun 2009, Hal 147-155
•Menurut Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dapat berbentuk : 
•Sewa 
•Pinjam pakai 
•Kerjasama pemanfaatan 
•Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, atau 
•Kerjasama Penyediaan Infrastruktur
Praktik Empiris 
•Kurniawan dkk (2009) dalam penelitiannya menganalisis potensi penerapan kerjasama pemerintah swasta pada pengembangan infrastruktur transportasi perkotaan di Kota Semarang berdasar analisis faktor strategis (SWOT)
Hubudi&Umar(2010)dalampenelitiannyamengidentifikasifaktor- faktorpenentukesuksesankerjasamapemerintahswastadiIndonesia. Daripenelitianinidiidentifikasibahwateknologipembangunanyanglebihbaik(sepertipembatasanbiayapemeliharaan,keterbatasandanadaripemerintah,mengembangkanpembangunan,alihteknologikeperusahaanlokal,membuatfasilitasyangkreatifdaninovatif),adanyasolusianggarandantransferresiko(resikoyangditransferkepihakswastasepertipenjaminankewajibanfinansialsektorswasta,danuntukmenghematwaktudalampelaksanaannyaproyekinfrastruktursalahsatucaranyadenganmempermudahprosesperijinandalamsatuatap, mengajakpartisipasipihakswastadalampendanaanproyek),efisiensipembiayaansektorpublik(meliputimengurangibiayaadministrasisektorpublik,mereduksidanapublikdalampenanamanmodal,danpenguranganbiayaproyek)menjadifaktorpositif.
Kajian PKP2A III LAN di mengenai Kemitraan di Kalimantan di tahun 2008 mengidentiifkasi beberapa praktek kemitraan
Landasan Filosofis 
Secaragarisbesar,mediaLED/VideoTroninimerupakansaranayangsangatpentingdalammemberikaninformasikepadamasyarakat. Apabilapengelolaannyadilakukandenganbaik, makakemungkinanPADakanmeningkatjugasemakinbesar,karenaselainassetnegaratersebutterawatdenganbaikjugapemasukanyangberasaldaripenyewaanLEDtersebutjugaakanberpeluangdalammeningkatkanPADyangada.
Landasan Yuridis 
PeraturanPemerintahNomor27Tahun2014padadasarnyamerupakanpenyatuanperaturan- peraturanmengenaipengelolaanBarangMilikNegara/Daerahyangtelahadasebelumnya, mengaturhal-halyangbelumtertampungdalamperaturan-peraturanyangadasebelumnya,danmemberikanlandasanhukumyanglebihkuatagartertibadministrasidantertibpengelolaanBarangMilikNegara/Daerahdimaksuddapatdiwujudkan.
Landasan Sosiologis 
SebagaiKabupatenyangsedangberkembang,Paserjugatentunyamemilikipendudukyangsudahsiapdengansegalaperubahankearahyanglebihbaik, termasukterhadapkemajuanteknologiyangsemakinpesat,disampingkemajuanekonomi,perdagangan,infrastruktur,danlainsebagainya
Skema Potensi 
Kabupaten Paser Dalam Angka, BPS
Perkembangansektor-sektorunggulan“kandidat”penggunamediaLEDyangterusmengalamipeningkatansetiaptahunnyatersebuttentutidakterlepasdarisemakinbergairahnyaikliminvestasidiKabupatenPaser.HaliniterbuktidaritingkatpertumbuhanekonomiKabupatenPaserdaritahun2008hingga2012yangsecararata-ratamencapaidiatas9%pertahunnya
Pertumbuhan Ekonomi Kab. Paser dalam 5 Tahun Terakhir 
Kabupaten Paser Dalam Angka, BPS
Halinimenunjukkanbahwakemampuanekonomikabupatenpasertelahmampuditunjangolehsektor-sektorusahalaindiluardariusahapertambangan.KondisiinilahyangsemakinmendorongpemanfaatanLEDyangada.
Kalkulasi Pilihan Prime Time Penayangan Iklan 
No 
Interval Waktu 
Jumlah Penayangan Iklan (Jika @ Maks. 30 detik) 
Jumlah Penayangan Iklan (Jika @ Maks. 60 detik) 
1 
06.00 –07.00 
12 iklan dengan 10 transisi 
(120 penayangan) 
6 iklan dengan 10 transisi 
(60 penayangan) 
2 
07.00 –08.00 
12 iklan dengan 10 transisi 
(120 penayangan) 
6 iklan dengan 10 transisi 
(60 penayangan) 
