Your SlideShare is downloading. ×
Jurnal Vol 6 No 3 Tahun 2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Jurnal Vol 6 No 3 Tahun 2010

17,201

Published on

Jurnal Borneo Administrator PKP2A III LAN

Jurnal Borneo Administrator PKP2A III LAN

Published in: Technology, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
17,201
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3,816
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. ISSN: 1858-0300 Anggota ISBN/KDN No. 979-99635-1-6 Akreditasi LIPI No. : 311/Akred-LIPI/P2MBI/10/2010 Jurnal Borneo Administrator diterbitkan 3 kali setiap tahun oleh Pusat Kajian danPendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN). Pengarah: Kepala PKP2A III LAN Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dr. Meiliana, S.E., M.M. Redaktur: Ferry Firdaus, S.Pd., M.Ed. Maria A.P. Sari, S.Sos. Tri Noor Aziza, S.P. Penyunting/Editor : Fani Heru Wismono, S.E. Rustan A., S.P. Andi Wahyudi, SIP. Sekretariat : Mustari Kuriawati, S.I.P., M.P.A. Mayahayati Kusumaningrum, S.E. Tri Wahyuni, S.H. Alamat : Jl. M.T. Haryono No. 36 Samarinda - 75124 Telp. 0541-768231, Fax. 0541-768230 Email: borneo.jurnal@gmail.com CALL FOR PAPER:Redaksi menerima naskah hasil penelitian, kajian maupun pemikiran kritis mengenai isu-isu dalam lingkupbidang administrasi publik. Naskah hendaknya diketik dalam Ms Word menggunakan Bahasa Indonesiasepanjang 15-20 halaman, ukuran kertas A4, huruf Times New Roman ukuran 12, dan spasi tunggal.Intisari/Abstract ditulis dalam dwi bahasa (Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) masing-masing sepanjang 100-200 kata. Naskah bisa dikirim langsung ke Redaksi, melalui pos atau email, dan untuk naskah yang dicetak di ataskertas harus disertakan soft file copy. Redaksi berhak melakukan penilaian dan penyuntingan terhadap naskahyang masuk. Naskah yang lolos seleksi teknis oleh Redaksi, akan direview oleh Mitra Bestari (Peer Reviewer).Dan terhadap naskah yang dimuat disediakan imbalan yang menarik. i
  • 2. Daftar IsiDari Sudut Tepian Mahakam“Anakronisme Dalam Kebijakan Publik” 2118 - 2121Analisa?URGENSI KOMUNIKASI DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Andi Wahyudi 2122 - 2139?ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH GIZI DIKALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PENGALAMAN BERBAGAI NEGARA Bernatal Saragih 2140 - 2160? INOVASI PEMERINTAH DAERAHTINJAUAN DAYA DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Thomas R. Hutauruk 2161 - 2174? DALAM PELAYANAN PUBLIK UNTUKAKSESIBILITAS MASYARAKAT DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudi 2175 - 2192? KECAMATAN DALAM BIDANG PERTANIANPRODUKTIFITAS DI KABUPATEN KEBUMEN (Evaluasi Efisiensi dan Efektifitas dengan menggunakan DEA) Suripto 2193- 2203Petunjuk Penulisanii
  • 3. Salam RedaksiPembaca yang Budiman, Kami bertekad untuk melakukan perbaikan secara terus menerus Tidak terasa tahun 2010 segera (continuously improvement) terhadapberakhir dan tahun 2011 telah kualitas jurnal, sehingga tidak menutupmenunggu. Selama perjalanan di tahun kemungkinan ke depan akan terjadi2010 ini berbagai peristiwa telah perubahan-perubahan. Dan semua iniberhasil dilalui, tentu merupakan dilakukan untuk memberikan sajianpengalaman berharga dan sebagian yang terbaik kepada para pembaca.akan menjadi sejarah yang tak mudah Apa yang sudah kamiterlupakan. Seperti juga yang dialami suguhkan tentunya disertai harapanoleh Jurnal Borneo Administrator kiranya berkenan di hati pembaca yang(JBA), tahun 2010 telah menjadi tahun budiman. Akhir kata, redaksibersejarah yang memiliki arti mengucapkan selamat menikmati,tersendiri. Menjelang akhir tahun 2010, semoga dapat membawa manfaatJBA mendapatkan kado istimewa, meskipun sebesar debu sekalipun.yaitu akreditasi dari LIPI, sebagaisebuah jurnal ilmiah yang diterbitkanoleh lembaga penelitian. Salam Semangat … !! Akreditasi Nomor 311/Akred-LIPI/P2MBI/10/2010 ini berdasarkanKeputusan Kepala LIPI Nomor884/D.2/2010 tanggal 27 Oktober2010. Sebagai konsekuensi dari statusjurnal ilmiah yang terakreditasi adalahadanya kewajiban yang harus dipenuhi,diantaranya adalah keberadaan MitraBestari (Peer Reviewer). Mitra Bestaribertugas melakukan review terhadapnaskah yang akan dimuat di jurnal.Oleh karena itu, setiap naskah masukyang telah memenuhi persyaratanteknis akan dikirimkan ke MitraBestari. Dengan proses yang demikianmaka waktu yang diperlukan untukmenyeleksi naskah akan menjadi lebihlama dari biasanya. Namun demikianhal ini tidak menjadi persoalan karenatujuan utama proses ini adalah untukmeningkatkan kualitas jurnal. iii
  • 4. Dari Sudut Tepian Mahakam Catatan Tentang Dinamika Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalisme lik A nakronisme Dalam Kebijakan PubSEMENJAK lahir hingga matinya, Salah satu bentuk kegagalanseorang warga negara selalu dan terus kebijakan (policy failure) adalahberurusan dengan negara melalui terjadinya anakronisme kebijakan.seperangkat tata nilai dan pedoman Anakronisme sendiri adalah sebuahperilaku yang disebut kebijakan publik gaya bahasa pertentangan, atau(public policy). Pengertian dan ruang menggambarkan sebuah paradoks danlingkup kebijakan publik sendiri sangat anomali. Anakronisme juga merujukluas, meliputi segala sesuatu yang pada istilah yang sering digunakandilakukan maupun yang tidak untuk menjelaskan adanya kesalahandilakukan oleh pemerintah (whatever logika dalam memahami suatuthe governments choose to do or not to fenomena atau peristiwa, atau berpikirdo). Sedangkan output dari kebijakan tidak sesuai dengan zaman ketikaadalah serangkaian tindakan yang sebuah fenomena atau peristiwadibutuhkan untuk memecahkan terjadi. Dengan kata lain, anakronisme,berbagai masalah yang dihadapi seperti diperkenalkan oleh Mohammedsekaligus mencapai tujuan-tujuan yang Arkoun dan Mohammad Abed Altelah ditetapkan. Singkatnya, kebijakan Jabiri, adalah pembacaan atas sebuahpublik adalah sebuah instrumen yang pemikiran dengan tafsiran-tafsirandimiliki oleh negara untuk yang berasal dari luar konteksmenjalankan fungsinya memberikan historisitasnya (Ahmad Baso, 1999).pelayanan dan meningkatkan Salah satu wujud anakronismekesejahteraan warga negara. dalam kebijakan publik adalah fakta Oleh karena kebijakan adanya kesenjangan ekonomi regionalmerupakan instrumen untuk melayani dan keterbelakangan daerah yangdan membangun kesejahteraan publik, dijawab dengan pemekaran wilayah.maka harus dijamin bahwa kebijakan Kebijakan pemekaran wilayahtadi benar-benar dibuat melalui proses dipandang sebagai obat mujarabdan analisis yang cermat serta dengan terhadap disparitas pembangunan, danmenetapkan target atau tujuan-tujuan hingga saat ini terbukti salah.yang rasional dan sesuai kebutuhan Pemekaran wilayah secara esensialmasyarakat. Kegagalan dalam bukanlah issu ekonomi pembangunanmengidentifikasikan tujuan kebijakan atau ekonomi spasial, melainkan issuserta proses formulasi yang tepat, akan administrasi pemerintahan. Artinya,berdampak pada kegagalan tujuan pemekaran akan lebih cocokimplementasi kebijakan itu sendiri. untuk mengatasi problem rentang kendali (span of control) pemerintahan 2118
  • 5. Dari Sudut Tepian MahakamCatatan Tentang Dinamika Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalismedan kecepatan pelayanan publik kekurangan dalam implementasi otsusdisbanding menyelesaikan soal bagi kedua daerah tersebut, akankesenjangan tadi. Seorang petinggi menjadi anakronisme jika dijawabKementerian Dalam Negeri, Dr. Made dengan meninjau ulang kebijakanSuwandi, bahkan pernah mengatakan otonomi khusus. Dalam hal ini, harusbahwa menjawab kesenjangan dengan dipahami bahwa otsus adalah refleksipemekaran wilayah sama artinya dari komitmen pusat. Jika ternyatadengan sakit kepala diobati dengan hasilnya belum sesuai harapan, makaobat sakit perut. bukan otsusnya yang perlu digugat, Setelah satu dekade tetapi komitmennya yang perlupemekaran berjalan, terbukti bahwa 80 diperkuat. Bahkan jikapersen daerah otonom baru (DOB) memungkinkan, penguatan komitmendivonis gagal. Sayangnya, indikasi ini dapat diperluas untuk daerah-daerahkegagalan DOB tidak dijawab dengan lain dengan mendesain otsus-otsusupaya pengembangan kapasitas atau baru yang benar-benar membumi danmengatasi aspek-aspek yang dianggap tidak seragam (asymmetricalgagal, justru dijawab dengan decentralization).moratorium (penghentian sementara). Dalam tulisannya berjudulAkibatnya, terjadi lagi anakronisme "Pilkada yang Tersandera" (Kompas,kebijakan. Moratorium pemekaran, 16/7/10), peneliti LIPI, Syarif Hidayat,selain tidak ada landasar yuridis yang secara tidak langsung juga mengamatieksplisit, juga berpotensi menutup hak- terjadinya anakronisme kebijakanhak daerah yang benar-benar sudah dalam konteks pemilihan umum kepalacukup mampu secara ekonomis daerah. Menurutnya, pilkada sangatmaupun administratif, untuk penting dalam mewujudkandikembangkan menjadi DOB. Oleh demokratisasi di tingkat lokal dankarena itu, kebijakan yang lebih tepat untuk mewujudkan kesejahteraanuntuk menyikapi kegagalan DOB rakyat. Namun, saat ini pilkada sedangbukanlah moratorium, namun seleksi tersandera oleh anasir pragmatismeyang lebih ketat terhadap nafsu politik elit, sehinga kurang mampupemekaran yang melanda para politisi mencapai tujuan yang dikehendaki.lokal. Menghentikan - meskipun Langkah pembenahan kedepansementara - hak yang tertuang dalam bukanlah "menganiaya" atau bahkankonstitusi, adalah sebuah langkah yang "membunuh" pilkada, melainkaninkonstitusional. membebaskan pilkada dari "sandera" Kasus otonomi khusus yang yang mengurungnya.dimiliki Aceh dan Papua juga bisa Berbagai kasus diatasdiamati sebagai sumber anakronisme mengilustrasikan bahwa disadari ataukebijakan. Penerbitan UU No. 21/1999 tidak, ternyata banyak kebijakan publikuntuk Papua serta UU No. 18/1999 jo. di sekitar kita yang tidak sesuai denganUU No. 11/2006 untuk Aceh adalah semangat awal atau filosofi dasar padajawaban pemerintah pusat untuk saat kebijakan tersebut dirumuskan.mengatasi potensi disintegrasi dan Pertanyaannya kemudian adalah,problem ekstraksi sumber daya alam mengana anakronisme tadi denganyang berlebihan. Kelemahan dan mudah menjangkiti kebijakan publik di2119
  • 6. Dari Sudut Tepian Mahakam Catatan Tentang Dinamika Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang GlobalismeIndonesia, dan apa faktor-faktor yang atau insentif lebih besar kepada guru.mempengaruhinya? Akibatnya, investasi pemerintah untuk Salah satu jawaban yang menyekolahkan para guru membawapaling mungkin adalah adanya manfaat secara tidak seimbang bagipragmatisme dalam proses perumusan daerah maupun bagi masyarakat umumkebijakan, yakni kecenderungan pengguna jasa layanan pendidikanmencari cara instant terhadap dasar. De Vries juga memberipermasalahan yang timbul, tanpa dikaji perbandingan dengan Mongolia yangefektivitas dari pilihan-pilihan memiliki kemampuan anggaran jauhkebijakan dan tanpa memperhitungkan lebih kecil dibanding Brazil, dantingkat probabilitas keberhasilan suatu dengan kondisi geografis yang sangatkebijakan. Selain itu, anakronisme luas dan berat, namun ternyatadalam kebijakan publik juga dipicu kinerjanya jauh lebih baik dalam haloleh kurang mentradisinya atau kurang tingkat melek huruf (literacy), tingkatdihargainya policy research sebagai partisipasi sekolah (years ofbagian tak terpisahkan dari policy schooling), serta indikator-indikatormaking. Akibatnya, kebijakan yang ada pendidikan dasar lainnya.memiliki kemungkinan gagal Ironisnya, Indonesia-pun(implementation failure) yang lebih mengalami situasi seperti yang terjadibesar, atau hanya menguntungkan di Brazil. Selain kasus pendidikanpihak-pihak tertentu secara tidak dasar, kasus pemberian berbagaiberimbang. macam subsidi juga mencerminkan Kebijakan yang melenceng merebaknya anakronisme ataudari semangat awal serta menghasilkan symbolic policy tadi. Subsidi yangkeuntungan kepada pihak-pihak semestinya lebih banyak dinikmatitertentu secara tidak seimbang ini oleh penduduk miskin (the poors),sering dikenal dengan istilah kebijakan kenyataannya lebih banyak dinikmatisimbolis (symbolic policy). Christina oleh kelompok kaya (the haves).Andrews dan Michiel de Vries dalam Kelompok kaya yang memiliki asetpapernya berjudul Between symbolic seperti pabrik, mobil, atau mesin-and evidence-based policies: The mesin, jelas memanfaatkan subsidiBrazilian efforts to increase the quality jauh lebih besar dibanding kelompokof basic education (2010) memberi yang tidak memilikinya.ilustrasi yang sangat gamblang tentang Mencermati fenomena diatas,symbolic policy yang terjadi di Brazil. maka jelas diperlukan adanya sebuah Dalam rangka meningkatkan perombakan yang cukup mendasarmutu pendidikan dasarnya, pemerintah dalam sistem formulasi kebijakanBrazil memberlakukan kebijakan publik di masa-masa mendatang.semua guru harus memiliki kualifikasi Anakronisme maupun symbolic policyminimal sarjana. Namun seiring harus dihindari semampu mungkin.dengan gelombang desentralisasi yang Maka, adanya kebijakan yangterjadi di negara tersebut, para guru didasarkan pada hasil kajian (research-yang telah mencapai jenjang based policy), atau kebijakan yangpendidikan tinggi cenderung pindah ke dirumuskan dengan memperhatikandaerah yang memberikan tunjangan bukti-bukti nyata (evidence-based 2120
  • 7. Dari Sudut Tepian MahakamCatatan Tentang Dinamika Issu-Issu Lokalitas Ditengah Gelombang Globalismepolicy), sangat perlu untukdibudayakan. Dengan research-basedpolicy, sebuah kebijakan hanya layakdiimplementasikan apabila telahmengalami telaah akademis melaluikajian yang komprehensif dan teruji.Dengan evidence-based policy, sebuahkebijakan akan dibuat dan dilaksanakanapabila fakta-fakta obyektif memangmenuntut untuk itu. Dengan kata lain,kedua hal ini diharapkan dapatmenghindari jebakan kebijakan berupalahirnya anakronisme dalam kebijakanpublik ataupun symbolic policy. © TriWidodo WU2121
  • 8. URGENSI KOMUNIKASI DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS 1 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Oleh: Andi Wahyudi2 Abstract The objectives of this study are (1) to search the effect of communication in public service process; (2) to search communication models which effectively support to public servicedelivery. This study uses descriptive analysis method and qualitative approach. The data is based on the result of public complaint survey to AW. Sjahranie Hospitals service in Samarinda and the researchers observation during the workshop on public complaint management. The result of this study that there are still many problems in communicationimplementation between hospitals employee and public, because the service provider often do not give information clearly both by talking, written or picture/signs. Thats way the communication in this hospital has not effective nor interactive yet. The lack of communication tends to produce misunderstanding excess in delivering public service. Therefore, good communication between civil servant and public is urgent in this hospital to create the same understanding and reduce wrong perception. The effectivecommunication can be built through interpersonal communication, and use media just alike an interesting writing board, pictures or signs that are easy to see. Keywords: communication, effectivity, public servicePendahuluan dengan semakin populernya konsep Paradigma Pegawai Negeri tata kelola pemerintahan yang baikSipil (PNS)/civil servant di Indonesia (good governance) dalam prosestelah berubah sejak bergulirnya penyelenggaraan pemerintahan, yangreformasi dari paradigma PNS sebagai antara lain memuat unsur transparansiabdi negara menjadi PNS sebagai dan partisipasi masyarakat.abdi/pelayan masyarakat/publik. Pelayanan publik merupakanSebagai pelayan publik maka PNS hak warga negara yang harusmemiliki tugas utama memberikan diselenggarakan oleh pemerintah. Tigapelayanan kepada masyarakat sesuai kelompok pelayanan publik menurutdengan bidang kerja unit Keputusan Menpan No. :organisasinya. Sebagai imbalannya, 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentangPNS mendapatkan gaji dari negara Pedoman Umum Penyelengaraanyang sebagian berasal pajak yang Pelayanan Publik adalah sebagai 3dibayarkan oleh masyarakat. berikut:Perubahan paradigma ini seiring a. Kelompok Pelayanan Administratif1 Naskah diolah kembali dari Karya Tulis Ilmiah (KTI) Individu dan pernah dipresentasikan pada Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama Gel. VIII 2010 di Pusbindiklat Peneliti LIPI Cibinong, Bogor, 31 Mei 2010.2 Penulis adalah Staf Bidang Kajian Aparatur pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III Lembaga Administrasi Negara.3 Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 2122
  • 9. URGENSI KOMUNIKASI DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIKAndi Wahyudi yaitu pelayanan yang menghasilkan kinerja layanan publik di unit-unit berbagai bentuk dokumen resmi penyelenggara pelayanan publik di yang dibutuhkan oleh publik; lingkungan pemerintah daerah bisab. Kelompok Pelayanan Barang yaitu terlihat banyaknya keluhan masyarakat pelayanan yang menghasilkan terhadap kualitas pelayanan tersebut. berbagai bentuk/jenis barang yang Keluhan antara lain berkaitan dengan digunakan oleh publik; kelengkapan sarana dan prasarana,c. Kelompok Pelayanan Jasa yaitu biaya, kekurangan petugas, pelayanan yang menghasilkan ketidakjelasan prosedur pelayanan, berbagai bentuk jasa yang keramahan petugas, serta minimnya dibutuhkan oleh publik. penjelasan petugas. Fasilitasi terbaru yang UU No. 25 Tahun 2009 tentang dilakukan PKP2A III LANPelayanan Publik mengartikan bekerjasama dengan Manajemenpelayanan publik sebagai kegiatan atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)rangkaian kegiatan dalam rangka AW. Sjahranie Samarinda berhasilpemenuhan kebutuhan pelayanan menampung 35 pernyataan pengaduan 5sesuai dengan peraturan perundang- masyarakat . Kegiatan ini merupakanundangan bagi setiap warga negara dan implementasi Permenpan No. 13 Tahunpenduduk atas barang, jasa, dan/atau 2009 tentang Pedoman Peningkatanpelayanan administratif yang Kualitas Pelayanan Publik dengandisediakan oleh penyelenggara Partisipasi Masyarakat.6 Permenpan ini 4pelayanan publik . Ada dua pihak yang merupakan penyempurnaan terhadapberkaitan dalam kegiatan ini yaitu Surat Edaran Menpan Nomorinstansi pemerintah (pusat maupun S E / 2 0 / M . PA N / 6 / 2 0 0 4 t e n t a n gdaerah) sebagai penyedia atau pemberi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publikpelayanan dan masyarakat sebagai melalui Partisipasi Masyarakat Menujupengguna pelayanan. Kepemerintahan yang Baik. Metode ini Berdasarkan hasil kegiatan telah diterapkan di berbagai instansifasilitasi peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan publik.pelayanan publik dengan Tulisan ini diangkat dari hasilmenggunakan metode pengelolaan implementasi Metode Peningkatanpengaduan masyarakat yang Kualitas Pelayanan Publik dengandilaksanakan oleh PKP2A III LAN Partisipasi Masyarakat berdasarkanbekerjasama dengan SfGG-GTZ Permenpan No. 13 Tahun 2009, yang(sebuah lembaga kerjasama teknik dilakukan oleh PKP2A III LANIndonesia-Jerman dalam rangka terhadap layanan di RSUD AW.mendukung perwujudan tata kelola Sjahranie Samarinda pada bulan April -pemerintahan yang baik) terhadap Mei 2010. Hal ini sekaligus sebagai4 Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik5 Taufik, Andi, Akhmad Sirodz, & Andi Wahyudi, 2010, Hasil Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan Masyarakat dan Rencana Tindak Nyata. Laporan fasilitasi tidak diterbitkan, Samarinda: PKP2A III LAN bekerjasama dengan RSUD AW. Sjahranie.6 Peraturan Menpan No. 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat.2123
  • 10. URGENSI KOMUNIKASI DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Andi Wahyudibatasan ruang lingkup tulisan ini yaitu dalam penyelenggaraan pelayananpelayanan publik yang diselenggarakan publik. Dan kedua, mencari metodeoleh rumah sakit tersebut. komunikasi yang efektif dalam Pada kegiatan tersebut penulis penyelenggaraan pelayanan publiksecara aktif ikut terlibat sebagai co- Kerangka Konseptualfasilitator dan berkesempatan Berbagai definisi komunikasimengamati proses jalannya diskusi dikemukakan para pakar. Antara laindalam lokakarya dari awal hingga adalah Claude Shannon dan Warrenakhir. Penulis juga berkesempatan 7 Weaver mendefinisikan komunikasimelakukan wawancara secara acak merupakan penyampaian informasi,kepada para petugas dan masyarakat ide, perasaan (emosi), keahlian, danpeserta lokakarya berkaitan dengan sebagainya melalui penggunaanpelayanan di rumah sakit. Berdasarkan simbol-simbol seperti kata-kata,temuan di lapangan diperoleh g a m b a r, b e n t u k , g r a f i k , d a ninformasi bahwa terjadi kesenjangan sebagainya. Sedangkan Haroldkomunikasi yang menimbulkan salah 8 Laswell memberikan definisipersepsi dan tidak jarang menimbulkan komunikasi sebagai who says to whomkonflik antara penyedia layanan in what channel with what effect (siapadengan pengguna layanan. Contoh mengatakan kepada siapa melaluiyang bisa diberikan adalah ketika media apa dan memberikan dampakpetugas memberikan obat suntik yang apa). Dari pendefenisian tersebut makabiasanya disuntikkan ke dalam tubuh ada lima komponen dalam komunikasitetapi disuntikkan ke dalam botol infus yaitu pelaku/pengirim pesan, penerimatanpa dikomunikasikan dengan pasien pesan, isi pesan, media yangatau keluarga pasien sehingga pasien digunakan, dan dampak yang terjadi.tidak merasa disuntik. Akibatnya Dalam komunikasi dikenalpasien menolak membayar obat yang adanya model-model komunikasi,sebenarnya telah disuntikkan ke dalam antara lain model komunikasibotol infus tersebut karena merasa tidak interaksional dikemukakan olehpernah disuntik. Pengalaman yang Wi l b u r S c h r a m m m e n e k a n k a ndisampaikan petugas di RSUD AW. interaksi antara dua pihak yangSjahranie tersebut mencerminkan berlangsung secara dua arah danadanya kesenjangan (gap) persepsi menghasilkan umpan balik sebagaiantara pengguna layanan dengan tanggapan atau respon. Pengalamanpenyedia layanan terhadap proses dan latar belakang seseorangpenyelenggaraan layanan sebagai berpengaruh terhadap komunikasiakibat tidak adanya komunikasi yang yang terjadi. Model berikutnya adalahbaik. komunikasi transaksional, dimana Berdasarkan uraian tersebut pengiriman dan penerimaan pesanmaka tujuan yang hendak dicapai dari berlangsung secara kooperatif yaitukajian ini adalah pertama, mencari bahwa pengirim maupun penerimapengaruh komunikasi dan efektivitas pesan sama-sama bertanggung jawab7 Lihat Zamroni, Mohammad, 2009, Filsafat Komunikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 4.8 Ibid., hal. 5. 2124
  • 11. URGENSI KOMUNIKASI DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIKAndi Wahyuditerhadap dampak dan efektivitas kata dan bahasa yang menarik dankomunikasi yang terjadi sehingga ada mudah dipahami, serta intonasi yang 9kesamaan makna yang terbangun. tepat dan kontekstual. Sedangkan pada Komunikasi bisa efektif, komunikasi non lisan secara tidakmenurut Wilbur Schramm10 , apabila langsung bisa memanfaatkan bantuanmemenuhi persyaratan sebagi berikut: visual seperti gambar/simbol ataupun1. Pesan harus menarik perhatian tulisan menarik dan sederhana yang komunikan. mudah dipahami komunikan.2. Pesan menggunakan lambang- Pemaknaan komunikasi dalam lambang tertuju kepada pengalaman konteks tulisan ini lebih ditekankan yang sama antara komunikator pada hubungan antara pengirim pesan dengan komunikan. dengan penerima pesan yaitu antara3. Pesan harus membangkitkan petugas penyedia layanan dengan kebutuhan pribadi komunikan dan pasien atau keluarga pasien. Pada suatu menyarankan beberapa cara untuk saat satu pihak bisa berperan sebagai memperoleh kebutuhan tersebut. pengirim pesan sementara pihak kedua4. Pesan harus menyarankan suatu sebagai penerima pesan, pada saat lain jalan untuk memperoleh kebutuhan bisa sebaliknya. Jalinan komunikasi tadi layak bagi situasi kelompok yang terbangun dengan baik antara dimana komunikan berada pada saat petugas dengan pasien atau keluarga ia digerakkan untuk memberikan pasien dimaksudkan untuk tanggapan yang dikehendaki. memberikan informasi yang jelas, sehingga terbangun kesepahaman dan Dengan demikian agar persepsi yang sama oleh kedua pihak.komunikasi bisa efektif perlu dikemas Berkaitan topik komunikasisedemikian rupa sehingga menjadi dalam pelayanan publik, Tonymenarik bagi pihak lain/komunikan. Sukasah11 melakukan penelitian tentangKemasan komunikasi yang baik bisa pengaruh iklim komunikasi dan aliranmenjadikan konten yang biasa-biasa informasi dalam pelayanan publiksaja menjadi terlihat luar biasa terhadap kepuasan masyarakat,sehingga menimbulkan minat menyimpulkan bahwa konsepkomunikan untuk menaruh perhatian komunikasi organisasi yang mencakupkepada komunikator ataupun konten iklim komunikasi dan aliran informasiyang dikomunikasikan. Pada sebagai instrumen untuk meningkatkankomunikasi lisan antar individu, kinerja pemerintah, serta kepuasanpengemasan bisa melalui penggunaan masyarakat sebagai tujuan utama9 Lihat Komala, Lukiati, 2009, Ilmu Komunikasi: Perspektif, Proses, dan Konteks. Bandung: Widya Padjajaran, hal. 99-100.10 Lihat Effendy, Onong Uchjana, 2000, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Penerbit Citra Aditya Abadi, Cet-2. Hal.41-4211 Lihat Sukasah, Tony, 2004, Pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi dan Aliran Informasi dalam Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Bekasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, http://www.scribd.com/doc/22088675/PENGARUH-IKLIM-KOMUNIKASI-ORGANISASI-DAN-ALIRAN-INFORMASI- DALAM-PELAYANAN-PUBLIK-TERHADAP-KEPUASAN-MASYARAKAT-DI-KABUPATEN-BEKASI diunduh tanggal 21 Mei 2010.2125
  • 12. URGENSI KOMUNIKASI DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Andi Wahyudipelayanan publik merupakan faktor service). Kompilasi berbagaipenentu dalam mengimplementasikan pemikiran tersebut adalah:penyelenggaraan pemerintahan yang 1. Serve Citizens, Not Customersbaik sehingga dapat mendekatkan (Melayani Masyarakat, Bukanpemerintah dengan masyarakat dan Pelanggan). Aparatur pemerintahmeningkatkan kepercayaan lebih fokus kepada menjalinmasyarakat kepada pemerintah. hubungan kepercayaan dan Pentingnya komunikasi kerjasama dengan semuainterpersonal dalam pelayanan pernah masyarakat, bukan dalamditeliti oleh Slamet Mulyana, Irianti pengertian "customer" individual.Bakti dan Teddy K. Wirakusumah.12 2. Seek the Public Interest (MencariMereka melakukan penelitian yang Kepentingan Publik). Memberikanberjudul "Pelayanan Melalui kontribusi kepada masyarakatKomunikasi Interpersonal terhadap secara kolektif melalui penciptaanWisatawan di Cipanas Kabupaten kepentingan dan tanggung jawabGarut" dan menyimpulkan pentingnya bersama.sikap percaya, sikap suportif, dan sikap 3. V a l u e c i t i z e n s h i p o v e rterbuka para penyedia layanan dengan enterpreneurship (Nilaimemberikan pelayanan yang sebaik- kewarganegaraan di atasbaiknya melalui komunikasi kewirausahaan). Kepentinganinterpersonal karena cara tersebut publik yang lebih baikcukup efektif untuk memberikan dikembangkan oleh aparat dankepuasan dan kenyamanan kepada para komitmen untuk memberikanwisatawan sebagai pengguna layanan. kontribusi kepada masyarakat Pelayanan publik senantiasa daripada manajer usaha yangberkembang seiring dengan bertindak seolah-olah uang publikperkembangan ilmu pengetahuan dan adalah miliknya.teknologi serta semakin meningkatnya 4. T h i n k s t r a t e g i c a l l y , a c ttuntutan masyarakat terhadap kualitas democratically (Berpikir strategis,pelayanan publik. Janet V. Denhardt bertindak demokratis). Program 13dan Robert B. Denhardt dan kebijakan publik bisa efektifmengumpulkan berbagai pandangan dan tercapai melalui usaha kolektifpara pakar berkaitan tentang dan proses kerjasama.kewarganegaraan, komunitas dan 5. Recognize that accountability isntmasyarakat madani, humanisme simple (Mengakui bahwaorganisasional dan administrasi publik akuntabilitas tidak sederhana).baru, dan posmodern. Pemikiran Pelayan publik harus lebih penuhberbagai sudut pandang tersebut telah perhatian/atensif daripada pasar.membantu merumuskan model 6. Serve rather than steer (Lebihpelayanan publik baru (new public melayani daripada mengarahkan).12 Lihat Mulyana, Slamet, Iriani Bakti dan Teddy K. Wirakusumah, 2001, Pelayanan Melalui Komunikasi Interpersonal terhadap Wisatawan di Cipanas Kabupaten Garut. Laporan penelitian, Jatingangor: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, hal. 25.13 Lihat Denhardt, Janet V. dan Robert B. Denhardt, 2007, The New Public Service: Serving, Not Steering. M.E. Sharpe, Inc., New York, hal 42-43. 2126
