2. Tim Peneliti :
-Mariman Darto
-Lany Erinda Ramdhani
-Maria AP Sari
-Rustan Amarullah
-Fani Heru Wismono
-Tri Noor Aziza
-Mayahayati Kusumaningrum
-Wildan Lutfi (Koordinator)
-Kemal Hidayah
-Dewi Sartika
-Betha Miranti Andalina
-Lia Rosliana
3. Pendahuluan
Pemerintah Kabupaten Paser berencana menyusun seperangkat sistem regulasi turunan yang mengatur tentang pengelolaan Media LED/ Videotron sebagai salah satu aset daerah yang saat ini telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
4. Media LED/ Videotron merupakan sebuah media informasi dengan teknologi tinggi berupa layar Liquid Crystal Display berukuran besar yang menampilkan komunikasi visual secara dinamik.
5. Dalam rangka sinkronisasi Pengelolaan Media LED/ Videotron sebagai aset daerah oleh masyarakat dan pihak ketiga/ swasta, tentunya diperlukan suatu pedoman dan regulasi yang menjadi payung hukum dan landasan yuridis
6. Permasalahan
1.BagaimanakonseppengelolaanMedia LED/ Videotron di KabupatenPasersecaratepatdanterarah(optimal, efektif, efisien, berkesinambungan) ?
2.Mengapadiperlukanregulasiyang mengaturtentangPengelolaanMedia LED/ Videotron di KabupatenPaser?
3.Apayang menjadipertimbanganataulandasanfilosofis, sosiologis, yuridispembentukanregulasitentangPengelolaanMedia LED/ Videotron di KabupatenPaser?
4.Apasasaranyang akandiwujudkan, ruanglingkuppengaturan, jangkauan, danarahpengaturandariregulasiini?
7. Metode Penelitian
•metode yuridis normatif, yakni dengan melakukan studi pustaka dan menelaah data sekunder
•kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan untuk merumuskan kerangka pengelolaan Media LED / Videotron di Kabupaten Paser secara tepat dan terarah
9. Kajian Teoritis
Beberapa pertimbangan perlunya memperkuat kerjasama publik-privat yang dilihat dari tiga dimensi sebagai berikut : (Widodo dalam Kurniawan, 2009)
•Alasanpolitis; menciptakanpemerintahyang demokratisdanmendorongperwujudangood governance and good society
•Alasanadministratif; adanyaketerbatasansumberdayapemerintah, baiksumberdayaanggaran, SDM, asetmaupunkemampuanmanajemen
•Alasanekonomis; mengurangikesenjanganatauketimpangan, memacupertumbuhandanproduktivitas, meningkatkankualitasdankontinuitas, sertamengurangiresiko.
Sumber: Kurniawan,dkk. (2009). “Analisis Potensi Penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam Pengembangan Infrastruktur Transportasi di Perkotaan (Studi Kasus Kota Semarang)” dalam TEKNIK Volume 30 No 3 Tahun 2009, Hal 147-155
10. •Menurut Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dapat berbentuk :
•Sewa
•Pinjam pakai
•Kerjasama pemanfaatan
•Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, atau
•Kerjasama Penyediaan Infrastruktur
11. Praktik Empiris
•Kurniawan dkk (2009) dalam penelitiannya menganalisis potensi penerapan kerjasama pemerintah swasta pada pengembangan infrastruktur transportasi perkotaan di Kota Semarang berdasar analisis faktor strategis (SWOT)
24. Simulasi Perhitungan
•Jika diasumsikan bahwa sewa spot iklan pada media LED ditetapkan sebanyak Rp5.000.000,-selama sebulan. Maka jika ditargetkan terdapat 10 pihak swasta yang memanfaatkan jasa periklanan melalui media LED ini pada masing-masing LED yang ada selama jangka waktu 12 bulan maka akan diperoleh penerimaan per bulan sebagai berikut :
•Target pihak yang menyewa= 10 pihak swasta pada setiap LED yang ada
•Biaya Sewa Perbulan = 10 x Rp5.000.000 = Rp50.000.000,-
25. •Total Income 1 Tahun= 4 unit x Rp50.000.000 x 12
•= Rp2.400.000.000,-
•(Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)
26. Dengan nilai penerimaan sebesar ini dalam kurun satu tahun, maka dapat diproyeksikan bahwa Break Event Point (BEP) pengadaan media LED ini akan tercapai hanya dalam waktu tiga tahun saja. Hal ini sesuai dengan perhitungan penerimaan sebagai berikut:
Total penerimaan 3 tahun= 3 x Rp2.400.000.000,- = Rp7.200.000.000