Your SlideShare is downloading. ×
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap Syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha
Esa, akhirnya RPJMN 2010-2014 selesai disusun...
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
BAB I Rangkuman Buku I RPJMN 2010-2014 ...................
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Tingkat Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap
RTRWP ...............................................
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Pentahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025.. 3
Gambar 1.2 Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku II...
1
BAB I
RANGKUMAN BUKU I RPJMN 2010-2014
1.1 Pendahuluan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2010-2014 me...
2
1.2 Arahan RPJPN 2005-2025
1.2.1 Visi dan Misi RPJPN 2005-2025
Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah:
“Indone...
3
Gambar 1.1
Pentahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025
RPJM 4 (2020-
2024)
Mewujudkan masya-
rakat Indonesia yang
mandiri, ma...
4
1.3 Kebijakan Pembangunan Nasional 2010-2014
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2010-2014 merupakan pe...
5
Gambar 1.2
Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III RPJMN 2010-2014
1.3.1 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Nasional
A...
6
memiliki potensi tinggi di berbagai bidang, ilmu pengetahuan
dan teknologi, kesenian dan budaya, olahraga, serta
kreativ...
7
berkembang memiliki tanggung jawab yang sama meskipun
dengan peran serta cara yang berbeda-beda dalam mengatasi
masalah ...
8
D. Sasaran Pembangunan
Dalam bidang lingkungan hidup, sasaran yang hendak dicapai
adalah perbaikan mutu lingkungan hidup...
9
pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada
program perbaikan kualitas sumber daya manusia,
perbaikan infrastruktu...
10
Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan
Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009
menjadi 8-10% pada 201...
11
Tanah dan tata ruang: Konsolidasi kebijakan penanganan dan
pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara
menyeluruh d...
12
keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pascakonflik
dengan substansi inti sebagai berikut:
Keutuhan wilayah: Penyel...
13
1.3.4 Arah dan Kebijakan Pembangunan Kewilayahan
Salah satu misi RPJPN 2005 – 2025 adalah terwujudnya
pembangunan yang ...
14
mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya
40% dari luas Pulau Sumatera dalam rangka mengurangi
resiko dampak be...
15
5. Wilayah Nusa Tenggara: (i) meningkatkan perlindungan
kawasan konservasi nasional di Kepulauan Nusa
Tenggara khususny...
16
MATRIKS PRIORITAS NASIONAL
BIDANG TATA RUANG DAN
PERTANAHAN
17
PRIORITAS 4: PENANGGULANGAN KEMISKINAN
TEMA PRIORITAS Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi...
18
PRIORITAS 5: PROGRAM AKSI DI BIDANG PANGAN
TEMA PRIORITAS Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertan...
19
PRIORITAS 6: PROGRAM AKSI DI BIDANG INFRASTRUKTUR
TEMA PRIORITAS Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya ...
20
No
SUBSTANSI INTI
/KEGIATAN
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR
TARGET
INDIKASI
PAGU (Rp.
Milyar)
K/L
2010 2011 2012 2013 2014 ...
21
PRIORITAS 7: IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
TEMA PRIORITAS Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, pe...
22
No
SUBSTANSI
INTI
/KEGIATAN
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR
TARGET
INDIKASI
PAGU
(Rp.
Milyar)
K/L
2010 2011 2012 2013 2014 ...
23
PRIORITAS 8: PROGRAM AKSI DI BIDANG ENERGI
TEMA PRIORITAS Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsung...
24
PRIORITAS 10: DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK
TEMA PRIORITAS Pengutamaan dan penjaminan pertumb...
25
No
SUBSTANSI
INTI
/KEGIATAN
PRIORITAS
SASARAN INDIKATOR
TARGET
INDIKASI
PAGU (Rp.
Milyar)
K/L
2010 2011 2012 2013 2014 ...
25
BAB II
RANGKUMAN BUKU II RPJMN 2010-2014
BAB IX WILAYAH DAN TATA RUANG
BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN
Wilayah Negara ...
26
bidang wilayah dan tata ruang hal ini ditandai oleh
terwujudnya kehidupan bangsa yang lebih demokratis yang
diindikasik...
27
terhadap total PDRB provinsi, dibandingkan dengan wilayah
kabupaten/kota lain yang berkontribusi kurang dari 3 persen.
...
28
memperhatikan sumber daya manusia, (iii) terwujudnya
perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif
terhadap l...
29
(dua) provinsi dan 7 (tujuh) kabupaten/kota yang menetapkan
Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dan disesuaikan
dengan U...
30
sedangkan di tingkat daerah koordinasi dilaksanakan oleh
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sesuai
dengan K...
31
TABEL 2.1
TINGKAT KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN
TERHADAP RTRWP
Pulau
Tingkat Kesesuaian (Hektar)
Sesuai % Tidak Sesuai %
...
32
2.1.2 Pertanahan
Tanah merupakan sumber daya yang penting dan strategis
karena menyangkut hajat hidup seluruh masyaraka...
33
dihasilkan Peta Tematik untuk tanah seluas 13.000.000
hektar, dan Peta Potensi Nilai Tanah seluas 4.813.434
hektar. Sem...
34
konsolidasi tanah secara swadaya 84.786 bidang dan
penyusunan neraca Penatagunaan Tanah (Neraca PGT) di
298 Kabupaten/K...
35
kantor pertanahan kabupaten/kota, namun 57 di antara
kantor pertanahan tersebut belum memiliki gedung sendiri,
342 belu...
36
a. Pengaturan Penataan Ruang
Masalah yang menyangkut pengaturan penataan ruang
adalah:
(i) belum selesainya penyusunan ...
37
c. Perencanaan Tata Ruang
Masalah yang terkait dengan perencanaan tata ruang adalah:
(i) masih diperlukan percepatan pe...
38
f. Pengawasan Penataan Ruang
Masalah yang terkait dengan pengawasan penataan ruang
adalah belum terbentuknya Penyidik P...
39
d. Terwujudnya peningkatan kualitas produk Rencana Tata
Ruang yang disertai dengan peningkatan layanan peta
dasar dan t...
40
2.2.2 Pertanahan
A. Permasalahan
Upaya pengembangan wilayah memerlukan dukungan
penerapan sistem pengelolaan pertanahan...
41
serta menanggulangi kemiskinan, terutama di
perdesaan.
Disamping itu, upaya redistribusi tanah perlu dilanjutkan
dan di...
42
tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam juga telah mengamanatkan pengkajian
peraturan dalam rangka s...
43
2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dalam
Pembangunan Bidang Wilaya...
44
untuk menjamin terlaksananya pembangunan wilayah,
melalui (11) kebijakan penataan pembagian urusan antara
pemerintah-pe...
45
Gambar 2.2
Rencana Pembangunan Bidang Wilayah dan Tata Ruang (terkait Tata Ruang dan Pertanahan)
Fokus Prioritas
 Terd...
46
2.3.1 Penyelenggaraan Penataan Ruang
Arah kebijakan dalam prioritas bidang penyelenggaraan
penataan ruang adalah mewuju...
47
Fokus prioritas bidang penyelenggaraan penataan ruang
adalah:
a. Penyelesaian peraturan perundangan sesuai amanat
undan...
48
MATRIKS RENCANA TINDAK PRIORITAS
BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG
49
RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG
WILAYAH DAN TATA RUANG
BIDANG PEMBANGUNAN : Wilayah dan Tata Ruang
PRIORITAS BIDANG : P...
50
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Angg...
51
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Angg...
52
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Angg...
53
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Angg...
54
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Angg...
55
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Angg...
56
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Angg...
57
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Angg...
58
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Angg...
59
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Angg...
60
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Angg...
61
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Angg...
62
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kementerian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
Angg...
63
BIDANG PEMBANGUNAN : Wilayah dan Tata Ruang
PRIORITAS BIDANG : Reforma Agraria
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
S...
64
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
An...
65
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
An...
66
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
An...
67
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
An...
68
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
An...
69
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
An...
70
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
An...
71
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
An...
72
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
An...
73
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
An...
74
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
An...
75
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
An...
76
No
Fokus
Prioritas/
Kegiatan
Prioritas
Sasaran Indikator
Target
Program
Kemen-
terian/
Lembaga
terkait
Total Alokasi
An...