3 
08.00 –09.00 
12 iklan dengan 10 transisi 
(120 penayangan) 
6 iklan dengan 10 transisi 
(60 penayangan) 
4 
09.00 –10.00 
12 iklan dengan 10 transisi 
(120 penayangan) 
6 iklan dengan 10 transisi 
(60 penayangan) 
5 
15.00 –16.00 
12 iklan dengan 10 transisi 
(120 penayangan) 
6 iklan dengan 10 transisi 
(60 penayangan) 
6 
16.00 –17.00 
12 iklan dengan 10 transisi 
(120 penayangan) 
6 iklan dengan 10 transisi 
(60 penayangan) 
7 
17.00 –18.00 
12 iklan dengan 10 transisi 
(120 penayangan) 
6 iklan dengan 10 transisi 
(60 penayangan) 
8 
18.00 –19.00 
12 iklan dengan 10 transisi 
(120 penayangan) 
6 iklan dengan 10 transisi 
(60 penayangan)
Tabeldiatasmenunjukkanbahwaterdapatsekitar4jamwaktuprimetimediintervalpagiharidanjugasekitar4jamwaktuprimetimediintervalsorehariyangdapatdimanfaatkansecaraoptimalolehpemerintahkabupatenpaseruntukmenayangkaninformasipublikdisampingjugadapatdimanfaatkanolehpihakswasta
Penetapanporsi30%dan70%inididasarkanpadaanalisissecaramendalammelaluiasumsi-asumsiekonomiyangtelahada(professionaljudgement)sepertiperkembanganpertumbuhanekonomi, tingkatinvestasidaerah,perkembanganpertumbuhansektor-sektorusaha,sertapeningkatantingkatkesejahteraandandayabelimasyarakatPaser.
Simulasi Perhitungan 
•Jika diasumsikan bahwa sewa spot iklan pada media LED ditetapkan sebanyak Rp5.000.000,-selama sebulan. Maka jika ditargetkan terdapat 10 pihak swasta yang memanfaatkan jasa periklanan melalui media LED ini pada masing-masing LED yang ada selama jangka waktu 12 bulan maka akan diperoleh penerimaan per bulan sebagai berikut : 
•Target pihak yang menyewa= 10 pihak swasta pada setiap LED yang ada 
•Biaya Sewa Perbulan = 10 x Rp5.000.000 = Rp50.000.000,-
•Total Income 1 Tahun= 4 unit x Rp50.000.000 x 12 
•= Rp2.400.000.000,- 
•(Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)
Dengan nilai penerimaan sebesar ini dalam kurun satu tahun, maka dapat diproyeksikan bahwa Break Event Point (BEP) pengadaan media LED ini akan tercapai hanya dalam waktu tiga tahun saja. Hal ini sesuai dengan perhitungan penerimaan sebagai berikut: 
Total penerimaan 3 tahun= 3 x Rp2.400.000.000,- = Rp7.200.000.000
SetelahBEPinitercapaimakatotalpenerimaanditahunke-empatdanseterusnyamerupakankeuntunganbersamayangdiperoleholehpemerintahdanpihakpengelola(swasta).KondisiBEPdalam3tahuninitentunyamasihtergantungolehfaktorjumlahswastayangmempromosikaniklannyapadamediaLEDtersebut.Jikajumlahpihakswastayangmengiklankanproduknyamelebihi10perusahaan,makakondisiBEPdapattercapailebihcepatataukurangdari3tahun.
profitbagipihakpengelola(swasta)dalamoperasionalisasipengelolaanmediaLED.StrategiyangdigunakanadalahpihakpengelolaakandiberikantargetpenerimaandalamsetahunyaitusebesarRp2.400.000.000,-danjikadalamsetahuntargetpenerimaantersebutdapatmelampauidariyangtelahditargetkan,makahasildarikelebihannilaitargettersebutadalahkeuntunganyangdiperoleholehpihakpengelola(swasta)yangkemudiandigunakanuntukmembiayaperawatan,biayaoperationaldanabiaya-biayalainnya.
hasilNetProfitakandisharekepadapihakPemkabPasersebesar10%dansisanyamerupakannetprofitpihakswastasebagaipengelolaMediaLEDmilikPemerintahDaerahPaser.Sharenetprofitsebesar10%untukpemerintahdan90%untukpengelola(swasta) tentudidasaripadakeuntunganyanghendakdiberikanpihakpengelolaagarmaumengeloladanmemanfaatkanmediaLEDPemkabPaser.
SemogaBermanfaatTerimaKasih… 
Bidang Kajian Kebijakan dan 
Inovasi Administrasi Negara 
--PKP2A III LAN --

