Your SlideShare is downloading. ×
Kajian Tentang Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Kabupaten  Kota Pemekaran Di Kalimantan Timur
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Kajian Tentang Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kota Pemekaran Di Kalimantan Timur

7,656
views

Published on

ekspose kajian bersama Balitbangda

ekspose kajian bersama Balitbangda

Published in: Business, Technology

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
7,656
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
338
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Kajian Tentang Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten / Kota Pemekaran di Kalimantan Timur Kerjasama Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur Dengan Pusat kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III LAN 11/03/09 Samarinda, Januari 2008
  • 2. LATAR BELAKANG
    • Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 sistem Pemerintahan indonesia menganut sistem sentralisasi, dimana sasaran utama dari strategi pembangunan waktu itu adalah efisiensi yang diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan paradigma Pareto-Optimal .
    • Dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, orientasi pembangunan diubah, bukan kepada efisiensi dan pertumbuhan melainkan kepada kemandirian dan keadilan dengan perubahan sistem penyelenggaraan Pemerintahan menjadi sistem desentralisasi.
    • beberapa fenomena empirik terlihat bahwa kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah belum dilaksanakan secara sungguh-sungguh.
    • mengakibatkan beberapa kerugian, sebagaimana diidentifikasi oleh Prud’ Homme (1995). Beberapa “bahaya” desentralisasi, yaitu makin tingginya disparitas antar daerah, inefisiensi produksi dan alokasi dan instabilitas. 0
    11/03/09
  • 3. PERUMUSAN MASALAH
    • Dalam bidang ekonomi, kecenderungan kinerja pembangunan daerah pada indikator-indikator makro seperti pendapatan nasional perkapita, pengurangan jumlah penduduk miskin, dan tingkat pengangguran masih belum optimal
    • Dalam bidang sosial, yang dilihat antara lain dalam sektor pendidikan dan kesehatan, kebijakan otonomi daerah nampaknya belum membawa dampak yang signifikan di daerah, sehingga perlu dikaji secara cermat letak kesalahan dari implementasi kebijakan yang ada .
    • Dalam Bidang Sarana dan Prasarana Dasar, keberhasilan pembangunan dapat diukur dan dinilai dari ketersediaan dan kecukupan sarana dan prasarana, akan tetapi Dampak desentralisasi di bidang sarana dan prasarana yang diindikasikan belum sesuai harapan
    11/03/09
  • 4. TUJUAN DAN KEGUNAAN
    • Kajian ini bertujuan untuk menggali dan mengenali berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32/2004 dan dampaknya bagi pembangunan sosial ekonomi, serta sarana dan prasarana di daerah.
    • Kegunaan praktis dari kajian ini adalah dapat dihasilkannya konsep dan alternatif strategi pengembangan otonomi daerah di wilayah Kalimantan Timur dalam rangka peningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat
    11/03/09
  • 5. RUANG LINGKUP KAJIAN
    • Ruang lingkup kajian ini terdiri dari beberapa aspek, yakni aspek sosial, ekonomi, Pertanian, Menajemen Kepegawaian dan Pelayanan dll yang dikaitkan dengan implementasi kebijakan desentralisasi selama pemerlakuan Otda
    • Berdasarkan jangkauan wilayah, kajian ini akan mengkaji 3 (tiga) Kabupaten di Kalimantan Timur hasil pemekaran sejak tahun 1999, yang meliputi:
    11/03/09 No Daerah Induk Kabupaten Pemekaran 1 Kabupaten Pasir Kab. Penajam Paser Utara 2 Kabupaten Kutai Kab. Kutai Timur Kab. Kutai Barat
  • 6. KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 11/03/09
  • 7. Kinerja Bidang Sosial 11/03/09
  • 8. 11/03/09 Kinerja Bidang Pendidikan
  • 9. 11/03/09 Bidang Kesehatan
  • 10. 11/03/09 Bidang Sarana dan Prasarana
  • 11. 11/03/09 Kinerja Bidang Pertanian Kinerja Bidang Perkebunan
  • 12. 11/03/09 Kinerja Bidang Peternakan Kinerja Bidang Perikanan
  • 13. Bidang Hukum dan Perundang-Undangan 11/03/09
  • 14. 11/03/09 Kinerja Bidang Perekonomian
  • 15. KABUPATEN KUTAI TIMUR 11/03/09
  • 16. 11/03/09 Kinerja Bidang Sosial Kinerja Bidang Manaj. Kepegawaian
  • 17. 11/03/09 Kinerja Bidang Pendidikan
  • 18. 11/03/09 Kinerja Bidang Kesehatan
  • 19. 11/03/09 Kinerja Bidang Pertanian Kinerja Bidang Perkebunan
  • 20. 11/03/09 Kinerja Bidang Peternakan Kinerja Bidang Koperasi
  • 21. Kinerja Bidang Perekonomian 11/03/09
  • 22. KABUPATEN KUTAI BARAT 11/03/09
  • 23. 11/03/09 Kinerja Bidang Sosial Rasio Penduduk Miskin Kinerja Bidang Manaj. Kepegawaian
  • 24. 11/03/09 Kinrja Bidang Pendidikan
