Memutasi kepala daerah (Rustan)

MEMUTASI KEPALA DAERAH : MUNGKINKAH? Oleh : Rustan A.1 AbstrakTulisan ini merupakan buah pemikiran penulis dalam upaya berkontribusimenciptakan negara indonesia yang lebih maju, merata, dan sejahtera. Wacanauntuk memutasi kepala daerahLatar BelakangDalam scope lokal, saat ini telah terjadi dinamisasi perkembangan kemajuandaerah yang sangat cepat dan tidak dapat diduga. Setiap tahun, pergerakandaerah-daerah yang dikategorikan maju dan berkembang secara signifikandapat dikatakan meningkat. Meskipun demikian, tidak sedikit pula daerah yangmasih tertatih-tatih mengejar dan berkompetisi dengan daerah-daerah tersebut.Gambaran di era otonomi daerah ini cukup baik jika dibandingkan dengankondisi di era orde baru, dimana daerah yang berkembang dan maju cukupterbatas serta stagnan pada daerah-daerah tertentu dan itu-itu saja.Tantangan utama pemerintah saat ini adalah bagaimana agar seluruh daerahdapat maju dan sejahtera dengan kondisi pembangunan daerah yang relatifmerata dan selaras, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan yang begitubesar antara satu daerah dengan daerah lainnya. Jika kita menganalisis lebihdalam dapat diketahui bahwa daya gerak pembangunan daerah tidakditentukan oleh ketersediaan sumberdaya alam yang melimpah, sepertibatubara dan aneka tambang lainnya, atau minyak bumi dan sumber energilainnya; melainkan karena faktor kepemimpinan dari kepala daerah. Kepaladaerah yang inovatif, kreatif, disiplin, tegas, memiliki semangat pembaharu,serta kemampuan mengelola sumberdaya (manusia, alam, finansial) yang adaadalah kunci keberhasilan kemajuan suatu daerah. contoh bupati/ walikota berhasil tanpa mengandalkan SDAKesuksesan Bupati/ Walikota tersebut tentunya sangat baik jika mampuditularkan ke daerah-daerah lainnya, khususnya daerah-daerah yang masihtertinggal. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyarankan agar dapatdilakukan mutasi kepala daerah antar daerah dalam provinsi yang sama atauantar daerah di luar provinsi.Good Chief or Bad ChiefMutasi kepala daerah antar daerah dalam pemikiran penulis adalah suatu keyleverage dalam mendorong kepala daerah untuk selalu menunjukkan nilairaport yang baik. Dalam rentang waktu kepemimpinannya (satu atau dua1 PKP2A III LAN (email : rustanamarullah8@gmail.com) 1

