Your SlideShare is downloading. ×
0
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Substansi Perencanaan Kementerian Perumahan Rakyat

1,481

Published on

Disampaikan oleh Oswar Mungkasa (Karo Perencanaan dan Anggaran Kemenpera) dalam DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III Kemenpera 8 Oktober 2010

Disampaikan oleh Oswar Mungkasa (Karo Perencanaan dan Anggaran Kemenpera) dalam DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III Kemenpera 8 Oktober 2010

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,481
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA SUBSTANSI PERENCANAANKEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan dalam: DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN III - KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT Jakarta, 8 Oktober 2010
  • 2. PERENCANAAN PEMBANGUNANA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
  • 3. I. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN (Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004) 6 Urusan (Absolut) • Sebagian dapat 1. Politik Luar Negeri diselenggarakan Sendiri Yang Menjadi 2. Pertahanan oleh Pemerintah; Kewenangan 3. Keamanan • Sebagian dapat Pusat 4. Yustisi diselenggarakan melalui 5. Moneter dan Fiskal Nasional asas Dekonsentrasi; 6. AgamaPenyelenggaraan • Sebagian dapat Di luar 6 Urusan Absolut diselenggarakan melalui Urusan Pemerintahan asas Tugas CONCURRENT Pembantuan. (Urusan Bersama) Urusan Wajib (Obligatory) Yang Menjadi Terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan Kewenangan Dasar, seperti Pendidikan, dan Kesehatan. Daerah Diselenggarakan melalui Urusan Pilihan (Optional) asas Desentralisasi Terkait dengan potensi unggulan seperti, Pertambangan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata.
  • 4. II. ALUR PENDANAAN URUSAN Prinsip Money Follows Function PUSAT Belanja Pusat DAERAH di Pusat Belanja Pemerintah 6 Urusan Mutlak K/L Pusat Belanja Pusat Kanwil di Daerah 1. Belanja Pegawai di Daerah 2. Belanja Barang Di luar 6 Urusan 3. Belanja Modal 4. Pembayaran Bunga Utang Dikerjakan sendiri Dana Sektoral diAPBN 5. Subsidi Melalui UPT Daerah 6. Hibah Dilimpahkan ke Dana 7. Bantuan Sosial Gubernur Dekonsentrasi 8. Belanja Lain-lain Ditugaskan ke Dana Tugas Gub/Bupati/ Walikota Pembantuan Transfer ke Daerah APBD 1. Dana Perimbangan Dana 2. Dana Otonomi Khusus Desentralisasi 3. Dana Penyesuaian Hibah [4] Dana Darurat
  • 5. III. ALUR BELANJA APBN KE DAERAH Pemerintah Pusat Daerah Mendanai kewenangan Penyelenggaraan di luar 6 Urusan Dekon & Tugas Pembantuan Belanja Penyelenggaraan Urusan Melalui Mendanai kewenanganPemerintah Angg K/L Pemerintahan Daerah 6 Urusan Pusat Kantor Vertikal di Daerah Mendanai Program Bantuan : Nasional kewenangan bersama PNPM, BOS, Jamkesmas Angg Non K/L  anggaran yg dikelolaBelanja Men-Keu sbg Bend-Um yg kegiatannya Melalui dilaksanakan oleh K/L BLT, Subsidi : APBN Angg Non K/L (Energi dan Non Energi) Dana • DBH  Pajak Perimbangan • DAU  SDA • DAK Transfer Dana ke Otsus Daerah Penyelenggaraan Desentralisasi (Masuk APBD) Dana Penyesuaian
  • 6. IV. DEKOSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUANA. Pengertian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan  Dekonsentrasi (DK) adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah (WP) dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu  Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskanB. Pengertian Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan  Dana Dekonsentrasi (DK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.  Dana Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
  • 7. V. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud kepada daerah tertentu untuk mendanai adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi kegiatan khusus yang merupakan bagian dari DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria program yang menjadi prioritas nasional khusus, dan kriteria teknis. yang telah menjadi urusan daerah. Pasal 51 dan 52 PP 55/2005 Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah mengutamakan kegiatan Program yang menjadi prioritas nasional pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau sebagaimana dimaksud dimuat dalam Rencana peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan Kerja Pemerintah tahun anggaran prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat bersangkutan. dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.
