Evaluasi Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Evaluasi Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

on

  • 11,027 views

Ekspose Hasil Kajian PKP2A III LAN Samarinda Bersama Pemkab Kutai Kartanegara

Ekspose Hasil Kajian PKP2A III LAN Samarinda Bersama Pemkab Kutai Kartanegara

Statistics

Views

Total Views
11,027
Views on SlideShare
11,001
Embed Views
26

Actions

Likes
2
Downloads
270
Comments
4

2 Embeds 26

http://www.apurva.com 15
http://www.slideshare.net 11

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • sangat menatik da nambah wawasan tentang kondisi riil
    mhn penjelasan slide no 26-31 huruf P, T, A, H maksudnya apa ya, trimakasih
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • pa sangat menarik evaluasi pelimpahan kewenangan ke kecamatan ,sy dr kabupaten serang yg tupoksinya ttg kecamatan sangat tertarik krn skpd kecamatan kami masih belum berjalan sebagaimana skpd teknis.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • sama-sama pak, kalau ada kesulitan kami senantiasa siap memberikan advice.. klo boleh tahu, bapak di daerah mana???
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • Terima Kasih, ini sangat membantu dalam perumusan rencana sejenis ke depan di daerah kami..
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Evaluasi Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Evaluasi Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Presentation Transcript

  • Bagian Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara PKP2A III LAN Samarinda
  • Tim Penyusun Bidang Kajian PKP2A III LAN Samarinda
    • Tri Widodo W. Utomo
    • Andi Wahyudi
    • Fani Heru Wismono
    • Rustan A
    • Maria AP Sari
    • Tri Noor Azizah
    • Lany Erinda R
    • Betha Miranti A
    • UU No.22/1999 pasal 66 ayat (4) Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota  UU No.32/2004 pasal 126 ayat 2 camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
    • Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No : 180.188/HK-537/Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Kewenangan Bupati Kutai Kartanegara Kepada Camat  Dievaluasi
  • No Bidang urusan B anyaknya Rincian Urusan 1 Bidang Pertanian 8 Rincian 2 Bidang Perindustrian dan Perdagangan 2 Rincian 3 Bidang Ketenaga Kerjaan 1 Rincian 4 Bidang Pekerjaan Umum 1 Rincian 5 Bidang Perhubungan 4 Rincian 6 Bidang Pertambangan 4 Rincian 7 Bidang Pariwisata 14 Rincian 8 Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga 1 Rincian 9 Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik 1 Rincian 10 Bidang Pendaftaran Penduduk 12 Rincian 11 Bidang Pertanahan 2 Rincian 12 Bidang Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah 3 Rincian Total 12 Bidang Urusan 53 Rincian
    • Dilihat dari lokus dan kepentingan nya , lebih banyak dioperasionalisasikan di Kecamatan. Contoh: penanganan penyakit masyarakat seperti perjudian, PSK, dll.
    • Dilihat dari fungsi administratif nya , lebih bersifat rowing (pelaksanaan) dari pada steering (pengaturan). Contoh: pemberian ijin IMB (untuk luas tertentu), administrasi kependudukan, dll.
    • Dilihat dari kebutuhan dasar masyarakat , kewenangan tadi benar-benar dibutuhkan secara mendesak oleh masyarakat setempat. Contoh: pelayanan sampah / kebersihan, sanitasi & kebutuhan air bersih, pendidikan dasar khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan 3 B, dll.
    • Dilihat dari efektivitas penyelenggaraan pemerintahan , tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya oleh Kabupaten/Kota karena alasan keterbatasan sumber daya. Contoh: perbaikan dan pemeliharaan jalan-jalan dan jembatan perintis, pelayanan penyuluhan pertanian / KB , dll.
    • Dilihat dari penggunaan teknologi , tidak membutuhkan pemakaian teknologi tinggi atau menengah. Contoh: pembinaan UKM, dll.
    • Dilihat dari kapasitas , kecamatan memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan kewenangan tersebut, baik dari aspek SDM, keuangan, maupun sarana dan prasarana
  • Faktor Penting dlm Menentukan P endelegasian Kewenangan
    • Jenis-jenis kewenangan yg d pt didelegasikan kpda Camat:
      • Kewenangan Perijinan .
      • Kewenangan Rekomendasi .
      • Kewenangan Koordinasi .
      • Kewenangan Pembinaan .
      • Kewenangan Pengawasan .
