• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 

Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

on

  • 736 views

 

Statistics

Views

Total Views
736
Views on SlideShare
736
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
47
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Presentation Transcript

    • PANDUAN KEMENTERIAN KEMENTERIANPERUMAHAN RAKYAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKREPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
    • 2 TIM PENYUSUNPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Konsultan Yusuf Supiandi Fransisca Sari Nara Sumber Kementerian Perumahan Rakyat • Sekretaris Kementerian • Kepala Biro Perencanaan dan KLN Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Hertomo Heroe • Sunarti Kontributor Kementerian Perumahan Rakyat • Deputi I • Deputi II • Deputi IV • Deputi V Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Zamzam Muchtarom • Endah Prihatiningtiyastuti Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Sri Lestari • Nani Dwi Wahyuni • Dwi Supriyanto • Bayu Harie Nugroho Editor Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    • PANDUAN KEMENTERIAN KEMENTERIANPERUMAHAN RAKYAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKREPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA 3 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
    • SAMBUTAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 4 Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga Buku Panduan Peren- Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman KEMENTERIAN canaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA Permukiman dapat tersusun dengan baik, sebagai salah satu wujud akuntabili- REPUBLIK INDONESIA tas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.P A ND U A N Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusu- Perencanaan dan Penganggaran Nasional, yang merupakan salah satu tamaan Gender Dalam Pembangunan yang Responsif pencarian keadilan atas hak azasi manusia tanpa mengotak-ngotakkan upaya Gender gender (laki-laki dan perempuan), usia, kebiasaan, dan lainnya, maka telah Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kementerian/Lembaga untuk melak- menjadi tugas dan tanggung jawab bagi sanakan berbagai kegiatan yang responsif gender, mulai dari perencanaan, penyusunan program, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Pengembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang di- tujukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), memiliki karakteristk yang cend- erung netral gender, tanpa membedakan kelompok sasaran pemanfaatnya. Akan tetapi dalam serangkaian input, proses dan outputnya seringkali ter- dapat kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender. Salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan gender serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender adalah melalui proses perencanaan program dan penyusunan anggaran yang responsif gender.
    • Kendala yang dihadapi dalam perencanaan program dan penyusunan ang- 5garan yang responsif gender di Kementerian Perumahan Rakyat, diakibatkanoleh karakteristik beberapa jenis infrastruktur bidang perumahan dan ka-wasan permukiman yang netral gender. Perubahan pola pikir para perencanaprogram dan anggaran sangatlah diharapkan, sehingga dapat terwujud pem-bangunan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman yangresponsif gender. Kami berharap panduan ini dapat digunakan sebagai acuandalam perencanaan program dan penyusunan anggaran bidang perumahandan kawasan permukiman, untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan genderdalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.Kami menyadari bahwa Panduan Perencanaan dan Penganggaran ResponsifGender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini masih belum sempur-na, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran dalam rangka perbaikan.Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telahmembantu dan memberikan kontribusi pemikiran sehingga panduan ini dapatdiselesaikan dengan baik.Jakarta, September 2011SekretarisKementerian Perumahan RakyatDr. Iskandar Saleh
    • SAMBUTAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan semua Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman KEMENTERIAN KEMENTERIAN Kementerian/Lembaga termasuk didalamnya Kementerian Perumahan RakyatPERUMAHAN RAKYAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKREPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA untuk mengintegrasikan PUG dalam menetapkan kebijakan, menyusun program dan kegiatan masing-masing. Mandat tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) T ahun 2011, yang kemudian diperbaharui dengan PMK No.93/PMK.02/2011.Perencanaan dan Penganggaran Dalam PMK tersebut disebutkan bahwa setiap Kementerian/Lembagayang Responsif Gender yang pernah didampingi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yangBidang Perumahan dan Kawasan Responsif Gender (PPRG) wajib mengintegrasikan isu gender kedalam pogram Pemukiman dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai penganggaran yang dituangkan di RKA-K/L nya. Kementerian Perumahan Rakyat dalam menindaklanjuti PMK tersebut, pada tahun 2011 telah bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang didampingi oleh konsultan untuk menyusun Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Diharapkan pedoman tersebut dapat digunakan sebagai acuan para komponen perencana dalam menyusun program dan kegiatan yang responsif gender.
    • Pedoman ini disusun melalui serangkaian Focus Group Discussion, beberapa 7kali workshop, dan konsultasi ke masing-masing unit kerja eselon Idilingkungan Kementerian Perumahan Rakyat . Kami menyampaikan ucapanterimakasih kepada Tim Penyusun, yang terdiri dari pimpinan dan stafKementerian Perumahan Rakyat , dan Kementerian Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak serta pihak-pihak yang terlibat atas keikhlasannyatelah menyempatkan waktu untuk menyumbangkan pikiran, berdiskusi danmembahas pedoman ini.Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangkukepentingan dalam menyusun program dan kegiatan yang responsif genderguna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Kementerian PerumahanRakyat.Jakarta, Agustus 2011Deputi Bidang Pengarusutamaan GenderBidang EkonomiDr. Ir. Hertomo Heroe, MM
    • DAFTAR ISI 2 8 KATA PENGANTAR Kementerian Perumahan RakyatPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 4 SAMBUTAN Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8 DAFTAR ISI 10 DAFTAR Gambar, Diagram, Tabel dan Lampiran 13 Bab 1 PENDAHULUAN 13 1.1 Latar Belakang 16 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Pedoman PPRG 16 1.2.1 Maksud 16 1.2.2 Tujuan 16 1.3 Sasaran 17 1.4 Ruang Lingkup 18 1.5 Landasan Hukum 19 1.6 Hasil Akhir (Output dan Outcome) 21 Bab 2 ISU GENDER BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN 21 2.1 Pengertian Gender 23 2.2 Pengarusutamaan Gender (PUG 25 2.3 Gender dalam Bidang Perumahan dan Permukiman: 28 2.4 Isu Gender di Kementerian Perumahan Rakyat 28 2.4.1 Isu Kebijakan 29 2.4.2 Isu Perencanaan 29 2.4.3 Isu Pembangunan 29 2.4.4 Isu Monitoring dan Evaluasi 31 Bab 3 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN
    • 31 3.1 Proses Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran 932 3.2 Penganggaran Berbasis Kinerja37 3.3 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender39 3.4 Pengintegrasian Aspek Gender Dalam Perencanaan Program dan Penganggaran43 Bab 4 PENYUSUNAN DAN TAHAP-TAHAP PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DAN IMPLEMENTASINYA DI BIDANG PERUMAHAN43 4.1. Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender43 4.1.1 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L)45 4.1.2 Pemilihan Program/Kegiatan/Output46 4.1.3 Analisis gender50 4.2 Penyusunan Gender Budget Statement (GBS):55 Bab 5 MONITORING DAN EV ALUASI55 5.1 Pengertian Monitoring dan Evaluasi57 5.2 Indikator Keberhasilan dan Data Terpilah58 5.3 Tahap- tahap Monitoring dan Evaluasi58 5.3.1 Tahap Persiapan59 5.3.2 Tahap Monitoring61 5.3.3 Tahap Evaluasi61 5.3.4 Tahap Pelaporan63 Bab 6 PENUTUP65 DAFTAR PUSTAKA66 DAFTAR ISTILAH70 LAMPIRAN
    • DAFTAR GAMBAR, DIAGRAM, TABEL, LAMPIRAN 10 DAFTAR Gambar 10 Gambar 1.1 Rumahku dan lingkunganku penuh kekeluargaan 18 Gambar 1.2 Aku mimpi rumah Bali masa laluPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 28 Gambar 1.3 Halamanku yang Indah 40 Gambar 1.4 Lingkunganku yang nyaman 52 Gambar 1.5 Rumah Impianku, diantara suaka alam 60 Gambar 1.6 Lautku Rumahku DAFTAR Diagram 25 Diagram 2.1 Transformasi Isu Proses dan Produk Pembangunan Perumahan dan Permukiman dari Layak Teknis ke Layak Teknis & Gender 29 Diagram 3.1 Siklus Perencanaan dan Anggaran Nasional 31 Diagram 3.2 Proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Terpadu 33 Diagram 3.3 Konsep Kerangka Kinerja 34 Diagram 3.4 Struktur Anggaran 39 Diagram 3.5 Mekanisme Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan responsif Gender 42 Diagram 4.1 Langkah-langkah PPRG dalam Penyusunan RKA-K/L 45 Diagram 4.2 Gender Analysis Pathway (GAP) DAFTAR Tabel 49 Tabel 4.1 Gender Budget Statement 50 Tabel 4.2 Format TOR 51 Tabel 4.3 TOR 58 Tabel 5. Daftar Pertanyaan Pemantauan, Perencanaan Program dan Penganggaran Responsif Gender Unit Eselon
    • 70 DAFTAR Lampiran 1171 Lampiran 1, Contoh GAP, GBS dan KAK Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat72 Lampiran 2, Contoh GAP, GBS dan KAK Deputi Bidang Pembiayaan73 Lampiran 3, Contoh GAP, GBS dan KAK Deputi Bidang Pengembangan Kawasan74 Lampiran 4, Contoh GAP, GBS dan KAK Deputi Bidang Perumahan Formal75 Lampiran 5, Contoh GAP, GBS dan KAK Deputi Bidang Perumahan Swadaya
    • Gambar 1.1 “Rumahku dan lingkunganku penuh kekeluargaan” Pemenang Nominasi (SMP) Anisha Sefina Priatna (14th) Tasikmalaya 12Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
    • Bab 1PENDAHULUAN 13 Latar Belakang (1) 1.1. PendahuluanPerumahan dan kawasan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga NegaraIndonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), yaitu bahwa: setiap orang berhak hidupsejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baikdan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam pembukaanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukimandinyatakan bahwa: “Rumah mempunyai peran strategis dalam pembentukkan watakdan kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesiaberjati diri, madani, dan produktif.Sebagai hak dasar yang fundamental sifatnya, dan sekaligus menjadi prasyarat bagisetiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat,damai, aman, dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan kawasan permukimanyang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadikomitmen global sebagaimana dituangkan dalam Millenium Development Goals(MDGs). Untuk itu, Pemerintah bertanggungjawab membantu masyarakat agar dapat
    • bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman serta lingkungannya. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam kenyataan sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, mengingat seluruh aspek kehidupan berawal dari rumah yang sehat dan layak huni. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus senantiasa berdampak 14 penting terhadap perekonomian nasional maupun pada tatanan perekonomian global.Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Selain ekonomi, kontribusi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman juga harus dapat dirasakan untuk berbagai kepentingan sosial, budaya, lingkungan dan lainnya, di antaranya adalah untuk kesetaraan gender. Pengarusutamaan gender (PUG) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan nasional, menjadi komitmen Kementerian Perumahan Rakyat, yang akan diterapkan dalam setiap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, serta implementasinya melalui program dan kegiatan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 diamanatkan bahwa PUG merupakan salah satu lintas bidang di dalam pembangunan, sehingga konsep kesetaraan gender harus benar-benar menjadi pegangan dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Perencanaan responsif gender telah diamanahkan dalam Instruksi Presiden tersebut di atas, yang memerintahkan seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PUG ke dalam siklus manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperspektif gender pada semua aspek pembangunan. Selain itu, Peraturan
    • Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 telah mengamanatkan bahwa dalam penyusunanperencanaan perlu didahului dengan melakukan analisis dampak dan analisis gender.Hal tersebut diperkuat lagi dengan Permenkeu Nomor 105/PMK.02/2008, yang jugamengamanahkan agar penyusunan RKA-KL Tahun 2009 dilakukan dengan berbasiskinerja serta didahului oleh analisis dampak dan analisis gender.Dalam rangka lebih mengoperasionalkan PUG ke dalam berbagai program, kegiatan 15dan penganggarannya pada masing-masing Kementerian/Lembaga, Menteri Keuangantelah mengeluarkan Peraturan Nomor 119/PMK.02/2009, dan Nomor 104/ (1) PendahuluanPMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja danAnggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahandan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 dan 2011,yang telah diperbaharui dengan PMK Nomor 93/PMK.02/2011. Peraturan Menteritersebut memerintahkan Kementerian atau Lembaga Non Kementerian (K/L) untukmenyusun kegiatan yang responsif gender dalam RKA-K/L yang ditunjukkan denganadanya Gender Budget Statement (GBS).Dalam konteks tersebut di atas, untuk memudahkan para perencana di lingkunganKementerian Perumahan Rakyat dalam menyusun perencanaan dan penganggaranresponsif gender maka disusun Panduan Perencanaan dan Penganggaran ResponsifGender (PPRG) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
    • 1.2 Maksud dan Tujuan Panduan PPRG Bidang PKP 1.2.1 Maksud Panduan PPRG Bidang PKP merupakan acuan bagi para perencana, pelaksana serta penentu kebijakan di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat, dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang efisien, efektif, dan berkeadilan bagi perempuan, 16 laki-laki, lansia dan anak serta orang dengan kebutuhan khusus (difable). 1.2.2 TujuanPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Panduan PPRG Bidang PKP ini bertujuan untuk: 1. Menyamakan persepsi para penentu kebijakan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; 2. Memberikan pengarahan tentang tata cara pengintegrasian isu gender kedalam sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat; 3. Memberikan arahan dalam penyusunan perencanaan program melalui pendekatan Gender Anaysis Pathway (GAP) dan penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) melalui pendekatan Gender Budget Statement (GBS). 4. Mendorong akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan komitmennya untuk mewujudkan kesetaraan gender di bidang perumahan dan kawasan permukiman. 1.3 Sasaran Sasaran pengguna Panduan PPRG Bidang PKP adalah para perencana program dan penganggaran di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat yaitu unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi penyusunan perencanaan dan penganggaran kegiatan di seluruh jajaran Eselon 1.
    • Sedangkan sasaran yang diharapkan dari penerapan PPRG ini adalah:1. Tersusunnya perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang responsif gender di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.2. Diterapkannya ARG dalam program dan kegiatan dengan melampirkan GBS dan KAK yang responsif gender;3. Meningkatnya perspektif gender dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat. 17 (1) Pendahuluan 1.4 Ruang LingkupRuang lingkup panduan ini adalah upaya-upaya terkait dengan pengintegrasian isugender mulai dari perencanaan dan penganggaran sampai penyusunan Gender BudgetStatement (GBS) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL.Ruang Lingkup panduan secara rinci meliputi:1. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di bidang perumahan dan kawasan permukiman;2. Isu gender dan data dukung gender (GBS dan KAK) bidang perumahan dan kawasan permukiman;3. Langkah-langkah perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bidang perumahan dan kawasan permukiman;4. Monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender bidang perumahan dan kawasan permukiman.
    • 1.5 Landasan Hukum Panduan PPRG Bidang PKP ini disusun berlandaskan pada peraturan perundangan: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW): 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 18 Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 8. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Nomor 0142/M.PPN/06/2009-SE 1848/ MK/2009 tertanggal 19 Juni 2009; 9. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyu- sunan dan Penelaahan RKA-KL.
    • 1.6 Hasil AkhirKeluaran dan manfaat Panduan PPRG Bidang PKP adalah sebagai berikut:1. Keluaran: tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.2. Manfaat: diterapkannya program/kegiatan yang responsif gender, serta meningkatnya pemahaman dan persamaan persepsi dalam pengintegrasian gender 19 di bidang perumahan dan kawasan permukiman. (1) Pendahuluan
    • Gambar 1.2 “Aku mimpi rumah Bali masa lalu” Juara III (SD) I Gede Dalem Erlangga (13th) Gianyar-Bali 20Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
    • Bab 2ISU GENDER BIDANG PERUMAHANDAN KAWASAN PERMUKIMAN 21 2.1 Pengertian Gender (2) Isu Gender Bidang Perumahan Dan KawasanPengertian gender sama sekali berbeda dengan pengertian jenis kelamin, yang lazim Permukimandibedakan atas perempuan dan laki-laki. Gender tercipta melalui proses sosialbudaya yang panjang dalam satu lingkup masyarakat tertentu, dan mempunyaipengertian sebagai, “Pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagiankerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkansifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat,kepercayaan atau kebiasaan masyarakat”. Pembedaan gender dimulai dari rumahtangga, sebagai contoh, sejak dini anak laki-laki dikonstruksikan harus kuat, keras,dan tegas, sedangkan anak perempuan harus halus, tenang, dan lembut. Ketika disekolah, pelajaran yang menjadi ranah perempuan ditetapkan misalnya menjahit danmemasak, sedangkan bagi laki-laki antara lain pertukangan dan elektronika. Demikianpula, media dan masyarakat makin menegaskan peran tersebut. Sebagai contoh,dalam media masa, perempuan ideal selalu dikonstruksikan sebagai seseorang yangmelayani, lemah lembut dan selalu mengalah, sedangkan laki-laki adalah seseorangyang kuat dan dominan.Dengan konstruksi sifat seperti tersebut di atas, maka laki-laki umumnya ditempatkansebagai pemegang pekerjaan produktif, yang dinilai menghasilkan, dan dipandang
    • mempunyai kedudukan lebih dominan. Sedangkan. perempuan ditempatkan sebagai pemegang peran pekerjaan domestik, yang dinilai tidak menghasilkan, dan karena itu berkedudukan sub-ordinat. Padahal pekerjaan domestik diperlukan untuk memelihara dan menjaga agar pelaku pekerja produktif, yaitu kaum laki-laki, tetap mampu melakukan pekerjaan produktifnya. Perempuan pun seringkali harus berperan ganda, sebagai pekerja produktif sambil tetap memegang pekerjaan domestiknya. 22 Penetapan kebutuhan ruang dalam pembangunan perumahan dan kawasanPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman permukiman, selama ini umumnya diturunkan dari kebutuhan laki-laki sebagai pekerja produktif, dan mengabaikan adanya perbedaan kebutuhan spesifik perempuan, karena sifat dan pekerjaannya yang tidak sama dengan laki-laki. Perumahan misalnya, dipandang sebagai tempat istirahat, yang merefleksikan kebutuhan laki-laki yang perlu istirahat setelah melakukan pekerjaan produktif di tempat lain. Padahal bagi perempuan, perumahan tidak hanya merupakan tempat istirahat, melainkan juga merupakan tempat bekerja. Sedangkan di tempat kerja, tidak disediakan ruang untuk kebutuhan khusus perempuan yang berperan ganda, sebagai pekerja dan juga sebagai seorang ibu yang tetap harus dapat mengasuh dan mengawasi anak- anaknya, khususnya yang berusia balita. Ini berarti bahwa permukiman selama ini direncanakan dan dirancang sesuai dengan karakter pekerjaan laki-laki yang mengenal pemisahan ruang dan waktu. Perempuan, baik yang berperan ganda maupun yang hanya memegang pekerjaan domestik saja, tidak sepenuhnya memerlukan pemisahan ruang dan waktu. Pekerjaan domestik, seperti misalnya memasak, mengasuh anak dan mencuci piring, seringkali harus dilakukan pada saat bersamaan, yang berarti bahwa pekerjaan domestik cenderung kurang memerlukan pemisahan ruang. Peran, fungsi, tanggung jawab, dan perilaku dalam relasi gender merupakan bentukan masyarakat yang sesungguhnya dapat dipertukarkan antara perempuan dan laki-
    • laki. Peran gender dapat berbeda antar daerah, dan dapat berubah sesuai denganperkembangan zaman, sedangkan perbedaan jenis kelamin adalah perbedaan biologis,merupakan kodrat yang menetap tidak dapat berubah sepanjang zaman.Perbedaan gender tidak akan menjadi permasalahan sepanjang tidak menimbulkankesenjangan, ketidak-adilan atau diskriminasi pada perempuan atau laki-laki. Akantetapi kenyataannya, pembedaan tersebut seringkali menimbulkan permasalahan. 23Dengan perbedaan gender dapat terjadi marginalisasi, sub-ordinasi, stereo-type danbahkan terjadi adanya kekerasan dan beban ganda yang sering dialami oleh perempuan (2) Isu Gender Bidangdi sektor publik. Perumahan Dan Kawasan PermukimanAdanya peminggiran terhadap perempuan atau laki-laki dalam pembangunanmengakibatkan kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi perempuandan laki-laki, termasuk difable, dalam mendapatkan peluang atau kesempatan yangadil dalam proses pembangunan. 2.2 Pengarusutamaan Gender (PUG)Pengarusutamaan gender adalah strategi dalam mengintegrasikan berbagaipengalaman, aspirasi laki-laki dan perempuan ke dalam kebijakan dan programpembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, danevaluasi. Pengarusutamaan gender bertujuan untuk terselenggaranya perencanaan,pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunannasional yang berperspektif gender, dalam rangka mewujudkan kesetaraan dankeadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, danbernegara.
    • Pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui: 1. Analisis gender yaitu cara mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab – sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan permasalahannya, 2. Upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. 24 Ketidakadilan gender dalam pembangunan dapat terjadi karena tidak samanya aksesPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan kontrol terhadap sumberdaya pembangunan, Partisipasi terhadap pengambilan keputusan dan kegiatan, dan manfaat kebijakan serta program pembangunan bagi perempuan dan laki-laki, termasuk difable. Melalui Pengarusutamaan Gender dapat dihasilkan kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender, yang dapat membuka peluang sama bagi laki-laki dan perempuan serta difable dalam beroleh akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan. PUG sebagai suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, harus dapat membuktikan bahwa aspek gender benar-benar tercermin dan terpadu dalam empat fungsi utama manajemen program setiap instansi, lembaga maupun organisasi, yaitu : a. Perencanaan: menyusun pernyataan atau tujuan yang jelas bagi perempuan dan laki-laki. b. Pelaksanaan: memastikan bahwa strategi yang dijelaskan mempunyai dampak pada perempuan dan laki-laki. c. Pemantauan: mengukur kemajuan dalam pelaksanaan program dalam hal partisipasi dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. d. Penilaian (evaluasi): memastikan bahwa status perempuan maupun laki-laki sudah menjadi lebih setara/seimbang sebagai hasil prakarsa tersebut.
    • Sedangkan tujuan Pengarusutamaan Gender (PUG) secara umum sebagaimanatercantum dalam panduan pelaksanaan Impres Nomor 9 tahun 2000, tujuan PUGadalah:a. Membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender.b. Memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang mengalami marjinalisasi, sebagai dampak dari bias gender. 25c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah sehingga mau melakukan tindakan yang sensitif gender di bidang (2) Isu Gender Bidang masing-masing. Perumahan Dan Kawasan Permukiman 2.3 Gender dalam Bidang Perumahan dan Kawasan PermukimanIsu secara umum dapat diartikan sebagai berbagai hal, perhatian, pertanyaan, topik,proposisi atau situasi yang perlu direspon oleh suatu tindakan. Dalam kaitannyadengan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka isu berarti berbagai hal,situasi atau masalah yang perlu direspon oleh suatu kebijakan, program dan berbagaikegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, agar apa yang menjadi tanggungjawabnegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terlaksana.Sedangkan dalam Gender Analysis Pathway, isu gender dijabarkan sebagai adanyakesenjangan dalam faktor Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM). Dengandemikian, isu gender merupakan permasalahan atau situasi yang diakibatkan olehadanya kesenjangan atau ketimpangan gender dalam akses, partisipasi, kontrol dan
    • manfaat pembangunan, dalam hal ini adalah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang berimplikasi munculnya diskriminasi terhadap salah satu pihak, perempuan atau laki-laki. Padahal keadilan dan pemerataan adalah salah satu azas penyelenggaraan perumahan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2011, Bab 2, pasal 2. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses dan kontrol terhadap 26 sumberdaya pembangunan, partisipasi dalam pengambilan keputusan danPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pelaksanaan kegiatan, serta manfaat hasil pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dapat terjadi pada proses dan produk perumahan dan kawasan permukiman, yang mencakup kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Tetapi, tidak sepenuhnya kegiatan yang tersebut dalam ketentuan umum, pasal 1 Undang- Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor 1 tahun 2011 itu, merupakan kewenangan Kementerian Perumahan Rakyat. Ini mengisyaratkan pentingnya koordinasi di antara K/ L penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman, dalam menciptakan perumahan dan kawasan permukiman yang responsif gender. Dengan proses dan produk pembangunan perumahan dan permukiman yang responsif gender, maka kelayakan huni dan keterjangkauan tidak hanya layak menurut kebutuhan teknis dan ekonomis semata-mata, melainkan juga harus layak gender. Untuk menemu-kenali isu gender, terlebih dahulu harus tersedia data terpilah, yang menunjukkan masih adanya ketimpangan gender dalam proses dan produk kebijakan, program, kegiatan yang akan direncanakan.
    • Transformasi isu proses dan produk pembangunan perumahan dan permukiman, dari layak teknis ke layak teknis dan gender Diagram 1.1 proses produk: Siklus Perencanaan dan layak teknis layak huni Anggaran Nasional administratif terjangkau & responsif & layak gender gender isu terpilah isu gender isu terpilah produk: proses: layak huni layak & terjangkau: 27 teknis & teknis, administratif ekonomis (2) Isu Gender Bidang Perumahan Dan Kawasan PermukimanIsu-isu gender dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman secara umumdapat diintegrasikan, antara lain melalui:1. Kebijakan dan program yang dapat mengatasi berbagai permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, baik sebagai lingkungan fisik maupun sebagai pengorganisasian, yang menghasilkan proses maupun produk kebijakan serta program yang responsif gender;2. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang dapat memandu pengguna dan pemakainya menghasilkan kegiatan dan atau produk perumahan dan kawasan permukiman lainnya yang responsif gender;3. Peningkatan penyebaran dan penguasaan informasi mengenai isu gender dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui sosialisasi, pelatihan dan pendidikan informal lainnya, serta dalam pendidikan formal dalam subjek pengetahuan terkait, seperti untuk perencana dan perancang perumahan dan kawasan permukiman, juga para pengambil keputusan terkait di kalangan pemerintahan pusat dan daerah, dan stakeholders lainnya, termasuk masyarakat pengguna perumahan dan kawasan permukiman;
    • 4. Skema-skema pembiayaan/pendanaan pengembangan perumahan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang responsif gender; 5. Peningkatan partisipasi perempuan dan laki-laki dari segala usia dan yang berkebutuhan khusus, dalam desain proyek, implementasi, monitoring dan evaluasi, agar manfaat pembangunan lebih bersifat responsif gender. 28 2.4 Isu Gender di Kementerian Perumahan RakyatPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam bagian ini akan diangkat beberapa contoh isu-isu gender di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat, sesuai dengan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian, yang mencakup kebijakan, perencanaan dan perancangan, pembangunan dan pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi 2.4.1 Isu Kebijakan 1. Terbatasnya pemahaman pengambil keputusan, baik secara pola pikir dan atau kapasitas, dalam merumuskan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang berkeadilan bagi laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia, dan disable. 2. Masih terdapatnya kesenjangan pemahaman di antara pembuat dan pelaksana kebijakan K/L dan Non-Pemerintah terkait pembiayaan perumahan terhadap peran perempuan sebagai pengelola keuangan rumah tangga. 3. Kriteria dan spesifikasi prasarana, sarana dan utilitas yang ada di perumahan dan kawasan permukiman belum mengakomodasi penggunaan oleh kaum perempuan dan disable. 4. Adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan di dalam mengakses informasi kebijakan dan program perumahan.
    • 2.4.2 Isu Perencanaan1. Belum tersedianya data dan informasi yang terpilah menurut gender dalam penyusunan program.2. Kurangnya pemahaman aspek gender dalam proses penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.3. Perencanaan dan perancangan perumahan dan kawasan permukiman belum secara memadai memperhatikan kebutuhan gender. 294. Dokumen perencanaan bidang perumahan dan kawasan permukiman masih belum berperspektif gender. (2) Isu Gender Bidang Perumahan Dan Kawasan2.4.3 Isu Pembangunan Permukiman1. Keterbatasan akses masyarakat khususnya perempuan terhadap sumberdaya perumahan dan kawasan permukiman.2. Masukan kelompok masyarakat dalam perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman belum responsif gender.3. Bahan/materi sosialisasi/ pelatihan belum responsif gender; dan narasumber, fasilitator, serta pelaksana sosialisasi belum paham gender.2.4.4 Monitoring dan Evaluasi1. Belum ada indikator monitoring dan evaluasi yang responsif gender dalam penyelenggaaran perumahan dan kawasan permukiman.2. Rendahnya peran masyarakat yang peduli gender dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan perumahan.3. Belum tersedianya komponen data terpilah atas penanganan pengaduan masyarakat di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan keikutsertaan perempuan dalam penyampaian saran pengaduan masih relatif rendah.
    • Gambar 1.3 “Halamanku yang Indah” Pemenang Nominasi (SD) Mohammad Asaydana (11th) Batu-Malang, Jatim 30Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
    • Bab 3PENYUSUNAN PERENCANAAN DANPENGANGGARAN RESPONSIF GENDERBIDANG PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN 31 Proses Penyusunan Perencanaan dan 3.1 (3) Penyusunan Penganggaran Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Bidang PerumahanSistem perencanaan dan penganggaran yang berlaku di Kementerian Lembaga, telah dan Kawasan Permukimantertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara. siklus perencanaan dan anggaran nasional RPJP RPJMN RKP RAP APBN pusat Renstra Renja RKA Rincian K/L K/L K/L APBN Diagram 3.1 UU 25/2004 tentang SPPN UU 17/2003 tentang Keuangan Negara Siklus Perencanaan dan Anggaran Nasional sumber: panduan PPRG KPP
    • Diagram 3.1 memperlihatkan sinkronisasi sistem perencanaan dan penganggaran yang berlaku di Kementerian dan Lembaga. Rencana Kerja (Renja) Kementerian Perumahan Rakyat, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Setelah ditelaah dan ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, disusunlah Rencana Kerja Anggaran (RKA), yang nantinya akan menjadi Rincian APBN (Pasal 2 Ayat (1) PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL). 32 Siklus perencanaan dan penganggaran di Indonesia, menurut Pasal 4 Undang-UndangPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2003, dimulai pada tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun yang sama, seperti yang terlihat pada Diagram 3.2. Diagram 3.2 ini memperlihatkan bahwa Renja K/L harus sudah dibuat selambat-lambatnya di bulan April, dengan mengacu pada Renstra K/L dan pagu indikatif. Pada bulan berikutnya, setelah semua Renja K/L dikumpulkan oleh Bappenas, dan seluruh anggarannya dibahas bersama DPR RI, maka ditetapkanlah RKP yang telah memuat pagu sementara. Selanjutnya, RKP ini digunakan sebagai landasan dalam menyusun RKA K/L. Kemudian kumpulan dari semua RKA K/L dijadikan bahan lampiran RAPBN. Setelah RAPBN dibahas dan disahkan menjadi APBN, maka ditetapkanlah pagu definitif, dan selanjutnya RKA K/L menjadi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) K/L. (Panduan PPRG Kementerian Keuangan). 3.2 Penganggaran Berbasis Kinerja Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah memuat azas- azas umum pengelolaan keuangan Negara dalam kaitan dengan penyelenggaraan Good Governance. Melalui UU tersebut telah ditetapkan azas akuntabilitas berorientasi hasil (Result Oriented Accountability), atau yang umumnya dikenal
    • Diagram 3.2 Proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Terpadudiagram proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi terpadu Januari-April Mei-Agustus September-DesemberKementerian SEB prioritas program dan indikasi pagu Penelaahan konsisten 33Perencanaan dengan RKPKementerianKeuangan SE pagu sementara Rancangan KepPres tentang rincian Lampiran RAPBN APBN (himpunan RKA-KL) pagu Penelaahan konsisten pengesahan dengan prioritas anggaranKementerianNegara/Lembaga konsep dokumen dokumen RKA-KL pengesahan pelaksanaan Rentra KL Rancangan Renja KL RKP anggaran anggaranProses perencanaan,penganggaran, Tahap III Tahap Idan evaluasi terpadu pertemuan penyusunan konsep koordinasi kerangka kerja Tahap II Tahap IV penyusunan penyusunan RKP, rencana kegiatan RKA-KL DIPA dan anggaran
    • dengan istilah akuntabilitas kinerja (Performance Accountability). Hal ini artinya ada perubahan mendasar pada sistim penganggaran, yang tadinya Line-Item Budgeting menjadi Performance Based Budgeting (Penganggaran Berbasis Kinerja). Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (output) dan hasil akhir (outcome) yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Indikator kinerja yang digunakan dalam penerapan PBK 34 dapat dibagi dalam:Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1. Input indikator, yaitu indikator untuk melaporkan jumlah sumber daya yang digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan atau program; 2. Output indikator, dimaksudkan untuk melaporkan unit barang/jasa yang dihasilkan suatu kegiatan atau program; 3. Outcome/effectiveness indikator, dimaksudkan untuk melaporkan hasil (termasuk kualitas pelayanan). Dalam struktur penganggaran yang berbasis kinerja, harus terdapat keterkaitan yang jelas antara kebijakan perencanaan sesuai dengan hirarki struktur organisasi pemerintahan, dengan alokasi anggaran untuk menghasilkan output, yang dilaksanakan oleh unit pengeluaran (spending unit) pada tingkat satuan kerja. Dalam hal ini, perumusan indikator kinerja yang menggambarkan tanda-tanda keberhasilan suatu program/kegiatan yang telah dilaksanakan, beserta output dan outcome yang dihasilkan, menjadi sangat penting. Indikator ini akan dijadikan alat ukur keberhasilan suatu program/kegiatan.
    • Diagram 3.3 Konsep Kerangka Kinerja konsep kerangka kinerja 35 (3) Penyusunan Perencanaan Dan dampak Hasil pembangunan Apa yang ingin diubah Penganggaran yang diperoleh dari Responsif Gender pencapaian outcome Bidang Perumahan dan Kawasan Permukimanmetode penyusunan hasil/ Apa yang ingin dicapai outcome keluaran/ produk/barang/jasa output Apa yang dihasilkan yang dihasilkan (Barang) atau dilayani (jasa) kegiatan proses menggunakan input Apa yang dikerjakan yang menghasilkan output yang diinginkan input sumberdaya yang menghasilkan Apa yang digunakan kontribusi dalam dalam bekerja menghasilkan input metode pelaksanaan
    • Diagram 3.4 Penerapan PBK tersebut akan mempengaruhi struktur anggaran yang digunakan oleh Struktur Anggaran K/L. Diagram 3.4 menunjukkan struktur anggaran yang baru dalam penerapan PBK. Struktur anggaran tersebut memperlihatkan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, yang merefleksikan keselarasan antara formulasi kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Suatu kegiatan dapat menghasilkan lebih dari satu output, sementara untuk pencapaian setiap output, perlu dirinci komponen input secara berjenjang. Selanjutnya dapat dihitung kebutuhan belanja dari masing-masing 36 tahapan.Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman struktur anggaran program outcome Indikator kinerja utama kegiatan output Indikator kegiatan output kinerja kegiatan sub output komponen proses pencapaian sub komponen output detil belanja
    • Perencanaan dan Penganggaran 3.3 Responsif GenderPerencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untukmengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalampelaksanaan pembangunan bagi perempuan dan laki-laki, sebagai akibat darikonstruksi sosial dan budaya, dengan tujuan mewujudkan perencanaan dan 37penganggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan dan penganggaran responsif (3)gender, bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan Penyusunan Perencanaan Danpula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari Penganggaranlaki-laki. Penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah Responsif Gender Bidang Perumahantujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk dan Kawasan Permukimanmewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender adalah kegiatan dalammenterjemahkan kebijakan pembangunan dalam bentuk penggunaan dana dankegiatan, untuk memastikan bahwa proses ini telah menjalankan prinsip-prinsipkeadilan, termasuk di dalamnya keadilan dalam perspektif gender. Perencanaandan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) adalah proses yang tepat untukmenjamin terlaksananya prinsip keadilan tersebut. Mekanisme perencanaan danpenganggaran yang responsif gender mengikuti proses sistem perencanaan danpenganggaran nasional sebagai mana dijelaskan diatas (diagram 3.1 diatas).Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan dua proses yangsaling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang perencanaan danpenganggaran responsif gender:
    • 1. Perencanaan responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program, proyek ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang, untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing- masing sektor; 2. Perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya. 38Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Khusus tentang anggaran resposif gender, berdasarkan PMK Nomor 93 Tahun 2011, dijelaskan sebagai berikut: 1. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya, serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan, dan bukan merupakan anggaran yang yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan; 2. Prinsip-prinsip Dasar ARG: a. ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan gender, tapi bagaimana memberikan manfaat pada laki-laki dan perempuan secara adil; b. Anggaran Responsif Gender bukanlah anggaran yang yang terpisah untuk laki- laki dan perempuan; c. Pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan peran dan tanggung jawab laki-laki, perempuan serta kelompok lain; d. Tidak berlaku sebagai dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran; e. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki - 50% perempuan untuk setiap kegiatan;
    • f Adanya anggaran responsif gender tidak berarti adanya penambahan dana yang dikhususkan untuk program ini; g. Bukan berarti bahwa alokasi anggaran responsif gender berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan; h. Tidak harus semua program/kegiatan perlu mendapat koreksi agar menjadi responsif gender à ada juga program/kegiatan yang sudah netral gender.3. Kategori Anggaran Responsif Gender (ARG) dapat dibagi kedalam: 39 a. Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar (3) Penyusunan khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender; Perencanaan Dan Penganggaran b. Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi Responsif Gender Bidang Perumahan masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui dan Kawasan Permukiman adanya kesenjangan dalam relasi antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumberdaya; c. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. 3.4 Pengintegrasian Aspek Gender Dalam Perencanaan Program dan PenganggaranPengintegrasian aspek gender ke dalam perencanaan dan penganggaran merupakansuatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sedapat mungkin analisis gender dilakukanpada setiap tahapan penyusunan kebijakan strategis dan kebijakan operasional.Dokumen kebijakan strategis yang meliputi RPJP, RPJM, Renstra K/L, RKP, Renja K/Ldan Pagu Indikatif/Pagu Sementara, sedangkan dokumen kebijakan operasional
    • meliputi dokumen APBN, RKA K/L dan DIPA. Dokumen kebijakan strategis yang telah mengintegrasikan aspek gender, menjadi dasar penyusunan program/kegiatan/ subkegiatan yang responsif gender. Operasionalisasi pengintegrasian aspek gender dalam perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui penyusunan dokumen Renja Kementerian Perumahan Rakyat. Dokumen Renja ini menggunakan analisis gender sebagai masukan untuk memastikan program/kegiatan/subkegiatan yang responsif gender. 40Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pengintegrasian isu gender dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai penganggaran, yang akan menghasilkan anggaran responsif gender. Anggaran responsif gender adalah anggaran yang tanggap terhadap kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki serta memberi manfaat yang adil kepada perempuan dan laki-laki. Aspek gender bisa diintegrasikan di dalam setiap tahapan perencanaan dalam berbagai bentuk. Dalam diagram 3.5 terlihat aspek terintegrasi dalam bentuk: 1. Pada tahap identifikasi potensi dan kebutuhan, aspek gender masuk dalam bentuk analisis situasi/analisis gender; 2. Pada perencanaan anggaran, maka formulasi kebijakan dilakukan dengan memperlihatkan gender; 3. Implementasi anggaran dilaksanakan dengan memperhatikan partisipasi laki-laki dan perempuan; 4. Kegiatan monitoring dan evaluasi menggunakan berbagai indikator yang peka gender.
    • Diagram 3.5 mekanisme perencanaan dan pelaksanaan Mekanisme kegiatan responsif gender Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Responsif Gender analisis situasi/analisis gender potensi dan kebutuhan 41 formulasi berbagai tujuan (3) indikator monitoring perencanaan dengan Penyusunan sensitif gender dan evaluasi program memperhatikan program/ program Perencanaan Dan dimensi kegiatan gender Penganggaran Responsif Gender Bidang Perumahan pelaksanaan dan Kawasan program Permukiman partisipasi laki-laki dan perempuan sesuai kemauan, kemampuan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasinyaDari diagram 3.5 tersebut terlihat bahwa analisis gender dilakukan pada penyusunankebijakan strategis yaitu Renstra dan Kebijakan Operasional yaitu PenyusunanRancangan Renja K/L dan RKA K/L. Renstra yang responsif gender akan menjadi acuandalam penyusunan rancangan Renja K/L dan RKA K/L sebagai indikator program dananggaran responsif gender atau belum responsif gender. Pengintegrasian genderdalam dokumen-dokumen di atas, pada dasarnya dilakukan dengan cara membuatanalisis gender. Penting untuk diketahui, apakah dokumen Renstra, Renja dan RKA KLsudah responsif gender atau belum. Jika belum, maka pada tingkat operasional dalamkegiatan/output kegiatan yang tercantum dalam Renja dan RKA K/L diformulasikankembali agar menjadi responsif gender.
