• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Proses Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta. Konteks Dukungan Fiskal untuk Proyek Infrastruktur KPS
 

Proses Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta. Konteks Dukungan Fiskal untuk Proyek Infrastruktur KPS

on

  • 519 views

disampaikan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) pada Sosialisasi dan Diskusi Interaktif Kebijakan Penyediaan Infrastruktur melalui KPS, Jambi 13 Juni 2013

disampaikan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) pada Sosialisasi dan Diskusi Interaktif Kebijakan Penyediaan Infrastruktur melalui KPS, Jambi 13 Juni 2013

Statistics

Views

Total Views
519
Views on SlideShare
519
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
15
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Proses Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta. Konteks Dukungan Fiskal untuk Proyek Infrastruktur KPS   Proses Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta. Konteks Dukungan Fiskal untuk Proyek Infrastruktur KPS Presentation Transcript

    • Proses Penjaminan Proyek KPS Konteks Dukungan Fiskal untuk Proyek Infrastruktur KPS Sosialisasi & Diskusi Interaktif Kebijakan Penyediaan Infrastruktur melalui KPS Jambi, 13 Juni 2013
    • 2 Outline 1. Konteks KPS dan Risiko 2. Pengelolaan Risiko dan Dukungan Fiskal dalam Proyek KPS 3. Penyediaan Penjaminan Infrastruktur untuk Proyek KPS 4. Contoh Implementasi Penjaminan Infrastruktur: PLTU Jawa Tengah
    • 3 Konteks KPS & Risiko
    • 4 Motivasi Pemerintah terhadap Skema KPS  Funding Gap Pemerintah (defisit fiskal) & OPM - (awalnya di Inggris)  Kendala kapasitas (capacity constraints) - (Irlandia, Timur Tengah)  Benchmarking sektor publik ke sektor swasta - (Singapura, Layanan LP di Inggris)  Memastikan kenaikan biaya dan keterlambatan tidak ditanggung oleh Pemerintah – konsep Value for Money/VfM (Inggris)  Off Balance Sheet (pembiayaan dari profil arus kas proyek itu sendiri)
    • 5 Skema KPS untuk Proyek Infrastruktur, melibatkan:  Mobilisasi dana, keahlian dan kapasitas sektor swasta untuk penyediaan infrastruktur publik  Hubungan kerjasama jangka panjang antara Pemerintah dan sektor Swasta (biasanya > 10 tahun)  Sharing dan alokasi Risiko dan Manfaat/Keuntungan  Lingkup pekerjaan sektor swasta harus sesuai KPI yang disepakati  Pendekatan biaya siklus proyek (life cycle cost) dan pelelangan kompetitif  Memaksimalkan net benefit bagi pemerintah (Value for Money) Pemerintah bergerak dari peran Pengembang & Operator ke peran Fasilitator (dan Regulator) Developer dan Operator Fasilitator
    • 6 Modalitas KPS untuk Proyek Infrastruktur Proyek Publik Proyek Swasta Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Jenis Kontrak Pengadaan APBN/APBD Franchise (Affermage) Design-Build- Finance -Operate (DBFO)* Build-Transfer - Operate (BTO)** Build-Operate - Transfer (BOT)*** Build-Operate -Own (BOO) Konstruksi Pemerintah Pemerintah Investor/Swasta Investor/Swasta Investor/Swasta Investor/Swasta Operasi Pemerintah Investor/Swasta Investor/Swasta Investor/Swasta Investor/Swasta Investor/Swasta Kepemilikan Pemerintah Pemerintah Pemerintah Investor/Swasta selama konstruksi lalu Pemerintah Investor/Swasta selama Kontrak KPS lalu Sektor Publik Investor/Swasta Siapa Membayar? Pemerintah Pengguna Pemerintah atau Pengguna Pemerintah atau Pengguna Pemerintah atau Pengguna Off-taker Pemerintah atau Pengguna Siapa Dibayar? n/a Investor/Swasta Investor/Swasta Investor/Swasta Investor/Swasta Investor/Swasta * Juga dikenal sebagai Design-Construct-Manage-Finance (DMCF) or Design-Build-Finance-Maintain (DBFM) ** Juga dikenal sebagai Build-Transfer-Lease (BTL), Build-Lease-Operate-Transfer (BLOT) or Build-Lease-Transfer (BLT) *** Juga dikenal sebagai Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) Penyediaan Infrastruktur Publik dan Swasta (Sumber: PPP, Principle of Policy and Finance, Yescombe, 2007)