      • Kewenangan Fasilitasi .
      • Kewenangan Penetapan .
      • Kewenangan Pengumpulan data & Penyampaian Informasi .
      • Kewenangan penyelenggaraan.
    • Karakteristik geografis (Daratan atau kepulauan, dataran atau pegunungan, dsb) ;
    • Karakteristik penduduk ( jenis pendidikan, mata pencaharian ) ;
    • 3. Karakteristik wilayah ( p erkotaan, pedesaan, perkebunan,
    • kehutanan, perindustrian, perumahan, dsb) .
    • Sejauh mana kemampuan dan pengetahuan aparatur kecamatan di wilayah Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan
    • U rusan apa saja yang telah atau belum dapat dijalankan aparatur pemerintah kecamatan di wilayah Kutai Kartanegara dalam pelimpahan sebagian kewenangan/urusan pemerintahan
    • Faktor apa saja yang mem pengaruh i keberhasilan dan hambatan dalam pelimpahan sebagian kewenangan/ urusan pemerintahan kepada kecamatan di Kutai Kartanegara
    • Bagaimana prospek pelaksanaan urusan pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan/urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat di Kutai Kartanegara yang dikembangkan sebagai urusan Kecamatan
    • Teridentifikasikan evaluasi efektifitas pelaksanaan urusan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No : 180.188/HK-537/Tahun 2001
    • Teridentifikasikan kewenangan/ urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan kepada kecamatan sebagai upaya penguatan otonomi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan umum
    • Teridentifikasikan kesiapan kecamatan dalam menerima dan menjalankan kewenangan/urusan pemerintahan yang dilimpahkan
    • Teridentifikasikan kebijakan, tahapan, kebutuhan sumber daya, serta faktor-faktor penentu keberhasilan pelimpahan kewenangan/urusan pemerintahan kepada kecamatan
    Tujuan
  • NO KECAMATAN LUAS WILAYAH (KM 2 ) JML PENDUDUK (JIWA) KARAKTERISTIK UTAMA 1 2 3 4 5 WILAYAH TENGAH 1 Loa Kulu 1.405,70 38.745 Pertanian : Padi Sawah; Peternakan : Ayam Kampung, Itik 2 Loa Janan 644,20 51.209 Pertanian : Padi; Peternakan : Ayam Kampung; Perkebunan : Lada 3 Tenggarong 398,10 71.270 Pertanian : Padi, Palawija, Kelapa Sawit; Pariwisata : Hutan Pariwisata, waduk Panji-Sukarame, musium kayu 4 Tenggarong Seberang 437,00 49.393 Pertanian : Padi Sawah; Pertambangan : tambang golongan C (batu gamping, pasir sungai dan koral) 5 Sebulu 859,50 33.797 Pertanian : Padi, Palawija dan sayuran; Perkebunan : Kelapa, Kopi, Lada, Aren, Cengkeh, Kemiri, Kapuk dll
  • WILAYAH PANTAI 6 Samboja 1.045,90 44.170 Pertanian : padi, palawija, dan sayur-sayuran; Perkebunan : Lada, Kelapa, Perikanan laut dan udang 7 Muara Jawa 754.50 24.519 Pertambangan dan Penggalian; Perikanan dan Peternakan (ikan bandeng, udang, ayam, itik, kerbau); Perkebunan : Kopi, Kelapa 8 Sanga-Sanga 233,40 14.667 Pertambangan : minyak, gas bumi, dan batubara 9 Anggana 1.798,80 2 7 . 607 Pertambangan dan penggalian : batubara; Perikanan laut; Pertanian : Palawija 10 Muara Badak 939,09 36.190 Perkebunan : Lada, Kemiri; Perikanan : ikan laut dan udang 11 Marangkayu 1.165,71 22.117 Perkebunan : karet; Pertanian : palawija, padi sawah; Perikanan : ikan laut, dan udang
  • WILAYAH HULU 12 Muara Kaman 3.410,10 32.043 Pertanian : Padi Ladang 13 Kota Bangun 1.143.74 28.001 Perkebunan : Karet, Kelapa Sawit 14 Muara Muntai 928.60 17.674 Pertanian : Padi, Nelayan; Peternakan : Kerbau 15 Muara Wis 1.108,16 8.396 Pertanian : Padi; Peternakan : Kerbau 16 Tabang 7.764,50 10.100 Pertanian : Padi Ladang 17 Kembang Janggut 1.923,90 20.451 Pertanian : Padi Ladang; Perkebunan : Pisang, Sawit 18 Kenohan 1.302,20 11.884 Pertanian : Padi Ladang