    • Gambar 1.4 “Lingkunganku yang Nyaman” Pemenang Nominasi (SD) Kamilia Qonita (11th) Batu-Malang, Jatim 42Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
    • Bab 4PENYUSUNAN DAN TAHAP-TAHAPPPRG DAN IMPLEMENTASINYA DIBIDANG PERUMAHAN DAN KAWASANPERMUKIMAN 43 4.1 Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran (4) Penyusunan Responsif Gender Dan Tahap- tahap PPRG Dan Implementasinya Di BidangPenyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan suatu Perumahan Dan Kawasanpendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan Permukimankondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. PenyusunanPPRG diawali dengan pengintegrasian isu gender ke dalam penyusunan perencanaandan penganggaran, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Analisissituasi/analisi gender harus dilakukan pada setiap tahapan penyusunan kebijakanstrategis dan kebijakan operasional. Dokumen kebijakan strategis meliputi RPJP, RPJMN,Renstra K/L, RKP, Renja K/L dan Pagu Indikatif/pagu sementara. Sedangkan kebijakanstrategis menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender.Operasionalisasi pengintegrasian isu gender dalam perencanaan dan penganggarandilakukan melalui penyusunan dokumen Renja K/L. Penyusunan Dokumen Renjamenggunakan analisis gender.Analisis gender/analisis situasi dimaksud, mengandung muatan sebagai berikut:1. Gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam semua kegiatan pembangunan;
    • 2. Gambaran adanya faktor penghambat di internal lembaga (organisasi pemerintah) dan atau eksternal lembaga masyarakat; 3. Indikator outcome yang dapat dihubungkan dengan tujuan kegiatan/sub-kegiatan; 4. Indikator input atau output yang dapat dihubungkan dengan bagian pelaksanaan kegiatan/sub-kegiatan. Salah satu alat analisis gender yang telah diterapkan di Indonesia berdasarkan 44 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalamPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pembangunan Nasional adalah Gender Analysis Pathway atau Alur Kerja Analisis Gender (GAP). Proses Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam Penyusunan Program Kerja, perlu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 4.1.1 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Untuk menyusun RKA/KL perlu diperhatikan langkah-langkah sebagai berikut: Diagram 4.1 langkah-langkah PPRG dalam penyusunan RKA-K/L Langkah-langkah PPRG dalam Penyusunan RKA-K/L Pemilihan Program/Kegiatan 1. Pilih Program yang Strategis 2. Pilih Program yang Mendukung Pencapaian MDG’s 3. Pilih Program yang Melibatkan Masyarakat Analisis Gender Gunakan Gender Analysis Pathway (GAP) Gender Budget Statement Term Of Reference (TOR)
    • 4.1.2 Pemilihan Program/Kegiatan/OutputStruktur penganggaran terdiri dari program, kegiatan dan output/sub-output sertakomponen input sebagai bentuk langkah-langkah kegiatan untuk mencapai output/sub-output. Program/kegiatan/output/sub-output yang dipilih untuk dilakukananalisis gendernya dan dimuat gender budget statements-nya, adalah program yangstrategis dan memiliki dimensi luas, baik dalam hal dampak dan pelibatan masyarakatmaupun dalam mendukung pencapaian MDG’s. 45Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA-KL ini. Untuk (4) Penyusunanmempermudah pelaksanaannya, berikut ini adalah kisi-kisi mengenai hal tersebut, Dan Tahap- tahap PPRG Danyaitu: Implementasinya Di Bidang1. Penerapan ARG pada penganggaran Tahun 2011 diletakkan pada output. Relevansi Perumahan Dan Kawasan komponen input dengan output yang akan dihasilkan harus jelas. Permukiman2. Kriteria kegiatan dan output yang menjadi fokus ARG.3. Pada tahun 2011, ARG akan diterapkan pada K/L yang menghasilkan output kegiatan: a. Dalam rangka penugasan prioritas pembangunan nasional; b. Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (delivery service); dan/atau c. Dalam rangka pelembagaan pengarusutamaan gender/PUG (termasuk didalamnya capacity building, advokasi gender, kajian, sosialisasi, diseminasi dan/atau pengumpulan data terpilah).Pemilihan program/kegiatan sebagaimana disebutkan dalam PMK Nomor 93/PMK.02/2011 adalah:1. Program yang Strategis;2. Program yang Mendukung Pencapaian MDG’s;3. Program yang Melibatkan Masyarakat.
    • Dengan kriteria sebagaimana disebutkan di atas, maka tidak semua kegiatan/output/ sub-output dibuat gender budget statement-nya. Namun pemilihan output yang akan dijadikan titik tolak Gender Budget Statement, harus dapat memenuhi kriteria tersebut di atas dan menjadi daya pengungkit responsif gender bagian kegiatan dan program 4.1.3 Analisis Gender 46 Analisis gender adalah kegiatan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan permasalahanPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman gender serta faktor penyebabnya, sehingga dapat dirumuskan alternatif solusinya secara tepat, dengan menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (Gender Analysis Pathway/GAP). (Lihat Analisis GAP Diagram 4.2 ) Salah satu alat analisis gender yang telah diterapkan di Indonesia berdasarkan amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional adalah Gender Analysis Pathway (GAP) atau alur kerja analisis gender sebagaimana tergambar dalam diagram 4.2. Analisis gender/analisis situasi tersebut di atas mengandung muatan sebagai berikut 1. Gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam semua kegiatan pembangunan; 2. Gambaran adanya faktor penghambat di internal lembaga (Organisasi Pemerintah) dan atau eksternal lembaga masyarakat; 3. Indikator outcome yang dapat dihubungan dengan tujuan kegiatan/sub kegiatan; 4. Indikator input atau output yang dapat dihubungkan dengan bagian pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
    • Diagram 4.2 Gender Analysis Pathway (GAP)Gender Analysis Pathway (GAP)Analisis kebijakan gender Gender Analysis Pathway (GAP) 47 Tujuan kebijakan formulasi rencana saat ini kebijakan gender program gender tujuan kebijakan gender data pembuka wawasan bagaimana monitoring (terpilah menurut jenis mengecilkan/ kegiatan pelaksanaan dan evaluasi kelamin) menutup kesenjangan? - kuantitatif - kualitatif Faktor GAP - Akses indikator gender sasaran - Partisipasi - Kontrol - Manfaat isu-isu gender dan mengapa ada Gap?
    • Langkah-langkah melakukan GAP terhadap program dan kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut: 1. Langkah ke-1 dimulai dari pemilihan program dan kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat yang akan menjadi isu utama untuk dibahas dalam konteks gender. Perlu dicatat bahwa tidak semua anggaran bisa menjadi isu gender. Pemilhan kegiatan adalah kegiatan yang strategis, mempunyai daya ungkit yang besar dalam pencapaian MDG’s, dan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. 48 Kemudian jelaskan sasaran dan tujuan yang spesifik, terukur, akurat, dan relevan.Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Program, kegiatan dan tujuan adalah sebagaimana telah dituliskan dalam Renstra Kementerian Perumahan Rakyat 2. Langkah ke-2 adalah dengan memasukkan data yang membuka wawasan, untuk memperlihatkan adanya permasalahan-permasalahan yang bisa secara langsung fokus pada data pilah (laki-laki perempuan), atau dimulai secara umum terlebih dahulu. Data terpilah bisa berupa data primer dan data sekunder yang bisa didapat melalui survei lapangan; FGD; Need Assessment, pengukuran sampel; identifikasi; pengumpulan data terpilah menurut jenis kelamin lainnya langsung dilakukan pada kelompok sasaran. Pada Langkah kedua ini dibuat kesimpulan, yang menjadi fokus isu sebagai pembuka wawasan.  3. Langkah ke-3 Identifikasi kesenjangan berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Kesenjangan yang ditampilkan dalam langkah ke-3 berhubungan dengan masalah yang lebih umum di masyarakat, tetapi yang berkait dengan program dan kegiatan yang direncanakan. Pada prinsipnya adalah semakin memfokuskan analisis, untuk melihat perbedaan ketidakadilan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan secara umum.
    • 4. Langkah ke-4 adalah analisis dengan menguraikan faktor kesenjangan yang diperoleh dari sisi internal Kementerian Perumahan Rakyat. Kajian disini akan lebih banyak membedah dalam konteks manajerial sehingga bisa dibagi dalam permasalahan input dan proses. Dari sisi input bisa dibedah kembali dari sisi SDM, sarana dll. Dari sisi proses bisa dikaji dari tradisi budaya kerja, kebijakan dan lain sebagainya. Dalam bagian ini data-data yang diungkapkan sebaiknya evidence based. 495. Langkah ke-5 adalah analisis dengan menguraikan faktor kesenjangan yang diambil dari sisi eksternal lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat. Sisi eksternal ini bisa (4) Penyusunan berarti dari masyarakat, lintas sektoral, swasta, dll. Dan Tahap- tahap PPRG Dan6. Langkah ke-6 adalah melakukan reformulasi tujuan dengan melihat tujuan Implementasinya Di Bidang sebagaimana telah diuraikan pada langkah pertama. Reformulasi tujuan ini untuk Perumahan Dan Kawasan menyempurnakan arah tujuan menjadi lebih responsif gender dengan dasar Permukiman pertimbangan dari analisis yang telah dilakukan.7. Langkah ke-7 menyusun Rencana Aksi dengan merujuk faktor-faktor penyebab kesenjangan baik internal maupun eksternal sebagaimana diidentifikasi pada langkah ke-4 dan langkah ke-5. Uraian rencana aksi ini akan menjadi penting untuk menunjukkan langkah-langkah konkrit agar kegiatan/output itu responsif gender.8. Langkah ke-8 adalah menetapkan data awal (base-Line) sebelum intervensi dari rencana aksi dilaksanakan yang akan menjadi data pembanding dengan data paska intervensi (data indikator gender langkah 9).9. Langkah ke-9 adalah menetapkan indikator gender sebagai hasil intervensi untuk menjadi acuan penetapakan indikator gender yang akan menjadi outcome sebagai suatu perubahan dari suatu kegiatan/output yang dianalisis.
    • Format Gender Dibawah ini adalah Format Gender Analysis Pathway (GAP) yang dapat di gunakan Analysis Pathway (GAP) dalam melakukan Analisis Gender pada kegiatan di Kementerian Perumahan Rakyatlangkah 1 langkah 2 langkah 3 langkah 4 langkah 5 langkah 6 langkah 7 langkah 8 langkah 9Pilih kebijakan/ Data pembuka Isu Gender Kebijakan dan rencana ke depan Pengukuran hasilprogram/keg- wawasaniatan yang akandianalisis Faktor Sebab Sebab Reformulasi Rencana aksi Data dasar Indikator gender kesenjangan kesenjangan kesenjangan tujuan (base-line)Identifikasi dan internal eksternal 50tuliskan tujuandan kebijakan/ Sajikan data Temukenali isu Temukenali Temukenali isu Rumuskan tetapkan Tetapkan base- Tetapkan indika-program/keg- pembuka wa- gender di proses isu gender di gender di ekster- kembali tujuan rencana aksi line tor genderiatan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman wasan, yang ter- perencanaan internal lem- nal lembaga kebijakan/pro- yang responsif pilah menurut dengan mem- baga dan/atau pada proses gram/kegiatan gender jenis kelamin: perhatikan 4 budaya organ- pelaksanaan sehingga men- - kuantitatif (empat) faktor isasi yang dapat jadi responsif - kualitatif kesenjangan, menyebabkan gender yaitu: akses, par- terjadinya isu tisipasi, kontrol, gender dan manfaat 4.2 Penyusunan Gender Budget Statement (GBS) Hasil analisis gender kemudian dituangkan ke dalam Gender Budget Statement (GBS). GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Penyusunan dokumen GBS telah melalui analisis gender dengan menggunakan alat antara lain Gender Analysis Pathway (GAP). Penyusunan GBS pada tingkat output telah melalui analisis gender dengan menggunakan alat analisis gender (antara lain Gender Analisys Pathway atau GAP). Struktur GBS yang mengikuti pola struktur anggaran yang berlaku ini merupakan beberapa perubahan GBS yang telah disesuaikan dan ditetapkan melalui PMK Nomor 93/PMK.02/2011.
    • Format dan Penyusunan Gender Budget Statement (GBS) dapat dilihat dalam Tabel 4.1 Gender Budget Statement tabel 4.1 dibawah ini:Nama : (Nama Kementerian/Lembaga)Unit Organisasi : (Nama Unit Eselon 1 sebagai KPA)Satker : (Nama Unit Eselon II di Kantor Pusat yang bukan sebagai Satker /Nama Satker baik di Pusat atau Daerah) No Aspek Uraian 51 1 Program Nama Program yang ada pada K/L (sesuai langkah 1 GAP) 2 Kegiatan Nama Kegiatan sebagai penjabaran program (sesuai langkah 1 GAP). (4) Penyusunan 3 Output kegiatan Jenis output, volume dan satuan output hasil kegiatan yang berupa target kegiatan yang akan Dan Tahap- dicapai. (sesuai langkah 1 GAP). tahap PPRG Dan 4 Tujuan Uraian mengenai tujuan adanya output kegiatan setelah dilaksanakan analisis gender. Jika Implementasinya penyusun GBS menggunakan Gender Analisis Pathway (GAP), maka dapat menggunakan Di Bidang hasil jawaban kolom 6 pada format GAP. Perumahan Dan Kawasan 5 Analisa situasi Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh keg- Permukiman iatan, dengan menekankan uraian pada aspek gender dari persoalan tersebut. (sesuai langkah 2,3,4,5 GAP). 6 Rencana aksi Komponen input 1 Memuat informasi mengenai: Berisikan bagian atau tahapan pencapa- ian suatu output/Kegiatan yang diharapka dapat menangani persoa- lan gender yang telah terindentifikasi dalam analisis situasi. (sesuai langkah 7 GAP). Komponen input 2 Idem 7 Alokasi anggaran output Tulis jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mencapai suatu output kegiatan. kegiatan 8 Dampak/hasil output kegiatan Dampak/hasil dari output kegiatan yang dihasilkan (dikaitkan dengan isu gender serta upaya perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah diidentifikasi pada analisis situasi). Sesuai dengan langkah 9 GAP. Penyusunan Term Of Reference (Kerangka Acuan Kerja) Sesuai dengan PMK Nomor 93/PMK.02/201, ada beberapa perubahan yang disesuaikan dengan struktur anggaran 2011, termasuk di dalamnya adalah bentuk kerangka acuan kegiatan atau TOR yang akan dibuat. Bentuk TOR adalah sebagai berikut:
    • Tabel 4.2 Format TOR KAK/TOR per Keluaran Kegiatan Kementerian/Lembaga : ………………………………… Unit Eselon I : ………………………………… Program : ………………………………… Hasil : ………………………………… Unit Eselon I : ………………………………… 52 Kegiatan : ………………………………… Indikator kinerja kegiatan : ………………………………… Jenis dan Satuan Ukur Keluaran : …………………………………Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Volume Keluaran : ………………………………… A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum Tugas FungsiKebijakan 2. Gambaran Umum B. Penerima Manfaat C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan D. Waktu Pencapaian Keluaran E. Biaya yang Diperlukan Kesenjangan gender yang diperoleh dari analisis gender (dengan GAP), dimasukkan dalam format TOR atau KAK pada bagian: 1. Latar Belakang, merupakan Gambaran Umum, yang memperlihatkan indentifikasi persoalan kesenjangan gender dan menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi; 2. Penerima Manfaat kegiatan, menjelaskan siapa penerima manfaat dari kegiatan ini, perempuan dan laki-laki (besar prosentasenya atau jumlahnya); 3. Strategi pencapaian keluaran serta metode pelaksanaan, menjelaskan bagaimana strategi yang dilaksanakan untuk mencapai output kegiatan yang telah dianalisa.
    • Untuk menyusun TOR, harus mengacu kepada GBS yang telah disusun dan Tabel 4.3 TORmenginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang dihadapi,dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menanganipermasalahan gender tersebut.Pembuatan TOR bisa dilakukan dengan susunan sebagai berikut:Term Of Reference (TOR) 53Nama KL : .............................................................. (4)Unit Organisasi : .............................................................. Penyusunan Dan Tahap-Program : ................................. (Langkah 1 GAP) tahap PPRG DanKegiatan : ................................. (Langkah 1 GAP) Implementasinya Di Bidang1. Latar belakang Perumahan Dan Kawasan Berisi analisis situasi yang terkait dengan program atau kegiatan. Merupakan penjelasan secara Permukiman singkat (why) aktivitas dilaksanakan dan alasan penting aktivitas tersebut dilaksanakan serta keterkaitan aktivitas dengan output. (Penjabaran langkah 2,3,4,5 GAP)2. Dasar Hukum Berisi landasan hukum yang mendasari pelaksanaan program atau kegiatan yang berupa UU, PP, Inpres, Keputusan Menteri, dan Instruksi Menteri.3. Penerima Manfaat Menjelaskan penerima manfaat baik internal maupun ekternal K/L dan target group dari program/ kegiatan (Penjabaran langkah 8,9 GAP)4. Strategi Pencapaian Berisi metode pelaksanaan dan tahapan pelaksanaan (Penjabaran langkah 6,7 GAP)5. Metode Palaksanaan Berisi bentuk kegiatan berkaitan dengan sistem pelaksanaan program atau kegiatan6. Waktu Pencapaian Berisi berapa lama program atau kegiatan ditargetkan selesai dikerjakan7. Biaya Berisi total biaya aktivitas sebesar nilai nominal tertentu yang dirinci dalam RAB sebagai lampiran TOR
    • Gambar 1.5 “Rumah Impianku, diantara suaka alam” Juara III (SMP) Yulia Kodrato Shafta Radiantini (13th) Madiun-Jatim54Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
    • Bab 5MONITORING DAN EVALUASI 55 5.1 Pengertian Monitoring dan Evaluasi (5) Monitoring Dan EvaluasiMonitoring atau pemantauan adalah suatu proses pengumpulan dan analisis informasisecara sistematis dan terus-menerus, untuk menilai pelaksanaan suatu rencana kegiatanatau kebijakan pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahanyang timbul dan/atau akan timbul, sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untukpenyempurnaan rencana kegiatan/kebijakan selanjutnya sedini mungkin.Evaluasi adalah proses yang dilakukan secara sistematis dan seobjektif mungkin untukmenilai hasil dari keluaran (output) dan hasil (outcome), dibandingkan dengan rencanaawalnya. Kegiatan ini merupakan alat pembelajaran manajemen dan proses organisasi,untuk memperbaiki baik aktivitas maupun perencanaan, program dan pengambilkeputusan yang sedang berlangsung maupun yang akan datang. Karena itu, Monitoringdan Evaluasi merupakan aspek yang bersifat mendasar dalam pengelolaan programpada semua tingkatan: nasional, regional, dan lokal. Evaluasi menghasilkan suatupenilaian atas relevansi, efektivitas, efisiensi, dan dampak dari suatu kegiatan/program,dan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas program/kebijakan.
    • Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengintegrasian isu gender dalam perencanaan dan pengganggaran di bidang pembangunan dilakukan untuk menilai pencapaian sasaran sumber daya yang digunakan, serta indikator dan sasaran kinerja keluaran (output) untuk masing-masing kegiatan, apakah sudah responsif gender atau belum, sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian proyek selanjutnya.56 Para pelaksana monitoring dan evaluasi ini harus sudah memahami isu genderPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta dilengkapi dengan instrumen khusus yang dapat secara tepat menemukan adanya kesenjangan gender, dan dapat memperlihatkan capaian perencanaan dan penganggaran yang menurunkan atau menghapuskan kesenjangan gender. Dalam melakukan pemantauan perencanaan program dan penganggaran perlu memastikan adanya dokumen yang menjadi unsur monitoring dan evaluasi. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu: 1. Memastikan terkumpulnya dokumen GBS dan TOR dari masing-masing unit organisasi/Eselon 1; 2. Memastikan terkumpulnya dokumen RKA dari masing-masing unit organisasi/ Eselon 3. Memastikan dokumen GBS, TOR dan RKA telah ditelaah oleh Pokja Pelaksana Pemantau Responsif Gender; 4. Memastikan dokumen GBS, TOR dan RKA telah dinilai oleh Pokja Pelaksana Pemantau Responsif Gender; 5. Memastikan bahwa kegiatan/output/sub-output yang ada dalam RKA sudah responsif gender dari Pokja Pelaksana Pemantau Responsif Gender; 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
    • 5.2 Indikator Keberhasilan dan Data TerpilahIndikator adalah sifat atau variabel terukur, yang mencerminkan kemajuan kegiatan.Indikator digunakan untuk memantau perkembangan capaian suatu tujuan dan sasaranyang telah ditentukan sebelumnya, serta output/outcome yang diharapkan darisuatu program dan kegiatan. Indikator keberhasilan dalam PPRG di bidang perumahandan kawasan permukiman adalah suatu besaran atau ukuran yang dapat digambarkan 57antara lain sebagai berikut: (5)1. Meningkatnya peluang yang dimiliki oleh staf/ pegawai laki-laki dan perempuan Monitoring Dan Evaluasi untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pelatihan, perencanaan, perancangan, penyusunan kegiatan/program/kebijakan, aktif dalam pengambilan keputusan, melakukan kontrol dan menerima manfaat yang sama dan setara dari kegiatan yang diikutinya;2. Tersedianya fasilitas kantor yang responsif gender, sehingga pegawai / staf perempuan dapat menjalankan tugas dan kewajiban kerjanya dan memenuhi peran sosial sebagai perempuan / ibu selama berada di kantor, misalnya tempat penitipan anak, tempat pemberian ASI;3. Semua penerima manfaat kegiatan sosialisasi, fasilitasi dan stimulan, baik laki- laki dan perempuan, dari berbagai usia, dan yang berkebutuhan khusus (disable) mendapat peningkatan peluang yang setara dan adil untuk mendapatkan akses dari program dan kegiatan pembangunan, berupa sumberdaya: teknologi, informasi, bantuan/ stimulan dana, kredit, sertifikasi tanah, dan lain sebagainya;4. Tersusunnya kebijakan atau peraturan yang dapat membantu terciptanya kesetaraan gender di kalangan masyarakat, khususnya di lingkungan masyarakat penerima manfaat, yang anggota masyarakat perempuannya termarginalisasi dari berbagai peluang untuk beroleh sumberdaya perumahan dan kawasan permukiman,
    • berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga dengan adanya kegiatan pembangunan dapat beroleh manfaat yang sama dengan anggota masyarakat yang laki-laki; 5. Adanya Data Terpilah menurut jenis kelamin, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, untuk dapat mengetahui ada tidaknya ketimpangan gender dalam suatu subjek terkait kegiatan perumahan dan kawasan permukiman. Data menurut jenis kelamin tersebut antara lain tentang: 58 a. Data penerima bantuan stimulan, peserta sosialisasi, kredit, sertifikasi, danPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman lain sebagainya; b. Aktivitas ekonomi, sosial dan politik; c. Masalah dan kebutuhan berdasarkan jenis kelamin. 6. Data terpilah juga diperlukan menurut usia dan kebutuhan khusus (difable), karena pada dasarnya perumahan dan kawasan permukiman harus responsif gender dan bersifat inklusif. 5.3 Tahap-tahap Monitoring dan Evaluasi 5.3.1 Tahap Persiapan Dalam rangka mengawali pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi PPRG perlu dipastikan: 1. Dibentuknya kelompok kerja atau tim yang akan melaksanakan monitoring dan evaluasi; 2. Tersedianya instrument sebagai alat untuk pengumpulan data baik dalam bentuk kuisioner atau checklist. (contoh checklist sebagaimana dalam tabel 5.1);
    • Tabel 5.1 Daftar Pertanyaan PemantauanPerencanaan Program dan Penganggaran Responsif Gender Unit Eselon 1Diisi oleh1): 1) Sekretariat Kementerian; 2) Deputi Bidang Pembiayaan, 3) Deputi Bidang Perumahan Formal, 4) Deputi BidangPengembangan Kawasan; 5) Deputi Bidang Perumahan SwadayaUnsur Pemantauan Pertanyaan Jawab2)GBS 1 Apakah dokumen GBS disusun dengan menggunakan analisis situasi/analisis gender? 2 Apakah data terpilah gender dimasukkan dalan analisa situasi/analisis gender dalam dokumen GBS? 59 3 Apakah isu kesenjangan gender yang di uraikan dalam analisis situasi tercermin dalam GBS? Monitoring Dan Evaluasi 4 Apakah rencana kegiatan/sub kegiatan grup-grup akun dalam GBS dapat menjawab isu-isu gender yang di uraikan dalam analisis situasi?TOR 1 Apakah latar belakang TOR/KAK menggambarkan kesenjangan akses, kontrol, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki ? 2 Apakah analisis situasi dalam TOR/KAK menggambarkan faktor penghambat internal atau ekternal dalam penyusunan kegiatan/sub kegiatan? 3 Apakah tujuan kegiatan dalam TOR mencerminkan pengurangan kesenjangan gender? 4 Apakah tujuan TOR/KAK menjelaskan tentang manfaat yang akan diterima kelompok sasaran baik laki- laki maupun perempuan? 5 Apakah grup-grup akun dalam GBS menjadi tahapan kegiatan dalam TOR/ KAK?RKA 1 Apakah kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam dokumen RKA memuat kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam GBS? 2 Apakah rincian grup-grup akun (tahapan kegiatan) dalam GBS dituangkan dalam RKA? 3 Apakah jumlah anggaran kegiatan/sub kegiatan RKA sesuai dengan jumlah anggaran dalam dokumen GBS ? 4 Apakah rincian alokasi anggaran dalam RKA dapat mengurangi kesenjangan gender yang telah diidenti- fikasi? 5 Apakah indikator outcome (hasil) dalam RKA berkaitan dengan tujuan kegiatan dalam TOR/KAK? 6 Apakah input (masukkan) dan output (keluaran) dalam RKA berhubungan dengan tahapan kegiatan dalam TOR/KAK?Keterangan:1) Diisi dengan memberi tanda lingkaran pada nomor yang sesuai;2) Diisi dengan Tanda (√) jika sudah dilaksanakan dan tanda (x) jika belum dilaksanakan.
    • 3. Kelompok kerja atau Tim Pemantau Monitoring dan Evaluasi, yang telah memahami isu gender baik secara umum maupun secara khusus bidang perumahan rakyat dan permukiman; 4. Tersedianya jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi. 5.3.2 Tahap Monitoring Monitoring adalah kegiatan pengumpulan data/informasi dan pelaporan pelaksanaan 60 rencana program/kegiatan yang bersumber dari Rencana Kerja Anggaran (RKA). DalamPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan monitoring perencanaan program dan penganggaran yang responsif gender, perlu dipastikan semua dokumen dari masing-masing unit organisasi/Eselon 1 (Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat, dan Deputi Bidang), yaitu yang mencakup dokumen GBS, TOR dan RKA, yang menjadi unsur monitoring dan evalusi terkumpul, termasuk daftar pertanyaan yang sudah diisi (Tabel 5.1). Jawaban Daftar Pertanyaan (tabel 5.1) yang diisi oleh perencana program pada unit organisasi akan menjadi bahan pertimbangan bagi tim pemantau monitoring untuk menyimpulkan bahwa kegiatan/ sub kegiatan yang ada dalam dokumen RKA sudah responsif gender atau belum. Tim Pemantau Monitoring dan Evaluasi kemudian memastikan bahwa seluruh dokumen tersebut kemudian ditelaah dan dinilai, untuk dapat memastikan bahwa semua kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam RKA sudah responsif gender atau belum. 5.3.3 Tahap Evaluasi Dalam tahap ini yang akan dievaluasi difokuskan kepada saat pelaksanaan RKA dan Evaluasi Paska pelaksanaan RKA yang responsif gender. Hasil evaluasi menjadi bahan rekomendasi bagi penyempurnaan penyusunan program yang responsif gender pada tahun anggaran berjalan dan bahan pertimbangan tahun berikutnya.
    • 5.3.4 Tahap PelaporanKegiatan dan hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam sebuah Laporan Monitoringdan Evaluasi, yang disampaikan kepada masing-masing unit Eselon 1 untuk hasilmonitoring dan evaluasi pada unit satuan kerja, kepada Menteri Negera PerumahanRakyat untuk hasil monitoring dan evaluasi pada lingkungan masing-masing unitEselon 1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi dari masing-masing unit Eselon 1 akandijadikan laporan Kementerian Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaaan Perencanaan 61dan Pengganggaran yang Responsfif Gender. (5) Monitoring DanLaporan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian EvaluasiPerencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak (KPPA).
    • Gambar 1.6 “Rumahku yang Bersih dan Asri” Pemenang Nominasi (SD) Dewi Jasmine (12th) Malang-Jatim 62Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
    • Bab 6PENUTUP 63Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender mutlak diperlukan untuk (6) Penutupmenjamin aspirasi dan kebutuhan perempuan serta laki-laki termasuk difable, dalampengambilan keputusan pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukimandapat terpenuhi secara adil dan seimbang. Implementasi kebijakan yang harus dikelu-arkan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di bidang Perumahan dan KawasanPermukiman dalam mekanisme perencanaan dan penganggarannya mengadopsi Per-encanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) tersebut.Untuk mempermudah melakukan analisis gender dalam perencanaan dan pengang-garan, maka dibuatlah Panduan PPRG Bidang PKP. Panduan Pengintegrasian Aspek Gen-der dalam perencanaan dan penganggaran ini, merupakan buku panduan bagi parapenentu kebijakan dan khususnya para perencana program di lingkungan KementerianPerumahan Rakyat. Dengan adanya buku panduan ini diharapkan pelaksanaan penera-pan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dapat dipermudah dandiperlancar.Semoga panduan ini bermanfaat bagi para perencana dan lainnya yang berupaya un-tuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional, khususnya di Ke-menterian Perumahan Rakyat. Panduan ini masih kurang dari sempurna, oleh karena itumasukan-masukan positif demi penyempurnaan panduan tetap diperlukan.
    • DAFTAR PUSTAKA64 1. Bastian, Indra. Ph.D, M.B.A, Akt. 2006, Sistim Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Di Indonesia, Salemba Empat, Jakarta. 2. Budlender, Debbie, 2008, “Performance budgeting andPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman indicators: how do we make them gender-sensitive?”, handout pada Advanced Gender Budget T raining, International Budget Partnership-BIGS. 3. Endriana Noerdin Dkk, 2005, “Modul Latihan Analysis Gender & Anggaran berkeadilan gender”, Women Research Institute (WRI), Jakarta. 4. Eva K. Soundari Dkk, 2006, “Modul Latihan Advokasi Penganggaran berbasis Kinerja Responsif Gender”, Pattiro & The Asia Foundation, Jakarta. 5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2011, Modul Pelatihan Fasilitator untuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)”, KPP&PA, GIZ, Jakarta. 6. Kementerian Keuangan, 2010, Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Dilingkungan Kementerian Keuangan, Jakarta. 7. Kementerian Perumahan Rakyat, 2010, Renstra Kempera Tahun2010-2014, Kempera, Jakarta. 8. KPP & PA, UNFPA & BKKBN 2005, “Bunga rampai PUG: Bahan Pembelajaran Pengarusutamaan Gender”, MOWE, Jakarta. 9. MOWE, IASTP III, & Austraning Internasional. Th 2008, “Key Performance Indicators for Measuring Gender Mainstreaming in Indonesia”, MOWE, Jakarta.
    • 10. MOWE, 2008, Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG), MOWE, Jakarta. 6511. Syahrudin, Rosul, DR.SH, 2003, Pengintegrasian Sistim Daftar Pustaka Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PNRI, Jakarta.12. Sharp, Ronda (2003), “Budgeting For Equity: Gender Budget Initiatives within a Framework of Performance Oriented Budgeting”, UNIFEM.13. Suryadi, Asep. (2007), Persyaratan dan unsur-unsur Evaluasi yang baik. Materi presentasi dalam acara” Program Pengembangan KIapasitas Perencanaan Kebijakan, Monitoring dan Evaluasi Program-Program yang berpihak kepada kaum miskin” Bogor, Mei 2007.14. Unifem & UNFPA Year 2006, “Gender Responsive Budget in Practice: Training manual”, Unifem, Jakarta.15. World Bank (2004), Monitoring and Evaluation: some tool, methods, and Approaches. The world Bank, Washington D.C.16. UNDP & MOWE.2007, “Modul Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di Indonesia”, NDP, Jakarta.
    • DAFTAR ISTILAH 1 Anggaran Responsif Anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan memberi 66 Gender manfaat kepada perempuan & laki-laki 2 Anilisis Gender Analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagianPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa 3 Bias Gender Pandangan atau visi yang menyimpang tentang gender 4 Dampak Ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan/ kepentingan umum 5 Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar ( PP39/2006) 6 Gender Pandangan masyarakat tentang perbedaan peran fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan-dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dukungan masyarakat itu sendiri (KPP, 2000) 7 Gender Analysis Satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Pemerintah Pathways Indonesia dan pemangku kepentingan lain pada tahun 2000 dan direkomendasikan penggunaannya dalam beberapa kebijakan 8 Input Segala sesuatu yg dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan & program dapat berjalan : sumber daya manusia, dana, perlengkapan, waktu, dan sebagainya 9 Isu gender Suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu adanya kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi obyektif)
    • 10 Kawasan permukiman Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai 67 lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan Daftar Istilah11 Kawasan siap bangun Sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas (Kasiba) umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang12 Keadilan gender Merupakan proses yang adil terhadap perempuan atau laki-laki13 Kerangka Acuan Kegiatan Kerangka Acuan Kegiatan berfungsi sebagai pijakan atau kerangka (Term of Reference) acuan dalam sebuah program/kegiatan14 Kesetaraan Gender Keadaan di mana perempuan dan laki-laki memiliki status dan kondisi yang sama dalam pemenuhan hak-haknya sebagai manusia serta peran aktifnya dalam pembangunan15 Ketidak Adilan Gender Pandangan, sikap, perilaku dan proses yang tidak adil terhadap perempuan atau laki-laki16 Ketimpangan/ Kondisi/situasi yang berbeda yang diterima oleh perempuan atau kesenjangan gender laki-laki dari proses pembangunan maupun kehidupan.17 Kinerja Keluaran/hasi dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan mencapai dan kualitas yang terukur18 Lingkungan siap bangun Sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas (Lisiba) umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang19 Manfaat Kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung masyarakat. Contoh : tersedianya fasilitas umum20 Outcome Segala sesuatu yg mencerminkan berfungsinya keluaran (outputs) kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan/ harapan masyarakat
    • 21 Output Segala sesuatu yg berupa produk/jasa sebagai hasil langsung dari 68 kegiatan & program : fisik/non fisikPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 22 Pemantauan Sebagai kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin 23 Pengarusutamaan Strategi untuk mengintegrasikan berbagai pengalaman, kebutuhan, Gender dan aspirasi laki-laki dan perempuan dalam kebijakan, program dan kegiatan dalam tahap-tahap pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi 24 Perencanaan dan Serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintergrasian gender Penganggaran Responsif di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang Gender responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Sementara anggaran yang responsif gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender 25 Permukiman Bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan 26 Permukiman kumuh Pemukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat 27 Pernyataan Anggaran Pernyataan Anggaran Gender adalah dokumen yang Gender (Gender Budget menginformasikan suatu kegiatan telah responsif terhadap isu Statement) gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut 28 Perumahan adalah Bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang kumpulan rumah dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni
    • 29 Perumahan dan kawasan Satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan permukiman perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan 69 dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, Daftar Istilah pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat30 Perumahan kumuh Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian31 Prasarana Kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman32 Responsif Gender Perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan- perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat dengan suatu pandangan yang ditujukan kepada keterbatasan- keterbatasan dari keadilan33 Rumah Bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.34 Rumah khusus Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus35 Rumah komersial Rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan36 Rumah Negara Rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri37 Rumah swadaya Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat38 Rumah umum Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah39 Sarana F asilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi40 Utilitas Adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian
    • LAMPIRAN 1.1 GENDER ANALISYS PATHWAY (GAP) SEKRETARIAT KEMENTERIAN PERUMAHAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Isu Gender Pilih Kebijakan/ Program Kegiatan Yang Akan di Data Pembuka Wawasan Faktor Kesenjangan Sebab Kesenjangan Internal Sebab Kesenjangan Analisis Eksternal Program: 70 Program Pengembangan 1. Pengaduan baik langsung maupun Partisipasi Dalam turut serta 1. Jumlah SDM pengelola yang terbatas; 1. Belum tersosialisasinya pelayanan bantuan Perumahan dan Kawasan tidak langsung yang menyampaikan pendapat hukum di bidang Permukiman 2. Kapasitas SDM yang disampaikan oleh ataupun pengaduannya, belum memadai; perumahan danPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan: masyarakat pengadu baik perempuan kawasan permukiman Fasilitasi Pelaksanaan laki-laki dan masyarakat maupun laki-laki, masih 3. Belum didukung oleh pada masyarakat luas; Kotak Pos Pengaduan pengadu perempuan; terlihat bahwa masalah sarana dan prasarana yang memadai; 2. Indonesia merupakan Masyarakat Bidang 2. Fasilitasi berupa perumahan dan kawasan negara kepulauan Perumahan dan Kawasan klarifikasi dan permukiman merupakan 4. Belum adanya sehingga akses untuk Permukiman koordinasi dengan domain laki-laki, sehingga koordinasi di lingkungan memanfaatkan Output/Indikator Kinerja instansi lain terkait peran perempuan belum Kementerian Perumahan layanan bantuan Kunci: pengaduan. terlalu menonjol. Rakyat dalam menangani hukum di bidang Tersusunnya Laporan Manfaat pengaduan masyarakat di perumahan dan Pengaduan Masyarakat Dari segi manfaat yang bidang perumahan dan kawasan permukiman Bidang Perumahan dan diterima, masih lebih besar kawasan permukiman; masih terbatas. Kawasan Permukiman jumlah pengaduan dari 5. Belum adanya forum 3. Kesempatan bagi Tujuan Kegiatan: laki-laki yaitu sebanyak koordinasi dalam perempuan untuk Tercapainya 60% sedangkan jumlah penanganan pengaduan; menyampaikan pemberdayaan pelayanan pengadu perempuan 40% 6. Belum tersusunnya SOP pengaduannya bantuan hukum bidang sehingga hanya sebagai atas pelayanan bantuan masih terbatas perumahan dan kawasan penerima manfaat yang hukum di bidang karena sebagian permukiman dalam rangka lebih sedikit. perumahan dan kawasan besar waktunya pelayanan publik. Kontrol permukiman, sehingga dipergunakan untuk Keterbatasan dalam pelayanan yang diberikan mengurus keluarga informasi dan kesempatan pun belum maksimal, dan keperluan lain untuk menyampaikan keberadaan tim pelaksana serta perempuan pendapat juga pengaduan yang ada saat ini pun merasa lebih puas di bidang perumahan dan belum efektif; bilamana dapat kawasan permukiman, 7. Belum adanya data menyampaikan secara tidak langsung terpilah antara pengaduannya secara berpengaruh terhadap pengaduan yang langsung. kontrol masyarakat datangnya dari laki-laki dan masyarakat masyarakat laki-laki dan perempuan atas pelayanan masyarakat perempuan, publik oleh Pemerintah. sehingga belum terlihat akses dan partisipasi perempuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; 8. Belum optimalnya publikasi layanan pengaduan.
    • Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Kebijakan dan Perencanaan Ke Depan Pengukuran Hasil Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Base – line) Indikator GenderTercapainyapemberdayaan pelayanan 1. Penyusunan dan Penerapan SOP Layanan 1. Belum terusunnya dan diterapkannya Standar Laporan peningkatan layanan pengaduan secara 71bantuan hukum bidang Pengaduan; operasional prosedur terpilah berdasarkanperumahan dan kawasan 2. Publikasi layanan Layanan Pengaduan; jenis kasus, jenis kelamin,permukiman dalam rangka wilayah, dan waktu Lampiran pengaduan 2. Belum tersedia mediapelayanan publik. Publikasi layanan 3. Penyusunan laporan layanan pengaduan pengaduan masyarakat secara terpilah bidang perumahan dan berdasarkan jenis kasus, kawasan permukiman; jenis kelamin, wilayah, 3. Penyusunan laporan dan waktu; layanan pengaduan 4. Peningkatan Kapasitas belum terpilah SDM pengelola; berdasarkan jenis kasus, jenis kelamin, wilayah, 5. Pembentukan Jaringan dan waktu; Koordinasi Pengaduan Layanan; 4. Kapasitas SDM pengelola layanan 6. Pengadaan Sarana pengaduan masyarakat dan prasarana layanan belum optimal; pengaduan masyarakat bidang Perumahan dan 5. Belum Terbentuk Kawasan Permukiman. Jaringan Koordinasi Layanan Pengaduan; 6. Ketersediaan Sarana dan prasarana layanan pengaduan yang belum optimal.