  • 13. URGENSI KOMUNIKASI DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIKAndi Wahyudi Nilai dasar kepemimpinan publik penyelenggaraan pelayanan publik adalah membantu masyarakat menjadi lebih transparan dan bisa mengartikulasikan kebutuhannya diaskes semua orang, seperti bisa dan sesuai dengan kepentingan diakses melalui internet. Bahkan bersama daripada mengontrol atau dewasa ini proses pelayanan publik di mengarahkan masyarakat. beberapa instansi bisa juga telah7. Value people, not just productivity dilakukan secara online, baik melalui (Nilai masyarakat, bukan hanya jasa perbankan seperti pembayaran produktivitas). Organisasi publik rekening listrik, maupun melalui dan jaringan kerjanya bisa lebih internet seperti proses lelang berhasil apabila dilakukan melalui barang/jasa (e-procurement). proses kerjasama dan berdasar Ruang lingkup pelayanan kepemimpinan bersama atas respek publik mempunyai berbagai dimensi untuk semua masyarakat. yaitu dimensi politik, ekonomi, sosial, Hakekat pelayanan publik, organisasi, serta komunikasi. Dimensimenurut Keputusan Menpan, adalah politik berkaitan dengan hubunganpemberian pelayanan prima kepada antara warga negara dengan pengambilmasyarakat yang merupakan kebijakan pelayanan publik. Dimensiperwujudan kewajiban aparatur ekonomi mencakup persoalanpemerintah sebagai abdi masyarakat.14 pembiayaan pelayanan publik apakahBerdasarkan pengertian tersebut maka akan dibiayai oleh pemerintahpelayanan publik adalah pelayanan sepenuhnya atau swasta. Dimensiyang melebihi dari yang diinginkan sosial menyangkut pilihan-pilihanmasyarakat. Ini tentu bukan pekerjaan yang secara sengaja untukyang mudah karena seringkali sekedar mengalokasikan atau memproduksimemenuhi keinginan masyarakat pelayanan publik kepada kelompoksecara minimal saja kadang belum bisa sosial tertentu. Dimensi organisasi danterwujud, apalagi melebihi keinginan komunikasi berkaitan dengan kinerjamasyarakat. Sementara seiring dengan organisasi, standart kinerja, aparatberjalannya waktu tuntutan masyarakat pelaksana, komunikasi antara penyedia 15terhadap kualitas pelayanan publik dan pengguna layanan. Kinerjasenantiasa berkembang dan pelayanan publik setidaknya bisameningkat. Perkembangan ilmu dilihat dari beberapa perspektif, yaitupengetahuan dan teknologi telah perspektif penyedia layanan, perspektifmembuka akses masyarakat yang luas pembuat kebijakan, serta perspektifterhadap sumber-sumber informasi, pengguna layanan publik.dunia semakin terbuka dan masyarakat Efektivitas berasal dari katabisa membandingkan kualitas dan dasar efektif, diartikan sebagai keadaanmodel-model pelayanan publik di hasil yang sesuai dengan yangberbagai daerah bahkan di luar negeri. direncanakan atau yang diinginkan.Hal ini juga turut meningkatkan Istilah lain yang biasa digunakantuntutan masyarakat agar proses adalah berhasil guna atau mencapai14 Keputusan Menpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelengaraan Pelayanan Publik.15 Lihat Nurmandi, Achmad, 2010, Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta: Sinergi Publishing, hal. 32-33.2127
  • 14. URGENSI KOMUNIKASI DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Andi Wahyuditujuan/sasaran. Efektivitas pelayanan dan prasarana pelayanan (material),publik (public service effectivity) dan metode (method) seperti standarselanjutnya diartikan sebagai operasional prosedur (SOP). Tidaktercapainya tujuan/sasaran pelayanan diperlukan komponen machine dalampublik yang diselenggaraan oleh unit- konteks pelayanan pada tulisan iniunit instansi pemerintah. karena produk yang dihasilkan oleh Istilah efektif seringkali unit pelayanan dalam tulisan ini adalahdisandingkan dengan efisien. Efisiensi jasa, bukan barang. Sedangkankerja, menurut The Liang Gie16 adalah peralatan yang dipergunakan baikperbandingan terbaik antara sesuatu berupa mesin dan sebagainyakerja dengan hasil yang dicapai. merupakan faktor penunjangPerbandingan terbaik tersebut bisa terselenggaranya pelayanan, dimanadilihat dari 2 (dua) segi, yaitu sumber faktor tersebut dimasukkan sebagaiusaha dan hasil kerja. Dari segi sumber komponen sarana dan prasarana.usaha, suatu kerja disebut efisien jika Namun semua komponenhasil kerja tertentu yang diharapkan tersebut (man, money, material dantercapai dengan menggunakan atau method) tidak bisa memberikanmemanfaatkan berbagai unsur kegiatan kepuasan kepada pengguna layanan(input) paling sedikit. Sedangkan dari tanpa dikemas dengan komunikasisegi hasil kerja, disebut efisien jika yang baik kepada masyarakat. Sepertidengan menggunakan sumber usaha sebuah kebijakan yang bagus tidak bisatertentu menghasilkan tujuan kegiatan dipahami oleh masyarakat apabila(output) yang paling banyak. Perlunya tidak disosialisikan dengan baikefisiensi di samping efektivitas dalam kepada stakeholder, terutama paraproses penyelenggaraan pelayanan pengguna layanan publik tersebut.publik berkaitan dengan Oleh karena itu, dalam organisasipertanggungjawaban penggunaan dana penyedia layanan publik perlunegara untuk kesejahteraan rakyat. mengoptimalkan fungsi public relationOleh karena itu, jika implementasi sebagai komunikator resmi untukefisiensi dari segi hasil kerja dalam menyosialisasikan kebijakan-penyelenggaraan pelayanan publik bisa kebijakan organisasi. Namun demikiandiwujudkan maka bisa memberikan fungsi public relation tidak hanyaoutput yang paling banyak bagi diperankan oleh unit Public Relationmasyarakat. Artinya ada potensi (Hubungan Masyarakat), tetapi dalammasyarakat bisa menerima pelayanan praktek penyelenggaraan pelayananmelebihi apa yang mereka harapkan publik fungsi tersebut perlu jugaatau pelayanan prima. dilakukan oleh petugas yang secara Komponen utama yang harus langsung berhubungan dengandipenuhi dalam menyelenggarakan masyarakat. Oleh karena itu, jiwapelayanan publik adalah tersedianya public relation perlu dimiliki oleh parasumber daya aparatur (man), petugas yang secara langsungketersediaan anggaran (money), sarana berhubungan dengan masyarakat (front16 Lihat Gie, The Liang, 1992, Cara Bekerja Efisien, Yogyakarta: Penerbit Liberty bekerjasama dengan Lembaga Bina Prestasi dan Sukses, hal. 1. 2128
  • 15. URGENSI KOMUNIKASI DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIKAndi Wahyudiliner). Posisi komunikasi dalam upaya diantaranya pengelolaanpenyelenggaraan pelayanan publik pengaduan masyarakat melalui Metodedirumuskan dengan model sebagai Peningkatan Kualitas Pelayanan Publikberikut: dengan Partisipasi Masyarakat berdasarkan Peraturan Menpan No. 13 Tahun 2009. Proses yang harus dilakukan sesuai metode tersebut adalah pertama, melakukan penataan awal sebagai persiapan berkaitan dengan unit/lokus yang akan menerapkan metode tersebut Gambar 1. serta persiapan teknis yang diperlukan. Posisi Komunikasi dalam Kedua, menyelenggarakan lokakaryaMenunjang Efektifitas Pelayanan Publik yang pertama tentang mekanisme pengaduan masyarakat. Ketiga, Berdasarkan model gambar melakukan survei publik kepadatersebut, terlihat bahwa komunikasi masyarakat. Keempat,yang baik merupakan variabel antara menyelenggarakan lokakarya keduasebagai jembatan bagi para tentang analisis penyebab pengaduanpenyelenggara pelayanan publik untuk masyarakat dan rencana tindak nyata.mewujudkan pelayanan publik yang Kelima, penandatangan janji perbaikanefektif. Sedangkan komponen man, pelayanan dan rekomendasi olehm o n e y, m a t e r i a l d a n m e t h o d pimpinan unit penyedia layanan. Sertamerupakan variabel bebas keenam adalah pemantauan dan(independent) sebagai modal utama evaluasi terhadap realisasi atas janjiuntuk mewujudkan public service perbaikan yang telah ditandatangani.effectivity sebagai variabel tergantung Lokakarya pertama tentang(dependent). mekanisme pengaduan masyarakat terhadap pelayanan di RSUD AW.Komunikasi dalam Pelayanan di Sjahranie menghasilkan 35 pernyataanRumah Sakit pengaduan masyarakat yang bersifat Pelayanan publik yang negatif. Artinya bahwa semua yangdiselenggarakan oleh rumah sakit masuk dalam daftar pernyataanberdasarkan Kepmenpan No. tersebut berupa pengaduan terhadap63/KEP/M.PAN/7/2003 termasuk pelayanan, bukan saran apalagi pujian.dalam kelompok pelayanan jasa. Bahasa dalam pernyataan pengaduanRSUD AW. Sjahranie merupakan salah tersebut juga merupakan bahasa darisatu Rumah Sakit Tipe B Pendidikan persepsi masyarakat terhadapmilik Pemerintah Provinsi Kalimantan pelayanan rumah sakit. DaftarTimur dan merupakan rumah sakit pernyataan pengaduan ini kemudianrujukan di Kalimantan Timur yang dijadikan kuesioner survei publik.berlokasi di Kota Samarinda. Dalam Kategori masyarakat sasaran yangrangka meningkatkan kualitas menjadi responden survei tersebutpelayanannya, manajemen RSUD AW. adalah mereka yang secara langsungSjahranie sedang melakukan berbagai mengalami atau menggunakan2129
  • 16. URGENSI KOMUNIKASI DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Andi Wahyudipelayanan rumah sakit, dan mereka prosedur pelayanan yang tidakyang pernah mengetahui atau dipahami oleh masyarakat secaramendengar tentang keluhan terhadap jelas/gamblang; jumlah pasien tidakpelayanan rumah sakit. mampu lebih banyak daripada Berdasarkan hasil survei jumlah pasien yang mampupublik yang telah dilakukan pada 12 - mengingat rumah sakit21 April 2010 dan melibatkan 3.643 tersebutsebagai rumah sakit rujukanresponden, diurutkan berdasarkan milik pemerintah; kurangperolehan suara yang tertinggi. Hasil komunikasi antara petugassurvei yang telah diurutkan ini menjadi penyedia layanan dengan pasienbahan pembahasan dalam lokakarya atau keluarga pasien; serta jasayang kedua yaitu lokakarya analisis pelayanan yang diselenggarakanpenyebab pengaduan masyarakat dan rumah sakit bervariasi dan berbeda-rencana tindak nyata. Sebagian beda sehingga setiap pasien denganpernyataan pengaduan setelah kondisi tertentu memerlukandilakukan analisis, dicari faktor perlakuan yang berbeda.penyebab serta solusi dalam lokakarya 2. Untuk pengaduan "Dokter umumkedua ternyata sangat berkaitan dengan kurang cepat melayani pasien,"persoalan komunikasi antara penyedia dikonfirmasi oleh 1.631 responden.layanan (rumah sakit) dengan Petugas memberikan analisismasyarakat pengguna layanan yaitu pendapat bahwa faktorpasien dan keluarga pasien. penyebabnya adalah dokter tersebut Delapan (dari 35 pernyataan masih dalam tahap pemantapanpengaduan) yang telah dibahas dalam (dokter yunior) sehingga seringkalilokakarya berkaitan dengan persoalan sangat berhati-hati dalamkomunikasi baik pengaduan menangani setiap pasien untukmasyarakat itu sendiri, faktor mencegah kesalahan dalampenyebab, dan solusi yang telah melakukan pemeriksaan; dokterdirumuskan. Rincian pengaduan dan umum kadang harus konsultasi keanalisis penyebabnya adalah sebagai dokter spesialis untuk memastikan 17berikut: jenis penyakit yang diderita pasien1. Untuk pengaduan "Ada perbedaan serta tindakan yang perlu diambil; pelayanan atau diskriminasi masyarakat kurang memahami terhadap pasien yang mampu dan Standar Operasional Prosedur tidak mampu," dikonfirmasi oleh (SOP) tentang pelayanan pasien 1 . 7 6 0 r e s p o n d e n . Te r h a d a p dokter umum; belum adanya rasa pengaduan tersebut setelah memiliki RSUD di antara para dianalisis teryata, menurut petugas, petugas; dokter yang menangani disebabkan oleh beberapa hal yaitu pasien masih baru dan belum adanya salah persepsi masyarakat berpengalaman; rasio dokter dan pengguna layanan rumah sakit pasien tidak sesuai karena jumlah terhadap layanan yang dokter yang sedikit harus melayani diselenggarakan oleh rumah sakit; pasien dengan jumlah yang banyak17 Taufik, Andi, Akhmad Sirodz, & Andi Wahyudi., opcit. 2130
  • 17. URGENSI KOMUNIKASI DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIKAndi Wahyudi sehingga memerlukan waktu yang belum terpadu antara satu unit cukup lama; dokter umum kurang dengan unit lain. komunikatif terhadap pasien dan 5. Untuk pengaduan "Dokter yang keluarganya; dokter jenuh dan memeriksa di ruang rawat inap kelelahan karena banyak pasien; terlambat datangnya," dikonfirmasi reward dokter umum masih oleh 1.516 responden. Setelah kurang/minim. dianalisis faktor penyebabnya yaitu3. Untuk pengaduan "Perawat kurang karena dokter bekerja di beberapa merespon keluhan pasien," rumah sakit, oleh karena itu harus dikonfirmasi oleh 1.599 responden. melayani pasien di rumah sakit lain Analisis penyebab terhadap terlebih dahulu sehingga terlambat pengaduan ini adalah jumlah datang di ruang rawat inap; dokter perawat dan pasien tidak seimbang masih menangani tindakan operasi dimana jumlah perawat yang segera/cito sebelum berkunjung ke terbatas harus melayani pasien yang ruang rawat inap; dokter harus banyak; banyak tugas perawat di melayani pasien di poliklinik dulu luar tugas sebenarnya (tugas sebelum berkunjung ke rawat inap; pokoknya) sehingga menambah belum adanya jam kunjungan/visit beban kerja perawat untuk dokter ke rawat inap secara tertulis mengerjakan tugas-tugas lain di luar sehingga ada jadwal resmi bagi para merawat pasien; perawat tidak dokter untuk melayani pasien di mendapatkan pembinaan dari ruang rawat inap. atasan; perawat merasa jenuh 6. Untuk pengaduan "Rujukan untuk dengan beban pekerjaannya yang pasien keluarga miskin (Gakin) cukup tinggi; perawat kurang berbelit-belit," dikonfirmasi oleh belajar untuk menambah ilmu; tidak 1.391 responden. Setelah dianalisis semua keluhan pasien merupakan faktor penyebabnya yaitu kewenangan perawat sehingga masyarakat keluarga miskin (gakin) perlu dikoordinasikan dengan tidak membawa surat sebagai manajemen atau atasan; sistem persyaratan administratif secara reward belum optimal. lengkap; kurangnya tempat yang4. Untuk pengaduan "Prosedur tersedia untuk mengurus jaminan pelayanan berbelit-belit, Askin; kurangnya informasi yang administrasi dulu baru ditangani," diterima masyarakat tentang dikonfirmasi oleh 1.532 responden. pengurusan Askin; masyarakat Terhadap pengaduan tersebut tidak memahami prosedur tentang setelah dianalisis teryata, menurut gakin. petugas, disebabkan oleh beberapa 7. Untuk pengaduan "Mushola tidak hal yaitu kurangnya komunikasi tersedia di setiap unit," dikonfirmasi antara petugas dengan pasien atau oleh 1.348 responden. Terhadap keluarga pasien dalam pelayanan pengaduan tersebut dianalisis administratif di rumah sakit; teryata, menurut petugas, penerapan komputerisasi sistem disebabkan oleh kurangnya pembayaran belum optimal; sistem informasi/tanda petunjuk menuju ke pembayaran terpisah-pisah atau mushola, walaupun tidak semua2131
  • 18. URGENSI KOMUNIKASI DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Andi Wahyudi unit terdapat mushola tetapi sudah masyarakat adalah bahwa rumah sakit ada mushola dan masjid yang memperlakukan perbedaan atau representatif. diskriminasi dalam pelayanan.8. U n t u k p e n g a d u a n " S u r a t Interpretasi ini bisa muncul karena Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak adanya informasi atau penjelasan tidak berlaku jika tidak memiliki kepada masyarakat pengguna layanan kartu Asmara," dikonfirmasi oleh tentang ketentuan kondisi pasien yang 1.308 responden. Asmara adalah lebih kritis harus didahulukan. Asuransi Masyarakat Samarinda, Mengacu kepada model komunikasi sebuah program asuransi gratis dari transaksional hal ini karena tidak ada Pemerintah Kota Samarinda yang kesamaan makna yang terbangun diberikan kepada masyarakat. antara penyedia dan pengguna layanan Setelah dianalisis faktor sebagai akibat tidak adanya penjelasan penyebabnya yaitu Masa berlaku baik secara lisan maupun tertulis SKTM hanya 1 bulan dan hanya bahwa pasien yang lebih kritis harus dikeluarkan oleh kecamatan; dilayani terlebih dulu. masyarakat kurang paham terhadap Tidak adanya kesamaan prosedur penggunaan SKTM. makna seperti itu juga terjadi pada Padahal ketentuan yang sebenarnya pengaduan bahwa terjadinya adalah bahwa kartu Asmara tidak diskriminasi antara masyarakat yang berlaku jika tidak mempunyai mampu dan tidak mampu. Dalam SKTM. pelayanan di bidang kesehatan, masyarakat tidak mampu mempunyai Apabila dilihat secara sekilas hak untuk menggunakan asuransibeberapa pengaduan yang disampaikan kesehatan bagi keluarga miskinmasyarakat dalam lokakarya tersebut (gakin). Selain yang berasal daritidak berkaitan dengan persoalan pemerintah pusat yang berupa jaminankomunikasi, tetapi setelah dilakukan kesehatan masyarakat (jamkesmas),analisis penyebab pengaduan ternyata asuransi kesehatan untuk gakin jugakomunikasi menjadi salah satu diberikan oleh Pemerintah Kotapenyebabnya. Prosedur pelayanan dan Samarinda dinamakan Asmarabervariasinya karakteristik jasa (Asuransi Masyarakat Samarinda).pelayanan di rumah sakit seringkali Dalam penggunaan fasilitas tersebut ditidak dipahami oleh masyarakat rumah sakit terdapat prosedur danpengguna layanan. Pelayanan yang ketentuan yang berbeda dengandiberikan rumah sakit bervariasi dan masyarakat bukan pengguna asuransi.kondisi pasien berbeda-beda sehingga Perbedaan ketentuan tersebut ternyatapenanganannya juga berbeda-beda. diberikan makna sebagai bentukMisalnya di Instalasi Gawat Darurat diskriminasi oleh masyarakat(IGD) berlaku ketentuan bahwa pasien pengguna layanan.yang kritis harus mendapat perawatan Permasalahan komunikasiterlebih dulu dibanding pasien yang tersebut terjadi pada komunikantidak kritis, walaupun datang lebih (penerima pesan) maupun komunikatorakhir. (pengirim pesan) sendiri. Interpretasi yang diberikan Permasalahan terjadi pada 2132
  • 19. URGENSI KOMUNIKASI DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIKAndi Wahyudikomunikator ketika tidak memberikan Penggunaan media sebagaiinformasi (pesan) sebagai penjelasan alat bantu komunikasi berpotensiyang selayaknya agar bisa dipahami memperkecil hambatan komunikasipasien atau keluarga pasien sebagai tersebut. Alat bantu komunikasi dalampengguna layanan. Seperti pada kasus pelayanan publik bisa berbentuk"Perawat kurang merespon keluhan tulisan, gambar ataupun simbol-simbolpasien". Jumlah perawat yang tidak yang relevan. Misalnya berkaitanseimbang ataupun perawat kelelahan dengan pengaduan rumitnya prosedursebagai akibat beban kerja yang tinggi atau alur pelayanan, bagi masyarakatberpotensi menyebabkan terjadinya yang sudah sering menggunakanhambatan dalam berkomunikasi layanan rumah sakit tersebut tidaksehingga perawat tidak bisa menjadi persoalan karena merekamengirimkan pesan secara jelas kepada sudah mengetahui prosedur dan lokasipasien. unit-unit pelayanan. Sedangkan bagi Permasalahan terjadi pada masyarakat yang baru pertama kali ataupengguna layanan sebagai komunikan jarang menggunakan layanan tersebutketika tidak bisa menerima pesan yang maka kemungkinan tidak mengetahuidisampaikan dengan baik. Pengguna alur atau prosedur pelayanannya.layanan rumah sakit pada umumnya Dengan media komunikasi tulisan danadalah masyarakat yang sedang gambar masyarakat bisa mengetahuiberkesusahan, yaitu pasien yang alur tersebut, yaitu misalnya memasangmengalami gangguan kesehatan atau alur/prosedur pelayanan yang jelaskeluarga pasien penderita penyakit baik dilengkapi dengan gambar atau simbol-ringan maupun berat sehingga simbol yang menarik dan ditempatkancenderung lebih sensitif terhadap pada posisi yang mudah dilihat.segala kekurangsempurnaan kecil Penggunaan gambar dan simbolsekalipun dalam pelayanan. Hal ini disamping tulisan, diperlukan bagiberpotensi terjadi hambatan dalam masyarakat yang tidak bisa membaca.menjalin komunikasi bahkan tidak Hal ini mengingat bahwa penggunamenutup kemungkinan terjadinya salah l a y a n a n r u m a h s a k i tpengertian antara pasien dengan bervariasi/majemuk baik dari sisipetugas. pendidikan, usia, pekerjaan, dan sebagainya. SIMBOL / TANDA, KOMUNIKATOR GAMBAR, KOMUNIKAN TULISAN, Gambar 2. Interaksi Dua Arah antara Komunikator dan Komunikan2133
  • 20. URGENSI KOMUNIKASI DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Andi Wahyudi Disamping pengaduan yang unit yang terkait dengan pelayanan ditelah disebutkan di atas, beberapa bidang kesehatan.pengaduan juga disampaikan oleh Aspek pertama, berkaitanmasyarakat dimana kewenangannya dengan penyediaan kelengkapanbukan merupakan kewenangan sarana dan prasarana pelayanan dimanajemen rumah sakit, yaitu RSUD. AW. Sjahranie dilakukanpengaduan terhadap pelayanan Askes dengan membuat berbagai mediadan persediaan darah yang menjadi informasi yang jelas dan mudahtugas PMI. Ketidaktahuan mengenai dipahami masyarakat penggunapemilik kewenangan ini layanan. Mengingat masyarakatmengakibatkan persepsi masyarakat pengguna layanan rumah sakit initerhadap kualitas pelayanan di unit-unit majemuk maka media yang digunakantersebut dianggap sebagai kinerja juga perlu dibuat bervariasi antara lainpelayanan rumah sakit sehingga dalam bentuk audio, tulisan,muncul pada lokakarya sebagai tanda/petunjuk arah, sertapernyataan pengaduan masyarakat. bagan/diagram alir yang ditempatkan Memperhatikan fakta-fakta di di lokasi yang strategis mudah dilihatatas dan mengacu kepada efektifitas oleh pengunjung, seperti di pintukomunikasi menurut Wilbur Schramm masuk, loket, ruang tunggu, serta untukmaka kurang efektifnya komunikasi tanda/petunjuk arah selain bisadalam pemberian pelayanan di rumah ditempatkan di dalam ruangan (indoor)sakit dikarenakan minimnya peran juga dipasang di luar ruangan (outdor).petugas dalam menggunakan simbol- Seperti petunjuk lokasi IGD, apotek,simbol komunikasi yang mudah dilihat mushola, ataupun toilet dengandan dipahami oleh paseien dan menggunakan gambar anak panah.keluarga pasien. Pengguna layanan Informasi audio selama inibelum menemukan pesan yang telah dilakukan dengan memasangmenarik yang mudah mereka pahami perangkat loud speaker di hampirsesuai dengan kebutuhan mereka, semua plafon ruangan dansehingga kebutuhan pribadi mereka dioperasikan secara sentral olehbelum terpenuhi secara optimal. petugas. Dengan cara ini informasi Beberapa rancangan solusi yang penting dan mendesaktelah dirumuskan sebagai upaya disampaikan oleh petugas bisamenanggapi pengaduan masyarakat terdengar oleh pengunjung dan petugasdalam rangka meningkatkan kualitas di semua ruangan secara cepat.pelayanan publik di RSUD. AW. Aspek kedua, peningkatanSjahranie. Solusi ini bisa dikategorikan komunikasi dengan pasien danke dalam beberapa aspek, yaitu keluarga pasien dan masyarakat.berkaitan dengan penyediaan Apabila aspek yang pertama di ataskelengkapan sarana dan prasarana, berkaitan dengan perlengkapan mediapeningkatan komunikasi dengan pasien yang digunakan maka pada aspekd a n k e l u a rg a p a s i e n m a u p u n kedua ini berkaitan dengan cara danmasyarakat, meningkatkan komunikasi muatan yang disampaikan petugasdengan struktur pemerintah, serta kepada masyarakat pengguna layananpeningkatan koordinasi dengan unit- rumah sakit. Peningkatan komunikasi 2134
  • 21. URGENSI KOMUNIKASI DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIKAndi Wahyudiini bisa dilakukan secara interpersonal dikatakan ada 4 (empat) kategori yangantara petugas dengan pasien atau disimbolkan dengan warna, yaituk elu arg a p as ien , ar tin y a p o la hitam, merah, kuning, dan hijau dimanakomunikasi yang dilakukan adalah warna tersebut mencerminkan urgensibertemu secara langsung antara p e n a n g a n a n n y a . Wa r n a h i t a mpetugas dengan pasien atau keluarga menunjukkan kondisi pasien sudahpasien, misalnya untuk menjelaskan meninggal (deceased). Warna merahhal-hal yang berkaitan dengan penyakit menunjukkan kondisi pasien yangpasien serta upaya penyembuhannya. harus segera ditangani (immediate).Komunikasi secara tidak langsung Warna kuning menunjukkan kondisiberkaitan dengan jadwal visit dokter di pasien yang perawatannya masih bisaruang rawat inap, standar pelayanan ditunda (delayed) sementara tenagayang meliputi prosedur, waktu dan medis mas ih menangani yangbiaya pelayanan. Peningkatan immediate. Sedangkan warna hijaukomunikasi dengan masyarakat juga menunjukkan kondisi pasien yangbisa dilakukan melalui sosialisasi relatif baik dan hanya memerlukankebijakan-kebijakan rumah sakit penanganan kecil (minor). Ada jugadengan menggunakan media massa. yang menggunakan warna biru yang 18 Mengefektifkan dan mencerminan kondisi tidak darurat .mensosialisasikan metode triage bagi Ukuran waktu maksimumpenanganan pasien di unit atau instalasi penanganan pasien, Australian Triagepelayanan darurat (UGD atau IGD) Scale (ATS) memformulasikan 5 (lima)menjadi salah satu upaya penanganan kategori yaitu ATS1 dengan acuitypasien darurat secara lebih cepat dan (waktu maksimal yang diperlukanadil. Triage adalah metode prioritasi untuk menunggu dan mengambilpenanganan pasien dalam kondisi keputusan) adalah immediate dengandarurat dan biasanya dalam massal Performance Indicator Thresholddengan cara memisahkan pasien (PIT) 100% yang merupakan kondisiberdasarkan kondisi tingkat kekritisan paling darurat dan yang palingatau kegawatan yang dialami pasien, diprioritaskan untuk segera ditangani.seperti ketika terjadi bencana yang Kategori selanjutnya adalah ATS2mangkibatkan banyak korban. Tetapi dengan acuity 10 menit dan PIT 80%.metode ini juga bisa digunakan dalam Kategori ATS 3 memiliki acuity 30kondisi normal di unit-unit layanan menit dan PIT 75%. Kategori ATS4darurat. Triage menggunakan simbol memiliki acuity 60 menit dan PIT 70%,warna yang dilabelkan kepada pasien serta kategori ATS5 dengan acuity 120dan warna tersebut mencerminkan menit dan PIT 70%.19level kondisi pasien. Di berbagai Penggunaan simbol dan tandanegara memiliki kategori yang warna yang digunakan dalam metodeberbeda-beda, tetapi secara umum bisa triage merupakan bentuk komunikasi18 Slide presentasi Julia Fuzak dan Patrick Mahar, 2009, Emergency Department Triage, dalam http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/ucipediatria/emergency_department_triage2-2mejor.pdf diunduh tanggal 9 November 201019 T r i a g e I n T h e E m e r g e n c y D e p a r t m e n t : G e n e r a l P r i n c i p l e s d a l a m http://wacebnm.curtin.edu.au/workshops/Triage.pdf diunduh tanggal 9 November 20102135
  • 22. URGENSI KOMUNIKASI DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Andi Wahyudinon verbal antara penyedia dan dengan persediaan darah dan layananpengguna layanan di UGD, serta Askes perlu ditanggapi denganbentuk komunikasi antar petugas peningkatan koordinasi dengan keduasendiri. Dengan melihat simbol warna institusi tersebut. Koordinasi dengantersebut semua pihak bisa mengetahui PMI dalam rangka meningkatkanlevel kekritisan pasien. Upaya ini kelancaran pasokan kebutuhan darahmenjadi salah satu solusi bagi golongan tertentu yang diperlukanpenanganan pasien di Unit Gawat secara mendesak dalam penangananDarurat. pasien. Aspek ketiga, meningkatkan Ti n d a k l a n j u t k e g i a t a nkomunikasi dengan struktur pengelolaan pengaduan masyarakatpemerintahan, yaitu pemerintah setelah implementasi janji perbaikankabupaten/kota, kecamatan, dan adalah melakukan survei ulang kepadakelurahan/desa. Komunikasi dengan masyarakat dengan menggunakaninstansi pemerintahan ini dalam rangka instrumen yang sama sebagaimanamensosialisasikan kelengkapan berkas survei awal. Survei ulang ini dilakukanyang diperlukan bagi pasien gakin untuk mengetahui perubahan yang(keluarga miskin) hingga ke tingkat terjadi sebelum dan setelahkecamatan dan kelurahan/desa. Hal ini implementasi janji perbaikan layanan.dimaksudkan agar semua pasien gakin Hasil survei ulang ini mencerminkanyang memanfaatkan fasilitas penilaian masyarakat terhadapkeringanan biaya dari pemerintah bisa perubahan yang terjadi setelah realisasimelengkapi semua berkas persayaratan janji perbaikan layanan.administratif sejak dari tingkat Selama proses realisasi janjikelurahan/desa mengingat pengguna perbaikan tersebut, kontrol masyarakatlayanan di rumah sakit ini tidak hanya tetap bisa dilakukan dengan memantaubersal dari dalam Kota Samarinda janji-janji yang sudah bisatetapi juga berasal dari luar Kota direalisasikan dan janji-janji yangSamarinda. Dengan demikian ketika belum bisa direalisasikan, sertasudah berada di rumah sakit para pasien masyarakat bisa melakukan konfirmasigakin sudah bisa cepat terlayani karena kepada penyedia layanan tersebutmemiliki persyaratan yang diperlukan mengenai alasan mengapa ada janjidan tidak perlu lagi disibukkan dengan yang belum bisa direalisasikan. Olehkewajiban pemenuhan persyaratan karena itu, adanya transparansiadministratif. Sosialisasi dengan terhadap pelaksanaan janji merupakanmenggunakan struktur pemerintahan kebutuhan bagi masyarakat yang perlujuga berkaitan dengan urgensi rujukan diberikan ruang oleh manajemenbagi pasien yang hendak rumah sakit sebagai upayadirekomendasikan untuk dirawat di mengkomunikasikan pelaksanaanrumah sakit. janji-janjinya. A s p e k k e e m p a t , Pembenahan dan perbaikanmeningkatkan koordinasi dengan unit- kualitas pelayanan publik terusunit lain yang terkait dengan pelayanan dilakukan. Selain menggunakankesehatan seperti PMI dan Askes. pendekatan partisipatif tersebut,Masuknya keluhan yang berkaitan Manajemen RSUD AW. Sjahranie juga 2136