  • No Kecamatan Urusan Yang Telah Dilaksanakan Peringkat Efektifitas 1 Muara Kaman 8 Bidang 11 rincian 1 2 Anggana, Muara Badak 7 Bidang 9 rincian 2 3 Loa Kulu, Tenggarong, Kenohan 7 Bidang 8 rincian 3 4 Loa Janan 6 Bidang 8 rincian 4 5 Tenggarong Seberang, Sebulu, Samboja 6 Bidang 7 rincian 5 6 Sanga –Sanga, Kembang Janggut 6 Bidang 6 rincian 6 7 Muara Jawa, Tabang 5 Bidang 5 rincian 7 8 Marangkayu 4 Bidang 5 rincian 8 9 Muara Wis 4 Bidang 4 rincian 9 10 Kota Bangun 3 Bidang 3 rincian 10 11 Muara Muntai 2 Bidang 2 rincian 11
  • Tingkat Keefektifan Pelaksanaan Urusan Yang Diberikan kepada Kecamatan berdasarkan Bidang Urusan dan Tingkat Prospektifitasnya No Bidang Urusan Total Realisasi Kegiatan Tingkat efektifitas Pelaksanaan Kewenangan Tingkat Prospektifitas 1 Bidang Pertanahan 7.286 Berjalan Baik dan Efektif Prospek Tinggi 2 Bidang Ketenaga Kerjaan 4.257 Berjalan Baik dan Efektif Prospek Tinggi 3 Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik 1.071 Berjalan Baik dan Efektif Prospek Tinggi 4 Bidang Pendaftaran Penduduk 846 Berjalan Baik dan Efektif Prospek Tinggi 5 Bidang Pekerjaan Umum 173 Berjalan Baik dan Efektif Prospek Tinggi 6 Bidang Perindustrian dan Perdagangan 118 Berjalan Baik dan Efektif Prospek Tinggi 7 Bidang Pariwisata 37 Belum Berjalan Dengan Efektif Prospek Sedang 8 Bidang Pertambangan 12 Belum Berjalan Dengan Efektif Prospek Sedang 9 Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga 4 Belum Berjalan Dengan Efektif Prospek Sedang 10 Bidang Pertanian 0 Tidak Dapat Dijalankan Prospek Kurang 11 Bidang Perhubungan 0 Tidak Dapat Dijalankan Prospek Kurang 12 Bidang Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah 0 Tidak Dapat Dijalankan Prospek Kurang
  • No Urgensi P elimpahan Proyeksi Kemampuan Rekomendasi 1 Sangat Penting Sangat Mampu Dilimpahkan 2 Sangat Penting Mampu Dilimpahkan 3 Sangat Penting Kurang/Tidak Mampu Dilimpahkan Dengan Catatan 4 Penting Sangat Mampu Dilimpahkan 5 Penting Mampu Dilimpahkan 6 Penting Kurang/Tidak Mampu Dilimpahkan Dengan Catatan 7 Tidak Penting Sangat Mampu Tidak Dilimpahkan saat ini (tergantung perkembangan) 8 Tidak Penting Mampu Tidak Dilimpahkan saat ini (tergantung perkembangan) 9 Tidak Penting Kurang/Tidak Mampu Tidak Dilimpahkan
  • No BIDANG URUSAN YANG DILIMPAHKAN Urgensi Pelimpahan Kepada Camat Tingkat Kemampuan Camat Sangat penting Penting Kurang/ Ti dak Penting Sangat Mampu Mampu Kurang/ Tidak mampu 1 2 3 4 5 7 8 9 1 Pertanian 25,69 48,61 25,69 26,39 56,25 17,36 2 Perindustrian & Perdagangan 41,67 55,56 2,78 52,78 41,67 5,56 3 Ketenaga Kerjaan 52,94 47,06 0,00 58,82 41,18 0,00 4 Pekerjaan Umum 62,50 37,50 0,00 62,50 31,25 6,25 5 Perhubungan 6,94 45,83 47,22 8,33 70,83 20,83 6 Pertambangan 29,17 36,11 34,72 18,06 52,78 29,17 7 Pariwisata 13,89 32,54 53,57 12,30 56,75 30,95 8 Pendidikan Luar Sekolah Pemuda & Olah Raga 38,89 50,00 11,11 38,89 50,00 11,11 9 Politik Dalam Negeri & Administrasi Publik 77,78 22,22 0,00 72,22 22,22 5,56 10 Pendaftaran Penduduk 29,63 47,22 23,15 21,30 64,35 14,35 11 Pertanahan 63,89 36,11 0,00 58,33 38,89 2,78 12 Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah 14,81 46,30 38,89 7,41 72,22 20,37
    • Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan/kelurahan di Kukar menggunakan Pola Homogen , meskipun karakteristik wilayahnya berbeda akan tetapi jenis pelimpahan yang diberikan sama. Dampaknya ada kewenangan yang tidak berjalan dengan efektif.