    • LAMPIRAN 1.2 GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) SEKRETARIAT KEMENTERIAN PERUMAHAN 72 Program Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kotak Pos Pengaduan Masyarakat Bidang Perumahan dan Kawasan PermukimanPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Fasilitasi Pelayanan Bantuan Hukum bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Output Kegiatan Laporan Kegiatan dan Pembinaan Pelayanan Bantuan Hukum Tujuan Kegiatan Tercapainya pemberdayaan pelayanan bantuan hukum di bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka pelayanan publik. Analisis Situasi Unit Pelayanan pengaduan masyarakat berada dibawah unit Bagian Bantuan Hukum dan Perjanjian pada Biro Hukum dan Kepegawaian, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat. Unit ini memiliki tugas pelaksanaan pelayanan bantuan hukum antara lain penerimaan pengaduan melalui kotak pos pengaduan dan pengaduan masyarakat yang datang secara langsung dan pelaksanaan penyiapan administrasi tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pelayanan kotak pos pengaduan masyarakat merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pelayanan publik. Dalam pelaksanaan tugas pelayanan sehari-hari masih ditemui adanya kendala-kendala, yang mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan pelayanan pengaduan, antara lain: 1. Belum tersusunnya SOP atas pelayanan bantuan hukum di bidang perumahan dan kawasan permukiman, sehingga pelayanan yang diberikan pun belum maksimal, keberadaan tim pelaksana yang ada saat ini pun belum efektif; 2. Belum optimalnya publikasi layanan pengaduan masyarakat bidang perumahan dan kawasan permukiman 3. Jumlah SDM pengelola yang terbatas; 4. kapasitas SDM yang belum memadai; 5. Belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai; 6. Belum adanya koordinasi di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat dalam menangani layanan pengaduan masyarakat di bidang perumahan dan kawasan permukiman; 7. Belum adanya forum koordinasi dalam penanganan pengaduan; 8. Laporan layanan pengaduan belum memilah datanya menurut jenis kasus, jenis kelamin, wilayah, waktu sehingga laporan tersebiut belum dapat menguraikan secara detil permasalahan di bidang perumahan dan kawasan pemukiman, utamanya yang terkait pengaduan masyarakat (masyarakat laki-laki dan masyarakat perempuan, sehingga belum terlihat adanya kesenjangan akses dan partisipasi laki-laki dan perempuan, di wilayah tertentu dan kurun waktu tertentu yang menghadapi permasalahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
    • Secara umum isu gender yang ada terkait layanan pengaduan masyarakat bidang perumahan dan 73 kawasan permukiman a. Partisipasi Lampiran Dalam turut serta menyampaikan pendapat ataupun pengaduannya, baik perempuan maupun laki-laki, masih terlihat bahwa masalah perumahan dan kawasan permukiman merupakan domain laki-laki, sehingga peran perempuan belum terlalu menonjol. b. Manfaat Dari segi manfaat yang diterima, masih lebih besar jumlah pengaduan dari laki-laki yaitu sebanyak 60% sedangkan jumlah pengadu perempuan 40% sehingga hanya sebagai penerima manfaat yang lebih sedikit jumlahnya. c. Kontrol Keterbatasan dalam informasi dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat juga pengaduan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kontrol masyarakat atas pelayanan publik oleh Pemerintah. Untuk itu melalui kegiatan ini perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat memberikan dampak positif yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat selaku pengguna layanan pengaduan dengan melakukan serangkaian aktivitas dalam rencana aksi.Rencana Komponen 1. Penyusunan SOP atas pelayanan bantuan hukum di bidang perumahan dan kawasanAksi permukiman; 2. Sosialisasi atas eksistensi pelayanan bantuan hukum bidang perumahan dan kawasan permukiman di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat Anggaran Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)Dampak/Hasil Output 1. Terakomodirnya aspirasi dan keluhan masyarakat baik masyarakat perempuan maupunKegiatan masyarakat laki-laki terutama bagi pihak yang merasa dirugikan; 2. Terselenggaranya kepastian hukum bagi masyarakat, baik masyarakat perempuan maupun masyarakat laki-laki dalam memperoleh jawaban atas pengaduan-pengaduan khususnya bidang perumahan dan kawasan permukiman.
    • LAMPIRAN 2.1 GENDER ANALISYS PATHWAY (GAP) DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Isu Gender Pilih Kebijakan/ Program Kegiatan Yang Akan di Data Pembuka Wawasan Faktor Kesenjangan Sebab Kesenjangan Sebab Kesenjangan Eksternal Analisis Internal Program: 74 1. Kaum perempuan 1. Akses untuk 1. Para pengambil 1. Para pengambil keputusan Pengembangan belum memiliki akses mendapat informasi keputusan belum baik yang berasal dari Pembiayaan Perumahan yang cukup terhadap bantuan pembiyaaan mempertimbangkan isu lembaga intermediasi (LKB/ dan Kawasan Permukiman informasi terkait perumahan antara gender dalam membuat LKNB/pegembang) maupunPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan: bantuan pembiayaan kelompok perempuan kebijakan; kelompok masyarakat/ Perencanaan Kebijakan, perumahan dan dan laki-laki belum 2. Belum tersedianya asosiasi pekerja belum Program dan Anggaran kawasan permukiman; proporsional. Akses materi-materi mempertimbangkan isu Pembiayaan Perumahan 2. Wakil dari lembaga informasi lebih banyak sosialisasi pembiayaan gender dalam mengirim dan Kawasan Permukiman intermediasi (LKB/LKNB/ diperoleh kaum laki- perumahan yang wakilnya pada acara sosialisasi Pengembang) penyalur laki; memuat isu-isu yg diadakan Kemenpera; Output/Indikator Kinerja Kunci: bantuan pembiayaan 2. Partisipasi perempuan pengarusutamaan 2. Adanya kesenjangan fungsi Laporan koordinasi, perumahan yang untuk menghadiri acara gender; kontrol/pengambilan fasilitasi dan sosialisasi menghadiri acara sosialisasi masih rendah; 3. Perencanaan kegiatan keputusan oleh perempuan rumusan kebijakan, sosialisasi umumnya 3. Fungsi kontrol sosialisasi belum di dalam rumah tangga program dan anggaran laki-laki yang belum perempuan dalam mempertimbangkan isu terkait kegiatan pembiayaan pembiayaan perumahan berwawasan gender; pengambilan gender; perumahan (misalnya dan kawasan permukiman 3. Penerima manfaat keputusan masih untuk berpartisipasi dalam 4. Belum tersedianya data berbagai pertemuan, seperti Tujuan Kegiatan: langsung (MBR) rendah; terpilih tentang isu bantuan pembiayaan mengikuti pameran, forum Meningkatkan kapasitas 4. Penerima manfaat gender; diskusi, seminar, sosialisasi dll, peran para pelaku perumahan yang kegiatan sosialisasi menghadiri acara 5. Belum tersedianya SOP perempuan harus mendapat pembiayaan perumahan selama ini masih sosialisasi kebijakan ijin suami sedangkan laki-laki sebagai upaya untuk sosialisasi umumnya didominasi oleh laki- laki-laki yang belum bantuan pembiayaan dapat memutuskan sendiri meningkatkan efisiensi laki. perumahan yang untuk berpartisipasi dalam dan efektivitas penyaluran berwawasan gender; responsif gender. acara tersebut); bantuan pembiayaan 4. Pemahaman mengenai perumahan. peran dan potensi 3. Adanya kesenjangan perempuan dalam pemahaman dalam pembiayaan masih pengelolaan keuangan rendah; rumah tangga bagi keperluan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman oleh kaum perempuan (seperti untuk kebutuhan uang muka atau angsuran KPR); 4. Adanya Kesenjangan kepercayaan dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) terhadap perempuan dalam pengajuan KPR. 5. Secara umum tingkat pendidikan laki-laki lebih baik dari perempuan; 6. Secara budaya menyediakan rumah untuk keluarga adalah kewajiban laki-laki. Padahal peran penyediaan rumah antara perempuan dan laki-laki mestinya sama;
    • Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Kebijakan dan Perencanaan Ke Depan Pengukuran Hasil Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Base – line) Indikator Gender 75Meningkatkan kapasitas 1. Sosialisasi kebijakan 1. Para pemangku 1. Para pemangkuperan para pelaku bantuan pembiayaan kepentingan yang kepentingan yangpembiayaan perumahan perumahan yang paham mengenai isu memahami isu genderbaik laki-laki maupun responsif gender; pengarusutamaan meningkat. Diharapkanperempuan dalam upaya 2. Penyusunan materi- gender masih sekitar meningkat dari 10% Lampiranuntuk meningkatkan materi sosialisasi 10%; menjadi 30%;efisiensi dan efektifitas kebijakan bantuan 2. Wakil dari lembaga 2. Peserta sosialisasipenyaluran bantuan pembiayaan yang intermediasi penyalur yang memahamipembiayaan perumahan memuat isu-isu bantuan pembiayaan isu gender dariyang responsif gender. pengarusutamaan perumahan yang lembaga intermediasi gender; menghadiri acara pembiayaan (LKB/ 3. Penyusunan data sosialisasi umumnya LKNB/pengembang) terpilah terkait laki-laki (90% lebih meningkat. Diharapkan kebutuhan informasi laki-laki); kehadiran perempuat tentang kebijakan 3. Penerima manfaat meningkat dari 10% bantuan pembiayaan langsung (MBR) menjadi 30%; perumahan; bantuan pembiayaan 3. Peserta sosialisasi 4. Penyusunan SOP perumahan yang yang memahami isu sosialisasi kebijakan menghadiri acara gender dari penerima bantuan pembiayaan sosialisasi umumnya langsung manfaat perumahan yang laki-laki (90% lebih (end-user) meningkat. responsif gender. laki-laki) Diharapkan kehadiran 4. Belum tersedianya peserta sosialisasi yang materi-materi memahami isu gender sosialisasi kebijakan meningkat dari 10% bantuan pembiayaan menjadi minimal 30; yang memuat isu-isu 4. Tersedianya 1 modul pengarusutamaan sosialisasi kebijakan gender; bantuan pembiayaan 5. Belum adanya data yang memuat isu-isu terpilah terkait pengarusutamaan kebutuhan informasi gender; tentang kebijakan 5. Tersedianya data bantuan pembiayaan terpilah terkait perumahan; kebutuhan informasi 6. Belum adanya SOP tentang kebijakan sosialisasi kebijakan bantuan pembiayaan bantuan pembiayaan perumahan; perumahan yang 6. Tersusunnya SOP responsif gender sosialisasi kebijakan bantuan pembiayaan perumahan yang responsif gender.
    • LAMPIRAN 2.2 GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN 76 Program Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan Perencanaan Kebijakan, Program dan Anggaran Pembiayaan Perumahan dan Kawasan PermukimanPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Indikator Kinerja Kegiatan Tersedianya Laporan Koordinasi, Fasilitasi dan Sosialisasi Rumusan Kebijakan, Program dan Anggaran Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Output Kegiatan Laporan Koordinasi, Fasilitasi dan Sosialisasi Rumusan Kebijakan, Program dan Anggaran Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tujuan Kegiatan Meningkatkan kapasitas peran para pelaku pembiayaan perumahan baik laki-laki maupun perempuan dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyaluran bantuan pembiayaan perumahan yang responsif gender. Analisis Situasi Berikut ini beberapa faktor yang menjadi pertimbangan perlunya lebih banyak pelibatan peserta perempuan dalam kegiatan sosialisasi di bidang pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman, yaitu: 1. Kegiatan sosialisasi kebijakan pembiayaan perumahan perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan program bantuan pembiayaan perumahan. Sosialisasi tersebut selain dilakukan melalui seminar atau FGD yang melibatkan stakeholders penyelenggara bantuan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman (seperti Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non-Bank, REI, Apersi, Dinas terkait Perumahan dan Permukiman, perwakilan penerima manfaat (KORPRI dan Jamsostek), juga dilakukan melalui pameran-pameran dan media elektronik meskipun frekuensinya masih kurang apabila dibandingkan dengan luasnya wilayah dan besarnya MBR yang belum menerima bantuan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman; 2. Para pengambil keputusan baik yang berasal dari lembaga intermediasi (LKB/LKNB/ pengembang) maupun kelompok masyarakat/asosiasi pekerja belum mempertimbangkan isu gender dalam mengirim wakilnya pada acara sosialisasi yg diadakan Kemenpera; 3. Sejauh ini, baik dari wakil dari lembaga intermediasi penyalur bantuan pembiayaan perumahan maupun penerima manfaat langsung (MBR) bantuan pembiayaan perumahan yang menghadiri acara sosialisasi umumnya laki-laki (lebih dari 90 %). Hal itu secara langsung menyebabkan kurangnya informasi yang diperoleh kaum perempuan dan secara tidak langsung berdampak pada berkurangnya akses terhadap sumberdaya pembiayaan perumahan. Hal lain yang menjadi penghambat kesenjangan dalam memperoleh bantuan pembiayaan perumahan adalah karena tingkat pendidikan laki-laki umumnya lebih baik dari perempuan dan secara budaya, penyediaan rumah untuk keluarga adalah kewajiban laki-laki. Sehingga baik secara sadar maupun tidak sadar peran perempuan dalam perkara ini terpinggirkan;
    • 4. Adanya kesenjangan fungsi kontrol/pengambilan keputusan oleh perempuan di dalam 77 rumah tangga terkait kegiatan pembiayaan perumahan (misalnya untuk berpartisipasi dalam berbagai pertemuan, seperti mengikuti pameran, forum diskusi, seminar, sosialisasi dll, perempuan harus mendapat ijin suami sedangkan laki-laki dapat memutuskan sendiri untuk Lampiran berpartisipasi dalam acara tersebut); 5. Adanya kesenjangan pemahaman dalam pengelolaan keuangan rumah tangga bagi keperluan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman oleh kaum perempuan (seperti untuk kebutuhan uang muka atau angsuran KPR); 6. Adanya Kesenjangan kepercayaan dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) terhadap perempuan dalam pengajuan KPR; 7. Belum adanya materi-materi sosialisasi kebijakan bantuan pembiayaan yang memuat isu-isu pengarusutamaan gender; 8. Belum adanya SOP sosialisasi kebijakan bantuan pembiayaan perumahan yang responsif gender.Rencana Komponen 1 Sosialisasi Kebijakan Pembiayaan Perumahan Wilayah Barat Rp. 700.000.000,-Aksi Komponen 2 Sosialisasi Kebijakan Pembiayaan Perumahan Wilayah Tengah Rp. 700.000.000,- Komponen 3 Sosialisasi Kebijakan Pembiayaan Perumahan Wilayah Timur Rp. 800.000.000,- Total Anggaran Rp. 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah) Komponen 1, 2, dan 3Alokasi Anggaran Output Rp. 14.503.400.000 (empat belas miliar lima ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah).KegiatanDampak/Hasil Output Kegiatan 1. Jumlah peserta perempuan yang hadir dalam acara sosialisasi minimal 30%; 2. Meningkatnya jumlah MBR yang memiliki pengetahuan dan akses terhadap sistem pembiayaan perumahan yang dilaksanakan oleh Kemenpera; 3. Meningkatnya jumlah perempuan yang dapat mengakses bantuan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.
    • LAMPIRAN 3.1 GENDER ANALISYS PATHWAY (GAP) DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Isu Gender Pilih Kebijakan/ Program Kegiatan Yang Akan di Data Pembuka Wawasan Faktor Kesenjangan Sebab Kesenjangan Sebab Kesenjangan Analisis Internal Eksternal Program: 1. Kegiatan perencanaan Akses: 1. Pemahaman pengambil 1. Anggapan masyarakat 78 Pengembangan Perumahan dan Kawasan penataan lingkungan Akses informasi yang keputusan terhadap bahwa penataan hunian belum terkait dengan penataan isu gender lingkungan lingkungan perumahan Permukiman melibatkan peran lingkungan kumuh masih kumuh masih kurang; merupakan urusanPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan: masyarakat, terutama didominasi oleh kaum 2. Kebijakan dalam laki-laki; Perencanaan perempuan (15%); laki-laki. penataan lingkungan 2. Kesehatan dan Pemrograman dan 2. Tenaga Penggerak Kontrol: kumuh belum perkembangan Anggaran, Pendataan serta Masyarakat (TPM) Kurangnya peran berdasarkan partisipatif perempuan dan anak Sosialisasi Pengembangan berdasarkan data Tim perempuan dalam masyarakat, terutama kurang mendapat Kawasan Kegiatan PLP2KBK pengambilan keputusan perempuan; prioritas penataan; Komponen Kegiatan: Tahun 2010, jumlah penataan lingkungan 3. Belum ada indikator 3. Tingkat perekonomian Perencanaan Penataan anggota Tenaga permukiman kumuh. tingkat partisipasi masyarakat di lokasi Lingkungan Perumahan Penggerak Masyarakat Partisipasi: aktif laki-laki dan lingkungan kumuh dan Permukiman Kumuh (TPM) terdiri dari: Pelibatan perempuan perempuan. masih rendah; Berbasis Kawasan di 55 Perempuan 6 orang dalam mengikuti proses Lokasi (15%): laki-laki: 36 orang 4. Perbedaan kebutuhan perencanaan penataan dan pola ruang Tujuan Kegiatan: (85%) lingkungan kumuh masih antara laki-laki dan Terwujudnya Rencana Aksi kurang. perempuan; Penanganan Lingkungan Manfaat: Permukiman Kumuh di 55 5. Perbedaan pemahaman Manfaat yang diperoleh bagi laki-laki dan Lokasi di Indonesia, yang kaum perempuan dan sudah menangkap aspirasi perempuan dalam anak sangat kurang. penataan lingkungan masyarakat melalui Community Action Plan kumuh (CAP). (CAP) serta menciptakan sinergitas tindak antar seluruh stakeholder yang terkait
    • Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Kebijakan dan Perencanaan Ke Depan Pengukuran Hasil Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Base – line) Indikator GenderTujuan Kegiatan: 1. Sosialisasi rencana 1. Masyarakat di 55 lokasi 1. Masyarakat di 55 lokasiTerwujudnya Rencana AksiPenanganan Lingkungan penataan lingkungan belum mendapatkan mendapatkan informasi 79 kumuh terhadap informasi tentang tentang rencananPermukiman Kumuh di 55 masyarakat setempat; rencana penataan penataan lingkunganLokasi di Indonesia, yang lingkungan kumuh; kumuh; Lampiransudah menangkap aspirasi 2. Pendampinganmasyarakat (laki-laki dan kepada masyarakat, 2. Belum tersusunnya 2. Meningkatnya jumlahperempuan) melalui baik laki-laki maupun Dokumen Perencanaan partisipasi aktifCommunity Action Plan perempuan dalam Penataan Lingkungan perempuan dalam(CAP) serta menciptakan proses perencanaan Perumahan dan proses perencanaansinergitas tindak antar penataan lingkungan Permukiman Kumuh (20%);seluruh stakeholder yang kumuh; yang melibatkan 3. Meningkatnya Tenagaterkait 3. Penyusunan Dokumen Masyarakat terutama Penggerak Masyarakat Perencanaan Penataan perempuan (20%) (TPM) dalam proses Lingkungan Perumahan 3. Tenaga Penggerak penataan lingkungan; dan Permukiman Masyarakat (TPM) (25:75) Kumuh Berbasis berdasarkan data Tim 4. Tersusunnya Dokumen Masyarakat (laki-laki Kegiatan PLP2KBK Perencanaan Penataan dan perempuan); Tahun 2010, jumlah Lingkungan Perumahan 4. Penyusunan indikator Tenaga Penggerak dan Permukiman tingkat partisipasi aktif Masyarakat (TPM) Kumuh Berbasis laki-laki dan perempuan terdiri dari: Perempuan Masyarakat (laki-laki 6 orang (15%): laki-laki: dan perempuan) di 55 36 orang (85%) lokasi; 4. Kondisi kesehatan fisik dan mental masyarakat, terutama perempuan dan anak di lingkungan kumuh masih rentan.
