Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019

1,753 views

Published on

disampaikan oleh Direktur Pengembangan Wilayah Bappenas pada Lokakarya Back Ground Study Penyusunan Buku III RPJMN 2015-2019: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan. Regional Wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara di Kuta, Bali 23 September 2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,753
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
100
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019

  1. 1. oleh: Direktur Pengembangan Wilayah Workshop Regional Wilayah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Denpasar, 23 September 2013
  2. 2. Proses Perencanaan 1. Proses Politik : Pemilihan langsung dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan rencana pembangunan dalam bentuk Visi, Misi, dan Program yang ditawarkan Presiden / Kepala Daerah terpilih selama kampanye. 2. Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan 3. Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (stake holders)  Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang 4. Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan
  3. 3. PENYUSUNAN RPJMN DALAM KERANGKA KESINAMBUNGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Slide - 3 Rancangan Teknokratis RPJMN 2015-2019 Rancangan RPJMN 2015-2019 Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019 Visi – Misi Presiden terpilih Musrenbang RPJMN dan Sidang Kabinet Arahan RPJPN 2005-2025 Isu Strategis Jangka Menengah 2015-2019 (background studies) Evaluasi RPJMN 2010-2014
  4. 4.  Penyusunan Background Studies : identifikasi isu-isu strategis jangka menengah 2015-2019  Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015- 2019  Rancangan Awal RPJMN 2015-2019  Rancangan Akhir RPJMN 2015-2019 Januari 2013 – Desember 2013 Januari 2014 – Agustus 2014 mulai November 2014 Januari 2015     AGENDA BESAR PENYUSUNAN RPJMN Slide - 4
  5. 5. BAGAN ALUR PENYUSUNAN RPJMN Agustus 2014 November 2014 Desember 2014 Januari 20152013 Februari 2015 Slide - 5
  6. 6. RPJMN 2010-2014 Perpres 5 Tahun 2010 • BUKU I : PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS NASIONAL – Tema : Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan – Visi, Misi, Agenda, Prioritas Nasional, dan Kerangka Makro • BUKU II : STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG – Sinergi pembangunan antarbidang – Strategi lintas bidang dan mainstreaming: 9 bidang (sosbud, ekonomi, iptek, politik, hukum dan aparatur, hankam, infrastruktur, wilayah dan tataruang, lingkungan hidup) • BUKU III : STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH – Sinergi pembangunan pusat – daerah dan antardaerah – Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah (Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) 6 BUKU I BUKU II BUKU III Sinergi rencana pembangunan dan rencana tata ruang dilakukan melalui penyusunan Buku III RPJMN 2010-2014
  7. 7. 7 PERENCANAAN MAKROPERENCANAAN MAKRO PERENCANAAN SEKTORAL (Keterkaitan antarwilayah) PERENCANAAN SEKTORAL (Keterkaitan antarwilayah) Efektivitas kebijakan Spasial, lokasi dan tanah * Regulasi * Pendanaan Prioritas Kementerian/ Lembaga PERENCANAAN REGIONAL (Keterkaitan antarsektor) PERENCANAAN REGIONAL (Keterkaitan antarsektor) Prioritas Wilayah Mobilisasi Sumberdaya Lokal KESEJAHTERAAN, KEMANDIRIAN KEADILAN DAN KEMAKMURAN RAKYAT KESEJAHTERAAN, KEMANDIRIAN KEADILAN DAN KEMAKMURAN RAKYAT Efisiensi sumberdaya Kapasitas Kelembagaan KOORDINASI PERENCANAAN
  8. 8. 8 RPJP, RPJMN, RKP Target Nasional Perencanaan Wilayah: Lintas Sektor Perencanaan Wilayah: Lintas Sektor Perencanaan Sektoral: Lintas Daerah Perencanaan Sektoral: Lintas Daerah Industri Kesehatan Perikanan Perdagangan Pertanian Infrastruktur Pendidika n Perumahan Industri Perikanan Perdagangan Pertanian Infrastruktur Pendidika n Perumahan Kesehatan PERENCANAAN MAKRO
  9. 9. Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR RPJMN 2015-2019 DALAM KERANGKA RPJPN 2005-2025 (UU 17 TAHUN 2007) Slide - 9