  • 23. URGENSI KOMUNIKASI DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIKAndi Wahyudisedang berupaya menerapkan ISO hanya "membeli" jasa rumah sakit dan9000 tentang Sistem Manajemen Mutu. mendapatkan jasa yang diinginkan,Sistem manajemen mutu merupakan tetapi masyakat sudah mulai menjadiupaya perbaikan manajemen internal mitra dan terlibat secara langsungsehingga semua kegiatan manajemen dalam upaya peningkatan kualitasyang dilakukan terencana dan terekam pelayanan.dengan baik, agar setiap permasalahanyang terjadi bisa ditelusuri dan Penutupdicarikan solusinya dengan lebih cepat Komunikasi bukan hanyadan akurat. dalam pengertian verbal yaitu Dalam sistem manajemen pembicaraan 2 (dua) orang atau lebihpelayanan publik, kualitas sumber daya secara bertemu langsung maupunaparatur (man) menempati posisi kunci dengan menggunakan alat-alatsehingga perlu menjadi fokus perhatian komunikasi jarak jauh seperti radio,utama. Kemudian didukung oleh telepon, ataupun surat. Komunikasikelengkapan sarana dan prasarana bisa juga dilakukan dengan cara non(material) serta biaya anggaran verbal dan secara tidak langsung(money) yang memadai. Oleh karena seperti menggunakan tanda ataupelayanan rumah sakit merupakan simbol yang bisa dimengerti ataupelayanan jasa (bukan barang) maka dipahami oleh para pihak yang terlibat,tidak diperlukan machine sebagai alat yaitu komunikator dan komunikan.produksi. Alat produksi yang utama Kedua jenis komunikasi baik verbaldalam pelayanan di rumah sakit adalah dan non verbal tersebut salingSDM aparatur dan sarana-prasarana itu melengkapi dan keduanya sangatsendiri. Kualitas SDM aparatur yang diperlukan dalam praktekkompeten (meliputi kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik.knowledge, skill and attitude) yang Berdasarkan uraian di atas maka bisadidukung oleh kelengkapan penunjang disimpulkan beberapa hal berkaitandan metode yang tepat merupakan dengan praktek komunikasi yangmodal untuk menciptakan sebuah terjadi dalam penyelenggaraansistem yang kondusif bagi pelayanan publik di RSUD. AW.penyelenggaraan pelayanan. Syahranie sebagai berikut: Apa yang telah dilakukan 1. Komunikasi yang terjadi antararumah sakit tersebut merupakan penyedia dan pengguna layananlangkah awal untuk mewujudkan The rumah sakit tersebut selama iniNew Public Service sebagaimana yang kurang interaktif dan kurang efektifdisampaikan oleh Janet V. Denhardt sehingga muncul kesalahandan Robert B. Denhardt. Kepentingan persepsi masyarakat sebagaipublik mulai ditempatkan sebagai pengguna layanan terhadap petugasfokus pelayanan dengan melibatkan maupun proses pelayanan di rumahmasyarakat untuk bersama-sama sakit. Kurang efektifnyamemecahkan masalah berkaitan komunikasi tersebut karenadengan pelayanan kesehatan. masyarakat kurang mengetahuiMasyarakat tidak lagi ditempatkan upaya yang telah dilakukan olehsebagai konsumen semata-mata yang manajemen rumah sakit sehingga2137
  • 24. URGENSI KOMUNIKASI DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK Andi Wahyudi mengambil dugaan bahwa rumah yang baik antara penyedia dan sakit sebagai penyedia layanan pengguna layanan. Tanpa komunikasi tidak memberikan pelayanan secara yang baik maka masyarakat tidak optimal. mengetahui upaya apa yang telah2. Pentingnya (urgensi) komunikasi dilakukan oleh unit penyedia layanan dalam pelayanan publik karena publik. komunikasi bisa menjadi penyebab dan juga bisa menjadi solusi untuk Daftar Pustaka memecahkan persoalan dalam Anonim, Triage In The Emergency proses penyelenggaraan pelayanan. Department: General Komunikasi ini dilakukan untuk Principles dalam membangun kesamaan makna atas http://wacebnm.curtin.edu.au/ pesan yang dikirimkan dalam w o r k s h o p s / Tr i a g e . p d f kegiatan pelayanan publik, diunduh tanggal 9 November dilakukan dengan memberikan 2010 informasi secara jelas berbagai hal Denhardt, Janet V. & Denhardt, Robert terkait, seperti prosedur dan B., 2007, The New Public persyaratan, fasilitas, hak dan Service: Serving, Not Steering. kewajiban masyarakat dan New York: M.E. Sharpe, Inc. sebagainya. Effendy, Onong Uchjana, 2000, Ilmu,3. Komunikasi efektif bila pesan bisa Te o r i d a n F i l s a f a t diterima dengan baik dan dipahami Komunikasi. Bandung: kemudian menghasilkan respon Penerbit Citra Aditya Abadi, yang positif. Komunikasi ini bisa Cet-2. dilakukan secara lisan dua arah oleh Fuzak, Julia dan Patrick Mahar, 2009, petugas secara interpersonal, bisa E m e rg e n c y D e p a r t m e n t juga menggunakan media audio Triage, slide presentasi dalam visual, tulisan atau simbol/gambar http://www.sld.cu/galerias/pdf yang menarik dan ditempatkan di /sitios/ucipediatria/emergency berbagai tempat yang mudah dilihat _department_triage2- pengunjung. Kejelasan informasi 2mejor.pdf diunduh tanggal 9 dalam penyelenggaraan pelayanan November 2010 publik juga sebagai bentuk Gie, The Liang, 1992, Cara Bekerja transparansi dalam Efisien, Yogyakarta: Penerbit penyelenggaraan pelayanan publik. Liberty bekerjasama dengan Lembaga Bina Prestasi dan Komunikasi dalam Sukses.penyelenggaraan pelayanan memiliki Komala, Lukiati, 2009, Ilmuperan yang sangat penting. Oleh karena Komunikasi: perspektif,itu, dalam proses penyelenggaraan P ro s e s , d a n K o n t e k s .pelayanan publik semua kelengkapan Bandung: Widya Padjajaran.yang meliputi ketersediaan SDM, Mulyana, Slamet, Iriani Bakti dananggaran biaya, sarana dan prasarana Teddy K. Wirakusumah, 2001,serta metode pemberian pelayanan Pelayanan Melaluiperlu dikemas dengan komunikasi Komunikasi Interpersonal 2138
  • 25. URGENSI KOMUNIKASI DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIKAndi Wahyudi t e rh a d a p Wi s a t a w a n d i Peraturan Menpan No. 13 Tahun 2009 Cipanas Kabupaten Garut. tentang Pedoman Peningkatan Jatinangor: Fakultas Ilmu Kualitas Pelayanan Publik Komunikasi Universitas dengan Partisipasi Padjadjaran. Masyarakat.Nurmandi, Achmad, 2010, Manajemen Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik. tentang Pelayanan Publik Yo g y a k a r t a : S i n e r g i Publishing.Sukasah, Tony, 2004, Pengaruh Iklim Komunikasi Organisasi dan Aliran Informasi dalam Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Bekasi, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung, http://www.scribd.com/doc/2 2088675/PENGARUH- IKLIM-KOMUNIKASI- ORGANISASI-DAN- ALIRAN-INFORMASI- D A L A M - P E L AYA N A N - PUBLIK-TERHADAP- K E P U A S A N - M A S YA R A K AT- D I - K A B U PAT E N - B E K A S I diunduh tanggal 21 Mei 2010.Taufik, Andi, Akhmad Sirodz, & Andi Wa h y u d i , 2 0 1 0 , H a s i l Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan Masyarakat dan Rencana Ti n d a k N y a t a . L a p o r a n fasilitasi tidak diterbitkan, Samarinda: PKP2A III LAN bekerjasama dengan RSUD AW. Sjahranie.Zamroni, Mohammad, 2009, Filsafat Komunikasi, Yogyakarta: Graha Ilmu.Keputusan Menpan No. 6 3 / K E P / M . PA N / 7 / 2 0 0 3 tentang Pedoman Umum Penyelengaraan Pelayanan Publik.2139
  • 26. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH GIZI DIKALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PENGALAMAN BERBAGAI NEGARA Oleh: Bernatal Saragih1 AbstractOver this time period, strategies for implementing effective nutrition intervention programs have long been sought after. These have stressed not only feasibility of implementation and short-term out-comes, but efforts to promote sustainable nutrition programs have been of great concern. The nutrition intervention programs succeed at province East Kalimantanshould identified mechanisms by which experience to efforts develop recovery of community nutrition status not enough revitalization of Posyandu and Puskesmas but should be integrated development which to make a village as integrated development planning unit with nutrition as a part of welfare indicator community. To make these integrative efforts possible, political will, social mobilization, nutritionist and other related personnel must understand the nature of nutrition problems and have access to information system which provides proper and timely information. Keywords: Nutrition Problems, Intervention Programs, Experience In Other CountriesLatar Belakang kurang 10,8 persen, gizi baik 78,3 Masalah gizi sebenarnya tidak persen dan gizi lebih 2,5 persenhal baru yang terjadi di Kalimantan (Saragih, 2009). Sungguh ironisTimur, Indonesia dan berbagai belahan memang dengan propinsi kaya masihdunia. Di Indonesia sekitar 45-55% bergelut dengan kemiskinan dan gizianak-anak di pedesaan pada rentang kurang dan buruk diberbagai daerah.usia tersebut mengalami "stunting" dan Indikasi ini menunjukkan indekssekitar 10% mengalami "wasting" dan pembangunan manusia (IPM) masihjumlah tersebut tidak berubah selama menyisakan masalah yang rumit yangusia prasekolah. Defisit riboflavin pada segera harus ditangani dalamremaja di Indonesia 59-96% dan pembangunan kedepan olehprevalensi gizi kurang (kurus) 17,4%. pemerintah provinsi KalimantanMasalah gizi di Kalimantan Timur Timur.rentan dengan kemiskinan dan pola Kemiskinan adalah keadaanpengasuhan anak oleh keluarga dimana terjadi kekurangan hal-haltermasuk asuh makan, kesehatan, yang biasa untuk dipunyai sepertikebersihan dan bermain. Hasil makanan, pakaian, tempat berlindungpenelitian pada keluarga miskin di dan air minum, hal-hal ini berhubunganKalimantan Timur menunjukkan erat dengan kualitas hidup.persentase gizi buruk 5,8 persen, gizi Kemiskinan bisa dikelompokan dalam1 Penulis adalah Ketua Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Unmul. Doktor Bidang Ilmu Gizi 2140
  • 27. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH GIZI DIKALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PENGALAMAN BERBAGAI NEGARABernatal Saragihdua kategori, yaitu Kemiskinan absolut Dari gambaran kemiskinandan Kemiskinan Relatif. Kemiskinan dan masalah gizi menjadi indikasiabsolut mengacu pada satu set standar keberhasilan dalam pembangunanyang konsisten, tidak terpengaruh oleh suatu daerah atau bangsa. Keberhasilanwaktu dan tempat/negara. Sebuah pembangunan nasional suatu bangsacontoh dari pengukuran absolut adalah atau daerah ditentukan olehpersentase dari populasi yang makan ketersediaan sumberdaya manusiadibawah jumlah yang cukup menopang (SDM) yang berkualitas, memiliki fisikkebutuhan tubuh manusia (kira-kira yang tangguh, mental yang kuat dan2000-2500 kalori per hari untuk laki kesehatan yang prima serta penguasaanlaki dewasa). ilmu pengetahuan dan teknologi yang Bank Dunia mendefinisikan akhirnya meningkatkan produktivitas.kemiskinan absolut sebagai hidup Pemecahan masalah gizi tentunyadengan pendapatan dibawah USD $1 memerlukan program kegiatan yangper hari dan Kemiskinan menengah direncanakan secara tepat. Pendekatanuntuk pendapatan dibawah $2 USD per top down dalam perencanaan danhari, dengan batasan ini maka pelaksanaan program dirasakan kurangdiperkiraan pada 2001 1,1 miliar orang tepat, mengingat perbedaan potensididunia mengkonsumsi kurang dari $1 sumberdaya alam dan sumberdayaUSD per hari dan 2,7 miliar orang manusia serta masalah yang dialami.didunia mengkonsumsi kurang dari $2 Idealnya perencanaan dan pelaksanaanUSD per hari (Word Bank, 2007 dalam program dilakukan dengan pendekatanSaragih, 2009). bottom up, dimana masyarakat Jumlah penduduk miskin di setempat diharapkan mampuKalimantan Timur hingga akhir 2005 merumuskan permasalahan yangdiperkirakan mencapai 760.000 jiwa dihadapi kemudian merancangyang terdiri dari 190.000 rumah tangga pendektan berdasarkan potensi yangmiskin (RTM) dan pada tahun 2008 dimilikinya. Pendekatan iniberjumlah 324.000 orang (10,66%) membutuhkan partisifasi masyarakat,(Bappeda, 2009).Dari hasil konferensi sehingga unsur lain diluar masyarakatDewan Ketahanan Pangan 2002 telah seperti pemerintah maupun lembagamembingkai sebuah gagasan yang menaruh perhatian dalam upaya"perwujudan ketahanan pangan untuk pemecahan masalah dimasyarakatmeningkatkan pertumbuhan ekonomi, diharapkan lebih banyak bertindakpersatuan bangsa dan mengikis sebagai fasilisator atau dinamisatorkemiskinan" dalam kesepakatan global (Saragih, 2008).(Millenium Development Global) jugatelah menetapkan pada tahun 2015 Penyebab Masalah Gizimenurunkan kemiskinan separuh dari Pertumbuhan dan masalah gizitahun 1990 dengan penjabaran pertama merupakan masalah yang multiindikator ke empat adalah menurunkan dimensi, dipengaruhi oleh berbagaiprevalensi angka gizi kurang anak faktor. Penyebab langsung gizi kurangbalita dan indikator kelima adalah makan tidak seimbang, baikmenurunkan jumlah penduduk defisit jumlah dan mutu asupan gizinya, dienergi (konsumsi energi dibawah 70% samping itu asupan zat gizi tidak dapatanjuran kebutuhan). dimanfaatkan oleh tubuh secara2141
  • 28. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH GIZI DIKALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PENGALAMAN BERBAGAI NEGARA Bernatal Saragihoptimal karena adanya gangguan berkurangnya biaya berkaitan denganpenyerapan akibat adanya penyakit kematian dan kesakitan dan di sisi laininfeksi. Penyebab tidak langsung akan meningkatkan produktivitas.adalah tidak cukup tersedianya pangan Manfaat ekonomi yang diperolehdi rumah tangga, kurang baiknya pola sebagai dampak dari perbaikan statuspengasuhan anak terutama dalam pola gizi adalah: berkurangnya kematianpemberian makan pada balita, kurang bayi dan anak balita, berkurangnyamemadainya sanitasi dan kesehatan biaya perawatan untuk neonatus, bayilingkungan serta kurang baiknya dan balita, produktivitas meningkatpelayanan kesehatan. Semua keadaan karena berkurangnya anak yangini berkaitan erat dengan rendahnya menderita kurang gizi dan adanyatingkat pendidikan, tingkat pendapatan peningkatan kemampuandan kemiskinan (Gambar 1). Akar intelektualitas, berkurangnya biayamasalah gizi adalah terjadinya krisis karena penyakit kronis sertaekonomi, politik dan sosial termasuk meningkatnya manfaat "intergenerasi"kejadian bencana alam, yang melalui peningkatan kualitasmempengaruhi ketidak seimbangan kesehatan.antara asupan makanan dan adanya Masalah ini mencuat dinegarapenyakit infeksi, yang pada akhirnya Indonesia dan di Kalimantan Timurmempengaruhi status gizi balita. disebabkan kelalaian kita semua dalam Secara umum dapat dikatakan menangani berbagai faktor yangbahwa peningkatan ekonomi sebagai terlibat langsung dan tidak langsungdampak dari berkurangnya gizi kurang seperti terlihat pada Gambar 1 dibawahdapat dilihat dari dua sisi, pertama ini. Dampak KURANG GIZI Penyebab Makan Penyakit Infeksi langsung Tidak Seimbang Sanitasi dan air Penyebab Tidak Cukup Pola Asuh Anak Bersih/Pelayanan Kesehatan Tidak langsung Persediaan Tidak Memadai Dasar Tidak memadai Pangan Kurang Pendidikan, Pengetahuan dan Keterampilan Pokok Masalah Kurang pemberdayaan wanita dan keluarga, kurang di Masyarakat pemanfaatan sumberdaya masyarakat Pengangguran, inflasi, kurang pangan dan kemiskinan Akar Masalah Krisis Ekonomi, Politik, dan Sosial (nasional) Gambar 1. Dimensi Masalah Gizi (sumber: Unicef, 1998). 2142
  • 29. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH GIZI DIKALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PENGALAMAN BERBAGAI NEGARABernatal Saragih Melihat Gambar tersebut dengan adanya panjang badan yangpenanganan masalah gizi akhirnya stunted. Stunting sering ditemukantidak sederhana karena membutuhkan berhubungan dengan kondisi ekonomipenanganan multi dimensi dan secara yang buruk, terutama adanya infeksiholistik dari berbagai masalah yang ringan hingga berat yang berulang-ada. Penyebab masalah gizi diberbagai ulang ataupun asupan zat gizi yangdaerah di Indonesia juga tidak sama, tidak cukup. Seseorang dapat gagalhal ini disebabkan oleh banyak faktor dalam menambah panjang badannya,misalnya agroekosistem, budaya, tetapi tidak pernah dapat kehilanganekonomi, sosial dan politik. Sebagai panjang badan. Pertumbuhan liniercontoh masalah kurang gizi di NTB dan merupakan proses yang lambatNTT faktor pemicu terjadinya masalah dibandingkan dengan pertumbuhantersebut berbeda. dalam berat badan. Pengejaran kembali Faktor penyebab masalah gizi pertumbuhan dalam panjangburuk di NTT lebih disebabkan oleh memerlukan waktu yang relatif lamakemiskinan dan rawan pangan pada meskipun lingkungan menyokonglevel rumah tangga, sedangkan di NTB (WHO, 1995).ditambah oleh faktor lain yaitu "kawin- Unicef (1998) menekankancerai" karena suami bekerja di pentingnya pengasuhan dan perawatanMalaysia (TKI) sehingga banyak yang anak, sehingga menempatkanmenjadi janda Malaysia (Jamal) karena kurangnya perawatan anak sebagaisuami menikah lagi, fenomena ini juga unsure ketiga penyebab malnutrisi,akan menyebabkan kemiskinan pada disamping ketidak cukupan pangan danrumah tangga dan akhirnya pola asus pelayanan kesehatan. Kerangkaanak tidak baik. Bukan hanya itu konseptual penyebab malnutrisi tesebutkebijakan Pemerintah (Pusat, daerah ditunjukkan pada Gambar 1.Tk I dan II/Kotamadya) juga Pengasuhan anak dimanifestasikanberimplikasi terhadap masalah gizi sebagai memberi makan, merawatkurang. Kebijakan yang penulis (menjaga kesehatannya), mengajarimaksudkan disini menyangkut dan membimbing (mendorong danpolitikal will dan anggaran kesehatan stimulasi kognitif anak).dan gizi yang masih rendah rata-rata Praktek pengasuhan dalam hal3%. Disisi lain tidak semua pemberian makan meliputi pemberianBupati/Walikota di era desentralisasi ASI, pemberian makanan tambahan(otonomi) memiliki wawasan gizi. yang berkualitas, penyiapan dan Pengasuhan anak merupakan penyimpanan makanan yang higinis.interaksi antara subjek dan objek yang Praktek pengasuhan dalam perawatanmeliputi bimbingan, pengarahan dan anak adalah pemberian perawatanpengawasan terhadap aktivitas objek kesehatan kepada anak sehingga dapatsehari-hari yang berlangsung secara mencegah anak dari penyakit, yangrutin. Pengasuhan ini diarahkan untuk meliputi imunisasi dan pemberianmengubah tingkah laku sesuai dengan suplemen pada anak. Sedangkankemauan si pengasuh (Gunarsa, 1997). praktek pengasuhan dalam stimulasiKecepatan bertumbuh mengalami kognitif adalah dukungan emosionalretardasi sejak lahir yang tercermin dan stimulasi kognitif yang diberikan2143
  • 30. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH GIZI DIKALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PENGALAMAN BERBAGAI NEGARA Bernatal Saragiholeh orang tua atau pengasuh untuk seringkali diberikan pada usia dinimendukung perkembangan anak yang (sebelum usia 4 bulan) sebagaioptimal, yang meliputi ketersediaan akibatnya kandungan gizi makananalat bermain yang mendukung rendah dan mengandung asam pitat,perkembangan mental, motorik dan serat dan polypenol yang tinggi.sosial; pemberian ASI dan stimulasi Komponen makanan seperti serat,yang diberikan pengasuh serta interkasi asam pitat dan polypenol diketahuianak-orang tua. dapat menghambat penyerapan zat gizi Hasil suatu penelitian yang mikro. Oleh karena itu di negara-dilakukan Li et al (2004) terhadap data negara berkembang sering ditemukanlongitudinal tahun 1958 di British, bayi-bayi yang mengalami defisiensianak yang dilahirkan pada bulan maret mikronutrien seperti besi dan zinc1958 diukur tingginya pada umur 7, 11, (Gibson, et.al, 1998). Manifestasi dari16 dan 33 tahun. Hasil penelitian keadaan tersebut adalah ditemukannyatersebut menunjukkan bahwa faktor kondisi growth faltering yang seringyang signifikan berpengaruh terhadap terjadi pada tahun pertama kehidupan.tinggi badan anak adalah tinggi badan Growth faltering selain disebabkanorang tua, berat badan lahir, pemberian oleh defisiensi zat gizi mikro jugaASI, jumlah anggota keluarga dan disebabkan oleh adanya penyakitsosio-ekonomi. Sosio-ekonomi yang infeksi (Dewey, 2001).lebih tinggi cenderung memiliki anak Makanan pendamping ASImemiliki tinggi badan yang lebih sebaiknya memenuhi persyaratantinggi. sebagai berikut : 1) tinggi kandungan Keadaan ekonomi keluarga energi dan protein, 2) memiliki nilaidapat mempengaruhi pengasuhan suplementasi yang baik, 4) dapatorang tua terhadap anaknya. Keluarga diterima dengan baik, 4) harganyadengan tingkat ekonomi rendah relatif murah dan 5) sebaiknya dapatumumnya kurang memberi perhatian diproduksi dari bahan-bahan yangterhadap perilaku anak dan kurangnya tersedia secara lokal. Makananlatihan. Sedangkan pada keluarga tambahan hendaknya bersifat padatdengan ekonomi cukup menyebabkan gizi dan seminimal mungkinorang tua lebih punya waktu untuk mengandung serat kasar dan bahan lainmembimbing anak karena tidak lagi yang sukar dicerna, sebab serat kasarmemikirkan keadaan ekonomi yang yang terlalu banyak akan mengganggukurang (Kasuma, 2001). Grantham- pencernaan. Masalah yang seringMcGregor (1995) menyatakan bahwa ditemukan bukan hanya masalah gizikeluarga dengan kondisi sosial makanan saja, tetapi juga mutu higienisekonomi yang rendah, kurang dalam pada waktu makanan tersebutmemberikan stimulasi, sedikit alat dipersiapkan dan diberikan (Muchtadi,permainan dan kurangnya partisipasi 1996). Hal senada juga dikemukakanorang tua dalam aktivitas bermain oleh Pudjiadi (2001) bahwa padaanak. umumnya ibu-ibu pada tingkat sosial Di negara berkembang, ekonomi rendah memiliki kebiasaanmakanan tambahan berbasis tanaman memasak, menyimpan, mengolah danseperti sereal, pati dan umbi-umbian memberikan makanan tambahan tidak 2144
  • 31. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH GIZI DIKALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PENGALAMAN BERBAGAI NEGARABernatal Saragihmenghiraukan kebersihan sehingga lebih jauh akan menyebabkanlebih mudah menyebabkan kematian. Kehilangan produktivitasgastroenteritis pada bayi sehingga juga terjadi sekitar 20-30% ditambahmengganggu pertumbuhannya. biaya untuk recovery (penyembuhan) Sebagai bagian dari keluarga, dan berapa persen yang bisa sembuh ?bayi dalam mengkonsumsi pangan beban ini akan semakin beratsangat tergantung pada konsumsi ditanggung oleh kita semua. Kalaupangan keluarga. Kekurangan gizi pada dihitung dari penurunan produktivitaskonsumsi pangan keluarga akan akibat kurang gizi terhadap pendapatanmenyebabkan kurangnya asupan zat nasional bruto atau GNP (Grossgizi pada bayi. Hal ini ditandai dengan National Bruto) sangat signifikan.menurunnya kemampuan fisik, Masalah gizi yang selama initerganggunya pertumbuhan dan terfokus pada masalah gizi makro yaituperkembangan serta adanya angka kurang energi dan protein kurang tepatkesakitan dan kematian bayi yang karena masalah gizi mikro yang seringtinggi. Keadan tersebut dapat terjadi disebut? kelaparan tersembunyi?karena adanya pengaruh langsung (hidden hunger) yaitu kurang vitaminantara konsumsi pangan dan status gizi dan mineral juga sangat penting untukbayi (Winarno, 1990). Hasil penelitian diatasi. Kekurangan vitamin danJahari, (2000) menyatakan bahwa ibu- mineral hampir terjadi di seluruhibu yang mempunyai pengetahuan negara terutama negara sedangyang baik tentang makanan khusus berkembang termasuk Indonesia.untuk bayi dan mengetahui cara Lebih dari 50 persen pendudukmemberikan makanan serta Indonesia mengalami berbagai bentukmengusahakan agar makanan khusus kelaparan tersembunyi ?. Sebagaitersebut tersedia untuk dikonsumsi contoh kekurangan zat besi (anemia)anaknya, cenderung mempunyai bayi pada anak anak usia 6 bulan mencapaidengan keadaan gizi baik. 56 persen (Saragih, 2007a ; Saragih, Tingginya masalah kurang gizi 2007b ; Saragih, 2007c).). Dampakkurang di Indonesia (5 juta orang anak anemia mengganggu tumbuh kembangbalita) mau tidak mau harus ditangani otak, pada orang dewasa mengganggusecepat mungkin karena jika tidak akan produktivitas dan pada ibu hamil risikoberdampak terhadap pada kualitas kematian pada saat melahirkan atausumber daya manusia. Hal ini melahirkan bayi dengan berat badandibuktikan bahwa setiap orang yang lahir rendah. Kekurangan Yodium padagizi buruk akan memiliki resiko ibu hamil menyebabkan bayi lahirkehilangan IQ (Intelligence Quotient) dengan kelainan mental dan fisik.10-13 point. Di Indonesia pada tahun Kekurangan Vitamin A berdampak2005 memiliki gizi buruk 1,5 juta orang pada berkurangnya kekebalan dananak balita jika dikalikan dengan meningkatnya risiko infeksi yang padakehilangan IQ pada setiap orang maka akhirnya dapat meningkatkanterjadi kehilangan IQ di Indonesia 19,5 kematian. Kekurangan asam folat yangjuta. Belum lagi ditambah akibat biasanya bersamaan denganmasalah gizi lain seperti kurang kekurangan zat besi menyebakanvitamin A, GAKI, anemia, dampak meningkatnya risiko penyakit jantung dan stroke.2145
  • 32. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH GIZI DIKALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PENGALAMAN BERBAGAI NEGARA Bernatal SaragihKebijakan Penanganan Gizi di di luar jawa bali". Misi;1) memfasilitasiKalimantan Timur pemeliharaan dan peningkatan upaya Sejak diberlakukannya paket kesehatan yang bermutu, terjangkau,UU Otonomi Daerah (UU No. 22 dan dan berkeadilan, 2). mendorong danNo. 25 tahun 1999 yang kemudian menggerakkan pemberdayaandirevisi menjadi UU No. 32 dan No. 33 masyarakat untuk hidup sehat dantahun 2004) telah terjadi perubahan membangun kemitraan dengan lintaspembagian fungsi antara pemerintah sector, 3). mengembangkan sumberpusat, provinsi dan kabupaten/kota. daya kesehatan yang memadai danSesuai dengan UU No. 22 tahun 1999 berkesinambungan dan 4).dan SK Menkes RI No. 1147 tahun memantapkan manajemen kesehatan2000, maka tugas Depkes Pusat adalah yang dinamis dan akuntabel.menyusun kebijakan nasional, Dalam rangka meningkatkanpedoman, standar, petunjuk teknis, upaya kesehatan masyarakat difasilitasi dan bantuan teknis kepada Kalimantan Timur, pemerintahdaerah, sementara fungsi-fungsi yang berusaha untuk tetap konsistenbesifat operasional sudah harus terhadap program prioritasdiserahkan kepada daerah (propinsi pembangunan daerah. Peningkatandan kabupaten/kota). Dalam sektor sarana dan prasarana puskesmas dankesehatan, urusan yang juga harus jaringannya dalam rangkadiserahkan kepada daerah. Sesuai meningkatkan pelayanan kepadadengan SK Menkes 004 tahun 2003 masyarakat di kabupaten/kota dengantentang Kebijakan dan Strategi program peningkatan dan pelayananDesentralisasi Bidang Kesehatan, puskesmas 24 jam, upayamaka dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitasstrategis "Upaya penataan manajemen sistem dan fasilitas pelayanankesehatan di era desentralisasi" kesehatan masyarakat dalam rangka Penanganan masalah gizi dan pemenuhan tenaga medis dan parakesehantan di Kalimantan Timur tidak medis di kabupaten/kota, disampingterlepas dari kebijakan nasional, visi peningkatan aksesibilitas pelayananKalimantan Timur "Mewujudkan dasar kesehatan dan pemenuhan giziKaltim Sebagai Pusat Agroindustri dan masyarakat. Sementara untukEnergi Terkemuka Menuju Masyarakat kesehatan diarahkan untukAdil dan Sejahtera", serta yang tertuang meningkatkan Indeks Kesehatanpada salah satu misi pembangunan masyarakat : meningkatkan AngkaKalimantan Timur dari 17 misi (misi no Harapan Hidup (AHH), mengurangi3. Meningkatkan Fasilitas dan Angka Kematian Ibu (AKI) dan AngkaPelayanan Kesehatan. Sejalan dengan Kematian Bayi (AKB) melaluimisi tersebut maka dinas kesehatan pemerataan dan pemberdayaan sertaKalimantan timur juga menuangkan pengembangan dan revitalisasi Posvisi dan misi pembangunan kesehatan Yandu, dengan program unggulandi Kalimantan Timur dengan visi peningkatan aksesibilitas kesehatan"kesehatan untuk semua dalam rangka dan meningkatkan capaian tarafterwujudnya derajat kesehatan kesehatan masyarakat sertamasyarakat Kalimantan Timur terbaik mengembangkan gerakan bersama 2146
  • 33. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH GIZI DIKALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PENGALAMAN BERBAGAI NEGARABernatal Saragihmasyarakat dan dunia usaha dibidang buah di setiap kecamatan padakesehatan. Di bidang kesehatan, kabupaten dan kota se-Kaltim. Tentudisparatis status kesehatan dan gizi saja pembangunan kesehatan yangmasih cukup tinggi, akses terhadap dilakukan oleh pemerintah Kalimantanfasilitas kesehatan bagi penduduk Ti m u r d e n g a n m e n g u p a y a k a nmiskin masih kurang memadai, jumlah peningkatan jangkauan dan pelayanantenaga masih kurang dan penyebaran kesehatan cost effective, kerjasamatidak merata, serta munculnya berbagai lintas pemerintah mapun sektoral,penyakit infeksi menular. Di bidang masyarakat, swasta serta mitra lainnya.keluarga berencana, pertumbuhan Selain itu, pemberdayaan masyarakatpenduduk diperkirakan akan terus terutama pemberdayaan perempuanmeningkat, angka fertilitas total di dan keluarga.beberapa provinsi cenderung naik, dan Melihat target capaian yangalat/obat KB serta pelayanan KB bagi dilakukan oleh Kalimantan Timurpenduduk miskin mengalami selang 2009-2013 penurunan masalahketerbatasan. Untuk mengatasinya, gizi kurang dan buruk dengan targetupaya promotif dan preventif harus dari 19,3 menjadi 15 persen sebenarnyamenjadi fokus perhatian. Untuk tidak terlalu baik jika target dalam 5mengukur indikator pembangunan tahun turun hanya 4,3%. Jikakesehatan ini pemerintah Kalimanatan dibandingkan data gizi buruk danTimur melalui dinas kesehatan kurang tahun 2005 sebesar 27,1%membuat target capaian dalam MDGs dengan rincian, gizi buruk 8,47%, gizisesuai dengan sasaran rencana strategi kurang 17,64%, gizi baik 72,89% danPemprov Kaltim melalui Dinkes gizi lebih 1,0%. Pada tahun 2009Kaltim pada 2009-2013 dalam menjadi 19,3% selisih selama 4 tahunpeningkatan derajat kesehatan dari tahun 2005 dengan 2009 27,1%-masyarakat dengan indikator 19,3% sebesar 7,8%. Jikadibandingkanmeningkatnya umur harapan hidup juga dengan apa yang telah diperoleh(UHH) dari 70,4 tahun menjadi 73,35 Kota Samarinda dengan persentasetahun, menurunnya angka kematian ibu status gizi balita buruk tahun 2008per 100.000 kelahiran hidup dari 128 sebesar 0,02 persen, lebih rendahmenjadi 110. Menurunnya angka dibanding tahun 2007 sebesar 0,14kematian bayi dari 26 menjadi 20 per persen dan pada tahun 2008 juga dapat1000 kelahiran hidup, menurunnya dilihat dari beberapa capaian sepertiprevalensi balita dengan gizi kurang cakupan komplikasi kebidanan yangdan gizi buruk dari 19,3 persen ditangani dengan capaian sebesar 77,34menjadi 15 persen, meningkatnya persen, cakupan pertolongancakupan pelayanan kesehatan bayi persalinan oleh tenaga kesehatan yangneonatus sesuai standar mencapai 90 memiliki kompetensi kebidananpersen. Meningkatnya cakupan sebesar 89,75 persen, cakupanpelayanan kesehatan ibu hamil sesuai desa/kelurahan Universal Childstandar (K4) mencapai 95 persen, serta Immunization (UCI) sebesar 90,57meningkatnya jumlah Puskesmas 24 persen, cakupan balita gizi buruk yangjam lengkap rawat inap dan unit gawat mendapatkan perawatan sebesar 100darurat (UGD/PONED) minimal satu persen, cakupan penemuan dan2147