periode) mampu menunjukkan kinerja dan performa yang mengesankan,Presiden dapat menawarkan mutasi bagi yang bersangkutan untuk menjadikepala daerah di daerah lainnya. Kondisi yang paradoks dapat kita lihat saat ini,dimana banyak kepala daerah yang telah sukses meningkatkan kesejahteraanmasyarakat dan pembangunan daerah “tidak termanfaatkan lagi” setelahselesai menjabat.Dengan penilaian yang ketat, diharapkan kepala daerah selalu menunjukkankinerja yang extraordinary selama bertugas meningkatkan kesejahteraanmasyarakat tanpa perlu lagi berkonsentrasi memikirkan keinginan-keinginanambisius untuk membangun atau mempertahankan imperium kekuasaannya.Di sisi yang lain, mutasi Kepala Daerah antar daerah akan lebih berefek optimaldan memberikan pengaruh kuat bagi kinerja pemerintahan dibandingkanmelakukan mutasi PNS antar daerah seperti yang dicanangkan saat ini. Adabeberapa alasan mengapa penulis mengatakan demikian :1. Kepala daerah menjalankan tugas utama pada level kebijakan/ manajerial, sehingga memiliki kemampuan secara cepat dan langsung untuk mengimplementasikan kebijakan, inovasi dan kreasi dengan menggunakan segenap sumberdaya tanpa ada tekanan dari manapun sepanjang bersesuaian dengan peraturan perundangan. Hal ini secara dramatis berkebalikan dengan PNS yang menjalankan tugas sebagai pelaksana kebijakan yang sangat bergantung pada komando dan petunjuk dari atasannya (kepala daerah).2. PNS cenderung mengikuti tarian dari kepala daerahnya. Jika kepala daerah tersebut pekerja keras, disiplin, dan bekerja cepat maka dapat dipastikan segenap komponen aparaturnya juga akan bergerak mengikuti; demikian pula sebaliknya. Hal ini berbeda jika kita hanya menerapkan mutasi PNS antar daerah. Meskipun PNS tersebut adalah aparatur yang produktif, berprestasi, dan pekerja keras namun hal ini tidak mampu untuk mempengaruhi atau mendongkrak kinerja sistem secara keseluruhan, bahkan bisa saja yang terjadi justru kemerosotan kinerja karena pengaruh lingkungan kerjanya.3. Bercermin pada pelaksanaan mutasi pimpinan TNI di seluruh Indonesia yang telah berlangsung sejak lama, namun tetap mampu menjaga konsistensi kinerja yang mumpuni dan merata disemua kesatuannya dapat menjadi contoh nyata keberhasilan konsep mutasi Kepala Daerah ini untuk diterapkan dilevel pemerintah daerah.Mutasi di Level Mana : Provinsi atau Kabupaten/ Kota ?Konsep mutasi kepala daerah ini siap diimplementasikan jika Kepala Daerahadalah orang-orang yang dipilih langsung oleh Presiden, sehingga Presidenlebih memiliki bargaining position untuk memperkuat kendalipertanggungjawaban dan supervisi pada tingkat pemerintah daerah yang saatini cukup lemah dan kurang tegas, disamping juga untuk menekan banyaknyakasus penyelewengan kewenangan (terutama ditingkat kabupaten/ kota) yangbertentangan dengan peraturan perundangan. 2

Oleh karenanya, penulis menyarankan bahwa mekanisme mutasi KepalaDaerah ini diberlakukan pada level Kabupaten/ Kota, sedangkan pada levelPemerintah Provinsi tetap seperti saat ini yaitu dipilih langsung oleh masyarakatmelalui mekanisme pemilihan umum. Alasannya karena posisi PemerintahProvinsi merupakan wakil Pemerintah Pusat di daerah sehingga secaralangsung juga membantu menjalankan tugas-tugas Presiden untuk melakukanpenyelerasan, koordinasi, dan pengawasan atas Bupati/ Walikota yang telahdipilih dan bertugas di wilayahnya. Keadaan ini juga semakin memperkuatposisi Gubernur karena memiliki kapasitas kunci dalam membantu presidenmenilai kinerja Bupati/ Walikota.Perlu dipahami secara mendasar bahwa upaya ini dilakukan untuk menjaminkesatuan gerak dan langkah pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasionalyang merata dan sejahtera tanpa berupaya mengesampingkan nilai-nilaiotonomi daerah.Mengantisipasi Isu Putra DaerahKonsep right man in the right position, upaya mempercepat pembangunandaerah dan peningkatan pelayanan publik, serta batasan waktu menjabat bagiBupati/ Walikota yang berprestasi pada daerah yang sama menjadi alasandasar mengapa upaya mutasi kepala daerah antar kabupaten/ kota perludicoba dilakukan.Penerapan konsep ini merupakan upaya pembelajaran yang lebih nyata atasdemokrasi dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebab disinilah akan diuji keterbukaan dan penerimaan dari masyarakat atas pemimpinyang berasal dari daerah lain. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 Ddisebutkan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatanyang sama dalam pemerintahan” sehingga atas dasar konstitusi inilah konsepini dapat berjalan. Selain itu, pemimpin yang berasal dari daerah lain jugamemiliki kecenderungan untuk netral dalam mengambil keputusan dan tidakmemiliki kepentingan apapun selain menjalankan tugas sebaik-baiknya padadaerah baru yang dipimpinnya.Adanya reward berupa tawaran untuk menduduki jabatan Bupati/ Walikota didaerah lainnya secara langsung merupakan langkah pemerintah untukmenjamin kelangsungan karir serta performa baik Bupati/ Walikota berprestasi.Mereka memiliki tugas utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat danpercepatan pembangunan daerah. Dengan demikian, diharapkan agarkesenjangan antar wilayah dapat diperkecil. 3

Memutasi kepala daerah (Rustan)

by PKP2AIIILANSamarinda

Accessibility

Upload Details

Usage Rights

Statistics