  • 8. VI. MEKANISME PENDANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN (APBN)1. UU 17/2003: KEUANGAN NEGARA ANGGARAN2. UU 1/2004: PERBENDAHARAAN NEGARA • Untuk mendanai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kemenpera KEMENPERA3. UU 32/2004: PEMERINTAH DAERAH • Untuk mendanai pencapaian sasaran RPJMN dan Rencana Strategis (BA 091 DAN4. UU 33/2004: PERIMBANGAN KEUANGAN Kemenpera SUBSIDI) PUSAT DAN DAERAH • Untuk memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Kapasitas Fiskal rendah dalam mendanai penyelenggaraan urusan wajib bidang HIBAH DAERAHPRINSIP PENGANGGARAN PEMBANGUNAN perumahan dan memenuhi SPM bidang perumahan. Diprioritaskan untuk kegiatan prioritas nasional. A. ANGGARAN BERBASIS KINERJA • Meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang 1. PP 55/2005: DANA PERIMBANGAN perumahan melalui pelimpahan tugas kepada Pemerintah Provinsi 2. PP 7/2008: DEKONSENTRASI & DEKONSENTRASI • Dana Dekonsentrasi bid. Perkim Tahun 2010 untuk 33 Provinsi: TUGAS PEMBANTUAN 1. Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perkim 2. Sosialisasi Kebijakan Bidang Perkim B. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN OTODA • Latar belakang: Keterbatasan kemampuan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan wajib bidang perumahan. 1. PP 38/2007: PEMBAGIAN URUSAN • Usulan DAK bidang perumahan: diprioritaskan pada fasilitasi penyediaan PEMERINTAHAN DANA ALOKASI KHUSUS PSU Kawasan Perumahan 2. PP 41/2007: ORGANISASI PERANGKAT • Tujuan: Memberikan stimulan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk DAERAH menyelenggarakan urusan wajib bidang perumahan khususnya penyediaan PSU Kawasan C. PENYELENGGARAAN PINJAMAN/ HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) • Alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mengatasi keterbatasan alokasi APBN dan kemampuan Keuangan Negara PP 2/2006: TATA CARA PENGADAAN, PHLN • Untuk mendukung pembiayaan kegiatan prioritas dalam rangka mencapai PENERIMAAN DAN sasaran RPJMN dan sesuai dengan Rencana Strategis Kemenpera PENERUSAN PHLN 8
  • 9. VII. KONTEKS PENYUSUNAN RPJMN DAN RENSTRA TAHUN 2010 - 2014 SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL [UU NO. 25 TAHUN 2004] RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) 2005-2025 [UU NO. 17 TAHUN 2007] 2005-2009 2010-2014 2015-2020 2021-2025 VISI – MISIPRESIDEN/WAPRES TERPILIH RENCANA PEMBANGUNAN RENCANA STRATEGIS JANGKA MENENGAH (RPJM) NASIONAL KEMENPERA 2010 - 2014 2010 - 2014 BUKU I BUKU II BUKU III RENSTRA UNIT ES - I RENSTRA UNIT ES - II
  • 10. VIII. SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAM APBN<Process Name> Tahun N - 2 Tahun N-1 Tahun N September – Desember Januari - April Mei - Agustus September - Desember Januari - Desember Pembahasan Pokok-pokok Pembahasan Pembahasan UU APBN DPR Kebijakan Fikal RKA-KL RAPBN & RKP Nota Keuangan Kebijakan Umum & RAPBN danPresidenKabinet/ Prioritas Anggaran Keppres tentang Lampiran Rincian APBN Penelaahan Rakorbangpus Musrenbangnas Konsistensi dengan Bappenas RKP SEB Prioritas Dokumen Program dan Trilateral Trilateral Indikasi Pagu Meeting Meeting SE Pagu Lampiran RAPBN Sementara (Himpunan RKA-KL) Rancangan Keppres tentang Kemenkeu Pengesahan Rincian Penelaahan Konsistensi dengan Prioritas Anggaran Pembahasan Renja