• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Undang-Undang Nomor  26 Tahun  2007 tentang Penataan Ruang
 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

on

  • 301 views

merupakan bahan tayang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disiapkan oleh Ditjen Penataan Ruang Kemen PU

merupakan bahan tayang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disiapkan oleh Ditjen Penataan Ruang Kemen PU

Statistics

Views

Total Views
301
Views on SlideShare
301
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
18
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Undang-Undang Nomor  26 Tahun  2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Presentation Transcript

    • DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG D E P A R T E M E N P E K E R J A A N U M U M BAHAN TAYANGAN – MATERI SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
    • PENDAHULUAN TANTANGAN 1 1. Posisi Indonesia berada pada kawasan yang sangat cepat berkembang (Pacific Ocean Rim & Indian Ocean Rim) perlunya mendorong daya saing perekonomian khususnya dalam rangka pertumbuhan ekonomi wilayah BHK-DJPR/Presentasi/
    • 2. Peningkatan intensitas kegiatan pemanfaatan ruang terutama yang terkait dengan eksploitasi Sumber Daya Alam Tantangan…Lanjutan 2 sangat mengancam kelestarian lingkungan (termasuk pemanasan global) BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • Frekuensi gempa di Indonesia (rata-rata 450 gempa/thn) Tantangan…Lanjutan 3 3. Letak Indonesia pada kawasan pertemuan 3 lempeng tektonik, yang mengakibatkan rawan bencana geologi menuntut prioritisasi pertimbangan aspek mitigasi bencana dalam penataan ruang BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • Tantangan…Lanjutan 4 4. Keberadaan pulau- pulau kecil terluar pada kawasan perbatasan negara memerlukan perhatian khusus demi menjaga kedaulatan NKRI BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • PERMASALAHAN  Alih fungsi lahan 5  Semakin menurunnya kualitas permukiman  Kesenjangan antar dan di dalam wilayah BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • KONSIDERAN MENIMBANG  RuangRuang wilayah NKRI merupakan kesatuan wadahwadah & sumbersumber dayadaya yang perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya, dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang agarkaidah penataan ruang agar kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya untuk kesejahteraan umumkesejahteraan umum & keadilan sosialkeadilan sosial.  Perkembangan situasisituasi & kondisikondisi nasional/internasional menuntut penegakan prinsippenegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi, kepastian hukum, dan keadilan.  Untuk memperkukuh pertahanan nasionalpertahanan nasional, kewenangan penyelenggaraan penataan ruang perlu diatur guna menciptakan keserasiankeserasian && keterpaduanketerpaduan antardaerah dan antara pusat dan daerah. 6BHK-DJPR/Presentasi/DR
    •  RRuang yang terbatasuang yang terbatas & pemahaman masyarakatpemahaman masyarakat yang telah berkembang menuntut adanya penyelenggaraan penataan ruang yang transparantransparan, efektifefektif, dan partisipatifpartisipatif agar terwujud ruang yang amanaman, nyamannyaman, produktifproduktif, dan berkelanjutanberkelanjutan.  NKRI berada pada kawasan rawan bencanarawan bencana menuntut adanya penataan ruang yang berbasis mitigasi bencanaberbasis mitigasi bencana.  UU No. 24 /1992 ttg Penataan Ruang sudah tidak sesuaisudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang maka perlu digantidiganti. 7 KONSIDERAN. …Lanjutan BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • BAB I. KETENTUAN UMUM 1. ruang 2. tata ruang 3. struktur ruang 4. pola ruang 5. penataan ruang 6. penyelenggaraan penataan ruang 7. Pemerintah Pusat 8. pemerintah daerah 9. pengaturan penataan ruang 10. pembinaan penataan ruang 11. pelaksanaan penataan ruang 12. pengawasan penataan ruang 13. perencanaan tata ruang 14. pemanfaatan ruang 15. pengendalian pemanfaatan ruang 16. rencana tata ruang 17. wilayah 18. sistem wilayah 19. sistem internal perkotaan 20. kawasan 21. kawasan lindung 22. kawasan budidaya 23. kawasan perdesaan 24. kawasan agropolitan 25. kawasan perkotaan 26. kawasan metropolitan 27. kawasan megapolitan 28. kawasan strategis nasional 29. kawasan strategis provinsi 30. kawasan strategis kabupaten/kota 31. ruang terbuka hijau 32. izin pemanfaatan ruang 33. orang 34. menteri Ket: istilah baru Ps. 1 8BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • BAB I. …Lanjutan PENGERTIAN DASARPENGERTIAN DASAR adalah hasilhasil perencanaan tata ruang. RENCANA TATA RUANG RUANG adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuktermasuk ruangruang didi dalamdalam bumibumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ps. 1 angka 1 adalah wujud struktur ruangstruktur ruang dan pola ruangpola