  10. 10. Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Dalam Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Misi 2 Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing Penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan keragaman etnis & budaya serta pembangunan bekelanjutan. Penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan keragaman etnis & budaya serta pembangunan bekelanjutan. Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian domestik serta berorientasi dan berdaya saing global melalui perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah yang kokoh. Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian domestik serta berorientasi dan berdaya saing global melalui perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Interaksi antar daerah didorong dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar daerah yang kokoh. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing ……serta mendorong perkembangan ekonomi di luar Pulau Jawa. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing ……serta mendorong perkembangan ekonomi di luar Pulau Jawa. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah... Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah... 10
  11. 11. Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 Dalam Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Misi 5 Mewujudkan Pembangunan Yang Lebih Merata dan Berkeadilan Mewujudkan Pembangunan Yang Lebih Merata dan Berkeadilan Pengembangan Wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumber daya darat/laut di setiap wilayah.....dan terintegrasi dengan semua sektor dan bidang dan dijabarkan dan disinkronkan dengan rencana tata ruang yang konsisten. Pengembangan Wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumber daya darat/laut di setiap wilayah.....dan terintegrasi dengan semua sektor dan bidang dan dijabarkan dan disinkronkan dengan rencana tata ruang yang konsisten. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya Peningkatan keberpihakan pemerintah terhadap wilayah tertinggal dan terpencil dengan berbagai pendekatan pembangunan melalui...., penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu “sistem wilayah pengembangan ekonomi Peningkatan keberpihakan pemerintah terhadap wilayah tertinggal dan terpencil dengan berbagai pendekatan pembangunan melalui...., penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dengan wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu “sistem wilayah pengembangan ekonomi Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui peningkatan Kapasitas aparat pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lembaga legislatif daerah Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui peningkatan Kapasitas aparat pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lembaga legislatif daerah Peningkatan kerja sama antardaerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah; menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan; serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik Peningkatan kerja sama antardaerah akan terus ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif setiap daerah; menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan; serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik RTR sebagai acuan kebijakan spasial pembangunan di setiap sektor, lintas sektor maupun wilayah. Penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Pelaksanaan land reform serta penciptaan insentif/ disinsentif perpajakan RTR sebagai acuan kebijakan spasial pembangunan di setiap sektor, lintas sektor maupun wilayah. Penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Pelaksanaan land reform serta penciptaan insentif/ disinsentif perpajakan 11
  12. 12. PENGUATAN DAYA SAING DAERAH 1212 •Sumber Daya Alam: Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pertambangan •Pariwisata: Wisata Alam, Wisata Seni dan Budaya, Wisata Kuliner •SDM terampil dan terdidik •Infrastruktur dasar: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi •Infrastruktur ekonomi: pasar, bank, pusat perdagangan •Jaringan transportasi darat, laut dan udara • Ekonomi kreatif • Pusat Inovasi, Riset dan Pengembangan Daerah • Tenaga profesional • Kerjasama: Pemda- Universitas dan Swasta Keunggulan Komparatif Keunggulan Kompetitif Keunggulan Kompetitif 2020 2025 2013
  13. 13. 13 Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru (New Growth Center) Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Berbasis Pengetahuan (knowledge based economy) • Konektivitas Atarwilayah • Pembangunan Infrastruktur  Sistem transportasi nasional: darat, laut dan udara  Sistem Logistik Nasional  Sistem Informasi nasional • Pengembangan Keunggulan Berbasis Seni dan Budaya, dan Sumber daya Lokal • MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) • Percepatan Pembangunan Wilayah Timur Indonesia • Penerapan Manajemen Modern, dan IPTEK terkini • Pembangunan kawasan perbatasan dan daerah tertinggal •Efisiensi •Produktivitas •Kesempatan kerja •Nilai Tambah •Pendapatan •Kesejahteraan •Keadilan “AKSELERASI” PEMBANGUNAN WILAYAH (DOMESTIC CONNECTIVITY)