More Related Content

Viewers also liked

Lampiran permen pan rb no. 63 ttg pedoman penataan tunjangan kinerja
Lampiran permen pan rb no. 63 ttg pedoman penataan tunjangan kinerjaLampiran permen pan rb no. 63 ttg pedoman penataan tunjangan kinerja
Lampiran permen pan rb no. 63 ttg pedoman penataan tunjangan kinerjaRahmat Notosuwarno
 
Presentasi Evaluasi Jabatan 2015 Bekerjasama dengan Bagian Organisasi Kab. Nu...
Presentasi Evaluasi Jabatan 2015 Bekerjasama dengan Bagian Organisasi Kab. Nu...Presentasi Evaluasi Jabatan 2015 Bekerjasama dengan Bagian Organisasi Kab. Nu...
Presentasi Evaluasi Jabatan 2015 Bekerjasama dengan Bagian Organisasi Kab. Nu...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
INDEKS INSENTIF JABATAN : MENJAWAB TANTANGAN DALAM MENGHITUNG BESARAN TAMBAHA...
INDEKS INSENTIF JABATAN : MENJAWAB TANTANGAN DALAM MENGHITUNG BESARAN TAMBAHA...INDEKS INSENTIF JABATAN : MENJAWAB TANTANGAN DALAM MENGHITUNG BESARAN TAMBAHA...
INDEKS INSENTIF JABATAN : MENJAWAB TANTANGAN DALAM MENGHITUNG BESARAN TAMBAHA...Rustan Amarullah
 
PROSPEK PEMBENTUKAN LEMBAGA LITBANG DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALI...
PROSPEK PEMBENTUKAN LEMBAGA LITBANG DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALI...PROSPEK PEMBENTUKAN LEMBAGA LITBANG DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALI...
PROSPEK PEMBENTUKAN LEMBAGA LITBANG DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALI...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Perencanaan Pembangunan Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Pendekatan Ekonomi Den...
Perencanaan Pembangunan Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Pendekatan Ekonomi Den...Perencanaan Pembangunan Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Pendekatan Ekonomi Den...
Perencanaan Pembangunan Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Pendekatan Ekonomi Den...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Telaah staff permohonan komputer
Telaah staff permohonan komputerTelaah staff permohonan komputer
Telaah staff permohonan komputerSisca Yoliza
 
Surat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanSurat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanblewly
 

Viewers also liked (13)

Lampiran permen pan rb no. 63 ttg pedoman penataan tunjangan kinerja
Lampiran permen pan rb no. 63 ttg pedoman penataan tunjangan kinerjaLampiran permen pan rb no. 63 ttg pedoman penataan tunjangan kinerja
Lampiran permen pan rb no. 63 ttg pedoman penataan tunjangan kinerja
 
Presentasi Evaluasi Jabatan 2015 Bekerjasama dengan Bagian Organisasi Kab. Nu...
Presentasi Evaluasi Jabatan 2015 Bekerjasama dengan Bagian Organisasi Kab. Nu...Presentasi Evaluasi Jabatan 2015 Bekerjasama dengan Bagian Organisasi Kab. Nu...
Presentasi Evaluasi Jabatan 2015 Bekerjasama dengan Bagian Organisasi Kab. Nu...
 