ruang. TATA RUANG Ps. 1 angka 2 PENATAAN RUANG adalah suatu sistemsistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ps. 1 angka 5 Ps. 1 angka 16 PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG adalah kegiatan yang meliputi pengaturanpengaturan, pembinaanpembinaan, pelaksanaanpelaksanaan, dan pengawasanpengawasan penataanpenataan ruangruang. Ps. 1 angka 6 9BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • a. keterpaduan; b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; c. keberlanjutan; d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; e. keterbukaan; f. kebersamaan dan kemitraan; g. pelindungan kepentingan umum; h. kepastian hukum dan keadilan; dan i. akuntabilitas. BAB II. ASAS DAN TUJUAN ASAS mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional TUJUAN Ps. 2 Ps. 3 10BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • BAB III. KLASIFIKASI PENATAAN RUANG DIKLASIFIKASIKAN BERDASARKAN SISTEM FUNGSI UTAMA KAWASAN WILAYAH ADMINISTRATIF KEGIATAN KAWASAN NILAI STRATEGIS KAWASAN Sistem Wilayah Sistem Internal Perkotaan Kws. BudidayaKws. Lindung PR Wil. Nasional PR Wil. Provinsi PR Wil. Kab. / Kota PR Kws. PerdesaanPR Kws. Perkotaan PR Kws Strategis Nasional PR Kws Strategis Provinsi PR Kws Strategis Kab./Kota Ps. 4 Ps. 5 ayat (1) Ps. 5 ayat (2) Ps. 5 ayat (3) Ps. 5 ayat (4) Ps. 5 ayat (5) 11BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • Sistem Wilayah Sistem Internal Perkotaan Penataan Ruang Wilayah Nasional PR Kws. Strategis Nasional PR Kws. Perdesaan PR Kws. Lindung PR Kws. Budi Daya Penataan Ruang Wilayah Provinsi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten PR Kws. Strategis Provinsi PR Kws. Strategis Kabupaten Penataan Ruang Wilayah Kota PR. Kws. Strategis Kota Berdasarkan Sistem Berdasarkan Wilayah Administratif PR Kws. Perkotaan Berdasarkan Nilai Strategis Kawasan Berdasarkan Kegiatan Kawasan 12 Berdasarkan Fungsi Utama Kawasan KLASIFIKASI PENATAAN RUANG BERDASARKAN SISTEM, FUNGSI DAN NILAI STRATEGIS KAWASAN Ps. 5 ayat (5)Ps. 5 ayat (3) Ps. 5 ayat (2) Ps. 5 ayat (4) Ps. 5 ayat (1) BAB III. …Lanjutan BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • BAB IV. TUGAS DAN WEWENANG TUR, BIN, dan WAS terhadap : - LAK PR wilayah Nasional, provinsi, & kabupaten/kota, - LAK PR kws. strategis nasional, provinsi, & kabupaten/kota LAK PR wilayah Nasional LAK PR kws strategis Nasional Kerja sama PR antarnegara & fasilitasi kerja sama antarprovinsi NEGARA WEWENANG PEMERINTAH WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI WEWENANG PEMERINTAH KAB./KOTA Dalam melaksanakan tugasnya, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah Negara menyelengga- rakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran raktyat TUR, BIN, dan WAS terhadap : - LAK PR wilayah provinsi & kabupaten/kota, - LAK PR kws. Provinsi & kabupaten/kota LAK PR wilayah provinsi LAK PR kws. strategis provinsi Kerja sama PR antarprovinsi & fasilitasi kerja sama antarprovinsi TUR, BIN, dan WAS terhadap : - LAK PR Wilayah kabupaten/kota, - LAK PR kws. strategis kabupaten/kota LAK PR wilayah kabupaten /kota LAK PR kws. strategis kabupaten/kota Kerja sama PR antarkabupaten/kota Ket: TUR = pengaturan BIN = pembinaan LAK = pelaksanaan WAS = pengawasan PR = penataan ruang Ps. 7 ayat (1) Ps. 7 ayat (2) Ps. 8 Ps. 10 Ps. 11 Seorang Menteri Ps. 9 ayat (1) 13BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • BAB IV. …Lanjutan Pengaturan upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang Ps. 1 angka 9 Ps. 1 angka 10 Ps. 1 angka 11 Ps. 1 angka 12 14 upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • BAB V. PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG PENGATURAN Penetapan ketentuan peraturan per-UU-an bidang penataan ruang (termasuk pedoman bidang penataan ruangPs.12 melalui PEMBINAAN  koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;  sosialisasi peraturan per-UU-an dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang;  pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;  pendidikan dan pelatihan;  penelitian dan pengembangan;  pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;  penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan  pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Ps. 13 ayat (2) melalui dilakukan kepada Ps. 13 ayat (1) Pemerintah Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Masyarakat 15BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • BAB VI. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG PELAKSANAAN Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang suatu proses untuk menentukan struktur ruang & pola ruang yang meliputi penyusunan & penetapan RTR upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang yang meliputi peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan: Ps.12 Ps. 1 angka 11 Ps. 1 angka 15 Ps. 1 angka 13 Ps. 1 angka 14 16BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • BAB VI. …Lanjutan PERENCANAAN TATA RUANG WILAYAHPERKOTAAN RENCANA UMUM TATA RUANG RENCANA RINCI TATA RUANG RTR KWS METROPOLITAN RTR PULAU / KEPULAUAN RTR KWS STRA. NASIONAL RTR KWS STRA KABUPATEN RTR KWS PERKOTAAN DLM WIL KABUPATEN RTRW KOTA RTR BAGIAN WIL KOTA RTR KWS STRA KOTA RDTR WIL KABUPATEN RTR KWS STRA. PROVINSI RDTR WIL KOTA RTRW NASIONAL RTRW PROVINSI RTRW KABUPATEN Menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang Sebagai dasar penyusunan peraturan zonasi a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau b. rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan disusun apabila: Ps. 14 ayat (1) Ps. 14 ayat (2) Ps. 14 ayat (3) Ps. 14 ayat (4) Ps. 14 ayat (5) Ps. 14 ayat (6) 17 6.1 BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • BAB VI. …Lanjutan RENCANA TATA RUANG Rencana Sistem Pusat Permukiman Rencana Sistem Jaringan Prasarana Peruntukan Kawasan Lindung Peruntukan Kawasan Budidaya Sistem Wilayah Sistem internal Perkotaan Rencana Pola RuangRencana Struktur Ruang Sistem Jaringan Transportasi Sistem Jaringan Energi Sistem Jaringan Telekomunikasi Sistem Persampahan & Sanitasi Sistem Jaringan SDA, dll. Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup Kegiatan Sosial Kegiatan Budaya Kegiatan Ekonomi Kegiatan Pertahanan & Keamanan Ps. 17 ayat (1) Ps. 17 ayat (2) Ps. 17 ayat (3) Ps. 17 ayat (4) dalam RTRW ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 %dari luas DAS Ps. 17 ayat (5) 18BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • PROSES PENETAPAN RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH KoordinasiMenteri Dalam Negeri dievaluasi 19 BAB VI. …Lanjutan Rancangan Perda Provinsi Koordinasi Menteri Pekerjaan Umum Gubernur Proses lebih lanjut Persetujuan Substansi Rancangan Perda Kabupaten/Kota Bupati/ Walikota Rekomendasi B K T R N 1 1 2 3 4 5 2 3 BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • BAB VI. …Lanjutan RTRWN RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN)  WANUS & HANAS  perkembangan permasalahan regional & global, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional  upaya pemerataan pembangunan & pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;  keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah  daya dukung & daya tampung lingkungan hidup  RPJPN  RTR kawasan strategis nasional  RTRWP dan RTRWK  tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wilayah nasional  rencana struktur ruang wilayah nasional yg meliputi sistem perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya & sistem jaringan prasarana utama  rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional & kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional  penetapan kawasan strategis nasional  arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan  arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. jangka waktu  penyusunan RPJPN  penyusunan RPJPMN  pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional  mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor  penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi  penataan ruang kawasan strategis nasional  penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota 20 tahun ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dalam hal:  perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar; dan/atau  perubahan batas teritorial negara Peraturan Pemerintah diatur dengan Ps.19 Ps. 20 ayat (1) Ps. 20 ayat (2) Ps. 20 ayat (3) Ps. 20 ayat (4) Ps. 20 ayat (5) Ps. 20 ayat (6) 20 Ps. 19 BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • BAB VI. …Lanjutan RTRWP RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI (RTRWP) disusun dengan memperhatikan  perkembangan permasalahan nasional & hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi  upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi  keselarasan aspirasi pembangunan provinsi & pembangunan kabupaten/kota  daya dukung & daya tampung lingkungan hidup  RPJPD  RTRWP yang berbatasan  RTR kawasan strategis provinsi  RTRWK  tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi  rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya & sistem jaringan prasarana wilayah provinsi  rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi  penetapan kawasan strategis provinsi  arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan  arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi jangka waktu  penyusunan RPJPD  penyusunan RPJMD  pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi  mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor  penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi  penataan ruang kawasan strategis provinsi  penataan ruang wilayah kabupaten/kota 20 tahun ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dalam hal:  perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar; dan/atau  perubahan batas teritorial negara dan/atau provinsi Peraturan Daerah Provinsi ditetapkan dengan  RTRWN  pedoman bidang penataan ruang  RPJPD Ps. 22 ayat (1) Ps. 22 ayat (2) Ps. 23 ayat (1) Ps. 23 ayat (2) Ps. 23 ayat (3) Ps. 23 ayat (4) Ps. 23 ayat (5) Ps. 23 ayat (6) 21 Ps. 22 BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • BAB VI. …Lanjutan RTRW Kab. RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN (RTRW Kab.) disusun dengan memperhatikan  perkembangan permasalahan provinsi & hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten  upaya pemerataan pembangunan & pertumbuhan ekonomi kabupaten;  keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten  daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup  RPJPD  RTRWK yang berbatasan  RTR kawasan strategis kabupaten  tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wilayah kabupaten  rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan & sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten  rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten & kawasan budi daya kabupaten  penetapan kawasan strategis kabupaten  arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan  ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif & disinsentif, serta arahan sanksi.  penyusunan RPJPD  penyusunan RPJMD  pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten  mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan antarsektor  penetapan lokasi & fungsi ruang untuk investasi  penataan ruang kawasan strategis kabupaten 20 tahun ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dalam hal:  perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar; dan/atau  perubahan batas teritorial negara, prov., dan/atau kab. Peraturan Daerah Kabupaten Ditetapkan dengan  RTRWN & RTRWP;  pedoman & petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan  RPJPD Dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan & administrasi pertanahan Ps. 25 ayat (1) Ps. 25 ayat (2) Ps. 26 ayat (1) Ps. 26 ayat (2) Ps. 26 ayat (3) Ps. 26 ayat (4) Ps. 26 ayat (5) Ps. 26 ayat (6) Ps. 26 ayat (7) 22 Ps. 25 BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • 21 BAB VI. …Lanjutan • tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wil. kota • rencana struktur ruang wil. kota yg meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yg terkait dgn kws. perdesaan & sistem jaringan prasarana wilayah kota • rencana pola ruang wil. kota yg meliputi kawasan lindung kota & kawasan budi daya kota • penetapan kawasan strategis kota • arahan pemanfaatan ruang wil. kota yg berisi indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan • ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wil. kota yg berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif & disinsentif, serta arahan sanksi • rencana penyediaan & pemanfaatan RTH • rencana penyediaan & pemanfaatan ruang terbuka nonhijau • rencana penyediaan & pemanfaatan prasarana & sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, & ruang evakuasi bencana, yg dibutuhkan utk menjalankan fungsi wil. kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah • penyusunan RPJPD • penyusunan RPJMD • pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten • mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, & keseimbangan antarsektor • penetapan lokasi & fungsi ruang untuk investasi • penataan ruang kawasan strategis kabupaten RTRW Kota RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA (RTRW Kota) • perkembangan permasalahan provinsi & hasil pengkajian implikasi penataan ruang kota • upaya pemerataan pembangunan & pertumbuhan ekonomi kota; • keselarasan aspirasi pembangunan kota • daya dukung & daya tampung lingkungan hidup • RPJPD • RTRWK yang berbatasan • RTR kawasan strategis kota 20 tahun Peraturan Daerah Kota Ditetapkan dengan • RTRWN & RTRWP; • pedoman & petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan • RPJPD Dasar penerbitan perizinan lokasi pembangunan & administrasi pertanahan Ps.28 23 ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun ditinjau kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun, dlm hal:  perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar; dan/atau  perubahan batas teritorial negara, prov., dan/atau kab.BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • KOMPLEMENTARITAS RENCANA TATA RUANG Dilengkapi peraturan zonasi (Zoning Regulation) 24 BAB VI. …Lanjutan BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • PENGUATAN ASPEK PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM RENCANA TATA RUANG Pasal 17 ayat (5) UUPR memuat: dalam rangka pelestarian lingkungan dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai. 25 BAB VI. …Lanjutan CONTOH DAERAH ALIRAN SUNGAI YANG LUAS KAWASAN HUTANNYA KURANG DARI 30 % KAWASAN HUTAN DI DAS CILIWUNG KURANG LEBIH 15 % BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • BAB VI. …Lanjutan TIPOLOGI RTH R T H Fisik Struktur Kepemilikan RTH Alami RTH Non- alami Pola Ekologis Pola Planologis RTH Publik RTH Privat Fungsi Ekologis Sosial/ Budaya Arsitektural Ekonomi RUANG TERBUKA RUANG TERBUKA HIJAU (MIN 30% LUAS KOTA) RTH PRIVAT RUANG TERBUKA NON HIJAU RUANG TERBUKA NON HIJAU PUBLIK RTH PUBLIK (20% LUAS KOTA) RUANG TERBUKA NON HIJAU PRIVAT Ps. 29 ayat (1) Ps. 29 ayat (2) Ps. 29 ayat (3) 26BHK-DJPR/Presentasi/DR PENGATURAN PROPORSI RUANG TERBUKA HIJAU PADA WILAYAH KOTA
