Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

6,712 views
6,461 views

Published on

Ekspose Hasil Kajian PKP2A III Bekerjasama Dengan Pemkab Kutai Kartanegara tentang Desa

Published in: Travel, Business
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,712
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
92
Actions
Shares
0
Downloads
275
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kajian Penyerahan Urusan Pemerintahan Kepada Desa Di Kabupaten Kutai Kartanegara

  1. 1. EKSPOS HASIL KAJIAN PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KEPADA DESA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR III LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA SAMARINDA
  2. 2. Tim Peneliti Bidang Kajian PKP2A III LAN Samarinda  Tri Widodo W. Utomo  Siti Zakiyah  Said Fadhil  Andi Wahyudi  Fani Heru Wismono  Rustan A  Maria AP Sari  Tri Noor Azizah  Lany Erinda R  Betha Miranti A
  3. 3. LATAR BELAKANG  Pemerintah Desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat di tingkat bawah sehingga memiliki peran dan posisi yang strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.  Kondisi saat ini pemerintah desa kurang berperan dalam pemberdayaan masyarakat, peran desa selama ini lebih menonjol dalam pelayanan administratif surat menyurat.  Desa merupakan daerah otonom maka penyerahan urusan pemerintahan menjadi suatu yang mutlak dilakukan.  Penyerahan urusan tersebut perlu disertai dengan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
  4. 4. Lanjutan…  Penyerahan urusan yang lebih besar kepada desa yang disertai dengan peningkatan kualitas pemerintah desa merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.
  5. 5. Pengertian Desa  Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. 6. Kewenangan Desa menurut UU No. 32/2004 Pasal 206 dan PP No. 72/2005 Pasal 7  Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa (hak autochtoon)  Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa  Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota  Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.
  7. 7. Tahapan Kajian Pembuatan tipologi desa-desa berdasarkan potensi dan kondisi masing-masing desa untuk menerima urusan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara K Penetapan klasifikasi masing-masing desa di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan tipologi yang telah dibuat l Penetapan urusan-urusan yang akan diserahkan kepada desa berdasarkan klasifikasi masing-masing desa tersebut.
  8. 8. RUANG LINGKUP  Kajian ini membatasi pada urusan-urusan pemerintahan Pemerintah Kab. Kukar yang dapat diserahkan kepada desa menurut Permendagri No. 30 Tahun 2006 serta Perda tentang Urusan Pemerintahan Kab. Kukar, dengan mempertimbangkan karakteristik masing- masing desa.
  9. 9. KERANGKA BERPIKIR Penyerahan urusan pemerintahan dari kabupaten/kota kepada desa didasarkan pada 3 (tiga) faktor, yaitu:  Pertama berdasarkan urusan pemerintahan yang dimiliki oleh desa secara normatif (top down) mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 72 Tahun 2005 dan Permendagri No. 30 Tahun 2006 sebagai peraturan pelaksanaannya.
  10. 10.  Kedua, penyerahan urusan pemerintahan kepada desa juga mempertimbangkan potensi dan karakteristik masing-masing desa. Mengingat bahwa potensi dan karakteristik masing-masing desa tidak seragam sehingga perlu dilakukan pemetaan terhadap masing- masing desa.  Ketiga adalah persepsi aparat pemerintah desa tentang urgensi penyerahan urusan-urusan pemerintahan kepada desa dan kemampuan aparat desa dalam melaksanakan urusan-urusan yang akan diserahkan kepada desa tersebut. Persepsi aparat desa ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada para aparat desa.
  11. 11. Skema Alur Berpikir UU NO.32/ 2004 PP NO.72/ 2005 PERMENDAGRI NO.30/ 2006 PERDA URUSAN KABUPATEN Persepsi Aparat Urusan yang PERDA Urusan Desa Diserahkan Desa kepada Desa Peraturan Bupati Tipologi Desa Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