oleh Pembahasan RKA-KL oleh Usulan Pagu Panitia Anggaran Kemenpera Panitia Anggaran Kemenpera Indikatif Konsep Dokumen Dokumen Rancangan Renja Pelaksanaan Pelaksanaan Renstra KL RKA-KL Anggaran Anggaran KL Kemenpera Renstra Unit Rancangan Renja Rencana Kerja RKA-KL Unit Eselon I Eselon I Unit Eselon I Tahunan Unit Eselon I Renstra Unit Rancangan Renja Rencana Kerja RKA-KL Unit Eselon II Eselon II Unit Eselon II Tahunan Unit Eselon II MONEV KONSULTASI VERIFIKASI RAKORPERA PELAKSANAAN REGIONAL LAPANGAN USULAN Daerah DAERAH Musrenbangprov
  • 11. IX. REFORMASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN A. Prinsip Reformasi Kerangka Pendanaan TEPAT, rencana disusun berdasarkan: • Kinerja yang lebih terukur dan runtut mulai dari indikator kinerja prioritas (impact), program (outcome), dan kegiatan (output) • Realistis (memperhitungkan ketersediaan anggaran dan bukan “daftar kebutuhan tak terbatas”) • Efisien (mencapai sasaran dengan biaya sehemat mungkin) AKUNTABEL • Jelas sasaran yang akan dicapai • Jelas penanggungjawabnya TRANSPARAN Dapat dicermati oleh seluruh rakyat, melalui dokumen-dokumen  RPJMN dan RENSTRA (lima tahunan)  RKP dan APBN (tahunan)
  • 12. Lanjutan 1 - REFORMASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN B. Konsep Kerangka Pendanaan (Public Expenditure Management) Aggregate Fiscal Discipline MTFF: Medium Term Fiscal Framework (Ketersediaan Anggaran) 2010 2011 2012 - Rasio pajak - Rasio defisit - Rasio utang Allocative Efficiency KPJM: Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (MTEF: (Alokasi pada Prioritas) Medium Term Expenditure Framework) Alokasi pada Prioritas Prakiraan Maju - Program  outcomes (Forward Estimates) - Kegiatan  output Anggaran Berbasis Kinerja (PBB: Performance Based Budgeting) Anggaran TerpaduCatatan: Anggaran Berbasis Kinerja juga meliputi pembagian kewenangan pemerintah-masy./antar instansi (Unified Budget)pem./pusat-daerah Operational Efficiency Budaya: (Efisiensi Belanja) - Budaya Kinerja (Anggaran Berbasis Kinerja) - Efisiensi melalui harga pasar (Robust Market) - External Control - Lelang (bidding) - Internal Control - Management Accountability - Perjalanan Dinas (at cost) *) RPJMN (5 TAHUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DENGAN 3 TAHUN ROLLING PLAN MELALUI RKP DAN APBN)
  • 13. Lanjutan 2-REFORMASI PERENCANAAN DAN ANGGARANC. Bagan Arsitektur Program Untuk Kemen/Kemenko STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR ANGGARAN STRUKTUR PERENCANAAN STRUKTUR MANAJEMEN KEBIJAKAN KINERJA SASARAN POKOK FUNGSI PRIORITAS (IMPACT) INDIKATOR KINERJA SUB-FUNGSI FOKUS PRIORITAS FOKUS PRIORITAS (OUTCOME) MISI/SASARAN K/L ORGANISASI (IMPACT) PROGRAM: INDIKATOR KINERJA PROGRAM PROGRAM TEKNIS PROGRAM ESELON 1 PROGRAM GENERIK (OUTCOME) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN ESELON 2 KEGIATAN KEGIATAN PRIORITAS (OUTPUT) JENIS BELANJA Fungsi Kementerian/Lembaga: 1. Koordinator Fokus Prioritas (sesuai dengan penugasan Presiden) 2. Pelaksana Kegiatan Prioritas (sesuai dengan tupoksi) 3. Melaksanakan program & kegiatan K/L (impact, outcome dan output K/L)