  • 25. 11/03/09 Kinerja Bidang Kesehatan Angka Kematian Bayi
  • 26. 11/03/09 Kinerja Bidang Perikanan Kinerja Bidang Pertanian
  • 27. 11/03/09 Kinerja Bidang sarana dan Prasarana
  • 28. 11/03/09 Kinerja Bidang Perekonomian
  • 29. Kesimpulan
    • Kesimpulan umum yang dapat diambil dari kajian ini adalah bahwasanya meskipun tidak jelas faktor penyebab perubahan kinerja pembangunan di ketiga kabupaten yang dievaluasi pada periode 2002 s.d. 2005, namun pada momentum awal pelaksanaan otonomi daerah terjadi sinyal-sinyal perubahan, sehingga secara hipotetik bahwa sinyal perubahan tersebut sebagian merupakan dampak yang cukup siginifikan / positif dari pelaksanaan otonomi daerah khususnya pasca pemberlakukan UU Nomor 22 Tahun 1999 (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004).
    • Namun demikian, tidak mustahil juga muncul dampak-dampak negatif dari pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diprediksikan oleh para ahli yang antara lain munculnya kesenjangan antar daerah. Dalam konteks ini, variasi yang sangat tinggi dalam potensi daerah sangat mungkinkan memunculkan disparitas tersebut. Oleh karena itu, instrumen kebijakan pusat perlu dioptimalkan untuk mencegah melebarnya disparitas ini, yang antara lain dengan mengkaji ulang sistem DAU dan DAK, serta mengkaji ulang secara matang atas usulan pemekaran wilayah.
    • Hal lain yang bisa dicermati dari hasil penelitian yang ada adalah bahwa walaupun ada beberapa progress yang cukup penting, namun kinerja pembangunan daerah belum terlalu menonjol sebagaimana yang diharapkan. Artinya, belum dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa otonomi daerah benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja pembangunan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :
      • Pada tahap-tahap awal implementasi kebijakan desentralisasi, daerah lebih disibukkan oleh upaya penataan internal baik dalam aspek kelembagaan, ketatalaksanaan maupun personalia. Akibatnya, daerah cenderung kurang dapat berkonsentrasi dalam memfokuskan sumber daya yang ada untuk dipergunakan sebesar mungkin bagi kesejahteraan masyarakat di daerah
      • Kebijakan pemerintah Pusat sendiri terlalu sering berubah-ubah sehingga terlalu banyak menyita waktu dan energi aparat di daerah. Sebagai contoh, semenjak lahirnya UU No. 22 Tahun 1999, pedoman penataan organisasi pemerintah daerah
      • Aparat daerah masih terjebak pada pola pikir “tradisional“ bahwa keberhasilan otonomi daerah semata-mata diukur oleh besarnya PAD (penerimaan asli daerah)
      • Banyak daerah hasil pemekaran (termasuk Penajam Paser Utara, Kutai Timur dan Kutai Barat) yang menghadapi kendala berupa keterbatasan SDM yang berkualitas atau memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas pokok instansional yang ada
    11/03/09
  • 30. Rekomendasi
    • Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kutai Timur dan Kutai Barat perlu segera melakukan berbagai upaya untuk menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Potensi yang perlu dioptimalkan tersebut terutama potensi yang dapat menarik investasi, sehingga peningkatan pendapatan nantinya bukan berasal dari pembebanan terhadap masyarakat umum, melainkan terhadap sektor usaha. Optimalisasi potensi tersebut dengan cara pemerintah daerah mengorientasikan pengeluaran pembangunan kepada sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan potensi wilayah.
    • Dalam kaitan ini pula, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi secara mantap potensi masing-masing kawasan. Atas dasar itu, upaya pemacuan pertumbuhan kawasan dapat dilakukan dengan melakukan optimalisasi potensi intinya.
    • Untuk mempercepat pengembangan potensi, perlu kiranya dilakukan deregulasi kebijakan dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk semua jenis layanan, khususnya yang berhubungan dengan investasi (domestik maupun asing).
    • Daerah perlu mengembangkan budaya kerjasama dengan daerah yang lain atau dengan jenjang pemerintah yang lebih tinggi. Pada saat yang bersamaan, daerah perlu pula mengintroduksi pola-pola kolaboratif dalam manajemen pemerintahan dengan mengoptimalkan peran kelompok stakeholder.
    • Pola pikir ( mindset ) aparat daerah perlu lebih dibenahi dengan menempatkan fungsi pelayanan sebagai ”panglima”, dan bukan sebaliknya dijadikan sebagai ”obyek” sumber penerimaan daerah. Untuk mendukung hal ini, maka kapasitas SDM perlu ditingkatkan secara sistematis dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas SDM ini harus diimbangi pula dengan peningkatan kapasitas anggaran dan kapasitas kelembagaan daerah
    11/03/09