  • 34. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH GIZI DIKALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PENGALAMAN BERBAGAI NEGARA Bernatal Saragihpenanganan penderita penyakit DBD relevansi, cost-efectivenes,sebesar 100 persen dan cakupan participatory, kemudahan pengawasankunjungan bayi ke Posyandu sebesar dan monitoring, sustainability dan80,74 persen. Jika dibandingkan replicability.dengan program gizi nasional yaituMendapat ASI ekslusif 0-6 mencapai Pengalaman Beberapa Negara65%, Balita Gakin 6-24 bulan Dalam publikasi Word Bankmendapat MPASI 100%, Balita (2006) yang telah merekomendasikanditimbang BB 80%, Balita gizi buruk alternatif perbaikan gizi masyarakatmendapat perawatan 100%, Puskesmas berdasarkan kemamapuan daerah.menyelenggrakan pemantauan status Program perbaikan gizi dari biaya yanggizi (PSG) kadarzi 100%, Puskesmas dikeluarkan yang paling rendah adalahmelaksakan SKD KLB Gizi buruk program fortifikasi pangan dan biaya100%, Ibu hamil mendapat Fe 90 yang paling tinggi adalah pemberian(90%), Balita 6-59 bulan mendapat makanan tambahan. Programkapsul vitamin A 80%, Jumlah perbaikan gizi dari pengalamanposyandu yang mendapat bantuan berbagai negara sebagai berikut:operasional 80%. Semua target capaianyang dinginkan ini akan dapat tercapai Philippinaa p a b i l a s e m u a s t a k e h o l d e r, Program perbaikan gizi dipemerintah, swasta, masyarakat bahu- Philippina dimulai sejak tahun 1974membahu dalam menangani masalah mencakup program pendidikan,gizi secara sungguh-sungguh. kesehatan, immunisasi dan pelayananSebernarnya program-program apa keluarga. Program yang paling terkenalyang dilakukan oleh pemerintah adalah BIDANI (BaranggayRepublik Indonesia, provinsi Integrated Development Approach forKalimantan Timur dan daerah tingkat II N u t r i t i o n I m p ro v e m e n t ) y a i t u(Kabupaten dan Kota) sudah cukup pembangunan wilayah desa secarabaik yang menjadi masalah adalah terpadu dimana gizi sebagai salah satuteknis pelaksanaan dan komitmen indikator kesejahteraan. Program iniseluruh masyarakat dalam pada tahun 1989 telah mencakupmensukseskan program dan target- seluruh desa yang ada di Philipina.target yang diinginkan tersebut. Program BIDANI ini meliput sebagaiSebagai pembanding dalam tulisan ini berikut:tidak ada salahnya juga kita melihat 1) Seleksi desaprogram-program yang dilakukan oleh 2) Pelatihan teknisnegara lain yang sebenarnya hampir 3) Perencanaan pelaksanaan programidentik dengan apa yang telah 4) Analisis situasidilakukan di Negara Indonesia dan 5) M e m b u a t r u m u s a n d a nKalimantan Timur, dan capaian negara- perencanaan desa terintegrasinegara tersebut dalam menurunkan 6) Kerjasama dengan pihak swasta,masalah gizi kurang. Karena LSMpemilihan program/intervensi 7) Komunikasi melalui media (TV,penanganan masalah gizi kurang juga radio dll)sangat sarat dengan kriteria misalnya 8) Pelaksanaan: 2148
  • 35. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH GIZI DIKALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PENGALAMAN BERBAGAI NEGARABernatal Saragih a) Produksi dan Penggunaan 1997 bertujuan untuk mengidentifikasi pangan bidang kerjasama antara Universitas b) Gizi, kesehatan, lingkungan dan dan lembaga akademik di negara- sanitasi negara Asia lainnya. Sebagai bagian ? Monitoring pertumbuhan dari konfrensi ini dilakukan untuk berat badan balita pertama kali program Asia Regional ? advokasi dalam Demo dan Training of Trainers oleh BIDANI pengelolaan makanan yang diikuti staf dari Indonesia, ? Kesehatan Vietnam dan Sri Lanka untuk ? Lingkungan menyiapkan pelatih dengan tujuan ? Sanitasi adopsi pelaksanaan BIDANI sebagai ? Keberlanjutan strategi penanganan masalah gizi ? keluarga Perencanaan dalam program-pembangunan di c) Pendidikan dan pelatihan masing-masing negara dan daerah. d) Peningkatan pendapatan Program Bidani ini sangat didukung f) Perbaikan infrastruktur oleh pemerintah, DPR dan seluruh g) Dukungan institusi/lembaga masyarakat di Filippina sebagai kunci9). Monitoring dan evaluasi dari kesuksesan program tersebut. Proses pelaksanaan program Thailandini dilakukan dengan advokasi Program perbaikan gizi dikerjasama antar pemerintah dengan Thailand dikenal dengan Nationalperguruan tinggi yang dilakukan oleh Food and Nutrition Plan (FNP)Universitas Philipina. Sebagai dimulai sejak tahun 1970. Program inigambaran lebih jauh ada baiknya kita menekankan kesehatan dan gizi adalahmelihat "Prestasi penting Program bagian dari kebutuhan kesehatan dasarJaringan BIDANI". Melalui penerapan minimum (minimum basic needs).strategi program yang berbeda dan Pengembangan wilayah desaproyek-proyek berbagai instansi terintegrasi (terpadu) dengan gizidiperkuat dan secara langsung terkait sebagai salah satu indikatordengan desa. Dalam kemitraan dengan kesejahteraan. PendekatanUnit Pemerintah Daerah berikut secara multisektoral untuk implementasiefektif disumbangkan oleh BIDANI program dengan empat kementerian/dan akan terus diperkuat baik secara departemen yang terlibat langsunginternasional dan di tingkat lokal ini lah yaitu menteri kesehatan, pertanian,yang menjadai salah satu faktor pendidikan dan kesejahteraan rakyat.pendukung program tersebut cukup Program ini telah berhasil menurunkanberhasil dalam mengatasi masalah gizi status gizi buruk pada tahun 1982 daridi Filippina, dimana hal yang sama juga 2,13% menjadi 0,01%.dapat dilakukan dengan program Faktor keberhasilan ThailandPosyandu di Indonesia. Sebagai contoh dibandingkan dengan Filippina jikadalam tingkat internasional program ditinjau dari hubungan antara GNPBidani ini telah melakukan Konferensi (Gross National Product) dan statusRegional Asia di Thailand, Indonesia, gizi antara negara-negaraSri Lanka dan Vietnam pada tahun menunjukkan korelasi tinggi.2149
  • 36. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH GIZI DIKALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PENGALAMAN BERBAGAI NEGARA Bernatal SaragihPenelitian di dua negara ini dengan adalah simbol terkemuka komitmenGNP yang sama (Thailand dan India untuk anak-anaknya, jawabanFilipina) menyelidiki penggunaan India tantangan untuk menyediakansumber daya yang sama dan pendidikan pra-sekolah di satu sisi dandampaknya terhadap status gizi. memutus lingkaran setan malnutrisi,Malnutrisi lebih umum di Filipina dari morbiditas, mengurangi kemampuanThailand meskipun program gizi belajar dan kematian, di sisi lain.ekstensif nasional di Filipina, baik Tujuan program Pengembangan Jasamedis dan pelayanan pendidikan dan Terpadu pada Anak (ICDS) yangpasokan air lebih aman. Faktor paling diluncurkan pada tahun 1975 sebagaipenting ekonomi mendasarnya bukan berikut: untuk meningkatkan status gizidistribusi pendapatan melainkan biaya dan kesehatan anak-anak dalamhidup, terutama untuk kebutuhan dasar. kelompok usia 0-6 tahun, untukAkhirnya, dapat disimpulkan bahwa meletakkan landasan bagi psikologis,walaupun GNP erat terkait dengan fisik dan sosial pengembangan yangstatus gizi antara negara, korelasi tepat anak; untuk mengurangi kejadianlongitudinal dalam suatu negara jauh kematian, morbiditas, kekurangan gizilebih lemah. Hal ini juga dapat menjadi dan putus sekolah; untuk mencapaicerminan di Indonesia bahwa koordinasi yang efektif kebijakan danperbaikan gizi tidak selalu menunggu implementasi antara berbagaiNegara menjadi kaya akan tetapi dapat departemen untuk mempromosikanmenjadi bagian terintegrasi dalam perkembangan anak; dan untukprogram pembangunan karena banyak meningkatkan kemampuan ibu untukjuga keluarga kaya anak mengalami menjaga kesehatan normal dangizi kurang dan sebaliknya terjadi pada kebutuhan gizi anak melalui nutrisikeluarga yang miskin anak mengalami yang baik dan pendidikan kesehatan.gizi baik. Layanan untuk mencapai tujuan tersebut dicapai melalui paketIndia pelayanan yang terdiri dari: Tambahan Program perbaikan gizi dan gizi (dengan target anak dibawah 6kesehatan di India adalah ICDS tahun, ibu hamil dan menyusui),(Integrated Child Development Imunisasi (dengan target anak dibawahServices Scheme) program ini dimulai 6 tahun, ibu hamil dan menyusui),pada tahun 1975 yang menfokuskan check up kesehatan (dengan target anakuntuk pelayanan pada anak dibawah dibawah 6 tahun, ibu hamil danlima tahun, wanita hamil dan ibu menyusui), pelayanan rujukan (denganmenyusui. Intervensi yang dilakukan target anak dibawah 6 tahun, ibu hamiladalah suplementasi besi, folat, vitamin dan menyusui), stimulasiA, immunisasi pemeliharaan kesehatan perkembangan anak pra-dan pendidikan gizi. Pada tahun 1987- sekolah/pendidikan non-formal88 telah berhasil dalam penurunan gizi (dengan target anak dibawah 6 tahun)kurang. ICDS Skema merupakan salah dan gizi serta pendidikan kesehatansatu progam terbesar di dunia dan yang (dengan target wanita 15-45 tahun).paling unik program-program Konsep paket layanan ini terutamapengembangan anak usia dini. ICDS didasarkan pada pertimbangan bahwa 2150
  • 37. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH GIZI DIKALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PENGALAMAN BERBAGAI NEGARABernatal Saragihdampak keseluruhan akan jauh lebih masyarakat, pembentukan timbesar jika mengembangkan berbagai peningkatan kualitas, advokasilayanan secara terpadu sebagai terhadap semua stake holder, dankeberhasilan layanan tertentu program hari kesehatan anak caratergantung pada dukungan yang untuk memastikan bahwa penyediaanditerima dari jasa yang terkait. obat-obatan, vaksin dan gizi tambahan semua tersedia untuk masyarakat.Vietnam Kunci keberhasilan program ini labih Program home gardening dari 97% pendukungnya tinggal(berkebun disekitar rumah) di didaerah pedesaan.Indonesia dikenal dengan taman gizipada pekarangan.pada tahun 1979- Kenya1981 telah berhasil menurunkan gizi Masalah utama di Kenyakurang dari 32% menjadi 19%. adalah gizi kurang, ketidaktahananKonsepnya pemerintah memberikan pangan pada level rumah tangga,training, teknologi dan grant untuk pendapatan rendah dan ketidakmenolong keluarga yang berhasil cukupan air bersih. Program yangdalam berkebun disekitar rumah dilakukan dengan pemberianmereka mampu menyediakan buah dan pemahaman dengan berbagaisayuran kaya gizi. Program pendidkan intervensi sampai promosi tanamangizi dan rehabilitasi (program gizi dan tahan kekeringan, peningkatanpengentasan kemiskinan) pendapatan program ini telah mampuimplementasi program ini juga mampu menurunkan anak stunted lebih darimenurunkan prevalensi gizi buruk dari 13% setelah pelaksanaan program23% menjadi 6%. tersebut.Pakistan Panama Program perbaikan gizi di Program perbaikan gizi diPakistan dikenal denan IMC ( Panama di mulai pada anak sekolahIntegrated management of Childhood masyarakat yang miskin tentang caraIllness) program yang menekankan menanam, merawat dan makan panganpraktek pemberian makan pada anak bergizi. Aktivitas dilakukan denganterutama menyusui. Program ini memberikan peralatan dan latihanmengarah kepada perubahan perilaku bertanam di kebun sekolah, meliputidan pemberian makanan yang benar ternak dan sayuran kaya vitamin.terhadap penyembuhan anak yang sakit Program ini mampu menurunkan beratseperti diare dan diare kronik. badan rendah (kurang gizi) dari 19,9Kegiatan utama untuk meningkatkan menjadi 10,6 % (Tontisirin, 1991;pengetahuan dan mempromosikan Voster, 1999).perilaku sehat bagi anak termasukkesehatan. Meningkatkan kesadaran Indonesiamasyarakat melalui petugas kesehatan Program perbaikan gizi diwanita dan peetugas kesehatan Indonesia diawali terbentuknyamasyarakat, pembentukan komite lokal program UPGK (Usaha Perbaikan Giziuntuk peningkatan partisifasi Keluarga) pada tahun 1973 dengan2151
  • 38. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH GIZI DIKALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PENGALAMAN BERBAGAI NEGARA Bernatal Saragihsasaran balita, wanita hamil dan ibu menjangkau sebagian besar anak-menyusui. Program ini mencakup anak yang tinggal di pedesaan.monitoring perkembangan balita, Khususnya anak-anak dari keluargakesehatan, pendidikan gizi, demo berpenghasilan rendak (Keluargamemasak, taman pekarangan, dan Pra Sejahtera dan Keluargasuplementasi besi dan vitamin A. Pada Sejahtera I) (BKKBN, 2001).tahun 1989 telah berhasil menjangkauanak dengan indikator 81-98%. Pada Selain program tersebut adatahun 1981 lahir bina keluarga balita program lain seperti empat sehat lima(BKB) Program BKB yang lahir dari sempurna, diversifikasi pangan danprakarsa Menteri Negara Urusan gizi, posyandu, BKIA, taman gizi,Peranan Wanita bertujuan untuk pedoman untuk gizi seimbang, dan padameningkatkan pengetahuan, tahun 1998 terbentuk kadarzi (keluargaketrampilan dan kesadaran orang tua sadar gizi). Gerakan keluarga Sadar(ibu) serta anggota keluarga lainnya Gizi (Kadarzi) pertama kalidalam membina tumbuh kembang dicanangkan tahun 1998 yang dimotoribalitanya melalui rangsangan fisik, oleh Departemen Kesehatan denganmental, intelektual dan spiritual, sosial, tujuan agar pada tahun 2000 palingemosional serta moral yang tidak setengah keluarga Indonesia telahberlangsung dalam proses interaksi menjadi keluarga sadar gizi. Keluargaantara ibu/anggota keluarga lainnya sadar gizi jika sikap dan perilakudan anak balita. Selain dari tuntutan keluarga dapat secara mandirinormatif, terbentuknya program BKB mewujudkan keadaan gizi yang sebaik-juga didorong oleh kondisi obyektif baiknya yang tercermin pada polayang terungkap dari hasil penelitian konsumsi pangan yang beraneka ragamtentang kegiatan pelayanan balita dan bergizi seimbang. Arah daridibeberapa kota di Indonesia tahun gerakan keluarga sadar gizi dipertegas1979, antara lain menunjukkan bahwa : didalam Rencana Aksi Pangan dan Gizi£ kesejahteraan balita Pembinaan Nasional (RAPGN) 2001-2005, dan yang meliputi berbagai jenis dengan keluarnya Undang-undang kegiatan seperti BKIA, TK dan nomor 25 tahun 2000 tentang propenas Taman Gizi dinilai masih kurang dalam visi Indonesia sehat 2010 memadai. ditetapkan 80% keluarga "Menjadi£g a n m a s y a r a k a t Golon Keluarga mandiri Sadar Gizi" Program berpenghasilan rendah baik di kota aksi pangan dan gizi merupakan maupun di desa belum sepenuhnya penjabaran Propenas, yaitu: terjangkau oleh pelayanan ? Pengembangan kelembagaan kesejahteraan sosial, khsususnya pangan dan gizi pelayanan kesejahteraan balita. ? Pengembangan tenaga pangan dan£ kesejahteraan balita Pembinaan gizi yang ada masih menitik beratkan ? ketahanan pangan Peningkatan pada aspek fisik dan belum ? Kewaspadaan pangan dan gizi memperhatikan pembinaan ? dan penanggulangan Pencegahan dimensi mental intelektual. gizi kurang dan gizi lebih£ kesejahateraan balita Pembinaan ? dan penanggulangan Pencegahan dalam bentuk TK belum kurang zat gizi mikro 2152
  • 39. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH GIZI DIKALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PENGALAMAN BERBAGAI NEGARABernatal Saragih? perilaku sadar pangan Peningkatan biologis, psikologis dan medis untuk dan gizi kualitas tumbuh kembang anak ASI? gizi di Institusi Pelayanan merupakan kebutuhan dasar bayi yang? Pengembangan mutu dan keamanan memegang peranan penting bagi pangan kesehatan dan mempertahankan?dan pengembangan Penelitian kelangsungan hidup bayi, terutama D e n g a n S t r a t e g i pada usia 0-6 bulan. ASI adalahPemberdayaan Keluarga Mandiri makanan bayi paling sempurna yangSadar Gizi sebagai berikut: banyak mengandung protein,? Pemberdayaan keluarga dengan karbohidrat, lemak vitmain dan mineral menitikberatkan pada peningkatan yang lengkap serta mengandung pengetahuan, sikap dan perilaku komponen yang berperan dalam sistem gizi seimbang, misalnya melalui pertahanan tubuh tetapi juga dalam pengembangan konseling dan KIE perkembangan jaringan dan organ. sesuai kebutuhan setempat Faktor pertahanan tersebut antara lain? advokasi, sosialisasi Melakukan laktoferin, lisozim, imunoglobin, dam obilisasi para pengambil laktoperoksidase, faktor bifidus,dan keputusan, pejabat pemerintah berjuta-juta sel hidup (makrofag). diberbagai tingakt administrasi, Laktoferin berfungsi untuk mencegah penyandang dan pengusaha dengan organisme patogen, terutama E. Coli tujuan meningkatkan dan juga esensial untuk faktor kepedulian/komitmen terhadap pertumbuhan limposit T dan B. masalah gizi ditingkat keluarga Lisozim salah satu enzim yang terdapat? Mengembangkan jaring kemitraan dalam ASI sebanyak 6-300 mg/100 ml dengan berbagai perguruan tinggi, dan kadarnya bisa naik hingga 3000- tokoh masyarakat, organisasi 5000 kali dibandingkan dengan kadar masyarakat, tokoh agama, media lisozim dalam susu sapi. Enzim ini massa, kelompok profesi lainnya bersifat bakteristatik terhadap untuk mendukung tercapainya Enterobakteria dan bakteri gram kadarzi negatif dan pelindung terhadap? Menerapkan berbagai teknik berbagai macam virus. pendekatan pemberdayaan petugas Imunoglobin yang dominan ditujukan untuk mempercepat dalam ASI adalah IgA, yaitu sekitar perubahan perilaku dalam 90%. IgA beraksi melawan virus atau mewujudkan kadarzi bakteri penyebab infeksi pernafasan Selain progam tersebut yang dan saluran pencernaan.tidak kalah pentingnya dalam Laktoperoksidase merupakan enzimperbaikan gizi pada bayi adalah dan bersama-sama peroksidasepemberian ASI Esklusif pada bayi yang hidrogen serta ion tiosianat membantusekarang diarahkan sampai 6 bulan. Air membunuh streptokokkus. Laktoferinsusu ibu merupakan makanan pertama dan transferin protein tersebutdan utama bagi bayi. ASI mempunyai memiliki kapasitas untuk mengikat zatkeunggulan sebagai prioritas pilihan besi hingga mengurangi ketersediaanutama yang secara alami dianjurkan bagi mikroba yang memerlukannya.berdasarkan pertimbangan ekonomis, Adanya zat anti kekebalan dalam ASI2153
  • 40. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH GIZI DIKALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PENGALAMAN BERBAGAI NEGARA Bernatal Saragihini dapat menghindari bayi dari gizi balita yang pada akhirnya akanpenyakit. Pemberian ASI eksklusif meningkatkan status gizi masyarakat.sejak lahir sampai usia 4 bulan dapat Pada kenyataannya di Indonesia seringmenurunkan kesakitan bayi sebesar 10- kali adanya pemberian makanan20 kali dan kematian sebesar 1-7 kali sebelum ASI keluar yang disebut(Depkes, 2001). sebagai makanan pralakteal. Makanan Hasil studi Kramer et al (2003) pralakteal ini berbahaya bagi bayimenunjukkan perbedaan dalam karena saluran pencernaan bayi belumpertambahan berat badan dan panjang cukup kuat untuk mencerna makananbadan anak pada tahun pertama dengan atau minuman selain ASI.pemberian ASI eksklusif dengan Pertanyaan muncul Kenapakelompok 3 bulan dan 6 bulan. Anak Ibu-Ibu Di Indonesia Gagal Dalamyang diberi ASI eksklusif 3 bulan Mencapai ASI Eklusif 6 bulan?.cenderung memiliki pertambahan berat Kegagalan ibu dalam memberikan ASIbadan dan panjang badan lebih tiap eksklusif sampai 6 bulan, tidak hanyabulannya dibandingkan dengan yang menjadi tanggung jawab keluarga,ASI eksklusif 6 bulan kecuali pada akan tetapi menjadi tanggung jawabpanjang badan ASI eksklusif 6 bulan semua elemen bangsa dari ibu,pada umur 9-12 bulan. keluarga, posyandu, puskesmas, dinas- Hasil yang penelitian yang dinas terkait, kementerian terkait dansama dengan penelitian Kramer et al bangsa Indonesia secara utuh. Menurut(2003) juga di peroleh Simodon et al Saragih, (2007c) berbagai faktor(2003) anak yang menerima makanan kenapa ibu gagal dalam memberikanpendamping ASI lebih cepat memiliki ASI eksklusif sampai 6 bulanpertambahan berat badan lebih tinggi disebabkan oleh:tiap bulanya terutama pada 1. Faktor kebiasaan setempat,pertumbuhan dibawah 6 bulan kebiasaan suatu daerahpertama. memberikan peranan yang kuat Pemberian ASI eksklusif terhadap intervensi dini makanansampai bayi berusia 4-6 bulan, akan pada bayi. Sebagai contohmenjamin terjadinya perkembangan pemberian pisang pada bayi bahkanpotensi kecerdasan anak secara sudah dimulai pada umur bayi duaoptimal. Hal ini disebabkan karena minggu.dalam ASI terdapat zat-zat yang 2. Faktor kekhawatiran, para ibu tidakdiperlukan untuk pertumbuhan otak yakin ASI-nya cukup, kekhawatiranseperti taurin, laktosa dan asam lemak ini sangat terlihat jika bayinyarantai panjang. Selain itu juga rewel, ibu langsung berpikirpemberian ASI dapat mengeratkan anaknya mungkin lapar sehinggakasih sayang antara anak dan ibu. Hal dia memberikan makanan. Padahaltersebut sangat penting bagi rewel pada bayi belum tentu karenaperkembangan, pertumbuhan dan lapar bisa saja karena lelah,kecerdasan yang optimal. perutnya mules dan sebagainya. Pemberian ASI eksklusif dapat 3. Faktor justifikasi ibu, sebagian ibumempercepat penurunan angka mengambil keputusan memberikankematian bayi dan meningkatkan status makanan dini dengan alasan sudah 2154
  • 41. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH GIZI DIKALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PENGALAMAN BERBAGAI NEGARABernatal Saragih cukup ASI Eksklusif pada umur kekawatiran dan kebiasaan setempat tertentu pada hal ibu tahu ASI kemudian faktor lainnya. Pemecahan Eksklusif sampai 6 bulan. masalah dari berbagai faktor kegagalan4. Faktor orang tua/mertua dan ibu dalam memberikan ASI Eksklusif tetangga, juga memberikan peranan adalah: Kebiasaan, intervensi orang dalam kegagalan pemberian ASI tua/mertua, justifikasi ibu, rendahnya eksklusif terutama bagi mereka dukungan suami dalam menghambat yang masih tinggal bersama orang keberhasilan ASI eksklusif dapat di tua, dominasi orang tua dalam tekan dengan dengan; Peningkatan pengambilan keputusan juga ada. pengetahuan dengan penyuluhan (baik Apalagi orang tua/mertua tidak secara ceramah, booklet, poster dan mengetahui manfaat pemberian media cetak), perlu secara terus ASI eksklusif, faktor pengetahuan menerus digalakkan karena setiap saat dan pemahaman manfaat ASI yang yang menjadi calon ibu dan ayah masih kurang, sehingga ibu tidak bertambah dari generasi ke generasi. terlalu perhatian dengan peranan Peningkatan pengetahuan ibu sangat pemberian ASI Eksklusif sampai 6 penting dilakukan dengan teknis bulan. penyuluhan, baik pada tingkat5. Rendahnya dukungan suami, posyandu atau dasawisma. Pemerintah terhadap istri agar mau memberikan melalui kementerian kesehatan dan bayinya ASI Eksklusif sampai 6 pemberdayaan perempuan juga telah bulan. melakukan promosi ASI eksklusif6. Faktor promosi MP-ASI yang sampai 6 bulan oleh Menteri Kesehatan sangat gencar, dengan harga yang dan Ibu Negara, dan para artis di televisi cukup terjangkau cukup dengan yang cukup efektif. uang Rp. 500,- sampai Rp. 1000,- Menekan kekhawatiran ibu, dapat membeli MP-ASI. alternatif yang paling mujarab dalam7. Faktor makanan prelakteal, pada menekan kekhawatiran ibu adalah masyarakat masih ada kebiasaan "menyakinkan dan menjelaskan" pada memberikan makanan dan ibu oleh kader posyandu atau bidan minuman seperti madu, kopi, teh dengan cara menimbang bayinya setiap manis dan susu formula, pada bayi bulan apakah ASI-nya cukup atau tidak. sebelum ASI ibu keluar. Yang Hal inilah yang jarang atau mungkin sungguh ironis juga masih ada tidak pernah dilakukan oleh para kader penulis temukan bayi yang lahir di posyandu atau bidan. Padahal dengan Bidan/rumah sakit diberikan tahu kenaikan berat badan bayi setiap makanan prelakteal susu. bulan membuktikan, apakah cukup ASI8. Faktor pengecualian, ada juga ibu atau tidak untuk pertumbuhanya mengeluarkan ASI sedikit atau dengan melihat KMS bayi tersebut. tidak sama sekali atau karena sakit Dukungan suami juga sangat misalnya ibu ODHA (orang dengan diperlukan sehingga pemberian ASI HIV AIDS). eksklusif menjadi tanggung jawab Dari berbagai faktor tersebut bersama.yang paling menonjol menghambat Untuk promosi MP-ASIpemberian ASI eksklusif adalah faktor komersil dan promosi susu formula2155
  • 42. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH GIZI DIKALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PENGALAMAN BERBAGAI NEGARA Bernatal Saragihprelakteal sebaiknya ditekan terutama Apalagi 14 tahun terakhir angkaproduk MP-ASI yang masih kurang gizi juga tidak mengalamimenuliskan dalam produknya makanan penurunan yang banyak dikarenakanpendamping ASI yang 4 bulan. faktor kemiskinan yang meningkat.Sebaiknya dimulai dengan MP-ASI Hasil analisis dari berbagaiuntuk 6 bulan keatas. Demikian juga program yang dilakukan denganuntuk para medis pertimbangan untuk program yang sama diberbagai negarapemberian makanan prelakteal susu ada yang berhasil atau berdampakformula juga dipertimbangkan hanya positif ada juga yang tidak berhasil atauuntuk yang betul-betul membutuhkan negatif dalam perbaikan gizimisalnya karena ASI tidak ada atau masyarakat. Program perbaikan gizisedikit. Ternyata dari begitu banyak yang dilakukan dari berbagai negaraprogram juga belum berhasil dalam tersebut disajikan pada Tabel dibawahmenuntaskan masalah gizi kurang. ini. Tabel . Program Perbaikan gizi masyarakat yang sama dilakukan diberbagai negara Contoh program skala Dampak dan Fokus Aspek Penerapan besar (Negara) biaya/peserta/tahun Pelayanan gizi ibu Seperti posyandu/UPGK di Dampak positif, biaya Sasarannya anak balita (terutama baduta) dan dan anak Indonesia, Tamil Nadu, $1.60-$10.00 jika ibu, komunikasi kedua arah dengan ibu; Madagascar, ditambahakan makanan pesan-pesan berdasarkan upaya perbaikan ; Honduras,Tanzania,Thailan $11-$18 dapat dipadukan antara upaya kesehatan d preventif dan rujukan dan kegiatan stimulasi. Staf medis dan perawat perlu mendapat pelatihan agar lebih termotivasi dan mendukung program ini Suplementasi Indonesia, Dampak positif Kegiatan yang menjangkau kelompok yang Vitamin A anak-anak India,Bangladesh, $1.01-$2.55 membutuhkan motivasi dan terintegrasi prasekolah Nepal,Pakistan, Nigeria, dalam pelayanan kesehatan yang berlaku, Tanzania, Senegal disertai dengan pelatihan bagi staf medis dan perawat Suplementasi besi Indonesia, Thailand,Cuba, Dampak positif $ 55.0 Konseling sebagai penumbuh motivasi dan harian untuk wanita Bolivia,Honduras,Zambia, pengingat tujuan awal kegiatan hamil dan baduta Nicaragua suplemantasi;motiasi memberi pendidikan pada staf medis dan perawat kemungkinan akan memadukan dengan pendidikan gizi Fortifikasi besi Venuzuela, United States, Dampak positif, $.12- Pengendalian mutu fortifikasi melalui Canada, United Kingdom, $.22 peraturan, pendidikan konsumen, biaya Sweden, Chile dibebankan kepada konsumen, kecuali bila sasaran mendapat subsidi Garam beriodium Program garam beriodium Dampak positif, $.20- Pengendalian mutu fortifikasi melalui di Indonesia dan China $.50 peraturan, pendidikan konsumen, biaya dibebankan kepada konsumen, kecuali bila sasaran mendapat subsidi Makanan tambahan Ethiopia, Gambia,Kenya, Dampak ada posaitif Program lebih fokus pada makanan tambahan bagi ibu dan anak Benin,madagascar,India, dan negatif. bagi ibu hamil dan MP-ASI anak baduta, Bolivia, Guatemala, Haiti, $ 42/1,000 menghindari penggunaan makanan asing, Peru, Honduras, Nicaragua kal/orang/hari gunakan pangan lokal jika mungkin Progam promosi Brazil, Honduras, Mexico Dampak positif Untuk rumah sakit bersalin; pendidikan medis menyusui di Rumah $3-$30 dan keperawatan yang profesional ditujukan sakit untuk menjaga agar susu formula tidak masuk kerumah sakitSumber : World Bank (2006) 2156
  • 43. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH GIZI DIKALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PENGALAMAN BERBAGAI NEGARABernatal SaragihFaktor Keberhasilan Program pengembangan target jugaPenanganan Perbaikan Gizi merupakan hal yang paling Dari pengalaman beberapa mendasar terutama dalamnegara lain dan Indonesia dapat pelaksanaan program dandisimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan kelompok.program tersebut dalam perbaikan gizi 5. F u n g s i m a n a j e m e n s i s t e mdi Kalimantan Timur kedepan sangat informasi, adalah sangat krusialdipengaruhi faktor: pada program monitoring dan1. Konsistensi dan komitmen pengambilan keputusan pada tiap politik, Pemerintah dan DPRD level. Misalnya fungsi survailens, Kalimantan Timur untuk SKPG yang dilakukan oleh instansi mendukung secara finansial dan terkait. Penyampaian informasi pelaksanaan. Komitmen tersebut melalui media (koran, radio, kita juga harus meningkatkan televisi, dll) sangat membantu anggaran untuk kesehatan dan gizi untuk menjangkau sasaran/target dari tingkat pusat dan daerah. (masyarakat). Komitment politik termasuk untuk 6. Replicability dan sustainability, mendatangkan advokasi dari adalah kemampuan untuk lembaga internasional dan nasional mengembangkan program pada seperti UNICEF, FAO/WFP, WHO, lokasi lain dan keberlanjutan LSM, Perguruan Tinggi dan program serta kelompok, akan sebagainya. sangat menentukan cakupan sampai2. E f e k t i v i t a s m o b i l i s a s i seluruh daerah di Indonesia secara masyarakat,memobilisasi khusus di Kalimantan Timur. masyarakat secara mendasar dalam Bentuk strategi untuk pengembangan setiap tahap; mengatasi masalah pangan berbeda- identifikasi,kebutuhan, beda antar keluarga yang satu dengan perencanaan program, pelaksanaan, yang lain tergantung dari faktor monitoring dan evaluasi. demografi, sosial ekonomi dan masalah Desentralisasi dalam pengambilan yang dihadapi keluarga. Perbaikan gizi keputusan pada level yang paling melalui pendekatan multisektoral rendah sangat memungkinkan adalah salah satu alternatif untuk untuk pemberdayaan masyarakat penyelesaian masalah tersebut. dan mengatasi masalah mereka Pendekatan multisektoral mencakup ; sendiri. penyediaan air bersih, kebersihan3. Pengembangan sumberdaya lingkungan, kegiatan immunisasi, manusia, pengembangan kesehatan dan kebersihan pangan, sumberdaya manusia sangat perawatan medis dan gizi, pencegahan potensial sebagai langkah dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi baik dengan pendidikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan training, termasuk konsumsi pangan, ketersediaan untuk menigkatkan kesadaran gizi pangan, pengadaan pangan (produksi (kadarzi). pangan dalam negeri,keadaan ekspor4. Cost-effectiveness, efektivitas pangan dan pemasaran pangan), biaya program dalam permintaan pangan (faktor2157