INDEKS INSENTIF JABATAN : MENJAWAB TANTANGAN DALAM MENGHITUNG BESARAN TAMBAHA...
INDEKS INSENTIF JABATAN : MENJAWAB TANTANGAN DALAM MENGHITUNG BESARAN TAMBAHA...INDEKS INSENTIF JABATAN : MENJAWAB TANTANGAN DALAM MENGHITUNG BESARAN TAMBAHA...
INDEKS INSENTIF JABATAN : MENJAWAB TANTANGAN DALAM MENGHITUNG BESARAN TAMBAHA...
 
Presentasi hasil kajian diskresi
Presentasi hasil kajian diskresiPresentasi hasil kajian diskresi
Presentasi hasil kajian diskresi
 
Kajian manajemen perbatasan (fokus inovasi pendidikan) 2015
Kajian manajemen perbatasan (fokus inovasi pendidikan) 2015Kajian manajemen perbatasan (fokus inovasi pendidikan) 2015
Kajian manajemen perbatasan (fokus inovasi pendidikan) 2015
 
Bahan SOP kalteng 2016
Bahan SOP kalteng 2016Bahan SOP kalteng 2016
Bahan SOP kalteng 2016
 
PROSPEK PEMBENTUKAN LEMBAGA LITBANG DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALI...
PROSPEK PEMBENTUKAN LEMBAGA LITBANG DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALI...PROSPEK PEMBENTUKAN LEMBAGA LITBANG DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALI...
PROSPEK PEMBENTUKAN LEMBAGA LITBANG DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALI...
 
Perencanaan Pembangunan Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Pendekatan Ekonomi Den...
Perencanaan Pembangunan Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Pendekatan Ekonomi Den...Perencanaan Pembangunan Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Pendekatan Ekonomi Den...
Perencanaan Pembangunan Tata Ruang Wilayah Berdasarkan Pendekatan Ekonomi Den...
 
Telaah staff permohonan komputer
Telaah staff permohonan komputerTelaah staff permohonan komputer
Telaah staff permohonan komputer
 
Presentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
Presentasi potensi SDM sebatik/ PerbatasanPresentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
Presentasi potensi SDM sebatik/ Perbatasan
 
Kajian pengelolaan potensi SDA sebatik
Kajian pengelolaan potensi SDA sebatikKajian pengelolaan potensi SDA sebatik
Kajian pengelolaan potensi SDA sebatik
 
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Surat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanSurat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaan
 

Similar to Presentasi Naskah Akademik LED Kab. Paser 2014

190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptxDodiSetiawan46
 
Policy Brief Pemerintah Kota Madiun (1).pdf
Policy Brief Pemerintah  Kota Madiun (1).pdfPolicy Brief Pemerintah  Kota Madiun (1).pdf
Policy Brief Pemerintah Kota Madiun (1).pdfKetahananBangsa
 
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptxPutriNopianti
 
Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018
Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018
Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018H2O Management
 
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraVersi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraWitra Apdhi Almash
 
Seminar Smart City - Membangun Tata Kelola Jaringan Smart City
Seminar Smart City - Membangun Tata Kelola Jaringan Smart CitySeminar Smart City - Membangun Tata Kelola Jaringan Smart City
Seminar Smart City - Membangun Tata Kelola Jaringan Smart CityBambang
 
Aksi reaksi dan peran litbang
Aksi reaksi dan peran litbangAksi reaksi dan peran litbang
Aksi reaksi dan peran litbangRustan Amarullah
 
Pelan Pembangunan Kajang-Bangi 30 Tahun Ke Hadapan_20240119_184406_0000.pdf
Pelan Pembangunan Kajang-Bangi 30 Tahun Ke Hadapan_20240119_184406_0000.pdfPelan Pembangunan Kajang-Bangi 30 Tahun Ke Hadapan_20240119_184406_0000.pdf
Pelan Pembangunan Kajang-Bangi 30 Tahun Ke Hadapan_20240119_184406_0000.pdfa182283
 