  14. 14. KERANGKA PIKIR PENYUSUNAN BUKU III RPJMN 2015-2019 14 RTRWN Step 3: Prakiraan 2015-2019 Tujuan Nasional RPJMN 2010-2014 Wawasan Nusantara: Kesatuan Politik, Hankam, Sosial, Budaya, Ekonomi UUD 1945UUD 1945 RPJPN 2005-2025 RPJMN 2015-2019: Memantapkan pem-bangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keung-gulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek Step 1: Kondisi Saat Ini Kinerja - Ekonomi - Sosial - Politik, Hukum & Hankam - dll Visi dan Misi Presiden Step 2: Proyeksi Step 6: Sasaran 2015-2018Step 5: Skenario •Mempercepat Pembangunan Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua •Mempertahankan Momentum Pembangunan Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera Step 7: Strategi Pengembangan  Wilayah Papua  Wilayah Maluku  Wilayah Nusa Tenggara  Wilayah Sulawesi  Wilayah Kalimantan  Wilayah Jawa-Bali  Wilayah Sumatera Step 4: Isu Strategis  Kesenjangan antarwilayah: sosial, ekonomi, prasarana, SDH& LH, Hankam, dll  Lemahnya keterkaitan antarwilayahSasaran yang belum tercapai Step 8: Investasi dan Regulasi Mandiri, Maju, Adil dan Makmur
  15. 15. FOKUS DAN PRIORITAS LOKASI DALAM RPJMN 2015-2019 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEM- BANGAN WILAYAH KECAMATAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEM- BANGAN SEKTOR (SKPD) STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEM- BANGAN SEKTOR (K/L) STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEM- BANGAN WILAYAH PROVINSI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEM- BANGAN SEKTOR (SKPD) STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEM- BANGAN WILAYAH KAB/KOTA RPJMD DAN RKPD PROVINSI RPJMN DAN RKP RPJMD DAN RKPD KABUPATEN/KOTA
  16. 16. 16 54797.00 (minimum) 245594.00 398937.00 (median) 639154.00 1339115.00 (maximum) Pembangunan Wilayah SUMATERA Pembangun an Wilayah JAWA-BALI Pembangunan Wilayah NUSA TENGGARA Pembangunan Wilayah MALUKU Pembangunan Wilayah PAPUA Pemerintah Pusat Pemda Pemda Pemd a Pemda Pemda (+) Dana Dekonsentrasi/TP + Dana Perimbangan + Dana Otsus + Pinjaman/Hibah+ Swasta (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) Dampak alokasi sumberdaya terhadap perkonomian daerah(+) (+) (+) (+) (+) Pengeluaran Pemerintah Daerah = Penguatan Perekonomian daerah Seluruh alokasi sumber daya didorong untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing daerah 16 Pembangunan Wilayah KALIMANTAN Pembangunan Wilayah SULAWESI PemdaPemda (+)(+) Alokasi sumber daya K/L, swasta dan perbankan harus memperhatikan prioritas wilayahAlokasi sumber daya K/L, swasta dan perbankan harus memperhatikan prioritas wilayah STRATEGI PENDANAAN
  17. 17. KementerianKementerian // LembagaLembaga PusatPusat K/LK/L Wil. 1Wil. 1 Wil. 2Wil. 2 Wil. 3Wil. 3 Wil.Wil. 44 Wil. 5Wil. 5 Wil. 6Wil. 6 Wil. 7Wil. 7 SubSub totaltotal Kesehatan AP% A1% A2% A3% A4% A5% A6% A7% TA% Pendidikan BP% B1% B2% B3% B4% B5% B6% B7% TB% Pertanian CP% C1% C2% C3% C4% C5% C6% C7% TC% Perindustria n dan Perdagangan DP% D1% D2% D3% D4% D5% D6% D7% TD% PU EP% E1% E2% E3% E4% E5% E6% E7% TE% … ZP% Z1% Z2% Z3% Z4% Z5% Z6% Z7% TZ% Subtotal TPP% TW1% TW2% TW3% TW4 % TW5% TW6% TW7% TT% POLA ALOKASI ANGGARAN MENURUT SEKTOR DAN WILAYAH 17 Wilayah 7: SumateraWilayah 1: Papua Wilayah 2: Maluku WWayah 3: Nusa Tenggara Wilayah 4: Sulawesi Wilayah 2: KaimantanMaluku WWayah 3: Jaawa-Bali Format RKP dan RAPBN selain pagu menurut K/L juga pagu menurut wilayahFormat RKP dan RAPBN selain pagu menurut K/L juga pagu menurut wilayah Pola Alokasi pagu yang diharapkanPola Alokasi pagu yang diharapkan Saat Ini Saat Ini
  18. 18. SKPDSKPD PPusatusat K/LK/L ProvProv.. AcehAceh Prov.Prov. SumuSumu tt Prov.Prov. RiauRiau Prov.Prov. Prov.Prov. Prov.Prov. Prov.Prov. PapuaPapua SubSub totaltotal Kesehatan AP% A1% A2% A3% A4% A5% A6% A7% TA% Pendidikan BP% B1% B2% B3% B4% B5% B6% B7% TB% Pertanian CP% C1% C2% C3% C4% C5% C6% C7% TC% Perindustrian dan Perdagangan DP% D1% D2% D3% D4% D5% D6% D7% TD% PU EP% E1% E2% E3% E4% E5% E6% E7% TE% … ZP% Z1% Z2% Z3% Z4% Z5% Z6% Z7% TZ% Subtotal TPP% TW1% TW2% TW3% TW4 % TW5% TW6% TW7% TT% POLA ALOKASI ANGGARAN MENURUT SEKTOR DAN WILAYAH 18Format RKP dan RAPBN selain pagu menurut K/L juga pagu menurutFormat RKP dan RAPBN selain pagu menurut K/L juga pagu menurut Pola Alokasi pagu yang diharapkanPola Alokasi pagu yang diharapkan Saat Ini Saat Ini
  19. 19. METODOLOGI PENYUSUNAN PEMBANGUNAN BERBASIS WILAYAH 19
  20. 20. TERIMA KASIH 20

×