    • 7 Proyek Infrastruktur KPS dan Nuansa Politis  Supaya commercially viable, BU swasta (apalagi non-domestik) perlu iklim kondusif untuk kepastian pengembalian investasi jangka panjang  Kendala utama, nuansa politis yang kental dari sektor publik:  Anggaran biaya dan skala proyek yang besar  Jasa infrastruktur menguasai kebutuhan masyarakat luas – highly regulated  Definisi sektor publik yang beragam dan dinamis sepanjang waktu  Perlu kerangka hukum dan peraturan yang kuat dan kredibel  Butuh komitmen dan kompetensi yang lebih memadai sebagai mitra swasta
    • 8 Pengelolaan Risiko dan Dukungan Fiskal dalam Proyek KPS
    • 9 Evaluasi Proyek Sebagai Proyek KPS (2) Kelayakan (Feasibility) Keterjangkauan (Affordability) Dukungan Kelayakan (VGF) 1. Memastikan Kelayakan Proyek  Feasibility (for private investment) • Ekonomi (dampak ekonomi terhadap Pemerintah/publik) • Teknis • Keuangan/Finansial • Lingkungan & Sosial
    • 10 Bagaimana Evaluasi Proyek Sebagai Proyek KPS? (1) Keterjangkauan (Affordability)  Apakah proyek tersebut ‘affordable’?  Akan pengguna atau Pemerintah, atau keduanya, membayar untuk proyek? Bagaimana mereka membayar (e.g. user charges, subsidi operasi, hibah)? • Dalam KPS dimana pengguna membayar langsung layanan (“revenue based PPPs”),  ability and willingness to pay dari pengguna (terutama jika tarif perlu penyesuaian) • Dalam KPS dimana Pemerintah yang membayar layanan (“availability-based PPPs”), ‘affordability’ menjadi fokus desain transaksi KPS  Pemerintah akan memiliki Kewajiban Pembayaran selama kontrak KPS sebagai komitmen jangka panjang  Seringkali, sektor publik perlu memberikan subsidi terhadap biaya layanan supaya tarif bisa terjangkau oleh pengguna  feasible  Biaya subsidi dapat mempengaruhi “value for money” suatu proyek KPS  Manfaat efisiensi opsi KPS harus cukup besar untuk menutup biaya subsidi
    • 11 Evaluasi Proyek Sebagai Proyek KPS (2) 2. Memastikan Risiko dapat Dikelola  Bankability (for debt financing) • Apakah sumber risiko utama proyek? Bagaimana alokasi risiko tersebut dan strategi pengelolaan/mitigasi risikonya? • Secara umum, risiko terkait Desain, Konstruksi dan Operasi  pihak Swasta • Risiko terkait pengadaan lahan, perijinan, regulasi/kebijakan  Pemerintah Transfer risiko ke swasta  meningkatkan premi risiko  biaya proyek lebih tinggi. Risiko ke sektor publik  Kapasitas untuk mitigasi risiko  belum tentu memberikan Value for Money Prinsip Alokasi Risiko  Mencapai Value for Money Sebisa mungkin, seluruh risiko proyek teridentifikasi, dikuantifikasi dan dimitigasi