  12. 12. METODE KAJIAN  Kajian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengumpulan data-data sekunder dan penyebaran kuesioner kepada aparat desa, dengan penentuan sampel secara random bertujuan (purposive random sampling).  Penyebaran kuesioner dimaksudkan untuk mengetahui persepsi aparat desa tentang kemampuan mereka dalam melaksanakan urusan- urusan yang akan diserahkan kepada desa.
  13. 13. Variabel Tipologi • Variabel jumlah penduduk diberikan bobot 60, sedangkan luas wilayah diberikan bobot 40. Tipologi desa diperoleh dari penjumlahan bobot nilai masing-masing desa, kemudian total skor dari pembobotan akan menentukan masing- masing desa yang dibagi menjadi 4 tipe, yaitu: tipe A, B, C atau D. • Lebar interval diperoleh dari penghitungan batas atas (nilai tertinggi) potensi desa yaitu nilai jumlah penduduk dan luas wilayah, dikurangi batas bawah (nilai terendah), kemudian dibagi 4.
  14. 14. Penentuan bobot nilai ini dilakukan dengan alasan: • Pola umum ini secara luas diadopsi dalam peraturan perundangan-undangan, yaitu seperti yang digunakan dalam PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah untuk melakukan klasifikasi daerah sebagai pertimbangan dalam menentukan jumlah SKPD. • Masyarakat/penduduk merupakan obyek sekaligus subyek dalam pelayanan publik dan menjadi target kebijakan (policy target) sehingga memiliki peran dan posisi yang penting. • Luas wilayah, APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), sarana dan prasarana, dan sebagainya merupakan alat kebijakan (policy tools) yang akan menghasilkan policy outcomes, yang kesemuanya bermuara pada peningkatan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.
  15. 15. Jumlah Kelas Interval = 4 Lebar Interval (LI) = Batas Atas – Batas Bawah 4 Variabel Kelas Interval Nilai Jumlah ≥ Batas Bawah + 3 LI + 1 60 Penduduk (Batas Bawah + 2 LI + 1) - (Batas 45 Bawah + 3 LI) (Batas Bawah + LI) + 1 - (Batas Bawah 30 + 2 LI) ≤ (Batas Bawah + LI) 15 Luas ≥ Batas Bawah + 3 LI + 1 40 Wilayah (Batas Bawah + 2 LI + 1) - (Batas 30 Bawah + 3 LI) (Batas Bawah + LI) + 1 - (Batas Bawah 20 + 2 LI) ≤ (Batas Bawah + LI) 10
  16. 16. Dari penjumlahan nilai masing-masing variabel akan diperoleh total skor untuk masing-masing desa. Total skor tersebut menentukan tipe desa yangbersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: TOTAL SKOR TIPOLOGI POTENSI ≥ 76 A Sangat Tinggi 51 – 75 B Tinggi 26 – 50 C Sedang ≤ 25 D Rendah
  17. 17. Jumlah Desa Berdasarkan pola penghitungan diatas kemudian diperoleh hasil tipe-tipe desa di Kabupaten Kukar sebagai berikut:  13 desa tipe B  40 desa tipe C  132 desa tipe D  JUMLAH 185 DESA SAMPEL DESA diambil sebanyak 15% (Suharsimi Arikunto, 2002) sehingga diperoleh sampel sejumlah:  2 desa tipe B  6 desa tipe C  20 desa tipe D  JUMLAH SAMPEL 28 DESA
  18. 18. Distribusi Tipe Desa per Kecamatan WILAYAH/ JUMLAH DESA KECAMATAN TIPE B TIPE C TIPE D WILAYAH HULU 1. Kec. Tabang - 4 15 2. Kec. Kb. Janggut 2 2 7 3. Kec. Kenohan - 2 6 4. Kec. Muara Wis - 1 6 5. Kec. Muara Muntai - - 13 6. Kec. Kota Bangun - 1 19 7. Kec. Muara Kaman - 3 16 JUMLAH (HULU) 2 13 82
  19. 19. Lanjutan… WILAYAH/ JUMLAH DESA KECAMATAN TIPE B TIPE C TIPE D WILAYAH TENGAH 1. Kec. Loa Kulu 3 4 5 2. Kec. Loa Janan 4 2 2 3. Kec. Tenggarong - - 1 4. Kec. Tgr Seberang 2 7 9 5. Kec. Sebulu - 5 8 JUMLAH (TENGAH) 9 18 25
  20. 20. Lanjutan… WILAYAH/ JUMLAH DESA KECAMATAN TIPE B TIPE C TIPE D WILAYAH HILIR 1. Kec. Samboja - - 4 2. Kec. Muara Jawa - - - 3. Kec. Sanga-sanga - - - 4. Kec. Anggana 1 2 5 5. Kec. Muara Badak 1 5 7 6. Kec. Marang Kayu - 2 9 JUMLAH (HILIR) 2 9 25 TOTAL 13 40 132 HULU + TENGAH +
  21. 21. SAMPEL DESA NO KECAMATAN DESA JML TIPE B TIPE C TIPE D 1 Muara Muntai Jantur 2 Muara Muntai Ilir 2 Loa Kulu Rempanga Margahayu 2 3 Loa Janan Loa Duri Ulu Tani Bakti 4 Anggana Sungai Meriam Kutai Lama 2 5 Muara Badak Muara Badak Suka Damai 2 Ilir 6 Sebulu Senoni Manunggal 2 Daya 7 Kota Bangun Kota Bangun 2 Ilir Kota Bangun I