Rangkuman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2010-2014 bidang Tata Ruang dan Pertanahan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Rangkuman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2010-2014 bidang Tata Ruang dan Pertanahan

916

Published on

diterbitkan oleh Direktorat tata Ruang dan Pertanahan Bappenas

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
916
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
54
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Rangkuman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2010-2014 bidang Tata Ruang dan Pertanahan"

  1. 1. i KATA PENGANTAR Dengan mengucap Syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya RPJMN 2010-2014 selesai disusun dan telah ditetapkan dengan Perpres No. 5 tahun 2010. RPJMN yang terdiri dari Buku I, Buku II dan Buku III memuat rencana pembangunan dalam kerangka sinergi bidang-bidang pembangunan nasional dalam 5 tahun ke depan. Tata Ruang dan Pertanahan merupakan salah satu aspek pada Bidang Wilayah dan Tata Ruang yang dijabarkan dalam Buku II Bab IX. Namun demikian aspek ini pun sangat terkait dengan bidang-bidang pembangunan lainnya yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014. Ringkasan ini disusun dengan maksud untuk lebih memudahkan para pembaca atau stakeholder yang terkait aspek tata ruang dan pertanahan dalam membaca dan memahami dokumen RPJMN 2010-2014. Pada beberapa bagian kami tambahkan beberapa kalimat penghubung tanpa mengubah makna atau pengertian dari paragraf yang ada. Demikian, semoga bermanfaat. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Deddy Koespramoedyo
  2. 2. ii DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar BAB I Rangkuman Buku I RPJMN 2010-2014 ................... 1 1.1 Pendahuluan ................................................................... 1 1.2 Arahan RPJPN 2005-2025 .............................................. 2 1.2.1 Visi dan Misi RPJPN 2005-2025 .......................... 2 1.2.2 Pentahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025 ... 2 1.3 Kebijakan Pembangunan Nasional 2010-2014 .............. 4 1.3.1 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Nasional .. 5 A. Visi Indonesia .................................................. 5 B. Misi Pembangunan ......................................... 6 C. Agenda Pembangunan .................................... 7 D. Sasaran Pembangunan ................................... 8 1.3.2 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional... 8 A. Arah Kebijakan Umum .................................... 8 B. Prioritas Nasional ............................................ 9 1.3.3 Arah Kebijakan Bidang-Bidang Pembangunan .... 12 1.3.4 Arah dan Kebijakan Pembangunan Kewilayahan . 13 A. Pengembangan Wilayah Pulau-Pulau Besar..... 13 B. Pengembangan Kawasan ............................... 15 Matriks Prioritas Nasional Bidang Tata Ruang dan Pertanahan 16 BAB II Rangkuman Buku II RPJMN 2010-2014 .................. 25 2.1 Kondisi Umum ................................................................. 27 2.1.1 Penataan Ruang .................................................. 27 2.1.2 Pertanahan .......................................................... 32 2.2 Permasalahan dan Sasaran ............................................ 35 2.2.1 Penataan Ruang .................................................. 35 2.2.2 Pertanahan .......................................................... 40 2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan .................... 43 2.3.1 Penyelenggaraan Penataan Ruang ...................... 46 2.3.2 Reforma Agraria ................................................... 47 Matriks Rencana Tindak Prioritas Bidang Wilayah dan Tata Ruang ............................................................................. 48
  3. 3. iii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Tingkat Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap RTRWP .................................................................. 31 Tabel 2.2 Pencapaian Beberapa Kegiatan Pertanahan Tahun 2004-2009 ........................................................... 34
  4. 4. iv DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Pentahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025.. 3 Gambar 1.2 Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III RPJMN 2010-2014 ....................................................... 5 Gambar 2.1 Grafik Cakupan Pemetaan Pertanahan 2004-2009 ........................................................ 33 Gamabr 2.2 Rencana Pembangunan Bidang Wilayah dan Tata Ruang (terkait Tata Ruang dan Pertanahan) ...... 45
  5. 5. 1 BAB I RANGKUMAN BUKU I RPJMN 2010-2014 1.1 Pendahuluan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2010-2014 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Sesuai amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/ lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
  6. 6. 2 1.2 Arahan RPJPN 2005-2025 1.2.1 Visi dan Misi RPJPN 2005-2025 Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah: “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur” Delapan misi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing ; 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. 1.2.2 Pentahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025 Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi RPJPN 2005-2025 dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Masing- masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya. Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJM secara ringkas adalah sebagai berikut:
  7. 7. 3 Gambar 1.1 Pentahapan Pembangunan RPJPN 2005-2025 RPJM 4 (2020- 2024) Mewujudkan masya- rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pem- bangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. RPJM 3 (2015-2019) Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek RPJM 1 (2005-2009) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. RPJM 2 (2010-2014) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian
  8. 8. 4 1.3 Kebijakan Pembangunan Nasional 2010-2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam Visi, Misi dan Programnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, dengan tegas menyatakan keinginan dan keyakinannya untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang lebih maju dan sejahtera, lebih mandiri, lebih aman dan damai, serta lebih demokratis dan adil. RPJMN 2010-2014 disusun dalam tiga buku yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan masing-masing muatan sebagai berikut: Buku I memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN. Buku II memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I. Buku III memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I.
  9. 9. 5 Gambar 1.2 Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III RPJMN 2010-2014 1.3.1 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Nasional A. Visi Indonesia Indonesia memiliki modal yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografis penduduknya yang ideal, sumber daya kultural yang beragam dan kuat, dan manusia-manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Krisis dan tantangan telah diubah menjadi peluang dan kesempatan. Di bidang energi, Indonesia memiliki berbagai sumber energi mulai dari minyak bumi, gas, batubara dan sumber energi yang terbarukan yang melimpah seperti geotermal dan air. Di samping itu, tersedia lahan yang luas dan subur yang bisa ditanami oleh berbagai komoditas pangan dan pertanian. Penduduk Indonesia VISI-MISI SBY-BOEDIONO RPJMN 2010-2014 11 Prioritas Nasional + 3 Prioritas Nasional Lainnya Prioritas Regional Sumatera Jawa-Bali Kalimantan Sulawesi Nusa Tenggara Maluku Papua Prioritas Bidang Sosbud Ekonomi IPTEK Sarana Prasarana Politik Hankam Hukum dan Aparatur Wilayah dan Tata Ruang SDA & LH Buku I Buku II Buku III
  10. 10. 6 memiliki potensi tinggi di berbagai bidang, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian dan budaya, olahraga, serta kreativitas. Memperhatikan uraian di atas dan mencermati tantangan ke depan, maka kerangka Visi Indonesia 2014 adalah : “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN” dengan penjelasan sebagai berikut: Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. B. Misi Pembangunan Sementara itu, munculnya kesadaran kolektif global mengenai masalah perubahan iklim (climate change) juga akan mempengaruhi strategi pembangunan di semua negara. Setiap negara, baik yang sudah maju maupun yang sedang
  11. 11. 7 berkembang memiliki tanggung jawab yang sama meskipun dengan peran serta cara yang berbeda-beda dalam mengatasi masalah perubahan iklim global. Wujud dari makin maraknya kesadaran kolektif global atas dampak dari fenomena perubahan iklim adalah makin mengemukanya strategi pembangunan ekonomi yang harus menempatkan kesadaran akan daya dukung lingkungan alam pada prioritas yang tinggi. Bila hal tersebut tidak dilakukan, rangkaian bencana alam akibat ulah manusia dan dampak industrialisasi akan makin sering terjadi dan dapat membahayakan umat manusia sendiri. Dalam RPJMN 2010-2014, dijelaskan mengenai misi pembangunan jangka panjang adalah Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera; Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi; dan Misi 3:Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang. C. Agenda Pembangunan Pendekatan pembangunan ke depan harus dilakukan dengan mengedepankan rasa keadilan dan pemerataan, selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung melalui skema pemberian dana. Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010-2014, ditetapkan lima agenda utama, yaitu: Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan. Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi. Agenda IV : Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif dan Berkeadilan.
  12. 12. 8 D. Sasaran Pembangunan Dalam bidang lingkungan hidup, sasaran yang hendak dicapai adalah perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan, penahanan laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan; peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu terus dilakukan program reboisasi, penghutanan kembali (reforestasi) dan program pengurangan emisi karbon. Dalam rangka mengatasi dampak pemanasan global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, Indonesia, pada tahun 2009, dalam pertemuan G 20 di Pitsburgh dan Konvensi Internasional tentang Perubahan Iklim di Copenhagen telah berinisitaif memberikan komitmen mitigasi dampak perubahan iklim berupa penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dari kondisi tanpa rencana aksi (business as usual – BAU) dengan usaha sendiri serta penurunan sebesar 41% dengan dukungan internasional. Upaya penurunan emisi GRK tersebut terutama difokuskan pada kegiatan-kegiatan kehutanan, lahan gambut, limbah dan energi yang didukung oleh langkah-langkah kebijakan di berbagai sektor dan kebijakan fiskal. 1.3.2 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional A. Arah Kebijakan Umum Arah kebijakan umum pembangunan nasional 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1. Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat
  13. 13. 9 pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan. 2. Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab. 3. Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan jender. Keadilan juga `hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih. B. Prioritas Nasional Visi dan Misi pemerintah 2010-2014, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Prioritas Nasional ini bertujuan untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang. Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari prioritas nasional. Sebagaimana tertera dalam Buku I RPJMN 2010-2014, prioritas nasional yang terkait dengan Tata Ruang dan Pertanahan adalah: prioritas 4 Penanggulangan kemiskinan; prioritas 5 Ketahanan pangan; prioritas 6 Infrastruktur; prioritas 7 Iklim investasi dan usaha; prioritas 8 Energi; dan prioritas 10 Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik.
  14. 14. 10 Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan perlindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. Prioritas 5: Ketahanan Pangan Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014. Salah satu substansi inti program aksi ketahanan pangan adalah: Lahan, pengembangan kawasan dan tata ruang pertanian: Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar. Prioritas 6: Infrastruktur Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat. Salah satu substansi inti program aksi bidang infrastruktur adalah:
  15. 15. 11 Tanah dan tata ruang: Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu. Prioritas 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Salah satu substansi inti program aksi bidang iklim investasi dan iklim usaha adalah: Kepastian hukum: Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya. Prioritas 8: Energi Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimalisasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya. Salah satu substansi inti program aksi bidang energi adalah: Energi alternatif: Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, microhydro, serta nuklir secara bertahap. Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca- Konflik Program aksi untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik ditujukan untuk pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta
  16. 16. 12 keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pascakonflik dengan substansi inti sebagai berikut: Keutuhan wilayah: Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010. Posisi keterkaitan kegiatan Tata Ruang dan Pertanahan dengan prioritas nasional tersebut di atas tersaji dalam Matriks Prioritas Nasional Bidang Tata Ruang dan Pertanahan (Halaman 16). 1.3.3 Arah Kebijakan Bidang-Bidang Pembangunan Pembangunan Nasional dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Untuk itu, perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu: 1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 2. Bidang Ekonomi 3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4. Bidang Sarana dan Prasarana 5. Bidang Politik 6. Bidang Pertahanan dan Keamanan 7. Bidang Hukum dan Aparatur 8. Bidang Wilayah dan Tataruang 9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Arah dan kebijakan masing-masing bidang pembangunan tersebut diuraikan dalam Buku II RPJMN 2010-2014.