  • 14. Lanjutan 3-REFORMASI PERENCANAAN DAN ANGGARAND. Nomenklatur Output Dan Outcome  Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program/fokus prioritas. Kriteria rumusan outcome program :  Outcome Program  kinerja hasil dari unit Eselon 1A sesuai tupoksi;  Outcome Program  mendukung pencapaian kinerja K/L (visi, misi dan sasaran strategis K/L);  Outcome Program dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu. Kriteria rumusan outcome fokus prioritas:  Outcome Fokus Prioritas  kinerja hasil dari satu/beberapa K/L yang terkait dengan pencapaian kinerja Prioritas;  Outcome Fokus Prioritas  mendukung pencapaian kinerja Kabinet K/L (Sasaran Pokok Prioritas); dan  Outcome Fokus Prioritas dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu  Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program. Kriteria rumusan output kegiatan:  Mencerminkan sasaran kinerja unit Eselon 2 sesuai dengan tupoksinya;  Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur;  Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome program dan/atau outcome fokus prioritas dalam rangka pelaksanaan Perencanaan Kebijakan; dan  Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu
  • 15. RENSTRA KEMENTERIAN PERUMAHANB RAKYAT TAHUN 2010 - 2014
  • 16. I. TUGAS DAN FUNGSI KEMENPERA (Berdasarkan Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara)A. TUGAS Kementerian Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perumahan rakyat dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (Pasal 673).B. FUNGSI Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi: 1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perumahan rakyat; 2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat; 3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perumahan Rakyat; 4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat; dan 5. penyelenggaraan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan perumahan sebagai bagian dari permukiman termasuk penyediaan rumah susun dan penyediaan prasarana dan sarana lingkungannya sesuai dengan undang-undang di bidang perumahan dan permukiman, dan rumah susun.
  • 17. II. KONDISI UMUM PERUMAHAN Keterbatasan penyediaan rumah. Jumlah kekurangan rumah (backlog) mengalami peningkatan dari 5,8 juta unit pada tahun 2004 menjadi 7,4 juta unit pada akhir tahun 2009. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah yang tidak layak huni dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai. Pada tahun 2009, 4,8 juta unit rumah diperkirakan dalam kondisi rusak. Menurut Statistik Kesejahteraan Rakyat Tahun 2008, sebanyak 13,8% rumah tangga masih menghuni rumah dengan lantai tanah, 12,4 % dengan dinding belum permanen, dan 1,2 % tinggal di rumah yang beratapkan daun Permukiman kumuh yang semakin meluas. Pada tahun 2009 luas permukiman kumuh diperkirakan menjadi 57.800 Ha dari kondisi sebelumnya yakni 54.000 Ha pada akhir tahun 2004. Peningkatan proporsi rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sudah mempunyai bukti hukum berupa sertifikat dari BPN, girik, maupun akta jual beli dari 74,49% (2004) menjadi 77,94% (2007)