    • 12 Feasible vs Bankable  Suatu proyek KPS disebut ‘bankable’  lenders mau membiayai proyek tersebut (dalam bentuk pinjaman dengan basis project finance)  Lenders membiayai mayoritas (≥70%) kebutuhan pembiayaan proyek dalam jangka panjang  tergantung pada persepsi risiko terhadap proyek  Pinjaman lebih murah dari ekuitas karena risikonya relatif lebih rendah – Tercermin juga dari ekspektasi pengembalian  cost of debt < cost of equity  Pinjaman ke proyek KPS (sebagai non or limited-recourse finance) fokus pada arus kas proyek sebagai sumber agunan utama (principal source of security)  Akankah proyek menjadi ‘bankable’ dan menarik pihak investor?  Walaupun suatu proyek dapat terjangkau/affordable atau layak/feasible, apakah proyek tersebut bankable? Apakah value for money-nya optimal? • Persepsi risiko (politik/sektor publik) tinggi  proyek tidak bankable bagi pihak lender • Biaya (fiskal) sektor publik > value for money  opsi KPS tidak lebih baik
    • 13 Fitur Negara yang Sukses dalam Skema KPS Indikator Korea Australia Cina Indonesia Kerangka hukum/regulasi yang jelas √ √ x ? Penegakan hukum yang adil dan transparan √ √ x ? Dukungan politik jangka panjang √ √ √ ? Standar kontrak yang berstandar internasional √ √ x ? Proyek-proyek yang layak √ √ x ? Proses lelang yang transparan √ √ √ ? Mekanisme dukungan pemerintah yang sesuai √ x x ? Pasar modal dan pinjaman yang kuat/berkembang √ √ √ ? Regulator yang independen √ x x ? Stabilitas makro ekonomi √ √ 〜 ? Kinerja pemerintah yang baik √ √ √ ? Ekuitas domestik yang aktif √ √ √ ? Sumber: Macquarie, 2008 Berdasarkan penilaian project developer terkemuka dunia
    • 14 Penyediaan Dukungan Fiskal Proyek KPS  Pemerintah tidak menanggung risiko komersial (Klein, 1999)  Dukungan Kontinjen vs Non-kontinjen:  Guarantee: faktor risiko yg di luar perkiraan (unexpected problems)  Subsidy: pembiayaan awal yang tinggi (need early funding stream)  Tujuan pemberian dukungan & jenis dukungan:  Menarik investasi swasta terhadap proyek: – Proyek infeasible atau less feasible financially: construction subsidy atau operating subsidy (sebagai hibah atau investasi tambahan Pemerintah) – Proyek feasible dengan persepsi risiko tinggi: Political Risk Guarantee atau Minimum Revenue Guarantee (terkait risiko demand)
    • 15 Penyediaan Penjaminan Infrastruktur untuk Proyek KPS
    • 16 Rantai Nilai PPP di Indonesia – Peran PII dan Project Pipeline Perencanaan Pra-Studi Kelayakan Pengembangan Rencana Proyek Penyusunan Struktur Proyek Pasca Studi Kelayakan Pembiayaan Proyek Sektor Infrastruktur 1. Transportasi 2. Jalan Tol 3. Ketenagalistrikan 4. Air Minum 5. Persampahan 6. Pengairan 7. Telkom tertentu 8. Minyak & Gas ttt. PPP Project Pipeline PJPK (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN) • Pembiayaan dan/atau Investasi langsung Pemerintah Penjaminan untuk mening-katkan “bankability” 1 Pengadaan 2 PPP Book Project Pipeline for Infrastructure Guarantee Project Scanning to Screening, Appraisal & Structuring Consultation & Guidance Kemenkeu • Dukungan Fiskal Pemerintah (langsung: VGF, subsidi)
    • 17 “Regulasi Penjaminan Infrastruktur” adalah: 1. Perpres No 78/2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur 2. Peraturan Menteri Keuangan No 260/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dasar Hukum untuk Penjaminan Infrastruktur Keduanya mengacu pada konteks Pengelolaan Risiko dan Prinsip Alokasi Risiko KPS
    • 18 Model Bisnis PT PII dirancang agar proses Penjaminan Pemerintah menjadi Konsisten, Transparan, dan Efisien PJPK (Kementerian, Pemda, BUMN) Investor Perjanjian KPS 2 Proposal Penjaminan Perjanjian Regres 1 3a 3b A Kementerian Keuangan MOF Multilateral Development Agency / Lainnya Kebijakan Penjaminan & Penyertaan Modal CounterGuaranteeuntukFasilitasPenjaminanMDA Fasilitas Kredit/Penjaminan B Note: ada hanya jika ada, yaitu jika merupakan bagian dari struktur penjaminan yang diberikan kepada investor B AA
