.Reforma Agraria dan Refleksi Hak Asasi Manusia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

.Reforma Agraria dan Refleksi Hak Asasi Manusia

on

  • 549 views

disampaikan oleh Gunawan Sasmita Direktur Land Reform BPN (2007)

disampaikan oleh Gunawan Sasmita Direktur Land Reform BPN (2007)

Statistics

Views

Total Views
549
Views on SlideShare
549
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
10
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

.Reforma Agraria dan Refleksi Hak Asasi Manusia .Reforma Agraria dan Refleksi Hak Asasi Manusia Presentation Transcript

  • REFORMA AGRARIAREFORMA AGRARIA DANDAN REFLEKSI HAMREFLEKSI HAM GUNAWAN SASMITA DIREKTURLANDREFORM BADAN PERTANAHAN NASIONALBADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAREPUBLIK INDONESIA JAKARTAJAKARTA 10 DESEMBER 200710 DESEMBER 2007 ALIANSI PETANI INDONESIAALIANSI PETANI INDONESIA
  • LANDASAN FILOSOFI • TANAH KARUNIA TUHAN YANG MAHA ESA KEPADA BANGSA INDONESIA. • HUBUNGAN BANGSA INDONESIA DENGAN TANAH BERSIFAT ABADI. • HUBUNGAN INI SANGAT MENENTUKAN KESEJAHTERAAN, KEMAKMURAN, KEADILAN, KEBERLANJUTAN DAN HARMONI BAGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA. • HUBUNGAN RAKYAT DENGAN TANAH MERUPAKAN HAL YANG SANGAT MENDASAR DAN ASASI DALAM HIDUP DAN KEHIDUPANNYA. • JIKA HUBUNGAN INI TIDAK TERTATA DENGAN BAIK, AKAN LAHIR KEMISKINAN BAGI SEBAGIAN TERBESAR RAKYAT INDONESIA, KETIDAK-ADILAN, PELURUHAN, SERTA SENGKETA DAN KONFLIK YANG BERKEPANJANGAN DAN BAHKAN BERSIFAT STRUKTURAL. • HUBUNGAN YANG MENDASAR DAN ASASI TERSEBUT DIATAS DIJAMIN DAN DILINDUNGI KEBERADAANNYA OLEH KONSTITUSI, ANTARA LAIN PASAL 27 AYAT (2), PASAL 28 H AYAT (4), DAN PASAL 33 UUD’45.
  • LANDASAN FILOSOFI (LANJUTAN) • PASAL 27 AYAT (2): TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAAN. • PASAL 28 H AYAT (4): SETIAP ORANG BERHAK MEMPUNYAI MILIK PRIBADI DAN HAK MILIK TERSEBUT TIDAK BOLEH DIAMBIL ALIH SECARA SEWENANG-WENANG. • PASAL 33: (1) PEREKONOMIAN DISUSUN SEBAGAI USAHA BERSAMA BERDASARKAN ATAS ASAS KEKELUARGAAN. (2) CABANG-CABANG PRODUKSI YANG PENTING BAGI NEGARA DAN YANG MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DIKUASAI OLEH NEGARA. (3) BUMIDAN AIRDAN KEKAYAAN ALAMYANGTERKANDUNGDIDALAMNYA DIKUASAIOLEHNEGARA DAN DIPERGUNAKAN UNTUKSEBESAR-BESAR KEMAKMURAN RAKYAT. (4) PEREKONOMIAN NASIONAL DISELENGGARAKAN BERDASAR ATAS DEMOKRASI EKONOMI DENGAN PRINSIP KEBERSAMAAN, EFISIENSI, BERKEADILAN, BERKELANJUTAN, BERWAWASAN LINGKUNGAN ……DST (5) …..DST
  • LANDASAN FILOSOFI (LANJUTAN) MENENTUKANNYA HUBUNGAN INI BAGI KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN SOSIAL RAKYAT DAN BANGSA INDONESIA, MENGHENDAKI NEGARA UNTUK MENGATURNYA (PASAL 33 AYAT (3) UUD’45), SEBAGAIMANA DITUANGKAN DALAM HUKUM TANAH NASIONAL UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA), PASAL 2 AYAT (2): – MENGATUR DAN MENYELENGGARAKAN PERUNTUKAN, PENGGUNAAN, PERSEDIAAN DAN PEMELIHARAAN BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA TERSEBUT; – MENENTUKAN DAN MENGATUR HUBUNGAN-HUBUNGAN HUKUM ANTARA ORANG-ORANG DENGAN BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA; – MENENTUKAN DAN MENGATUR HUBUNGAN-HUBUNGAN HUKUM ANTARA ORANG-ORANG, DAN PERBUATAN-PERBUATAN HUKUM YANG MENGENAI BUMI, AIR DAN RUANG ANGKASA.
  • 44 PRINSIP PERTANAHANPRINSIP PERTANAHAN Pertanahan Harus Berkontribusi Secara Nyata: I. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; II. Untuk menata kehidupan bersama yang lebih berkeadilan; III. Untuk mewujudkan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia; IV. Untuk mewujudkan keharmonisan (terselesaikannya sengketa dan konflik pertanahan).