    • Neraca Penatagunaan Tanah BAB VI. …Lanjutan PEMANFAATAN RUANG Dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya dgn memperhatikan SPM dlm penyediaan sarana & prasarana Dilaksanakan baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, termasuk jabaran dari indikasi program utama yg termuat di dlm RTRW Diselenggarakan secara bertahap sesuai dgn jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yg ditetapkan dlm RTR Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah disinkronisasikan dgn pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah administratif sekitarnya Penatagunaan Tanah dikembangkan Penatagunaan Udara Penatagunaan Air Penatagunaan SDA lainnya diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan Neraca Penatagunaan Udara Neraca Penatagunaan Air Penatagunaan SDA lainnya Pembangunan prasarana & sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah utk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRW & RTR kawasan strategis perumusan program sektoral dlm rangka perwujudan struktur ruang & pola ruang wilayah & kawasan strategis kawasan budi daya yg dikendalikan kawasan budi daya yg didorong pengembangannya pengembangan kawasan secara terpadu ditetapkan SPM bidang penataan ruang standar kualitas lingkungan daya dukung & daya tampung lingkungan hidup dilaksanakan sesuai pelaksanaan pembangunan sesuai dgn program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis Ps. 32 ayat (1) Ps. 32 ayat (2) Ps. 32 ayat (3) Ps. 32 ayat (4) Ps. 32 ayat (5) Ps. 33 ayat (1) Ps. 33 ayat (2) Ps. 33 ayat (3) dilakukan melalui Ps. 34 ayat (1) Ps. 34 ayat (2) Ps. 34 ayat (3) Ps. 34 ayat (4) 27 6.2. BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • BAB VI. …Lanjutan PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Penetapan Peraturan Zonasi Perizinan Pemberian Insentif & Disinsentif Upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang Ps. 1 angka15 28 6.3. Pengenaan Sanksi Ps. 36 Ps 37 Ps. 38 Ps. 62-63 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Ps. 35 Ps. 69-75 BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • BAB VI. …Lanjutan Peraturan Zonasi Penetapan Peraturan Zonasi sebagai pedoman untuk pengendalian pemanfaatan ruang Rencana Rinci Tata Ruang disusun berdasarkan PP untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional Perda provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi Perda kabupaten/kota untuk peraturan zonasi ditetapkan dengan Ps. 36 ayat (1) Ps. 36 ayat (3) Ps. 36 ayat (2) 29 6.3.1. BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • Contoh Peraturan ZonasiContoh Peraturan Zonasi PPembagian BLOKembagian BLOK Contoh Peraturan ZonasiContoh Peraturan Zonasi PPembagian BLOKembagian BLOK Kawasan Pusat PemerintahanKawasan Pusat PemerintahanKotaKota SofifiSofifi (BWK 2)(BWK 2) Kawasan Pusat PemerintahanKawasan Pusat PemerintahanKotaKota SofifiSofifi (BWK 2)(BWK 2) No.No. PembagianPembagian BlokBlok LuasLuas (Ha)(Ha) 1 BLOK A 107,13 2 BLOK B 68,18 3 BLOK C 112,76 4 BLOK D 58,24 5 BLOK E 123,78 6 BLOK F 110,01 Fungsi lahan yang akan dikembangkan di Kota Sofifi adalah: • Kawasan Pemerintahan • Kawasan Niaga/ perdagangan • Kawasan Perumahan dan Pemukiman • Kawasan Fasiltas Umum dan Sosial • Kawasan Rekreasi • Kawasan Pelabuhan (transportasi) • Ruang Terbuka Hijau BHK_DJPR_Dep. PU 30 BAB VI. …Lanjutan BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • Contoh Peraturan Zonasi (zoning map dan zoning text) untuk Blok C 31 BAB VI. …Lanjutan BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • ContohContoh Zoning MapZoning Map untukuntuk PeraturanPeraturan ZonasiZonasi 4A4A 4A 4B 4B 4 B 4B 4B 4B 4B 4B 3B 3B 3B 3 B 5A 5B 5B 5B 4A 4A 4A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 4B 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A4A 5A 5B ZONA 4A : PERUMAHAN TERBATAS ZONA 4B : PERUMAHAN KOTAZONA 3B : RUANG TERBUKA/ TAMAN KOTA ZONA 5A : KAWASAN KOMERSIAL ZONA 5B : KAWASAN PERKANTORAN ZONA 6A : KAWASAN KHUSUS 6A BAB VI. …Lanjutan 32