    • 19 Highlight Regulasi Penjaminan Kewajiban Finansial PJPK dan Risiko Infrastruktur Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Kewajiban Finansial PJPK adalah kompensasi finansial kepada Badan Usaha atas terjadinya Risiko Infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK sesuai Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama Risiko Infrastruktur adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi pada Proyek Kerja Sama selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama yang dapat mempengaruhi secara negatif investasi Badan Usaha, yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari pihak ketiga Risiko Infrastruktur yang dapat diberikan Penjaminan Infrastruktur adalah yang: • terjadinya diakibatkan oleh tindakan atau tiadanya tindakan PJPK atau Pemerintah selain PJPK • diakibatkan oleh kebijakan PJPK atau Pemerintah selain PJPK • diakibatkan oleh keputusan sepihak dari PJPK atau Pemerintah selain PJPK • diakibatkan oleh breach of contract oleh PJPK
    • 20 Pemasukan Usulan Penjaminan (“UP”) oleh PJPK UP siap u/ Evaluasi? Pengecekan Paket UP oleh PII sbg BUPI BUPI dapat meminta PJPK utk: - Melengkapi data - Merevisi UP &/draft Perjanjian KPS sesuai cakupan penjaminan - Merevisi kelayakan teknis & finansial Ya Tidak Evaluasi UP oleh PII, a.l atas.: a) Kesesuaian dg tata cara Perpres 78/2010 b) Kelayakan teknis & finansial c) Kesesuaian Draft Perjanjian Kerjasama dgn Pasal 5 ayat (1) d) Nilai cakupan penjaminan vs. Kecukupan Modal BUPI Kriteria a)-c) terpenuhi? Ya Tidak PII Menolak UP Stop Kriteria d) terpenuhi ? Ya Keputusan Penjaminan Bersama oleh BUPI dan MenKeu Tidak BUPI meminta MenKeu untuk melakukan penjaminan bersama berdasarkan pembagian risiko Menkeu setuju? Ya Tidak MenKeu melakukan penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh BUPI Keputusan Penjaminan oleh BUPI Highlight Regulasi Penjaminan Evaluasi Usulan Penjaminan – Pasal 7
    • 21 Penilaian Risiko untuk Penjaminan Infrastruktur Evaluasi aspek lainnya Evaluasi Dampak Penjaminan PROSES PENYEDIAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR OLEH PII Evaluasi aspek lainnya 1. Consultation and Guidance 2. Screening 3. Appraisal 4. Structuring Evaluasi Aspek Risiko Usulan Penjaminan (UP) Matriks Risiko dan Rencana Mitigasi Risiko Kerangka Regulasi KPS dan Penjaminan infrastruktur Perpres 67/2005 j.o. 13/2010 j.o 56/2011 (Infrastruktur KPS) Perpres 78/2010 (Penjaminan Infrastruktur) Tidak dapat dijamin Acuan Risiko PII Kategori Risiko KPS & Matriks Risiko KPS Sesuai Prinsip Alokasi Risiko? Ya Tidak Prinsip Alokasi Risiko Cakupan risiko yang dipertimbangkan untuk dijamin oleh PII PMK 260/2010 (Juklak Perpres 78/2010) Draft Perjanjian KPS Jenis risiko yang diminta untuk dijamin Analisis Kelayakan Penjaminan Tidak Layak Cakupan risiko untuk evaluasi struktur penjaminan Layak Analisis Kapasitas Penjaminan Cakupan risiko penjaminan PII Cakupan risiko Co-guarantor
    • 22 Pedoman Penyediaan Penjaminan Infrastruktur dan Acuan Alokasi Risko Kami telah mempubilkasikan dua dokumen utama sebagai acuan terkait penjaminan:  Pedoman Penyediaan Penjaminan Infrastuktur  Acuan Alokasi Risiko Dokumen dapat diunduh melalui www.iigf.co.id