    • LAMPIRAN 3.2 GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN 80 Program Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan Perencanaan, Pemograman dan Anggaran, Pendataan serta Sosialisasi Pengembangan KawasanPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Indikator Kinerja Kegiatan Tersusunnya Dokumen Perencaanaan Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh di 55 lokasi. Output Kegiatan Tersusunnya Perencanaan Strategis, Pemograman, Penganggaran, Pengelolaan Data dan Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan. Tujuan Kegiatan Terwujudnya Rencana Aksi Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh di 55 Lokasi di Indonesia, yang sudah menangkap aspirasi masyarakat melalui Community Action Plan (CAP) serta menciptakan sinergitas tindak antar seluruh stakeholder yang terkait. Analisis Situasi Perencanaan berbasis kawasan dalam penataan lingkungan permukiman kumuh adalah suatu proses perencanaan yang mengintegrasikan kawasan permukiman kumuh yang akan ditangani dengan kegiatan lingkungan di sekitarnya (sistem kota) baik aktivitas ekonomi, lingkungan fisik, maupun lingkungan sosial. Dengan perencanaan ini, kawasan kumuh akan berkembang secara berkelanjutan sesuai dengan potensi-potensi pengembangannya di sekitarnya. Termasuk dalam perencanaan ini adalah mensinergikan seluruh kegiatan stakeholder dalam penataan lingkungan kumuh. Data luasan permukiman kumuh pada tahun 2004 adalah 54.000 meningkat tahun 2009 menjadi 57.800 Ha peningkatan diperkirakan 1,37% pertahun (sumber Bappenas). Kondisi masyarakat di lingkungan kumuh tidak menguntungkan bagi kesehatan, terutama kesehatan reproduksi perempuan, dan juga tidak menguntungkan bagi perkembangan anak, untuk itu perlu penataan lingkungan kumuh yang melibatkan masyarakat secara menyeluruh agar supaya kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan kaum perempuan akan lebih baik sekaligus dapat memperbaiki perkembangan mental dan fisik anak. Namun pelibatan perempuan masih rendah, hal ini disebabkan akses informasi terhadap perempuan sangat terbatas, demikian juga kaum perempuan kurang berpartisipasi dalam proses penataan lingkungan kumuh, berdasarkan data Tim Kegiatan PLP2KBK Tahun 2010, Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM), jumlah anggota Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) terdiri dari: Perempuan 6 orang (15%): laki-laki: (36) orang (85%), akibatnya perempuan juga kurang ikut dalam pengambilan keputusan dalam penataan lingkungan kumuh sehingga perempuan kurang mendapat manfaat dalam kegiatan tersebut. Disamping hal tersebut pemahaman pengambil keputusan pada permasalahan gender masih rendah, budaya masyarakat bahwa penataan lingkungan hunian merupakan urusan laki-laki, kesehatan dan perkembangan perempuan dan anak belum prioritas utama, tingkat perekonomian masyarakat di lokasi lingkungan kumuh rendah, menyebabkan kesenjangan dalam penataan lingkungan kumuh.
    • Rencana Aksi Komponen 1 1. Sosialisasi rencana penataan lingkungan kumuh terhadap masyarakat setempat; 81 2. Penyusunan Community Action Plan (CAP) --- (Pendampingan kepada masyarakat, baik laki- laki maupun perempuan dalam proses perencanaan penataan lingkungan kumuh); Lampiran 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Penataan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat . Rp. 12.375.000.000 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)Alokasi Anggaran Output Rp. 44.530.000.000 (empat puluh empat miliar limaratus tiga puluh juta rupiah)KegiatanOutcome 1. Berkurangnya lingkungan kumuh seluas 655 Ha (sampai tahun 2014) melalui penataan lingkungan kumuh berbasis masyarakat; 2. Meningkatkan peran serta kaum perempuan dalam proses perencanaan 3. Meningkatnya prosentase Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) dalam proses penataan lingkungan yang responsif gender; (25:75) 4. Berkurangnya penyakit menular akibat lingkungan kumuh pada perempuan dan anak; 5. Meningkatnya hunian yang layak huni bagi setiap keluarga.
    • LAMPIRAN 4.1 GENDER ANALISYS PATHWAY (GAP) DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Isu Gender Pilih Kebijakan/ Program Kegiatan Yang Data Pembuka Wawasan Faktor Kesenjangan Sebab Kesenjangan Sebab Kesenjangan Akan di Analisis Internal Eksternal Program: Akses: 82 Kondisi umum pelaksanaan 1. Belum ada SOP dan 1. Belum adanya Pengembangan pekerjaan jasa konsultan di Belum ada standar Petunjuk Teknis yang sistem informasi dan Perumahan dan lingkungan Perumahan Formal, desain dan kriteria berwawasan gender; komunikasi efektif. Kawasan Permukiman; adalah sebagai berikut: Perumahan Formal dan 2. Kurangnya pemahaman 2. Belum optimalnyaPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan: 1. Kerangka Acuan belum PSU-nya yang berbasis Aparatur, Perencana program peningkatan Penyusunan mensyaratkan isu gender PUG. dan Pelaksana tentang kapasitas stakeholder Standarisasi Perumahan sebagai salah satu kriteria di Kontrol: isu gender; dalam perumahan Formal; dalam perencanaan; Belum ada SOP dan 3. Belum adanya data formal. Komponen Kegiatan: 2. Dalam proses perencanaan juknis terkait dengan terpilah; Tersusunnya Standar belum sepenuhnya pemantauan dan evaluasi perencanaan 4. Belum adanya Desain dan Kriteria menjaring masukan kriteria teknis terkait Perumahan Formal masyarakat khususnya standarisasi perumahan formal dan dengan sasaran target beserta PSU-nya keterwakilan perempuan pemanfaat penghuni. didalam memberikan PSU-nya yang berbasis Tujuan Kegiatan: PUG. Tersusunnya masukan teknis perencanaan Standarisasi Perumahan yang memperhatikan Partisipasi: Formal dan PSU-nya pengarusutamaan gender Rendahnya peran serta (PUG) (kesenjangan laki-laki perempuan dalam dan perempuan, difable, proses perencanaan. lansia, penyandang cacat, ibu Manfaat: hamil dan anak-anak) kurang Perencana belum dari 20%; memiliki instrumen 3. Dalam pelaksanaan perencanaan yang penyusunan standarisasi sensitif gender perumahan formal dan PSU- sehingga masyarakat nya, pihak-pihak yang terlibat (laki-laki, perempuan mulai dari tim pelaksana dan difable) belum (konsultan), tim teknis mendapatkan manfaat internal, dan stakeholder secara optimal. masih didominasi oleh laki-laki. Data yang ada dari 143 pekerjaan jasa konsultan antara tahun 2006-2010: Team Leader 107 laki-laki (75%); 36 perempuan (25%). Ketua Tim Teknis 113 laki-laki (79%) dan 30 perempuan (21%); 4. Standar desain Perumahan Formal dan PSU-nya belum responsive gender, sehingga hasil dari pelaksanaan pembangunan perumahan formal masih ditemukan adanya kesenjangan gender;
    • Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Kebijakan dan Perencanaan Ke Depan Pengukuran Hasil Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Base – line) Indikator Gender 83Komponen Kegiatan: 1. Penyusunan Standar 1. Belum adanya SOP dan 1. Tersedianya SOP danPenyusunan SOP dan Operasional Prosedur Petunjuk Teknis tentang Petunjuk Teknis tentangPetunjuk Teknis tentang (SOP) dan Petunjuk Penyusunan Rancang Penyusunan RancangRancang-bangun Rumah Teknis tentang Bangun Rumah dan Bangun Rumah dandan Perumahan beserta Penyusunan rancang- perumahan beserta Perumahan beserta LampiranPSU-nya yang berbasis bangun Rumah dan PSU-nya berbasis PUG; PSU-nya yang BerbasisPUG; Perumahan beserta 2. Belum adanya PUG;Tujuan Komponen PSU-nya yang berbasis Identifikasi dan data 2. Tersedianya dataKegiatan: PUG; pendukung terpilah pendukung terpilahTersusunnya SOP rancang- 2. Identifikasi dan (laki-laki, perempuan, (laki-laki, perempuan,bangun rumah dan menyediakan data dan difable) pekerjaan dan difable) pekerjaanperumahan yang layak pendukung terpilah jasa konsultan, standar jasa konsultan, rancanghuni dan terjangkau, (laki-laki, perempuan, desain rumah dan bangun rumah danbeserta PSU-nya yang dan difable) pekerjaan perumahan beserta perumahan besertaberbasis PUG. jasa konsultan, rancang PSU-nya; PSU-nya; bangun rumah dan 3. Belum adanya 3. Meningkatnya perumahan beserta pemahaman perencana pemahaman perencana PSU-nya; kegiatan jasa konsultan kegiatan jasa konsultan 3. Sosialisasi dan tentang SOP dan tentang SOP dan pendampingan terkait Petunjuk Teknis tentang Petunjuk Teknis tentang dengan rancang- Penyusunan Rancang Penyusunan Rancang bangun Rumah dan Bangun Rumah dan Bangun Rumah dan Perumahan beserta perumahan beserta perumahan beserta PSU-nya yang Berbasis PSU-nya yang berbasis PSU-nya dan berbasis PUG. PUG; PUG dari 0% menjadi 4. Para pemangku 10%; kepentingan belum 4. Meningkatnya memahami tentang pemahaman para rancang bangun rumah pemangku kepentingan dan perumahan beserta belum memahami PSU-nya yang berbasis tentang rancang PUG. bangun rumah dan perumahan beserta PSU-nya yang berbasis PUG dari 0% menjadi 10%; 5. Dilakukan sosialisasi kepada perencana kegiatan jasa konsultan tentang isu gender; 6. Tersusunnya Standar dan kriteria rancang bangun rumah dan perumahan beserta PSU-nya yang berwawasan gender.
    • LAMPIRAN 4.2 GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL 84 Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kegiatan Penyusunan Standarisasi Perumahan FormalPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Indikator Kinerja Kegiatan Tersusunnya Standar Desain dan Kriteria Perumahan Formal Output Kegiatan 1. Tersedianya data pendukung terpilah (laki-laki, perempuan, dan difable) pekerjaan jasa konsultan, Rancang Bangun rumah dan perumahan beserta PSU-nya; 2. Tersedianya SOP dan Juknis Rancang Bangun Rumah dan Perumahan beserta PSU-nya yang Berbasis Pengarusutamaan Gender (PUG) Tujuan Kegiatan Tersusunnya SOP dan Juknis Rancang Bangun Rumah dan Perumahan beserta PSU-nya sehingga proses perencanaan lebih partisipatif dan didasarkan pada PUG, yang berkeadilan bagi perempuan, laki-laki dan difable (lansia, penyandang cacat, ibu hamil dan anak-anak). Analisis Situasi 1. Perencanaan rancang-bangun rumah dan perumahan beserta PSU-nya yang berbasis PUG belum terlaksana dengan baik; 2. Dalam RPJMN Tahun 2010-2014, disebutkan bahwa kualitas hidup dan peran perempuan masih relatif rendah, yang antara lain disebabkan oleh: a. Adanya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya, terutama di tatanan antar provinsi dan antar kabupaten/kota; b. Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi; c. Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit. 3. Secara Umum, kondisi rumah dan perumahan beserta PSU-nya sekarang belum memadai dalam pengertian lain belum dapat memenuhi aspek ketersedian dan kebutuhan ruang yang dapat mengakomodir kebutuhan perempuan dan difable, hal ini disebabkan karena belum adanya data pendukung terpilah terkait dengan (laki-laki, Perempuan, dan difable) serta belum tersedianya SOP dan Juknis Rancang Bangun Rumah dan Perumahan beserta PSU-nya yang berawawasan gender; 4. Sebagai upaya untuk pemecahan masalah tersebut diatas terkait dengan tugas dan fungsi Kedeputian Perumahan Formal maka dipandang perlu untuk melakukan penyusunan SOP dan Petunjuk Teknis Rancang Bangun Rumah dan Perumahan beserta PSU-nya yang berbasis PUG agar masyarakat (laki-laki, perempuan, difable) pada akhirnya sebagai penerima manfaat akan mendapatkan hasil rancangan rumah yang secara kualitas lebih baik dan layak huni.
    • Rencana Aksi Komponen 1 Teridentifikasinya data pendukung terpilah (Laki-laki, Perempuan dan difable) pekerjaan jasa 85 konsultan, standard desain rumah dan perumahan beserta PSU-nya. Komponen 2 Penyusunan dan penetapan Standard Operasional dan Prosedur (SOP) Penyusunan Rancang Lampiran Bangun Rumah dan Perumahan beserta PSU-nya yang berbasis PUG. Komponen 3 Penyusunan Standard dan Kriteria Rancang Bangun Rumah dan Perumahan beserta PSU-nya yang berwawasan gender. Alokasi Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) Anggaran Penyusunan Rancang Bangun Rumah dan Perumahan beserta PSU-nya yang Berbasis PUG Komponen 1, 2, dan 3Alokasi Anggaran Output Rp. 6.800.000.000 (enam miliar delapan ratus juta rupiah)KegiatanDampak/Hasil Output Kegiatan 1. Meningkatnya kualitas Rumah dan Perumahan beserta PSU-nya yang dapat diakses baik oleh Perempuan, Difable sehingga mampu meningkatkan dan memperlancar aktifitas masyarakat khususnya Perempuan dan Difable didalam Rumah;Tercapainya Pembangunan Rumah dan Perumahan yang layak huni dan terjangkau yang berbasis PUG. 2. Tercapainya Pembangunan Rumah dan Perumahan yang layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan PSU-nya yang berbasis PUG.
    • LAMPIRAN 5.1 GENDER ANALISYS PATHWAY (GAP) DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Isu Gender Pilih Kebijakan/ Program Kegiatan Yang Akan di Data Pembuka Wawasan Faktor Kesenjangan Sebab Kesenjangan Sebab Kesenjangan Analisis Internal Eksternal Program: 86 1. Belum adanya data 1. Partisipasi perempuan 1. Pemahaman pengambil 1. Adanya anggapan Pengembangan komunitas yang yang tergabung dalam keputusan terhadap masyarakat bahwa Perumahan dan Kawasan berbasis pada komunitas perumahan PUG dalam pembinaan pembangunan rumah Permukiman perempuan dan laki- rendah; komunitas perumahan adalah urusan laki-laki;Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan: laki. 2. Manfaat yang diterima masih rendah; 2. Kesadaran dan Kemitraan dan 2. Kurang lebih 30% dari oleh masyarakat 2. Terbatasnya data kemauan perempuan Keswadayaan dalam komunitas penerima (laki-laki dan komunitas perempuan untuk terlibat penyelenggaraan bantuan stimulan perempuan) mengenai yang menangani dalam berorganisasi perumahan swadaya perumahan swadaya, pembangunan perumahan swadaya; khususnya terkait Komponen Kegiatan: adalah komunitas perumahan belum 3. Belum maksimalnya perumahan masih Jumlah Forum Kemitraan perempuan; maksimal; kajian tentang terbatas. Perumahan Swadaya 3. Materi pemberdayaan 3. Kurangnya akses kapasitas komunitas Tujuan: masyarakat masih netral perempuan baik laki-laki maupun Menjalin kemitraan gender. terhadap informasi perempuan terkait antar Komunitas pembangunan tentang pembangunan dalam mendukung perumahan. perumahan swadaya. penyelenggaraan PS
    • Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Kebijakan dan Perencanaan Ke Depan Pengukuran Hasil Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Base – line) Indikator GenderMenjalin kemitraan 87 Fasilitasi Forum Kemitraan 1. Materi pemberdayaan 1. Tersedianya paketantar komunitas Komunitas Perumahan masyarakat masih netral materi pemberdayaandalam mendukung Swadaya: gender; yang responsifpenyelenggaraan gender;perumahan swadaya 1. FGD penyusunan 2. Belum adanya data materi pendampingan lembaga komunitas 2. Tersedianya Lampiransecara berkeadilan kepada pemda dalam yang berbasis pada data komunitas pemberdayaan perempuan dan laki- perempuan komunitas perempuan laki; dalam menangani yang menangani 3. Belum adanya indikator perumahan; perumahan; pemantauan dan 3. Tersedianya indikator 2. Koordinasi dengan evaluasi kegiatan yang pemantauan dan Pemda untuk berbasis pada gender; evaluasi kegiatan pendataan lembaga 4. Kurang lebih 30% dari yang berbasis gender. komunitas (baik komunitas penerima berbasis perempuan bantuan stimulan maupun laki-laki); perumahan swadaya, 3. Pemantauan dan adalah komunitas evaluasi pelaksanaan perempuan. fasilitasi kepada lembaga komunitas perempuan bidang perumahan swadaya.
    • LAMPIRAN 5.2 GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA 88 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan Kemitraan dan Keswadayaan Perumahan dalam Penyelenggaraan Perumahan SwadayaPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Output Kegiatan Tersusunnya rumusan kebijakan, terlaksananya kemitraan, dan meningkatnya keswadayaan dalam penyelenggaraan perumahan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Forum Kemitraan Perumahan Swadaya Tujuan Menjalin Kemitraan antar komunitas dalam mendukung penyelenggaraan perumahan swa- daya secara berkeadilan Analisis Situasi Perumahan swadaya adalah rumah dan perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat secara sendiri dan berkelompok. Pelaku dan pemanfaat hasil pembangunan adalah masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, seharusnya setiap individu tersebut dilibatkan dalam setiap proses pembangunan perumahan swadaya. Dalam hal masyarakat tidak mampu, pembangunan perumahan swadaya dapat dilakukan secara berkelompok, dan komunitas merupakan salah satu diantaranya. Agar keswadayaan masyarakat dapat tumbuh dan berkembang, pemerintah dapat memberikan stimulan sebagai pengungkit. Berdasarkan data penerima stimulan perumahan swadaya kurang lebih 30% adalah komunitas perempuan. Keterbatasan ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi perempuan dalam komunitas perumahan dan kurangnya akses komunitas perempuan tersebut terhadap informasi stimulan pembangunan perumahan. Kondisi di atas merupakan akibat dari kurangnya pemahaman pengambil keputusan terhadap PUG dan data tentang komunitas perempuan yang tersedia, sebagai faktor internal. Disamping itu ada anggapan bahwa pembangunan rumah menjadi urusan laki-laki saja, stigma inilah yang menyebabkan kesenjangan peran perempuan dalam penyelenggaraan perumahan swadaya.
    • Rencana Aksi Komponen 1 Fasilitasi Forum Komunitas Perumahan Swadaya: 89 1. FGD penyusunan materi pendampingan kepada pemda dalam pemberdayaan komunitas baik laki-laki dan perempuan yang menangani perumahan; 2. Koordinasi dengan Pemda untuk pendataan komunitas (baik berbasis perempuan maupun Lampiran laki-laki); 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi komunitas perumahan swadaya. Total Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) Anggaran Komponen 1Alokasi Anggaran Output Rp. 4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta rupiah)KegiatanDampak/Hasil Output Kegiatan Dampak Komunitas perumahan swadaya dapat berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan perumahan swadaya secara optimal.
    • LAMPIRAN 1.1 GENDER ANALISYS PATHWAY (GAP) SEKRETARIAT KEMENTERIAN PERUMAHAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Isu Gender Pilih Kebijakan/ Program Kegiatan Yang Akan di Data Pembuka Wawasan Faktor Kesenjangan Sebab Kesenjangan Internal Sebab Kesenjangan Analisis Eksternal Program: 70 Program Pengembangan 1. Pengaduan baik langsung maupun Partisipasi Dalam turut serta 1. Jumlah SDM pengelola yang terbatas; 1. Belum tersosialisasinya pelayanan bantuan Perumahan dan Kawasan tidak langsung yang menyampaikan pendapat hukum di bidang Permukiman 2. Kapasitas SDM yang disampaikan oleh ataupun pengaduannya, belum memadai; perumahan danPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan: masyarakat pengadu baik perempuan kawasan permukiman Fasilitasi Pelaksanaan laki-laki dan masyarakat maupun laki-laki, masih 3. Belum didukung oleh pada masyarakat luas; Kotak Pos Pengaduan pengadu perempuan; terlihat bahwa masalah sarana dan prasarana yang memadai; 2. Indonesia merupakan Masyarakat Bidang 2. Fasilitasi berupa perumahan dan kawasan negara kepulauan Perumahan dan Kawasan klarifikasi dan permukiman merupakan 4. Belum adanya sehingga akses untuk Permukiman koordinasi dengan domain laki-laki, sehingga koordinasi di lingkungan memanfaatkan Output/Indikator Kinerja instansi lain terkait peran perempuan belum Kementerian Perumahan layanan bantuan Kunci: pengaduan. terlalu menonjol. Rakyat dalam menangani hukum di bidang Tersusunnya Laporan Manfaat pengaduan masyarakat di perumahan dan Pengaduan Masyarakat Dari segi manfaat yang bidang perumahan dan kawasan permukiman Bidang Perumahan dan diterima, masih lebih besar kawasan permukiman; masih terbatas. Kawasan Permukiman jumlah pengaduan dari 5. Belum adanya forum 3. Kesempatan bagi Tujuan Kegiatan: laki-laki yaitu sebanyak koordinasi dalam perempuan untuk Tercapainya 60% sedangkan jumlah penanganan pengaduan; menyampaikan pemberdayaan pelayanan pengadu perempuan 40% 6. Belum tersusunnya SOP pengaduannya bantuan hukum bidang sehingga hanya sebagai atas pelayanan bantuan masih terbatas perumahan dan kawasan penerima manfaat yang hukum di bidang karena sebagian permukiman dalam rangka lebih sedikit. perumahan dan kawasan besar waktunya pelayanan publik. Kontrol permukiman, sehingga dipergunakan untuk Keterbatasan dalam pelayanan yang diberikan mengurus keluarga informasi dan kesempatan pun belum maksimal, dan keperluan lain untuk menyampaikan keberadaan tim pelaksana serta perempuan pendapat juga pengaduan yang ada saat ini pun merasa lebih puas di bidang perumahan dan belum efektif; bilamana dapat kawasan permukiman, 7. Belum adanya data menyampaikan secara tidak langsung terpilah antara pengaduannya secara berpengaruh terhadap pengaduan yang langsung. kontrol masyarakat datangnya dari laki-laki dan masyarakat masyarakat laki-laki dan perempuan atas pelayanan masyarakat perempuan, publik oleh Pemerintah. sehingga belum terlihat akses dan partisipasi perempuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; 8. Belum optimalnya publikasi layanan pengaduan.
    • Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Kebijakan dan Perencanaan Ke Depan Pengukuran Hasil Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Base – line) Indikator GenderTercapainyapemberdayaan pelayanan 1. Penyusunan dan Penerapan SOP Layanan 1. Belum terusunnya dan diterapkannya Standar Laporan peningkatan layanan pengaduan secara 71bantuan hukum bidang Pengaduan; operasional prosedur terpilah berdasarkanperumahan dan kawasan 2. Publikasi layanan Layanan Pengaduan; jenis kasus, jenis kelamin,permukiman dalam rangka wilayah, dan waktu Lampiran pengaduan 2. Belum tersedia mediapelayanan publik. Publikasi layanan 3. Penyusunan laporan layanan pengaduan pengaduan masyarakat secara terpilah bidang perumahan dan berdasarkan jenis kasus, kawasan permukiman; jenis kelamin, wilayah, 3. Penyusunan laporan dan waktu; layanan pengaduan 4. Peningkatan Kapasitas belum terpilah SDM pengelola; berdasarkan jenis kasus, jenis kelamin, wilayah, 5. Pembentukan Jaringan dan waktu; Koordinasi Pengaduan Layanan; 4. Kapasitas SDM pengelola layanan 6. Pengadaan Sarana pengaduan masyarakat dan prasarana layanan belum optimal; pengaduan masyarakat bidang Perumahan dan 5. Belum Terbentuk Kawasan Permukiman. Jaringan Koordinasi Layanan Pengaduan; 6. Ketersediaan Sarana dan prasarana layanan pengaduan yang belum optimal.
    • LAMPIRAN 1.2 GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) SEKRETARIAT KEMENTERIAN PERUMAHAN 72 Program Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kotak Pos Pengaduan Masyarakat Bidang Perumahan dan Kawasan PermukimanPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Fasilitasi Pelayanan Bantuan Hukum bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Output Kegiatan Laporan Kegiatan dan Pembinaan Pelayanan Bantuan Hukum Tujuan Kegiatan Tercapainya pemberdayaan pelayanan bantuan hukum di bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka pelayanan publik. Analisis Situasi Unit Pelayanan pengaduan masyarakat berada dibawah unit Bagian Bantuan Hukum dan Perjanjian pada Biro Hukum dan Kepegawaian, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat. Unit ini memiliki tugas pelaksanaan pelayanan bantuan hukum antara lain penerimaan pengaduan melalui kotak pos pengaduan dan pengaduan masyarakat yang datang secara langsung dan pelaksanaan penyiapan administrasi tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pelayanan kotak pos pengaduan masyarakat merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pelayanan publik. Dalam pelaksanaan tugas pelayanan sehari-hari masih ditemui adanya kendala-kendala, yang mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan pelayanan pengaduan, antara lain: 1. Belum tersusunnya SOP atas pelayanan bantuan hukum di bidang perumahan dan kawasan permukiman, sehingga pelayanan yang diberikan pun belum maksimal, keberadaan tim pelaksana yang ada saat ini pun belum efektif; 2. Belum optimalnya publikasi layanan pengaduan masyarakat bidang perumahan dan kawasan permukiman 3. Jumlah SDM pengelola yang terbatas; 4. kapasitas SDM yang belum memadai; 5. Belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai; 6. Belum adanya koordinasi di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat dalam menangani layanan pengaduan masyarakat di bidang perumahan dan kawasan permukiman; 7. Belum adanya forum koordinasi dalam penanganan pengaduan; 8. Laporan layanan pengaduan belum memilah datanya menurut jenis kasus, jenis kelamin, wilayah, waktu sehingga laporan tersebiut belum dapat menguraikan secara detil permasalahan di bidang perumahan dan kawasan pemukiman, utamanya yang terkait pengaduan masyarakat (masyarakat laki-laki dan masyarakat perempuan, sehingga belum terlihat adanya kesenjangan akses dan partisipasi laki-laki dan perempuan, di wilayah tertentu dan kurun waktu tertentu yang menghadapi permasalahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
    • Secara umum isu gender yang ada terkait layanan pengaduan masyarakat bidang perumahan dan 73 kawasan permukiman a. Partisipasi Lampiran Dalam turut serta menyampaikan pendapat ataupun pengaduannya, baik perempuan maupun laki-laki, masih terlihat bahwa masalah perumahan dan kawasan permukiman merupakan domain laki-laki, sehingga peran perempuan belum terlalu menonjol. b. Manfaat Dari segi manfaat yang diterima, masih lebih besar jumlah pengaduan dari laki-laki yaitu sebanyak 60% sedangkan jumlah pengadu perempuan 40% sehingga hanya sebagai penerima manfaat yang lebih sedikit jumlahnya. c. Kontrol Keterbatasan dalam informasi dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat juga pengaduan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kontrol masyarakat atas pelayanan publik oleh Pemerintah. Untuk itu melalui kegiatan ini perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat memberikan dampak positif yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat selaku pengguna layanan pengaduan dengan melakukan serangkaian aktivitas dalam rencana aksi.Rencana Komponen 1. Penyusunan SOP atas pelayanan bantuan hukum di bidang perumahan dan kawasanAksi permukiman; 2. Sosialisasi atas eksistensi pelayanan bantuan hukum bidang perumahan dan kawasan permukiman di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat Anggaran Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)Dampak/Hasil Output 1. Terakomodirnya aspirasi dan keluhan masyarakat baik masyarakat perempuan maupunKegiatan masyarakat laki-laki terutama bagi pihak yang merasa dirugikan; 2. Terselenggaranya kepastian hukum bagi masyarakat, baik masyarakat perempuan maupun masyarakat laki-laki dalam memperoleh jawaban atas pengaduan-pengaduan khususnya bidang perumahan dan kawasan permukiman.
    • LAMPIRAN 2.1 GENDER ANALISYS PATHWAY (GAP) DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Isu Gender Pilih Kebijakan/ Program Kegiatan Yang Akan di Data Pembuka Wawasan Faktor Kesenjangan Sebab Kesenjangan Sebab Kesenjangan Eksternal Analisis Internal Program: 74 1. Kaum perempuan 1. Akses untuk 1. Para pengambil 1. Para pengambil keputusan Pengembangan belum memiliki akses mendapat informasi keputusan belum baik yang berasal dari Pembiayaan Perumahan yang cukup terhadap bantuan pembiyaaan mempertimbangkan isu lembaga intermediasi (LKB/ dan Kawasan Permukiman informasi terkait perumahan antara gender dalam membuat LKNB/pegembang) maupunPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan: bantuan pembiayaan kelompok perempuan kebijakan; kelompok masyarakat/ Perencanaan Kebijakan, perumahan dan dan laki-laki belum 2. Belum tersedianya asosiasi pekerja belum Program dan Anggaran kawasan permukiman; proporsional. Akses materi-materi mempertimbangkan isu Pembiayaan Perumahan 2. Wakil dari lembaga informasi lebih banyak sosialisasi pembiayaan gender dalam mengirim dan Kawasan Permukiman intermediasi (LKB/LKNB/ diperoleh kaum laki- perumahan yang wakilnya pada acara sosialisasi Pengembang) penyalur laki; memuat isu-isu yg diadakan Kemenpera; Output/Indikator Kinerja Kunci: bantuan pembiayaan 2. Partisipasi perempuan pengarusutamaan 2. Adanya kesenjangan fungsi Laporan koordinasi, perumahan yang untuk menghadiri acara gender; kontrol/pengambilan fasilitasi dan sosialisasi menghadiri acara sosialisasi masih rendah; 3. Perencanaan kegiatan keputusan oleh perempuan rumusan kebijakan, sosialisasi umumnya 3. Fungsi kontrol sosialisasi belum di dalam rumah tangga program dan anggaran laki-laki yang belum perempuan dalam mempertimbangkan isu terkait kegiatan pembiayaan pembiayaan perumahan berwawasan gender; pengambilan gender; perumahan (misalnya dan kawasan permukiman 3. Penerima manfaat keputusan masih untuk berpartisipasi dalam 4. Belum tersedianya data berbagai pertemuan, seperti Tujuan Kegiatan: langsung (MBR) rendah; terpilih tentang isu bantuan pembiayaan mengikuti pameran, forum Meningkatkan kapasitas 4. Penerima manfaat gender; diskusi, seminar, sosialisasi dll, peran para pelaku perumahan yang kegiatan sosialisasi menghadiri acara 5. Belum tersedianya SOP perempuan harus mendapat pembiayaan perumahan selama ini masih sosialisasi kebijakan ijin suami sedangkan laki-laki sebagai upaya untuk sosialisasi umumnya didominasi oleh laki- laki-laki yang belum bantuan pembiayaan dapat memutuskan sendiri meningkatkan efisiensi laki. perumahan yang untuk berpartisipasi dalam dan efektivitas penyaluran berwawasan gender; responsif gender. acara tersebut); bantuan pembiayaan 4. Pemahaman mengenai perumahan. peran dan potensi 3. Adanya kesenjangan perempuan dalam pemahaman dalam pembiayaan masih pengelolaan keuangan rendah; rumah tangga bagi keperluan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman oleh kaum perempuan (seperti untuk kebutuhan uang muka atau angsuran KPR); 4. Adanya Kesenjangan kepercayaan dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) terhadap perempuan dalam pengajuan KPR. 5. Secara umum tingkat pendidikan laki-laki lebih baik dari perempuan; 6. Secara budaya menyediakan rumah untuk keluarga adalah kewajiban laki-laki. Padahal peran penyediaan rumah antara perempuan dan laki-laki mestinya sama;
    • Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Kebijakan dan Perencanaan Ke Depan Pengukuran Hasil Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Base – line) Indikator Gender 75Meningkatkan kapasitas 1. Sosialisasi kebijakan 1. Para pemangku 1. Para pemangkuperan para pelaku bantuan pembiayaan kepentingan yang kepentingan yangpembiayaan perumahan perumahan yang paham mengenai isu memahami isu genderbaik laki-laki maupun responsif gender; pengarusutamaan meningkat. Diharapkanperempuan dalam upaya 2. Penyusunan materi- gender masih sekitar meningkat dari 10% Lampiranuntuk meningkatkan materi sosialisasi 10%; menjadi 30%;efisiensi dan efektifitas kebijakan bantuan 2. Wakil dari lembaga 2. Peserta sosialisasipenyaluran bantuan pembiayaan yang intermediasi penyalur yang memahamipembiayaan perumahan memuat isu-isu bantuan pembiayaan isu gender dariyang responsif gender. pengarusutamaan perumahan yang lembaga intermediasi gender; menghadiri acara pembiayaan (LKB/ 3. Penyusunan data sosialisasi umumnya LKNB/pengembang) terpilah terkait laki-laki (90% lebih meningkat. Diharapkan kebutuhan informasi laki-laki); kehadiran perempuat tentang kebijakan 3. Penerima manfaat meningkat dari 10% bantuan pembiayaan langsung (MBR) menjadi 30%; perumahan; bantuan pembiayaan 3. Peserta sosialisasi 4. Penyusunan SOP perumahan yang yang memahami isu sosialisasi kebijakan menghadiri acara gender dari penerima bantuan pembiayaan sosialisasi umumnya langsung manfaat perumahan yang laki-laki (90% lebih (end-user) meningkat. responsif gender. laki-laki) Diharapkan kehadiran 4. Belum tersedianya peserta sosialisasi yang materi-materi memahami isu gender sosialisasi kebijakan meningkat dari 10% bantuan pembiayaan menjadi minimal 30; yang memuat isu-isu 4. Tersedianya 1 modul pengarusutamaan sosialisasi kebijakan gender; bantuan pembiayaan 5. Belum adanya data yang memuat isu-isu terpilah terkait pengarusutamaan kebutuhan informasi gender; tentang kebijakan 5. Tersedianya data bantuan pembiayaan terpilah terkait perumahan; kebutuhan informasi 6. Belum adanya SOP tentang kebijakan sosialisasi kebijakan bantuan pembiayaan bantuan pembiayaan perumahan; perumahan yang 6. Tersusunnya SOP responsif gender sosialisasi kebijakan bantuan pembiayaan perumahan yang responsif gender.
    • LAMPIRAN 2.2 GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN 76 Program Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan Perencanaan Kebijakan, Program dan Anggaran Pembiayaan Perumahan dan Kawasan PermukimanPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Indikator Kinerja Kegiatan Tersedianya Laporan Koordinasi, Fasilitasi dan Sosialisasi Rumusan Kebijakan, Program dan Anggaran Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Output Kegiatan Laporan Koordinasi, Fasilitasi dan Sosialisasi Rumusan Kebijakan, Program dan Anggaran Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tujuan Kegiatan Meningkatkan kapasitas peran para pelaku pembiayaan perumahan baik laki-laki maupun perempuan dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyaluran bantuan pembiayaan perumahan yang responsif gender. Analisis Situasi Berikut ini beberapa faktor yang menjadi pertimbangan perlunya lebih banyak pelibatan peserta perempuan dalam kegiatan sosialisasi di bidang pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman, yaitu: 1. Kegiatan sosialisasi kebijakan pembiayaan perumahan perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan program bantuan pembiayaan perumahan. Sosialisasi tersebut selain dilakukan melalui seminar atau FGD yang melibatkan stakeholders penyelenggara bantuan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman (seperti Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non-Bank, REI, Apersi, Dinas terkait Perumahan dan Permukiman, perwakilan penerima manfaat (KORPRI dan Jamsostek), juga dilakukan melalui pameran-pameran dan media elektronik meskipun frekuensinya masih kurang apabila dibandingkan dengan luasnya wilayah dan besarnya MBR yang belum menerima bantuan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman; 2. Para pengambil keputusan baik yang berasal dari lembaga intermediasi (LKB/LKNB/ pengembang) maupun kelompok masyarakat/asosiasi pekerja belum mempertimbangkan isu gender dalam mengirim wakilnya pada acara sosialisasi yg diadakan Kemenpera; 3. Sejauh ini, baik dari wakil dari lembaga intermediasi penyalur bantuan pembiayaan perumahan maupun penerima manfaat langsung (MBR) bantuan pembiayaan perumahan yang menghadiri acara sosialisasi umumnya laki-laki (lebih dari 90 %). Hal itu secara langsung menyebabkan kurangnya informasi yang diperoleh kaum perempuan dan secara tidak langsung berdampak pada berkurangnya akses terhadap sumberdaya pembiayaan perumahan. Hal lain yang menjadi penghambat kesenjangan dalam memperoleh bantuan pembiayaan perumahan adalah karena tingkat pendidikan laki-laki umumnya lebih baik dari perempuan dan secara budaya, penyediaan rumah untuk keluarga adalah kewajiban laki-laki. Sehingga baik secara sadar maupun tidak sadar peran perempuan dalam perkara ini terpinggirkan;
    • 4. Adanya kesenjangan fungsi kontrol/pengambilan keputusan oleh perempuan di dalam 77 rumah tangga terkait kegiatan pembiayaan perumahan (misalnya untuk berpartisipasi dalam berbagai pertemuan, seperti mengikuti pameran, forum diskusi, seminar, sosialisasi dll, perempuan harus mendapat ijin suami sedangkan laki-laki dapat memutuskan sendiri untuk Lampiran berpartisipasi dalam acara tersebut); 5. Adanya kesenjangan pemahaman dalam pengelolaan keuangan rumah tangga bagi keperluan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman oleh kaum perempuan (seperti untuk kebutuhan uang muka atau angsuran KPR); 6. Adanya Kesenjangan kepercayaan dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) terhadap perempuan dalam pengajuan KPR; 7. Belum adanya materi-materi sosialisasi kebijakan bantuan pembiayaan yang memuat isu-isu pengarusutamaan gender; 8. Belum adanya SOP sosialisasi kebijakan bantuan pembiayaan perumahan yang responsif gender.Rencana Komponen 1 Sosialisasi Kebijakan Pembiayaan Perumahan Wilayah Barat Rp. 700.000.000,-Aksi Komponen 2 Sosialisasi Kebijakan Pembiayaan Perumahan Wilayah Tengah Rp. 700.000.000,- Komponen 3 Sosialisasi Kebijakan Pembiayaan Perumahan Wilayah Timur Rp. 800.000.000,- Total Anggaran Rp. 2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah) Komponen 1, 2, dan 3Alokasi Anggaran Output Rp. 14.503.400.000 (empat belas miliar lima ratus tiga juta empat ratus ribu rupiah).KegiatanDampak/Hasil Output Kegiatan 1. Jumlah peserta perempuan yang hadir dalam acara sosialisasi minimal 30%; 2. Meningkatnya jumlah MBR yang memiliki pengetahuan dan akses terhadap sistem pembiayaan perumahan yang dilaksanakan oleh Kemenpera; 3. Meningkatnya jumlah perempuan yang dapat mengakses bantuan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman.
    • LAMPIRAN 3.1 GENDER ANALISYS PATHWAY (GAP) DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Isu Gender Pilih Kebijakan/ Program Kegiatan Yang Akan di Data Pembuka Wawasan Faktor Kesenjangan Sebab Kesenjangan Sebab Kesenjangan Analisis Internal Eksternal Program: 1. Kegiatan perencanaan Akses: 1. Pemahaman pengambil 1. Anggapan masyarakat 78 Pengembangan Perumahan dan Kawasan penataan lingkungan Akses informasi yang keputusan terhadap bahwa penataan hunian belum terkait dengan penataan isu gender lingkungan lingkungan perumahan Permukiman melibatkan peran lingkungan kumuh masih kumuh masih kurang; merupakan urusanPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan: masyarakat, terutama didominasi oleh kaum 2. Kebijakan dalam laki-laki; Perencanaan perempuan (15%); laki-laki. penataan lingkungan 2. Kesehatan dan Pemrograman dan 2. Tenaga Penggerak Kontrol: kumuh belum perkembangan Anggaran, Pendataan serta Masyarakat (TPM) Kurangnya peran berdasarkan partisipatif perempuan dan anak Sosialisasi Pengembangan berdasarkan data Tim perempuan dalam masyarakat, terutama kurang mendapat Kawasan Kegiatan PLP2KBK pengambilan keputusan perempuan; prioritas penataan; Komponen Kegiatan: Tahun 2010, jumlah penataan lingkungan 3. Belum ada indikator 3. Tingkat perekonomian Perencanaan Penataan anggota Tenaga permukiman kumuh. tingkat partisipasi masyarakat di lokasi Lingkungan Perumahan Penggerak Masyarakat Partisipasi: aktif laki-laki dan lingkungan kumuh dan Permukiman Kumuh (TPM) terdiri dari: Pelibatan perempuan perempuan. masih rendah; Berbasis Kawasan di 55 Perempuan 6 orang dalam mengikuti proses Lokasi (15%): laki-laki: 36 orang 4. Perbedaan kebutuhan perencanaan penataan dan pola ruang Tujuan Kegiatan: (85%) lingkungan kumuh masih antara laki-laki dan Terwujudnya Rencana Aksi kurang. perempuan; Penanganan Lingkungan Manfaat: Permukiman Kumuh di 55 5. Perbedaan pemahaman Manfaat yang diperoleh bagi laki-laki dan Lokasi di Indonesia, yang kaum perempuan dan sudah menangkap aspirasi perempuan dalam anak sangat kurang. penataan lingkungan masyarakat melalui Community Action Plan kumuh (CAP). (CAP) serta menciptakan sinergitas tindak antar seluruh stakeholder yang terkait
    • Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Kebijakan dan Perencanaan Ke Depan Pengukuran Hasil Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Base – line) Indikator GenderTujuan Kegiatan: 1. Sosialisasi rencana 1. Masyarakat di 55 lokasi 1. Masyarakat di 55 lokasiTerwujudnya Rencana AksiPenanganan Lingkungan penataan lingkungan belum mendapatkan mendapatkan informasi 79 kumuh terhadap informasi tentang tentang rencananPermukiman Kumuh di 55 masyarakat setempat; rencana penataan penataan lingkunganLokasi di Indonesia, yang lingkungan kumuh; kumuh; Lampiransudah menangkap aspirasi 2. Pendampinganmasyarakat (laki-laki dan kepada masyarakat, 2. Belum tersusunnya 2. Meningkatnya jumlahperempuan) melalui baik laki-laki maupun Dokumen Perencanaan partisipasi aktifCommunity Action Plan perempuan dalam Penataan Lingkungan perempuan dalam(CAP) serta menciptakan proses perencanaan Perumahan dan proses perencanaansinergitas tindak antar penataan lingkungan Permukiman Kumuh (20%);seluruh stakeholder yang kumuh; yang melibatkan 3. Meningkatnya Tenagaterkait 3. Penyusunan Dokumen Masyarakat terutama Penggerak Masyarakat Perencanaan Penataan perempuan (20%) (TPM) dalam proses Lingkungan Perumahan 3. Tenaga Penggerak penataan lingkungan; dan Permukiman Masyarakat (TPM) (25:75) Kumuh Berbasis berdasarkan data Tim 4. Tersusunnya Dokumen Masyarakat (laki-laki Kegiatan PLP2KBK Perencanaan Penataan dan perempuan); Tahun 2010, jumlah Lingkungan Perumahan 4. Penyusunan indikator Tenaga Penggerak dan Permukiman tingkat partisipasi aktif Masyarakat (TPM) Kumuh Berbasis laki-laki dan perempuan terdiri dari: Perempuan Masyarakat (laki-laki 6 orang (15%): laki-laki: dan perempuan) di 55 36 orang (85%) lokasi; 4. Kondisi kesehatan fisik dan mental masyarakat, terutama perempuan dan anak di lingkungan kumuh masih rentan.
