KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA
OTONOMIDAERAHDIWILAYAHKALIMANTAN
146+xiv,2007
Perpu...
KATA PENGANTAR
Idealnya, otonomi daerah menciptakan sistem pembiayaan yang adil dan
berimbang antara kebutuhan pembiayaan ...
buku ini disampaikan ucapan terima kasih yang sangat mendalam, semoga kerja
keras dan kerjasama yang telah terjalin baik d...
DAFTAR ISI
Kata Pengantar …………………………………………………………………..................... iii
Daftar Isi ……………………………………………………………………..…........
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .................................. 30
b. Pinjaman Daerah ....................................
iii. Sektor Pertenakan ............................................... 62
iv. Sektor Kehutanan ..............................
b) Potensi Sumber Penerimaan Provinsi
Kalimantan Timur ..................................................... 113
c) Kinerj...
ii. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi
Khusus (DAK) ......................................................... 157
d)...
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1. Daerah Sampel/Tujuan Kajian ............……………………………… 5
Tabel 4.1 Perbandingan Tingkat Kontribusi P...
Tabel 4.17 Penduduk Kalimantan Timur (2002 – 2008) .......................... 112
Tabel 4.18 Potensi Sumberdaya Alam menur...
Tabel 4.35 PDRB Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas
Dasar Harga Konstan 2000 .....................................
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Model Kerangka Pikir Kajian ...............………………………….. 4
Gambar 2.1 Pola Hubungan Keuangan Pusa...
(XIV
KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS
KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
Gambar 4....
RINGKASAN EKSEKUTIF
Terdapat satu kondisi di negara-negara berkembang pada umumnya
termasuk di Indonesia, dimana derajat s...
Pemerintahan Daerah selain sebagai alat untuk mendukung pelaksanaan
otonomi daerah juga bertujuan mengurangi kesenjangan f...
5. Dengan adanya jaminan besaran pembiayaan pembangunan di daerah
melalui transfer pembiayaan dari pemerintah pusat ke dae...
Dari beberapa temuan diatas, dapat diajukan beberapa rekomendasi
baik kepada Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yan...
BAB I
PENDAHULUAN
A. LatarBelakang
Dalam sambutan pada acara Workshop Nasional Peluang dan
Tantangan Kebijakan Desentralis...
tersebut tentunya sebagai alat untuk mendukung pelaksanaan otonomi
daerah.
Perlu dipahami bahwa di Indonesia dan umumnya n...
a. PendapatanAsliDaerah;
b. DanaPerimbangan;dan
c. Lain-lainPendapatan.
Berkaitan dengan Dana Perimbangan, Dalam penelitia...
1. Besaran dan bagaimana distribusi dana perimbangan keuangan di
Kalimantan?
2. Bagaimana tingkat pembiayaan keuangan di m...
1. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi ...
E. Tujuan
Dari rumusan permasalahan diatas, maka dapat ditetapkan
adanyatujuankajianyangingindicapaidarikegiatankajianinis...
BAB II
KERANGKA TEORETIS DESENTRALISASI FISKAL
DAN KEBIJAKANNYA DI INDONESIA
A. HakekatOtonomiDaerah
Kebijakan pemerintaha...
bersama-sama.Selainitudimungkinkanjugapelaksanaantugaspembantuan.
Dalam pelaksanaannya, antara ketiga asas tersebut terjal...
menyelenggarakan pemerintahan secara otonom untuk bidang-bidang
tertentuyangtelahmenjadiurusanrumahtangganya.
Sebuah dasar...
pembinaan umum oleh Menteri Dalam Negeri. Sementara itu pembinaan
operasionaldilakukanolehGubernur.
4. Pembinaan teknis ya...
1. Dalam otonomi terkandung makna self-initiative untuk mengambil
keputusandanmemperbaikinasibsendiri.
2. Daerah otonom ha...
(c) Desentralisasi politik dan administrasi. Desentralisasi politik berkenaan
dengan kewenangan pembuatan keputusan yang b...
menggunakan sendiri sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan
potensinyamasing-masing(Sidik,2002).
Adapun kebijakan de...
mendorong membaiknya akuntabilitas tindakan pemerintah (Abed and
Gupta,2002:335).
Weisner (1995) mengemukakan alasan serup...
masyarakat yang primitif, seperti India sebelum dijajah Inggris, sistem
pemerintahan lokal berjalan efektif untuk memberik...
transfer kekuasaan yang dilakukan tidak mampu mengubah distribusi
kekuasaan yang mengarah pada terwujudnya kesamaan deraja...
penentuan kebijakan publik, dimonopoli dan didominasi kepentingan
eksekutif dan legislatif daerah. Termasuk dalam kebijaka...
Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangk...
BAB III
TINJAUAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI
FISKAL DI INDONESIA
A. TinjauanSejarah
Para pemerhati otonomi daerah di Indone...
Daerah. Berdasarkan Penpres 6 tahun 1959 ini penekanan desentralisasi
beralihkepadakontrolpemerintahanpusatyangkuatterhada...
pemerintah tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian secara
lebih rinci dituangkan dalam PP No. 38 Tahun 2007, sed...
dahulu sebelum memberikan pengakuan dan legalitas atas bagian urusan
yangakandilaksanakanolehdaerah.
Implementasi kebijaka...
Pelaksanaan Anggaran Kementerian dan Lembaga (DIPA-K/L), dan kegiatan
fisik tertentu yang menjadi urusan pusat didanai dar...
keuangan. Pendanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui
asas Dekonsetrasi/Tugas Pembantuan dapat dialokasika...
Dalam kurun waktu tahun 1999-2004, GBHN tidak lagi diikuti dengan
penyusunan Pelita, namun dituangkan lebih lanjut dalam P...
down), sistem perencanaan pembangunan nasional menggunakan berbagai
pendekatanyangberbeda,yangdigunakansecarabersama-sama,...
h. RPT SKPD (Renja SKPD), sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk
periode1tahun.
2. ReformasiPengelolaanKeuanganDaerah
Refo...
dan memadai. Instrumen pada tingkat pelaksanaan tersebut antara lain
manual sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), terse...
sumber pendapatan pemerintah daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD),DanaPerimbangandansumberpendapatanlainyangsa...
Objek Retribusi Daerah terdiri dari Jasa Umum, Jasa Usaha dan
Perizinan Tertentu dan sesuai dengan objeknya, retribusi dae...
harus direvisi ataupun dibatalkan oleh Pemerintah Pusat karena tidak
sesuai dengan peraturan perudangan atau bertentangan ...
Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal kumulatif Pinjaman
Daerah secara keseluruhan paling lambat bulan Agustus untuk ...
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan

8,076 views
7,999 views

Published on

hasil kajian PKP2A III LAN Samarinda tahun 2007

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
8,076
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
524
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Evaluasi Dampak perimbangan keuangan terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah di wilayah kalimantan

  1. 1. KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMIDAERAHDIWILAYAHKALIMANTAN 146+xiv,2007 PerpustakaanNasionalRI: DataKatalogDalamTerbitan(KDT) A. ISBN979-1176-11-8 1.PerimbanganKeuangan 2.OtonomiDaerah 3.KinerjaPemerintahDaerah Tim Peneliti : lTriWidodoW.Utomo,SH.,MA(PenelitiUtama) lDr.Meiliana,SE.,M.Si(Peneliti) lSaidFadhil,S.IP(Peneliti) lSitiZakiyah,S.Si(Peneliti) lWindraMariani,SH(Peneliti) lDrs.Tuparman,MM (Peneliti) lDrs. Helmi Mas'ud, M.Si (Pembantu Peneliti) lBaharuddin, S.Sos., M.Pd (Pembantu Peneliti) lMustari Kurniawati, S.IP (Pembantu Peneliti) lIr. A. Fatah, M.Agr (Pembantu Peneliti) lM. Nasir, S.PT, M.Si (Pembantu Peneliti) lMayahayati K., SE (Koordinator Peneliti) Sekretariat: lDra.Hj.ErnawatiSabran,MM. lIr.A.Sirodz,MP lAritaSaidi lEllyana lMuhammadSophiansyah lVeronikaHannaN,SS lJosRizal lLennyVerawatiSilalahiR.,A.Md. Editor: lTriWidodoW.Utomo,SH.,MA lSaidFadhil,SIP lSitiZakiyah,S.Si lIr.A.Fatah,M.Agr lRustanAmrullah,SP lFajarIswahyudi,SE lMariaAgustiniPermatasari,S.Sos. DiterbitkanOleh: PusatKajiandanPendidikandanPelatihanAparaturIII(PKP2AIII) LANSamarinda UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 19 TAHUN 2002 Pasal 72 (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (limamiliarrupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau dendapalingbanyakRp.500.000.000,-(limaratusjutarupiah).
