Expose Kompetisi Pelayanan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Expose Kompetisi Pelayanan

  • 1,742 views
Uploaded on

KESIAPAN KAB/ KOTA DALAM KOMPETISI ANTAR DAERAH DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK

KESIAPAN KAB/ KOTA DALAM KOMPETISI ANTAR DAERAH DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK

More in: Technology , Business
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,742
On Slideshare
1,739
From Embeds
3
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
58
Comments
0
Likes
0

Embeds 3

http://www.slideshare.net 3

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. K E S IA P A N K A B . / K O TA D A L A M K O M P E T IS I A N TA R D A E R A H D I B ID A N G P E L A YA N A N P U B L IK P U S A T K A J IA N D A N P E N D ID IK A N D A N P E L A T IH A N A P A R A T U R III L E M B A G A A D M IN IS T R A S I
  • 2. LATAR  BELAKANG UU No.32 Tahun 2004 menyatakan bahwa, “Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman ada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah”  Pelayanan publik yang dikelola oleh pemerintah secara hierarkis cenderung bercirikan “over bureaucratic, bloated, wasteful dan under performing”  Ditetapkannya Instruksi Presiden No 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
  • 3. PERUMUSAN MASALAH  Masih relatif rendahnya kualitas pelayanan publik di era otonomi daerah, baik yang bersumber dari kinerja internal unit pelayanan (prosedur, SDM, sarana pelayanan, dsb) yang belum optimal, sehingga menghasilkan tingkat kepuasan masyarakat (IKM) yang rendah pula.  Masih kurangnya kesungguhan pemerintah daerah dalam menetapkan program yang secara sistematis ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka peningkatan kepuasan masyarakat
  • 4. Lanjutan  Masih relatif rendahnya kemampuan bersaing (competitiveness) pemerintah daerah yang didukung oleh komitmen yang kuat, kreativitas, inovasi, dan terobosan dari unsur pimpinan daerah
  • 5. TU J U AN  Mengidentifikasi berbagai program peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat di beberapa kabupaten/kota di wilayah Kalimantan  Mengidentifikasi tingkat kesiapan pemerintah kabupaten/kota dalam kompetisi antar daerah di bidang pelayanan  Mengidentifikasi berbagai kebutuhan kebijakan dalam rangka mengakselerasi peningkatan kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang
  • 6. LA N D A S A N  TE O R I Kompetisi berarti persaingan yang diciptakan untuk saling mengasah keunggulan guna mencapai kemenangan (keunggulan bersaing), dalam pelayanan publik kompetisi antar daerah diharapkan akan menjadi faktor pendorong guna memotivasi dan meningkatkan kinerja unit pelayanan tersebut.  Persaingan/kompetisi mempunyai beberapa fungsi positif, yaitu : – Persaingan merupakan pendorong yang positif bagi daerah untuk terus-menerus mencapai tahap-tahap kemajuan yang makin tinggi – persaingan daerah didorong untuk memusatkan perhatian dan pikiran, tenaga dan sarana untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada hasil yang dicapai kini, bahkan hasil terbaik di antara daerah-daerah lain. – Semangat persaingan mendorong daerah untuk membuat penemuan-penemuan baru yang mengungguli penemuan daerah lain.
  • 7. PENILAIAN KESIAPAN KAB./KOTA DALAM KOMPETISI PELAYANAN S KOR K R IT E R IA T id a k 0 – 2 0 0 2 0 1 - KS rap g u ia n 4 0 0 CSu ia u p k p 4 0 1 -6 0 0 S ia p 6 0 1 -8 0 0 S ia p 8 0 1 -1 0 0 S a ng a t 0 S ia p
  • 8. H A S IL D A N P EM B AH AS AN  Banyaknya kab./kota di wilayah Kalimantan yang meupakan hasil pemekaran pada era otonomi daerah serta didukung oleh topografi yang berbukit menyebabkan masih minimnya infrastruktur dan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan publik.  skor penilaian terhadap daerah-daerah yang menjadi lokus penelitian secara rata-rata di bawah 400 yang masuk pada level “K u r a n g S ia p ”. Kondisi masing- masing indikator adalah sebagai berikut:
  • 9. Lanjutan KEBIJAKAN DEREGULASI DAN DEBIROKRATISASI  Jenis pelayanan yang mekanismenya disederhanakan masih sedikit ditemukan  Pelayanan pada beberapa daerah masih dilakukan oleh unit sektoral, dalam artian masih sedikit daerah yang membentuk UPT. Bahkan ada yang telah membentuk UPT akan tetapi mekanisme kerjanya malahan memperpanjang birokrasi pelayanan  Pada umumnya unit pelayanan belum berani menerapkan janji pelayanan dikarenakan akan berimplikasi pada sistem punishment pada penyelenggaran pelayanan.  Standar pelayanan pada umumnya sudah ditetapkan, hanya saja kepastian terhadap pelaksanaan mekanisme pelayanan tidak bersifat tegas.
  • 10. K e b ija k a n P e n in g k a t a n P a r t is ip a s i M a s y a r a k a t  Kebijakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik masih jarang ditemukan di wilayah Kalimantan.  Lembaga ombudsman pada umumnya belum dibentuk di tingkat kabupaten/kota, pada tingkat pemerintahan provinsi pun kelembagaan ini belum dibentuk di seluruh provinsi di Kalimantan