    • Pelimpahan kewenangan selama ini masih dilakukan dengan setengah hati dalam artian pelaksanaan pelimpahan kewenangan tidak disertai dengan sumber daya untuk menjalankannya, bimbingan dan koordinasi dari SKPD terkait.
    • Ketidaklengkapan data-data seperti monografi kecamatan, laporan realisasi pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan bupati kepada camat.
    • Di seluruh kecamatan tidak ada realisasi kegiatan di bidang pertanian , perhubungan, dan pelayanan pemungutan pendapatan daerah ( ketidaktahuan masyarakat, tingkat kesadaran & partisipasi masyarakat rendah, kurang sosialisasi , dsb ) .
    • Banyak usaha perdagangan yang dilakukan diatas air karena kondisi geografis kecamatan di bagian hulu sehingga banyak usaha yang tidak memiliki SIUP, karena ketiadaaan aturan IMB untuk bangunan di atas air .
    • Banyak perusahaan tambang (emas, batu bara) yang berdomisili di wilayah kecamatan, tetapi pihak kecamatan tidak diberi kewenangan untuk me n gelola ijin tambang skala besar tersebut, hanya galian tambang tipe C .
    • D i lapangan mengalami kesulitan dalam pemungutan retribusi karena belum ada penetapan besarnya retribusi yang harus diambil melalui SK B upati/ dinas teknis. Sedang yang telah ada penetapan retribusinya baru pada perindustrian dan perdagangan, pekerjaan umum, dan pendaftaran penduduk
    • Masih ditemukannya faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelimpahan urusan, diantaranya :
    • Kurangnya sosialisasi aparat pemerintah
    • Kurangnya kesadaran / pemahaman masyarakat ( b esarnya biaya, materi serta waktu yang terbuang untuk mencapai kecamatan menjadi faktor keengganan berurusan dengan kecamatan).
    • Tidak adanya koordinasi antara SKPD terkait dengan Kecamatan dimana Instansi induk terkesan belum sepenuhnya menyerahkan urusan kepada kecamatan , serta tidak adanya Juklak maupun Juknis yang jelas sebagai pedoman dan panduan pelaksanaan
    • Pelimpahan urusan tidak disertai dengan anggaran , belum terakomodir dalam anggaran RKA kecamatan
    • Minim nya sarana dan prasarana, kesiapan sumber daya aparatur, kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau , belum ada sanksi tegas yang memberikan efek jera pada setiap wajib perijinan / pelaku pelanggaran.
    • Pelimpahan urusan yang tujuan awalnya adalah agar tercipta pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional, dipandang hanya menguntungkan pihak kabupaten sebagai penerima pungutan pendapatan dari pelaksanaan urusan yang telah dilimpahkan. Sedangkan kecamatan sendiri tidak mendapatkan bagi hasil, sehingga terlaksana atau tidaknya suatu urusan yang dilimpahkan, hal itu tidak berdampak atau tidak ada implikasi untung/rugi bagi pihak kecamatan.
    • Pelimpahan urusan terkesan hanya merupakan pengalihan beban kerja dan tanggung jawab , tanpa disertai dengan sumber daya dalam pelaksanaannya sehingga menyebabkan ketidakoptimalan pelimpahan
    • Muara Kaman merupakan kecamatan yang paling efektif dan Muara Muntai paling tidak efektif dalam menjalankan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat.
    • Dari sisi urusan yang dijalankan, Bidang pertanahan merupakan urusan yang paling efektif .
    • Bidang pertanian, perhubungan, pelayanan pemungutan pendapatan daerah merupakan urusan yang paling tidak efektif .