  • 44. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH GIZI DIKALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PENGALAMAN BERBAGAI NEGARA Bernatal Saragihkependudukan, faktor kebudayaan dan (0,5% untuk program gizi) tentunyaagama dan faktor keadaan agak sulit untuk mencapai tujuanperekonomian), penggunaan secara tersebut diatas. Penanganan masalahbiologis akan diharapkan diperoleh gizi masyarakat tidak akan terlepasperbaikan pangan dan gizi. juga dari kontribusi "komprehensif danKeberhasilan pendekatan tersebut pelayanan profesional" yangsangat tergantung dari partisifasi melibatkan partisipasi aktifmasyarakat (rumah tangga) sebagai masyarakat secara keseluruhan.sasaran utama. Dengan demikianusaha perbaikan gizi masyarakat DAFTAR PUSTAKAharuslah ditujukan pada keluarga. BKKBN, 2001. PedomanKarena dalam kehidupan sehari-hari Pengembangan Modelmakanan keluarga ditentukan dan Keterpaduan Bina Keluragatanggung jawab keluarga itu sendiri Balita (BKB) dengansejak belanja hingga penyajian Pelayanan Kesehatan Ibu danmakanan tersebut. Tentu saja sejak Anak (KIA). BKKBN. Jakarta.dalam perjalanan makanan tersebut, Bappeda, 2009. Kalimantan Timurdidalam keluarga sangat dipengaruhi Dalam Angka 2008, Bappedaoleh bahan pangan, kebiasaan, selerta, Kalimantan Timur, Samarindapantangan, cara memasak, teknologi Depkes 2001. Strategi Nasionaldapur, prestise, ketahanan pangan dan Peningkatan Pemberian ASIsebagainya. Partisipasi masyarakat Tahun 2001-2005. Makalahdiperlukan dalam bentuk kesadaran Disampaikan pada Workshopakan masalah gizi dan ketahanan Peningkatan Pemberian ASI,pangan diantara mereka, sehingga Jakarta 8-10 Juli 2001,terangsang untuk usaha Dewey, K.G, 2001. The Challenges ofpenanggulangan masalah gizi dan Promoting Optimal Iinfantketahanan pangan terutama pada Growth. J.Nutr. 131: 1946-tingkat rumah tangga (Saragih, 2008). 1951 Gibson, R.S, E.L. Ferguson & J.PENUTUP Lehrfeld. 1998. Dari beberapa faktor Complementary foods forkeberhasilan tersebut untuk Indonesia infant feeding in developingdan Kalimantan Timur kedepan countries : their nutrientterutama pada era desentralisasi ini adequacy and improvement.tidak cukup dengan mengandalkan European Journal of Clinicalrevitalisasi posyandu dan puskesmas, Nutrition. 52: 764-770akan tetapi harus membuat desa Grantham-McGregor, S. 1995. Asebagai unit perencanaan Review of Studies of The Effectpembangunan terintegrasi- of Severe Malnutrition Onmultidimensi dengan indikator Mental Development. J. Nutr.kesejahteran rakyat dalam hal ini gizi (suppl) : 125: 85sebagai salah satunya. Rendahnya Jahari, A.B., 2000. Penyimpanganalokasi (APBD/APBN) untuk Positif Masalah KEP di Jakartakesehatan yang rata-rata sekitar 3% Utara DKI Jakarta dan 2158
  • 45. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH GIZI DIKALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PENGALAMAN BERBAGAI NEGARABernatal Saragih Pedesaan Kabupaten Bogor- terhadap Status Gizi dan Jawa Barat dan Lombok Morbiditas Bayi dari Usia 0-6 Timur-NTB. LIPI-UNICEF- bulan, Jurnal Kesehatan Indonesia, Jakarta. Masyarakat; Vol. XI;1:1-10Kasuma, N.O.K. 2001. Pola Asuh dan Saragih B 2007c Pengaruh Pemberian Tumbuh Kembang Anak Pangan Fortifikasi Zat Multi Balita Pada Keluarga Etnik Gizi Mikro pada Ibu Hamil Timor dan Rote di Kabupaten dan Status Pemberian ASI Kupang, Nusa Tenggara Terhadap Pertumbuhan linier, Timur. Skripsi yang Tidak Perkembangan Motorik bayi. Dipublikasikan. Jurusan Gizi [Disertasi]. Bogor: Program Masyaraka dan Sumberdaya Pasca Sarjana. Institut Keluarga, Faperta, IPB. Pertanian Bogor. Bogor. Saragih, B, 2008. Mengatasi MasalahKramer MS et al. 2003. Infant growth Gizi dan Pangan Di and health outcomes Kalimantan Timur Dengan associated with 3 compared Pendekatan Ketahanan with 6 months of exclusive Pangan Rumah Tangga. breastfeeding. Am J Clin Nutr Bulletin Bappeda Kaltim Vol. 78: 291-295 9 No.8; 24-27 ISSN 1411-Li L, Manor O, Power C. 2004. Early 2965 enviroment and child-to adult Saragih, B, Suswatini, N dan growth trajectories in the 1958 Wisnuwardhana, R.W, 2009. British birth cohort. Am J Clin Analisis Strategi Coping Nutr 80: 185-192 Ketahanan Pangan danMuchtadi, D. 1996. Gizi Untuk Bayi. Penentuan Indikator Sinar Harapan, Jakarta. Kelaparan Rumah TanggaPudjiadi, S. 2001. Ilmu Gizi Klinis Pada Keluarga Miskin di pada Anak. Edisi keempat. Kalimantan Timur. Laporan Fakultas Kedokteran, Penelitian Strategi Nasional . Universitas Indonesia, Jakarta. Lembaga PeneleitianSaragih, B, Syarief H, Riyadi H dan Universitas Mulawarman. Nasoetion A, 2007a. Samarinda Pengaruh Pemberian Pangan Simodon et al. 2001. Breast-feeding is Fortifikasi Zat Multi Gizi associated with improved Mikro pada Ibu Hamil growth in length, but not terhadap Pertumbuhan Linier, weight, in rural Senegalese Tinggi Lutut dan Status toddlers. Am J Clin.Nutr 73: Anemia Bayi. Jurnal Gizi 959-67 Indonesia Vol. 30. 1: 12-24 Tontisirin K, 1991. NutritionSaragih B, Syarief H, Riyadi H, intervention progammes: Nasoetion A dan Dewi R, success and failure. Proc. 6th 2007b. Pengaruh Pemberian ACN (1991):92-101 Pangan Fortifikasi Zat Multi Unicef. 1998. The State of The Gizi Mikro pada Ibu Hamil Worlds Children 1998.2159
  • 46. ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN MASALAH GIZI DIKALIMANTAN TIMUR BERDASARKAN PENGALAMAN BERBAGAI NEGARA Bernatal Saragih Oxford University Press, New York.Voster H et.al, 1999. Contribution of Nutrition to the Health Transition in Developing Countires: A Framework for Research and Intervention. Nutr. Policy (1999): 341-349.WHO. 1995. Physical Status : The Use and Interpretation of Antrophomentry. Report of a WHO Expert Committee. WHO Technical Report Series 854. WHO, Geneva.Winarno, F.G. 1990. Gizi dan Makanan bagi Bayi dan Anak. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.World Bank. 2006. Repositioning N u tr itio n as cen tr al to Development. A Strategy for Large-Scale Action. World Bank. Washington DC 2160
  • 47. TINJAUAN DAYA INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Oleh: Thomas R. Hutauruk1 Abstract In order to solve the problems they face, local government should be able to establish harmonious relationships with the private sectors and the citizens so that governance can be well implemented. In handling the problems that come along with the implementationthe regional autonomy, local government has made innovative strategies to make use of thenatural and human resources available. When the potential advantages are optimally used,these can lead to the improvement of local economy as indicated by the improvement of the prosperity of the people. However, when the advantages are not used wisely, then the people will not gain the benefits of the development. By the references quoted, the author would like to categorize innovations into three groups, that is, adaptive innovation, independent innovation, and instructive innovation. The research done by the author concludes that (1) the innovation ability of the east Borneos municipality is still relatively low; (2) the paradigm of servicing the public in the government is still not well implemented; and (3) the unstable political condition in the central government caused doubtfulness for local leaders to carry on their duties.Keywords: innovation, local governmentPendahuluan terhadap apa yang yang sebenarnya Semangat untuk mendapatkan menjadi hak dari masyarakat di daerah.status Otonom bagi daerah-daerah Meskipun ada pembangunan yang(terutama yang memiliki SDA besar) terjadi, namun karena lebih bersifatlahir sebagai akibat dari adanya "Top Down" masyarakat yangketimpangan keadilan dalam tatanan diposisikan sebagai obyekpemerintahan yang bersifat pembangunan tidak merasakannya halSentralistik. Karena, berlakunya sistem tersebut sebagai upaya pemenuhanpemerintah yang sentralistik telah kebutuhan yang maksimal.menghambat proses interaksi Melalui serangkaianmasyarakat dengan pemerintahan di perjuangan yang cukup panjang, hinggadaerah. Proses perijinan berjalan lebih memunculkan "Gerakan Reformasi"lamban dan berbelit-belit, di samping telah menyadarkan Pemerintah bahwatidak adanya transparansi yang jelas sudah selayaknya membagi1 Penulis adalah Dosen Pada Politeknik Negeri Samarinda, Peneliti pada The Jawa Post Institut of Pro Otonomi (JPIP) Area Kaltim, Peneliti Independen pada PKP2A III LAN Samarinda. E-mail: thomas_huta@yahoo.com2161
  • 48. TINJAUAN DAYA INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Thomas R. Hutaurukkewenangan yang dimiliki kepada kepentingan kesejahteraan rakyat.daerah. Melalui Undang-undang No. Sehingga tugas pemerintah daerah di22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan sini adalah bagaimana dapat mengatasiDaerah dan Undang-undang No. 25 persoalan yang ada, yang menjaditahun 1999 tentang Perimbangan penghambat pembangunan danKeuangan Pemerintah Pusat dan memberdayakan kemampuan SumberDaerah, Pemerintah memberikan Daya Manusia maupun Sumber Dayasebagian kewenangannya kepada Alam yang tersedia sehingga dapatPemerintah Daerah (baik kewenangan meraih hidup yang aman, tentram dandalam pemerintahan maupun dalam sejahtera.pengelolaan keuangan). Hanya saja Untuk itulah pemerintah daerah harusdalam perjalanannya Undang-undang mampu membangun hubungan yangini dianggap kurang efektif, karena ada selaras dan harmonis denganbagian-bagian tertentu yang dianggap masyarakat dan dunia usaha untukmasih belum member rasa keadilan mewujudkan tata pemerintahan yangbagi masyarakat di daerah, sehingga baik (Good governance). Agarhal ini memunculkan Undang-Undang hubungan yang dimaksud dapat selarasNomor 32 Tahun 2004 tentang dan harmonis, pemerintah perluPemerintahan Daerah dan Undang- melakukan reposisi sebagai motivator,Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang dinamisator dan inisiator, sehinggaPerimbangan Keuangan Pemerintah kewenangan yang dimiliki mampuPusat dan Daerah. menghantarkan masyarakat pada Adapun essensi dari lahirnya perikehidupan yang layak, makmur danUndang-Undang Nomor. 32 Tahun sejahtera.2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Di sinilah diperlukan adanyaTahun 2004, antara lain adalah: daya inovatif pemerintah daerah dalamKeanekaragaman dalam kesatuan, mewujudkan kemakmuran danParadigma politik, menggunakan kesejahteraan. Daya inovasi yangprinsip demokrasi, pemerataan dan dimaksud dalam tulisan ini adalahkeadilan,. Paradigma ekonomi yang kemampuan pemerintah daerah dalammenekankan pada daya saing daerah menghasilkan kreatifitas sebagai upayadalam menghadapi persaingan global dalam pengelolaan potensi sumberdayamelalui pemberdayaan masyarakat. alam yang tersedia secara optimalParadigma administrasi, menekankan dan/atau mengatasi permasalahan-pada perlunya efektivitas dan efisiensi, permasalahan yang dihadapi olehdan memberikan prioritas pada masyarakat setempat. Karena tidakpelayanan publik, guna mewujudkan ada alasan lagi bagi pemerintah daerahkesejahteraan masyarakat, baik dalam untuk tidak dapat melakukan apa yangpengertian ketertiban dan keteraturan dibutuhkan masyarakat di daerahmaupun keamanan agar masyarakat seperti ketika masih berlaku sistemtenang dalam melaksanakan berbagai pemerintahan yang sentralistik.aktivitas. Artinya, bahwa pemberian Persoalan yang timbul seiringkewenangan kepada daerah untuk dengan perjalanan Otonomi Daerahmelaksanakan pemerintahan dan adalah, apakah pemerintah daerah telahpengelolaan keuangan untuk melakukan langkah-langkah inovatif 2162
  • 49. TINJAUAN DAYA INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASIDI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMURThomas R. Hutaurukdalam pemanfaatan sumberdaya alam b. Innovation is not science ormaupun sumberdaya manusia yang technology.tersedia sebagaimana diamantkan c. Innovation creates new wealthdalam Pasal 33 ayat (3) Undang- rather than knowledge.Undang Dasar 1945 yang menyatakan d. Innovation is turning an ideas into abahwa "bumi, air dan kekayaan yang business success.ada di dalamnya dimanfaatkan sebesar- e. Innovation is a change in thebesarnya untuk kemakmuran rakyat". economic or social environment.Atau daya inovatif pemerintah daerah f. Innovation must be user focused.dalam mengatasi masalah yang g. I n n o v a t i o n = i n v e n t i o n +muncul, meskipun dihadapkan pada exploitationpotensi sumberdaya alam maupun h. Exploitation = everything involvedmanusia yang tersedia relatif minim in implementation or(sangat terbatas). commercialization Melalui tulisan ini, penulis i. Innovation is a newness in the sensemencoba melakukan kajian ringkas of not having been done before, butmengenai daya inovatif pemerintah with a little bit of slack.daerah Kabupaten/kota yang ada di j. I n n o v a t i o n = i n v e n t i o n +Provinsi Kalimantan Timur. Dengan i m p l e m e n t a t i o n +harapan dapat menjadi bahan evaluasi commercialization.bagi pemerintah daerah apakah k. Every invention is (a) newprogram-program pembangunan yang combination of b preexistingdilakukan telah tepat sasaran atau knowledge which (c) satisfies somesebaliknya (menyimpang) sehingga want (Gaynor, 2002).belum dirasakan masyarakat sebagai Drucker (1986) menyatakanobyek dan subyek pembangunan. bahwa secara spesifik, inovasi yang sistematis berarti memonitor tujuhDefinisi Inovasi sumber peluang inovasi. Empat Peter Drucker (1986), sumber yang pertama terdapat di dalamberpendapat bahwa setiap organisasi organisasi, baik usaha maupunperlu suatu kompetensi inti (core lembaga pelayanan masyarakat, atau dicompetence), yaitu inovasi. Inovasi dalam organisasi. Selanjutnya tigamendorong pertumbuhan sumber yang kedua merupakano rg a n i s a s i o n a l , m e n i n g k a t k a n perubahan yang terjadi di luarkeberhasilan masa yang akan datang, organisasi.dan merupakan mesin yang Selanjutnya terdapat limamemungkinkan oranisasi bertahan dari prinsip yang dapat menumbuhkankerentanan (viability). inovasi dari dalam diri individu atau Inovasi adalah tindakan yang organisasi. Kelima pronsip yangmemberi sumber daya kekuatan dan dimaksud meliputikemampuan baru untuk menciptakan a) Inovasi yang mempunyai tujuankesejahteraan. Inovasi mencakup hal- dan sistematis, dimulai denganhal sebagai berikut: menganalisis sumber peluanga. Innovation is creating new ideas inovatif and getting them to work. b) Inovasi yang bersifat konseptual2163
  • 50. TINJAUAN DAYA INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Thomas R. Hutauruk dan perseptual. Keharusan inovasi daerahnya, maka pemerintah daerah adalah pergi keluar untuk melihat, menganggap paling mengetahui apa bertanya, dan mendengarkan, saja yang dibutuhkan oleh memperhatikan para pelanggan, masyarakatnya. para pemakai, mempelajari harapan Kemampuan kepala daerah mereka, menilai kebutuhan mereka dalam memimpin daerahnya akanc) Agar efektif sebuah inovasi harus nampak pada pencapaian Visi dan Misi sederhana dan harus difokuskan yang dibangun secara konsistend) Inovasi yang efektif dimulai dari sehingga masyarakat dapat merasakan kecil, pertama kali membutuhkan manfaatnya. Karena visi dan misi dana seadanya, orang seadanya, dan merupakan ladasan dalam menyusun sekedar pasar yang kecil dan arah dan kebijakan. Hanya pada terbatas kenyataannya bahwa Visi dan Misie) Sebuah inovasi yang berhasil harus yang dibangun pemerintah daerah mengarah pada kepemimpinan di seringkali tidak sesuai dengan dalam lingkungan tertentu. kebutuhan, karena Visi dan Misi tersebut lebih pada kebutuhan untukArah dan Kebijakan Pembangunan mendapat dukungan masyarakat saatPemerintah Kabupaten/Kota di kampanye Pemilihan Kepala Daerah, Walaupun ada juga beberapa daerahKaltim yang secara konsisten melaksanakan Secara umum berlakunya misi pembangunan untuk memenuhiotonomi daerah mendorong kebutuhan masyarakatnya.pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pemerintah daerah yang tidak kosistenmelakukan langkah-langkah kreatif telah menyebabkan Visi dan Misimewujudkan visi dan misi kepala pembangunan selama lima tahundaerah (Hasil Pemilihan Kepala pemerintahan sukar dicapai. Lihat sajaDaerah Secara Langsung). Adanya beberapa Visi dan Misi Kepala Daerahkewenangan dalam mengelola sendiri yang ada di Kaltim (Tabel 1). Tabel 1. Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Daerah di kaltim Kabupaten/Kota Visi Misi Kondisi RiilKota Samarinda (2005 - 2010) Sebagai Kota Jasa, Industri, Meningkatkan fasilitas dan utilitas Pembangunan yang Perdagangan dan penunjang sektor jasa, industri, dilaksanakan melanggar Permukiman Yang perdagangan dan permukiman. prinsip-prinsip pembangunan Berwawasan Lingkungan berwawasan lingkungan, Meningkatkan kualitas produksi misalnya: unggulan dan mencari alternatif ? kota yang semrawut. Tata komoditi yang dapat dikembangkan ? Pemberian ijin KP dan untuk ekspor guna meningkatkan PAD. penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Mempersiapkan sumber daya manusia peruntukannya telah mengarah kepada tenaga siap pakai. menyebabkan banjir meluas di sejumlah Meningkatkan peran serta masyarakat, tempat. swasta, perbankan dan lembaga ? Rendahnya partisipasi lainnya untuk mendukung sektor jasa, masyarakat dalam industri perdagangan dan permukiman menjaga kebersihan yang berwawasan lingkungan lingkungan. 2164
  • 51. TINJAUAN DAYA INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASIDI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMURThomas R. Hutauruk Kota Bontang (2006 - 2011) Terwujudnya Masyarakat Meningkatkan Penyelanggaraan Program “BONTANG CERDAS” Kota Bontang yang Pemerintahan yang bersih, baik dan berjalan sesuai dengan visi dan Berkualitas, Mandiri dan berwibawa; misi yang dibangun. Sejahtera Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat; Mengembangkan potensi ekonomi dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan; Mewujudkan infrastruktur yang memadai sesuai dengan perkembangan kota; Mewujudkan kelestarian lingkungan melalui pembangunan berwawasan lingkungan. Kota Tarakan (2004 – 2009) Sebagai Kota Pusat Menumbuhkembangkan pelayanan Program Pelayanan Terpadu Pelayanan, Perdagangan dan umum skala wilayah yang handal ”One Stop Service” yang Jasa Yang Sehat, Berbudaya, sebagai pusat rujukan wilayah-wilayah dilaksanakan secara transparan Adil Sejahtera dan sekitarnya. telah mendorong peningkatan Berkelanjutan investor yang cukup signifikan Meningkatkan aktifitas jasa dalam lima tahun terakhir. perdagangan antar pulau dan Internasional. Meningkatkan kesejahteraan warga kota secara berkeadilan Melaksanakan Pembangunan Kota yang sehat dan berkelanjutan Mengembangkan pola hidup dan sikapmasyarakat Kota Tarakan yang berbudaya. Kabupaten Bulungan 2006 – Kabupaten Bulungan Sebagai Mewujudkan Kabupaten Bulungan Pembangunan pertanian yang 2011) Wilayah Pengembangan sebagai wilayah agroindustri dengan dilaksanakan melalui Agroindutri Yang Berdaya mengembangkan potensi ekonomi revitalisasi pertanian dalam arti Saing, Regilius, Berbudaya strategis untuk mendukung laju luas. Serta Berwawasan pertumbuhan ekonomi; Lingkungan Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermanfaat serta tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja; Memberdayakan perekonomian rakyat terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada SDA dan SDM yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; Mewujudkan SDM yang berkualitas, religius dan berbudaya yang menguasai IPTEK;2165
  • 52. TINJAUAN DAYA INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Thomas R. HutaurukKabupaten Paser (2006 – 2011) Menuju Masyarakat Kabupaten Paser Yang Mengembangkan ekonomi kerakyatan. Di Kabupaten Paser tercatat 67 Agamais, Sejahtera dan ijin KP dan 4 ijin PKP2B, 45 Meningkatkan kualitas Sumber Daya perijinan KP di antaranya Berbudaya Manusia. dikeluarkan oleh Pemerintah Menumbuhkembangkan kehidupan Kabupaten Paser antara tahun masyarakat yang berbudaya; 2007 – 2009. Pembukaan lahan oleh aktivitas tambang Mewujudkan Kabupaten Konservasi. menimbulkan ancaman terhadap keanekaragaman Meningkatkan Pelayanan Prasarana hayati di kawasan konservasi, Wilayah. gangguan DAS dan penggusuran masyarakat adat.Kabupaten Berau (2006 – Menjadikan Kabupaten Berau Meningkatkan pemahaman, Pembangunan agribisnis hanya2010) sebagai Daerah Unggulan di penghayatan, pengamalan ajaran dirasakan oleh sebagian kecil bidang Agribisnis dan Tujuan agama dalam kehidupan masyarakat; masyarakat yang tinggal di Wisata Mandiri dan Religius sekitar perkebunan kelapa Menuju Masyarakat Mengembangkan dan meningkatkan sawit dan telah memproduksi Sejahtera sentra-sentra produksi dalam arti luas; CPO. Sementara di sisi lain masyarakat yang sebagian Meningkatkan objek wisata dan nilai besar tersebar di kawasan serta keragaman budaya daerah ; pedalaman dan pesisir menjalankan pola hidup Memanfaatkan SDA secara berdasar pada kaidah kearifan berkelanjutan dan berwawasan lokal. lingkungan sebagai modal pembangunan; Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan; Meningkatkan kualitas pelayanan perdagangan dan jasa, sarana dan prasarana dan pemukiman; Memberdayakan dan membangun kemandirian kelembagaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif; Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah sebagai aparatur pelayanan masyarakat yang bersih dan berwawasanKabupaten Nunukan (2005 – Terwujudnya Kabupaten Memperkuat persatuan dan kesatuan Keterlibatan masyarakat dalam2010) Nunukan Yang Aman, Damai dengan memelihara keamanan dan proses perencanaan, dan Maju Dengan Dukungan ketertiban serta mengembangkan pelaksanaan dan pengawasan Masyarakat Yang Agamis dan kehidupan bermasyarakat yang pembangunan masih belum Harmonis Serta Aparatur berbudaya dan agamis; berjalan secara maksimal. Yang Berkualitas, Jujur dan Bertanggung Jawab Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), kemandirian dan peranserta masyarakat dalam pembangunan, melalui pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan serta pendayagunaan ilmu, pengetahuan teknologi serta seni dan budaya. Membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, perindustrian, perdagangan, peternakan serta pariwisata dengan mendayagunakan segenap sumberdaya yang ada untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah antara lain melalui pengembangan sektor agroindustri dan agrowisata; 2166
  • 53. TINJAUAN DAYA INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASIDI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMURThomas R. Hutauruk Mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha atau industri kecil, menengah dan koperasi serta usaha/industri berskala besar yang berorientasi pada pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Meningkatkan keterlibatan pemerintah dalam peningkatan kualitas dan kuantitas perekonomian masyarakat melalui berbagai usaha fasilitasi dan pengembangan pola kemitraan. Optimalisasi pengelolaan berbagai sumberdaya alam yang ada, dengan memperhatikan penataan ruang dan lingkungan hidup; Meningkatkan kemampuan birokrasi, pelayananan masyarakat dan usaha penegakan supremasi hukum Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat serta seluruh jajaran instansi vertikal.Sumber: LPPD Kabupaten/Kota di Kaltim, 2009 Seyogyanya penyelenggaraan Program Unggulan Daerahpemerintahan berpedoman pada Asas Setiap daerah memilikiUmum Penyelenggaraan Negara yang keunggulan atas dasar kondisi yangterdiri atas: spesifik, kemampuan dan kepentingana) asas kepastian hukum; pemerintahnya. Bila keunggulan yangb) asas tertib penyelenggara negara; ada diberdayakan secara optimal tentuc) asas kepentingan umum; akan dapat memajukan ekonomid) asas keterbukaan; daerah yang ditandai dengane) asas proporsionalitas; kesejahteraan masyarakatnya.f) asas profesionalitas; Namun, bila keunggulan yangg) asas akuntabilitas; dimaksud hanya untuk sekedarh) asas efisiensi; dan memenuhi asas formal, makai) asas efektivitas. masyarakat tidak akan memperoleh Asas umum penyelenggaraan manfaat apa-apa.negara telah memberi landasan pada Kabupaten Berau memilikiupaya mewujudkan pembangunan keunggulan pada sektor pertanian,yang berkeadilan, merata dan sejahtera. pertambangan, pariwista dan industri.Karena mengedepankan pada Sampai saat ini sektor pertanian dankepentingan masyarakat dalam konteks pertambangan di Kabupaten Beraudemokrasi yang sebenarnya. Di mana mem b er i k an k o n t r i b u s i cu k u ppemerintahan dalam menjalankan signifikan dalam perhitungantugasnya dengan tenang, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selainmasyarakat (termasuk dunia usaha) itu Kabupaten Berau juga memilikimenerima pelayanan dengan baik. beberapa potensi unggulan di sektor pariwisata, khususnya wisata bahari. Di kabupaten ini terdapat Kepulauan2167
  • 54. TINJAUAN DAYA INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Thomas R. Hutauruk Derawan yang terkenal pesisir pantai hingga kawasansebagai daerah tujuan wisata dimana pedalaman. Sehingga bilapantainya memiliki panorama yang dihubungkan secara spasial akanindah. terbentuk kawasan yang kaya akan Kota Bontang memiliki hasil sumberdaya alamnya. Kondisikeunggulan sebagai daerah penghasil demikian memerlukan upayaminyak dan gas. Minyak dan gas yang pengelolaan yang adil dan bijaksana.dihasilkan dari daerah ini mampu Adil yang dimaksud adalah dapatmemberikan pendapatan yang cukup dirasakan oleh semua masyarakat.besar serta mendorong pertumbuhan Sedangkan bijaksana yang dimaksudekonomi baik di Bontang, Kalimantan adalah potensi-potensi SDA yangTimur dan Nasional. Selain itu, juga dimaksud dapat dimanfaatkan secaraterdapat keunggulan lainnnya pada berkelanjutan (lestari).sektor jasa kelautan, perikanan, dan Sebagaimana yang diaturpariwisata. dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Kabupaten Bulungan memiliki Tahun 2007 tentang Pembagian Urusanpotensi keunggulan di Sektor Pemerintahan Antara Pemerintah,Pertambangan dan Energi. Karena di Pemerintah Daerah Propinsi dandaerah ini terdapat komoditi Granit Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,Granodiorit sebagai bahan industri Urusan pemerintahan yang secaralantai keramik, komoditi gamping nyata ada dan berpotensi untuksebagai bahan industri pembuatan batu meningkatkan kesejahteraankapur tohor, industri pembuatan bahan masyarakat sesuai dengan kondisi,baku semen dan industri pembuatan kekhasan, dan potensi keunggulangelas dan kaca. S e l a i n i t u , j u g a daerah yang bersangkutanmemiliki keunggulan di sektor dikategorikan sebagai urusan pilihan.kehutanan, tanaman pangan, Dari setiap sektor terpilih disusunpeternakan, hortikultura, perkebunan, program-program untuk mampuperikanan dan kelautan, meningkatkan daya saing daerah.pengembangan insutri kecil, serta Dalam hal ini terdapatpariwisata. beberapa daerah menentukan urusan Kabupaten Nunukan potensi pilihan yang sama, misal antara Kotaunggulan daerah yang sangat potensial Bontang dan Kabupaten Bulungan.untuk dikembangkan antara potensi Kedua daerah ini secara geografistambang, pertanian, pariwisata, memiliki perbedaan. Sehinggaindustri pengolahan, dan lain meskipun urusan pilihan adasebagainya. Sektor pertambangan kesamaan, namun program yang dibuatberpotensi menghasilkan bahan relatif berbeda. Perbedaan programtambang seperti batubara dan minyak disebabkan Visi, Misi dan Strategi yangbumi yang terus meningkat dari tahun berbeda untuk menyelesaikanke tahun. permasalahan yang ada di daerah Demikian pula halnya, dengan masing-masing.kabupaten/kota lainnya yang ada di Hanya saja program-programKaltim memiliki potensi unggulan yang dibuat apakah sudah disampaikanyang menyebar tidak merata mulai dari kepada masyarakat, sehingga 2168