  • 1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional RI 2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah serta sertipikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia 3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah 4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah- daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik di seluruh tanah air 5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara sistematis 11 AGENDA BPN RI11 AGENDA BPN RI
  • 6. Membangun Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia 7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat 8. Membangun basis data penguasaan dan pemilikan tanah skala besar 9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah ditetapkan 10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional RI 11. Mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum dan kebijakan pertanahan (Reforma Agraria). 11 AGENDA BPN RI11 AGENDA BPN RI (lanjutan)(lanjutan)
  • PERSOALAN STRUKTURAL Kemiskinan: sebagian besar di perdesaan (petani) • Penduduk miskin (Maret 2007): 37,17 juta jiwa (16,58%) • Perdesaan: 63,52%; perkotaan: 36,48% Pengangguran: erat kaitannya dengan kemiskinan • Pengangguran terbuka: 11,1 juta (10,45%) • Tersebar di perdesaan maupun perkotaan Ketimpangan Sosial: distribusi pendapatan belum merata • Angka kemiskinan: sektor pertanian 56,07%; industri 6,77% • Penguasaan tanah sempit (petani gurem <0,5 ha: 56,5%)
  • PIDATO PRESIDEN RIPIDATO PRESIDEN RI (31 JANUARI 2007)(31 JANUARI 2007) “Pro g ram Reforma Agraria … se cara be rtahap … akan dilaksanakan m ulai tahun 20 0 7 ini. Lang kah itu dilakukan de ng an m e ng alo kasikan tanah bag i rakyat te rm iskin yang be rasaldari hutan ko nve rsi dan tanah lain yang m e nurut hukum pe rtanahan kita bo le h dipe runtukkan bag i ke pe nting an rakyat. Inilah yang saya se but se bag ai prinsip Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat … [yang ] saya ang g ap mutlak untuk dilakukan. ”
  • REFORMA AGRARIA (UUPA, Keputusan MPR No. 5 MPR/2003) = PEMBARUAN AGRARIA (Tap IX/MPR/2001, Keputusan MPR No.5 MPR/2003) TANAH UNTUK KEADILAN DANTANAH UNTUK KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYATKESEJAHTERAAN RAKYAT
  • I. TAPMPRNo. IX/MPR/2001 Pembaruan Agraria: merupakan suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. DEFINISI REFORMA AGRARIADEFINISI REFORMA AGRARIA
  • II. Penjelasan UmumI (7) UUPA Dalam pasal1 0 ayat 1 dan 2 dirum uskan suatu az a s yang pada de wasa ini se dang m e njadi dasar dari pada pe rubahan-pe rubahan dalam struktur pe rtanahan ham pir di se luruh dunia, yaitu ne g ara-ne g ara yang te lah/se dang m e nye le ng g arakan apa yang dise but “land re fo rm ” atau “ag rarian re fo rm ” yaitu “tanah … harus dike rjakan atau diusahakan se cara aktif o le h pe m iliknya se ndiri. ” ......... Akhirnya ke te ntuan itu pe rlu dibare ng i pula de ng an pe m be rian kre dit, bibit dan bantuan-bantuan lainnya de ng an syarat-syarat yang ring an, se hing g a pe m iliknya tidak akan te rpaksa be ke rja dalam lapang an lain, de ng an m e nye rahkan pe ng uasaan tanahnya ke pada o rang lain. DEFINISI (DEFINISI (lanjutanlanjutan))
  • III. Definisi Operasional Reforma Agraria : 1. Penataan ulang sistim politik dan hukum pertanahan berdasarkan prinsip pasal – pasal UUD 45 dan UUPA; 2. Proses penyelenggaraan land re fo rm (LR) dan acce ss re fo rm (AR) secara bersama; RA = LR + AR DEFINISI (DEFINISI (lanjutanlanjutan))