  • 18. III. GARIS BESAR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN TAHUN 2010-2014 (SESUAI RPJMN DAN RENSTRA KEMENPERA 2010 – 2014) ARAH KEBIJAKAN V I S I: 1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan SETIAP KELUARGA iklim yang kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di SASARAN tingkat Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan Standar INDONESIA PERMASALAHAN POKOK: Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman. 1.Penyediaan rumah baru MENEMPATI RUMAH YANG LAYAK HUNI layak huni sebanyak 1,51. KETERBATASAN 2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) juta unit yang didukung PENYEDIAAN RUMAH yang didukung dengan PSU serta kepastian bermukim bagi PSU;2. PENINGKATAN JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MBM, melalui: 2.Mendorong keswadayaan MENEMPATI RUMAH a. Pembangunan RLH melalui pasar formal maupun secara masyarakat dalam YANG TIDAK LAYAK HUNI M I S I: swadaya masyarakat baik untuk pembangunan baru pembangunan rumah DAN TIDAK DIDUKUNG maupun peningkatan kualitas; baru sebanyak 3,6 juta 1. MENINGKATKAN IKLIM YANG b. Pembangunan rumah susun sederhana baik sewa OLEH PSU YANG unit dan melalui fasilitasi KONDUSIF & KOORDINASI maupun milik; MEMADAI. Pemerintah sebanyak PELAKSANAAN KEBIJAKAN3. PERMUKIMAN KUMUH c. Penyediaan PSU perumahan dan permukiman yang 50.000 unit; PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG SEMAKIN MELUAS memadai untuk pengembangan kawasan dan PSU DAN PERMUKIMAN. 3.Meningkatnya kualitas perumahan swadaya; d. Penanganan lingkungan perumahan dan permukiman rumah melalui fasilitasi FAKTOR YANG 2. MENINGKATKAN kumuh; Pemerintah sebesar MEMPENGARUHI: 50.000 unit; KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK e. Pembangunan rumah khusus, termasuk rumah1. REGULASI DAN KEBIJAKAN HUNI DALAM LINGKUNGAN sederhana sewa dan pasca bencana; 4.Meningkatnya kualitas YANG BELUM YANG SEHAT & AMAN SERTA f. Pengembangan kawasan khusus, termasuk kawasan lingkungan perumahan SEPENUHNYA DIDUKUNG OLEH PRASARANA, perbatasan, daerah tertinggal dan pasca bencana; MENDUKUNG IKLIM YANG dan permukiman kumuh SARANA DAN UTILITAS YANG g. Fasilitasi pra sertifikasi dan pendampingan pasca KONDUSIF seluas 655 Ha yang MEMADAI. sertifikasi tanah bagi MBR.2. KETERBATASAN LAHAN. dihuni oleh 130.0003. LEMAHNYA KEPASTIAN penduduk; BERMUKIM. 3. MENGEMBANGKAN SISTEM 3. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan dan 5.Meningkatnya kepastian4. BELUM TERSEDIA DANA PEMBIAYAAN PERUMAHAN permukiman bagi MBM melalui: hukum dalam bermukim MURAH JANGKA PANJANG JANGKA PANJANG YANG UNTUK MENINGKATKAN a. Pengembangan pembiayaan perumahan melalui fasilitasi untuk 30.000 rumah EFISIEN, AKUNTABEL DAN AKSES DAN DAYA BELI likuiditas; tangga; BERKELANJUTAN. MBM. b. Pengembangan Tabungan Perumahan Nasional;5. BELUM EFISIEN PASAR c. Peningkatan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan 6.Meningkatnya kualitas PRIMER DAN BELUM 4. MENINGKATKAN untuk pembangunan perumahan dan permukiman. perencanaan dan BERKEMBANG PASAR PENDAYAGUNAAN penyelenggaraan SEKUNDER PERUMAHAN pembangunan perkim di SUMBERDAYA PERUMAHAN6. BELUM MANTAPNYA 4. Peningkatan pendayagunaan sumberdaya pembangunan tingkat pusat dan daerah KELEMBAGAAN DAN PERMUKIMAN SECARA OPTIMAL. perumahan dan permukiman serta pengembangan dan khususnya melalui PENYELENGGARA PEMBANGUNAN PERKIM pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan teknologi maupun pengembangan regulasi 5. MENINGKATKAN PERAN sumber daya dan kearifan lokal. dan kebijakan serta7. BELUM OPTIMAL PEMANFAATAN SUMBER PEMERINTAH DAERAH DAN peningkatan peran dan DAYA. PEMANGKU KEPENTINGAN kapasitas Pemerintah 5. Peningkatan sinergi pusat-daerah dan pemberdayaan Daerah di 33 Provinsi. LAINNYA DALAM pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan PEMBANGUNAN PERUMAHAN perumahan dan permukiman DAN PERMUKIMAN. 18