  17. 17. 13 1.3.4 Arah dan Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Salah satu misi RPJPN 2005 – 2025 adalah terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan adalah sebagai berikut : 1. Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. 2. Meningkatan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antarpulau untuk mendukung perekonomian domestik. 3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah. 4. Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana. 5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor- sektor kelautan. A. Pengembangan Wilayah Pulau-Pulau Besar Arah pengembangan wilayah pulau-pulau besar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) khususnya yang terkait dengan bidang Tata Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut: 1. Wilayah Sumatera: (i) mendorong berfungsinya pusat- pusat permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Sumatera; (ii)
  18. 18. 14 mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 40% dari luas Pulau Sumatera dalam rangka mengurangi resiko dampak bencana lingkungan; dan (iii) menghindari konflik pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan lintas wilayah meliputi lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten dan kota. 2. Wilayah Jawa-Bali: (i) mempertahankan Pulau Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional melalui berbagai upaya menetapkan dan mempertahankan kawasan produksi pangan; (ii) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung yang semakin terdesak oleh kegiatan budidaya hingga mencapai luasan minimal 30% dari keseluruhan luas Wilayah Pulau Jawa-Bali, khususnya di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian tengah; dan (iii) mengendalikan pertumbuhan pusat-pusat permukiman perkotaan dan perdesaan yang berpotensi mengganggu kawasan-kawasan yang rawan bencana serta mengancam keberadaan kawasan lindung dan kawasan produksi pangan melalui pengendalian aspek kependudukan dan kegiatan sosial-ekonominya. 3. Wilayah Kalimantan: (i) memelihara dan memulihkan kawasan-kawasan yang berfungsi lindung dan kritis lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kehutanan, pertambangan, dan pertanian, serta sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengurangi resiko dampak bencana alam. 4. Wilayah Sulawesi: (i) mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung hingga mencapai luasan minimal 40% dari luas Pulau Sulawesi dalam rangka mengurangi resiko dampak bencana lingkungan; dan (ii) mengembangkan pemanfaatan ruang untuk mewadahi dinamika kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
  19. 19. 15 5. Wilayah Nusa Tenggara: (i) meningkatkan perlindungan kawasan konservasi nasional di Kepulauan Nusa Tenggara khususnya konservasi laut agar kelestariannya terpelihara. 6. Wilayah Maluku: (i) mempertahankan kawasan konservasi untuk menjamin daya dukung lingkungan yang optimal bagi pengembangan wilayah; dan (ii) memanfaatkan sumber daya alam secara produktif dan efisien, agar terhindar dari pemborosan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip- prinsip kelestarian. 7. Wilayah Papua: (i) memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara produktif dan efisien agar terhindar dari pemborosan dan penurunan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberi manfaat sebesar- besarnya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan; dan (ii) mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 50% dari luas wilayah Pulau Papua. B. Pengembangan Kawasan Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan wilayah, kebijakan pembangunan wilayah juga diarahkan untuk: (1) pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, (2) pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan rawan bencana, (3) pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan, dan (4) penataan dan pengelolaan pertanahan. Strategi yang diterapkan terkait dengan bidang Tata Ruang dan Pertanahan adalah: (i) menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi; dan (ii) mendorong perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam, mengingat secara geografis Indonesia berada di wilayah pertemuan tiga lempeng tektonik yang rawan bencana alam.
  20. 20. 16 MATRIKS PRIORITAS NASIONAL BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN
  21. 21. 17 PRIORITAS 4: PENANGGULANGAN KEMISKINAN TEMA PRIORITAS Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. PENANGGUNGJAWAB Wakil Presiden. BEKERJASAMA DENGAN Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Kesehatan; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Sosial; Menteri Keuangan; Menteri Negara Koperasi dan UKM ; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. No SUBSTANSI INTI /KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) K/L 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 1. BANTUAN SOSIAL TERPADU: Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program Bantuan Langsung Tunai (BLT) baik yang bersifat insidensial atau kepada kelompok marginal, program keluarga harapan, bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Parenting Education mulai 2010 dan diperluas menjadi program nasional mulai 2011-2012. 15 Pengelolaan Pertanahan Provinsi. Terwujudnya redistribusi tanah. Terlaksananya redistribusi tanah (bidang). 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 912,70 BPN
  22. 22. 18 PRIORITAS 5: PROGRAM AKSI DI BIDANG PANGAN TEMA PRIORITAS Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014. PENANGGUNGJAWAB Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. BEKERJASAMA DENGAN Menteri Pertanian; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Perhubungan; Menteri Perindustrian; Menteri Keuangan; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Menteri Kesehatan; Menteri Negara Lingkungan Hidup; Kepala Badan Penerapan & Pengkajian Teknologi; Kepala Badan Pertanahan Nasional. No SUBSTANSI INTI /KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) K/L 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 1. LAHAN, PENGEMBANGAN KAWASAN DAN TATA RUANG PERTANIAN: Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar. a. Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian 1 Pengembangan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat. Terlaksananya pengem bangan peraturan perundang- undangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat. Jumlah paket rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 1 1 1 1 1 19,34 BPN
  23. 23. 19 PRIORITAS 6: PROGRAM AKSI DI BIDANG INFRASTRUKTUR TEMA PRIORITAS Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat. PENANGGUNGJAWAB Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. BEKERJASAMA DENGAN Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Dalam Negeri; Menteri Kehutanan; Menteri Pertanian; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Perhubungan; Menteri Negara Perumahan Rakyat; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. No SUBSTANSI INTI /KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) K/L 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 1. TANAH DAN TATA RUANG: Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu. 1 Pengelolaan Pertanahan Propinsi. Terlaksananya pengaturan dan penataanpenguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal. Neraca Penatagunaan Tanah di daerah . 100 kab/ kota 100 kab/ kota 100 kab/ kota 100 kab/ kota 100 kab/ kota 54,94 BPN
  24. 24. 20 No SUBSTANSI INTI /KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) K/L 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 2 Pengelolaan Pertanahan Propinsi. Terlaksananya pengaturan dan penataanpenguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal. Inventarisasi P4T 335,67 ribu bidang 335,67 ribu bidang 335,67 ribu bidang 335,67 ribu bidang 335,67 ribu bidang 366,31 BPN 3 Pengembangan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat. Terlaksananya pengembangan peraturan perundang- undangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat. Tersusunnya peraturan perundangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 10,41 BPN 4 Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional . Keserasian dan keselarasan program pembangunan yaitu program dalam RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTR PKN, PKSN. Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya. 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 720,2 Kemen.PU
  25. 25. 21 PRIORITAS 7: IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA TEMA PRIORITAS Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). PENANGGUNGJAWAB Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. BEKERJASAMA DENGAN Menteri Keuangan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional; Menteri Perdagangan; Menteri Perindustrian; Menteri Perhubungan; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Dalam Negeri; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kepala Badan Pertanahan Nasional. No SUBSTANSI INTI /KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) K/L 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 1. KEPASTIAN HUKUM: Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya. 5 Pengelolaan Pertanahan Propinsi. Terwujudnya pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral, yang kondusif bagi iklim usaha di seluruh Indonesia. Cakupan Peta Pertanahan. 2,1 jt ha 2,1 jt ha 2,1 jt ha 2,1 jt ha 2,1 jt ha 228,33 BPN
  26. 26. 22 No SUBSTANSI INTI /KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) K/L 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL Terwujudnya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban adminis- trasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah. Terlaksananya legalisasi aset tanah. 326.237 bidang 846.193 bidang 918.339 bidang 956.998 bidang 1.015.663 bidang 2.229,94 BPN Berkurangnya sengketa,konflik & perkara pertanahan serta mencegah timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta mencegah timbulnya kasus pertanahan baru. 2.791 kasus 2.791 kasus 2.791 kasus 2.791 kasus 2.791 kasus 107,97 6 Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan. Tersedianya data dan informasi per- tanahan yang terintegrasi secara nasional (Sistem Informasi Manajemen Pertanahan nasional/Simtanas). Peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA (Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah). 156 kab/kota 419 kab/kota 419 kab/kota 419 kab/kota 419 kab/kota 254,29 BPN
  27. 27. 23 PRIORITAS 8: PROGRAM AKSI DI BIDANG ENERGI TEMA PRIORITAS Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya. PENANGGUNGJAWAB Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral. BEKERJASAMA DENGAN Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kepala Badan Pertanahan Nasional. No SUBSTANSI INTI /KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) K/L 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 4. ENERGI ALTERNATIF: Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, microhydro, bio-energy, dan nuklir secara bertahap. i Pengelolaan Pertanahan Propinsi. Terwujudnya pengendalian, Peguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dan Pemberdayaan Msyarakat dalam rangka Peningkatan akses terhadap sumber ekonomi. Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar (hektar). 75.900 75.900 75.900 75.900 75.900 36,27 BPN