  2. 2. KATA PENGANTAR Idealnya, otonomi daerah menciptakan sistem pembiayaan yang adil dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan ditingkat pemerintah pusat dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan didaerah (vertikal dan horizontal) serta memunculkan good governance dengan pengelolaan pembiayaan yang akuntabel, transparan, pasti, serta partisipatif. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa, berbagai persoalan terkait dengan desentralisasi fiskal masih dihadapi oleh negara ini. Baik dari aspek keadilan dan akuntabilitas yang dirasakan oleh daerah masih rendah, maupun tingkat efektifitas dan optimalisasi pemanfaatan pembiayaandidaerahyangmasihkurang. Semenjak kebijakan desentralisasi dilakukan, ternyata tidak secara otomatis memberikan implikasi positif kepada peningkatan kinerja pemerintah daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Besarnya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke daerah, ternyata juga berimplikasi kepada matinyadayakreatifitasdaripemerintahdaerahuntukmengoptimalkansumber- sumberpembiayaanlainyangmemungkinkandilakukandidaerah. Disamping itu juga, dengan kebijakan desentralisasi sepertinya, fungsi pengawasan dan asistensi yang seharusnya tetap dilakukan oleh pemerintah pusat, namun dalam perjalanannya terlihat semakin lemah. Hal ini berimplikasi kepada rendahnya kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi utamapemerintahandidaerah. Sehubungan dengan berbagai persoalan yang masih dihadapi terkait dengan kebijakan perimbangan keuangan tersebut, PKP2A III LAN Samarinda memandang penting untuk mengkaji lebih jauh terkait dengan Dampak Perimbangan Keuangan Terhadap Kapasitas Kinerja Otonomi Daerah khususnya di wilayah Kalimantan. Kami berharap hasil dari kajian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait dengan berbagai persoalan yang harus dibenahi baikolehpemerintahdaerahmaupunpemerintahpusatterkaitdengankebijakan perimbangankeuangan. Kepada semua pihak yang telah membantu baik dari persiapan, masa penelitian hingga penyusunan dan penerbitan laporan penelitian yang berupa III) KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  3. 3. buku ini disampaikan ucapan terima kasih yang sangat mendalam, semoga kerja keras dan kerjasama yang telah terjalin baik dalam penelitian ini dapat lebih erat lagi untukpenelitian selanjutnya. Tentunya laporan hasil penelitian ini masih jauh darisempurna,untukituberbagaikritikdansaranmembangunsangatdinantikan demi perbaikan kita bersama. Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai dan memberkahi usaha kita dan semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaatbaikbagidaerahsertabagisemuapihakyangterkait. Samarinda, Desember 2007 Kepala PKP2A III LAN Samarinda, Dr. Meiliana, SE.MM (IV KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  4. 4. DAFTAR ISI Kata Pengantar …………………………………………………………………..................... iii Daftar Isi ……………………………………………………………………..…...................... v Daftar Tabel ……………………………………………..……………………....................... x Daftar Gambar ………………………………………………………………….................... xiii Ringkasan Eksekutif …………………………………………………….......................... xv Bab I Pendahuluan ........................……………………………………………….. 1 A. Latar Belakang ……………………………………………...................... 1 B. Perumusan Masalah .............…………………………………………... 3 C. Kerangka Pikir ...................................................................... 4 D. Ruang Lingkup Kajian …………………………………....................... 5 E. Tujuan ..........................………………………………………….............. 6 F. Target/Hasil yang Diharapkan ………………………………............ 6 G. Status dan Jangka Waktu ..................................................... 6 Bab II Kerangka Teoretis Desentralisasi Fiskal dan Kebijakannya di Indonesia ................................................................................. 7 A. Hakekat Otonomi Daerah ................................................... 7 B. Desentralisasi Fiskal ............................................................ 11 C. Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Indonesia ........................ 17 Bab III Tinjauan Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia ......... 19 A. Tinjauan Sejarah .................................................................. 19 B. Hubungan Antara Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Pendanaan .................................................................... 20 C. Reformasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Dearah ................................................................................ 24 1. Reformasi Perencanaan dan Penganggaran ................... 24 2. Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah ..................... 27 3. Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah ................... 28 V) KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  5. 5. a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .................................. 30 b. Pinjaman Daerah ....................................................... 30 c. Dana Perimbangan ..................................................... 32 d. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan .............. 35 e. Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang .................. 35 D. Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah ................................... 36 1. Perkembangan Alokasi Dana Desentralisasi/ Penyeimbang (2005 – 2007) ............................................ 36 2. Perkembangan Alokasi Anggaran Belanja APBN ke Daerah (2005 – 2007 ) ................................................. 38 3. Profil Keuangan Daerah Indonesia (Tahun 2007) ............. 41 E. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemampuan Pembiayaan Pembangunan Daerah di Indonesia ................. 36 Bab IV Dampak Perimbangan Keuangan Terhadap Kapasitas Kinerja Otonomi Daerah Di Wilayah Kalimantan ............................... 45 A. Kondisi Umum Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi dan Beberapa Kabupaten di Kalimantan ............................... 45 1. Kondisi Umum Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi di Kalimantan ................................................................... 46 2. Kondisi Umum Kemampuan Keuangan Beberapa Daerah Kabupaten di Kalimantan .................................... 52 B . Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kota Waringin Barat .................................................................... 55 1. Provinsi Kalimantan Tengah ........................................... 55 a). Gambaran Umum Daerah ......................................... 55 b). Perekonomian Daerah .............................................. 57 c). Keadaan Umum Sektor Kesehatan ........................... 59 d). Keadaan Umum Sektor Pendidikan .......................... 60 e). Potensi Sumberdaya Unggulan Provinsi Kalimantan Tengah ................................................... 60 i. Sektor Perikanan dan Kelautan ........................... 60 ii. Sektor Perkebunan .............................................. 61 (VI KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  6. 6. iii. Sektor Pertenakan ............................................... 62 iv. Sektor Kehutanan ................................................ 62 v. Sektor Pertambangan .......................................... 63 f). Review APBD Provinsi Kalimantan Tengah ................ 64 i. Pajak Daerah ........................................................ 65 ii. Retribusi Daerah .................................................. 68 iii. Dana Perimbangan .............................................. 68 g). Realisasi Anggaran Sektor Pembangunan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah ...................................... 69 i. Bidang Kesehatan ................................................ 70 ii. Bidang Pendidikan ............................................... 71 iii. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah .................. 72 h). Kinerja dan Permasalahan Sektor Pembangunan Publik di Provinsi Kalimantan Tengah ....................... 73 i. Bidang Kesehatan ................................................ 73 ii. Bidang Pendidikan ............................................... 76 iii. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah ................ 80 i). Dampak Perimbangan Keuangan Terhadap Kapasitas Kinerja Otonomi Daerah Di Provinsi Kalimantan Tengah ................................................... 86 2. Kabupaten Kotawaringin Barat ...................................... 89 a). Gambaran Umum Daerah ......................................... 89 b). Dampak Perimbangan Keuangan Terhadap Kapasitas Kinerja Otonomi Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat .................................................. 91 i. Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana ............................................................ 103 ii. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ................... 106 iii. Badan Kepegawaian Daerah ................................ 107 iv. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya ...................... 110 C. Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur ...... 111 1. Provinsi Kalimantan Timur ............................................. 111 a) Gambaran Umum Daerah ......................................... 111 VII) KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  7. 7. b) Potensi Sumber Penerimaan Provinsi Kalimantan Timur ..................................................... 113 c) Kinerja Sektoral ......................................................... 118 i. Sektor Kesehatan ................................................. 118 ii. Sektor Pendidikan ................................................ 118 iii. Sektor Sosial ........................................................ 119 2. Kabupaten Kutai Timur ................................................... 120 a) Gambaran Umum Daerah ......................................... 120 i. Kondisi Sosial dan Perekonomian ........................ 122 ii. Potensi Unggulan Daerah .................................... 128 b) Dana Perimbangan dalam APBD Kabupaten Kutai Timur ................................................................ 132 c) Kinerja dan Permasalahan Sektor Pembangunan Publik di Kabupaten Kutai Timur ............................... 135 i. Bidang Kesehatan ................................................ 135 ii. Bidang Pendidikan ............................................... 137 iii. Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah ................. 137 d) Permasalahan dan Upaya Penyelesaiannya .............. 139 e) Tingkat Kinerja Pemerintah Kutai Timur ................... 141 D. Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tabalong ......... 143 1. Gambaran Umum Daerah .............................................. 143 a) Potensi Unggulan Daerah ......................................... 144 b) Pertumbuhan Ekonomi / PDRB ................................. 145 2. Komposisi Dana Perimbangan Provinsi Kalimantan Selatan ........................................................ 149 E. Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Ketapang .......... 151 1. Provinsi Kalimantan Barat .............................................. 151 a) Gambaran Umum Daerah ......................................... 151 b) Sinergitas Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ................................................... 152 c) Penerimaan Dana Perimbangan Keuangan Kalimantan Barat ....................................................... 154 i. Dana Bagi Hasil .................................................... 154 (VIII KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  8. 8. ii. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ......................................................... 157 d) Analisis Proporsi Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Kalimantan Barat ...................................................... 159 2. Kabupaten Ketapang ...................................................... 168 a) Gambaran Umum Daerah ......................................... 168 b) Dana Perimbangan Keuangan ................................... 169 i. Dana Bagi Hasil .................................................... 171 ii. Dana Alokasi Umum ( DAU ) dan Dana Alokasi Khusus ( DAK ) ...................................................... 173 c) Kesenjangan Proporsi Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) & Dana Perimbangan dalam APBD Kabupaten Ketapang ................................................. 174 Bab V Penutup .......................……………………………………………………… 180 A. Kesimpulan …………………………………………………..................... 180 B. Rekomendasi Kebijakan ...................................................... 