    • 23 Transport Waste Water Toll Roads Water Supply Electircity Sectors:AsperPresidentialRegulationNo.67/2005** Selected Oil & Gas Irrigation Selected Telecom Cakupan Risiko dalam Penjaminan Infrastruktur oleh PII sebagai BUPI Terhadap Kewajiban Finansial PJPK dalam Perjanjian KPS **) as has been ammended by Presidential Regulatian No. 13/2010 and No. 56/2011 Allocation of Risks in a PPP Agreement – an Illustration Examples : • CA Payment Obligations  Inability to Pay  Unwillingness to Pay • Early Termination / Other Payment Obligations due to Government Actions / Inactions, such as:  Change in Law  Expropriation  Currency Inconvertibility / Non Transfer  Force Majeure Affecting CA PC Shared CA A B* C D E * F G * H * Possible IIGF Guarantee Coverage PC : Project Company CA : Contracting Agency *) Risk that leads to certain financial obligation of the bearer
    • 24 Cakupan Risiko – Kewajiban Finansial PJPK (1) No. Risiko Deskripsi 1 Lisensi, Izin dan Persetujuan Cakupan terhadap risiko akibat keterlambatan atau kegagalan dalam memberikan lisensi, izin atau persetujuan (keterlambatan yang berdampak negatif terhadap biaya konstruksi, biaya pendanaan dan dimulai perolehan pendapatan). 2 Keterlambatan/Kegaga lan Financial Close Cakupan terhadap risiko keterlambatan atau kegagalan financial close yang diakibatkan tindakan/tidak bertindaknya PJPK (selain isu lahan dan isu perijinan). 3 Perubahan Regulasi dan Perundangan Cakupan terhadap kerugian sebagai dampak dari perubahan regulasi/ perundangan yang berdampak negatif terhadap proyek, seperti peraturan pajak, struktur tarif, atau peraturan yang mempengaruhi spesifikasi teknis proyek dan menyebabkan perubahan biaya. 4 Wanprestasi Cakupan terhadap tindakan/tidak bertindaknya PJPK yang melanggar kontrak, atau merubah kontrak secara sepihak. 5 Integrasi dengan Jaringan Cakupan terhadap tindakan/tidak bertindaknya PJPK (atau otoritas yang berwenang) yang mempengaruhi operasional/ pendapatan proyek karena kegagalan (atau tidak memadainya) integrasi dengan jaringan eksisting atau yang direncanakan. 6 Risiko Fasilitas Pesaing Cakupan terhadap risiko adanya fasilitas/infrastruktur sejenis yang dibangun dan akan bersaing dengan penyediaan layanan yang diperjanjikan.
    • 25 Cakupan Risiko – Kewajiban Finansial PJPK (2) No. Risiko Deskripsi 8 Risiko Permintaan Cakupan terhadap perubahan, yang ditanggung BU akibat tindakan PJPK, yang mempengaruhi permintaan layanan proyek. 9 Risiko Harga Cakupan terhadap pemenuhan tingkat pendapatan yang tidak tercapai akibat perubahan tarif secara sepihak. 10 Risiko Ekspropriasi Cakupan terhadap tindakan pengambilalihan PJPK atau otoritas lainnya yang menyebabkan berakhirnya kontrak proyek. 11 Risiko Tidak Dapat dilakukannya Konversi & Transfer Mata Uang Cakupan terhadap risiko pendapatan/profit dari proyek tidak dapat dikonversi ke mata uang asing dan/atau tidak dapat direpatriasi ke negara asal investor. 12 Risiko Parastatal atau Sub-nasional Cakupan terhadap risiko suatu entitas sub-nasional atau parastatal yang bertindak sebagai PJPK pada suatu proyek yang gagal memenuhi pembayaran kontraktual atau kewajiban materil lainnya (karena keputusan sepihak) 13 Risiko Kahar yang Mempengaruhi PJPK Cakupan terhadap risiko bahwa suatu kejadian di luar kendali kedua belah pihak (bencana alam atau akibat tindakan manusia) yang akan terjadi dan dapat menyebabkan keterlambatan atau kegagalan PJPK untuk memenuhi kinerja kewajiban kontraktual. 14 Risiko Interface Cakupan terhadap risiko bahwa metode atau standar layanan sektor publik akan menghambat layanan kontraktual atau sebaliknya. Risiko ini termasuk jika kualitas pekerjaan oleh pemerintah tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan BU.