Strategi Menarik Investor dalam rangka Peningkatan PAD
Strategi Menarik Investor dalam rangka Peningkatan PADStrategi Menarik Investor dalam rangka Peningkatan PAD
Strategi Menarik Investor dalam rangka Peningkatan PADDadang Solihin
 
Indonesia Digital Services Living Lab
Indonesia Digital Services Living LabIndonesia Digital Services Living Lab
Indonesia Digital Services Living LabTri Widodo W. UTOMO
 
Buku direktori administrasi negara 2014 final
Buku direktori administrasi negara 2014 finalBuku direktori administrasi negara 2014 final
Buku direktori administrasi negara 2014 finalWitra Apdhi Almash
 
Governance Innovation in Indonesia
Governance Innovation in IndonesiaGovernance Innovation in Indonesia
Governance Innovation in IndonesiaTri Widodo W. UTOMO
 
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)Massaputro Delly TP
 
Presentasi Pemda Gianyar Bali
Presentasi Pemda Gianyar BaliPresentasi Pemda Gianyar Bali
Presentasi Pemda Gianyar BaliPutu Shinoda
 
Studi Kasus KLHS Riau
Studi Kasus KLHS RiauStudi Kasus KLHS Riau
Studi Kasus KLHS RiauMohd. Yunus
 
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1cokorda.dewi
 
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdfpikipardede1
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasDadang Solihin
 

Similar to Presentasi Naskah Akademik LED Kab. Paser 2014 (20)

190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
 
Policy Brief Pemerintah Kota Madiun (1).pdf
Policy Brief Pemerintah  Kota Madiun (1).pdfPolicy Brief Pemerintah  Kota Madiun (1).pdf
Policy Brief Pemerintah Kota Madiun (1).pdf
 
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
190708-7225000000-bimtek_smartcity-11-Persiapan Bimtek I.pptx
 
Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018
Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018
Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018
 
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negaraVersi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
Versi trial epitome direktori inovasi administrasi negara
 
Seminar Smart City - Membangun Tata Kelola Jaringan Smart City
Seminar Smart City - Membangun Tata Kelola Jaringan Smart CitySeminar Smart City - Membangun Tata Kelola Jaringan Smart City
Seminar Smart City - Membangun Tata Kelola Jaringan Smart City
 
Aksi reaksi dan peran litbang
Aksi reaksi dan peran litbangAksi reaksi dan peran litbang
Aksi reaksi dan peran litbang
 
Pelan Pembangunan Kajang-Bangi 30 Tahun Ke Hadapan_20240119_184406_0000.pdf
Pelan Pembangunan Kajang-Bangi 30 Tahun Ke Hadapan_20240119_184406_0000.pdfPelan Pembangunan Kajang-Bangi 30 Tahun Ke Hadapan_20240119_184406_0000.pdf
Pelan Pembangunan Kajang-Bangi 30 Tahun Ke Hadapan_20240119_184406_0000.pdf
 
Strategi Menarik Investor dalam rangka Peningkatan PAD
Strategi Menarik Investor dalam rangka Peningkatan PADStrategi Menarik Investor dalam rangka Peningkatan PAD
Strategi Menarik Investor dalam rangka Peningkatan PAD
 
Indonesia Digital Services Living Lab
Indonesia Digital Services Living LabIndonesia Digital Services Living Lab
Indonesia Digital Services Living Lab
 
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
Penguatan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara (IKN)
 
Buku direktori administrasi negara 2014 final
Buku direktori administrasi negara 2014 finalBuku direktori administrasi negara 2014 final
Buku direktori administrasi negara 2014 final
 
Governance Innovation in Indonesia
Governance Innovation in IndonesiaGovernance Innovation in Indonesia
Governance Innovation in Indonesia
 
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
17 EoDB (Agung Pambudhi - Apindo)
 
Presentasi Pemda Gianyar Bali
Presentasi Pemda Gianyar BaliPresentasi Pemda Gianyar Bali
Presentasi Pemda Gianyar Bali
 