  28. 28. 24 PRIORITAS 10: DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK TEMA PRIORITAS Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik. PENANGGUNGJAWAB Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BEKERJASAMA DENGAN Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Kesehatan; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Perhubungan; Menteri Negara Komunikasi dan Informatika; Menteri Pertahanan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Luar Negeri; Menteri Sosial; Menteri Dalam Negeri; Menteri Pertahanan; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional. No SUBSTANSI INTI /KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) K/L 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 3. KEUTUHAN WILAYAH: Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010. 3 Pengelolaan Pertanahan Provinsi. Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT). Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT). 200 SP 187 SP 184 SP 157 SP 157 SP 98,76 BPN
  29. 29. 25 No SUBSTANSI INTI /KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET INDIKASI PAGU (Rp. Milyar) K/L 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 4 Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (di pusat). Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT). Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT). 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 29,62 BPN
  30. 30. 25 BAB II RANGKUMAN BUKU II RPJMN 2010-2014 BAB IX WILAYAH DAN TATA RUANG BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, dan berupa negara kepulauan yang luas dan terdiri dari belasan ribu pulau besar dan kecil yang terbentang dari Sabang hingga Merauke yang menjadikan Indonesia memiliki nilai strategis. Letaknya yang berada di antara dua lempeng yaitu lempeng Australia dan Eurasia juga menjadikan Indonesia memiliki kerentanan akan bencana. Selain itu, Indonesia memiliki keberagaman yang tinggi antarwilayah seperti keberagaman dalam kualitas dan kuantitas sumber daya alam, kondisi geografi dan demografi, agama, serta kehidupan sosial budaya dan ekonomi, sehingga dalam penyelenggaraan pembangunan nasional harus memperhatikan dimensi kewilayahan tersebut. Pentingnya aspek kewilayahan dalam pembangunan nasional di Indonesia diisyaratkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025 yang mengamanatkan bahwa aspek spasial haruslah diintegrasikan ke dalam kerangka perencanaan pembangunan, dan juga dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan pentingnya integrasi dan keterpaduan antara Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang di semua tingkatan pemerintahan. Dalam tahap kedua RPJPN diamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010— 2014 ditujukan untuk memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), membangun kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan memperkuat daya saing perekonomian. Dalam
  31. 31. 26 bidang wilayah dan tata ruang hal ini ditandai oleh terwujudnya kehidupan bangsa yang lebih demokratis yang diindikasikan dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel makin meningkat dengan terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) di semua tingkatan pemerintahan; kesejahteraan rakyat terus meningkat yang ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan, menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat dan antardaerah, dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; dan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Kesenjangan antarwilayah masih merupakan isu strategis yang menonjol dalam pembangunan wilayah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Walaupun laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2005-2008 cukup signifikan, yaitu dari sebesar 5,6 persen pada tahun 2005 meningkat menjadi 6,36 persen pada tahun 2008, kesenjangan antarwilayah masih terlihat dari intensitas kegiatan ekonomi yang masih terpusat di Jawa dan Bali. Kontribusi provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Bali terhadap total perekonomian nasional (termasuk migas), adalah 64,78 persen, sedangkan wilayah Sumatera 20,44 persen, Sulawesi 6 persen, Kalimantan 6 persen, dan Papua, Kepulauan Maluku serta Kepulauan Nusa Tenggara masing-masing kurang dari 2 persen. Kesenjangan ekonomi juga terjadi antarkabupaten/kota yang di Provinsi Jawa Barat, misalnya kabupaten/kota yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat adalah kabupaten/kota adalah Bekasi, Bogor, dan Bandung, dengan rata-rata kontribusi masing-masing sebesar di atas 9,1 persen
  32. 32. 27 terhadap total PDRB provinsi, dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota lain yang berkontribusi kurang dari 3 persen. Kesenjangan antarwilayah juga terlihat dari aspek sosial. Dari nilai indeks pembangunan manusia (IPM), IPM tertinggi dijumpai di provinsi-provinsi di Pulau Jawa-Bali, yaitu tertinggi Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 76.3, sedangkan terendah ditemukan di provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa, yaitu di Provinsi Papua dengan IPM sebesar 62,8. Selain itu, masyarakat di luar Pulau Jawa, terutama wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan masih menghadapi permasalahan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, pengurangan kasus pembalakan hutan dan pencurian ikan, serta pencegahan kerusakan lingkungan. Pembangunan nasional berdimensi kewilayahan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah terdiri dari beberapa unsur yang saling melengkapi satu sama lain, yang mencakup: data dan informasi spasial, penataan ruang, pertanahan, perkotaan, perdesaan, ekonomi lokal dan daerah, kawasan strategis, kawaan perbatasan, daerah tertinggal, kawasan rawan bencana, desentralisasi, hubungan pusat daerah, dan antar daerah serta tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah. 2.1 Kondisi Umum 2.1.1 Penataan Ruang Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: (i) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, (ii) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan
  33. 33. 28 memperhatikan sumber daya manusia, (iii) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Selain itu, penataan ruang juga harus berbasis mitigasi bencana sebagai upaya dalam meningkatkan keselamatan dan kenyamanan hidup dengan pengaturan zonasi yang baik. Dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, perlu dilakukan penyusunan, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan pelaksanaan serta berbagai pedoman teknisnya. Beberapa peraturan perundang-undangan pelaksanaan yang telah disusun hingga tahun 2009 adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Sementara itu, beberapa peraturan perundang-undangan lainnya masih dalam proses penyelesaian, yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RPP tentang Sumber Daya Alam, RPP tentang Tata Cara dan Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, RPP tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, dan RPP tentang Penataan Ruang Kawasan Pertahanan. Selain itu, Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) yang sedang diselesaikan adalah Raperpres Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau yaitu RTR Pulau Sumatera, RTR Pulau Jawa-Bali, RTR Pulau Kalimantan, RTR Pulau Sulawesi, RTR Pulau Papua, RTR Kepulauan Maluku, dan RTR Kepulauan Nusa Tenggara. UU No. 26 Tahun 2007 juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kota dan Kabupaten dengan batas waktu 2 tahun (untuk Provinsi) dan 3 tahun (untuk Kabupaten dan Kota) sejak UU tersebut diterbitkan. Hingga akhir tahun 2009 telah ada 2
  34. 34. 29 (dua) provinsi dan 7 (tujuh) kabupaten/kota yang menetapkan Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dan disesuaikan dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN. Untuk meningkatkan kualitas produk penataan ruang, telah disusun norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) yang meliputi, antara lain: Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang, dan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Kota/Perkotaan, sedangkan NSPK lainnya masih dalam proses penyusunan. Dalam mendukung pelaksanaan penataan ruang yang baik, diperlukan peta sebagai alat untuk memudahkan interpretasi spasial. Hingga akhir tahun 2009, peta rupa bumi telah tersedia untuk seluruh Indonesia pada skala 1: 250.000, sedangkan untuk skala 1:50.000 hingga 25.000 baru tersedia untuk Pulau Jawa. Secara bertahap, ketersediaan data spatial yang akurat terus dilakukan dan untuk mendukung pengembangan sistem informasi penataan ruang, saat ini telah disahkan Perpres No. 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional yang merupakan pedoman dalam pembuatan peta dan penyediaan sistem informasi di bidang data spasial. Kelembagaan dalam bidang penataan ruang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan penataan ruang. Sejak ditetapkannya UU No. 26 Tahun 2007, kelembagaan penataan ruang baik di tingkat pusat maupun daerah menjadi prasyarat bagi tercapainya tujuan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Salah satu fungsi kelembagaan yang perlu diperkuat adalah koordinasi antara berbagai instansi terkait. Di tingkat pusat, koordinasi dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) sesuai dengan Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional,
  35. 35. 30 sedangkan di tingkat daerah koordinasi dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sesuai dengan Kepmendagri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Meskipun demikian, kelembagaan tidak hanya dilihat dari isu koordinasi, tetapi juga mempertimbangkan aspek kapasitas sumber daya yang dimiliki lembaga, komitmen dalam pelaksanaan, dan transparansi kerja lembaga. Selain itu, dalam aspek kelembagaan lain, yaitu pengawasan dan penegakan hukum, sesuai dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007 akan segera dibentuk pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam rangka meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan, maka telah dilakukan sosialisasi dan advokasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah disusun serta beberapa NSPK ke berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah. Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi diperlukan agar diperoleh kesamaan pemahaman terhadap produk penataan ruang yang berkualitas secara rutin dan intensif mengingat adanya dinamika pergantian pemangku kepentingan di daerah. Aspek pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan peningkatan keseimbangan pembangunan antarfungsi/kegiatan saat ini masih lemah. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2007 sekitar 31 persen penggunaan lahan tidak sesuai dengan RTRWP dan yang terbesar berada di Pulau Jawa-Bali (48,35 persen) (Lihat Tabel 2.1). Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan penyusunan zoning regulation, mekanisme perizinan, insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi bagi pelanggaran RTRW. Dalam rangka pengendalian tersebut, telah diadakan program peningkatan manajemen pengendalian pemanfaatan ruang di 32 provinsi sejak tahun 2006 terutama dalam aspek pemantauan evaluasi penataan ruang daerah.