182 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 184 LAMPIRAN Lampiran 1 SK Tim Pelaksana Kajian Lampiran 2 Instrumen Penelitian IX) KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  9. 9. DAFTAR TABEL Tabel 1.1. Daerah Sampel/Tujuan Kajian ............……………………………… 5 Tabel 4.1 Perbandingan Tingkat Kontribusi PAD dan DP terhadap APBD Pemerintah Provinsi di Kalimantan (2003 - 2006) ...... 51 Tabel 4.2 Perbandingan Tingkat Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (DP) terhadap APBD Beberapa Kabupaten di Kalimantan (2003 – 2006) .............. 54 Tabel 4.3 Gambaran Keadaan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Kalteng .............................................................................. 56 Tabel 4.4 Cadangan Tambang Provinsi Kalimantan Tengah .................. 63 Tabel 4.5 APBD Provinsi Kalimantan Tengah ........................................ 64 Tabel 4.6 PAD Provinsi Kalimantan Tengah ........................................... 65 Tabel 4.7 Realisasi Anggaran Dana Perimbangan Bagi Hasil (DBH) Non Pajak Provinsi Kalimantan Tengah 2002 – 2006 ............ 69 Tabel 4.8 Tingkat Pembiayaan APBD pada Tiga Sektor Pembangunan Provinsi Kalteng 2006 ................................... 70 Tabel 4.9 Perbandingan Anggaran Diknas Provinsi Kalteng (2006 – 2007) ........................................................................ 72 Tabel 4.10 Tingkat Alokasi dan Realisasi Anggaran Sektor Kesehatan Provinsi Kalteng 2006 ............................................................ 73 Tabel 4.11 Tingkat Alokasi dan Realisasi Anggaran Sektor Pendidikan Provinsi Kalteng 2006 ........................................................... 76 Tabel 4.12 Tingkat Alokasi dan Realisasi Anggaran Sektor Sarana dan Prasarana Provinsi Kalteng Tahun 2006 ................................ 80 Tabel 4.13 Komposisi PAD dan Dana Perimbangan terhadap APBD Kabupaten Kotawaringin Barat ............................................. 91 Tabel 4.14 Komposisi Dana Perimbangan Pusat dalam APBD Kabupaten Kotawaringin Barat ............................................. 92 Tabel 4.15 Alokasi DBH Pajak dan SDA pada SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 ............................................ 102 Tabel 4.16 Kondisi Ketenaga kerjaan Kotawaringin Barat (2003 – 2006) ........................................................................ 106 (X KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  10. 10. Tabel 4.17 Penduduk Kalimantan Timur (2002 – 2008) .......................... 112 Tabel 4.18 Potensi Sumberdaya Alam menurut Kabupaten/Kota .......... 113 Tabel 4.19 Penerimaan Dana Bagi Hasil Provinsi Kalimantan Timur (2003 - 2007) ......................................................................... 115 Tabel 4.20 Pertumbuhan Penerimaan Sumberdaya Alam (SDA) Provinsi Kalimantan Timur .................................................... 116 Tabel 4.21 Kontribusi Pajak dan Sumberdaya Alam dalam Dana Bagi Hasil Provinsi Kalimantan Timur .......................................... 117 Tabel 4.22 Jumlah Penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Provinsi Kalimantan Timur ........................ 120 Tabel 4.23 Perkembangan Kependudukan Kab Kutim 2001–2004 ......... 121 Tabel 4.24 Partisipasi Angkatan Kerja di Kab. KUTIM 2001-2004 ........... 122 Tabel 4.25 Jumlah Penduduk Miskin dan Rumah Tangga Miskin Di Kab Kutim Tahun 2005 ...................................................... 123 Tabel 4.26 Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Kutim (2000 – 2005) ...................................................... 125 Tabel 4.27 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kutai Timur TA. 2006 ............................................................................... 132 Tabel 4.28 Jenis SDA dan Besaran DBH non-Pajak Kabupaten Kutim 2002 – 2006 ......................................................................... 133 Tabel 4.29 Realisasi alokasi APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2001-2006 ............................................................................ 135 Tabel 4.30 Kinerja bidang Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 ........................................................................... 136 Tabel 4.31 Kinerja Fisik dan Keuangan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 .......................................................................... 136 Tabel 4.32 Kinerja Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kab Kutim tahun 2006 ........................................................................... 137 Tabel 4.33 Kinerja bidang sarana dan prasarana wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006 ........................................................ 138 Tabel 4.34 Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Jenis Kelamin (2002–2005) ....................... 144 XI) KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  11. 11. Tabel 4.35 PDRB Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 ................................................... 148 Tabel 4.36 Komposisi APBD Provinsi Kalimantan Selatan (2003 – 2006) ........................................................................ 150 Tabel 4.37 Data Perkembangan Realisasi Bagi Hasil Pajak (BHP) APBD Provinsi Kalimantan Barat (2003 – 2007) .................... 154 Tabel 4.38 Data Perkembangan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA APBD Provinsi Kalimantan Barat (2003 – 2007) ............. 156 Tabel 4.39 Perkembangan Dana Perimbangan APBD Kalbar (2003 – 2007) ........................................................................ 157 Tabel 4.40 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Barat (2003 - 2005) .................... 162 Tabel 4.41 Perkembangan APBD Kalimantan Barat (2003-2007) ......... 164 Tabel 4.42 Perkembangan Jumlah Murid, Guru, serta Sekolah di Provinsi Kalimantan Barat ................................................. 166 Tabel 4.43 Perkembangan Sektor Kesehatan Sekolah di Provinsi Kalimantan Barat Periode 2003 – 2005 ................................. 167 Tabel 4.44 Komposisi APBD Kabupaten Ketapang (2005 – 2007) ........... 170 Tabel 4.45 Perkembangan Dana Bagi Hasil dalam APBD Kab. Ketapang Tahun 2005-1007 ................................................................. 171 Tabel 4.46 Data Proporsi BHP/BHBP, DAU & DAK dalam Dana Perimbangan APBD Tahun 2005-2007 ................................. 173 Tabel 4.47 Ratio PAD dan Dana Perimbangan Terhadap APBD .............. 176 Tabel 4.48 APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2003-2007 ...... 178 (XII KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  12. 12. DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Model Kerangka Pikir Kajian ...............………………………….. 4 Gambar 2.1 Pola Hubungan Keuangan Pusat Daerah (sesuai UU 33/2004 dan UU 32/2004) ............................. 18 Gambar 3.1 Skema Pembiayaan Keuangan Pemerintah Pusat Ke Daerah ......................................................................... 36 Gambar 3.2 Trend Dana Desentralisasi Berdasarkan Jenis Dana Tahun 2005 – 2007 ........................................................... 38 Gambar 3.3 Komposisi Belanja APBN di Pusat dan di Daerah (TA 2005) .......................................................................... 39 Gambar 3.4 Komposisi Belanja APBN di Pusat dan di Daerah (TA 2006) .......................................................................... 40 Gambar 3.5 Komposisi Belanja APBN di Pusat dan di Daerah (TA 2007) .......................................................................... 41 Gambar 4.1 Rasio PAD dan DP Terhadap APBD Propinsi di Kalimantan ................................................................... 47 Gambar 4.2 Rasio PAD dan DP Terhadap APBD Beberapa Kabupaten di Kalimantan ................................................. 54 Gambar 4.3 Perkembangan DAU dan DAK kabupaten Kotawaringin Barat (2001-2006) ...................................... 94 Gambar 4.4 Komposisi Dana Perimbangan Pusat pada Kotawaringin Barat Tahun 2003-2006 .............................. 95 Gambar 4.5 Petumbuhan Dana Perimbangan dalam Komposisi APBD Kotawaringin Barat Tahun 2004-2006 .................... 96 Gambar 4.6 Komposisi Dana Bagi Hasil SDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2002-2007 ............................. 98 Gambar 4.7 Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Kehutanan dan Perikanan Kotawaringin Barat Tahun 2003-2006 ............. 99 Gambar 4.8 Prosentase DBHSDA terhadap APBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2001-2005 ............................ 100 XIII) KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  13. 13. (XIV KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN Gambar 4.9 Pertumbuhan DBHSDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2002-2006 ...................................................` 100 Gambar 4.10 Alokasi Dana Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Program dan Kegiatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 ...................................................................... 101 Gambar 4.11 Tren Dana Perimbangan Provinsi Kalimantan Timur (2001 – 2007) ................................................................... 114 Gambar 4.12 Pertumbuhan Ekonomi Berdasakan Sektor di Kutim (2004 – 2005) .................................................................. 126 Gambar 4.13 Struktur Perekonomian Kutai Timur Tahun 2005 ............ 127 Gambar 4.14 Trend Pertumbuhan DBH Non Pajak Kabuapten Kutai Timur (2002 – 2006) .............................................. 134 Gambar 4.15 Komposisi DBH Non Pajak Kabupaten Kutai Timur (2002 – 2006) .................................................................. 134 Gambar 4.16 Komposisi APBD Pro. Kalsel (2003 – 2006) ...................... 150 Gambar 4.17 Komposisi APBD Kabupaten Tabalong (2003-2006) ......... 151 Gambar 4.18 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ......................................................... 153 Gambar 4.19 Perkembangan Dana Perimbangan Provinsi Kalimantan Barat (2003 – 2007) ......................................................... 158 Gambar 4.20 Komposisi PAD Provinsi Kalimantan Barat (2003 – 2007) ................................................................... 159 Gambar 4.21 Komposisi APBD Kalimantan Barat Berdasarkan Masing – Masing Komponen ........................................... 161 Gambar 4.22 PDRB dan Angka Perkapita Provinsi Kalimantan Barat (2003 – 2005) .................................................................. 165 Gambar 4.23 Komposisi PAD Kab. Ketapang (2005 – 2007) .................. 175
  14. 14. RINGKASAN EKSEKUTIF Terdapat satu kondisi di negara-negara berkembang pada umumnya termasuk di Indonesia, dimana derajat sentralisasi keuangan masih cukup tinggi, dalam hal ini pemerintah pusat lebih banyak membiayai kegiatan penyediaan barang publik dan mengambil sebagian besar penerimaan negara yang berasal dari pajak. Selain itu juga terdapat perbedaan yang variatif dalam hal kondisi dan potensi antar daerah. Ada daerah yang memiliki sumberdaya alam yang cukup dan ada daerah yang mempunyai potensi ekonomi yang cukup. Terdapat pula daerah yang memiliki sumberdaya alam yang cukup tetapi potensi ekonominya lemah. Selain itu, ada pula daerah yang memiliki potensi ekonomi baik tetapi tidak memiliki sumberdaya alam yang memadai, dan bahkan ada pula yang tidak memiliki kedua-duanya. Oleh karena itu kebijakan otonomi daerah akan memiliki konsekuensi yang berbeda-beda terhadap keuangan daerah antara satu daerah dengandaerahlain. Menyikapi kondisi tersebut, tuntutan perubahan orientasi dan sistem pemerintahan dari sentralistik kepada sistem pemerintahan yang memberi kewenangan yang lebih luas kepada daerah telah direspon oleh sengenap komponen penyelenggara negara yaitu dengan melaukan amandemen terhadap konstitusidanaturanperundangan-undanganyangterkaitlainnya. Kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) dilaksanakannya dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatnya kemakmuran rakyat, meningkatnya akuntabilitas dan partisipasi publik, dan mempereratpersatuanbangsa. Dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah tersebut diperlukan berbagai kebijakan turunan selanjutnya diantaranya adalah terciptanya keseimbangan antara kewenangan/urusan dan tanggung jawab yang diserahkan kepada daerah dengan disertai sumber pendanaan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Dengan kata lain, diperlukan adanya pengaturan desentralisasifiskal. Desentralisasi fiskal dalam konteks tersebut dituangkan di dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan XV) KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  15. 