  • 55. TINJAUAN DAYA INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASIDI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMURThomas R. Hutaurukmasyarakat dapat berpartisipasi aktif di 2. P e n i n g k a t a n p e m b a n g u n a ndalamnnya, tentu menjadi tugas infrastruktur di setiapa p a r a t u r s e b a g a i f a s i l i t a t o r, Kabupaten/kota telah menurunkandinamisator dan motivator bagi kesenjangan pembangunan denganmasyarakat. Karena itulah dibutuhkan daerah lainnya di luar Kaltim, yangkemampuan berinovasi dari setiap pada akhirnya mendorongSatuan Kerja Perangkat Daerah pertumbuhan ekonomi yang cukup(SKPD) hingga aparatur negara yang signifikan. Misalnya, denganada di dalam SKPD sesuai dengan semakin terbukanya aksesibilitasmasing-masing Tugas Pokok dan antar K abupaten/kota telahFungsi (Tupoksi). Untuk dapat menjadi memperlancar arus transportasi danunggul diperlukan daya inovatif dari komunikasi di masing-masingpemerintah daerah masing-masing, daerah. Hasil-hasil bumi yang dulukarena merekalah yang memiliki tidak memiliki nilai ekonomis, kinikewenangan dalam mengambil dengan mudah dapat dibawa kekebijakan pembangunan. pusat-pusat pasar unuk Beberapa hal yang telah dipertukarkan.dicapai oleh pemerintah daerah dalam 3. Berkembangnya sentra-sentrapelaksanaan Otonomi sejak tahun pertumbuhan baru yang berbasis2001, antara lain: pada sumberdaya alam.1. Pembangunan kualitas sumberdaya manusia yang tercermin dari empat Faktor Pendukung dan Penghambat indikator utama yaitu IPM, Inovasi Pendidikan, kesehatan dan KB, Hasil penelusuran data meningkat dari tahun ketahun (wawancara, pengamatan, dan sesuai dengan sasaran yang ingin dokumentasi) terhadap inovasi yang dicapai. Artinya, upaya keras dihasilkan oleh 14 pemerintah pemerintah Kabupaten/kota Kabupaten/Kota di Kaltim terbagi atas meningkatkan kualitas tiga kelompok, yaitu: daerah berinovasi Sumberdaya manusia mulai rendah, daerah berinovasi sedang dan nampak meskipun relevansi dengan daerah berinovasi tinggi. hasil-hasil pembangunan secara fisik belum terbentuk.. inovasi rendah inovasi sedang inovasi tinggi < 50% program 50 - 79% program 80 - 100% program pembangunan pembangunan pembangunan merupakan inovasi mandiri merupakan inovasi mandiri merupakan inovasi mandiri Gambar 1. Klasifikasi Inovasi2169
  • 56. TINJAUAN DAYA INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Thomas R. Hutauruk Untuk menentukan tingkat masyarakat. Sehingga akan menjadiinovasi yang dimaksud maka perlu hal yang sia-sia saja. Bahkan adadiketahui sumber dari masing-masing kesan pemerintah melaksanakaninovasi. Karena itu, berdasarkan program hanya untuk menghabiskansumbernya, maka penulis membagi anggaran, bukan untukmenjadi inovasi adoptif, inovasi kesejahteraan rakyat.instruktif dan inovasi mandiri.a. Inovasi adoptif b. Inovasi Instruktif Inovasi adoptif adalah inovasi yang Inovasi instruktif adalah inovasi bersumber pada program-program yang dilakukan pemerintah daerah yang sebelumnya telah ada, dan yang bersumber pada Instruksi dinilai cukup berhasil oleh Presiden (Inpres), Keputusan pemerintah daerah. Untuk Presiden (Keppres), Keputusan selanjutnya ditiru seutuhnya atau Menteri (Kepmen), dan sebagainya, diambil sebagian dari program yang pada prinsipnya berasal dari tersebut dengan nama program yang kebijakan pemerintah pusat. sama atau nama baru. Yang Program-program tersebut biasanya membedakan hanya sumber dan dilaksanakan berdasarkan pada alokasi pembiayaan, serta Juknis atau Juklak baku yang dibuat penanggung jawab kegiatan. Pemerintah Pusat untuk Contoh program yang dimaksud, dilaksanakan di daerah-daerah. antara lain: program konservasi Klaim-klaim atas keberhasilan yang kawasan mangrove, pembinaan diraih dari program yang bersifat masyarakat pesisir, pembangunan instruktif tidak salah untuk pembangkit listrik Micro-Hidro, disampaikan kepada publik. Hanya bantuan dana bergulir. saja kembali pada prinsip-prinsip Program-program yang bersifat yang terkandung pada Undang- inovasi adoptif memiliki kelebihan Undang Otonomi Daerah yaitu, dan kekurangan/kelemahan, antara demokrasi, pemerataan, keadilan, lain: mudah untuk diikuti oleh keistimewaan dan kekhususan suatu masyarakat (tidak perlu sosialisasi), daerah dalam sistem Negara karena yang menjadi kelompok Kesatuan Republik Indonesia, maka sasaran biasanya telah mengenal jelas bahwa adanya pengakuan atas dengan baik program-program yang kekhasan dari setiap daerah ditawarkan karena telah ada diperlukan pola kerja yang berbeda sebelumnya. Bagi program- pula. Karena, salah satu sumber program sebelumnya yang dianggap kegagalan sebuah program berhasil akan diikuti oleh pemerintah adalah program- masyarakat secara pastisipasi. program yang ditawarkan bersifat Namun, sebaliknya bila belum umum (yang kebanyakan menunjukkan keberhasilan akan mengadopsi di pulau Jawa). Contoh sukar mengajak masyarakat untuk yang termasuk dalam inovatif ini mau berpartisipasi di dalamnya. adalah: program Wajib Belajar Terlebih bila kinerja pemerintah (Wajar) melalui pendidikan gratis, setempat dinilai rendah oleh jaminan kesehatan daerah 2170
  • 57. TINJAUAN DAYA INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASIDI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMURThomas R. Hutauruk (Jamkesda), Kelompok Usaha dalam mengatasi masih tingginya Bersama (KuBe), Forum Kota Sehat angka buta aksara mendorong (Forkohat), bantuan rumah sehat, pemerintah untuk mendirikan balai- Forum Komunikasi antar Umat balai belajar yang sifatnya darurat. Beragama (FKUB), gerakan penanaman sejuta pohon dan Untuk menunjang sebagainya. kemampuan berinovasi dibutuhkan Pertanyaannya adalah mana yang SDM yang kompeten dalam dikatakan inovatif? Karena semakin menjalankan tugasnya sebagai aparatur banyak program-program yang negara yang memiliki tanggung jawab dijalankan bersumber pada moral memberi pelayanan terbaik kebijakan Pemerintah Pusat akan (prima) bagi masyarakat. Menurut menurunkan kemampuan inovatif Papasi (1994), pola pikir dan pola Pemerintah Daerah. Dan hal ini tindak dari seorang eksekutif akan menurunkan urgensi dari pembangunan yang ideal adalah: perlunya pemekaran daerah menjadi 1. Holistik-Integralistik, adalah sikap otonom. Karena nampak sekali dan perilaku eksekutif yang bahwa adanya ketergantungan mempunyai pandangan-pandangan program daerah terhadap luas dan jauh ke depan. Sikap Pemerintah Pusat, yang jelas-jelas seperti ini diperlukan sekali sudah mulai dikurangi melalui berhubungan dengan tugas penetapan Undang-Undang eksekutif sebagai penentu berbagai Otonomi Daerah. kebijakan organisasi. 2. Proaktif-Antisipatif, adalah sikapc. Inovasi mandiri dan perilaku eksekutif yang aktif Inovasi mandiri adalah terobosan- yang bukan sebagai penonton terobosan inovatif pemerintah dalam menghadapi perkembangan daerah yang dilakukan atas dasar yang ada, melainkan kiat kerjasama kebutuhan, yaitu kebutuhan untuk dengan pihak lain dan sebagai menyelesaikan masalah yang ada di pengambil keputusan eksekutif masyarakat. Inovasi yang adalah partisipatif dan fasilitatif. dihasilkan disesuaikan dengan 3. Kreatif-Inovatif, adalah sikap dan kondisi lingkungan yang ada dan perilaku ekesekutif yang tidak kemampuan yang dimiliki. hanya melakukan hal-hal yang ritin Contohnya adalah: ketika saja. Dia adalah orang yang masyarakat di kawasan-kawasan berpandangan luas tetapi juga terpencil mengalami kesulitan untuk realistis. Ide-idenya cukup banyak, berobat yang disebabkan dapat muncul sewaktu-waktu dan aksesibilitas dan sarana transportasi istimewa, dapat menyusun konsep yang masih minim, maka secara cepat. pemerintah daerah berupaya 4. Moral-Tanggung Jawab, adalah melakukan terobosan dengan jalan sikap dan perilaku eksekutif yang mengirim petugas medis untuk dituntut untuk tercapainya mas u k k e k aw as an - k aw as an efektivitas dalam pelaksanaan tersebut. Demikian pula halnya program.2171
  • 58. TINJAUAN DAYA INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Thomas R. Hutauruk5. Organisasator-Profesional, adalah Penulis mencoba membangun sikap dan perilaku eksekutif yang sebuah model yang menunjukkan mempunyai keahlian dalam bahwa inovasi menunjang terwujudnya mengorganisasikan orang-orang, kemandirian daerah, dan hal ini bisa tigas-tugas, sarana dan prasarana terwujud bila inovasi yang dibuat organisasi maupun faktor ekstern pemerintah dapat disampaikan ke organisasi. Pada dasarnya seorang masyarakat (publik), sebaliknya organisastor adalah juga masyarakat memberi umpan balik komunikator, inisiator, kontributor terhadap inovasi tersebut. (Gambar 2). dan evaluator. Gambar 2. Model Hubungan Inovasi dengan Kemandirian Daerah 2172
  • 59. TINJAUAN DAYA INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASIDI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMURThomas R. Hutauruk Selanjutnya penulis mencoba cenderung akan mematikanmenggambarkan kemampuan aparatur kreativitas/semangat untukpemerintah berinovasi dalam bentuk berkarya. Bagi kepala daerah,grafis berikut ini: tahun ke-5 merupakan persiapan* Pada awal pengabdian hingga tahun untuk menuju pada pemilihan pertama menempati posisi/jabatan kepala daerah baru, sehingga seorang pimpinan SKPD/Kepala kurang memperhatikan lagi Daerah akan melancarkan program- persoalan-persoalan yang ada di program yang briliant yang masyarakatnya, namun lebih berfokus pada pengembangan berpikir untuk terpilih kembali (bila organisasi internal. Kondisi baru satu periode terpilih) atau demikian juga terjadi ketika mempersiapkan masa pensiun (bila pemerintahan di daerah baru dua periode telah dicapai). dibentuk, akan kaya dengan inovasi yang disertai dengan semangat Tahun ke-0 s/d ke-1 Tahun ke-1 s/d ke-3 Tahun ke-3 s/d ke-5 Tahun ke-5 s/d seterusnya aparatur untuk berkarya.* Pada tahun ke-1 hingga ke-3 terjadi Kemampuan peningkatan inovasi dengan Inovasi mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia, terutama menjalin Time hubungan eksternal yang kuat Gambar 3. dengan SKPD terkait maupun pihak Perkembangan Daya Inovasi ketiga (dunia usaha, pemerintah daerah lain). Bagi pemerintah Dari gambar di atas akan daerah akan berupaya menjalin nampak bahwa inovasi yang dilakukan hubungan dengan pemerintah pemerintah Kabupaten/Kota di Kaltim daerah lain yang lebih dulu terjadi dalam waktu yang relatif singkat terbentuk. dan yang merasakan dampak dari* Pada tahun ke-3 hingga ke- 5 inovasi tersebut hanya masyarakat merupakan puncak untuk bertindak dalam lingkup terbatas pula. Kondisi inovasi. Kondisi demikian akan demikian terjadi berulang saat terjadi terus meningkat bila mendapatkan pergantian kepala daerah. Sehingga dukungan (organisasi internal, membentuk sebuah siklus adaptif. organisasi eksternal, atau pimpinan Untuk dapat mempertahankan daya di atasnya). Dengan kata lain inovasi seharusnya pemerintah sejalan dengan kepentingan kepala meletakkan pembangunan pada daerah. landasan yang kokoh, di mana setiap* Namun sebaliknya peningkatan berganti pimpinan tidak akan hanya terhenti hingga tahun ke-5, mengubah tujuan akhir yang ingin karena akan terjadi perubahan di dicapai, hanya strateginya dapat tingkat pimpinan sehingga dimodifikasi sesuai dengan kondisi dan menimbulkan keraguan untuk terus kemampuan pengambil kebijakan. berinovasi. Kalaupun pimpinan tidak berubah, inovasi akan menjadi sebuah rutinitas yang2173
  • 60. TINJAUAN DAYA INOVASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN DESENTRALISASI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Thomas R. HutaurukPenutup Pemerintah Daerah Dari apa yang disajikan Kabupaten/Kota.penulis dapat ditarik kesimpulan, Undang-Undnag Nomor 32 Tahunbahwa: 2004 tentang Pemerintahan1. K e m a m p u a n i n o v a s i Daerah. Kabupaten/Kota di Kaltim masih Undang-Undang Nomor 33 Tahun relatif rendah, yang disebabkan 2004 tentang Perimbangan belum mampunya aparatur Keungan Pemerintah Pusat pemerintah dalam menangkap akar dan Daerah. permasalahan masyarakat di daerahnya masing-masing dan adanya dominasi program pembangunan dari pemerintah pusat yang harus dilaksanakan di daerah yang bersifat umum.2. Kondisi perpolitikan di tingkat pusat yang labil menyebabkan keraguan kepemimpinan di daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya yang seharusnya berpihak pada kepentingan masyarakat.3. Paradigma aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat belum sepenuhnya dijalankan, disebabkan kurangnya penghargaan atas apa yang dibuat oleh seorang aparatur pemerintah terhadap masyara- katnya. Kalaupun ada penghargaan yang diberikan lebih bersifat politis bukan pada upaya menciptakan kesadaran berkarya.Daftar PustakaDrucker, Peter., 1986. Innovation and Entrepreneurship. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.Papasi, J.M., 1994. Ilmu Administrasi Pembangunan Inovasi dan Pembangunan Proyek. Pioner Group, Bandung.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan 2174
  • 61. AKSESIBILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK MASYARAKAT DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS1 2 3 Oleh Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudi Abstracts State protection for citizens and society should be developed and facilitated without any discrimination. This also applies to public services which should be provided by the publicsectors disregarding any limitations of the beneficiaries. This has become a big issue if it isrelated to what the Indonesian public sectors have facilitated so far. State laws, regulations and policies had been established with little compliance from the public sectors. The government themselves tended to ignore the situation, consequently the results of publicservices for the people with different abilities (difabel) had gone long unnoticed. This paperaimed at highlighting the needs of ensuring public services accessible to their beneficiaries disregarding their physical, mental, or language limitations and urging the needs ofimproving awareness as well as real actions for combating differences and discriminations and empowering the Difabel society with more access to public services. Providing more access for difabel society to public services would surely contribute to the improvement of state protection for its citizens and society. Keywords: Accessibility, Difabel, Public ServicesPendahuluan sekitar 220 juta jiwa. Walaupun Difabel atau people with demikian selayaknya semangatdifferent ability merupakan istilah yang pelayanan tidak dipengaruhi jumlahdigunakan untuk penyandang cacat besar atau kecilnya pengguna layanan.fisik atau masyarakat dengan Para difabel juga merupakan wargakebutuhan khusus. Jumlah difabel di negara Republik Indonesia yang dalamIndonesia pada tahun 2007 diprediksi Undang-Undang Dasar 1945 dijaminsekitar 7,8 juta jiwa4. Sebuah angka untuk memiliki kedudukan, hak,yang sebenarnya relatif kecil kewajiban, dan peran yang samadibandingkan jumlah penduduk dengan warga negara lainnya. DalamIndonesia pada waktu itu berjumlah rangka mewujudkan pembangunan1 Tulisan ini dikembangkan dari "Kajian Pelayanan Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus", yang dilakukan oleh Pusat Kajian Manajemen Pelayanan Lembaga Administrasi Negara tahun 2008. Hasil kajian versi lengkap dapat didapatkan dengan menghubungi Pusat Kajian Manajemen Pelayanan Lembaga Administrasi Negara di nomor telpon: 021-3868201 Pes. 1722 Kepala Bidang Kajian Aparatur pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN)3 Pelaksana di Subbag Kepegawaian dan Umum Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara (PKP2A III LAN)4 Lihat Suharto, Edi, Penerapan Kebijakan Publik bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus, Pengalaman Kementerian Sosial, disampaikan pada diskusi terbatas Pusat Kajian Manajemen Pelayanan LAN RI di Hotel SahiraBogor, 9-10 Oktober 2010.2175
  • 62. AKSESIBILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK MASYARAKAT DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS1 Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudinasional yang bertujuan mewujudkan manakala ojek yang ditumpanginyamasyarakat yang adil dan makmur diserempet oleh sebuah mikrolet yangberdasarkan Pancasila dan Undang- mengakibatkan ojek tersebut masuk keUndang Dasar 1945. Untuk itu parit yang cukup dalam dan RahmiPemerintah hendaknya memberikan mengalami patah tulang kakinya, tepatperhatian yang cukup kepada para di lututnya yang mengakibatkandifabel tersebut. Termasuk dalam hal dirinya harus menjalani serangkaianaksesibilitas pelayanan publik. operasi dan rehabilitasi medis yang Kenyataan di lapangan memerlukan waktu lebih dari 6 bulan.menunjukkan kondisi sebaliknya, Kini dia harus menggunakan kruk atauminimnya sarana pelayanan sosial dan kursi roda dan sering mendapatkesehatan serta pelayanan lainnya yang kesulitan dalam mengakses fasilitasdibutuhkan oleh para difabel, termasuk umum seperti bis kota, maupunaksesibilitas terhadap pelayanan umum angkutan umum lainnya. 5 Kisahyang dapat mempermudah kehidupan tersebut mungkin juga dialami olehdifabel dimana sebagian besar orang lain dan jumlahnya dapat terushambatan aksesibilitas tersebut berupa bertambah dari tahun ke tahun.hambatan arsitektural, membuat Kesulitan mengakses berbagaidifabel kehilangan haknya dalam tempat umum, gedung perkantoran,mendapatkan pelayanan yang baik. serta angkutan umum menjadikanSebuah contoh berikut merupakan beban tambahan tersendiri bagikisah nyata seorang yang tanpa seorang difabel. Didi Tarsidi (2008)disengaja secara tiba-tiba menjadi mencoba melakukan pendeskripsikandifabel. Rahmi, sebut saja begitu beberapa hambatan atau permasalahannamanya, adalah seorang PNS muda yang dihadapi difabel dikarenakan olehyang enerjik yang hari harinya diisi desain arsitektural. Sebelumnya Tarsididengan berbagai aktifitas baik yang (2008) membagi hambatan tersebutterkait dengan pekerjaannya di kantor atas jenis kecacatan utama sepertimaupun aktifitas lain di luar kantor. kecatatan fisik, kecatatan sensoris danSuatu hari dalam perjalanannya kecatatan intelektual. Tabel berikutberangkat ke tempat kerja dia berisi hambatan arstitektural yangmengalami kecelakaan di jalan raya dihadapi difabel. Tabel 1. Hambatan Arstitektural Bagi Difabel No Kategori Hambatan 1 Kecatatan fisik ? tingkat ketinggian permukaan yang mendadak seperti Perubahan pada tangga atau parit. ? Tidak adanya pertautan landai antara jalan dan trotoar. ? Tidak cukupnya ruang untuk lutut di bawah meja atau wastapel. ? Tidak cukupnya ruang untuk berbelok, lubang pintu dan koridor yang terlalu sempit. ? jalan yang renjul Permukaan (misalnya karena adanya bebatuan) menghambat jalannya kursi roda. ? terlalu berat dan sulit dibuka. Pintu yang ? Tombol-tombol yang terlalu tinggi letaknya. ? terlalu tinggi. Tangga yang ? terlalu licin. Lantai yang5 Wawancara penulis dengan narasumber 2176
  • 63. AKSESIBILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK MASYARAKAT DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS1Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudi ? cepat melalui pintu putar atau pi ntu yang menutup secara Bergerak otomatis. ?yang menutup terlalu cepat. Pintu lift ? Tangga berjalan tanpa pegangan yang bergerak terlalu cepat. 2 Kecatatan Sensoris Tunanetra: ? Tidak adanya petunjuk arah atau ciri -ciri yang dapat didengar atau dilihat dengan pengl ihatan terbatas yang menunjukkan nomor lantai pada gedung-gedung bertingkat. ? Rintangan-rintangan kecil seperti jendela yang membuka ke luar atau papan reklame yang dipasang di tempat pejalan kaki. ? Cahaya yang menyilaukan atau terlalu redup. ? p etunjuk taktual (dapat diraba) untuk membedakan Lift tanpa bermacam-macam tombol, atau petunjuk suara untuk menunjukkan nomor lantai. Tunarungu: Tunarungu tidak mungkin dapat memahami pengumuman melalui pengeras suara di bandara atau terminal angkutan umum. Mereka juga mengalami kesulitan membaca bibir di auditorium dengan pencahayaan yang buruk, dan mereka mungkin tidak dapat mendengar bunyi tanda bahaya. 3 Kecatatan Intelektual Para penyandang kecacatan intelektual akan mengalami kesulitan mencari jalan di dal am lingkungan baru jika di sana tidak terdapat petunjuk jalan yang jelas dan bakuSumber: Tarsidi (2008) Di sisi lain, kebijakan "orang yang memiliki kemampuanpemerintah berkaitan pemberian berbeda" didasarkan atas prinsipkemudahan akses bagi para difabel kesetaraan (persamaan) kesempatanmasih belum dipatuhi sepenuhnya, dan dan partisipasi dalam berbagai aspekjuga tidak ada sanksi berkaitan dengan hidup dan kehidupan terutama yangdiabaikannya pemberian akses kepada berkenan dengan masalah aksesibilitas,para difabel. Tulisan ini bertujuan rehabilitasi, kesempatan kerja,untuk mengulas secara kritis mengenai kesehatan serta pendidikan.kondisi pelayanan bagi masyarakat Landasan kebijakan untukdengan kebutuhan khusus atau para peningkatan kualitas hidup difabeldifabel tersebut serta mencari alternatif yang didasarkan atas prinsip kesetaraansolusi bagi upaya meningkatkan akses (persamaan) kesempatan danpara difabel dalam pelayanan publik. partisipasi dalam berbagai aspek hidup dan kehidupan khususnya terkaitKebijakan Aksesibilitas Pelayanan dengan aksesibilitas, rehabilitasi, Sesungguhnya telah cukup kesempatan kerja, kesehatan sertabanyak peraturan yang mengatur pendidikan, secara umum sudah cukupberbagai hal yang menyangkut tersedia baik pada tataranaksesibilitas pelayanan dan fasilitas konstitusional maupun peraturanpublik untuk masyarakat dengan perundang undangan di pusat. Dalamkebutuhan khusus. Pemikiran untuk UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2)meningkatkan kualitas hidup bagi menyebutkan bahwa "seluruh wargakelompok masyarakat difabel (different negara berhak atas pekerjaan danability) atau sering disebut dengan penghidupan yang layak", artinya2177
  • 64. AKSESIBILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK MASYARAKAT DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS1 Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudibahwa ada persamaan hak bagi setiap ada sebenarnya hanyalah sebuahwarga negara tanpa membedakan perbedaan bukan kecacatan.kondisi fisik. Selain itu pasal 34 ayat 3 Dikalangan penyandang cacatmenyatakan bahwa, "Negara sendiri istilah difabel belumbertanggungjawab atas penyediaan seluruhnya setuju, karena istilahfasilitas kesehatan dan fasilitas tersebut hanyalah bentukpelayanan umum yang layak". Artinya penghalusan bahasa (eufeminisme)pemerintah berkewajiban untuk sebagai akibat kurangnyamenyediakan aksesibilitas pelayanan keberpihakan, baik dari pemerintahumum yang memadai bagi masyarakat. maupun masyarakat padaSebagai implementasi nyata dari umumnya. Namun tanpaamanah Undang-Undang Dasar mengabaikan mereka yangtersebut Pemerintah mengeluarkan berpendapat belum setuju atasUndang-Undang khusus bagi difabel, istilah tersebut, dalam uraianyaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun selanjutnya pengertian penyandang1997 tentang Penyandang Cacat. cacat dan difabel digunakan secara bergantian.a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun Pemerintah melalui 1997 Undang-Undang Nomor 4 Tahun Undang-Undang Nomor 4 1997 menjamin hak yang harus Tahun 1997 tentang Penyandang diperoleh penyandang cacat, Cacat menjelaskan bahwasannya termasuk didalamnya aksesibilitas difabel adalah setiap orang yang dalam pelayanan. Lebih lanjut mempunyai kelainan fisik dan/atau dalam Pasal 6 disebutkan bahwa mental, yang dapat mengganggu setiap penyandang cacat berhak atau merupakan rintangan dan memperoleh: hambatan baginya untuk (1) Pendidikan pada semua satuan, melakukan selayaknya. jalur, jenis, dan jenjang Penyandang cacat sendiri terdiri pendidikan; dari: (1) penyandang cacat fisik; (2) (2) Pekerjaan dan penghidupan penyandang cacat mental; dan (3) yang layak sesuai dengan jenis penyandang cacat fisik dan mental. dan derajat kecatatan, Pengertian cacat p e n d i d i k a n , d a n sebagaimana digambarkan di atas kemampuannya; sejak tahun 1998 memperoleh (3) Perlakuan yang sama untuk sebutan baru yang dipopulerkan berperan dalam pembangunan oleh beberapa aktivis penyandang dan menikmati hasil-hasilnya; cacat dengan istilah "difabel" yang (4) Aksesibilitas dalam rangka merupakan singkatan dari "different kemandiriannya; ability people". Istilah tersebut (5) Rehabilitasi bantuan sosial dan secara bebas diterjemahkan dengan pemeliharaan taraf "orang yang berbeda kemampuan". kesejahteraan sosial; dan Istilah difabel didasarkan pada (6) H a k y a n g s a m a u n t u k realita bahwa setiap manusia menumbuhkembangkan bakat, diciptakan berbeda. Sehingga yang kemampuan, dan kehidupan 2178
  • 65. AKSESIBILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK MASYARAKAT DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS1Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudi sosialnya, terutama bagi (3) P e n y e d i a a n a k s e s i b i l i t a s penyandang cacat anak dalam sebagaimana dimaksud pada ayat lingkungan keluarga dan (1) dan ayat (2) diselenggarakan masyarakat. oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara Dalam Pasal 6 tersebut bahwa menyeluruh, terpadu, danaksesibilitas merupakan salah satu berkesinambungan.amanah yang harus ditunaikanPemerintah kepada difabel, disamping Pasal 29 mengatur tentangkewajiban lainnya yang tidak kalah sanksi kepada pihak yang mengabaikanpentingnya. Namun apa sebenarnya arti kesempatan pendidikan kepada paradari aksesibilitas itu? Menurut Undang- difabel, yaitu:Undang Nomor 4 Tahun 2007 (1) Barang siapa tidak menyediakanaksesibilitas merupakan kemudahan aksesibilitas sebagaimanayang disediakan bagi difabel guna dimaksud dalam Pasal 10 ataumewujudkan kesamaan kesempatan tidak memberikan kesempatan dandalam segala aspek kehidupan dan perlakuan yang sama bagipenghidupan. Sedangkan yang penyandang cacat sebagai pesertadimaksud dengan kesamaan didik pada satuan, jalur, jenis, dankesempatan adalah keadaan yang jenjang pendidikan sebagaimanamemberikan peluang kepada difabel dimaksud dalam Pasal 12untuk mendapatkan kesempatan yang dikenakan sanksi administrasi.sama dalam segala aspek kehidupan (2) Bentuk, jenis, dan tata caradan penghidupan. pengenaan sanksi administrasi Hak aksesibiltas difabel juga sebagaimana dimaksud pada ayatditegaskan pada bagian lain dari (1) diatur lebih lanjut denganUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah.ini pada pasal 9 bahwa setiap Bahkan pemerintah punpenyandang cacat mempunyai mewajibkan instansi di lingkungankesamaan kesempatan dalam segala pemerintah untuk memperhatikanaspek kehidupan dan penghidupan. akses kepada para difabel danKemudian dijelaskan dalam pasal 10 memberikan sanksi terhadaptentang kesamaan hak para difabel, pelanggaran hak aksesibilitas bagiyaitu meliputi: difabel.(1) Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala b. Undang-Undang Nomor 25 aspek kehidupan dan penghidupan Tahun 2009 dilaksanakan melalui penyediaan Beberapa waktu yang lalu aksesibilitas. Pemerintah mengeluarkan Undang-(2) P e n y e d i a a n a k s e s i b i l i t a s Undang Nomor 25 Tahun 2009 dimaksudkan untuk menciptakan tentang Pelayanan Publik. Dimana keadaan dan lingkungan yang tujuannya adalah untuk lebih menunjang penyandang memberikan kejelasan dan cacat dapat sepenuhnya hidup pengaturan mengenai pelayanan bermasyarakat. publik, seperti: pengertian dan2179
  • 66. AKSESIBILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK MASYARAKAT DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS1 Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudibatasan penyelenggaraan 2. Kepastian Hukum. Jaminanpelayanan publik; asas, tujuan dan terwujudnya hak danruang lingkup penyelenggaraan k e w a j i b a n d a l a mpelayanan publik; pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan.penataan pelayanan publik; hak, 3. Kesamaan Hak. Pemberiankewajiban, dan larangan bagi pelayanan tidak membedakanseluruh pihak yang terkait dalam suku, ras, agama, golongan,penyelenggaraan pelayanan gender, dan status ekonomi.publik; aspek penyelenggaraan 4. K e s e i m b a g a n H a k d a npelayanan publik yang meliputi Kewajiban. Pemenuhan hakstandar pelayanan, maklumat harus sebanding denganpelayanan, sistem informasi, kewajiban yang harussarana dan prasarana, biaya/tarif dilaksanakan, baik olehpelayanan, pengelolaan pemberi maupun penerimapengaduan, dan penilaian kinerja; pelayanan.peran serta masyarakat; 5. Keprofesionalan. Pelaksanapenyelesaian pengaduan dalam pelayanan harus memilikipenyelenggaraan pelayanan; dan kompetensi yang sesuai dengansanksi. bidang tugas. Undang-Undang Nomor 6. Partisipatif. Peningkatan peran25 Tahun 2009 menjelaskan bahwa serta masyarakat dalampelayanan publik adalah kegiatan penyelenggaraan pelayananatau rangkaian kegiatan dalam dengan memperhatikan aspirasi,rangka pemenuhan kebutuhan kebutuhan, dan harapanpelayanan sesuai dengan peraturan masyarakat.perundang-undangan bagi setiap 7. Persamaan perlakuan/tidakwarga negara dan penduduk atas diskriminatif. Setiap wargabarang, jasa, dan/atau pelayanan negara berhak memperolehadministratif yang disediakan oleh pelayanan yang adil.penyelenggara pelayanan publik. 8. Keterbukaan. Setiap penerima Sejalan dengan Undang- pelayanan dapat dengan mudahUndang Nomor 4 Tahun 1997 yang mengakses dan memperolehdijelaskan sebelumnya, dalam informasi mengenai pelayananUndang-Undang Nomor 25 Tahun yang diinginkan.2009 secara tegas menyatakan 9. A k u n t a b i l i t a s . P r o s e sbahwa pelayanan publik memiliki penyelenggaraan pelayananbeberapa asas yang harusdapat dipertanggung-mengamanahkan kemudahan jawabkan sesuai denganaksesibilitas kepada difabel. ketentuan peraturan perundang-Beberapa asas tersebut undangan.diantaranya: 10. Fasilitas Dan Perlakuan1. K e p e n t i n g a n U m u m . Khusus Bagi Kelompok Pemberian pelayanan tidak Rentan. Pemberian kemudahan boleh mengutamakan terhadap kelompok rentan kepentingan pribadi dan/atau sehingga tercipta keadilan golongan. dalam pelayanan. 2180