  36. 36. 31 TABEL 2.1 TINGKAT KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP RTRWP Pulau Tingkat Kesesuaian (Hektar) Sesuai % Tidak Sesuai % Sumatera 29.201.031 61.81 17.876.270 38.19 Jawa dan Bali 6.837.426 51.65 6.400.871 48.35 Kalimantan 36.644.902 68.68 16.710.461 31.32 Sulawesi 13.566.957 70.07 5.793.818 29.93 Nusa Tenggara & Maluku 8.317.046 52.74 6.753.194 47.26 Papua 36.093.311 86.77 5.386.689 13.23 Total 130.660.673 68.31 58.921.301 30.80 Sumber: BPN, 2007
  37. 37. 32 2.1.2 Pertanahan Tanah merupakan sumber daya yang penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia yang sangat mendasar. Pengelolaan pertanahan yang adil dan memperhatikan kearifan lokal diperlukan untuk mendukung keseluruhan elemen pelaksanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut telah diakomodasikan dalam UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang didalamnya negara menjamin hak-hak masyarakat atas tanahnya dan memberikan pengakuan atas hak-hak atas tanah yang ada. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam telah menetapkan prinsip-prinsip dan arah kebijakan pembaruan agraria serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan. Ketetapan tersebut memberikan mandat kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan baik penataan peraturan perundang-undangan maupun penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagaimana yang juga digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025. Sampai dengan tahun 2009, telah disertifikasi 39.681.839 bidang atau sekitar 45,69 persen dari total 86.845.839 bidang tanah di Indonesia. Dari jumlah bidang tanah yang sudah disertifikasi tersebut, 3.846.814 bidang di antaranya dibiayai oleh pemerintah, antara lain melalui Prona dan sertifikasi untuk kalangan petani, nelayan, usaha kecil dan mikro (UKM), serta peserta transmigrasi. Dalam rangka meningkatkan akurasi hasil pengukuran dalam sertifikasi tanah sudah terpasang Kerangka Dasar Kadastral Nasional (KDKN) sebanyak 29.241 titik yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya, telah
  38. 38. 33 dihasilkan Peta Tematik untuk tanah seluas 13.000.000 hektar, dan Peta Potensi Nilai Tanah seluas 4.813.434 hektar. Sementara itu, peta dasar untuk pendaftaran tanah hingga kini mencakup 9.538.025 hektar tanah atau sekitar 4,97 persen dari total daratan Indonesia seluas 191,9 juta hektar (Lihat Gambar 2.1). Dengan demikian, penyelesaian peta dasar perlu dilanjutkan dan dipercepat, agar dapat turut mengurangi dan mencegah ketidakpastian lokasi tanah serta sengketa tanah. Sumber: BPN RI GAMBAR 2.1 GRAFIK CAKUPAN PEMETAAN PERTANAHAN 2004-2009 Pada tahun 2007 terdata 7.491 kasus pertanahan, 1.885 kasus di antaranya telah diselesaikan sampai dengan tahun 2008. Salah satu faktor yang turut memicu kasus pertanahan adalah ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Ketimpangan tersebut, antara lain, tercermin dari masih adanya konsentrasi pemilikan dan penguasaan tanah berskala besar, serta rata-rata penguasaan tanah petani yang relatif terbatas, yaitu kurang dari 0,5 hektar per rumah tangga petani. Dalam upaya mengurangi ketimpangan tersebut, pada kurun waktu 2004-2009 telah dilakukan redistribusi tanah sejumlah 422.535 bidang, inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah (P4T) 1.165.451 bidang, konsolidasi tanah 22.335 bidang, 0.0 100.0 200.0 (juta hektar) 191,9 13,00 4,81 9,54 Luas seluruh daratan Indonesia Peta Tematik Tanah Peta Potensi Nilai Tanah Peta Dasar Pendaftaran Tanah
  39. 39. 34 konsolidasi tanah secara swadaya 84.786 bidang dan penyusunan neraca Penatagunaan Tanah (Neraca PGT) di 298 Kabupaten/Kota. TABEL 2.2 PENCAPAIAN BEBERAPA KEGIATAN PERTANAHAN TAHUN 2004-2009 No Kegiatan Jumlah (bidang tanah) 1 Sertifikasi tanah dibiayai pemerintah 3.846.814 2 Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.165.451 3 Redistribusi tanah 422.535 4 Konsolidasi tanah secara swadaya 84.786 5 Konsolidasi tanah disubsidi pemerintah 22.335 Sumber: BPN RI Dalam rangka memperbaiki kualitas layanan pertanahan telah diterbitkan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP), peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, serta kualitas sarana dan prasarana pelayanan. Di samping itu, guna memudahkan akses layanan pertanahan untuk masyarakat, sampai akhir tahun 2009, telah disediakan masing-masing 1 unit mobil dan 2 unit motor pada 274 kabupaten/kota dalam mendukung kegiatan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita), yang merupakan kantor pertanahan bergerak. Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki 33 kantor wilayah BPN provinsi dan 419
  40. 40. 35 kantor pertanahan kabupaten/kota, namun 57 di antara kantor pertanahan tersebut belum memiliki gedung sendiri, 342 belum memiliki gedung arsip dan 100 masih memerlukan rehabilitasi. Selanjutnya, di tengah tingginya tuntutan digitalisasi pelayanan pertanahan, 14 kantor wilayah dan 38 kantor pertanahan telah merintis pengembangan sistem informasi dan manajemen pertanahan nasional. 2.2 Permasalahan dan Sasaran Permasalahan mendasar dalam pembangunan bidang kewilayahan dan tata ruang adalah belum optimalnya penyediaan basis analisis pembangunan wilayah, baik berupa data, informasi spasial, maupun pemetaan, serta belum optimalnya penyelenggaraan dasar perencanaan pembangunan wilayah, baik upaya-upaya dalam penataan ruang maupun pengelolaan pertanahan yang menjadi acuan dalam pembangunan wilayah di daerah. Pembangunan wilayah-wilayah tertinggal, perbatasan, kawasan strategis, kawasan rawan bencana, kawasan perkotaan, perdesaan, dan upaya-upaya pengembangan ekonomi lokal, belum optimal dilaksanakan dan perlu dipercepat dan dikerjakan dalam kerangka lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas daerah. Berbagai upaya pemantapan desentralisasi dan perbaikan tata kelola pemerintah daerah pun belum optimal dilaksanakan untuk dapat mendukung proses pelaksanaan pembangunan wilayah di daerah. 2.2.1 Penataan Ruang A. Permasalahan Untuk dasar perencanaan pembangunan nasional dan sektoral, dibutuhkan rencana tata ruang yang mantap. Permasalahan yang dihadapi untuk penyelenggaraan penataan ruang itu adalah sebagai berikut.
  41. 41. 36 a. Pengaturan Penataan Ruang Masalah yang menyangkut pengaturan penataan ruang adalah: (i) belum selesainya penyusunan seluruh peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan amanat UU No. 26 Tahun 2007, yang mencakup PP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Perpres tentang RTR Pulau dan KSN, Perda tentang RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia, dan NSPK terkait; dan (ii) belum tersusunnya aturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Menteri yang mensinkronkan pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2007 dengan UU sektoral seperti kehutanan, pertanian, pertambangan, transportasi, pengairan, penanaman modal, pertanahan, dan lain-lain. b. Pembinaan Penataan Ruang Masalah yang menyangkut pembinaan penataan ruang adalah: (i) belum optimalnya kapasitas kelembagaan yang mencakup kuantitas dan kualitas SDM di pusat dan daerah, dan masih terbatasnya penyediaan sistem informasi dan data bidang tata ruang; (ii) masih kurangnya pemahaman mengenai UU No. 26 Tahun 2007 oleh pemangku kepentingan terkait di pusat dan daerah, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan advokasi khususnya mengenai NSPK dan aturan pelaksanaannya; dan (iii) koordinasi penyelenggaraan penataan ruang antarsektor dan antarwilayah masih perlu ditingkatkan dengan lebih mengoptimalkan peran BKPRN dan BKPRD dalam penyelenggaraan penataan ruang.
  42. 42. 37 c. Perencanaan Tata Ruang Masalah yang terkait dengan perencanaan tata ruang adalah: (i) masih diperlukan percepatan pengesahan Perda RTRW sesuai dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007 sebagai acuan pelaksanaan pembangunan; (ii) penyusunan RTR belum didasarkan pada kualitas dan kuantitas data yang memadai, peta dasar dan peta tematik yang up-to-date, serta NSPK yang telah dilegalisasi; dan (iii) masih perlu ditingkatkannya alokasi anggaran daerah untuk penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota yang selain mengakomodasi proses teknokratik, juga perlu mengakomodasi proses politis dan pelibatan masyarakat. d. Pemanfaatan Ruang Masalah yang terkait dengan pemanfaatan ruang adalah: (i) belum adanya sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang mengacu kepada RTR sehingga masih ditemukan adanya konflik antar sektor dan antar wilayah; dan (ii) masih adanya penyimpangan penggunaan lahan terhadap RTRW yang dicerminkan dari tingkat kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRWP telah mencapai 68,31 persen dari luas wilayah Indonesia atau 130,66 juta hektar. e. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Masalah yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang adalah belum tersedianya instrumen pengendalian yang optimal, mekanisme perizinan yang mengacu kepada RTRW, dan petunjuk pelaksanaan pemberian sanksi terhadap pelanggaran RTRW.
  43. 43. 38 f. Pengawasan Penataan Ruang Masalah yang terkait dengan pengawasan penataan ruang adalah belum terbentuknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang yang mencukupi untuk meningkatkan fungsi pengawasan dalam penataan ruang yang didukung oleh SDM dan ketersedian NSPK. B. Sasaran Berdasarkan penjabaran permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka sasaran-sasaran pokok pembangunan bidang Tata Ruang adalah sebagai berikut: a. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan untuk mendukung implementasi UU No. 26 Tahun 2007, yaitu disahkannya 2 Undang-Undang, 5 Peraturan Pemerintah, 7 Peraturan Presiden tentang RTR Pulau, dan instrumen pengendalian, insentif dan disinsentif. b. Terlaksananya pembinaan penataan ruang kepada pemangku kepentingan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah di bidang tata ruang dan LSM untuk membuat para pemangku kepentingan pembangunan lebih memahami aturan-aturan yang terkait dengan penataan ruang dalam melakukan pemanfaatan ruang. Indikator untuk sasaran ini dapat diukur dari menurunnya jumlah pelanggaran penyelenggaraan penataan ruang hingga tahun 2014. c. Terwujudnya peningkatan peran kelembagaan yang andal mencakup SDM dan sistem informasi dalam kegiatan penataan ruang, yaitu dengan mengoptimalkan kapasitas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di Provinsi dan diharapkan dalam 5 tahun ke depan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia telah memiliki BKPRD.
  44. 44. 39 d. Terwujudnya peningkatan kualitas produk Rencana Tata Ruang yang disertai dengan peningkatan layanan peta dasar dan tematik, dengan antara lain tersedianya peta dasar skala 1:25.000 untuk Pulau Jawa dan atau 1:50.000 untuk Luar Pulau Jawa, dan peta skala 1:10.000 untuk kawasan metropolitan. e. Terwujudnya sinkronisasi program pembangunan antarsektor dan antarwilayah yang mengacu kepada RTRW menjadi sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan koordinasi baik lintas sektor maupun wilayah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan atau pemanfaatan ruang suatu wilayah telah sesuai dengan indikasi program yang tercantum dalam RTRWN. f. Terwujudnya kesepakatan kerjasama pembangunan antarwilayah, yaitu antarwilayah perbatasan, antara negara, dan antarkawasan metropolitan yang terwujud dalam pembentukan badan kerjasama sehingga diharapkan terjadi peningkatan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan pemanfaatan ruang lintas wilayah. g. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan teknis sebagai suatu sasaran dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang membuat kegiatan penyelenggaraan penatan ruang sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, dampaknya adalah kepercayaan masyarakat meningkat terhadap penegakan aturan penataan ruang karena adanya pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Salah satu instrumen pengawasan teknis adalah dengan dibentuknya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang.