    • Izin Pemanfaatan Ruang diatur oleh Pemerintah & pemda (menurut kewenangan masing-masing) apabila tidak sesuai RTRW dikeluarkan dan/atau diperoleh dgn tidak melalui prosedur yg benar diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan RTRW batal demi hukum penggantian / ganti kerugian yg layak akibat adanya perubahan RTRWN Ps. 37 ayat (6) Ps. 37 ayat (5) Ps. 37 ayat (3) 33 BAB VI. …Lanjutan Perizinan6.3.2. Perizinan dapat dibatalkan Ps. 37 ayat (4) BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • BAB VI. …Lanjutan Pemberian Insentif agar pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW perangkat/upaya utk memberikan imbalan thd pelaksanaan kegiatan yang sejalan dgn RTR Pemberian Disinsentif perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, /mengurangi kegiatan yg tidak sejalan dengan RTR keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, & urun saham pembangunan serta pengadaan infrastruktur kemudahan prosedur perizinan pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah Subsidi Dukungan Perwujudan RTR Pemerintah (mendapat manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang) Pemerintah Daerah (dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang) Pemerintah Daerah 1 (mendapat manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang) Pemerintah Daerah 2 (mendapat manfaat dari penyelenggaraan penataan ruang) kompensasi Dukungan Perwujudan RTR Pemerintah & Pemerintah Daerah Swasta / Masyarakat Dispensasi Dukungan Perwujudan RTR pengenaan pajak yang tinggi yg disesuaikan dengan besarnya biaya yg dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti diberikan oleh: Ps. 38 ayat (5) Ps. 38 ayat (3)Ps. 38 ayat (2) Ps. 38 ayat (1) kepada: 34 Pemberian Insentif dan Disinsentif6.3.3. BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • BAB VI. …Lanjutan Pengenaan Sanksi6.3.4. Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yg dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR & peraturan zonasi Ps. 63 Sanksi Administratif Sanksi Pidana Ps. 69  peringatan tertulis  penghentian sementara kegiatan  penghentian sementara pelayanan umum  penutupan lokasi  pencabutan izin  pembatalan izin  pembongkaran bangunan  pemulihan fungsi ruang; dan/atau  denda administratif Ps. 73 ayat (2) Ps. 74 ayat (2)  Pidana Pokok:  Penjara  Denda  Pidana Tambahan  Pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya  Pencabutan izin usaha  Pencabutan status badan hukum Sanksi Perdata Tindak pidana yang menimbulkan kerugian secara perdata 35BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • KAWASAN PERKOTAAN: KAWASAN METROPOLITAN: adalah wilayah yg mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dgn susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan & distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, & kegiatan ekonomi adalah kawasan perkotaan yg terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yg berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dgn kawasan perkotaan di sekitarnya yg saling memiliki keterkaitan fungsional yg dihubungkan dgn sistem jaringan prasarana wilayah yg terintegrasi dgn jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa Penataan ruang kawasan perkotaan diselenggarakan pada:  kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten  kawasan yang secara fungsional berciri perkotaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten/kota pada satu atau lebih wilayah provinsi Menurut besarannya dapat berbentuk: kawasan perkotaan kecil kawasan perkotaan sedang kawasan perkotaan besar kawasan metropolitan kawasan megapolitan RTR kawasan perkotaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten RTR kawasan perkotaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten/kota pada 1 atau lebih wilayah provinsi merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yg bersifat lintas wilayah RTR kawasan metropolitan merupakan alat koordinasi pelaksanaan pembangunan lintas wilayah Penataan ruang kawasan perkotaan yg mencakup 2/ lebih wilayah kabupaten/kota dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah Ps. 1 angka 25 Ps. 1 angka 26 Ps. 41 ayat (1) Ps. 42 ayat (1) Ps. 41 ayat (2) Ps. 43 ayat (1) Ps. 44 ayat (1) Ps. 47 ayat (1) 36 BAB VI. …Lanjutan PENATAAN RUANG KAWASAN PERKOTAAN6.4. BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • KONSEP KAWASAN METROPOLITAN KELURAHAN KECAMATAN KOTA BESAR/ METROPOLITAN/MEGAPOLITAN UNIVERSITAS TAMAN TAMAN KECAMATAN TK RUMAH SD TAMAN KELURAHAN KIOS Pertokoan STRUKTUR RUANG PERKOTAAN Kota Inti Daerah Pinggiran Kota Inti Daerah Suburban Kota Satelit Daerah Pinggiran Ruang Terbuka hijau Kota Inti Daerah Suburban Kota Satelit 37 BAB VI. …Lanjutan BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • Penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk:  pemberdayaan masyarakat perdesaan;  pertahanan kualitas lingkungan setempat & wilayah yg didukungnya  konservasi sumber daya alam  pelestarian warisan budaya lokal  pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan  penjagaan keseimbangan pembangunan perdesaan- perkotaan