Studi Kasus KLHS Riau
Studi Kasus KLHS RiauStudi Kasus KLHS Riau
Studi Kasus KLHS Riau
 
Aksi reaksi dan peran litbang (Rustan)
Aksi reaksi dan peran litbang (Rustan)Aksi reaksi dan peran litbang (Rustan)
Aksi reaksi dan peran litbang (Rustan)
 
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1
Fgd Pembiayaan Dan Insentif Rev 1 1
 
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf
2.-Tata-Kelola-Tantangan-dan-Tahapan-Implementasi-E-Gov (1).pdf
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang BerkualitasRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang Berkualitas
 

More from Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN

Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKNPolicy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKNBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdfBuku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdfBidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN
 

More from Bidang ANDROIDA-Puslatbang KDOD LAN (19)

Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
Policy Paper Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Investasi di Daerah Tahun...
 
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKNPolicy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
Policy Paper: Strategi Kebijakan Pengembangan ASN Daerah Penyangga/ Mitra IKN
 
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdfBuku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
Buku Policy Brief-Telaah Isu Strategis-Penyederhanaan Birokrasi (final) 2022.pdf
 
Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020
Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020
Pengenalan Pengelolaan Jurnal Borneo Administrator-2020
 
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN 2020
 
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
Konsep Perhitungan Tunjangan Transport atau Tunjangan Mobilitas Kerja Sebagai...
 
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
survey kepuasan masyarakat & survey kepuasan pegawai 2020
 
Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)
Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)
Daftar berita inovasi melawan corona (jilid 1)
 
Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019
Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019
Ekspose Kajian Kepemimpinan Kewirausahaan Daerah 2019
 
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASNPolicy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
Policy Brief Optimalisasi Pengawasan Netralitas ASN
 
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASNPolicy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
Policy Brief Pelaksanaan Kebijakan Netralitas ASN
 
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
Kajian aktualisasi revolusi mental-PKP2A III LAN 2017
 
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpimKajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
Kajian pemetaan kemanfaatan proyek perubahan pasca diklatpim
 
Policy Brief 2016 (Diskresi)
Policy Brief 2016 (Diskresi)Policy Brief 2016 (Diskresi)
Policy Brief 2016 (Diskresi)
 
Policy Brief 2016 (Potensi SDM)
Policy Brief 2016 (Potensi SDM)Policy Brief 2016 (Potensi SDM)
Policy Brief 2016 (Potensi SDM)
 
Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)
Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)
Policy Brief 2016 (Peningkatan Kapasitas Desa)
 
Policy Brief 2016 (kapasitas desa)
Policy Brief 2016 (kapasitas desa)Policy Brief 2016 (kapasitas desa)
Policy Brief 2016 (kapasitas desa)
 
Presentasi design inovasi kabupaten katingan 2016
Presentasi design inovasi kabupaten katingan 2016Presentasi design inovasi kabupaten katingan 2016
Presentasi design inovasi kabupaten katingan 2016
 
Persiapan Tahap Diagnose Laboratorium Inovasi Kota Samarinda
Persiapan Tahap Diagnose Laboratorium Inovasi Kota SamarindaPersiapan Tahap Diagnose Laboratorium Inovasi Kota Samarinda
Persiapan Tahap Diagnose Laboratorium Inovasi Kota Samarinda
 

Recently uploaded

PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxRyanWinter25
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasiasaliaraudhatii
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptRyanWinter25
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...iswantosapoetra
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxSusatyoTriwilopo
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptxPENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
PENERAPAN IURAN DALAM PROGRAM PAMSIMAS 2023.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke IntegrasiPenyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
Penyesuaian AK Jabatan Fungsional Konvensional Ke Integrasi
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.pptOPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
OPERASI DAN PEMELIHARAAN SPAM DALAM PROGRAM PAMSIMAS.ppt
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
Kewenangan Pejabat Sementara Selaku Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Haria...
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptxmars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
mars pkk yang selalu dinyanyikan saat kegiatan PKK.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 

Presentasi Naskah Akademik LED Kab. Paser 2014