  45. 45. 40 2.2.2 Pertanahan A. Permasalahan Upaya pengembangan wilayah memerlukan dukungan penerapan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. Beberapa kondisi yang membutuhkan perhatian dan penanganan dalam upaya menjadikan tanah sebagai salah satu sumber perbaikan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut. a. Belum Kuatnya Jaminan Kepastian Hukum Hak Masyarakat Atas Tanah Keterbatasan ketersediaan peta dasar untuk pendaftaran tanah merupakan salah satu kendala utama yang perlu diatasi. Data yang ada menunjukkan bahwa dari 39.681.839 bidang tanah yang telah terukur dan terdaftar, 10 persen yang sudah dipetakan secara jelas koordinatnya. Disamping itu, dengan mencermati kian tingginya tuntutan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pertanahan, peta dasar yang merupakan infrastruktur utama pendaftaran tanah juga perlu dituangkan dalam bentuk digital. b. Masih Terjadinya Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Meskipun telah dilakukan upaya penataan P4T, masih terindikasi tanah terlantar seluas 7.300.000 hektar. Di sisi lain, rata-rata penguasaan tanah kurang dari 0,5 hektar per rumah tangga petani masih belum cukup memadai untuk mencapai skala usaha pertanian. Dengan demikian, penataan P4T perlu ditingkatkan efektivitasnya untuk memperkecil resiko sengketa tanah, mengurangi kesenjangan penguasaan tanah
  46. 46. 41 serta menanggulangi kemiskinan, terutama di perdesaan. Disamping itu, upaya redistribusi tanah perlu dilanjutkan dan diperbaiki dengan memperhatikan bahwa legalisasi aset tanah tidak serta merta meningkatkan taraf hidup penerima redistribusi tanah. Untuk itu, diperlukan penyiapan yang matang sebelum tahap sertifikasi, serta adanya akses terhadap sumber daya produktif setelah diperolehnya sertifikat tanah. Selanjutnya berdasarkan Neraca Penatagunaan Tanah (PGT) di 93 kabupaten, yang membandingkan penggunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tercatat sekitar 31 persen luas tanah yang penggunaannya belum sesuai dengan RTRW. Ketidaksesuaian dengan RTRW dapat berpotensi meningkatkan ketidakpastian dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. c. Kinerja Pelayanan Pertanahan Yang Belum Optimal Peningkatan kinerja pelayanan pertanahan masih menghadapi kendala sistem informasi pertanahan yang belum memadai kualitasnya, baik dari aspek keamanan data yuridis maupun aspek kenyamanan pelayanan. Selain itu, masih diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanahan, yang mencakup kemampuan teknis, profesionalisme serta penerapan tata pemerintahan yang baik. d. Penataan Dan Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Pertanahan Belum Memadai Ketidaksesuaian antar peraturan perundangan yang terkait dengan tanah masih menjadi kendala utama baik dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah maupun dalam menyelesaikan serta mencegah kasus pertanahan. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001
  47. 47. 42 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam juga telah mengamanatkan pengkajian peraturan dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor. Oleh karena itu, penataan dan penegakan hukum dalam pengelolaan pertanahan perlu dilakukan secara optimal. B. Sasaran Berdasarkan penjabaran permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka sasaran-sasaran pokok pembangunan bidang Pertanahan adalah sebagai berikut: 1. Bertambahnya cakupan wilayah yang memiliki peta pertanahan seluas 10.500.000 ha. 2. Bertambahnya luas tanah yang telah terdaftar. 3. Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah, termasuk di dalamnya bagi masyarakat kurang mampu, untuk mengakses sumberdaya produktif. 4. Meningkatnya penerapan sistem informasi dan manajemen pertanahan. 5. Meningkatnya ketersediaan informasi mengenai kesesuaian pola tata guna tanah dengan RTRW. 6. Terlaksananya pemberian aset tanah yang layak terutama bagi kalangan kurang mampu sebanyak 1.050.000 bidang. 7. Meningkatnya pengendalian penguasaan tanah terlantar. 8. Terlaksananya penataan dan penegakan hukum pertanahan. 9. Meningkatnya kualitas SDM dalam pengelolaan pertanahan.
  48. 48. 43 2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) dalam Pembangunan Bidang Wilayah dan Tata Ruang pada tahun 2010 - 2014, dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan wilayah, yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) arah kebijakan dan strategi utama, yaitu (1) pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang, (2) koordinasi dan integrasi pembangunan wilayah, baik dalam lingkup perkotaan dan perdesaan, maupun dalam lingkup kawasan-kawasan prioritas (kawasan-kawasan strategis, kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan daerah rawan bencana), yang diperkuat dengan (3) penyelenggaraan desentralisasi dan pemerintahan daerah. Arah kebijakan dan strategi utama tersebut dilaksanakan melalui 12 prioritas bidang. Pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang dilaksanakan melalui: (1) kebijakan penguatan basis analisis data, informasi spasial, dan pemetaan seluruh wilayah nasional dalam pembangunan wilayah, serta (2) penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan. Koordinasi dan integrasi dalam pembangunan wilayah dilakukan melalui (3) kebijakan pengembangan kota sebagai pusat pertumbuhan, (4) peningkatan daya tarik desa, dan (5) membangun keterkaitan antara kota dan desa. Koordinasi dan integrasi pembangunan wilayah juga dilakukan melalui pengembangan kawasan-kawasan prioritas, baik (6) percepatan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional, (7) percepatan pembangunan kawasan tertinggal dan (8) percepatan pembangunan kawasan perbatasan, serta (9) pengembangan pengarusutamaan dan kapasitas dalam pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana di seluruh wilayah baik desa maupun kota. Keseluruhan pelaksanaan pengembangan kawasan didukung dengan (10) kebijakan reforma agraria sebagai pendekatan integral pengelolaan pertanahan. Sementara itu, penyelenggaraan desentralisasi dan pemerintahan daerah, merupakan dukungan utama
  49. 49. 44 untuk menjamin terlaksananya pembangunan wilayah, melalui (11) kebijakan penataan pembagian urusan antara pemerintah-pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta (12) kebijakan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (Lihat Gambar 2.2).
  50. 50. 45 Gambar 2.2 Rencana Pembangunan Bidang Wilayah dan Tata Ruang (terkait Tata Ruang dan Pertanahan) Fokus Prioritas  Terdapat 4 (empat) fokus prioritas  Penyelesaian peraturan perundangan sesuai amanat UU penataan ruang.  Peningkatan kualitas produk rencana tata ruang.  Sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana taat ruang.  Peningkatan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang.  Peningkatan penyediaan peta pertanahan dan pelaksanaan P4T.  Peningkatan kinerja pelayanan pertanahan serta penataan dan penegakanhukum pertanahan serta pengurangan resiko sengketa.  Terdapat 16 (enam belas) fokus prioritas.  Terdapat 16 (enam belas) fokus prioritas. Prioritas Bidang 1. Kebijakan pemetaan seluruh wilayah nasional dan penyediaan data serta informasi spasial untuk melindungi keutuhan wilayah NKRI dan memperkuat daya saing perekonomian nasional. 2. Kebijakan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan 3. Kebijakan Reforma Agraria sebagai pendekatan integral pengelolaan pertanahan. 4. Kebijakan pengembangan kota sebagai penggerak pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang nyaman, layak huni dan berkelanjutan. 5. Kebijakan peningkatan daya tarik desa dengan membangun ketahanan desa dan peningkatan daya saing desa. 6. Kebijakan membangun keterkaitan antara kota dan desa melalui pembangunan ekonomi lokal. 7. Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. 8. Kebijakan percepatan pembangunan kawasan tertinggal. 9. Kebijakan percepatan pembangunan kawasan perbatasan. 10. Kebijakan peningkatan kesadaran, pengarusutamaan, penguatan kapasitas dalam pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana di kawasan rawan bencana. 11. Kebijakan penataan pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. 12. Kebijakan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan kemampuan keuangan pemerintah daerah Basis Analisis  Data dan Informasi Spasial Perencanaan Dasar  Penyelenggaran Penataan Ruang  Reforma Agraria Elemen Pelaksanaan Pembangunan Wilayah  Pembangunan perkotaan  Pembangunan perdesaan  Pengembangan ekonomi lokal dan daerah  Pengembangan kawasan strategis  Pengembangan kawasan perbatasan  Pembangunan daerah tertinggal  Penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana Proses Pelaksanaan  Pemantapan desentralisasi, peningkatan kualitas hubungan pusat- daerah dan antardaerah  Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah Pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang Terlaksananya koordinasi pembangunan perkotaan dan perdesaan dan Percepatan pengembangan kawasan strategis (ekonomi, perbatasan, daerah tertinggal, rawan bencana) Penyelenggaraan desentralisasi dan pemerintahan daerah PENGURANGAN KESENJANGAN WILAYAH
  51. 51. 46 2.3.1 Penyelenggaraan Penataan Ruang Arah kebijakan dalam prioritas bidang penyelenggaraan penataan ruang adalah mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas rencana tata ruang, mengoptimalkan peran kelembagaan, dan diacunya rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, dirumuskan strategi, yaitu : a. Mempercepat penyusunan dan pengesahan Rencana Tata Ruang dan peraturan perundangan pelaksanaan sebagai amanat UU No. 26 Tahun 2007 b. Mewujudkan sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah c. Meningkatkan sosialisasi dan advokasi peraturan perundangan tata ruang dan NSPK Penataan Ruang kepada stakeholders terkait di tingkat pusat dan daerah d. Mempercepat penyelesaian sistem informasi penataan ruang terpadu, peta dasar dan tematik serta memanfaatkan pendekatan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) sebagai salah satu acuan dalam penyusunan rencana tata ruang dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang e. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang dengan meningkatkan kualitas SDM dan koordinasi antar sektor dan wilayah, dan membangun kerjasama dan kesepakatan antar wilayah f. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang g. Mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang termasuk didalamnya melalui pengendalian pemanfaatan ruang dan terbentuknya PPNS.