    • LAMPIRAN 3.2 GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN 80 Program Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan Perencanaan, Pemograman dan Anggaran, Pendataan serta Sosialisasi Pengembangan KawasanPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Indikator Kinerja Kegiatan Tersusunnya Dokumen Perencaanaan Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh di 55 lokasi. Output Kegiatan Tersusunnya Perencanaan Strategis, Pemograman, Penganggaran, Pengelolaan Data dan Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan. Tujuan Kegiatan Terwujudnya Rencana Aksi Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh di 55 Lokasi di Indonesia, yang sudah menangkap aspirasi masyarakat melalui Community Action Plan (CAP) serta menciptakan sinergitas tindak antar seluruh stakeholder yang terkait. Analisis Situasi Perencanaan berbasis kawasan dalam penataan lingkungan permukiman kumuh adalah suatu proses perencanaan yang mengintegrasikan kawasan permukiman kumuh yang akan ditangani dengan kegiatan lingkungan di sekitarnya (sistem kota) baik aktivitas ekonomi, lingkungan fisik, maupun lingkungan sosial. Dengan perencanaan ini, kawasan kumuh akan berkembang secara berkelanjutan sesuai dengan potensi-potensi pengembangannya di sekitarnya. Termasuk dalam perencanaan ini adalah mensinergikan seluruh kegiatan stakeholder dalam penataan lingkungan kumuh. Data luasan permukiman kumuh pada tahun 2004 adalah 54.000 meningkat tahun 2009 menjadi 57.800 Ha peningkatan diperkirakan 1,37% pertahun (sumber Bappenas). Kondisi masyarakat di lingkungan kumuh tidak menguntungkan bagi kesehatan, terutama kesehatan reproduksi perempuan, dan juga tidak menguntungkan bagi perkembangan anak, untuk itu perlu penataan lingkungan kumuh yang melibatkan masyarakat secara menyeluruh agar supaya kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan kaum perempuan akan lebih baik sekaligus dapat memperbaiki perkembangan mental dan fisik anak. Namun pelibatan perempuan masih rendah, hal ini disebabkan akses informasi terhadap perempuan sangat terbatas, demikian juga kaum perempuan kurang berpartisipasi dalam proses penataan lingkungan kumuh, berdasarkan data Tim Kegiatan PLP2KBK Tahun 2010, Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM), jumlah anggota Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) terdiri dari: Perempuan 6 orang (15%): laki-laki: (36) orang (85%), akibatnya perempuan juga kurang ikut dalam pengambilan keputusan dalam penataan lingkungan kumuh sehingga perempuan kurang mendapat manfaat dalam kegiatan tersebut. Disamping hal tersebut pemahaman pengambil keputusan pada permasalahan gender masih rendah, budaya masyarakat bahwa penataan lingkungan hunian merupakan urusan laki-laki, kesehatan dan perkembangan perempuan dan anak belum prioritas utama, tingkat perekonomian masyarakat di lokasi lingkungan kumuh rendah, menyebabkan kesenjangan dalam penataan lingkungan kumuh.
    • Rencana Aksi Komponen 1 1. Sosialisasi rencana penataan lingkungan kumuh terhadap masyarakat setempat; 81 2. Penyusunan Community Action Plan (CAP) --- (Pendampingan kepada masyarakat, baik laki- laki maupun perempuan dalam proses perencanaan penataan lingkungan kumuh); Lampiran 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Penataan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat . Rp. 12.375.000.000 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)Alokasi Anggaran Output Rp. 44.530.000.000 (empat puluh empat miliar limaratus tiga puluh juta rupiah)KegiatanOutcome 1. Berkurangnya lingkungan kumuh seluas 655 Ha (sampai tahun 2014) melalui penataan lingkungan kumuh berbasis masyarakat; 2. Meningkatkan peran serta kaum perempuan dalam proses perencanaan 3. Meningkatnya prosentase Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) dalam proses penataan lingkungan yang responsif gender; (25:75) 4. Berkurangnya penyakit menular akibat lingkungan kumuh pada perempuan dan anak; 5. Meningkatnya hunian yang layak huni bagi setiap keluarga.
    • LAMPIRAN 4.1 GENDER ANALISYS PATHWAY (GAP) DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Isu Gender Pilih Kebijakan/ Program Kegiatan Yang Data Pembuka Wawasan Faktor Kesenjangan Sebab Kesenjangan Sebab Kesenjangan Akan di Analisis Internal Eksternal Program: Akses: 82 Kondisi umum pelaksanaan 1. Belum ada SOP dan 1. Belum adanya Pengembangan pekerjaan jasa konsultan di Belum ada standar Petunjuk Teknis yang sistem informasi dan Perumahan dan lingkungan Perumahan Formal, desain dan kriteria berwawasan gender; komunikasi efektif. Kawasan Permukiman; adalah sebagai berikut: Perumahan Formal dan 2. Kurangnya pemahaman 2. Belum optimalnyaPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan: 1. Kerangka Acuan belum PSU-nya yang berbasis Aparatur, Perencana program peningkatan Penyusunan mensyaratkan isu gender PUG. dan Pelaksana tentang kapasitas stakeholder Standarisasi Perumahan sebagai salah satu kriteria di Kontrol: isu gender; dalam perumahan Formal; dalam perencanaan; Belum ada SOP dan 3. Belum adanya data formal. Komponen Kegiatan: 2. Dalam proses perencanaan juknis terkait dengan terpilah; Tersusunnya Standar belum sepenuhnya pemantauan dan evaluasi perencanaan 4. Belum adanya Desain dan Kriteria menjaring masukan kriteria teknis terkait Perumahan Formal masyarakat khususnya standarisasi perumahan formal dan dengan sasaran target beserta PSU-nya keterwakilan perempuan pemanfaat penghuni. didalam memberikan PSU-nya yang berbasis Tujuan Kegiatan: PUG. Tersusunnya masukan teknis perencanaan Standarisasi Perumahan yang memperhatikan Partisipasi: Formal dan PSU-nya pengarusutamaan gender Rendahnya peran serta (PUG) (kesenjangan laki-laki perempuan dalam dan perempuan, difable, proses perencanaan. lansia, penyandang cacat, ibu Manfaat: hamil dan anak-anak) kurang Perencana belum dari 20%; memiliki instrumen 3. Dalam pelaksanaan perencanaan yang penyusunan standarisasi sensitif gender perumahan formal dan PSU- sehingga masyarakat nya, pihak-pihak yang terlibat (laki-laki, perempuan mulai dari tim pelaksana dan difable) belum (konsultan), tim teknis mendapatkan manfaat internal, dan stakeholder secara optimal. masih didominasi oleh laki-laki. Data yang ada dari 143 pekerjaan jasa konsultan antara tahun 2006-2010: Team Leader 107 laki-laki (75%); 36 perempuan (25%). Ketua Tim Teknis 113 laki-laki (79%) dan 30 perempuan (21%); 4. Standar desain Perumahan Formal dan PSU-nya belum responsive gender, sehingga hasil dari pelaksanaan pembangunan perumahan formal masih ditemukan adanya kesenjangan gender;
    • Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Kebijakan dan Perencanaan Ke Depan Pengukuran Hasil Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Base – line) Indikator Gender 83Komponen Kegiatan: 1. Penyusunan Standar 1. Belum adanya SOP dan 1. Tersedianya SOP danPenyusunan SOP dan Operasional Prosedur Petunjuk Teknis tentang Petunjuk Teknis tentangPetunjuk Teknis tentang (SOP) dan Petunjuk Penyusunan Rancang Penyusunan RancangRancang-bangun Rumah Teknis tentang Bangun Rumah dan Bangun Rumah dandan Perumahan beserta Penyusunan rancang- perumahan beserta Perumahan beserta LampiranPSU-nya yang berbasis bangun Rumah dan PSU-nya berbasis PUG; PSU-nya yang BerbasisPUG; Perumahan beserta 2. Belum adanya PUG;Tujuan Komponen PSU-nya yang berbasis Identifikasi dan data 2. Tersedianya dataKegiatan: PUG; pendukung terpilah pendukung terpilahTersusunnya SOP rancang- 2. Identifikasi dan (laki-laki, perempuan, (laki-laki, perempuan,bangun rumah dan menyediakan data dan difable) pekerjaan dan difable) pekerjaanperumahan yang layak pendukung terpilah jasa konsultan, standar jasa konsultan, rancanghuni dan terjangkau, (laki-laki, perempuan, desain rumah dan bangun rumah danbeserta PSU-nya yang dan difable) pekerjaan perumahan beserta perumahan besertaberbasis PUG. jasa konsultan, rancang PSU-nya; PSU-nya; bangun rumah dan 3. Belum adanya 3. Meningkatnya perumahan beserta pemahaman perencana pemahaman perencana PSU-nya; kegiatan jasa konsultan kegiatan jasa konsultan 3. Sosialisasi dan tentang SOP dan tentang SOP dan pendampingan terkait Petunjuk Teknis tentang Petunjuk Teknis tentang dengan rancang- Penyusunan Rancang Penyusunan Rancang bangun Rumah dan Bangun Rumah dan Bangun Rumah dan Perumahan beserta perumahan beserta perumahan beserta PSU-nya yang Berbasis PSU-nya yang berbasis PSU-nya dan berbasis PUG. PUG; PUG dari 0% menjadi 4. Para pemangku 10%; kepentingan belum 4. Meningkatnya memahami tentang pemahaman para rancang bangun rumah pemangku kepentingan dan perumahan beserta belum memahami PSU-nya yang berbasis tentang rancang PUG. bangun rumah dan perumahan beserta PSU-nya yang berbasis PUG dari 0% menjadi 10%; 5. Dilakukan sosialisasi kepada perencana kegiatan jasa konsultan tentang isu gender; 6. Tersusunnya Standar dan kriteria rancang bangun rumah dan perumahan beserta PSU-nya yang berwawasan gender.
    • LAMPIRAN 4.2 GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL 84 Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman Kegiatan Penyusunan Standarisasi Perumahan FormalPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Indikator Kinerja Kegiatan Tersusunnya Standar Desain dan Kriteria Perumahan Formal Output Kegiatan 1. Tersedianya data pendukung terpilah (laki-laki, perempuan, dan difable) pekerjaan jasa konsultan, Rancang Bangun rumah dan perumahan beserta PSU-nya; 2. Tersedianya SOP dan Juknis Rancang Bangun Rumah dan Perumahan beserta PSU-nya yang Berbasis Pengarusutamaan Gender (PUG) Tujuan Kegiatan Tersusunnya SOP dan Juknis Rancang Bangun Rumah dan Perumahan beserta PSU-nya sehingga proses perencanaan lebih partisipatif dan didasarkan pada PUG, yang berkeadilan bagi perempuan, laki-laki dan difable (lansia, penyandang cacat, ibu hamil dan anak-anak). Analisis Situasi 1. Perencanaan rancang-bangun rumah dan perumahan beserta PSU-nya yang berbasis PUG belum terlaksana dengan baik; 2. Dalam RPJMN Tahun 2010-2014, disebutkan bahwa kualitas hidup dan peran perempuan masih relatif rendah, yang antara lain disebabkan oleh: a. Adanya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya, terutama di tatanan antar provinsi dan antar kabupaten/kota; b. Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi; c. Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit. 3. Secara Umum, kondisi rumah dan perumahan beserta PSU-nya sekarang belum memadai dalam pengertian lain belum dapat memenuhi aspek ketersedian dan kebutuhan ruang yang dapat mengakomodir kebutuhan perempuan dan difable, hal ini disebabkan karena belum adanya data pendukung terpilah terkait dengan (laki-laki, Perempuan, dan difable) serta belum tersedianya SOP dan Juknis Rancang Bangun Rumah dan Perumahan beserta PSU-nya yang berawawasan gender; 4. Sebagai upaya untuk pemecahan masalah tersebut diatas terkait dengan tugas dan fungsi Kedeputian Perumahan Formal maka dipandang perlu untuk melakukan penyusunan SOP dan Petunjuk Teknis Rancang Bangun Rumah dan Perumahan beserta PSU-nya yang berbasis PUG agar masyarakat (laki-laki, perempuan, difable) pada akhirnya sebagai penerima manfaat akan mendapatkan hasil rancangan rumah yang secara kualitas lebih baik dan layak huni.
    • Rencana Aksi Komponen 1 Teridentifikasinya data pendukung terpilah (Laki-laki, Perempuan dan difable) pekerjaan jasa 85 konsultan, standard desain rumah dan perumahan beserta PSU-nya. Komponen 2 Penyusunan dan penetapan Standard Operasional dan Prosedur (SOP) Penyusunan Rancang Lampiran Bangun Rumah dan Perumahan beserta PSU-nya yang berbasis PUG. Komponen 3 Penyusunan Standard dan Kriteria Rancang Bangun Rumah dan Perumahan beserta PSU-nya yang berwawasan gender. Alokasi Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) Anggaran Penyusunan Rancang Bangun Rumah dan Perumahan beserta PSU-nya yang Berbasis PUG Komponen 1, 2, dan 3Alokasi Anggaran Output Rp. 6.800.000.000 (enam miliar delapan ratus juta rupiah)KegiatanDampak/Hasil Output Kegiatan 1. Meningkatnya kualitas Rumah dan Perumahan beserta PSU-nya yang dapat diakses baik oleh Perempuan, Difable sehingga mampu meningkatkan dan memperlancar aktifitas masyarakat khususnya Perempuan dan Difable didalam Rumah;Tercapainya Pembangunan Rumah dan Perumahan yang layak huni dan terjangkau yang berbasis PUG. 2. Tercapainya Pembangunan Rumah dan Perumahan yang layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan PSU-nya yang berbasis PUG.
    • LAMPIRAN 5.1 GENDER ANALISYS PATHWAY (GAP) DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Isu Gender Pilih Kebijakan/ Program Kegiatan Yang Akan di Data Pembuka Wawasan Faktor Kesenjangan Sebab Kesenjangan Sebab Kesenjangan Analisis Internal Eksternal Program: 86 1. Belum adanya data 1. Partisipasi perempuan 1. Pemahaman pengambil 1. Adanya anggapan Pengembangan komunitas yang yang tergabung dalam keputusan terhadap masyarakat bahwa Perumahan dan Kawasan berbasis pada komunitas perumahan PUG dalam pembinaan pembangunan rumah Permukiman perempuan dan laki- rendah; komunitas perumahan adalah urusan laki-laki;Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan: laki. 2. Manfaat yang diterima masih rendah; 2. Kesadaran dan Kemitraan dan 2. Kurang lebih 30% dari oleh masyarakat 2. Terbatasnya data kemauan perempuan Keswadayaan dalam komunitas penerima (laki-laki dan komunitas perempuan untuk terlibat penyelenggaraan bantuan stimulan perempuan) mengenai yang menangani dalam berorganisasi perumahan swadaya perumahan swadaya, pembangunan perumahan swadaya; khususnya terkait Komponen Kegiatan: adalah komunitas perumahan belum 3. Belum maksimalnya perumahan masih Jumlah Forum Kemitraan perempuan; maksimal; kajian tentang terbatas. Perumahan Swadaya 3. Materi pemberdayaan 3. Kurangnya akses kapasitas komunitas Tujuan: masyarakat masih netral perempuan baik laki-laki maupun Menjalin kemitraan gender. terhadap informasi perempuan terkait antar Komunitas pembangunan tentang pembangunan dalam mendukung perumahan. perumahan swadaya. penyelenggaraan PS
    • Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 Kebijakan dan Perencanaan Ke Depan Pengukuran Hasil Reformulasi Tujuan Rencana Aksi Data Dasar (Base – line) Indikator GenderMenjalin kemitraan 87 Fasilitasi Forum Kemitraan 1. Materi pemberdayaan 1. Tersedianya paketantar komunitas Komunitas Perumahan masyarakat masih netral materi pemberdayaandalam mendukung Swadaya: gender; yang responsifpenyelenggaraan gender;perumahan swadaya 1. FGD penyusunan 2. Belum adanya data materi pendampingan lembaga komunitas 2. Tersedianya Lampiransecara berkeadilan kepada pemda dalam yang berbasis pada data komunitas pemberdayaan perempuan dan laki- perempuan komunitas perempuan laki; dalam menangani yang menangani 3. Belum adanya indikator perumahan; perumahan; pemantauan dan 3. Tersedianya indikator 2. Koordinasi dengan evaluasi kegiatan yang pemantauan dan Pemda untuk berbasis pada gender; evaluasi kegiatan pendataan lembaga 4. Kurang lebih 30% dari yang berbasis gender. komunitas (baik komunitas penerima berbasis perempuan bantuan stimulan maupun laki-laki); perumahan swadaya, 3. Pemantauan dan adalah komunitas evaluasi pelaksanaan perempuan. fasilitasi kepada lembaga komunitas perempuan bidang perumahan swadaya.
    • LAMPIRAN 5.2 GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) DEPUTI BIDANG PERUMAHAN SWADAYA 88 Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan Kemitraan dan Keswadayaan Perumahan dalam Penyelenggaraan Perumahan SwadayaPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Output Kegiatan Tersusunnya rumusan kebijakan, terlaksananya kemitraan, dan meningkatnya keswadayaan dalam penyelenggaraan perumahan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Forum Kemitraan Perumahan Swadaya Tujuan Menjalin Kemitraan antar komunitas dalam mendukung penyelenggaraan perumahan swa- daya secara berkeadilan Analisis Situasi Perumahan swadaya adalah rumah dan perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat secara sendiri dan berkelompok. Pelaku dan pemanfaat hasil pembangunan adalah masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, seharusnya setiap individu tersebut dilibatkan dalam setiap proses pembangunan perumahan swadaya. Dalam hal masyarakat tidak mampu, pembangunan perumahan swadaya dapat dilakukan secara berkelompok, dan komunitas merupakan salah satu diantaranya. Agar keswadayaan masyarakat dapat tumbuh dan berkembang, pemerintah dapat memberikan stimulan sebagai pengungkit. Berdasarkan data penerima stimulan perumahan swadaya kurang lebih 30% adalah komunitas perempuan. Keterbatasan ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi perempuan dalam komunitas perumahan dan kurangnya akses komunitas perempuan tersebut terhadap informasi stimulan pembangunan perumahan. Kondisi di atas merupakan akibat dari kurangnya pemahaman pengambil keputusan terhadap PUG dan data tentang komunitas perempuan yang tersedia, sebagai faktor internal. Disamping itu ada anggapan bahwa pembangunan rumah menjadi urusan laki-laki saja, stigma inilah yang menyebabkan kesenjangan peran perempuan dalam penyelenggaraan perumahan swadaya.
    • Rencana Aksi Komponen 1 Fasilitasi Forum Komunitas Perumahan Swadaya: 89 1. FGD penyusunan materi pendampingan kepada pemda dalam pemberdayaan komunitas baik laki-laki dan perempuan yang menangani perumahan; 2. Koordinasi dengan Pemda untuk pendataan komunitas (baik berbasis perempuan maupun Lampiran laki-laki); 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi komunitas perumahan swadaya. Total Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) Anggaran Komponen 1Alokasi Anggaran Output Rp. 4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta rupiah)KegiatanDampak/Hasil Output Kegiatan Dampak Komunitas perumahan swadaya dapat berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan perumahan swadaya secara optimal.