  22. 22. Lanjutan… 8 Kenohan Semayang 1 9 Kembang Janggut Kelekat 2 Hambau 10 Muara Kaman Muara Kaman 2 Ilir Sido Mukti 11 Tabang Bila Talang Sidomulyo 3 Muara Podohon 12 Tenggarong Manunggal Jaya Perjiwa 3 Seberang Suka Maju 13 Marang Kayu Santan 2 Tengah Prangkat Baru 14 Muara Wis Melintang 1 JUMLAH 2 6 20 28
  23. 23. Jumlah Urusan Yang Diserahkan JUMLAH URUSAN BERDASARKAN STATUSNYA TIPOLOGI DISERAHKAN TIDAK DESA DISERAHKAN DENGAN DISERAHKAN CATATAN B 118 rincian 105 rincian 7 rincian tersebar di 6 bidang C 170 rincian 42 rincian 18 rincian tersebar di 8 bidang D 194 rincian 25 rincian 11 rincian tersebar di 5 bidang
  24. 24. Fungsi-Fungsi Tugas Pemerintah Desa Terhadap Urusan Yang Akan Diserahkan Pada Desa NO FUNGSI URUSAN YANG FREKUENSI / BEBAN DISERAHKAN KERJA TIPE B TIPE C TIPE D 1 Pembangunan/ Pengembangan 41 26 18 2 Rekomendasi 40 39 41 3 Pengaturan dan Penetapan 31 28 26 4 Sosialisasi/ Pemasyarakatan 23 14 13 5 Fasilitasi 18 19 22 6 Pemeliharaan 17 4 4 7 Pembinaan dan Pembantuan 16 16 17 8 Pengelolaan/ Pemanfaatan 15 31 38 9 Perlindungan dan Penanggulangan 14 3 6 10 Pendataan/ Registrasi 5 23 23 11 Pemantauan/ Pengawasan 3 9 10 Total 223 212 219
  25. 25. 2 Kategori Penyerahan Urusan Penyerahan urusan kepada desa meliputi 2 (dua) kategori yaitu urusan yang diserahkan tanpa catatan dan urusan yang diserahkan dengan catatan. Urusan yang diserahkan dengan catatan perlu perlakuan khusus dari pemerintah kabupaten, yaitu berupa pengembangan kapasitas (capacity building) kepada desa, pendampingan, bimbingan dan pelatihan yang cukup kepada desa untuk meningkatkan kemampuan desa dalam menjalankan urusan-urusan yang diserahkan.
  26. 26. Pelaporan dan Evaluasi Pemantauan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan desa yaitu Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk kemudian dilakukan evaluasi. Apabila pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang telah diserahkan kepada Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif, pemerintah Kabupaten dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan tersebut. (Permendagri No. 30 Tahun 2007 Pasal 6)
  27. 27. Kendala Pelaksanaan Urusan • Sumber Daya Aparatur (kualitatif dan kuantitatif) • Kurangnya Berkoordinasi antara Pemerintah Kabupaten Dengan Pemerintah Desa. • Sarana dan prasarana Pemerintah Desa yang belum memadai • Kondisi Geografis • Penentuan Batas Desa Yang Belum Jelas.
  28. 28. ANALISIS MEDAN KEKUATAN Perbatasan Desa Komitmen Desa Geografis Potensi Sarpras Komitmen Kab Koordinasi ADD SDM 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 Strenght (S) Weakness (W) S >1 (Baik) W =1 (Sedang) <1 (Kurang) Dimana S adalah strenght (kekuatan) dan W adalah weakness (kelemahan).
  29. 29. Lanjutan… Dari tabel skala tersebut diperoleh faktor kekuatan yaitu: Alokasi Dana Desa =5 Komitmen Kab =4 Potensi Desa =3 Komitmen Desa =5 Jumlah = 17 Sedangkan faktor kelemahan yaitu: SDM =5 Koordinasi =3 Sarana prasarana= 5 Geografis =3 Perbatasan Desa =3 Jumlah = 19 Maka: S/W = 17/19 = 0,9 (Kurang) Artinya prospek efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan desa yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten adalah kurang atau rendah.
  30. 30. SARAN  Perlu segera disusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Pedoman Penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Desa  Melakukan penguatan dan pembinaan kepada aparatur pemerintah desa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan yang akan diserahkan kepada desa. Penguatan dari sisi sumber daya aparatur yaitu dengan menutupi kekurangan sumber daya aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, dengan melibatkan instansi/dinas teknis berkaitan dengan urusan yang diserahkan.  Pendanaan terhadap urusan yang diserahkan kepada desa perlu diintegrasikan dengan program Alokasi Dana Desa (ADD)  Perlu adanya tertib anggaran dan disiplin anggaran termasuk pedoman- pedoman pelaksanaan urusan desa untuk menunjang efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan serta mencegah penyimpangan penggunaan anggaran.
  31. 31. SEKIAN & TERIMA KASIH Semoga Bermanfaat…

×