  52. 52. 47 Fokus prioritas bidang penyelenggaraan penataan ruang adalah: a. Penyelesaian peraturan perundangan sesuai amanat undang-undang penataan ruang. b. Peningkatan kualitas produk rencana tata ruang. c. Sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang. d. Peningkatan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang. 2.3.2 Reforma Agraria Arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai sasaran pembangunan pertanahan adalah “Melaksanakan pengelolaan pertanahan secara utuh dan terintegrasi melalui Reforma Agraria, sehingga tanah dapat dimanfaatkan secara berkeadilan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan turut mendukung pembangunan berkelanjutan”. Arah kebijakan tersebut ditempuh melalui strategi sebagai berikut. a. Peningkatan penyediaan peta pertanahan dalam rangka legalisasi aset dan kepastian hukum hak atas tanah; b. Pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) termasuk pengurangan tanah terlantar; c. Peningkatan kinerja pelayanan pertanahan; d. Penataan dan penegakan hukum pertanahan serta pengurangan potensi sengketa.
  53. 53. 48 MATRIKS RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG
  54. 54. 49 RENCANA TINDAK PRIORITAS BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG BIDANG PEMBANGUNAN : Wilayah dan Tata Ruang PRIORITAS BIDANG : Penyelenggaraan Penataan Ruang No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kementerian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014 I Penyelesaian Peraturan Perundangan sesuai amanat UU Penataan Ruang Tersedianya aturan perundangan sesuai Amanat UU 26/2007 Menurunnya (Jumlah) konflik pemanfaatan ruang 331,74 a Penyiapan dan Penetapan Materi Peraturan Perundangan- undangan dan NSPK Bidang Tersusunnya PP Sesuai Amanat UU 26/2007, yaitu: Meningkatnya (Presentase) Penyelesaian PP Sesuai Amanat UU 26/2007 8 NSPK 60 NSPK *K) Program Penyeleng- garaan Penataan Ruang Kemen. PU 96,0  PP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang
  55. 55. 50 No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kementerian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014  PP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (termasuk di dalamnya adalah PP tentang Kriteria dan Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW  PP tentang Zonasi Sistem Nasional  PP tentang Prosedur Perolehan Izin Pemanfaatan Ruang dan Tata Cara Penggantian Yang Layak  PP tentang Insentif dan Disinsentif  PP tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
  56. 56. 51 No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kementerian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014  PP tentang Kriteria Kawasan Perkotaan  PP tentang Penataan Kawasan Perkotaan  PP tentang Penataan Kawasan Agropolitan  PP tentang Penataan Ruang Kawasan Perdesaan  PP tentang Sanksi Administratif
  57. 57. 52 No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kementerian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014 b Peningkatan dan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah Tersusunnya PP Sesuai Amanat UU 26/2007 Jumlah PP tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat. 1 PP 1 PP Program Bina Pembangun an Daerah Kemendagri 5,6 Jumlah Penyusunan NSPM Penataan Ruang Daerah. 3 Permen dagri 13 Permen dagri K) c Perencanaan, pemanfatan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional Termasuk Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Proses Penetapan Dokumen- dokumen yang Dihasilkan Tersusunnya Perpres Sesuai Amanat UU 26/2007:  Perpres RTR Pulau  Perpres RTR KSN Meningkatnya Penyelesaian Perpres sesuai Amanat UU 26/2007 4 RTR Pulau dan 4 Perpres KSN 7 RTR Pulau dan K) 69 Perpres KSN Program Penyeleng- garaan Penataan Ruang Kemen. PU 204,5
  58. 58. 53 No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kementerian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014 d Fasilitasi Penyusunan Substansi Raperda RTRW dan Rencana Rincinya  Tersusunnya Perda Sesuai Amanat UU 26/2007: Perda mengenai RTRW Provinsi Perda mengenai RTRW Kabupaten Meningkatnya Penyelesaian Perda Provinsi dan Kabupaten Amanat UU 26/2007 4 keg 11 kegiatan Program Penyeleng- garaan Penataan Ruang Kementerian PU 11,4 e Peningkatan dan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah Tersusunnya Perda Sesuai Amanat UU 26/2007 dan Undang-Undang 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Meningkatnya (Persentase) Penyelesaian Perda Sesuai Amanat UU 26/2007 dan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 30% daerah 100% Program Bina Pembangun an Daerah Kemendagri 14,3 Bantuan Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah Pemekaran. Jumlah RTR Daerah Pemekaran yang sudah disempurnakan. 2 daerah 14 daerah
  59. 59. 54 No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kementerian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014 II Peningkatan Kualitas Produk Rencana Tata Ruang Meningkatnya kualitas produk rencana tata ruang Menurunnya (Jumlah) konflik pemanfaatan ruang 327,8 a Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar rupabumi dan meningkatnya jumlah cakupan peta rupabumi Indonesia Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Peta Rupabumi skala 1:10.000 (Sumatera & selatan Jawa) 9 Program Survei dan Pemetaan Nasional Bakosurtanal Jumlah NLP Peta Rupabumi skala 1:50.000 wilayah gap 160 Jumlah NLP Peta upabumi skala 1:250.000 wilayah gap - Jumlah NLP Bsis Data Geospasial skala : 1 0 . 0 0 0 (S u ma t e r a & s e l a t a n Jawa),1:50.000 dan 1:250.000 250
  60. 60. 55 No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kementerian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014 Jumlah Dokumen Norma Spesifikasi Pedoman Kriteria (NSPK) 5 Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pemetaan Dasar Rupabumi dan Tata Ruang 5 Jumlah NLP gasetir dan model penataan ruang provinsi 400
  61. 61. 56 No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kementerian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014 b Peningkatan kualitas hasil penyelenggara an penataan ruang Terlaksananya bantek dan bintek penataan ruang di pusat dan daerah Jumlah kegiatan stock taking tata ruang provinsi 0 18 keg Program Penyelengg araan Penataan Ruang Kemen. PU 15,0 Jumlah kabupaten yang mendapatkan bantek peningkatan pelaksanaan penataan ruang kabupaten pemenang PKPD 3 kab 15 kab 18,8 Jumlah kabupaten yang mendapatkan bimbingan teknis penataan ruang wilayah kabupaten 44 kab 220 kab 103,2 Jumlah kabupaten yang mendapatkan bimbingan teknis pengembangan wilayah/kawasan perdesaan dan agropolitan 1 kawasan 28 kawasan 24,3
  62. 62. 57 No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kementerian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014 Jumlah kegiatan bimbingan teknis pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi 6 keg 22 keg 21,9 Jumlah kawasan andalan/koridor yang mendapatkan arahan pengembangan wilayah lintas provinsi 1 kawasan 15 kawasan 15,0 Jumlah wilayah sungai yang mendapatkan fasilitasi penataan ruang lintas wilayah 6 ws 69 ws 85,7
  63. 63. 58 No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kementerian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014 c Pengembanga n Kapasitas dan Pelembagaan Penyelenggara an Penataan Ruang Meningkatnya SDM Penataan ruang yang berkualitas Jumlah kegiatan pelatihan bidang penataan ruang yang dilaksanakan 2 keg 29 keg Program Penyeleng- garaan Penataan Ruang Kemen. PU 44,0 III Sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang Sinkronnya rencana tata ruang dengan rencana pembangunan dan antar rencana tata ruang Jumlah rencana tata ruang yang sinkron dan jumlah konflik yang terselesaikan 745,1
  64. 64. 59 No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kementerian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014 a Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional termasuk Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Proses Penetapan Dokumen- dokumen yang dihasilkan Keserasian dan keselarasan program pembangunan yaitu program dalam RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTR PKN, PKSN Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya 33 provinsi 33 provinsi Program Penyelengg araan Penataan Ruang Kemen. PU 720,2 b Perumusan sinkronisasi UU Penataan Ruang dan UU sektoral terkait Keserasian dan keselarasan antar UU Jumlah kegiatan sinkronisasi UU 2 keg 4 keg Program Koordinasi Pengemban gan Urusan Penataan Ruang dan Pengemban gan Wilayah Menko Pereko- nomian 4,0
  65. 65. 60 No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kementerian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014 c Peningkatan dan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah Meningkatnya keterpaduan dalam penataan ruang Jumlah BKPRD yang terbentuk. 30% daerah 90% Program Bina Pembangun an Daerah Kemendagri 21,0 Terselenggaranya Rakernas BKPRN. - 2 keg Terselenggaranya Raker BKPRD. 2 keg 6 keg Meningkatnya pemahaman aparat daerah dalam penataan ruang. Terselenggaranya peningkatan SDM dalam penataan ruang (pemda, BKPRD dan DPRD). 1 keg 5 keg Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Penataan Ruang. 1 keg 5 keg Monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Jumlah kegiatan evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang. 1 keg 5 keg
  66. 66. 61 No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kementerian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014 IV Peningkatan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang Meningkatnya efisiensi dan efektifitas program pemanfaatan ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan lahan 78,5 a Kegiatan penyusunan rencana pembangunan kewilayahan (pembangunan daerah berdasarkan kewilayahan/l intas wilayah) di bidang tata ruang dan pertanahan Tersusunnya kebijakan insentif PR:  Pajak  Kompensasi  Subsidi silang  Imbalan  Sewa ruang  Urun saham Tersusunnya program disinsentif PR:  Pajak  Infrastruktur  Kompensasi  Penalti Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan insintif dan disinsentif pelaksanaan penataan ruang di daerah 1 laporan 5 laporan Program Perencana an Pembangun an Nasional Bappenas 4,0
  67. 67. 62 No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kementerian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014 b Pembinaan PPNS bidang Penataan Ruang Terbinanya PPNS bidang penataan ruang Jumlah (orang) PPNS yang dibina 90 orang 500 orang Program Penyeleng- garaan Penataan Ruang Kemen. PU 32,5 c Perumusan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri serta Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Laporan kinerja penyelenggaraan penataan ruang di pusat dan daerah Jumlah kegiatan evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang 7 keg 40 keg Program Penyelang- garaan Penataan Ruang Kemen. PU 42,0 T O T A L 1.483,2 Keterangan : K) Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)
  68. 68. 63 BIDANG PEMBANGUNAN : Wilayah dan Tata Ruang PRIORITAS BIDANG : Reforma Agraria No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kemen- terian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014 I Fokus 1: Peningkatan Jaminan Kepastian Hukum Hak Masyarakat Atas Tanah Meningkatnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah Luas tanah yang memiliki kepastian hukum hak atas tanah 2.816,1 a Pengelolaan Pertanahan Provinsi Terwujudnya pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional,regional dan sektoral, yang diperlukan di seluruh Indonesia Cakupan peta pertanahan (Prioritas Nasional 7) 2,1 juta ha 10,5 juta ha (K) Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN 228,3