    • 26 Proses Penjaminan Sejalan Dengan Proses Transaksi Proses persiapan dan pengadaan oleh PJPK vs Proses penjaminan oleh PT PII Finalisasi Pre-FS & Penyiapan GAP Penyampaian Screening Form ke PII Keputusan pelaksanaan proyek KPS 1. Consultation & Guidance 2. Screening Penandatanganan: 1. Perjanjian KPS 2. Perjanjian Penjaminan 3. Perjanjian Regres Penetapan Pemenang & Signing Penerimaan Proposal & Evaluasi Negosiasi One-on-one Penyampaian GAP (Usulan Penjaminan) 3. Appraisal 4. Structuring Penerbitan Draft RFPProses PQ dimulai Penerbitan Final RFP Penerbitan “In-Principle Approval” (IPA) Financial Close Melampirkan Dratft Final: • Perjanjian KPS • Penjanjian Penjaminan Penerbitan “Confirmation to Proceed” (CTP) Penertbitan “Letter of Intent” (LOI) - Confirmation to Proceed = Surat Konfirmasi Kelanjutan Proses (SKP) - Letter of Intent = Surat Pernyataan Minat Penjaminan (SPM) - In-Principle Approval = Surat Pernyataan Kesediaan Penjaminan (SPK)
    • 27 Contoh Implementasi Penjaminan Infrastruktur: PLTU Jawa Tengah
    • 28 Rationale for Government Guarantee Provision to CJPP Economic Growth 6-7% per year Electricity Infrastructure Investment Demand growth ~8% per year Huge Investment Size (CJPP ~$4 bio) Private Financing Cross-border investment Government Guarantee Provision Credit Risk of PLN Government Main Objectives: • Support to Economic Growth • Public service provision Considering: • Limited public funding capacity • Prudent policy framework • Country’s competitiveness
    • 29 Sponsors EPC Contractor Fuel Supplier O&M Contractor PPA Equity Project-Finance Debt Fuel Supply ContractEngineering, Procurement and Construction Contract Operation and Maintenance Contract Profit Distribution Debt Service 1 EPC, O&M, Fuel Supply Agreements CJPP Transaction Scheme (without Guarantee)  Is it possible?? State-owned electric utility Project Company LendersSponsor Agreement4 Loan Agreement5 6 Political Risks in Indonesia - Regulatory risk - Expropriation risk - Breach of Contract by Govt - Default of Govt PLN Credit Risk - Financial Sustainability risk - Breach of Contract by PLN - Default of PLN
    • 30 Sponsors EPC Contractor Fuel Supplier O&M Contractor PPA Guarantee Agreement Equity Project-Finance Debt Perjanjian Regres Fuel Supply ContractEngineering, Procurement and Construction Contract Operation and Maintenance Contract Profit Distribution Debt Service 1 2 EPC, O&M, Fuel Supply Agreements 3 Skema Transaksi CJPP Perusahaan Listrik Negara Project Company Penjamin LendersSponsor Agreement4 Loan Agreement5 6
    • 31 Central Java Power Plant (CJPP) sebagai KPS pertama yang dijamin PII Gurarantee Agreement ofIDR 300 Bio 6 Oktober 2011 Guarantee Agreement untuk Central Java Power Project 2x1000 MW; ~US$ 4 bio Lokasi Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah COD Akhir 2016 Build, Operate, Transfer (BOT) Struktur Penjaminan • Guarantee Agreement : IPP dengan PT PII dan Pemerintah • Coverage: risiko politik, force majeure yang mempengaruhi PLN dan PLN EOD • Guarantee Tenor: • Equity : 16 tahun • Debt : 21 tahun PPA Tenor 25 tahun Struktur KPS Pengembang PT Bhimasena Power Indonesia , sebagai SPV untuk konsorsium: • J-POWER: 34% • ADARO: 34% • ITOCHU: 32% Proyek Ultra super critical coal fired power plant, 2x 1000 MW
    • 32 Skema Penjaminan dalam Proyek CJPP Struktur KPS CJPP PPA Guarantee Agreement (GA) Perjanjian Regres 2 Perjanjian Regres 1 First loss basis up to IDR 300 bio Remaining balance after IIGF portion