  • 19. VII. TARGET PEMBANGUNAN PERUMAHAN 2010-2014 RPJMN 2010 - 2014No. PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SATUAN TARGET ALOKASI ANGGARAN (Rp. Milyar) 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL A BA 091 I PROGRAM DUKUNGAN DAN 127,61 156,63 242,46 303,33 341,35 1.171,4 MANAJEMEN TUGAS TEKNIS LAINNYA II PROGRAM PENGEMBANGAN 2.185,73 2.520,46 3.874,52 1.679,37 1.851,02 12.111,1 PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1 Pembangunan rumah susun sederhana twin block 100 100 180 - - 380 1.200,00 1.200,00 2.160,00 - - 4.560,0 sewa 2 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan unit 7.500 12.500 16.250 7.500 6.250 50.000 75,00 125,00 178,75 82,50 75,00 536,3 perumahan swadaya 3 Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas unit 7.500 12.500 16.250 7.500 6.250 50.000 37,50 62,50 97,50 45,00 43,75 286,3 perumahan swadaya 4 Fasilitasi pembangunan PSU kawasan unit 90.374 117.010 145.000 161.616 186.000 700.000 564,84 731,31 906,25 1.010,10 1.162,50 4.375,0 perumahan dan permukiman 5 Fasilitasi pembangunan PSU perumahan unit 7.500 12.500 16.250 7.500 6.250 50.000 30,00 50,00 81,25 37,50 37,50 236,3 swadaya 6 Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Ha 50 100 150 175 180 655 75,00 160,00 240,00 280,00 288,00 1.043,0 Lingkungan Permukiman Kumuh 7 Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan unit - 7.500 7.500 7.500 7.500 30.000 - 2,25 3,00 3,00 3,75 12,0 pasca-sertifikasi 8 Fasilitasi pembangunan rumah khusus unit 250 750 1.050 1.350 1.600 5.000 42,87 28,88 47,25 60,75 80,00 259,7 9 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi peraturan 4 4 4 4 4 20 160,52 160,52 160,52 160,52 160,52 802,6 Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan perundangan Permukiman III PROGRAM PENGEMBANGAN 82,40 82,40 82,40 82,40 82,40 412,0 PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi peraturan 2 2 2 2 2 10 82,40 82,40 82,40 82,40 82,40 412,0 Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan perundangan Perumahan dan Permukiman TOTAL ALOKASI KEMENPERA 2010-2014 (BA 091) 2.395,7 2.759,5 4.199,4 2.065,1 2.274,8 13.694,5 B. BA 999 III PROGRAM PENGEMBANGAN 4.163,51 3.840,00 4.440,00 4.440,00 4.740,00 21.623,51 PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 1 Bantuan Subsidi Perumahan unit 210.000 250.000 290.000 290.000 310.000 1.350.000 3.240,00 3.840,00 4.440,00 4.440,00 4.740,00 20.700,00 2 Masa Transisi 187.006 187.006 923,51 923,51 TOTAL ALOKASI KEMENPERA 2010-2014 (BA 999) 4.163,5 3.840,0 4.440,0 4.440,0 4.740,0 21.623,5 19
  • 20. VIII. KEGIATAN KEMENPERA TAHUN 2010 No. PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS SATUAN TARGET ANGGARAN A BA 091 964,52 I PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN TUGAS TEKNIS LAINNYA 174,51 1 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 124,51 2 Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Provinsi 33 50,00 II PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 750,13 1 Pembangunan rumah susun sederhana sewa TB 52 248,28 1. Kemenpera TB 52 248,28 