    • Bidang ketenagakerjaan, pekerjaan umum, Politik Dalam Negeri & Administrasi Publik, dan Pertanahan merupakan urusan yang oleh Kecamatan dipersepsikan sangat penting dan sangat mampu dijalankan.
    • Bidang perhubungan dan pariwisata dipersepsikan oleh kecamatan tidak penting untuk dijalankan.
  • Sebaran Urusan/Kewenangan Yang Efektif Berdasarkan Bidang & Wilayah No Bidang/Urusan Wilayah Tengah Pantai Hulu 1 Pertanian 5 8 7 2 Perindustrian & Perdagangan 2 2 2 3 Ketenaga Kerjaan 1 1 1 4 Pekerjaan Umum 1 1 1 5 Perhubungan 2 0 2 6 Pertambangan 2 4 2 7 Pariwisata 6 11 4 8 Pendidikan Luar Sekolah Pemuda & Olah Raga 1 1 1 9 Politik Dalam Negeri & Administrasi Publik 1 1 1 10 Pendaftaran Penduduk 12 12 12 11 Pertanahan 2 2 2 12 Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah 3 2 3 Jumlah urusan yang efektif dan direkomendasikan 38 45 38 Urusan Yang tidak efektif 15 8 15
    • Kewenangan Umum ada di 11 Bidang Urusan (kecuali Bidang Perhubungan), dengan 32 rincian.
    • Kewenangan Spesifik :
    • 1. Kewenangan Spesifik Pantai meliputi 3 bidang dengan 8 rincian
    • Pertanian
      • Menetapkan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TDPR) Usaha penangkapan ikan yang menggunakan sebuah kapal tidak bermotor, bermotor luar atau bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 5 GT (Grass Ton) dan atau mesinnya yang berkekuatan tidak lebih dari 15 DK (Daya Kuda)
    • Pertambangan
      • Pemberian Ijin Usaha dan Pemanfaatan Air Bawah untuk perorangan/masyarakat dengan produksi diatas 50 m3 per bulan
    • Pariwisata
      • Ijin Usaha Pemandian Alam
      • Ijin Usaha Balai pertemuan Umum
      • Ijin Usaha lapangan Tenis
      • Ijin Usaha Lapangan Bulu Tangkis Tertutup
      • Ijin Usaha Gelanggang Tenis Meja
      • Ijin Usaha Lapangan Sepak Bola Terbuka
    Kewenangan Umum dan Spesifik Berdasarkan Wilayah
    • 2. Kewenangan Spesifik Tengah hanya terdiri dari 1 bidang dan 1 rincian
    • Pariwisata
    • Ijin Usaha Pondok Wisata
    • 3. Kewenangan Spesifik Pantai dan Tengah meliputi 2 bidang dan 2 rincian
    • Pertambangan
      • Pemberian Ijin Penggalian Air Bawah Tanah untuk perorangan/masyarakat, diameter pipa sampai dengan 2 inci
    • Pariwisata
      • Ijin Usaha Kolam Pemancingan
    • 4. Kewenangan Spesifik Pantai dan Hulu terdiri dari 2 bidang dengan 3 rincian
    • Pertanian
      • Menetapkan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TDPR) Usaha pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan dengan kapasitas gudang tidak lebih dari 5 ton yang memenuhi syarat teknis
      • Menetapkan Surat Keterangan Asal (SKA) hasil perikanan dalam peredaran antara Daerah Kabupaten di dalam suatu Propinsi
    • Pertambangan
      • Pemberian Ijin Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan Air untuk perorangan/masyarakat diatas 50 m3 per bulan
    • 5. Kewenangan Spesifik Tengah dan Hulu meliputi 2 bidang dan 3 rincian
    • Perhubungan
      • Pemberian Ijin Usaha angkutan Pedesaan dalam Wilayah Kecamatan untuk perorangan
      • Pemberian Ijin U saha Angkutan Penyeberangan Sungai/danau dalam Wilayah Kecamatan
    • Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah
      • Angsuran kendaraan Bermotor yang berada di Kecamatan
    • Sebaiknya dalam penyusunan kebijakan pelimpahan urusan disesuaikan dengan kondisi dan potensi serta kearifan lokal daerah setempat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan yang dilimpahkan serta menjembatani kondisi spesifik kecamatan terutama dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonominya. Untuk Kukar sebaiknya menggunakan semi heterogen , meliputi 3 wilayah yaitu tengah, pantai, hulu
    • Wilayah Pantai direkomendasikan menerima pelimpahan urusan yang paling banyak yaitu sebesar 45 rincian .