  • DEFINISI (DEFINISI (lanjutanlanjutan)) a. LR adalah proses distribusi atau redistribusi tanah untuk menata Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah berdasarkan politik dan hukum pertanahan. b. AR adalah suatu proses penyediaan akses bagi masyarakat (Subyek Reforma Agraria) terhadap segala hal yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan (partisipasi ekonomi-politik, modal, pasar, teknologi, pendampingan, peningkatan kapasitas dan kemampuan).
  • I. Menata ulang ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah ke arah yang lebih adil, II. Mengurangi kemiskinan, III. Menciptakan lapangan kerja, IV. Memperbaiki akses rakyat kepada sumber- sumberekonomi, terutama tanah, V. Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan, VI. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, VII. Meningkatkan ketahanan pangan dan energi rumah tangga. TUJUAN REFORMA AGRARIATUJUAN REFORMA AGRARIA
  • I. Melakukan penataan atas konsentrasi aset dan atas tanah-tanah terlantarmelalui penataan politikdan hukumpertanahan berdasarkan Pancasila, UUD’45 dan UUPA II. Mengalokasikan tanah yang langsung dikuasai oleh negara (ObyekReforma Agraria) untuk rakyat (SubyekReforma Agraria) STRATEGI DASAR RASTRATEGI DASAR RA
  • HAK-HAK DASAR • Program Reforma Agraria yang dicanangkan Pemerintah diarahkan terutama untuk mengentaskan kemiskinan, merupakan landasan yang kokoh untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan hidup masyarakat. • Prinsip keadilan sosial masyarakat dikembangkan melalui proses pemenuhan hak-hak dasar masyarakat (rig ht base d appro ach). • Pendekatan berbasis hak, disamping mengakui hak-hak dasar (g ive n rig ht) juga mengenal hak-hak yang harus diperjuangkan (e xe rcise d rig ht). • Hak-hak dasar atau yang dikenal dengan unive rsalo f hum an rig ht (g ive n rig ht) telah ada sejak seorang manusia dilahirkan, meliputi hak sosial, budaya, ekonomi dan politik yang dijamin oleh Konstitusi (UUD45). • Exe rcise d rig ht, hak-hak dimana seorang warga negara bila ingin memperolehnya harus memperjuangkannya.
  • HAK-HAK DASAR (LANJUTAN) • Penyebab kemiskinan merupakan hal yang kompleks, salah satunya adalah kurangnya atau tiadanya akses mereka kepada sumber-sumber ekonomi dan politik. • Melalui Reforma Agraria, hak-hak dasar (g ive n rig ht) masyarakat yang berkaitan dengan tanah dan pertanahan dipenuhi dengan membuka akses masyarakat terhadap sumber kesejahteraan yang berupa tanah (asse t re fo rm ). • Sedangkan pemenuhan hak-hak yang harus diperjuangkan (e xe rcise d rig ht) dipenuhi dengan membuka akses kepada sumber-sumber kesejahteraan lain, seperti modal, teknologi, manajemen dan pasar (acce ss re fo rm ).
  • SUBYEK: Orang miskin, seperti: buruh tani, petani tidakbertanah (landless) OBYEK: Tanah-tanah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dialokasikan untuk reforma agraria , seperti: tanah obyekland reform, tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dll. SUBYEK DAN OBYEK REFORMASUBYEK DAN OBYEK REFORMA AGRARIAAGRARIA
  • MEKANISME &MEKANISME & DELIVERY SYSTEMDELIVERY SYSTEM REFORMA AGRARIAREFORMA AGRARIA
  • I. Dewan Reforma Agraria (DRA) Merumuskan dan menetapkan kebijakan serta evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Reforma Agraria Organisasi DRA: 1. Tingkat Pusat: DRAN 2. Tingkat Provinsi: DRAP 3. Tingkat Kab/Kota: DRAK KELEMBAGAAN REFORMA AGRARIAKELEMBAGAAN REFORMA AGRARIA
  • II. Lembaga Pengelola Reforma Agraria Nasional Lembaga ini berbentuk BLU (Badan Layanan Umum) yang berada di bawah BPN-RI yang salah satu fungsinya adalah membiayai reforma agraria KELEMBAGAAN RA (KELEMBAGAAN RA (lanjutanlanjutan))
  • TERIMA KASIH