  69. 69. 64 No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kemen- terian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014 Terlaksananya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi (Prioritas Nasional 7) 326.237 bidang 4.063.430 bidang Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN 2.229,9 b Pengukuran Dasar (Prioritas Bidang) Bertambahnya luas wilayah yang telah diukur di dalam sistem referensi sesuai standar Luas wilayah Indonesia yang telah terukur di dalam sistem referensi sesuai standar 20% 100% Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN 65,4 c Pemetaan Dasar (Prioritas Bidang) Terlaksananya survei dan pemetaan dasar sesuai Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Jumlah peta dasar pertanahan yang dibuat sesuai standar 20% 100% Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN 58,6
  70. 70. 65 No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kemen- terian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014 d Pengaturan dan Penetapan Hak tanah (Prioritas Bidang) Tersedianya rumusan kebijakan teknis dibidang pengaturan dan penetapanhak tanah serta meningkatnya pelaksanaan penetapan dan perizinan hak tanah. Jumlah penetapan dan perizinan hak atas tanah (SK) 20% 100% Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN 9,1 e Peningkatan Kualitas Pengukuran, Pemetaan, dan Informasi Bidang Tanah, Ruang dan Perairan (Prioritas Bidang) Terlaksananya pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah, ruang dan perairan yang berkualitas. Jumlah penetapan batas dan pembangunan sistem informasi atas HGU, HGB, HPL dan HP 20% 100% Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN 170,3
  71. 71. 66 No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kemen- terian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014 f Peningkatan Pendaftaran Hak Tanah dan Guna Ruang (Prioritas Bidang) Terwujudnya pembinaan dan pengelolaan pendaftaran hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, tanah wakaf, guna ruang dan perairan, serta PPAT Pembinaan dan pengelolaan hak atas tanah dan guna ruang 20% 100% Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN 54,4 II Fokus 2: Pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) termasuk pengurangan tanah terlantar Berkurangnya konsentrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) Terlaksananya redistribusi tanah 1.654,4
  72. 72. 67 No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kemen- terian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014 a Pengelolaan Pertanahan Propinsi Terlaksananya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal. Neraca Penatagunaan Tanah di daerah (Prioritas Nasional 6) 100 kab/kota 500 kab/kota(K) Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN 54,9 Inventarisasi P4T (Prioritas Nasional 6) 335.665 bidang 1.678.325 bidang (K) Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN 366,3 Terlaksananya redistribusi tanah Jumlah bidang tanah yang telah diredistribusi (Prioritas Nasional 4) 210.000 Bidang 1.050.000 Bidang (K) Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN 9 12,7 Terwujudnya pengendalian penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar (Prioritas Nasional 8) 75.900 ha 379.500 ha (K) Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN 36,3
  73. 73. 68 No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kemen- terian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014 Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (Prioritas Nasional 10) 200 SP 885 SP (K) Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN 98,8 b Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (di pusat) Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (Prioritas Nasional 10) 1 Paket 5 Paket (K) Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN 29,6 c Pengelolaan Landreform (Prioritas Bidang) Meningkatnya jumlah tanah negara yang ditegaskan menjadi Tanah Obyek Landreform (TOL) dan atau yang dikeluarkan dari TOL Jumlah tanah negara yang ditegaskan menjadi Tanah Obyek Landreform (TOL) dan atau yang dikeluarkan dari TOL 20% 100% Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN 36,6
  74. 74. 69 No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kemen- terian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014 d Pengembanga n Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Penatagunaan Tanah (Prioritas Bidang) Bertambahnya jumlah kab/kota yg telah memiliki neraca penatagunaan tanah dan mengidentifikasi ketersediaan tanah untuk pembangunan Jumlah kab/kota yang telah menyusun neraca penatagunaan tanah & mengidentifikasi ketersediaan tanah untuk pembangunan 20% 100% Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN 51,0 e Pengelolaan Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Tanah Kritis (Prioritas Bidang) Terselenggaranya pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan kritis Jumlah analisa ketersediaan tanah untuk kepentingan masyarakat, pemerintah, dan badan usaha 20% 100% Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN 10,8 f Pengelolaan Konsolidasi Tanah (Prioritas Bidang) Meningkatnya jumlah bidang tanah yang dikonsolidasikan Jumlah obyek potensi konsolidasi tanah 20% 100% Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN 26,6 g Pengendalian Pertanahan (Prioritas Bidang) Menurunnya luas tanah yang terindikasi terlantar Luas tanah yang terindikasi terlantar 20% 100% Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN 20,0
  75. 75. 70 No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kemen- terian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014 h Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Pertanahan (Prioritas Bidang) Terselenggaranya akses masyarakat dan lembaga terhadap penguatan hak atas tanah, dan sumber permodalan dan produksi Akses masyarakat dan lembaga terhadap penguatan hak atas tanah 20% 100% Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN 10,8 III Fokus 3: Peningkatan Kinerja Pelayanan Pertanahan Terselenggaranya pelayanan yang transparan dan akuntabel Tersedianya prosedur kerja yang jelas,efektif, efisien dan terukur (SPOPP) 581,8 a Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan Tersedianya data dan informasi pertanahan yang terintegrasi secara nasional dalam rangka pengembangan (Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional / SIMTANAS) Peningkatan akses layanan pertanahan melalui Larasita (Prioritas Nasional 7) 156 kab/kota 419 kab/kota Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPN 254,3
  76. 76. 71 No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kemen- terian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014 b Pembinaan Organisasi Dan Pengelolaan Kepegawaian BPN (Prioritas Bidang) Terlaksananya penataan organisasi dan layanan kepegawaian Tersedianya konsep kelembagaan serta prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur (SPOPP) 1 paket 5 paket (K) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPN 39,1 c Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Pendidikan STPN Tersedianya sumberdaya manusia lulusan program Diploma, Pendidikan khusus, spesialis, S1, S2 Jumlah lulusan program Diploma, Pendidikan khusus, spesialis, S1, S2 20% 100% Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPN 12,1 d Pendidikan dan pelatihan bidang pertanahan (Prioritas Bidang) Terselenggaranya layanan pertanahan yang profesional Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan 2.630 orang 14.150 orang (K) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPN 47,1 e Pengelolaan Sarana dan Prasarana (pusat) (prioritas bidang) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana BPN RI Pengembangan sarana prasarana pelayanan pertanahan - 1 satker (K) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN RI BPN 3,5
  77. 77. 72 No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kemen- terian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014 f Pengelolaan Sarana dan Prasarana (daerah) (prioritas bidang) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kanwil BPN Provinsi Pengembangan sarana prasarana pelayanan pertanahan 25 satker 325 satker (K) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN RI BPN 519,1 IV Fokus 4: Penataan dan Penegakan Hukum Pertanahan serta Pengurangan Potensi Sengketa Tanah Tersedianya peraturan perundang- undangan yang dibutuhkan untuk kepastian hukum pertanahan Jumlah rancangan peraturan perundang- undangan bidang pertanahan yang selesai disusun 260,2
  78. 78. 73 No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kemen- terian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014 a Pengembanga n Peraturan Perundang- Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat (Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang) Terlaksananya pengembangan peraturan perundangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat Jumlah paket rancangan peraturan perundang- undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Prioritas Nasional 5) 1 paket 5 paket (K) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPN 19,3 Tersusunnya peraturan perundangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum(Prioritas Nasional 6) 1 paket 5 paket Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPN 10,4
  79. 79. 74 No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kemen- terian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014 b Pengelolaan Pertanahan Provinsi Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta mencegah timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan (Prioritas Nasional 7) 2.79 1 kasus 13.955 kasus Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN 108,0 c Survey Potensi Tanah (Prioritas Bidang) Tersedianya Peta Nilai Potensi Tanah Sesuai Standar Operasi dan Prosedur (SOP) sebagai referensi dan indikator ekonomi tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat Peta dan informasi potensi nilai tanah dan kawasan 20% 100% Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN 67,3
  80. 80. 75 No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kemen- terian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014 d Pengaturan dan pengadaan tanah dan legalisasi tanah instansi pemerintah, dan BUMN/ BUMD (Prioritas Bidang) Terlaksananya pengaturan pengadaan tanah pemerintah, penetapan hak atas tanah dan hak pengelolaan instansi pemerintah & BUMN/BUMD Jumlah penetapan hak atas tanah dan hak pengelolaan 20% 100% Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN 12,2 e Pengkajian, Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan (Prioritas Bidang) Berkurangnya jumlah sengketa pertanahan Jumlah penyelesaian sengketa tanah 20% 100% Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN 15,8 f Pengkajian dan Penanganan Konflik Pertanahan (Prioritas Bidang) Berkurangnya jumlah konflik pertanahan Jumlah penanganan konflik tanah 20% 100% Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN 13,6
  81. 81. 76 No Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas Sasaran Indikator Target Program Kemen- terian/ Lembaga terkait Total Alokasi Anggaran 2010-2014 (Rp.Miliar) 2010 2014 g Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pertanahan (Prioritas Bidang) Terlaksananya penanganan dan penyelesaian perkara pertanahan secara berkualitas Jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan oleh BPN RI 20% 100% Pengelolaan Pertanahan Nasional BPN 13,6 T O T A L 5.312,6 Keterangan : K) Angka kumulatif 5 tahun (2010-2014)

×