    • Wilayah tengah dan hulu memiliki porsi yang sama besar sebanyak 38 rincian efektif dan direkomendasikan. Perbedaannya, untuk wilayah pantai sebagian besar urusan yang direkomendasikan dilimpahkan tanpa catatan , sedangkan untuk wilayah hulu urusan yang tersebut direkomendasikan dengan catatan tertentu .
    • Penambahan urusan bisa dilakukan dengan memperhatikan kendala-kendala yang ada.
    • Penambahan urusan bisa dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
    • Pelaksanaaan pelimpahan sebagian urusan perlu didukung dengan pelimpahan atau transfer sumber daya . Melalui pelimpahan sumber daya, kecamatan akan dapat melakukan perencanaan baik dari segi sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung pelimpahan dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi kecamatan itu sendiri
    • Diperlukan koordinasi dan pembagian tugas antara SKPD maupun pihak lain berkaitan dengan pelayanan kewenangan. Sehingga pelaksanaan urusan tidak saling tumpang tindih dan dan tidak terjadi kewenangan rangkap sehingga dapat terlaksana dengan baik
    • Pelaksanaan pelimpahan urusan perlu adanya juklak dan juknis yang jelas yang dapat menunjang pelaksanaan sekaligus koordinasi lintas instansi dan SKPD di lingkungan Kabupaten dan Kecamatan
    • Perlu sosialisasi urusan-urusan yang kurang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Mengefektifkan pelaksanaan urusan yang telah dilimpahkan dengan lebih menggiatkan sosialisasi tidak hanya dari pihak kabupaten dan kecamatan sendiri tetapi juga didukung oleh instansi teknis kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat memicu kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam melakukan pengurusan di kecamatan
    • Perlu dilakukan pembenahan administrasi kecamatan.
  • Rekomendasi Rincian Yang Dilimpahkan Rincian Kewenangan Bupati Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Status Dilimpahkan Dilimpahkan Dengan Catatan Tidak Dilimpahkan 1 2 3 4 1. Bidang Pertanian
    • Pertanian Tanaman Pangan
    • Pemberian Perijinan usaha Penggilingan Padi/Tapioka, Huller dan Penyosohan beras milik warga Negara Indonesia yang tidak menggunakan modal Asing
    P,T H -
    • B. Usaha Peternakan
    • Pemberian Tanda Daftar Peternakan Rakyat (TDPR)
    P T,H - 2. Pemberian Surat Keterangan asal Ternak untuk sembelihan/potong bibit antar kecamatan dalam Kabupaten P T,H - 3. Pemberian ijin toko, kios dan pengecer obat hewan serta sarana produksi peternakan lainnya P,T H - C. Usaha Perikanan 1. Menetapkan Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TDPR):
    • Usaha penangkapan ikan yang menggunakan sebuah kapal tidak bermotor, bermotor luar atau bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 5 GT (Grass Ton) dan atau mesinnya yang berkekuatan tidak lebih dari 15 DK (Daya Kuda)
    P - H,T b. Usaha Budidaya ikan di perairan tawar tidak lebih dari 2 Ha dan di air payau tidak lebih dari 4 Ha P T,H - c. Usaha pengumpulan dan pengolahan hasil perikanan dengan kapasitas gudang tidak lebih dari 5 ton yang memenuhi syarat teknis P H T 2. Menetapkan Surat Keterangan Asal (SKA) hasil perikanan dalam peredaran antara Daerah Kabupaten di dalam suatu Propinsi P H T
  • Rincian Kewenangan Bupati Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Status Dilimpahkan Dilimpahkan Dengan Catatan Tidak Dilimpahkan 1 2 3 4 2. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
    • Pemberian Tanda Daftar Industri Kecil untuk jenis Industri tertentu yang diusahakan perorangan dengan nilai investasi maksimum Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
    P,T H - 2. Pemberian Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil untuk perorangan A - - 3. Bidang Ketenaga Kerjaan
    • Pelayanan Pemberian Kartu Pendaftaran (AK/1) kepada pencari kerja
    A - - 4. Bidang Pekerjaan Umum
    • Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah tempat tinggal
    P,T H - 5. Bidang Perhubungan 1. Pemberian Ijin Usaha angkutan Pedesaan dalam Wilayah Kecamatan untuk perorangan T H P 2. Pemberian Ijin Jasa titipan local Kecamatan - - A 3. Pemberian Ijin Usaha Angkutan Penyeberangan Sungai/danau dalam Wilayah Kecamatan T H P 4. Penentuan Lokasi Parkir - - A
  • Rincian Kewenangan Bupati Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Status Dilimpahkan Dilimpahkan Dengan Catatan Tidak Dilimpahkan 1 2 3 4 6. Bidang Pertambangan
    • Pemberian Ijin Penggalian Air Bawah Tanah untuk perorangan/masyarakat, diameter pipa sampai dengan 2 inci
    T P H 2. Pemberian Ijin Usaha dan Pemanfaatan Air Bawah untuk perorangan/masyarakat dengan produksi diatas 50 m 3 per bulan - P T,H 3. Pemberian Ijin Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan Air untuk perorangan/masyarakat diatas 50 m 3 per bulan - P,H T
    • 4. Pemberian Ijin Usaha Pengambilan dan Pemanfaatan bahan galian golongan C untuk perorangan/masyarakat, luas sampai dengan 0,5 HA; terdiri dari:
      • Batu gamping/batu gunung
      • Tanah Uruk
      • Batu Pasir/Batu Padas
      • Pasir Sungai
      • Kerikil (SirtuI)
    • Batuan beku seperti andesit, granit dan lain-lain
    P,T H - 7. Bidang Pariwisata
    • Pemberian Ijin Usaha Pariwisata yang dikelola oleh perseorangan terdiri dari :
    • Ijin Usaha Persinggahan Karavan
    - - A 2. Ijin Usaha Pondok Wisata T - P,H 3. Ijin Usaha Penginapan (di bawah 15 Kamar) P,T H - 4. Ijin Usaha Rumah Makan dan Minum (di bawah 25 kursi) P,T H -
  • Rincian Kewenangan Bupati Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Status Dilimpahkan Dilimpahkan Dengan Catatan Tidak Dilimpahkan 1 2 3 4 5. Ijin Usaha Kolam Pemancingan P,T - H 6. Ijin Usaha Salon Kecantikan P,T H - 7. Ijin Usaha Barber shop/Salon Potong Rambut P,T H - 8. Ijin Usaha Pemandian Alam P - T,H 9. Ijin Usaha Pertunjukkan Theater - - A 10.Ijin Usaha Balai pertemuan Umum - P T,H 11.Ijin Usaha lapangan Tenis - P T,H 12.Ijin Usaha Lapangan Bulu Tangkis Tertutup - P T,H 13.Ijin Usaha Gelanggang Tenis Meja - P T,H 14.Ijin Usaha Lapangan Sepak Bola Terbuka - P T,H 8. Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga
    • Penerbitan Perijinan Kursus
    P,T H - 9. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik
    • Penerbitan ijin Gangguan (HO) untuk kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan kecil
    P,T H -
  • Rincian Kewenangan Bupati Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Status Dilimpahkan Dilimpahkan Dengan Catatan Tidak Dilimpahkan 1 2 3 4 10. Bidang Pendaftaran Penduduk 1. Pencatatan dan Penerbitan Akta kelahiran WNI Umum (s.d 60 hari kerja) A - - 2. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya bagi WNI dapat dilaksanakan sepanjang buku Register belum dikirim ke Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai P,T H - 3. Pencatatan Perkawinan WNI Pribumi Nasrani P T,H - 4. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan WNI pribumi Nasrani yang tidak melebihi satu bulan P T,H - 5. Penerbitan Akta Perkawinan Kedua dan seterusnya bagi WNI pribumi Nasrani sepanjang buku Register belum dikirim ke Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai P T,H - 6. Penerbitan Salinan Akta Perkawinan bagi WNI Pribumi Nasrani P T,H - 7. Penerbitan Pengumuman Perkawinan bagi WNI Pribumi Nasrani P T,H - 8. Penerbitan Dispensasi Perkawinan bagi WNI Pribumi Nasrani P T,H - 9. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian WNI Umum (s.s 60 hari kerja) P T,H - 10.Penerbitan Kutipan Akta Kematian Kedua dan seterusnya sepanjang buku Register belum dikirim ke Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai P T,H - 11.Mutasi data karena kematian P T,H - 12.Mutasi data karena kelahiran P T,H -