  • 67. AKSESIBILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK MASYARAKAT DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS1Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudi 11. Ketepatan Waktu. Penyelesaian berbunyi: "Kesamaan kesempatan setiap jenis pelayanan dilakukan bagi penyandang cacat dalam tepat waktu sesuai dengan segala aspek kehidupan dan standar pelayanan. penghidupan dilaksanakan melalui 12. Kecepatan Kemudahan dan pernyediaan aksesiblitas.” Keterjangkauan. Setiap jenis Pemerintah tidak lagi pelayanan dilakukan secara menjadi aktor tunggal dalam cepat, mudah, dan terjangkau. pemberian fasilitas akssesibilitas bagi difabel. Pemerintah dan Asas-asas aksesibilitas Masyarakat bahu membahu tersebut dikuatkan kembali dalam menciptakan sarana dan prasarana Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang yang dilengkapi fasilitas menyebutkan bahwa aksesibilitas bagi difabel, dan hal penyelenggara diwajibkan ini diwajibkan dalam pasal 8 yaitu: memberikan pelayanan dengan "Setiap pengadaan sarana dan perlakuan khusus kepada anggota prasarana umum yang masyarakat tertentu (difabel) diselenggaraka oleh pemerintah sesuai dengan peraturan dan/atau masyarakat, wajib perundang-undangan, serta menyediakan aksesibilitas.” pemanfaatan sarana, prasarana, Jadi fasilitas aksesibilitas dan/atau fasilitas pelayanan diharapkan tidak hanya pada publik dengan perlakuan khusus diterapkan pada wilayah atau bagi para difabel dilarang kewenangan Pemerintah saja. dipergunakan oleh orang lain yang Namun juga berimbang, fasilitas tidak berhak. yang dikelola dan digunakan oleh masyarakat diharapkan juga dapatc. Peraturan Pemerintah Nomor 43 memberikan aksesibilitas. Tahun 1998 tentang Upaya Tujuannya adalah agar difabel Peningkatan Kesejahteraan dapat sepenuhnya hidup Sosial Penyandang Cacat. bermasyarakat, khususnya dengan Pengaturan aksesibilitas basis kemandirian. Seperti pelayanan lebih lanjut bagi difabel disebutkan pada pasal 9 yaitu: secara lebih jelas dan gamblang "Penyediaan aksesibilitas diatur dalam Peraturan Pemerintah dimaksudkan untuk menciptakan Nomor 43 Tahun 1998 tentang keadaan dan lingkungan yang lebih Upaya Peningkatan Kesejahteraan menunjang difabel agar dapat Sosial Penyandang Cacat. Difabel s e p e n u h n y a h i d u p dalam PP ini dijamin kesamaan bermasyarakat.” kesempatan dalam hak, kewajiban Aksesibilitas yang dan perannya sesuai dengan dijamin dalam Peraturan kemampuannya dalam kehidupan Pemerintah ini mengatur dua hal berbangsa dan bernegara. Agar penting, yaitu pengaturan difabel dapat berperan serta secara aksesibilitas fisik dan non fisik. maksimal aksesibilitas bagi difabel Aksesibilitas fisik diterapkan pada dijamin. Lebih lengkap Pasal 6 sarana dan prasarana umum seperti2181
  • 68. AKSESIBILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK MASYARAKAT DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS1 Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudiaksesibilitas pada bangunan umum, Namun demikian, pada tataranjalan umum, pertamanan dan implementasinya belum dicapai hasilpemakaman umum serta angkutan sesuai yang diharapkan. Seperti apaumum. Sedangkan aksesibilitas yang diungkapkan oleh Tarsidi padanon fisik diterapkan pada bagian sebelumnya. Disamping itu,pelayanan informasi dan pelayanan tingkat kesadaran pemerintah dankhusus. pihak terkait serta masyarakat untuk Selain Undang-Undang mewujudkan lingkungan yangNomor 7 Tahun 1997, Undang- aksesibel di Indonesia juga masihUndang Nomor 25 Tahun 2009 sangat rendah.Peraturan Pemerintah dan Nomor43 Tahun 1998 tentang Upaya Aksesibilitas Pelayanan Khusus diPeningkatan Kesejahteraan Sosial Beberapa NegaraPenyandang Cacat, seperti yang Bagaimana dengan negara-dijelaskan sebelumnya. Pemerintah negara lain yang memiliki aksesibilitasjuga mengeluarkan peraturan lain pelayanan yang cukup baik. Gambaranseperti Undang-Undang Nomor. 13 umum mengenai peraturan tentangTahun 1998 tentang Kesejahteraan peraturan difabel di negara lainLanjut Usia, dan UU Nomor 6 (Marzuki) diantaranya adalah sebagaitahun 1974 tentang Prinsip- Prinsip berikut:dasar Kesejahteraan sosial, dan UU a. Inggris. Inggris setidaknyaNomor 28 Tahun 2002. memiliki tiga landasan hukum Beberapa daerah juga untuk difabel, seperti: Disabilitytelah berinisiatif mengeluarkan Discrimination Act 1995, SpecialPeraturan Daerah untuk Education Needs and Disabilitymendukung penciptaan Act 2001 dan Disabilityaksesibilitas bagi difabel. Misalnya Discrimination Act 2005. Inggrisdi Provinsi Yogyakarta, khususnya juga memiliki kementrian khususPemerintah Kabupaten Sleman, yang menangani difabel, Ministrytelah menerbitkan Perda Nomor 11 of Disability People. Sejarah jugaTahun 2002 tentang Penyediaan mencatat bahwa Inggris pernahFasilitas Pada Bangunan Umum memiliki menteri penyandangdan Lingkungan Difabel; di tunanetra David Blunkett.Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, b. Kanada. Peraturan yang dimilikikhususnya di Kota Surakarta, telah oleh Kaada dikenal denganlama menerapkan Perda No. 8 Ontarians with Disability Act 2002.tahun 1988 tentang Bangunan di Selain lebih lengkap dibandingkanKotamadya Surakarta yang antara Inggris, Pemerintah Kanada jugalain mempersyaratkan aksesibilitas sangat ketat dalamuntuk masyarakat difabel; serta di implementasinya.Pemerintah Provinsi Bali sedang c. Singapura. Undang-Undangmelakukan penyusunan Perda Difabel Singapura mengacu padatentang Peningkatan Kesejahteraan hukum Inggris.dan Aksesibilitas Penyandang d. Jepang. Jepang tidak memilikiCacat sebagai tindak lanjut dari UU undang-undang khusus karenaNo. 4 tahun 1997. 2182
  • 69. AKSESIBILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK MASYARAKAT DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS1Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudi UUD Jepang sudah menjamin hak tetap disediakan. Pemerintah selama difabel. ini menempatkan kelompok difabel sebagai obyek pasif atas kebijakan Negara-negara tersebut telah karitatif. Kebijakan karitatif tersebutmencoba menerapkan peraturan untuk biasanya dibungkus dalam bentukdifabel secara maksimal. Sehingga program pemberdayaan yang tidakkemudahan aksesibilitas hampir sama tuntas.dengan orang lain. Lebih baik lagidifabel bisa berkarya secara maksimal. Sikap Aparat Pemerintah TerhadapApa yang sebenarnya menjadi Difabelhambatan Pemerintah dalam rangka Pada sebelumnyamengimplementasi kebijakan- Pemerintahan dan masyarakat menjadikebijakan yang sesungguhnya sudah dua aktor utama dalam penciptaancukup baik ini. Hambatan tersebut aksesibilitas bagi difabel. Kondisitimbul dari belum adanya komitmen, aksesibiltas yang saat ini masihserta adanya keragu-raguan apakah memprihatinkan juga dipengaruhiakan memberi manfaat yang setara oleh rendahnya responsivitas dandengan anggaran yang harus kepedulian aparat pemerintah terhadapdikeluarkan. Demikian pula jumlah kelompok masyarakat berkebutuhankaum difabel yang relatif sedikit jika khusus tersebut.dibandingkan dengan jumlah Dari fakta yang ada, secaramasyarakat normal, membuat sebagian umum beberapa hal yangpelaksana kebijakan merasa sepertinya menyebabkan rendahnya kepedulianakan tidak terlalu memberikan banyak aparat pemerintah terhadap masyarakatmanfaat jika penyediaan pelayanan yang memiliki kebutuhan khususmemperhatikan masalah aksesibilitas. diakibatkan adanya persepsi aparaturKemudian, belum adanya koordinasi pemerintah yang tidak benar terhadappemerintah untuk menyediakan keberadaan masyarakat yang memilikiaksesibilitas secara terintegrasi. kebutuhan khusus. Beberapa persepsiMisalnya fasilitas di Bandara sudah aparatur pemerintah tersebut antaraaksesibel, namun sarana menuju ke lain :bandara, yang berupa fasilitas a. Adanya anggapan bahwa jumlahtransportasi dan jalan umum belum penyandang cacat tidak lebih dariaksesibel. 1%, sehingga pembangunan Penyebab lain dari belum aksesibilitas tersebut dianggapterealisasikannya aksesibilitas mubazir;pelayanan umum bagi msyarakat b. Belum perlu ada kebijakan daerahdifabel adalah belum berjalannya yang secara khusus mengaturmekanisme reward and punishment. mengenai penyediaan aksesibilitasPenyediaan aksesibilitas diakui akan bagi masyarakat yang memilikimenambah jumlah biaya yang harus kebutuhan khusus, mengingatdikeluarkan untuk membangun keberadaan mereka yang sangatfasilitas umum, untuk itu harus ada sedikit;mekanisme yang menjamin bahwa c. Belum ada reward system bagimeskipun mahal aksesibilitas harus pemangku kepentingan bagi yang2183
  • 70. AKSESIBILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK MASYARAKAT DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS1 Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudi sudah memiliki kepedulian Kebijakan dimaksud biasanya terhadap masyarakat yang memiliki diwujudkan dalam berbagai kebutuhan khusus dalam program atau kegiatan "program mewujudkan lingkungan yang pemberdayaan yang tidak tuntas". aksesibel; l. Aparatur pemerintah seringkalid. Aparatur pemerintah berpendapat memberikan program pelatihan bahwa pembangunan sarana dan keterampilan dasar (vocational prasarana aksesibilitas bagi training) yang disertai pemberian masyarakat dengan kebutuhan yang cuma-cuma, namun tidak khusus belum prioritas; disertai dengan programe. Aparat pemerintah masih pendampingan, yang nantinya mengembangkan pelayanan yang berfungsi sebagai media control. standar dan bersifat umum, Sehingga program ini hanya sehingga tidak responsif terhadap sekedar "proyek" kegiatan rutin unit pemenuhan kebutuhan khusus kerja birokrasi. kelompok masyarakat marjinal dan minoritas termasuk kaum difabel; Untuk dapat menyediakanf. Pemilik/pengelola bangunan publik sarana dan prasarana yang memadai belum tergerak untuk memberikan bagi kelompok masyarakat yang perhatian kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus, memiliki kebutuhan khusus, diperlukan perubahan mindset aparatur sehingga pemenuhan kebutuhan pemerintah terhadap keberadaan mereka terabaikan; kelompok masyarakat yang memilikig. Dalam perencanaan penganggaran kebutuhan khusus tersebut. Dengan penyediaan aksesibilitas tersebut demikian sistim pelayanan publik yang dipandang belum penting atau dibangun dapat lebih responsif belum prioritas; terhadap keragaman kondisi sosial,h. Rendahnya komitmen pimpinan ekonomi, dan budaya masyarakat puncak terhadap penyediaan sarana termasuk masyarakat yang memiliki dan prasarana bagi masyarakat kebutuhan khusus. yang memiliki kebutuhan khusus; Aparatur pemerintah sebagaii. Mainset aparatur pemerintah pelaksana kebijakan, paling tidak harus yang secara umum belum berpihak dapat mengamankan dan menjamin kepada masyarakat yang memiliki terimplementasikannya berbagai kebutuhan khusus; peraturan perundangan yangj. Kurangnya sosialisasi Kebijakan, memungkinkan pemberian pelayanan Juklak dan Juknis yang terkait khusus terhadap mereka yang memiliki dengan penyediaan aksesibilitas kebutuhan khusus tersebut secara adil. bagi masyarakat yang memiliki Disamping itu, aparatur pemerintah kebutuhan khusus; sebagai pelayan masyarakat, juga harusk. Aparatur pemerintah selama ini dapat memberikan contoh yang baik menempatkan kelompok dalam menyikapi pemberian pelayanan masyarakat yang memiliki khusus kepada masyarakat yang kebutuhan khusus sebagai obyek memang memerlukan atau "pasif" atas kebijakan karitatif. membutuhkan pelayanan khusus tersebut. 2184
  • 71. AKSESIBILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK MASYARAKAT DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS1Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudi Selain itu, untuk dapat kelompok masyarakat yangmenjamin bahwa pelayanan publik berkebutuhan khusus. Oleh karena itudapat dinikmati oleh seluruh perlu pembekalan pengetahuan,masyarakat, maka standar pelayanan pemahaman dan keterampilan khususpublik yang dibuat harus serta simulasi untuk menumbuhkanmengakomodasi seluruh kepentingan kepedulian terhadap penyandang cacat;masyarakat, termasuk kelompok dan (2) kurangnya pengetahuanmasyarakat yang memiliki kebutuhan mengakibatkan pada birokratkhusus (difabel). Namun sayangnya, pengelola bangunan gedung belumpelayanan pemerintah yang dilakukan tergerak untuk memberikan perhatianoleh para birokrasi sampai saat ini kepada penyandang cacat, sehinggacenderung umum, standar, dan kebutuhan penyandang cacatseragam, tidak sensitif terhadap terabaikan.kebutuhan yang unik, spesifik, dan Permasalahan sebagaimanakeragaman budaya dan tingkat sosial. disebutkan di atas, menjadiSehingga kurang memperhatikan penghambat dalam mengubahgolongan masyarakat yang memiliki birokrasi menjadi peduli kepadakebutuhan khusus seperti orang cacat, kepentingan kelompok terpinggirkan,manula, wanita hamil, dan anak-anak, yang memerlukan perubahan yangserta pelayanan bahasa atau disebut mendasar di dalam dan diluar birokrasidifabel. pemerintah. Mereformasi struktur Disamping itu, pemberian birokrasi yang masih sangat Weberianpelayanan yang belum sepenuhnya menjadi pilihan yang takterhindarkan.memberikan perhatian terhadap Nilai-nilai dan tradisi birokrasigolongan masyarakat yang memiliki We b e r i a n s e r i n g m e n g h a l a n g ikebutuhan khusus, aparatur pemerintah tumbuhsuburnya semangat danjuga belum memberikan kesempatan kepedulian untuk menjawab kebutuhanyang sama untuk ikut berkompetisi masyarakat terpinggirkan. Perubahandalam mengikuti seleksi penerimaan budaya baik di dalam ataupun di luarcalon pegawai di berbagai instansi birokrasi perlu dilakukan agar budayapemerintah, karena salah satu dapat menjadi lingkungan yangsyaratnya antara lain adalah sehat kondusif bagi birokrasi untuk lebihjasmani dan rohani (yang dituangkan peduli kepada kelompok terpinggirkan.dalam surat keterangan medis daridokter atau pusat kesehatan). Sikap Masyarakat Terhadap Difabel Beberapa kondisi aparat Seperti yang dijelaskan padapemerintah tersebut mengindikasikan bagian sebelumnya, masyarakat adalahadanya masalah yang menyebabkan partner pemerintah dalamkurang berjalannya pelayanan khusus menyediakan aksesibilitas pelayanan.dan aksesibilitas terhadap pelayanan Masyarakat memiliki posisi yangdengan kebutuhan khusus itu, penting, sehingga aksesibilitas yangdiantaranya adalah: (1) kurangnya diterima oleh difabel juga dipengaruhipengetahuan dan pemahaman para oleh bagaimana masyarakat bertindakbirokrat pengelola bangunan gedung dan menyikapi difabel ini.mengenai acuan aksessibilitas dan Masyarakat kita pada2185
  • 72. AKSESIBILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK MASYARAKAT DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS1 Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudiumumnya masih tersentuh haru ketika sering mengacu pada perasaanmelihat difabel di depan matanya. belas kasihan untuk selalu inginSehingga reaksi yang lazim pertama membantu (menyantuni). Sikapmuncul adalah perasaan belas kasihan Kelompok Penyantun ini seringkaliyang kemudian ditindaklanjuti dengan diperkuat oleh keyakinan agamaprilaku santunan. Namun secara lebih bahwa menyantuni yang lemahrinci lagi sikap masyarakat terhadap akan mendapatkan balasan surga.keberadaan difabel dapat digolongkan Sikap dan perilaku kelompokke dalam beberapa kelompok penyantun ini seringkali(Dwiyanto, 2008) : diwujudkan dalam bentuka. Kelompok Apatis: Kelompok yang p e n g o rg a n i s a s i a n k e g i a t a n - tidak memperdulikan keberadaan kegiatan sosial untuk menyantuni komunitas difabel. Baik secara difabel. prilaku maupun pikiran. Bahkan d. K e l o m p o k P e m b e r d a y a : tidak terbersit sedikitpun dalam Kelompok ini melihat difabel pikirannya tentang difabel. Hal ini sebagai persoalan ketidak-adilan dikarenakan memang dalam hidup sosial. Mereka melihat difabel lebih kesehariannya kelompok ini tidak sebagai korban dari pertarungan pernah berinteraksi dengan difabel. struktur kekuasaan sosial di Bahkan dalam beberapa kasus masyarakat. Sehingga kelompok kelompok ini sering menerima pemberdaya berpendapat bahwa informasi yang tidak benar terhadap santunan bukan cara tepat untuk keberadaan difabel. menyelesaikan persoalan difabel.b. Kelompok Pasif: Kelompok yang Menurut kelompok ini persoalan mengenal difabel dan dalam terletak pada terabaikannya hak- hidupnya pernah sesekali hak difabel. Sehingga cara yang berinteraksi dengan kelompok tepat adalah mengembalikan hak- difabel namun dia tidak tahu harus hak difabel dengan menciptakan berbuat apa terhadap difabel. ruang yang layak dan aksesibel bagi Kelompok pasif ini biasanya justeru difabel untuk hidup sebagai punya perasaan sungkan ketika anggota masyarakat secara utuh. harus berinteraksi dengan difabel. Kegiatan yang dapat dilakukan Mereka berusaha membantu tapi antara lain dengan melakukan kepudian terhambat oleh perasaan advokasi kebijakan yang tidak khawatir, jangan-jangan ramah terhadap keberadaan difabel. perbuatannya menyinggung Memberikan program perasaan difabel. Akhirnya pemberdayaan yang dapat kelompok pasif selalu berusaha mendukung kemandirian dan bersikap ramah terhadap difabel keberdayaan difabel. namun tidak melakukan apapun terhadap difabel. Dari keempat kelompokc. Kelompok Penyantun: Kelompok masyarakat tersebut hingga sekarang ini seringkali memandang difabel yang masih dominan di masyarakat sebagai obyek santunan. Sehingga adalah kelompok Penyantun. Hal ini pikiran, sikap, dan tindakannya dikarenakan paradigma masyarakat 2186
  • 73. AKSESIBILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK MASYARAKAT DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS1Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyuditerhadap difabel masih mengacu pada Modus operandinya biasanyapemikiran-pemikiran medis dan dengan mengatasnamakan sebuahtradisional. Pemikiran medis lembaga yang mengelola difabel,memandang difabel sebagai pasien kemudian mereka membawa mapsedang pemikiran tradisional datang door to door ke masyarakatmemandang difabel sebagai kutukan untuk mendapatkan sumbangan.atas dosa yang telah diperbuatnya. Ujung-ujungnya lembaga yang disebut adalah fiktif.Respon Kelompok Difabel c. Kritis : sikap kritis kelompok iniTerhadap Perilaku Masyarakat berangkat dari perasaan tidak Sementara itu respon yang nyaman ketika menerimamuncul dari kelompok difabel terhadap perlakuan karitatif dari masyarakat.sikap dan prilaku masyarakat pada Mereka merasa sikap masyarakatumumnya, seperti yang disarikan oleh tersebut telah melecehkan 6Agus Dwiyanto antara lain: keberadaannya dan seakana. Memaklumi: sebagian difabel menempatkan difabel sebagai memandang sikap karitatif atau kelompok lemah dan tak berdaya. santunan yang diberikan Mereka menolak terhadap sikap masyarakat terhadap difabel adalah karitatif dan berusaha untuk sesuatu yang wajar. Mereka mengembalikan harkat maklum bahwa dirinya sebagai martabatnya sebagai seorang difabel layak untuk mendapatkan individu. Kelompok difabel yang bantuan. Hal ini sudah menjadi kritis ini memandang bahwa pandangan umum (common sense) difabel juga memiliki kedudukan sebagian difabel. yang setara dengan anggotab. Memanfaatkan: ada beberapa masyarakat yang lain dalam kelompok difabel yang justeru kehidupan sosial. Karena itu target melihat sikap dan prilaku utama kelompok ini adalah masyarakat yang karitatif tersebut merubah cara pandang masyarakat sebagai peluang untuk keuntungan terhadap difabel agar masyarakat pribadi difabel. Kelompok difabel memandang difabel secara ini seringkali mendramatisir bermartabat. keberadaannya sebagai sebuah tragedi yang sungguh Namun apapun keberadaan menyedihkan.Tujuannya untuk difabel, mereka layak untuk mengharubirukan masyarakat diperkukan dan memperlakukan diri sehingga menimbulkan perasaan secara santun hingga mencapai sebuah kasihan terhadap dirinya. kemartabatan dalam hidup mereka. Kesempatan ini bukan saja Dan santunan hanya akan melemahkan digunakan oleh difabel, namun moral difabel yang pada akhirnya seringkali orang diluar difabel hanya akan meruntuhkan harga diri memanfaatkan kesempatan ini. difabel.6 Dwiyanto, Agus, 2008, Pelayanan Inklusif, makalah disampaikan pada diskusi terbatas Pusat Kajian Manajemen Pelayanan Lembaga Administrasi Negara di Hotel Sahira Bogor, 9-10 Oktober 20082187
  • 74. AKSESIBILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK MASYARAKAT DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS1 Ferry Firdaus dan Fajar IswahyudiKonsep Pelayanan bagi Difabel sangat sedikit yang dapat diakses oleh Manajemen pelayanan publik para difabel. Selain itu media informasihingga saat ini masih berkisar pada seperti televisi dan media informasipersoalan penyediaan prasarana dan lain tidak dapat diakses oleh parasarana yang masih jauh dari memadai. difabel yang memiliki kesulitanDengan terjadinya dinamika mendengar dan melihat.perubahan sosial ekonomi masyarakat Aksesibilitas fasilitas umumyang disertai perkembangan memang merupakan kebutuhan utamakomunikasi dan informasi yang makin dari para difabel untuk dapatcepat, persoalan kualitas pelayanan beraktualisasi diri dan sekaliguspublik menjadi makin banyak berpartisipasi penuh dalam aktifitasdipertanyakan. Demikian juga bermasyarakat. Ketiadaan fasilitaspelayanan publik untuk masyarakat umum yang aksesibel bagi para difabelyang memiliki kemampuan berbeda ini telah menyebabkan eksklusifitasseperti penyandang cacat, ibu hamil, bagi para difabel di lingkungananak-anak, dan orangtua lanjut usia, masyarakatnya. Sebagian besar difabelyang semula belum menjadi prioritas, kemudian hanya mengurung diri diakhir-akhir ini sering menghiasi rumah karena ketiadaan akses bagiberbagai media pemberitaan baik mereka untuk dapat menikmatisecara nasional maupun lokal. kehidupan di luar rumahnya. Beberapa waktu yang lalu Dampak dari ketiadaantepatnya 15 November 2006 sejumlah fasilitas umum yang tidak aksesibeldifabel melakukan protes di Bandar bagi difabel cukup besar menyangkutUdara Juanda yang baru. Aksi protes ranah ekonomi, pendidikan,sosialtersebut memang tidak diikuti oleh budaya, dan politik. Mayoritas parabanyak difabel, namun cukup menyita difabel hidup dalam taraf ekonomiperhatian dari media masa karena aksi serta tingkat pendidikan yang rendahtersebut bertepatan dengan kedatangan karena tidak adanya ruang publik yangPresiden SBY yang sedang memungkinkan mereka untuk dapatmengunjungi bandara tersebut. Protes menjalankan aktifitas ekonomi danyang dilakukan oleh para difabel pendidikan secara wajar sebagaimanatersebut cukup beralasan karena anggota masyarakat lain.bandar udara yang baru dibangun Di bidang sosial dan budayadengan nilai milyaran rupiah tersebut para difabel tidak memiliki ruang yangtidak aksesibel bagi para difabel. cukup untuk mengekspresikan potensi Aksesibel masih merupakan diri yang dimilikinya. Pada akhirnyaisu utama dalam gerakan difabel di peran politik difabel-pun menjadiIndonesia. Sebagian besar fasilitas sangat terbatas karena keterbatasanumum yang dibangun di negeri ini fasilitas umum yang aksesibel bagitidak aksesibel bagi saudara - saudara difabel.kita yang difabel. Transportasi publikseperti bis kota, kereta api dan Bentuk Kepedulian Terhadapbangunan untuk kepentingan umum Difabelseperti mall, terminal, bandara, tempat Bentuk kepedulian guna menjamin danibadah, universitas, dan bangunan lain melindungi hak-hak difabel dalam 2188
  • 75. AKSESIBILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK MASYARAKAT DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS1Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudimendapatkan kesempatan pelayanan menyebabkan perubahan, baik padayang setara, sesungguhnya dapat fungsi maupun luas bangunan,diwujudkan dalam penyediaan elemen maka pada bagian bangunan yangaksesibilitas yang dapat memberikan berubah harus memenuhi semuakemudahan, keamanan, kemandirian persyaratan yang ditetapkan,dan kenyamanan kepada mereka. sedangkan pada bagian bangunanBentuk kepedulian tersebut berupa yang tetap, diharuskan memenuhiaksesibilitas pada bangunan, jalan, persyaratan teknis aksesibilitas.transportasi dan pendidikan. d. Bangunan umum bersejarah: Terkait dengan aksesibilitas Bangunan umum yang merupakanpada bangunan publik sesungguhnya bangunan bersejarah harustelah diatur dengan Undang-Undang memenuhi persyaratan teknisNomor 28 Tahun 2002 tentang aksesibilitas, dengan tetapBangunan Gedung, yang telah mengikuti pedoman dan standarditindaklanjuti dengan PP Nomor 36 teknis pelestarian bangunan yangTahun 2005 tentang Peraturan berlaku.Pelaksanaan UUBG. Kebijakan e. B a n g u n a n u m u m y a n gtersebut selanjutnya ditindaklanjuti merupakan bangunan darurat:dengan kebijakan yang lebih Bangunan sementara, yangoperasional berupa Permen PU No. didirikan tidak dengan konstruksi29/PRT/M/2006 tentang Pedoman permanen tapi dimaksudkan untukPersyaratan Teknis Bangunan Gedung digunakan secara penuh olehdan Permen PU No. 30/PRT/M/2006 masyarakat umum selama lebih daritentang Pedoman Teknis Fasilitas dan 5 tahun, diwajibkan memenuhiAksesibilitas Pada Bangunan Gedung. persyaratan teknis aksesibilitas.Beberapa ketentuan teknis yang diaturdalam Pedoman Teknis tersebut antara Selanjutnya beberapa elemenlain menyangkut: bangunan publik/umum yang harusa. Bangunan umum yang telah ada: aksesibel bagi difabel sesuai dengan Setiap bangunan dan bagian dari ketentuan teknis antara lain: bangunan umum yang telah ada a. Area Parkir: tempat parkir wajib memenuhi persyaratan teknis kendaraan dan daerah naik-turun aksesibilitas dalam jangka waktu untuk kendaraan difabel. tertentu yang ditetapkan oleh b. Jalur Pedestrian: jalur yang Daerah, minimal pada lantai dasar. digunakan untuk berjalan kaki ataub. Bangunan umum yang akan berkursi roda bagi difabel secara dibangun: Setiap bangunan umum aman, nyaman dan tak terhalang. yang akan dibangun, harus c. Jalur Pemandu: jalur yang memenuhi seluruh persyaratan digunakan bagi pejalan kaki, teknis aksesibilitas. termasuk untuk difabel, yangc. B a n g u n a n u m u m y a n g memberikan panduan arah dan mengalami perubahan dan tempat tertentu. penambahan: Setiap bangunan d. Kamar Kecil. fasilitas sanitasi yang umum yang mengalami perubahan mengakomodasi kebutuhan difabel. dan penambahan bangunan yang e. Lift: alat mekanis-elektris yang2189
  • 76. AKSESIBILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK MASYARAKAT DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS1 Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudi digunakan untuk pergerakan j. Rambu: tanda-tanda bersifat verbal vertikal di dalam bangunan. (dapat didengar), bersifat visualf. Pancuran/shower. fasilitas mandi (dapat dilihat), atau tanda-tanda dan pancuran yang yang dapat dirasa atau diraba. mengakomodasi kebutuhan k. Ramp. jalur jalan yang memiliki difabel. kelandaian tertentu sebagaig. Perabot: barang-barang perabot pengganti anak tangga. atau furniture bangunan.h. Perlengkapan & Peralatan. semua Berikut ini adalah beberapa perlengkapan dan peralatan contoh spesifikasi teknis aksesibilitas bangunan seperti alarm, pada bangunan dan non bangunan tombol/stop kontak, dan berdasarkan Kep. Menteri PU pencahayaan. No.30/KPTS/2006 tentang Pedomani. Pintu. tempat-masuk keluar Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada halaman atau bangunan yang Bangunan Gedung dan Lingkungan, mengakomodasi kebutuhan bagi beberapa diantaranya adalah sebagai difabel. berikut: Gambar 1. Ruang Gerak Bagi Pemakai ”Kruk” Sumber: Kep. Menteri PU No.30/KPTS/2006 Gambar 2. Ruang Gerak Bagi Tuna Netra Sumber: Kep. Menteri PU No.30/KPTS/2006 2190
  • 77. AKSESIBILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK MASYARAKAT DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS1Ferry Firdaus dan Fajar IswahyudiPenutup yang masih miskin dengan fasilitas Aksessibilitas yang bagi para difabel menunjukkanmerupakan prasyarat bagi penyandang keberpihakan terhadap kelompokcacat untuk dapat berpartisipasi dalam difabel masih sangat minim ataumasyarakat bukan hanya bersifat fisik, bahkan tidak ada sama sekali.seperti lingkungan yang bebas Secara bersama-sama baikhambatan dan transportasi yang Pemerintah maupun masyarakat harusmudah, tetapi juga meliputi aspek non mau menggeser paradigma atau carafisik seperti sikap atau penerimaan pandang kepada difabel. Mereka samamasyarakat akan keberadaan seperti manusia pada umumnya yangpenyandang cacat. Sikap yang membutuhkan aksesibilitas dalamdiharapkan adalah penerimaan secara berbagai bidang kehidupan. Dan hal iniwajar dan meniadakan diskriminasi dijamin sendiri oleh pemerintah dalamserta stigmasasi. kebijakan-kebijakan yang Dalam konteks kecacatan, dikeluarkannya. Uluran tanganaksesibilitas berarti seberapa mudah, sejatinya hanyalah opsi terakhir karenaaman dan bebas lingkungan dapat di implikasinya yang dapat melemahkanakses oleh semua orang. Hal ini sisi psikologis sebagian kaum difabel.bertujuan untuk menciptakan Adanya aksesibiltas yang memadailingkungan bebas dari hambatan untuk memungkinkan difabel bisa berprestasibergerak bagi semua orang. dan bersaing demi memberikanContohnya, seorang penyandang cacat kontribusi nyata kepada bangsa danyang membutuhkan sebuah kursi roda negara yang kita cintai ini. Kita dapatuntuk bergerak sekelilingnya tidak memulainya dari lingkungan kita, daridapat masuk sendiri ke sebuah gedung halaman rumah kita.secara bebas dan bahkan tidak amanjika ada tangga pada pintu masuk. Jika Referensimereka harus di bawa masuk ke dalam, Dwiyanto, Agus, 2008, Pelayananhal ini tidak mudah atau bebas, dan Inklusif, makalah disampaikanmungkin tidak aman bagi mereka atau pada diskusi terbatas Pusatorang yang membantu mereka. Kajian Manajemen Pelayanan Suatu lingkungan dikatakan LAN RI di Hotel Sahira Bogor,bebas hambatan jika semua bagian 9-10 Oktober 2008.dapat di akses, bahkan untuk para LAN, 2008, Kajian Pelayanan Untukpenyandang cacat, meliputi jalan, Masyarakat Dengantempat-tempat umum, transportasi, Kebutuhan Khusus, Jakarta:dan gedung-gedung swasta. Sebuah LAN RI.gedung dikatakan dapat di akses jika Marzuki, Penyandang Cacatsemua orang termasuk para Berdasarkan klasifikasipenyandang cacat dapat masuk ke International Classification ofdalam gedung, leluasa bergerak di Functioning for Disability anddalam gedung, menggunakan semua Health. Diunduh pada bulanfasilitas, dan meninggalkan gedung. Nopember 2010 di situs:Melihat realitas di sekeliling kita http://www.scribd.com/doc/2dimana gedung-gedung dan jalan-jalan 4613087/Penyandang-Cacat-2191