  • 11. Kebijakan Penghargaan dan Sanksi  Penghargaan di daerah pada umumnya diberikan secara menyeluruh kepada semua aparatur daerah, sedangkan penghargaan khusus kepada petugas pada unit pelayanan publik belum diterapkan, demikian juga dengan penerapan sanksi.
  • 12. KORPORATISASI TERHADAP UNIT PELAYANAN  Upaya Korporatisasi Unit Pelayanan dengan swasta dan LSM belum terlihat diterapkan oleh pemerintah kab./kota di Kalimantan.  Pembentukan BUMD di kab./kota masih berorientasi pada provit, belum berorientasi pada upaya peningkatan pelayanan publik.
  • 13. Pengembangan Manajemen Pelayanan  Survei kepuasan masyarakat sebagai alat untuk memperbaiki kaulitas pelayanan pada umumnya telah dilaksanakan oleh unit pelayanan di kalimantan, akan tetapi sebaian besar tidak ditindaklanjuti dalam bentuk nyata untuk memperbaiki kinerja pelayanan, hanya dibiarkan menjadi dokumen saja.  Penerapan pelayanan jemput bola, pada umumnya hanya diterapkan bidang kesehatan yang merupakan pelayanan mendasar yaitu dengan adanya puskesmas keliling, sedangkan dalam sektor lain sulit dijumpai.
  • 14. Kebijakan Peningkatan Profesionalisme Pejabat/Pegawai  Jabatan struktural masih menjadi incaran aparat didaerah, upaya pemerintah daerah untuk mengarahkan aparatnya memilih jabatan fungsional masih kurang serta tidak adanya jaminan/insentif yang layak bagi pejabat fungsional.  Alokasi anggaran untuk peningkatan pelayanan publik secara umum maih sangat minim, terkadang dalam Rekening daerah banyak yang masuk dalam bidang pelayanan publik akan tetapi anggaran yang benar- benar sampai kepada masyarakat sangatlah sedikit.  Pengikutsertaan pejabat/pegawai untuk mengikuti diklat teknis/fungsional tidak direncanakan secara matang berdasarkan analisis kebutuhan diklat, akan tetapi pada umumnya menunggu tawaran dari instansi penyelenggara diklat.
  • 15. Kebijakan Pembangunan Kemasyarakatn dan Kesejahteraan  Penarapan wajib belajar 9 tahun bahkan 12 tahun sudah banyak diterapkan oleh pemerintah daerah kab./kota di wilayah kalimantan, disamping itu dengan adanya BOS setidaknya telah meringankan beban orang tua dalam membiayai endidikan anaknya.  Masih sangat sedikit ditemukan daerah di Kalimantan yang membebaskan biaya berobat di luar ASKES, ASKES masih diandalkan oleh masyarakat kurang mampu untuk meringankan beban mereka dalam menjaga kesehatan.  Banyak daerah yang telah berupaya mengalokasikan anggaran dalam bidang pendidikan sebesar 20 % seagaimana yang diamantkan oleh UUD, akan tetapi peruntukannya sebagian besar masih untu pembangunan fisik.
  • 16. Kebijakan Pembangunan e-govt  Secara umum daerah-daerah di Kalimantan tidak memiliki peraturan perundang-undangan mengenai penerapan e-govt, namun sebagian besar wilayah di Kalimantan telah memiliki situs/website, meskipun terkadang sulit diakses.  Informasi Unit Pelayanan publik, baik persyaratan maupun standar pelayanannya biasanya dimuat dalam situs daerah khususnya pada daerah yang telah memiliki UPT.  Pada beberapa daerah yang berwajah pedesaan dengan topografi yang sulit serta didukung oleh kompetensi aparatur yang kurang memadai, mekanisme pelayanannya masih menggunakan cara manual.
  • 17. Penerapan Standar ISO 9001:2000  Secara umum unit pelayanan di Kalimantan terutama daerah-daerah yang menjadi lokus penelitian belum menerapkan standar ISO 9001 : 2000. Di Indonesia sendiri baru ada sekitar 3 % dari sekitar 12.000 unit pelayanan yang ada (depkominfo,2007).
  • 18. Lanjutan  Sangat sedikitnya inovasi, kreativitas pada daerah lokus penelitian dalam peningkatan kinerja pelayanan publik.  Kab./kota di wilayah Kalimantan belum memiliki Perda Pelayanan Publik, dan sedikit sekali deregulasi dan debirokratisasi pada sektor pelayanan publik.  Political will dari kepala daerah dalam peningkatan pelayanan publik sangat menentukan kualitas pelayanan publik di daerahnya.
  • 19. KESIMPULAN  Program peningkatan kualitas pelayanan publik di Kalimantan sangat sedikit ditemukan, berbagai metode pendekatan kualitas manajemen pelayanan pada umumnya hanya dijumpai di daerah perkotaan, dan inipun masih jauh tertinggal dibanding di Pulau Jawa  Secara umum kab./kota di wilayah Kalimantan terutama daerah yang menjadi lokus penelitian “belum siap” dalam berkompetisi dengan daerah lain di bidang pelayanan publik.  Ketaatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebenarnya sudah cukup memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan publik, akan tetapi realisasi di lapangan malah terjadi kondisi yang sebaliknya dikarenakan ketidakmampuan dari kebijakan tersebut untuk mengikat obyek yang menjadi sasarannya.
  • 20. REKOMENDASI  Dorongan pemerintah untuk merangsang daerah dalam peningkatan kinerja pelayanannya perlu terus ditingkatkan, baik melalui kebijakan yang disertai dengan sanksi yang tegas maupun melalui stimulan berupa reward/penghargaan terhadap daerah yang berhasil dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  Kepedulian semua stakeholders terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sangat diharapkan dalam membantu perbaikan dan peningkatan pelayanan publik.