Pembangunan Baru *) TB 40 160,00 Luncuran **) TB 12 88,28 2. Depdiknas TB 2 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya Unit 2.000 20,00 3 Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya Unit 20.000 100,00 4 Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman Unit 10.374 64,84 5 Fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya Unit 20.000 40,00 6 Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Ha 50 75,00 7 Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi - 0,00 8 Fasilitasi pembangunan rumah khusus Unit 1.000 39,31 9 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan Permukiman Peraturan Perundangan 4 162,71 III PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 39,88 1 Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman Peraturan Perundangan 2 39,88 B BA 999 3.099,05 I PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 3.099,05 1 Pembayaran Tunggakan Unit 90.000 416,00 2 Fasilitas Likuiditas ***) Unit 67.219 2.683,05 1. Mahyuni Formal Unit 54.006 1.863,05 2. Rusunami Unit 13.213 820,00 TOTAL KEMENPERA (BA 091 + BA 999) 4.063,56 Keterangan: *) Alokasi Pembangunan Rusunawa Baru Tahun Pertama sebesar 33,33% dari total kebutuhan anggaran **) Alokasi Luncuran Pembangunan Rusunawa sebesar 66,67% dari total kebutuhan anggaran ***) Kegiatan bantuan subsidi perumahan mulai tahun 2010 dilaksanakan melalui mekanisme fasilitas likuiditas 20
  • 21. C KEBIJAKAN TEROBOSAN
  • 22. A.1. PERCEPATAN PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MBR DAN MBM MELALUI DUKUNGAN PEMERINTAH Kewajiban Tabungan Pinjaman/ Dana Alokasi PSU Fasilitas Pelayanan Perumahan Hibah Khusus Kawasan Likuiditas Umum Nasional Memperkuat Kapasitas PSU Kawasan PSU Pemda dalam Penugasan khusus  Jaringan air minum; Kawasan pengembangan Pemerintah kpd BUMN Penyaluran  Air limbah; (septic  Jalan; kawasan perumahan  Drainase. untuk pembangunan tank komunal); Pinjaman/ melalui  Jaringan listrik; perumahan bagi MBR sistem land banking  PJU dengan spesifikasi danPenyaluran hibah harga sesuai standar BLU Pemerintah Pusat Pembiayaan Pemerintah Pembiayaan Daerah Perumahan Menerbitkan Pasar Obligasi BlendedSekunder Daerah Pengembang Pengembang Bank Bank Financing Underlying Pembangunan Pelaksana Pelaksana Asset PSU Kawasan Dikelola oleh KAWASAN Kredit Pusat KPR PERUMAHAN Konstruksi dg Pengelolaan dgn bunga rendah Aset (land banking) bunga (dibawah rendah Permerintah Produk Daerah) Harga Jual ↓ Keterangan: Konsumen Kegiatan TA 2011 Rusunami Rumah Layak SUSTAINABLE Huni (RLH) CITIES BETTER CITY LIFE SISI PASOKAN SISI PERMINTAAN PASAR SEKUNDER PASAR PRIMER 14
  • 23. A.2. KEBIJAKAN PENDANAAN PEMBANGUNAN YANG MENDUKUNG SINERGI PUSAT-DAERAH TUJUAN, SASARAN, KEGIATAN TINDAK LANJUT YANGNO LATAR BELAKANG HAL-HAL YANG TELAH DISELESAIKAN DAN ANGGARAN DIPERLUKAN 1 DEKON Dalam rangka  Tujuan:  Penerbitan Permenpera:  Menyellesaikan meningkatkan efektivitas Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan 1. Pelimpahan (Permenpera No. 3/PERMEN/M/2010) Pelaksanaan Bimtek, pelaksanaan urusan urusan pemerintahan di bidang perkim. 2. Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan (Permenpera No. Sosialisasi dan pemerintahan di bidang  Sasaran: 4/PERMEN/M/2010) Konsinyasi perumahan, ada (1)Terlaksananya pendataan dan  Bintek Dekonsentrasi Kemenpera Tahun 2010 Dekonsentrasi 2010 beberapa urusan monitoring pembangunan perkim; dan pada tanggal 22-24 April 2010 pemerintahan yang akan (2)Terlaksananya sosialisasi kebijakan  Penerbitan SRAA oleh Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu dilimpahkan kepada bidang perkim.  Rapat Koordinasi dan Pembinaan SAI Dalam Rangka Gubernur selaku Wakil  Kegiatan: Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Pemerintah di daerah. (1)Pendataan dan Monitoring Perumahan Rakyat Tahun 2010 pada tanggal 2-4 Juni Pembangunan Perkim; dan 2010 (2)Sosialisasi Kebijakan Bidang Perkim.  Pelaksanaan Bimtek di 31 Provinsi dan Soialisasi di 20  Anggaran (TA 2010): Rp. 50 Milyar (33 Provinsi provinsi). 2. DAK Dalam rangka menun-  Tujuan: • Penyampaian Usulan Program dan Kriteria Teknis untuk  Verifikasi lokasi calon jang prioritas nasional di Meningkatkan tersedianya rumah yang layak Pengalokasian DAK TA 2011 melalui surat Sesmenpera penerima DAK bidang infrastruktur dan huni dan terjangkau bagi Masyarakat a.n. Menpera No: 323/SM/LU.01.02/09/2010, tanggal 2 Perumahan tahun 2011 menstimulan pemba- Berpenghasilan Menengah dan Masyarakat September 2010;  Sosialisasi DAK Bidang ngunan perumahan di Berpenghasilan Rendah (MBM/R) di dalam • Koordinasi internal Kemenpera Tim Penyiapan DAK Perkim ke Pemerintah daerah sehingga dapat kawasan perumahan dan permukiman yang Bidang Perumahan dan Permukiman dalam rangka Provinsi dan Pemerintah meningkatkan pemba- didukung oleh prasarana dan sarana serta Penyiapan Permenpera tentang Juknis DAK Bidang Kab/Kota. ngunan perumahan dan utilitas yang memadai. Perumahan dan Permukiman berkontribusi dalam  Sasaran: • Penyiapan survey dalam rangka verifikasi lokasi calon mempercepat pengu- Terfasilitasinya PSU Perumahan dan penerima DAK Perumahan 2011 rangan backlog Permukiman sebanyak 24.000 unit (Tahun perumahan. 2011)  Ruang Lingkup: 1. Jaringan Air Bersih; 2. Pengelolaan Air Limbah; 3. Jaringan listrik; 4. Penerangan Jalan Umum  Alokasi Anggaran Tahun 2011: Rp. 150 Milyar
  • 24. A.3. PSO PERUMAHAN HAL-HAL YANG TELAH TINDAK LANJUT YANG PERLUNO LATAR BELAKANG TUJUAN, SASARAN, KEGIATAN DAN ANGGARAN DISELESAIKAN DILAKUKAN 3 PSO Dalam rangka penyediaan • Tujuan • Surat Keputusan Tim Kerja Penyampaian Surat Menteri perumahan dan permukiman Meningkatkan hunian layak bagi MBR, Keamanan Penyiapan Kewajiban Pelayanan Negara Perumahan Rakyat bagi MBR melalui penugasan Hunian, dan Pengurangan backlog Umum (Public Service kepada Menteri Keuangan tentang khusus kepada Perum Obligation/PSO) untuk Perum penyampaian usulan kebutuhan Perumnas sebagai satu- • Sasaran Perumnas anggaran PSO Perumahan tahun satunya National Housing and Penyediaan rumah layak huni sebanyak ±2.500 unit 2011. Urban Development pada tahun 2011 • Tanggapan Terhadap Buku Putih Corporation (NHUCD) di Perum Perumnas Indonesia • Kegiatan Pembangunan Rumah Tapak • Analisa kebutuhan bahan dan volume pekerjaan untuk rumah • Anggaran tembok (Tipe-36 dan 21) di 33 Usulan alokasi anggaran PSO Perumahan tahun 2011 Provinsi sebesar Rp. 40 Milyar rupiah • Rapat pembahasan antara tim pengarah dan pelaksana PSO • Exercise kebutuhan anggaran PSO Perumahan • Usulan lokasi PSO Perumahan • Verifikasi lokasi PSO Perumahan
  • 25. SEKIAN DANTERIMA KASIH

×