15. Pemerintahan Daerah selain sebagai alat untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah juga bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara PemerintahdanPemerintahanDaerahdanantar-PemerintahDaerah. Namun dalam pelaksanaanya, tujuan mulia dari desentralisasi baik politik maupun fiskal ternyata tidak begitu saja dapat dicapai. Berbagai kendala dan problematika baik ditingkat pemerintah pusat maupun daerah masih banyak ditemukan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka kajian ini mencoba untuk melakukan analisissejauhmanakebijakanperimbangankeuanganantarapemerintaahpusat dan daerah memberi dampak terhadap kapasitas kinerja otonomi daerah khususnyadiwilayahKalimantan. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa fenomena dan permasalahan seputar desentralisasi khususnya dibidang keuangan ini baik di level pengimplementasianmaupunditingkatkebijakan,diantaranyayaitu: 1. Kebijakan desentralisasi fiskal (perimbangan keuangan) telah berimplikasi kepada meningkatkan kemampuan keuangan untuk pembiayaan pembangunandidaerah; 2. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir besaran tranfer anggaran APBN kepada pemerintah daerah terus menunjukkan peningkatan walaupun belum terlalu signifikan, dimana pada tahun 2005 rasio dana desentralisasi dalam APBN sebesar Rp. 153,40 Trilyun (27, 15%), pada tahun 2006 sebesar Rp. 220,85 Trilyun (31.55%) dan pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp. 258.79 Trilyun(33.89%); 3. Walaupun secara nasional besaran dana perimbangan terus mengalami peningkatan, namun untuk beberapa jenis pembiayaan seperti Dana Bagi Hasil (DBH) oleh beberapa daerah masih dirasakan belum memadai, bahkan untuk beberapa komponen proses penghitungannya dianggap tidak mudah untukdiaksesolehpemerintahdaerah; 4. Kebijakan perimbangan keuangan yang berimplikasi kepada meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan didaerah ternyata tidak serta merta berimplikasi langsung kepada meningkatnya pelayanan khususnya pelayanan dasar kepada masyarakat, hal ini dilatarbelakangi kepada komposisi pembiayaan pembangunan di daerah yang sebagian besar lebih banyak dialokasikankepadabelanjarutindibandingkandenganbelanjapublik; (XVI KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  16. 16. 5. Dengan adanya jaminan besaran pembiayaan pembangunan di daerah melalui transfer pembiayaan dari pemerintah pusat ke daerah, di satu sisi telah menyebabkan rendahnya kreatifitas pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini dapat dilihat dari komposisi APBD daerah baik provinsi maupun kabupaten yang lebih di dominasi oleh dana perimbangan. Sebagai gambaran dari kompisisi APBD Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2006 menunjukkan besarnya PAD daerah belum mencapai 25% dari total APBD, begitu juga halnya dengan Provinsi Kalimantan Timur dimana dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir (2001-2006) rata-rata komposisi PAD hanya mencapai 23% dari total APBD, Provinsi Kalimantan Barat hanya mencapai 39.92%. Kondisi lebih memprihatinkan terjadi pada pemerintahan ditingkat Kabupaten, sebagai contoh rasio PAD di Kabupaten Kotawaringin Barat yang hanya mencapai angka tertinggi 10,92% pada tahun 2005 namun kembali menurunmenjadi9.16%padatahun2006,kondisiyanglebihmemprihatinkan ditemukan di Kabupaten Ketapang dimana rasio PAD terhadap APBD hanya mencapai angka rata-tara 2.12% atau dengan kata lain, hampir 100% sumber pembiayaanpembangunannyadiperolehdaridanaperimbangan; 6. Selain berorientasi kepada upaya terus mengoptimalkan komposisi dana perimbangan yang semakin berpihak kepada daerah, sebenarnya banyak potensi-potensi lain yang bisa dioptimalkan oleh pemerintah daerah yang dapat berkontribusi kepada PAD, sehingga tingkat kemandirian daerah semakinbaik.KondisiinitelahdicapaiolehdaerahProvinsiKalimantanSelatan dimana tingkat kontribusi PAD terhadap total APBD mencapai diatas 50%. Dimana capaian paling tinggi diraih pada tahun 2005 dimana PAD mencapai 57.37% dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2007 yaitu sebesar 50.91%. Kondisi ini memperlihatkan, bahwasannya banyak potensi-potensi daerah yang bisa dioptimalkan tidak semata-mata hanya mengandalkan dana perimbangan. 7. Kebijakan desentralisasi berimplikasi kepada berkurangnya porsi pengendalian yang selama ini dilakukan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini, ternyata juga mempengaruhi tingkat kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dimana tingkat partisipasi dan kontrol publik di daerah (lokal) terhadap penyelenggaraan pemerintahan masihdirasakankurang. XVII) KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  17. 17. Dari beberapa temuan diatas, dapat diajukan beberapa rekomendasi baik kepada Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mungkin dapat berkontribusi positif kepada upaya optimalisasi kinerja otonomi daerah khususnya melalui instrumen desentralisasi keuangan dimasa yang akan datang. Pertama, seiring dengan kebijakan desentralisasi dimana porsi kewenangan penyelenggaraan pemerintahan telah diberikan secara lebih luas kepada pemerintah daerah, maka sudah sewajarnya porsi pembiayaan pembangunan didaerah melalui penyaluran dana perimbangan perlu untukterus ditingkatkan. Kedua, diperlukan upaya nyata dari pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sektor-sektor potensi yang dapat berkontribusi kepada peningkatan PAD daerah dengan tetap memperhatikan aspek legalitas hukum, iklim usaha dan berinvestasi yang tetap kondusif serta tidak memberatkan masyarakatdidaerah. Ketiga, diperlukan instrumen yang lebih komprehensif untuk menjawab kesenjangan pembiayaan antara daerah, terutama daeah-daerah yang kurang memiliki potensi sumber daya alam dan potensi ekonomi. Dimana instrumen tersebut, lebih diarahkan kepada upaya memfasilitasi daerah untuk menumbuh kembangkanpotensi-potensipembiayaandidaerah. Keempat, kebijakan desentralisasi khususnya dari aspek politik, telah berimplikasi kepada berkurangnya fungsi kontrol dari pemerintah pusat, kondisi ini menuntut kepada adanya instrumen partisipasi masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan, tidak hanya melalui lembaga perwakilan resmi yangtelahada.Fungsipengawasandanpartisipasipublikditingkatlokastersebut, diperlulan mulai proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun prosesevaluasipenyelenggaraanya. Kelima, dalam upaya menjawab tuntutan transparansi dalam proses formulasi dana perimbangan khususnya dana bagi hasil perlu adanya sebuah instrumenyangjugadapatdiaksesdanmelibatkanpemerintahdaerah. (XVIII KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  18. 18. BAB I PENDAHULUAN A. LatarBelakang Dalam sambutan pada acara Workshop Nasional Peluang dan Tantangan Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Jakarta, menurut Menteri Kuangan, Sri Mulyani bahwa tujuan dilaksanakannya desentralisasi adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi, mempererat persatuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila desentralisasi berjalan dengan baik maka akan membawa dampak positif pada semakin baiknya pelayanan kepada masyarakat, meningkatnya akuntabilitas dan partisipasi publik, dan meningkatnya kemakmuran rakyat. Untuk mencapai tujuan desentralisasi tersebut, ditegaskan oleh Sri Mulyani, diperlukan adanya keseimbangan antara kewenangan/urusan dan tanggung jawab yang diserahkan kepada daerah dengan sumber pendanaan untuk melaksanakankewenangantersebut. Kebijakan yang terkait dengan Otonomi Daerah yang dituangkan di dalamUUNo.32Tahun2004tentangPemerintahanDaerahberorientasipada mendekatkan pemerintah kepada rakyat. Dalam konteks tersebut, pemerintah diharapkan lebih memahami bahwa eksisnya suatu pemerintahan adalah karena dibutuhkan oleh rakyatnya dan bahkan suatu pemerintahan itu sendiri merupakan bagian dari rakyat. Melalui filosofi ini diharapkan pelayanan publik dapat dirasakan lebih cepat, lebih baik, lebih terjangkau,danlebihadil. Berkaitandenganhalitutentunyapelaksanaanotonomidaerahharus didukung dengan instrumen untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sehubungan dengan hal itu diterbitkan juga UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pengaturan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah 1) KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  19. 19. tersebut tentunya sebagai alat untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Perlu dipahami bahwa di Indonesia dan umumnya negara berkembang lain, derajat sentralisasi keuangan masih cukup tinggi, dimana pemerintahpusatlebihbanyakmembiayaikegiatanpenyediaanbarangpublik dan mengambil sebagian besar penerimaan negara yang berasal dari pajak. Selain itu juga terdapat perbedaan yang variatif dalam hal kondisi dan potensi antardaerah.Adadaerahyangmemilikisumberdayaalamyangcukupdanada daerah yang mempunyai potensi ekonomi yang cukup. Terdapat pula daerah yang memiliki sumberdaya alam yang cukup tetapi potensi ekonominya lemah. Selain itu, ada pula daerah yang memiliki potensi ekonomi baik tetapi tidak memiliki sumberdaya alam yang memadai, dan bahkan ada pula yang tidak memiliki kedua-duanya. Oleh karena itu kebijakan otonomi daerah akan memiliki konsekuensi yang berbeda-beda terhadap keuangan daerah antara satudaerahdengandaerahlain. Sebagaimana dituangkan di dalam UU No. 33 Tahun 2004, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dimaksudkan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih baik dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber pendanaan. Hal demikian dapat disimak di dalam konsideran huruf c yang menyebutkan sebagaiberikut: "bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dantanggungjawabyangjelasantarsusunanpemerintahan” UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menyebutkan perihal penerimaan daerah di dalam Pasal 5 ayat (1), sebagai berikut: (1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas PendapatanDaerahdanPembiayaan.PendapatanDaerahsebagaimana dimaksudpadaayat(1)bersumberdari: (2 KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  20. 20. a. PendapatanAsliDaerah; b. DanaPerimbangan;dan c. Lain-lainPendapatan. Berkaitan dengan Dana Perimbangan, Dalam penelitian tentang Dampak Dana Perimbangan terhadap Perekonomian Daerah dan Pemerataan Antar wilayah, Siregar (2005) menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh nyata terhadap peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selain itu ditemukan juga bahwa belanja rutin dan belanja pembangunan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap perekonomiandaerah. Dana perimbangan itu sendiri terdiri atas beberapa komponen, sebagaimanatersebutdidalamPasal10,yaitusebagaiberikut: (1) DanaPerimbanganterdiriatas: a. DanaBagiHasil; b. DanaAlokasiUmum;dan c. DanaAlokasiKhusus. (2) Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkansetiaptahunanggarandalamAPBN. Apabila Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka di pihak lain, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaanDesentralisasi. DidalamDanaPerimbanganterdapatkomponen dana bagi hasil yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhanDaerahdalamrangkapelaksanaanDesentralisasi. B. PerumusanMasalah Dari uraian pada latar belakang diatas dapatlah ditarik sebuah hipotesis awal bahwa perubahan proporsi pembagian dana perimbangan terutama di Kalimantan sebagai daerah yang kaya sumberdaya alam akan mempengaruhi kinerja dari sektor-sektor pembangunan sehingga perlu dicari: 3) KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  21. 21. 1. Besaran dan bagaimana distribusi dana perimbangan keuangan di Kalimantan? 2. Bagaimana tingkat pembiayaan keuangan di masing-masing daerah di Kalimantan? 3. Apa saja sektor-sektor potensial dalam penguatan kapasitas anggaran/pendapatandaerah? C. Kerangka Pikir Gambar 1.1 Model Kerangka Pikir Kajian (4 KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN Desentralisasi dilaksanakannya dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatnya kemakmuran rakyat, meningkatnya akuntabilitas dan partisipasi publik, dan mempererat persatuan bangsa. Dalam rangka mewujudkan hal dimaksud diantaranya diperlukan terciptanya keseimbangan antara kewenangan/urusan dan tanggung jawab yang diserahkan kepada daerah dengan disertai sumber pendanaan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Oleh karena itu diperlukan adanya pengaturan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal dalam konteks tersebut dituangkan di dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah selain sebagai alat untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah juga bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan PemerintahanDaerahdanantar-PemerintahDaerah. Perimbangan keuangan tersebut mengandung beberapa prinsip, yaitu:
  22. 22. 1. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugasantaraPemerintahdanPemerintahDaerah. 2. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dankeseimbanganfiskal. 3. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Tujuan kebijakan desentralisasi dan desentralisasi fiskal diarahkan untuk memacu peningkatan seluruh sektor pembangunan daerah --terutama sektor-sektor yang dipandang mendasar dan prioritas-- sesuai dengan urusan masing-masingberdasarkanasasdesentralisasi,dekonsentrasi,maupuntugas pembantuan.Dengan skenario seperti ini diharapkan otonomi daerah mampu mencapaikinerjaoptimal. D. RuangLingkup Kajian ini akan diarahkan untuk melihat bagaimana komposisi keuangan pemerintah daerah dan implikasi pemanfaatannya terhadap sektor pembangunan yang sifatnya mendasar yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan,dansaranadanprasaranaumum. Adapun penentuan sampelnya dilakukan secara random bertujuan (purposiverandomsampling)dengandaerah-daerahyangditeliti: 5) KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN Tabel 1.1 Daerah Sampel/Tujuan Kajian No. Wilayah
  23. 23. E. Tujuan Dari rumusan permasalahan diatas, maka dapat ditetapkan adanyatujuankajianyangingindicapaidarikegiatankajianinisebagaiberikut: 1. Untuk mengidentifikasi besaran dan distribusi dana perimbangan keuangandiKalimantan. 2. Untuk mengidentifikasi tingkat pembiayaan keuangan di masing-masing daerah. 3. Untuk mengidentifikasi sektor-sektor potensial dalam penguatan kapasitasanggaran/pendapatandaerah. Adapun kegunaan hasil kajian ini adalah untuk mendorong terciptanyapeningkatansistemdanakuntabilitaspenyelenggaraanpelayanan publik yang pada akhirnya diharapkan akan berdampak kepada peningkatan kinerjapemerintahdaerahdalampenyelenggaraanpembangunan. F. Target/HasilYangDiharapkan Hasil akhir yang ingin dicapai dari kajian ini adalah tersusunnya sebuah laporan kajian yang memuat deskripsi tentang komposisi pembiayaan pembangunan di daerah seiring dengan kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dah daerah, serta implikasi pemanfaatannya bagi sektor-sektor pembangunan yang sifatnya mendasar, meliputi sektor pendidikan,kesehatan,dansaranadanprasaranaumum. G. StatusDanJangkaWaktu Kajian ini merupakan program baru yang dilaksanakan untuk wilayah Kalimantan. Adapun jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kajian iniadalah1tahunanggaran,yakniperiodeJanuari-Desember2007. (6 KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  24. 24. BAB II KERANGKA TEORETIS DESENTRALISASI FISKAL DAN KEBIJAKANNYA DI INDONESIA A. HakekatOtonomiDaerah Kebijakan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak terlepas dari ketentuan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana diatur Bab VI UUD 1945 yang kemudian dirumuskan secara singkat dan padat di dalam Pasal 18 beserta penjelasannya. Beberapa aspek terkait dengan pemerintahan daerah seperti hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah, pengaturan keberadaan satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya diaturdalampasal18Adan pasal18B. Ditinjau dari segi tata negara dan tata pemerintahan, penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan melaksankan kebijakan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kekuasaan dan tanggung jawabnya. Hal demikian tidak lain untuk dapat mewujudkan dayaguan dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian sentralisasi kewenangan dapat dihindari tanpamengabaikanpemisahankewenangan. Oleh karena itu diadakannya pembagian kewenangan, baik antara jajaran penyelenggara pemerintahan negara di tingkat pusat, yaitu Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan antar penyelenggara tata pemerintahan sendiri, yaitu Presiden dengan pembantu-pembantunya maupun antara perangkat pusat dan daerah serta perangkat pusat dengan perangkatnya di daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi sama pentingnya, oleh karena itu dilaksanakan secara 7) KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  25. 25. bersama-sama.Selainitudimungkinkanjugapelaksanaantugaspembantuan. Dalam pelaksanaannya, antara ketiga asas tersebut terjalin konteksitas erat dan harus diarahkan pada tindakan pola hubungan yang saling menunjang 1 dansalingmelengkapisecaradinamis. Untuk merealisasikan prinsip-prinsip otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab maka faktor-faktor kemampuan, kondisi dan kebutuhan daerah harus diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah. Proses pemberian otonomi daerah pada dasarnya berawal dari penyerahan sebagian urusan pemerintahan sebagai kewenangan pangkal dalam undang-undang pada waktu pembentukan suatu daerah otonom dan penambahan atau penyerahan urusan pemerintahan yang dilaksanakan melaui Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, setiap penambahan atau penyerahan urusan pemerintahan harus disertai juga dengan penyerahan personil, peralatan dan sumber pembiayaannya. Proses penambahan atau penyerahan urusan pemerintahan merupakan landasan hukum yang kuat untuk terwujudnya asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Kemudian dari pada itu, dengan urusan-urusan yang telah dimiliki berikut kewenangan-kewenangannya, Pemerintah Daerah 1 Asas Desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah dengan tingkat yang lebih tinggi kepada Pemerintah Daerah dengan tingkat yang lebih rendah. Oleh karenanya prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah yang bersangkutan, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan hingga aspek-aspek pembiayaannya. Yang menjadi perangkat pelaksana dalam konteks ini adalah perangkat daerah itu sendiri. Asas Dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada kepala wilayah atau kepala instansi vertical pada tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada Pemerintah Pusat. Selain itu perencanaan dan pelaksanaan maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Unsur pelaksananya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat. Latar belakang diadakannya kebijakan dekonsentrasi adalah dikarenakan tidak semua urusan Pemerintah Pusat dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah menurut asas desentralisasi. Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberitugas. (8 KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  26. 26. menyelenggarakan pemerintahan secara otonom untuk bidang-bidang tertentuyangtelahmenjadiurusanrumahtangganya. Sebuah dasar umum dibentuknya suatu pemerintahan daerah dalam suatu negara dengan wilayah yang luas adalah dikarenakan tidak mungkinnya pengelolaan pemerintahan yang efisien dan efektif jika hanya dilakukan dari Pusat. Alasan inilah yang kemudian menjadi dasar pertimbangan untuk membentukpemerintahandaerahdengankebijakandesentralisasi. DalamsebuahpenelitianyangdilakukanolehHutherdanShah(1998) di 80 negara, menunjukkan bahwa desentralisasi memiliki korelasi positif dengan kualitas pemerintahan yang meliputi variabel gabungan dari partisipasi masyarakat, orientasi pemerintah, pembangunan sosial, dan manajemen ekonomi (makro), semakin tinggi derajad desentralisasi yang ada di suatu negara semakin baik pula partisipasi masyarakatnya, orientasi pemerintah, pembangunan sosial dan manajemen ekonominya (dalam Mardiasmo,2002) Menurut Menteri Dalam Negeri (1996) bahwa beberapa prinsip fundamental otonomi daerah di dalam sistem pemerintahan daerah yang 2 harusdipahamiadalahsebagaiberikut : 1. Daerah merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Sehubungan dengan hal itu daerah juga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan nasional dalam penyelenggaraanpemerintahandanpembangunan. 2. Pembinaan teknis terhadap urusan pemerintahan yang telah diserahkan tetap menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan. Selain itu tanggung jawab terakhir terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud juga tetap berada pada instansi dimaksud. Oleh karena itu tidak tepat apabila muncul sinyalemen bahwa fungsi instansi yangbersangkutantelahberkurang. 3. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dilakukan oleh Menteri yang bersangkutan dan 2 Menteri Dalam Negeri. (1996). Kebijaksanaan Pemerintahan Dalam Peletakan Titik Berat otonomi pada daerah Tingkat II. PenataranotonomiDaerahbagiPejabatEselonIdiJakarta. 9) KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  27. 27. pembinaan umum oleh Menteri Dalam Negeri. Sementara itu pembinaan operasionaldilakukanolehGubernur. 4. Pembinaan teknis yang merupakan tanggung jawab Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan, pada dasarnya meliputi: lmenentukan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan secara nasional ataspenyelenggaraanurusanpemerintahantertentu. lmenetapkan kebijakan teknis, standar teknis, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, pengawasan teknis, serta pedoman teknis peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis bagi pegawai pemerintahandaerah. 5. Pelaksanaan pembinaan umum yang merupakan tanggung jawab Menteri DalamNegeri,padadasarnyameliputi: lmenetapkan pedoman organisasi, pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan daerah dan sumber pembiayaan lainnya, pengelolaan dan administrasi barang, perlengkapan dan peralatan sertakekayaanlainnya. lMelakukan inventarisasi dan penilaian terhadap kekayaan daerah serta pengawasan dan pengendalian umum terhadap penyelenggaraan urusanpemerintahanyangdiserahkankepadadaerah. 6. Pembinaan operasional yang merupakan tanggung jawab Gubernur, pada dasarnyameliputi: lMelakukan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas di Kabupaten dan Kota agar tercapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kebijakanPemerintahPusat,ProvinsidanKabupaten/Kota. lMelakukan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Kabupeten/Kota. Beberapa elemen penting otonomi daerah yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan upaya pencapaian good governance, menurut Tim 3PenelitiFISIPUI(2001),diantaranyayaitu: 3 Tim Peneliti FISIP UI. (2001). Pelaksanaan Otonomi Daerah Mendukung Good Governance. Jurnal Forum Inovasi. November 2001. (10 KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  28. 28. 1. Dalam otonomi terkandung makna self-initiative untuk mengambil keputusandanmemperbaikinasibsendiri. 2. Daerah otonom harus memiliki power (termasuk dalam sumber-sumber keuangan) untuk menjalankan fungsi-fungsinya, memberikan pelayanan publik serta sebagai institusi yang mempunyai pengaruh agar ditaati warganya. B. DesentralisasiFiskal Terwujudnya keselarasan dan keserasian antara kegiatan-kegiatan pemerintahan di daerah terutama dalam penyelenggaran urusan otonomi daerah dengan kebutuhan masyarakat merupakan landasan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan otonomi kepada daerah diharapkan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat akan lebih cepat terwujud, dan pengambilan keputusan setiap kebijakan di daerah akan lebih cepat dilakukan. Selain itu dengan otonomi daerah akan mendorong timbulnya prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraanpemerintahandanpelaksanaanpembangunan. Melalui mekanisme otonomi diharapkan dapat diperkuat struktur ekonomi nasional dan daerah serta meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas daerah. Dengan otonomi daerah diharapkan dapat menghilangkan beragam kesenjangan yang bersumber dari bidang ekonomi. Dalam upaya pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan dibuatlah sistem perimbangan keuanganantarapemerintahdanpemerintahandaerah. Desentralisasi menurut jenisnya dapat dibedakan dalam beberapa konsep, yaitu (Campo dan Sundaram, 2002; Sidik (2002); Martinez-Vazquez danMcNab(1997),): (a) Desentralisasi geografis atau desentralisasi teritorial, yakni pembagian suatu wilayah menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil dengan kewenanganyurisdiksiyangjelasdiantaradaerah-daerahtersebut; (b) Desentralisasi fungsional yakni pendistribusian kewenangan dan tanggung jawab negara kepada unit-unit fungsional yang berbeda-beda dalam suatu pemerintahan; 11) KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  29. 29. (c) Desentralisasi politik dan administrasi. Desentralisasi politik berkenaan dengan kewenangan pembuatan keputusan yang bergeser dari pemerintah yang lebih tinggi ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Dalam konteks ini partisipasi masyarakat lokal dalam proses pembuatan keputusan mendapat peluang yang sangat luas. Sedangkan desentralisasi administratif erat kaitannya dengan desentralisasi politik, bahkan secara faktual keduanya sulit dibedakan. Namun lebih difokuskan pada operasionalisasi atau implementasi kebijakan/ keputusan publik agar berhasilsecaraoptimal. (d) Desentralisasi finansial, yakni berkaitan dengan pelimpahan tanggung jawab pembelanjaan dan pendapatan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Bentuk-bentuk desentralisasi finansial ini antara lain adalah self-financing beberapa penyelenggaraan pembangunan di daerah, cofinancing atau coproduction dengan pihak-pihak swasta, intesifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak daerah dan retribusi, pinjaman daerah, serta transferatausubsidiantar tingkatanpemerintahan. Berkaitan dengan desentralisasi fiskal atau disebut juga sebagai desentralisasi di bidang ekonomi yakni adanya penyerahan sebagian kewenangan Pemerintah kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi, bertujuan untuk mengatur dan mengurus perekonomian daerah dalam rangka menciptakan stabilitas perekonomian secara nasional (Suyono, 2003). Ketiga fungsi tersebut menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat. Namun untuk menuju kepada sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, sebagian besar wewenang dan tanggungjawab pemerintah pusat tersebut didesentralisasikan kepada pemerintah daerah, dimana tetap ada sebagian wewenang dan tanggungjawab yang masih dikendalikan pemerintah pusat, contohnyasepertikebijakanyangmengaturvariabelekonomimakro. Komponen kunci dan utama dalam kebijakan desentralisasi adalah desentralisasi fiskal, karena dengan desentralisasi fiskal wewenang pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih besar. Pengertian desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan kepada daerah untuk menggali dan (12 KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  30. 