  • Rincian Kewenangan Bupati Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Status Dilimpahkan Dilimpahkan Dengan Catatan Tidak Dilimpahkan 1 2 3 4 11. Bidang Pertanahan
    • Melegalisir/menertibkan surat-surat tanah di wilayahnya
    P,T H - 2. Membuat akta-akta peralihan hak (jual, beli, hibah, tukar, hak tanggungan, pelepasan hak dan lain-lain) P,T H - 13. Bidang Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah
    • Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 1998
    P T,H - 2. Angsuran Rumah Dinas yang berada di Kecamatan P T,H - 3. Angsuran kendaraan Bermotor yang berda di Kecamatan - T,H P
  • NO BiDANG URUSAN BARU YANG DAPAT DILIMPAHKAN WILAYAH TENGAH 1 Politik Dalam Negeri & Administrasi Publik - Penerbitan Ijin Gangguan (HO) dalam skala besar 2 Pertanian
    • Penggilingan padi skala besar
    • Pemberian Perijinan usaha Penggilingan Padi Berjalan
    3 Perindag
    • SIUP perorangan dengan nominal modal Rp. 200.000.000,-
    • Pemberian Ijin Penanaman Modal
    • Pemberian Ijin Pendirian Koperasi Pertanian, Plasma maupun Inti
    4 Pekerjaan Umum
    • Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) skala besar
    • Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Usaha Kecil
    5 Pendidikan
    • Pemberian Ijin Pengelolaan Pondok Pesantren Modern
    • Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu bagi Siswa yang Berprestasi
    6 Pendidikan Luar Sekolah,Pemuda,& Olahraga
    • Ijin kursus bahasa inggris
    • Ijin kursus mengemudi
    • Ijin kursus komputer
    • Pemberian Ijin Pendirian Perpustakaan Swasta
    7 Telekomunikasi - Pemberian Ijin Pemakaian HT dan Pendirian Radio-radio Swasta
  • WILAYAH PANTAI 8 Pertanian
    • Kewenangan mendirikan rumah potong hewan
    • Kewenangan melakukan karantina hewan dan tumbuhan yang akan masuk ke kecamatan
    • Kewenangan penarikan retribusi DOC (ayam) yang melalui kecamatan
    9 Ketenagakerjaan
    • Pendataan tenaga kerja asing
    10 Pertanahan
    • Pelimpahan pembuatan sertifikat tanah
    • Pungutan PPAT
    11 Perindag
    • Penerbitan Ijin Minuman Beralkohol Golongan A
    • Pemberian SIUP untuk perusahaan
    12 Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda & Olahraga
    • Perijinan Pendirian Klub-Klub Keolahragaan
    13 Pertambangan
    • Kewenangan Pembentukan Tim Pengawas dan Pemantau Lingkungan Untuk Pengambilan dan Pemanfaatan Bahan Galian Berskala Besar
    • Kewenangan Pembentukan Tim Pengawas dan Pemantau Lingkungan Untuk Pengambilan dan Pemanfaatan Bahan Galian Berskala Besar
    14 Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah
    • Pungutan Parkir
    • Retribusi Sampah
    15 Pekerjaan Umum
    • Kewenangan Pemberian Rekomendasi Bagi Pendirian Perusahaan Berbadan Hukum
    • Kewenangan Melaksanakan Kegiatan Ke– PU-an baik fisik maupun nonfisik
    • Pemberian IMB untuk perusahaan
  • WILAYAH HULU 16 Pertanian
    • Kewenangan tempat pemotongan hewan (kerbau)
    • Kewenangan perizinan tempat pelelangan ikan
    • Peningkatan kegiatan peningkatan hasil palawija menjadi kegiatan agrobisnis
    17 Pelayanan Pemungutan Pendapatan Daerah
    • Perizinan pungutan tanah galian untuk jalan perkebunan
    18 Pariwisata
    • Pengembangan Danau Muara Wis untuk tujuan wisata
    • Perijinan usaha penginapan, warung makan, dan toko di atas air
    19 Pertanahan
    • Diberikan kewenangan dan jatah sertifikasi tanah di kecamatan per tahun untuk setiap desa
    20 Pertambangan
    • Rekomendasi perijinan untuk pertambangan emas
    • Perijinan usaha pertambangan galian golongan C untuk luas diatas 0,5 hektar
    21 Politik Dalam Negeri & Administrasi Publik
    • Penerbitan perijinan gangguan (HO) untuk kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan besar
  • Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara Jl. MT. Haryono No. 36 Samarinda-75124 Telp. 0541-768231, Fax. 0541-768230