    • 33 PPA Risk Allocation & Guarantee Coverage Development Design Cost changes due to planning PLN changes to design Fail to reach financial close Termination Risk Construction Mis-estimation of construction cost Gov’t induced changes in design Demolition Schedule Ground/Site Conditions Performance Interest rate escalation Fire, explosion, etc. PLN Delay Event Project testing NFM Affecting Seller NFM Affecting PLN Political Force Majeure Indemnity Termination Risk Operation Mis-estimation of maintenance cost Regulatory changes Change in variable costs Performance risk Demand risk Mismatch of revenue from financial model Interest rate & forex risks Seller Event of Default PLN Event of Default NFM Affecting Seller NFM Affecting PLN Political Force Majeure Indemnity Termination Risk Project Company PLN GOI + PII Guarantee
    • 34 Lingkup Jaminan untuk CJPP Kewajiban Finansial PLN sesuai PPA 1. Kewajiban pembelian listrik • Pembayaran bulanan (pembayaran Kapasitas dan Energi) 2. Deemed Dispatch • Dikarenakan PLN tidak mampu menerima Sellers output 3. Kewajiban pembelian yang dikarenakan adanya pemutusan PPA yang dipicu oleh PFM, NFM 4. Kewajiban untuk membayar dikarenakan PLN EOD: • Non payment • Material Breach • Merger, Consolidation • GOI EOD under GA Tidak dicovered: 1. Sellers EOD 2. Tax for Special Facilites 3. Indemnity Covered:
    • 35 Cirebon Central Java Jumlah Qualified Applicants 11 konsorsium 9 Lead Members (7 peserta) Jumlah Penawar 2 (Marubeni and Essar) 4 Proses Negosiasi PPA • Negosiasi setelah pemenang tender ditetapkan • Masih terdapat negosiasi/klarifikasi setelah PPA ditandatangan hingga Financial Close • Negosiasi sebelum bid submission date dengan semua peserta tender • Tidak ada negosiasi setelah penetapan pemenang tender Proses Penjaminan Pemerintah Negosiasi setelah PPA ditandatangani hanya dengan satu pemenang tender Negosiasi dengan semua peserta tender dan calon pemberi pinjaman (lenders) sebelum penerbitan RfP Final Financial Close (FC) 2 tahun 7 bulan Max. 12 bulan Proses Tender Central Java Power Plant lebih transparan, fair, dan kompetitif – Negosiasi dilakukan sebelum bid date; Tidak ada negosisasi setelah pengumuman pemenang bidder Perbandingan antara Proses Tender Cirebon dan CJPP
    • 36 Perbandingan proses dengan negara lain dari RfQ sampai Financial Close:  CJPP: 36 bulan  Canada: 18 bulan  UK: 30 bulan Lessons learned CJPP sebagai Proyek KPS pertama di Indonesia Proyek CJPP dapat digunakan sebagai model untuk proyek infrastruktur lainnya , mengingat proses yang fair, transparan & kompetitif. Diharapkan akan dapat memberikan value for money dalam penyediaan infrastruktur bagi masyarakat  Integritas dari proses: fair, transparan dan kompetitif  Proses Negosiasi sebelum bid submission  Komitmen yang kuat dari PLN sebagai PJPK  Leadership yang kuat dari Tim Pengadaan PLN  Komitmen yang tinggi terhadap jadwal implementasi  Kerjasama yang positif dari qualified Sponsors, Lenders dan Stakeholders utama lainnya ofIDR 300 Bio 6 Oktober 2011 Proyek KPS pertama & terbesar di Indonesia Central Java Power Project 2x1000 MW; ~US$ 4 bio
    • 37 Terima kasih Andre Permana, PhD SVP Risk Management; Project Monitoring and Claim PT PII, Sampoerna Strategic Square, North Tower, 14th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930 Phone : +62 21 5795 0550 Fax : +62 21 5795 0040 web : www.iigf.co.id