30. menggunakan sendiri sumber-sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensinyamasing-masing(Sidik,2002). Adapun kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, menurut Kadjatmiko (2002), dilakukan dengan tujuan yaitu: (1) Menjaga kesinambungan kebijaksanaan fiskal dalam konteks kebijaksanaan ekonomi makro; (2) Mengoreksi vertical imbalance, yaitu memperkecil ketimpangan yang terjadi antara keuangan pemerintah pusat dan keuangan daerah yang dilakukan dengan memperbesar taxing power daerah; (3) Mengoreksi horizontal imbalance yaitu ketimpangan antar daerah dalam kemampuan keuangannya; (4) Meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah; (5) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan (6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalampengambilankeputusandisektorpublik. Akan tetapi, banyak ahli berpendapatan, bahwa desentralisasi tidak secara otomatis akan langsung berdampak positif. Pemberian porsi keuangan yang lebih besar kepada daerah tidak selamanya akan berdampak kepada meningkatkan kinerja pemerintah di daerah. Hal ini sangat terkait dengan sejauh mana pemanfaatan anggaran yang dimiliki tersebut secara baik dan bertanggungjawab. Besarnya sumber pembiayaan pembangunan didaerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat, berimplikasi kepada rendahnya rasa memiliki dan kepentingan masyarakat untuk mengontrol dan ikut terlibat secara maksimal dalam proses pengelolaan anggaran itu sendiri. Sehingga banyak ahli berpendapat bahwa, idealnya pelaksanaan desentralisasi fiskal lebih di fokuskan kepada bagaimana mengoptimalkan sumber pembiayaan yang berasaldaridaeah, yaituPendapatanAsliDaerah(PAD). Penekanan mobilisasi pendapatan daerah pada sumber PAD, terutama demi mendukung penguatan akuntabilitas pejabat lokal dan tanggungjawab masyarakat lokal. Seperti ditegaskan Oates (1972), International American Development Bank (1997) dan Bahl (1999), keseimbangan yang lebih baik antara penyediaan layanan publik dan kebutuhan penduduk, akan tercapai sepanjang biaya yang dibutuhkan terkait dengan mobilisasi pendapatan yang dilakukan di wilayah yang sama. Keterkaitan erat pengeluaran dan mobilisasi pendapatan lokal, akan dapat 13) KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  31. 31. mendorong membaiknya akuntabilitas tindakan pemerintah (Abed and Gupta,2002:335). Weisner (1995) mengemukakan alasan serupa, pentingnya memperhatikan upaya fiskal daerah adalah berakar pada arti pentingnya warga membayar pajak, apa yang mereka peroleh, sehingga pihak-pihak yang membuat keputusan pengeluaran lokal akan terjaga akuntabilitasnya, melalui lembaga politik lokal. World Bank (1995) menekankan pula bahwa apabila kenaikan transfer tidak diimbangi kenaikan kontribusi lokal, betapa pun kecil jumlahnya, kecil sekali kemungkinan manfaat penuh desentralisasi dapat terwujud. Tanpa rasa memiliki dan tanggungjawab dari masyarakat setempat, efisiensi pengeluaran kelihatannya sangat tidak mungkin ditingkatkan (Bird danVaillancourt,2000:265). Desentralisasi akan berjalan lebih baik jika dikaitkan erat ke struktur masyarakat dan organisasi lokal. Lebih lanjut Bird dan Vaillancourt menyatakan bahwa: “Pengalaman di berbagai situasi mengisyaratkan adanya 2 persyaratan yang sangat penting untuk kesuksesan desentralisasi. Pertama, proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, yaitu pengambilan keputusan tentang manfaat dan biayanya harus transparan dan pihak-pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. Kedua, biaya-biaya dari keputusan yang diambil, sepenuhnya harus ditanggung oleh masyarakat setempat. Maksudnya pemda perlu memiliki kontrol atas tarif (dan mungkin basis pajak, obyek) dari paling tidak beberapa jenis pajak. Jika persyaratan-persyaratan yang agak ketat ini dapat dipenuhi, devolusi atau otonomi barulah berarti. Sebaliknya, bila tidak dapat diwujudkan maka desentralisasi mungkin tidak akanmencapaisasarandantujuannya”(BirddanVaillancourt,2000:17). Smoke (2001) lebih spesifik menyatakan bahwa mekanisme fiskal tidak dapat diharapkan berfungsi jika tidak ada tingkat pengembangan politik dan akuntabilitas lokal yang memadai (Smoke, 2001:32). Penegasan yang sama dikemukaan Syah (2000) dimana pengalaman di Indonesia dan Pakistan, telah memberikan pelajaran penting dalam melakukan reformasi fiskal di NegaraBerkembangsepertiberikut: 1. Kelembagaanpartisipasimasyarakatdanakuntabilitasnyaharusdigiringke arah reformasi sistem fiskal yang sungguh-sungguh. Meskipun dalam (14 KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  32. 32. masyarakat yang primitif, seperti India sebelum dijajah Inggris, sistem pemerintahan lokal berjalan efektif untuk memberikan pelayanan dan pengumpulan pajak lokal, sebab ada pemahaman yang baik atas mekanisme partisipasi dan akuntabilitas masyarakat. Sistem pemerintahan lokal yang lebih modern, telah gagal karena ketiadaan suara masyarakatdanpengendalianakuntabilitas. 2. Kemampuan kelembagaan (administratif/manajemen) merupakan hal kedua terpenting, dan seharusnya mendapat prioritas yang lebih rendah dalam usaha reformasi. Kapasitas kelembagaan untuk membangun dan mengembangkan praktek organisasi modern, memang penting, namun seharusnya tidak dipandang sebagai kendala untuk desentralisasi. Kemampuan teknis dapat dipinjam dari dukungan tingkatan pemerintah yanglebihtinggidiberbagaitempat. 3. Pemisahan yang demikian jauh antara keputusan pembelanjaan dan perpajakanmenyebabkankurangnyaakuntabilitassektorpemerintah. 4. Bagi hasil atas dasar basis per basis pajak mendistorsi insentif efisiensi pemungutan pajak. Di Pakistan, bagi hasil pajak demi pajak atas penerimaan dan penjualan telah menyembunyikan pajak perdagangan darireformasi,sebabpajaktersebuttidakdibagidenganpropinsi. 5. Desentralisasi yang berhasil tidak dapat dicapai tanpa keberadaan programtransferfiskalyangterancangbaik. 6. Lingkungan kelembagaan negara berkembang membutuhkan tingkatan desentralisasi yang lebih besar daripada yang dibutuhkan negara industri. Lingkungan sektor pemerintah yang lebih terbelakang lebih sesuai dengan bentuk pemerintahan yang terdesentralisasi, sebab kebutuhan informasi dan biaya transaksi dapat diminimalkan dengan cara menggeser pengambilan keputusan lebih dekat ke masyarakat yang terpengaruh oleh kebijakantersebut(BirddanVaillancourt,2000:204-209). Penegasan tersebut menekankan pentingnya reformasi fiskal yang secara sungguh-sungguh dipadukan (matching) dengan pelembagaan demokrasi lokal. Pelembagaan demokrasi lokal ini, sudah saatnya memperoleh perhatian serius. Sebab ada kecenderungan umum, desentralisasi seringkali gagal mencapai tujuan yang diharapkan, karena 15) KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  33. 33. transfer kekuasaan yang dilakukan tidak mampu mengubah distribusi kekuasaan yang mengarah pada terwujudnya kesamaan derajat antara komponenpemerintahdannon-pemerintah. Seperti ditegaskan Bailey (1999): “Desentralisasi merupakan sesuatu yang sangat diperlukan (necessary) tetapi bukan kondisi yang mencukupi (unsufficient) untuk mempromosikan kepentingan publik, baik melalui peningkatan untuk dapat melakukan pilihan publik maupun penguatan suara publik. Desentralisasi hanya menciptakan kesempatan (opportunity) untuk meningkatkan responsivitas dalam pemberian pelayanan publik, tetapi tidak mestimenjaminnya.Hasilnyatadaridesentralisasiakanlebihtergantungpada distribusi kekuasaan (distribution of power) di antara berbagai kelompok yang adadidalamdandisekitarinstitusipemerintahanlokal(Bailey,1999:77). Pada bagian selanjutnya, Bailey (1999) menyatakan bahwa: “Desentralisasi umumnya hanya memperluas bentuk-bentuk tradisional demokrasi perwakilan (representative democracy), daripada demokrasi partisipatoris (participatory democracy) pada tingkat lokal. Manajemen desentralisasi lebih banyak terjadi di dalam lingkungan departemen daripada melintasi antar departemen. Desentralisasi lebih berkaitan dengan masalah access daripada decision-making. Desentralisasi lebih terkait dengan pembuatan keputusan di dalam struktur lembaga pemerintah daripada penyebaran kekuasaan (devolution of power) kepada komunitas di suatu wilayah. Dan ini terjadi karena desentralisasi tidak secara fundamental mengubahtatanankekuasaanpolitikdanmanajemen”(Bailey,1999:77-79). Undang-undang32Tahun2004tentangPemerintahanDaerah,secara formal mendasarkan diri pada prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat. Namun secara substansial, transfer kekuasaan yang terjadi masih terbatas pada lingkungan internal pemerintahan daerah. Terutama pada eksekutif dan legislatif daerah. Sehingga proses politik pemerintahan daerah, cenderung lebih menekankan pada mekanisme demokrasi perwakilan daripada demokrasi partisipatoris. Sementara itu, tidak ada satu pun pasal yang mengatur hak-hak penduduk, baik itu hak-hak untuk memperoleh pelayanan, hak pengawasan terhadap eksekutif maupun legislatif daerah, baik secara individu maupun institusi (Hardjosoekarto, 2002:12). Kontruksi kekuasaan yang tidak seimbang ini, menjadi faktor krusial yang menyebabkan proses (16 KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  34. 34. penentuan kebijakan publik, dimonopoli dan didominasi kepentingan eksekutif dan legislatif daerah. Termasuk dalam kebijakan pendapatan dan belanjadaerah. C. KebijakanDesentralisasiFiskaldiIndonesia Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka telah diundangkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara PemerintahPusatdanDaerah. Penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, antara lain penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah sesuai asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, penambahan jenis Dana Bagi Hasil dari sektor Pertambangan Panas Bumi, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21, pengelompokan Dana Reboisasi yang semula termasuk dalam komponen Dana Alokasi Khusus menjadi Dana Bagi Hasil, penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Umum, dan penyempurnaanprinsippengalokasianDanaAlokasiKhusus. Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antar Pemerintahan Daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil dari penerimaan pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masingjenispenerimaantersebutsalingmengisidanmelengkapi. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagihasilkankepadaDaerahberdasarkanangkapersentasetertentudengan memperhatikanpotensidaerahpenghasil. 17) KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  35. 35. Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai,kebutuhan fiskal,dan potensi daerah. Kebutuhan daerah dicerminkan dari luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Sedangkan kapasitas fiskal dicerminkan dariPendapatanAsliDaerah,DanaBagiHasilPajak,danSumberDayaAlam. Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasaranapelayanandasarmasyarakat. Melalui penyempurnaan prinsip-prinsip, mekanisme, dan penambahan persentase beberapa komponen dana perimbangan diharapkan daerah dapat meningkatkan fungsi pemerintahan daerah sebagai ujung tombakdalammemberikanpelayanankepadamasyarakat Lebih lengkap tentang pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UU No 32 dan 33 Tahun 2004 dapat dilihatpadaGambar2.1dibawahini. Gambar. 2.1 Pola Hubungan Keuangan Pusat Daerah (sesuai UU 33/2004 dan UU 32/2004) (18 KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  36. 36. BAB III TINJAUAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA A. TinjauanSejarah Para pemerhati otonomi daerah di Indonesia mencatat sejarah panjang desentralisasi di Indonesia. Pada tahun 1903 Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Desentralisatie wet yang merupakan dasar hukum pertama berkaitan dengan desentralisasi di Indonesia. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada pejabat-pejabat Belanda yang bekerja di Indonesia, dilakukan tahun 1922 dan kemudian diteruskan oleh TentaraPendudukanJepangpadasaatPerangDuniaII. Segera setelah kemerdekaan, Pemerintah RI mengeluarkan UU No.1 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasar UU ini Kepala daerah menjalankan dua fungsi yaitu sebagai Kepala Daerah Otonom dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Karena itu kendatipun kehendak desentralisasi cukup nyata, pelaksanaan dekonsentrasi sangat dominan. Dalam perkembangannya, UU No.1 Tahun 1945 diganti dengan UU No. 22 Tahun 1948 yang lebih menekankan praktek demokrasi parlementer sesuai dengan sistem pemerintahan saat itu. Secara keseluruhan bahwa berdasarkan UU No. 22 tahun 1948, kontrol pemerintah pusat kepada daerah masih sangat kuat. Berdasarkan UU ini terdapat 15 jenis urusan pemerintahan yang benar-benar diserahkan. Dibawah UU No. 1 Tahun 1957 Kepala Daerah sama sekali tidak bertanggung jawab kepada Pemenntahan Pusat Karena itu terjadi dualisme kepemimpinan. Ada kepala daerah di satu sisi, dan ada pejabat pusat yang ditempatkan di daerah. Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1957 tidak berjalan lancar, bahkan mendapat tantangan kuat dari berbagai pihak termasuk Angkatan Darat. Itulah sebabnya maka pada tahun 1959, Presiden RI mengeluarkan Penetapan Presiden No. 6/1959 Tentang Pemerintahan 19) KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  37. 37. Daerah. Berdasarkan Penpres 6 tahun 1959 ini penekanan desentralisasi beralihkepadakontrolpemerintahanpusatyangkuatterhadappemerintahan daerah. SekalilagiarusbalikterjadidengandikeluarkannyaUU18tahun1965. Keadaan politik waktu itu menunjukkan bahwa partai-partai mendapatkan kembali kekuasaan setelah masa sulit pada tahun 1950-an. Berdasarkan UU 18 Tahun 1965, para eksekutif daerah diperbolehkan menjadi anggota partai. Berdasarkan ketentuan ini tumbuh loyalitas ganda Kepala Daerah yang tidak sajakepadaPemerintahPusattetapijugakepadapartai. Pendulum bergeser lagi secara signifikan dengan dikeluarkan UU No. 5Tahun1974.DenganUUinikontrolPusatsangatkuat.Daerahtidaklebihdari perpanjangan tangan untuk mensukseskan program-program pemerintah pusat. Harus diakui bahwa system ini telah menciptakan stabilitas di berbagai daerah termasuk situasi yang kondusif bagi investor asing. Tetapi juga disinyalir bahwa stabilitas yang terjaga selama 30 tahun telah menciptakan ketergantungan daerah kepada pusat dalam hampir seluruh segi otonomi daerah seperti kewenangan, keuangan, kelembagaan, personil, perwakilan dan tentu saja pelayanan. Dapat diduga juga bahwa rendahnya kreatifitas dan prakarsadaerahjugadisumbangolehsistemsepertiini. Sementara itu, dibidang Perimbangan Keuangan sejak tahun 1956 telah dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1956. Tetapi UU ini tidak dapat diberlakukan dengan baik oleh karena beberapa sebab, selain sebab-sebab teknikaljugasebab-sebabpolitikal. B. Hubungan Antara Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Pendanaan Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan Kota diatur dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, sementara itu hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secaraadildanselaras.Pengaturanlebihlanjutmengenaihal-halpentingyang berkaitan dengan hubungan wewenang dan penyelenggaraan urusan (20 KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  38. 38. pemerintah tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang kemudian secara lebih rinci dituangkan dalam PP No. 38 Tahun 2007, sedangkan yang berkaitan dengan hubungan keuangan tertuang di dalam UU No. 33 Tahun 2004 yang dijabarkan lebih lanjut dengan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi 6 urusan pemerintah yang bersifat mutlak/absolut (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama) dan urusan pemerintah di luar 6 urusan yang bersifat mutlak/absolut. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud, pemerintahan dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah/wakil pemerintah di daerah, atau menugaskan sebagian urusan kepadapemerintahandaerahdan/ataupemerintahandesa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria ekternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan siapa yang kena dampak dalam penyelenggaraan urusan, maka merekalah yang berwenang untuk mengurus. Kriteria akuntabilitas dalam hal ini adalah suatu pendekatan yang mempertimbangkan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani. Adapun kriteria efisiensi adalah suatu pendekatan yang mempertimbangkan tersedianya sumber daya guna mendukung terselenggaranyapembagianurusanpemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria diatas meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan adalah urusan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Pembagian urusan pemerintahan tersebut diatas ditempuh melalui mekanisme penyerahan dan/atau pengakuan atas usulan daerah atas bagian urusan-urusan yang akan diatur dan diurusnya. Berdasarkan usulan tersebut, Pemerintah melakukan verifikasi terlebih 21) KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  39. 39. dahulu sebelum memberikan pengakuan dan legalitas atas bagian urusan yangakandilaksanakanolehdaerah. Implementasi kebijakan otonomi daerah dilakukan melalui strategi yang bersifat generik maupun bersifat khusus. Strategi kebijakan otonomi yang bersifat generik mencakup berbagai aspek kebijakan, antara lain penataan urusan pemerintahan, kelembagaan pemerintahan daerah, penguatan pelayanan umum, kepegawaian, pembinaan dan pengawasan, serta penataan pengelolaan keuangan daerah. Adapun strategi kebijakan otonomi yang bersifat khusus antara lain penataan daerah otonom dan wilayah perbatasan, penataan otonomi khusus di Provinsi Papua dan NAD, serta pemberdayaan masyarakat dan desa. Khusus yang berkaitan dengan penataan urusan pemerintahan dimaksudkan untuk memperjelas sekaligus memproporsionalkan kewenangan, masing-masing tingkatan pemerintahan agar nantinya prinsip structure follows function dan money follows function dapat direalisasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep proporsionalitas dapat dicapai apabila di dalam masing- masing tingkat pemerintahan terdapat adanya kejelasan tugas, fungsi, dan tanggung jawab tentang siapa melakukan apa. Pertimbangan inilah yang mendasaripentingnyapengaturandanpenegasankembalipembagianurusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pengganti PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan KewenanganProvinsisebagaiDaerahOtonom. Pengaturan pembagian urusan dimaksud tentunya akan memberikan konsekuensi terhadap pola, sistem, dan mekanisme pendanaan, karena pendanaan suatu urusan pemerintahan hanya dapat dilakukan apabila tugas dan fungsi pada masing-masing tingkat pemerintahan sudah ditentukan terlebihdahulumengenaibatasdanlingkupkewenangannya,satudanlainhal agar dikemudian hari tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) dalam pengalokasian sumber-sumber pendanaan terhadap satu objek yang sama. Dengan kata lain, kurang jelasnya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah dapat menimbulkan masalah kesimpangsiuran, ketidakpastian, dan fragmentasi pendanaan, dimana satu fungsi tertentu didanai dari beberapa sumber (misalnya kegiatan fisik tertentu yang menjadi urusan daerah didanai dari dan atas beban APBN melalui Dokumen Isian (22 KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  40. 40. Pelaksanaan Anggaran Kementerian dan Lembaga (DIPA-K/L), dan kegiatan fisik tertentu yang menjadi urusan pusat didanai dari dan atas beban APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA- SKPD). Sejalan dengan penataan dan pembagian urusan pemerintahan, pengaturan sistem dan mekanisme pendanaan dilakukan berdasarkan asas Desentralisasi,Dekonsentrasi,danTugasPembantuan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 155 UU Nomor 32 Tahun 2004 secara umum menggariskan perlunya pemisahan sumber-sumber pendanaan dalam rangka penyelenggar.aan urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN. Secara lebih spesifik, pola pendanaan urusan pemerintahan yang menganut prinsip money follows function juga dipertegasdidalamPasal4UUNomor33Tahun2004,yaitu: (1) Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasididanaiAPBD; (2) Penyelenggaraan tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi didanaiAPBN; (3) Penyelenggaraan tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh perangkatdaerahdalamtugaspembantuandidanaiAPBN; (4) Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diikuti dengan pemberian dana. Pemberian dana dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/ atau tugas pembantuan dimaksud merupakan wujud penerapan prinsip money follows function. Sementara itu, pemisahan sumber-sumber pendanaan dari APBN dan APBD dimaksudkan agar penerapan prinsip money follows function dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini memberikan indikasi bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah hanya menggunakan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, baik dalam konteks manajemen pemerintahan maupun manajemen 23) KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  41. 41. keuangan. Pendanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui asas Dekonsetrasi/Tugas Pembantuan dapat dialokasikan pendanaan dari bagian anggaran kementerian/lembaga dalam bentuk dana dekonsentrasi/tugas pembantuan, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui asas Desentralisasi harus dialokasikan pendanaannya dalam APBN dalam bentuk belanja transfer untuk daerah. Selain terdapat pemisahan dalam pengalokasian sumber-sumber pendanaan, juga terdapat pemisahandalampenatausahaandanpertanggungjawaban. Administrasi pendanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Penerapan manajemen pemerintahandanpendanaantersebutakantetapberlangsungselamadalam penyelenggaraan pemerintahan masih digunakan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi,danTugasPembantuan Demikianpulaeksistensipengalokasiandanadekonsentrasidandana tugas pembantuan dapat dilakukan selama pihak kementerian/lembaga masih ingin menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya di daerah, disamping melaluipenyerahan wewenang/urusan kepada pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Hal ini berarti bahwa dalam rangka pengalokasian dana dekonsentrasi/tugas pembantuanyang merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga tercermin adanya hubungan antara pembagian urusan pemerintahan dan aspek-aspekpendanaannya. C. ReformasiPerencanaandanPengelolaanKeuanganDaerah 1. ReformasiPerencanaandanPenganggaran Indonesia telah melalui sejarah yang panjang dalam penerapan berbagai sistem perencanaan dan penganggaran. Pada masa orde lama ditetapkanRencanaPembangunanSemestaBerencanaDelapanTahun (1959- 1967) sebagai pedoman perencanaan pembangunan nasional. Pada masa orde baru, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ditetapkan sebagai landasan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), dan untuk selanjutnyadijabarkansetiaptahundalamAPBN. (24 KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  42. 42. Dalam kurun waktu tahun 1999-2004, GBHN tidak lagi diikuti dengan penyusunan Pelita, namun dituangkan lebih lanjut dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas). Selanjutnya Propenas dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang menjadi salah satu dasar penyusunanAPBNsetiaptahun. Pada kurun waktu 2004 hingga saat ini, Indonesia memasuki babak baru dalam sistem perencanaan dan penganggaran nasional. Perubahan tersebut ditandai dengan lahirnya Paket UU di bidang keuangan negara yang mengatur tentang sistem perencanaan dan penganggaran serta pertanggungjawabannya, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Selain itu juga diterbitkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaanPembangunanNasional. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menandai reformasi sistem perencanaan pembangunan nasional, lahir sebagai konsekuensi dari amandemen UUD 1945, yang telah mengamanatkan perubahan dalam pengelolaan pembangunan.Adapunamanatperubahandalampengelolaanpembangunan tersebutmeliputi: (i) PenguatankedudukanlembagalegislatifdalampenyusunanAPBN, (ii) Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunannasional,dan (iii)Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam kerangkaNKRI. Di dalam UU SPPN tercakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SPPN dalam UU ini adalah satu kesatuan tata cara perencanaanpembangunan untuk menghasilkan rencana pernbangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahandipusatdandaerahdenganmelibatkanmasyarakat. Untuk menghindari kemungkinan kegagalan perencanaan. pembangunan yang diakibatkan oleh pola perencanaan yang terpusat (top- 25) KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  43. 43. down), sistem perencanaan pembangunan nasional menggunakan berbagai pendekatanyangberbeda,yangdigunakansecarabersama-sama,yaitu: a. Politik, yang memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat menentukan pilihannya berdasarkan program pembangunan yang ditawarkan presiden/kepala daerah; b. Teknokratik, perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja (satker) yang secarafungsionalbertugasuntukitu; c. Partisipatif,perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yangberkepentingan(stakeholder); d. Atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), perencanaan hasil prosesatas-bawahdanbawah-atasdiselaraskanmelaluimusyawarahyang dilaksanakan, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan,dandesa. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 diperkenalkan dokumen perencanaan yang lengkap, dari pusat sampai daerah, dari Kementerian/Lembaga sampai satuan kerja, dari jangka panjang, menengah sampai jangka pendek. Secara garis besar, jenis-jenis dokumen perencanaan dalamSPPNadalahberupa: a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sebagai dokumen perencanaanuntukperiode20tahun; b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), sebagai dokumen perencanaanuntukperiode5tahun; c. RPJM Kementerian/Lembaga (Rencana Strategis/Renstra K/L), sebagai dokumenperencanaanK/Luntukperiode5tahun; d. RPJM Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), sebagai dokumen perencanaanSKPDuntukperiode5tahun; e. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Nasional, atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sebagai dokumen perencanaan nasional untukperiode1tahun, f. RPT Daerah, yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),merupakandokumenperencanaandaerahuntukperiode1tahun, g. RPT K/L (Renja K/L), yang disebut dengan Rencana Kerja/Renja K/L, merupakandokumenperencanaanK/Luntukperiode1tahun, (26 KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  44. 44. h. RPT SKPD (Renja SKPD), sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode1tahun. 2. ReformasiPengelolaanKeuanganDaerah Reformasi pengelolaan keuangan daerah tidak saja terfokus pada kreatifitas daerah pada peningkatan pendapatan, namun juga pembenahan peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Cakupan dasar dari reformasi keuangan daerah meliputi beberapa dimensi perubahan, yaitu: a. Perubahankewenangandaerahdalammemanfaatkandanaperimbangan. b. Perubahanprinsippengelolaankeuangandaerah c. Perubahanprinsippenggunaandanapinjaman d. Perubahanstrategipembiayaan Pengelolaankeuangandaerahyangterdiridarikegiatanperencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban memerlukan instrumen yang rigid dan terintegrasi. Ketidakharmonisan pengelolaan keuangan daerah yang selama ini muncul, baik antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar eksekutif dengan legislatif daerah, ataupun antara pemda-legislatif dengan masyarakat, lebih banyak disebabkan karena tidak tersedianya instrumen pengelolaan keuangan daerah yang menyeluruh danterintegrasi. Pada tahap perencanaan keuangan daerah, instrumen yang minimal harus tersedia adalah Peraturan Daerah (Perda) pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan dokumen perencana seperti renstra, properda, dan dokumen lain yang merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat. Pada tahap pelaporan, maka diperlukan laporan keuangan daerah yang lengkap yang disertai berbagai lampiran pendukung. Sedangkan pada tahap pertanggungjawaban serta evaluasi atas pengelolaan keuangan daerah, diperlukan kegiatan audit internal oleh Bawasda, dan kontrol DPRD. Selain itu, dilakukan pula audit eksternal oleh BPK, serta kontrol sosial dari masyarakat. Agar orientasi pengelolaan keuangan daerah yang transparansi dan akuntabel tercapai, maka diperlukan instrumen pelaksanaan pengelolaan yang lengkap 27) KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  45. 45. dan memadai. Instrumen pada tingkat pelaksanaan tersebut antara lain manual sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), tersedianya indikator kinerja keuangan dan operasional, serta adanya mekanisme dan proses pengawasan dan monitoring, baik oleh DPRD, Bawasda, BPK, maupun masyarakat. Proses transformasi kelembagaan dan manajemen sektor publik sebagai konsekuensi dari implementasi otonomi daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik masih diperlukan perubahan dan reformasi lanjutan. Reformasi lanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain reformasi sistem pembiayaan, reformasi sistem penganggaran, reformasi sistem akuntansi, dan reformasi sistem pemeriksaan. Rangkaian reformasi kelembagaan, instrumen, dan sistem dalam pengelolaan keuangan daerah tidak lepas dari orientasi dasar dari perubahan tersebut. Pada hakekatnya, orientasi reformasi pengelolaan keuangan dimaksudkan agar pengelolaan uang rakyat dilakukan secara transparan, baik dalam tahap penyusunan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dengan mendasarkan pada konsep tata kelola yang baik. Dalam proses reformasi pengelolaan keuangan daerah telah bergulir beberapa perangkat perundang-undangan yang terkait.Perangkat tersebut dimulai dengan diterbitkannya UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004. Sedangkan peraturan pelaksanaan tentang pengelolaan keuangan daerah juga mengalami perubahan dari PP Nomor 105 Tahun 2005 menjadi PP Nomor 58 Tahun 2005 yang diikuti juga dengan perubahan peraturan teknis yang pada awalnya didasarkan pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 telah direvisi menjadi Permendagri Nomor13Tahun2006tentangpedomanPengelolaanKeuanganDaerah. 3. SumberPembiayaanPembangunanDaerah Sesuai dengan UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Adapun (28 KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  46. 46. sumber pendapatan pemerintah daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),DanaPerimbangandansumberpendapatanlainyangsah. a. PendapatanAsliDaerah(PAD) Sumber pendapatan utama yang sering kali menjadi parameter untuk menentukan derajat otonomi fiskal yang dimiliki oleh suatu daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah, yaitu pendapatan yang diterima yang berasal dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (local source). Yang termasuk ke dalam kategori pendapatan ini adalah pajak daerah (local tax, sub national tax), retribusi daerah (local retribution, fees, local licence) dan hasil-hasil badan usaha (local owned enterprises) yang dimiliki oleh daerah. Ketiga jenis pendapatan ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalamwilayahyurisdiksinya. Pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal antara lain dilakukan melalui penyerahan sumber-sumber pendapatan kepada daerah dalam bentuk pajak dan retribusi daerah. Penyerahan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi daerah tersebut diatur dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ketentuan yang lebih teknis diatur dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak DaerahdanPPNomor66Tahun2001tentangRetribusiDaerah. UU tersebut menetapkan bahwa daerah dapat memungut 11 jenis pajak yang terdiri dari 4 pajak provinsi dan 7 pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sementara itu, pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir. Provinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang ditetapkan dalam undang-undang sedangkan Kabupatan/Kota dapat memungut pajak lain, selain yang ditetapkan undang-undang tetapi harusmemenuhikriteriatertentuyangditetapkanundang-undang. 29) KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  47. 47. Objek Retribusi Daerah terdiri dari Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu dan sesuai dengan objeknya, retribusi daerah dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu Reribusi Jasa Umum Retribusi JasaUsaha,danRetribusiPerizinanTertentu.Dariketigagolonganretribusi tersebut PP Nomor 66 Tahun 2001 menetapkan 28 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah. Namun demikian daerah dapat memungut jenis retribusi lain asalkan memenuhi kriteria tertentu dan sesuai dengan kewenanganotonominya. Kedua jenis pendapatan asli daerah (PAD) tersebut (pajak dari retribusi daerah) memberikan kontribusi yang sangat dominan dibanding dengan jenis PAD yang lain. Pada umumnya, pendapatan dari pajak untuk provinsi lebih besar dibanding pendapatan dari retribusi. Demikian juga untuk sebagian besar di daerah kota, pendapatan pajak lebih besar dibanding retribusi, tetapi untuk daerah kabupaten pada umumnya pendapatan retribusi lebih besar dibanding pajak. Walaupun kedua jenis pendapatandaerahtersebutjumlahnyacukupbanyaktetapikontribusinya terhadap APBD tidak cukup signifikan. Dalam profile keuangan daerah tahun 2007 memperlihatkan besaran pendapatan asli daerah provinsi berasal dari pajak daerah sebesar Rp. 28,37 triliun atau 38,54% dari total pendapatan, sedangkan retribusi daerah sebesar Rp. 1,85 triliun atau 2,51%daritotalpendapatan.(Depkeu:2007). Relatif kecilnya peranan pajak dan retribusi daerah terhadap APBD serta ada keleluasaan daerah khususnya Kota/Kabupaten untuk memungut jenis pajak dan retribusi lain, selain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan telah menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Beberapa daerah telah memanfaatkan peluang untuk meningkatkan pajak dan retribusisesuai ketentuan yang ada tetapi banyak daerah telah memungut pajak dan retribusi dengan tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dan bertentangan dengan kepentingan umum. Pungutan daerah lebih banyak hanya berorientasi kepada peningkatan PAD semata-mata dan belum melihatnya dari aspek yang lebih luas seperti penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi di daerah. Dari pelaksanaan UU tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah tersebut, banyak peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang bermasalah sehingga (30 KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  48. 48. harus direvisi ataupun dibatalkan oleh Pemerintah Pusat karena tidak sesuai dengan peraturan perudangan atau bertentangan dengan kepentingan umum. Banyak pungutan daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan Pusat atau merintangiarusbarangdanjasaantardaerah. Pada dasarnya penciptaan pungutan berbagai daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan dan kepentingan umum dapat diatasi oleh Pemerintah Pusat melalui pengawasan preventif, yaitu dengan mengevaluasi Perda tentang pajak dan retribusi dan ini didukung dengan adanya kewajiban daerah untuk menyampaikan perda pajak. dan retribusi dalam jangka waktu 15 hari sejak ditetapkan. Undang-undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk membatalkan peraturan, daerah yang bertentangan dengan UU dan kepentingan umum. Namun dalam kenyataannya, pengawasan tidak dapat berjalan efektif karena banyak daerah yang tidak menyampaikan Perda kepada Pemerintah dan beberapa Perda tetap dilaksanakan walaupun telah dibatalkan. b. PinjamanDaerah UU Nomor 33 Tahun 2004 menetapkan bahwa Pinjaman Daerah merupakan salah satu sumber Penerimaan Daerah dalam rangka desentralisasi, yang dicatat dan dikelola dalam APBD. Sesuai PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, berdasarkan jangka waktunya pinjaman daerah dibagi menjadi 3 yaitu: Pinjaman jangka pendek, Pinjaman jangka menengah, dan Pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka pendek hanya dipergunakan untuk menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pinjaman jangka menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan, sedangkan pinjaman jangka panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa Batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak melebihi 60 persen dari Produk Domestik Bruto tahun yang bersangkutan. Selanjutnya 31) KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN
  49. 49. Menteri Keuangan menetapkan batas maksimal kumulatif Pinjaman Daerah secara keseluruhan paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya dengan memperhatikan, keadaan dan prakiraan perkembanganperekonomiannasional. Dalam melakukan pinjaman, Pemerintah Daerah wajib memenuhi beberapapersyaratansebagaiberikut: mPersyaratanUmumPinjamanJangkaPendek: lKegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman jangka pendek telah dianggarkandalamAPBD. lKegiatan yang akan didanai pinjaman jangka pendek ini merupakan kegiatanyangbersifatmendesakdantidakdapatditunda. lSyaratlainnyaditentukanolehcalonpemberipinjaman. mPersyaratanUmumPinjamanJangkaMenengahatauJangkaPanjang: lJumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahunsebelumnya. lRasioproyeksikemampuankeuangandaerahuntukmengembalikan pinjaman(Debt ServiceCoverageRatio/DSCR)palingsedikit2,5. lMendapatkanpersetujuanDPRD. Untuk menghitung Rasio proyeksi kemampuan keuangan daerah untukmengembalikanpinjaman,digunakanrumussebagaiberikut: (PAD+(DBH-DBHDR)+DAU) - Belanja Wajib . Angsuran Pokok Pinjaman+Bunga+Biaya Lain DSCR =DebtServiceCoverageRatio PAD =PendapatanAsliDaerah DAU =DanaAlokasiUmum DBH =DanaBagiHasil DBHDR =DanaBagiHasilDanaReboisasi Berdasarkan KMK Nomor 35/KMK.07/2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/ Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah, proyek daerah yang didanai dari >2.5DSCR = (32 KAJIAN EVALUASI DAMPAK PERIMBANGAN KEUANGAN TERHADAP KAPASITAS KINERJA OTONOMI DAERAH DI WILAYAH KALIMANTAN

×