KAWASAN PERDESAAN: KAWASAN AGROPOLITAN: adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis Penataan ruang kawasan perdesaan diselenggarakan pada:  kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten  kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten pada satu atau lebih wilayah provinsi dapat berbentuk kawasan agropolitan RTR kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten adalah bagian rencana tata ruang wilayah kabupaten RTR kawasan perdesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten merupakan alat koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat lintas wilayah RTR kawasan agropolitan merupakan rencana rinci tata ruang 1 atau beberapa wilayah kabupaten Penataan ruang kawasan perdesaan yang mencakup 2 atau lebih wilayah kabupaten dilaksanakan melalui kerja sama antardaerah Ps. 1 angka 23 Ps. 1 angka 24 Ps. 49 Ps. 50 ayat (2) Ps. 51 ayat (1) Ps. 54 ayat (1) Ps. 48 ayat (3) Ps. 48 ayat (4) Ps. 48 ayat (1) Pelindungan thd kawasan lahan abadi pertanian pangan diatur dgn UU Ps. 48 ayat (2) 38 BAB VI. …Lanjutan PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN6.5. BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • Kawasan Agropolitan Dalam Sistem Pemasaran Sketsa Jaringan Jalan Dalam Kawasan Agropolitan Sketsa jaringan jalan agar terjadi efisiensi desa-kota sebagai satu kesatuan dalam meningkatkan SDA, Infrastruktur buatan, & SDM BAB VI. …Lanjutan 39BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • BAB VII. PENGAWASAN PENATAAN RUANG PENGAWASAN PENATAAN RUANG Kinerja Pengaturan Penataan Ruang dilakukan terhadap Pemantauan dan Evaluasi Pelaporan terdiri atas dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah Masyarakat melibatkan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan dengan dilakukan dengan mengamati & memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dgn ketentuan peraturan per-UU-an terbukti terjadi penyimpangan administratif Menteri, Gubernur, & Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya Gubernur mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Bupati/Walikota dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian Menteri mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Gubernur dalam hal Gubernur tidak melaksanakan langkah penyelesaian Kinerja pembinaan Penataan Ruang Kinerja Pelaksanaan Penataan Ruang kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang Ps. 55 ayat (1) Ps. 55 ayat (3) Ps. 55 ayat (4) Ps. 55 ayat (5) Ps. 56 ayat (1) Ps. 56 ayat (2) Ps. 56 ayat (3) Ps. 58 ayat (1) Ps. 56 ayat (4) Ps. 55 ayat (2) 40BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • BAB VIII. HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT H A K KEWAJIBAN a. mengetahui RTR b.menikmati pertambahan nilai ruang c. memperoleh penggantian yg layak d.mengajukan keberatan e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yg tidak sesuai dengan RTR f. mengajukan gugatan ganti kerugian a. menaati RTR; b.mematuhi larangan:  memanfaatkan ruang tanpa izin  melanggar kekentuan dalam persyaratan izin  menghalangi akses terhadap kawasan- kawasan yg dinyatakan oleh peraturan per- UU-an sebagai milik umum PERAN a. partisipasi dalam penyusunan RTR b.partisipasi dalam pemanfaatan ruang c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang Ps. 60 Ps. 61 Ps. 65 ayat (2) 41BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • BAB IX. PENYELESAIAN SENGKETA Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan  Mediasi  Konsiliasi  Negosiasi Tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat Tidak dicapai mufakat /kesepakatan Ps. 67 ayat (1) Ps. 67 ayat (2) 42BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • BAB X. PENYIDIKAN Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat dibentuk untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara RI, dengan wewenang: Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Ps. 68 ayat (1) Ps. 68 ayat (2) 43BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • BAB XI. KETENTUAN PIDANA PASAL UNSUR TINDAK PIDANA SANKSI PIDANA  Tidak mentaati rencana tata ruang; dan  mengakibatkan perubahan fungsi ruang.  penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta  Tidak mentaati rencana tata ruang;  mengakibatkan perubahan fungsi ruang; dan  mengakibatkan kerugian terhadap harta benda/rusaknya barang.  penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp. 1, 5 miliar  Tidak mentaati rencana tata ruang;  mengakibatkan perubahan fungsi ruang; dan  Mengakibatkan Kematian orang  penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar  Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.  Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta  Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan  mengakibatkan perubahan fungsi ruang;  Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar 69 ayat (1) 69 ayat (2) 69 ayat (3) 44 70 ayat (1) 70 ayat (2) BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • PASAL UNSUR TINDAK PIDANA SANKSI PIDANA  Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan  Mengakibatkan kerugian thd harta benda/kerusakan barang.  Pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.5 miliar  Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan  Mengakibatkan kematian orang  Pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 M miliar  Tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.  Pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta  Tidak memberikan akses terhadap kawasan yg oleh peraturan perundang- undangan dinyatakan sebagai milik umum  Pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100 juta  Pejabat pemerintah penerbit izin; dan  Menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang.  Pidana penjara paling lama 5 tahun & denda paling banyak Rp. 500 jt  Dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya. 70 ayat (3) 70 ayat (4) 45 BAB VI. …Lanjutan 71 72 73 BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • BAB XII. KETENTUAN PERALIHAN Pada saat UU ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yg berkaitan dgn penataan ruang yg telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan & belum diganti berdasarkan UU ini. Pada saat RTR ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yg tidak sesuai dgn RTR harus disesuaikan dgn RTR melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang. Pemanfataan ruang yg sah menurut RTR sebelumnya diberi masa transisi selama 3 tahun untuk penyesuaian. Untuk pemanfaatan ruang yg izinnya diterbitkan sebelum penetapan RTR & dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yg layak. Terhadap Peraturan Per-UU-an lain Terhadap kegiatan pemanfaatan ruang Ps. 76 Ps. 77 ayat (1) Ps. 77 ayat (2) Ps. 77 ayat (3) 46BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • BAB XIII. KETENTUAN PENUTUP 47 Jenis Peraturan Pelaksanaan yang diamanatkan Jangka Waktu Penyelesaian / Penyesuaian Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan Menteri Peraturan Pemerintah ttg RTRWN Peraturan Daerah Provinsi ttg RTRWP Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ttg RTRWK Diselesaikan paling lambat 2 thn terhitung sejak UU diberlakukan Diselesaikan paling lambat 5 thn terhitung sejak UU diberlakukan Diselesaikan paling lambat 3 thn terhitung sejak UU diberlakukan Disesuaikan paling lambat 1 thn 6 bulan terhitung sejak UU diberlakukan Disusun atau disesuaikan paling lambat 2 thn terhitung sejak UU diberlakukan Disusun atau disesuaikan paling lambat 3 thn terhitung sejak UU diberlakukan Ps. 78 ayat (1) Ps. 78 ayat (2) Ps. 78 ayat (3) Ps. 78 ayat (4) a Ps. 78 ayat (4) b Ps. 78 ayat (4) c BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • 1. PENATAAN RUANG dibutuhkan untuk mewujudkan ruang Nusantara yang AMAN, NYAMAN, PRODUKTIF dan BERKELANJUTAN. 2. Perwujudan Tujuan Penataan Ruang dilakukan dengan pendekatan baru (TURBINLAKWAS) yang memuat beberapa instrumen baru antara lain; Peraturan Zonasi, Perizinan, Pemberian Insentif dan Disinsentif, dan Pengenaan Sanksi. 3. Produk perencanaan tata ruang tidak hanya bersifat ADMINISTRATIF akan tetapi juga mengatur perencanaan tata ruang yang bersifat FUNGSIONAL dan di klasifikasikan ke dalam RENCANA UMUM dan RENCANA RINCI TATA RUANG. 4. Penataan Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota dilakukan secara BERJENJANG dan KOMPLEMENTER sehingga saling melengkapi satu dengan yang lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya. KESIMPULAN 48BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • 49 5. Undang-Undang Penataan Ruang telah mengakomodasi perkembangan lingkungan strategis seperti pengaturan RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) di Perkotaan dan DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS), STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM), integrasi penataan ruang DARAT, LAUT, dan UDARA, PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG, Penataan Ruang Kawasan PERKOTAAN dan PERDESAAN, dan Aspek Pelestarian LINGKUNGAN HIDUP. 6. Untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang Penataan Ruang yang tertib dan konsisten telah diatur KETENTUAN PERALIHAN, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS), dan KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG. 7. Dengan dimuatnya sanksi pidana, penyelenggara penataan ruang (aparat pemerintah) harus BERHATI-HATI DALAM MEMBUAT KEBIJAKAN terkait dengan bidang penataan ruang. 8. Dengan telah diakomodasikannya berbagai issue strategis penataan ruang di dalam Undang-Undang Penataan Ruang, diharapkan nantinya penyelenggaraan penataan ruang dapat lebih BERDAYAGUNA dan BERHASILGUNA. BHK-DJPR/Presentasi/DR
    • TERIMA KASIH TERIMA KASIH