  • 78. AKSESIBILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK UNTUK MASYARAKAT DENGAN KEBUTUHAN KHUSUS1 Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudi Berdasarkan-Klasifikasi- pada bulan Nopember 2010 International-Classification- disitus: http://file.upi.edu/ of-Functioning-for-Disability- ai.php?dir=Direktori/A%20- and-Health-ICF %20FIP/JUR.%20PEND.%2Peraturan Gubernur D.I. Yogyakarta 0LUAR%20BIASA/1951060 Nomor 11 Tahun 2002 tentang 1 1 9 7 9 0 3 1 % 2 0 - Penyediaan Fasilitas Pada %20DIDI%20TARSIDI/Kom Bangunan Umum dan pilasi%20Materi%20Pendidik Lingkungan Difabel. an%20Tunanetra%20II_TarsiPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun di_PLB/&file=Aksesibilitas% 1998 tentang Upaya 20Lingkungan%20Fisik.pdf Peningkatan Kesejahteraan Undang-Undang Dasar Negara Sosial Penyandang Cacat. Kesatuan Republik IndonesiaPeraturan Walikota Surakarta No. 8 Tahun 1945. tahun 1988 tentang Bangunan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 di Kotamadya Surakarta. tentang Penyandang Cacat.Permen PU No. 29/PRT/M/2006 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Pedoman Persyaratan tentang Prinsip- Prinsip dasar Teknis Bangunan Gedung. Kesejahteraan Sosial.Permen PU No. 30/PRT/M/2006 Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Teknis 1998 tentang Kesejahteraan Fasilitas dan Aksesibilitas Lanjut Usia. pada Bangunan Gedung. Undang-Undang Nomor 25 TahunPP Nomor 36 Tahun 2005 tentang 2009 tentang Pelayanan Peraturan Pelaksanaan UU Publik. Nomor 28 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 28 Tahun tentang Bangunan Gedung 2002 tentang Bangunan Umum. Gedung Umum.Suharto, Edi, 2008, Penerapan Kebijakan Publik bagi Masyarakat dengan Kebutuhan Khusus, Pengalaman Kementerian Sosial, makalah disampaikan pada diskusi terbatas Pusat Kajian Manajemen Pelayanan LAN RI di Hotel SahiraBogor, 9-10 Oktober 2008.Tarsidi, Didi, 2008, Aksesibilitas Lingkungan Fisik Bagi Penyandang Cacat, makalah disampaikan pada FGD Te n t a n g D r a f t R a p e r d a Perlindungan Penyandang Cacat Kota Bandung. Diunduh 2192
  • 79. PRODUKTIFITAS KECAMATAN DALAM BIDANG PERTANIAN DI KABUPATEN KEBUMEN (Evaluasi Efisiensi dan Efektifitas dengan menggunakan DEA) Suripto1 Kebumen is an agricultural area in Central Java Province. Indicator is shown by the number of farmers as much as > 50% of total population and agricultural sectors contribution to the economy of region as big as 34.71%. The contribution of the agricultural sector is interesting to know the productivity of agriculture in each district. This paper uses Data Envelopment Analysis tool Banker-Charnes-Cooper (DEA-BCC) input in measuring productivity in the agricultural district. Analysis results show that as many as four districts efficiently and twenty-two districts are inefficient. Pendahuluan penciptaan lapangan kerja. Hal iniBhumitirta Praja Mukti adalah menunjukan kominten Kabupatensemboyan Kabupaten Kebumen. Kebumen untuk mendayagunakanArtinya tanah dan air untuk kondisi geografis yang ada untukkesejahteraan bangsa dan negara. mensejahterakan masyarakat.Semboyan tersebut merupakan wujud Kabupaten Kebumen memiliki luassyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa wilayah sebesar 1.281,11 km² danyang telah menganugerahi tanah yang terdiri dari 26 kecamatan. Dari luassubur dan air yang berlimpah-limpah. wilayah tersebut, sebesar 31,09 % luasDimana, kondisi geografis Kabupaten wilayah merupakan lahan pertanian.Kebumen terdiri dari tanah Pada perekonomian daerah, Sektorpegunungan, hutan dan daerah pertanian memberikan kontribusipersawahan dan tegalan yang subur. terhadap pembentukan ProdukDengan kondisi tersebut, visi yang Domestik Regional Bruto Kabupatenditetapkan yakni "Dengan dukungan Kebumen menurut lapangan usaha atasmasyarakat yang agamis dan dasar harga berlaku mencapai 34,71%berkualitas untuk mewujudkan dan atas dasar harga konstan tahunperekonomian Kebumen yang mandiri 2000 sebesar 39,08%. Sub Sektordan berdaya saing tinggi". Misi pertanian meliputi Tanaman Bahankeempat yang ditetapkan adalah Makanan, Tanaman Hortikultura,Pengembangan perekonomian yang Perkebunan, Peternakan, Perikananbertumpu pada pemberdayaan dan Kehutanan. Hasil sub sektormasyarakat melalui sinergi fungsi- tanaman pangan tahun 2006 meliputifungsi pertanian, pariwisata, Produksi padi sebesar 403.317,90 ton,perdagangan, idustri dan dengan Jagung sebesar 16.524,85 ton, ubi kayupenekanan pada peningkatan sebesar 115.151,62 ton dan jumlahpendapatan masyarakat serta produksi tanaman palawija. Hasil sub1 Peneliti Pertama Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan LAN2193
  • 80. PRODUKTIFITAS KECAMATAN DALAM BIDANG PERTANIAN DI KABUPATEN KEBUMEN (Evaluasi Efisiensi dan Efektifitas dengan menggunakan DEA) Suriptosektor holtikutura meliputi tanaman dalam kuantitas produksi pertanian.sayuran dan buah-buahan antara lain Berdasarkan data BPS, luas arealcabe sebesar 10.417,20 kwintal, kacang sawah dan ladang di Kabupatenpanjang sebesar 6.996,20 kwintal, Kebumen berdasarkan kecamatanmelinjo sebesar 15.395,85 dan petai seperti pada grafik 1.sebesar 14.022,60 kwintal dan pisangsebesar 145.040,00 kwintal. Hasilperkebunan meliputi kelapa sebesar151.757.595 butir, cengkeh 920,22kwintal , kopi sebesar 829,03 22kwintal, kapok sebesar 170,04 22kwintal, dan tembakau sebesar2.359,93 22 kwintal. Hasil Peternakanantara lain sapi 34.238 ekor, Kambing Grafik 1124.917 ekor, dan ayam sayur Luas Sawah dan Ladang1.972.594 ekor. Hasil perikanan antaralain ikan sebesar 2.241.881,60 kg, Kecamatan yang memiliki luasperikanan laut sebesar 1.174,34 ton. areal sawah dan ladang < 5,000 Ha Kontribusi tersebut secara sebanyak 15 Kecamatan dan > 5,000administatif merupakan kompilasi dari Ha sebanyak 11 Kecamtan. Luas arealhasil pertanian kecamatan. Sehingga < 5,000 Ha meliputi Kecamatanakan menarik untuk mengetahui Gombong, Bonorowo, Prembun ,tingkat efektifitas dan efisiensi setiap Poncowarno, Padureso, Karanganyar,kecamatan di Kabupaten Kebumen Kutowinangun, Kuwarasan, Pejagoan,dalam bidang pertanian. Untuk itu, Kebumen, Klirong, Adimulyo,perlu dilakukan evaluasi produktifitas Sruweng, Petanahan, danbidang pertanian di setiap kecamatan di Buluspesantren. Luas areal > 5,000Kabupaten Kebumen. Untuk meliputi Kecamatan Mirit, Rowokele,melakukan hal tersebut banyak faktor Sadang, Alian, Puring, Ambal,yang mempengaruhi produktifitas Karangsambung, Buayan, Ayah,pertanian antara lain letak geografis, Sempor, Karanggayam. Kabupatensumber daya manusia (petani, nelayan, yang memiliki luas areal paling besar dipeternak, dll), luas wilayah, cuaca, Kecamatan Karanggayam dengan luasiklim, tingkat pengetahun dan lain areal 10,929 Ha. Sedangkan luas arealsebagainya. Banyaknya faktor tersebut, paling kecil di Kecamatan Gombongpaper ini hanya memfokuskan pada dengan luas areal 1,948 Ha.beberapa faktor yang menjadi variabelevaluasi seperti luas lahan, luas areal Luas arel Irigasiirigasi dan jumlah produksi tanaman Kabupaten Kebumen memilikipangan. 4 jenis irigasi yakni teknis, setengah teknis, sederhana PU dan sederhana non PU. Wilayah yang tidak mendapatData dan Fakta irigasi teknis yakni puring,Luas Sawah dan Ladang karanggayar dan sadang. Kecamatan Luas sawah dan ladang yang memiliki areal paling luas denganmerupakan salah satu faktor penting 2194
  • 81. PRODUKTIFITAS KECAMATAN DALAM BIDANG PERTANIAN DI KABUPATEN KEBUMEN(Evaluasi Efisiensi dan Efektifitas dengan menggunakan DEA)Suriptoirigasi ini yakni Kecamatan Ambaldengan luas 2.742 Ha. Sedangkankecamatan yang memiliki irigasisetengah teknis sebanyak 13kecamatan dan sebanyak 13 kecamatanlainnya belum. Namun demikian,secara keseluruhan kecamatan telah Grafik 3mendapatkan layanan irigasi kecuali Prosentase Petani dan PendudukKecamatan Karanggayar. Secaralengkap layanan irigasi seperti pada Perbandingan Jumlah Pekerja dangrafik 2. Petani Petani merupakan ujung tombak dalam bidang pertanian. Kuantitas petani juga menjadi faktor utama dalam mencapai produktifitasnya. Jumlah petani disandingkan dengan jumlah seluruh perkerja seperti pada grafik 4. Grafik 2 Luas arel IrigasiProsentase Petani dan Penduduk Kabupaten Kebumenmerupakan daerah agraris. 17Kecamatan memiliki jumlah petani Grafik 4lebih dari 50 % jumlah penduduknya. Perbandingan Jumlah Pekerja dan PetaniKecamatan tersebut meliputiPetanahan, Prembun, Klirong, Buayan, Klirong, Buayan,Karangsambung, Buluspesantren, Karangsambung, Buluspesantren,Rowokele, Ambal, Adimulyo, Rowokele, Ambal, Adimulyo,Karanggayam, Mirit, Sadang, Ayah, Karanggayam, Mirit, Sadang, Ayah,Poncowarno, Puring, Padureso, dan Poncowarno,Puring, Padureso, danBonorowo. Dan hanya 9 kecamatan Bonorowo. Kecamatan yang palingyang memiliki penduduk kurang dari sedikit memiliki petani yakni50% jumlah penduduknya. Kecamatan Kecamatan Gombong sebesar 2,320yang memiliki prosentase petani paling petani. Sedangkan jumlah terbanyakkecil yakni Gombong dengan jumlah berada di Kecamatan Karanggayam11,6 %, sedangkan yang terbesar sebesar 25,221 petani. DenganBonorowo dengan prosentase petani demikian, pendudukan Kabupatensebesar 81,7%. Prosentase lebih rinci Kebumen sebagian besar bekerjatergambar pada grafik 3. sebagai petani. Pencari Kerja Data pencari kerja di Kabupaten Kebumen tahun 20062195
  • 82. PRODUKTIFITAS KECAMATAN DALAM BIDANG PERTANIAN DI KABUPATEN KEBUMEN (Evaluasi Efisiensi dan Efektifitas dengan menggunakan DEA) Suripto Grafik 6 Produksi Bahan Makanan Padi Grafik 5 dan Non Padi Pencari Kerja Kabupaten Kebumen Kecamatan yang menjadi Pencari kerja paling kecil lumbung padi Kabupaten Kebumenberada di Kecamatan Padureso dengan antara lain Ambal, Puring, Kebumenjumlah sebesar 143 orang. Sedangkan dan Adimulnyo. Kecamatan tersebutpaling banyak sebesar 5570 orang. memiliki produksi padi lebih dari >Faktor yang mempengaruhi jumlah 25.000 ton / tahun. Sedangkan untukpencari kerja antara lain jumlah petani produksi non padi terbesar yakni >di daerah tersebut. Berdasarkan data 13.000 ton meliputi kecamatanpada grafik 3 dan grafik 4 terlihat Buayan, Sempor dan Karanggayam.bahwa sebagian wilayah yang memiliki Grafik 6 menunjukan bahwajumlah petani besar, jumlah pencari kecamatan dengan produksi padi besarkerja sedikit seperti Karanggayam, dan memiliki produksi non padi kecil.Petanahan, Ambal dan Mirit. Begitujuga sebaliknya Pencari kerja yang Produksi Non Padibesar jumlah petaninya sedikit seperti Produksi non padi meliputiGombong, Kebumen, Sadang dan jagung, ketela pohon, ketela rambat,Kutowinangun. Hal tersebut juga tidak kacang tanah, dan kacang hijau.terlepas dari letak kecamatan tersebut Sentra jagung dengan produksi lebihyang berada di perkotaan dan pedesaan. dari 3.846 kwintal meliputi Kecamatan Puring, Ambal dan Buluspesantren,Produksi Padi dan Non Padi sedangkan sebanyak 11 kecamatan Kabupaten Kebumen tahun tidak memiliki produksi jagung2006 memproduksi padi sebesar meliputi Adimulyo, Alian, Bonorowo,403.317,90 ton dan produksi non padi Gombong, Karanganyar,sebanyak 157.574 ton. Rincian Karanggayam, Karangsambung,produksi padi dan non padi pada setiap Kebumen, Kutowinangun, Kuwarasan,kecamatan seperti pada grafik 6. dan Sruweng. Ketela pohon dengan produksi lebih dari 10.000 kwintal Buayan, Sempor dan Karanggayam sedangkan yang tidak memiliki produksi meliputi petanahan dan ambal. Ketela rambat merupakan komoditi yang belum optimal hal ini terlihat dari produksi paling banyak 2196
  • 83. PRODUKTIFITAS KECAMATAN DALAM BIDANG PERTANIAN DI KABUPATEN KEBUMEN(Evaluasi Efisiensi dan Efektifitas dengan menggunakan DEA)Suriptolebih dari 50 kwintal meliputi Konsep dan Methode Analisispetanahan, sadang, dan padureso dan Produktifitas (Performance)sebanyak 16 kecamatan tidak memiliki adalah hasil yg telah dicapai dariproduksi ketela rambat. Kecamatan sesuatu yg telah dikerjakan. Untukyang memiliki produksi kacang tanah menentukan nilai produktifitas kognitiflebih dari 600 kwintal sebanyak 6 dan biasanya ditentukan melaluikecamatan meliputi Buluspesantren, pengukuran dan penilaian. SehinggaKlirong, Mirit, Petanahan, Ambal, dan untuk mencapai Produktifitas yangPuring. Dan yang tidak memiliki baik harus dilakukan berdasarkanproduksi Gombong, Kuwarasan dan manajemen produktifitas. ManajemenKebumen. Kacang kedelai dengan produktifitas meliputi kegiatan untukproduksi lebih dari 800 kwintal memastikan bahwa tujuan-tujuanmeliputi kecamatan Buluspesantren, secara konsisten terpenuhi secaraKlirong, Kuwarasan, dan Puring. efektif dan efisien. Dengan demikianSedangkan yang tidak memiliki produktifitas dapat diartikan sebagaiproduksi kacang kedelai Adimulyo, hasil pengukuran dalam mencapaiKaranggayam, dan Sruweng. Kacang tujuan secara efisien.hijau dengan hasil lebih dari 5000 Produktifitas yang baik adalahkwintal meliputi Gombong, Sruweng, pencapaian hasil secara efektif danBuayan, Kuwarasan dan Adimulyo. efisien. Effectiveness is Degree toSedangkan yang tidak memiliki which the outputs of a service providerproduksi kacang hijau prembun. achieve the stated objectives of thatSelanjutnya gambaran produksi service.3 Efficiency is Degree to whichsecaralengkap pada grafik 7. the observed use of resources to produce outputs of a given quality matches the optimal use of resources to produce outputs of a given quality.4 Berdasarkan konsep tersebut maka Prestasi (Performance) merupakan pencapaian out yang berkualitas dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Alat penilaian efisiensi dan efektifitas paper ini menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). Alasan penggunaan DEA sebagimana di ungkapkan Fried and Lovell (1994) Grafik 7 bahwa DEA dapat membantu Produksi Non Padi menjawab pertanyaan para manajer3 Steering Committee for the Review of Commonwealth/State Service Provision, Data Envelopment Analysis A Technique For Measuring The Efficiency Of Government Service Delivery, Melbourne, 19974 Steering Committee for the Review of Commonwealth/State Service Provision, Data Envelopment Analysis A Technique For Measuring The Efficiency Of Government Service Delivery, Melbourne, 19972197
  • 84. PRODUKTIFITAS KECAMATAN DALAM BIDANG PERTANIAN DI KABUPATEN KEBUMEN (Evaluasi Efisiensi dan Efektifitas dengan menggunakan DEA) Suriptosebagai berikut : 5 Tabel 1* How do I select appropriate role Data Statistik Input dan Output models to serve as possible Max Luas lahan 10929 Petani 25221 Produksi Padi 33012 Produksi Non Padi 47088 benchmarks for a program of Min Average 1948 4927.346 2320 12782.85 1517 14693.12 352 6060.538 performance improvement? SD 2189.992 6173.751 7581.39 9026.516* Which production facilities are the most efficient in my organisation? Analisis Statistics on Input/Output* If all my operations were to perform Data according to best practice, how Kecamatan yang di analisis many more service outputs could I (DMUs) sebanyak 26 kecamatan. produce and how much could I Input yang digunakan sebanyak 2 yakni reduce my resource inputs by, and in luas lahan dan jumlah petani. Output what areas? yang digunakan yakni produksi padi* What are the characteristics of dan produksi non padi. Hasil statistic efficient operating facilities and berdasarkan data input dan output how can they guide me in choosing seperti pada tabel 1. locations for expansion?* What is the optimum scale for my Peringkat dan Score Efisiensi operations and how much would I Hasil Analisis menunjukan save if all my facilities were the bahwa empat kecamatan efisien dan 22 optimum size? kecamatan tidak efisien. Kecamatan* How do I account for differences in yang efisien meliputi Adimulyo, e x t e r n a l c i rc u m s t a n c e s i n G o m b o n g , K a r a n g a n y a r, d a n evaluating the performance of Karanggayam. Berdasarkan data input individual operating facilities? dan output, maka kecamatan yang Dengan menggunakan Model efisien memiliki output lebih besarDEA sederhana telah dapat dibandingkan dengan inputnya. Secaramemberikan jawaban pada empat rinci dapat dilihat pada tabel 2.pertanyaan diatas. Sedangkan untukmenjawab dua pertanyaan terakhir Tabel 2dibutuhakan beberapa model lainnya. Score, Input dan OputputSalah satu model DEA yakni Banker- Kecamatan Score Luas Lahan Jlh Petani Produksi Padi Produksi Non PadiCharnes-Cooper atau dikenal dengan Adimulyo Gombong 1 1 4,343 1,948 11,466 2,320 33,012 13,230 1,845 954DEA model BCC. Model ini memiliki Ayah 0.38 7,637 24,526 12,288 896 Rowokele 0.34 5,379 12,221 10,739 1,379dua orientasi yakni input (DEA-BCC-I) dan output (DEA-BCC-O). DEA-BCC-I merupakan model analisis yang Peringkat dan skor efisiensi kecamatanmenitik beratkan pada perbaikan atau dalam bidang pertanian di Kabupatenefisiensi input, sedangkan DEA-BCC- Kebumen seperti pada grafik 8O menitik beratkan pada efisiensioutput. Paper ini dalam menganalisismenggunakan model DEA-BCC-O.5 Steering Committee for the Review of Commonwealth/State Service Provision, Data Envelopment Analysis A Technique For Measuring The Efficiency Of Government Service Delivery, Melbourne, 1997 2198
  • 85. PRODUKTIFITAS KECAMATAN DALAM BIDANG PERTANIAN DI KABUPATEN KEBUMEN(Evaluasi Efisiensi dan Efektifitas dengan menggunakan DEA)Suripto Kacamatan Adimulyo, Gombong dan Karanggayam. 3. Kecamatan Puring dalam meningkatkan efisiensinya harus melakukan peningkatan output dan mengurangi input. Peningkatan output dilakukan Grafik 8 dengan menambah produksi padi Peringkat dan Score Efisiensi 12.36 % dan non padi sebesar 12.36 %. Sedangkan untukProjection peningkatan efisiensi pengurangan input dilakukan Hasil Analisa DEA - BCC-O dengan mengurangi luas lahanmemproyeksikan bahwa kecamtan 16.43 % dan jumlah petani 29.55yang tidak efisien dapat %. Referensi (Benchmarking)meningkatkannya seperti pada dalam meningkatkan efisiensipenjelasan berikut ini. yakni Kacamatan Adimulyo, dan1. K e c a m a t a n Ay a h d a l a m Karanggayam. meningkatkan efisiensinya harus 4. Kecamatan Petanahan dalam melakukan peningkatan output meningkatkan efisiensinya harus dan mengurangi input. melakukan peningkatan output Peningkatan output dilakukan dan mengurangi input. dengan menambah produksi padi Peningkatan output dilakukan 166,25 %. dan non padi sebesar dengan menambah produksi padi 166,25 %. Sedangkan untuk 25,50 % dan non padi sebesar pengurangan input dilakukan 25.50 %. Sedangkan untuk dengan mengurangi luas lahan pengurangan input dilakukan 42.10% dan jumlah petani dengan mengurangi jumlah petani 52.58%. Referensi 27.05 %. Referensi (Benchmarking) dalam (Benchmarking) dalam meningkatkan efisiensi yakni meningkatkan efisiensi yakni Kacamatan Adimulyo dan Kacamatan Adimulyo, Gombong Karanggayam. dan Karanggayam.2. Kecamatan Buayan dalam 5. Kecamatan Klirong dalam meningkatkan efisiensinya harus meningkatkan efisiensinya harus melakukan peningkatan output melakukan peningkatan output dan mengurangi input. dan mengurangi input. Peningkatan output dilakukan Peningkatan output dilakukan dengan menambah produksi padi dengan menambah produksi padi 69.05 % dan non padi sebesar 54,78 % dan non padi sebesar 69.05 %. Sedangkan untuk 54,78 %. Sedangkan untuk pengurangan input dilakukan pengurangan input dilakukan dengan mengurangi jumlah petani dengan mengurangi jumlah petani 7.73 %. Referensi 26.57 %. Referensi (Benchmarking) dalam (Benchmarking) dalam meningkatkan efisiensi yakni meningkatkan efisiensi yakni2199
  • 86. PRODUKTIFITAS KECAMATAN DALAM BIDANG PERTANIAN DI KABUPATEN KEBUMEN (Evaluasi Efisiensi dan Efektifitas dengan menggunakan DEA) Suripto Kacamatan Adimulyo, Gombong yakni Kacamatan Adimulyo, dan dan Karanggayam. Karanggayam.6. Kecamatan Buluspesantren dalam 9. Kecamatan Bonorowo dalam meningkatkan efisiensinya harus meningkatkan efisiensinya harus melakukan peningkatan output melakukan peningkatan output dan mengurangi input. dan mengurangi input. Peningkatan output dilakukan Peningkatan output dilakukan dengan menambah produksi padi dengan menambah produksi padi 23,29 % dan non padi sebesar 0,90 % dan non padi sebesar 23.29 %. Sedangkan untuk 122.83 %. Sedangkan untuk pengurangan input dilakukan pengurangan input dilakukan dengan mengurangi jumlah petani dengan mengurangi jumlah petani 31.84 %. Referensi 62,03 %.Referensi (Benchmarking) dalam (Benchmarking) dalam meningkatkan efisiensi yakni meningkatkan efisiensi yakni Kacamatan Adimulyo, Gombong Kacamatan Adimulyo, dan dan Karanggayam. Gombong.7. Kecamatan Ambal dalam 10. Kecamatan Prembun dalam meningkatkan efisiensinya harus meningkatkan efisiensinya harus melakukan peningkatan output melakukan peningkatan output dan mengurangi input. dan mengurangi input. Peningkatan output dilakukan Peningkatan output dilakukan dengan menambah produksi padi dengan menambah produksi padi 21.36 % dan non padi sebesar 46,14 % dan non padi sebesar 21.36 %. Sedangkan untuk 46,14 %. Sedangkan untuk pengurangan input dilakukan pengurangan input dilakukan dengan mengurangi luas lahan dengan mengurangi jumlah petani 20,66 % dan jumlah petani 43,87 49,53 %. Referensi %. Referensi (Benchmarking) (Benchmarking) dalam dalam meningkatkan efisiensi meningkatkan efisiensi yakni yakni Kacamatan Adimulyo, dan Kacamatan Adimulyo, Gombong Karanggayam. dan Karanggayam.8. Kecamatan Mirit dalam 11. Kecamatan Padureso dalam meningkatkan efisiensinya harus meningkatkan efisiensinya harus melakukan peningkatan output melakukan peningkatan output dan mengurangi input. dan mengurangi input. Peningkatan output dilakukan Peningkatan output dilakukan dengan menambah produksi padi dengan menambah produksi padi 76,08 % dan non padi sebesar 533,97 % dan non padi sebesar 76,08 %. Sedangkan untuk 83,36 %. Sedangkan untuk pengurangan input dilakukan pengurangan input dilakukan dengan mengurangi luas lahan dengan mengurangi jumlah petani 10,56 % dan jumlah petani 43,56 1,81 %. Referensi %. Referensi (Benchmarking) (Benchmarking) dalam dalam meningkatkan efisiensi meningkatkan efisiensi yakni 2200
  • 87. PRODUKTIFITAS KECAMATAN DALAM BIDANG PERTANIAN DI KABUPATEN KEBUMEN(Evaluasi Efisiensi dan Efektifitas dengan menggunakan DEA)Suripto Kacamatan Gombong, dan Kacamatan Karangayar, Karangayar. Gombong dan Karanggayam.12. Kecamatan Kutowinangun dalam 15. Kecamatan Kebumen dalam meningkatkan efisiensinya harus meningkatkan efisiensinya harus melakukan peningkatan output melakukan peningkatan output dan mengurangi input. dan mengurangi input. Peningkatan output dilakukan Peningkatan output dilakukan dengan menambah produksi padi dengan menambah produksi padi 115,91 % dan non padi sebesar 7,75 % dan non padi sebesar 321,63 %. Sedangkan untuk 104,08 %. Sedangkan untuk pengurangan input dilakukan pengurangan input dilakukan dengan mengurangi jumlah petani dengan mengurangi luas lahan 19,58 %. Referensi 8,96 %. Referensi (Benchmarking) dalam (Benchmarking) dalam meningkatkan efisiensi yakni meningkatkan efisiensi yakni Kacamatan Adimulyo, Gombong Kacamatan Adimulyo, dan dan Karanggayam. Gombong.13. K e c a m a t a n Alian dalam 16. Kecamatan Pejagoan dalam meningkatkan efisiensinya harus meningkatkan efisiensinya harus melakukan peningkatan output melakukan peningkatan output dan mengurangi input. dan mengurangi input. Peningkatan output dilakukan Peningkatan output dilakukan dengan menambah produksi padi dengan menambah produksi padi 136,62 % dan non padi sebesar 139,34 % dan non padi sebesar 136,62 %. Sedangkan untuk 139,34 %. Sedangkan untuk pengurangan input dilakukan pengurangan input dilakukan dengan mengurangi luas lahan dengan mengurangi jumlah petani 21,47 % dan jumlah petani 15,99 10,72 %. Referensi %. Referensi (Benchmarking) (Benchmarking) dalam dalam meningkatkan efisiensi meningkatkan efisiensi yakni yakni Kacamatan Adimulyo, dan Kacamatan Karangayar, Karanggayam. Gombong dan Karanggayam.14. Kecamatan Poncowarno dalam 17. Kecamatan Sruweng dalam meningkatkan efisiensinya harus meningkatkan efisiensinya harus melakukan peningkatan output melakukan peningkatan output dan mengurangi input. dan mengurangi input. Peningkatan output dilakukan Peningkatan output dilakukan dengan menambah produksi padi dengan menambah produksi padi 41,10 % dan non padi sebesar 44.71% dan non padi sebesar 41,10 %. Sedangkan untuk 44.71 %. Sedangkan untuk pengurangan input dilakukan pengurangan input dilakukan dengan mengurangi jumlah petani dengan mengurangi jumlah petani 3,92 %. Referensi 17,40 %. Referensi (Benchmarking) dalam (Benchmarking) dalam meningkatkan efisiensi yakni meningkatkan efisiensi yakni2201
  • 88. PRODUKTIFITAS KECAMATAN DALAM BIDANG PERTANIAN DI KABUPATEN KEBUMEN (Evaluasi Efisiensi dan Efektifitas dengan menggunakan DEA) Suripto Kacamatan Adimulyo, Gombong Kacamatan Adimulyo, Gombong dan Karanggayam. dan Karanggayam.18. Kecamatan Kuwarasan dalam 21. Kecamatan Sadang dalam meningkatkan efisiensinya harus meningkatkan efisiensinya harus melakukan peningkatan output melakukan peningkatan output dan mengurangi input. dan mengurangi input. Peningkatan output dilakukan Peningkatan output dilakukan dengan menambah produksi padi dengan menambah produksi padi 4.18 % dan non padi sebesar 4.18 93,11 % dan non padi sebesar %. Sedangkan untuk 56,87 %. Sedangkan untuk pengurangan input dilakukan pengurangan input dilakukan dengan mengurangi jumlah petani dengan mengurangi luas lahan 22,13 %. Referensi 29,93 %. Referensi (Benchmarking) dalam (Benchmarking) dalam meningkatkan efisiensi yakni meningkatkan efisiensi yakni Kacamatan Adimulyo, Gombong Kacamatan Gombong, dan dan Karanggayam. Karanggayam.19. Kecamatan Rowokele dalam 22. Kecamatan Karangsambung meningkatkan efisiensinya harus dalam meningkatkan efisiensinya melakukan peningkatan output harus melakukan peningkatan dan mengurangi input. output dan mengurangi input. Peningkatan output dilakukan Peningkatan output dilakukan dengan menambah produksi padi dengan menambah produksi padi 196,03 % dan non padi sebesar 107,21 % dan non padi sebesar 196,03 %. Sedangkan untuk 107,21 %. Sedangkan untuk pengurangan input dilakukan pengurangan input dilakukan dengan mengurangi luas lahan dengan mengurangi luas lahan 13,21 % dan jumlah petani 0,61 %. 2,24 %. Referensi Referensi (Benchmarking) dalam (Benchmarking) dalam meningkatkan efisiensi yakni meningkatkan efisiensi yakni Kacamatan Adimulyo, dan Kacamatan Adimulyo, Gombong Karanggayam. dan Karanggayam.20. K e c a m a t a n S e m p o r d a l a m meningkatkan efisiensinya harus Hasil Analisis untuk melakukan peningkatan output kecamatan yang tidak efisien dan mengurangi input. menunjukan bahwa perlunya Peningkatan output dilakukan peningkatan output dan pengurangan dengan menambah produksi padi input. Kebijakan untuk meningkatkan 38,01 % dan non padi sebesar output dapat dilakukan dengan 38,01 %. Sedangkan untuk peningkatan teknis pertanian yang pengurangan input dilakukan meliputi kualitas petani, irigasi, tehnik dengan mengurangi luas lahan pertanian dan lain sebagainya. Namun 36,29 %. Referensi untuk mengurangi input seperti (Benchmarking) dalam mengurangi luas lahan dan jumlah meningkatkan efisiensi yakni petani merupakan hal yang sulit 2202
  • 89. PRODUKTIFITAS KECAMATAN DALAM BIDANG PERTANIAN DI KABUPATEN KEBUMEN(Evaluasi Efisiensi dan Efektifitas dengan menggunakan DEA)Suriptodilakukan. Dimana hal ini akan terkait Referensidengan banyak sector antara lain Badan Pusat Statistik Kabupatenlingungan, ketersediaan lapangan kerja Kebumen, Kebumen Dalamdi sector lain. Untuk efisiensi dari Angka 2006, Kebumen, 2007indicator input tentunya akan lebih sulit Steering Committee for the Review ofdilakukan, oleh karena itu, peningkatan Commonwealth/State Serviceefisiensi dilakukan dengan lebih Provision, Data Envelopmentmeningkatkan produktifitas output. Analysis A Technique For Measuring The Efficiency OfPenutup Government Service Delivery, Berdasarkan analisis diatas Melbourne, 1997dapat disimpulkan bahwa sebanyak 4 http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/ikecamatan telah efisien dan sebanyak ndex.php22 kecamatan tidak efisien. Dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Performameningkatkan efisiensi sebanyak 10 nce_managementkecamatan mengurangi jumlah lahan,18 kecamatan mengurangi jumlahpetani dan semua kecamtan yang tidakefisien harus meningkatkan produksipadi dan non padi. Kecamatan yang efisienmenjadi referensi kecamatan yangtidak efisien. Frekuensi referensikecamatan tersebut sebagai berikutKecamatan Adimulyo sebanyak 18kali, Kecamatan Gombong sebanyak16 kali, Kecamatan Karangayarsebanyak 3 kali dan KecamatanKaranggayam sebanyak 18 kali.Kecamatan yang menjadi referensirelative memiliki praktek kerja yangoptimal, kuantitas dan kombinasioutput untuk suatu jumlah dankombinasi dari input (produktivitas)untuk sekelompok organisasi serupa.Dengan kata lain Kecamatan tersebutmenjadi best practices untukkecamatan yan merujuknya. Paper ini melakukan analisistidak secara komprehensip, namundemikian analisis ini dapat menjadisalah satu acuhan dalam meningkatkanefisiensi kecamatan yang belumefisien. Terima kasih.2203

×