PANDUAN   KEMENTERIAN                       KEMENTERIANPERUMAHAN RAKYAT     PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKRE...
2                                                                                               TIM PENYUSUNPerencanaan da...
PANDUAN   KEMENTERIAN                       KEMENTERIANPERUMAHAN RAKYAT     PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKRE...
SAMBUTAN                                                                                                                  ...
Kendala yang dihadapi dalam perencanaan program dan penyusunan ang-         5garan yang responsif gender di Kementerian Pe...
SAMBUTAN                                                                                                                  ...
Pedoman ini disusun melalui serangkaian Focus Group Discussion, beberapa   7kali workshop, dan konsultasi ke masing-masing...
DAFTAR ISI                                                                                                             2  ...
31   	      3.1	 Proses Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran      932   	      3.2	 Penganggaran Berbasis Kinerja37   	...
DAFTAR GAMBAR, DIAGRAM, TABEL, LAMPIRAN                                   10                                              ...
70   DAFTAR Lampiran                                             1171   Lampiran 1,     Contoh GAP, GBS dan KAK Sekretaria...
Gambar 1.1                                                                                               “Rumahku dan ling...
Bab 1PENDAHULUAN                                                                                     13            Latar B...
bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman serta                                             ...
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 telah mengamanatkan bahwa dalam penyusunanperencanaan perlu didahului dengan melakukan anali...
1.2 	   Maksud dan Tujuan Panduan PPRG Bidang PKP                                                                         ...
Sedangkan sasaran yang diharapkan dari penerapan PPRG ini adalah:1.	 Tersusunnya perencanaan dan penganggaran program dan ...
1.5 	   Landasan Hukum                                                                                               Pandu...
1.6 	   Hasil AkhirKeluaran dan manfaat Panduan PPRG Bidang PKP adalah sebagai berikut:1.	 Keluaran: tersusunnya dokumen p...
Gambar 1.2                                                                                               “Aku mimpi rumah ...
Bab 2ISU GENDER BIDANG PERUMAHANDAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                                    ...
mempunyai kedudukan lebih dominan. Sedangkan. perempuan ditempatkan sebagai                                               ...
laki. Peran gender dapat berbeda antar daerah, dan dapat berubah sesuai denganperkembangan zaman, sedangkan perbedaan jeni...
Pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui:                                                                              ...
Sedangkan tujuan Pengarusutamaan Gender (PUG) secara umum sebagaimanatercantum dalam panduan pelaksanaan Impres Nomor 9 ta...
manfaat pembangunan, dalam hal ini adalah pembangunan perumahan dan kawasan                                               ...
Transformasi isu proses dan produk pembangunan perumahan                         dan permukiman, dari layak teknis ke laya...
4.	 Skema-skema pembiayaan/pendanaan pengembangan perumahan dan peningkatan                                               ...
2.4.2 	 Isu Perencanaan1.	 Belum tersedianya data dan informasi yang terpilah menurut gender dalam   penyusunan program.2....
Gambar 1.3                                                                                                  “Halamanku yan...
Bab 3PENYUSUNAN PERENCANAAN DANPENGANGGARAN RESPONSIF GENDERBIDANG PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN                 ...
Diagram 3.1 memperlihatkan sinkronisasi sistem perencanaan dan penganggaran yang                                          ...
Diagram 3.2                                                                                                     Proses Per...
dengan istilah akuntabilitas kinerja (Performance Accountability). Hal ini artinya ada                                    ...
Diagram 3.3                                                                   Konsep Kerangka Kinerja    konsep kerangka k...
Diagram 3.4   Penerapan PBK tersebut akan mempengaruhi struktur anggaran yang digunakan oleh                              ...
Perencanaan dan Penganggaran    3.3 				Responsif GenderPerencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen ...
1.	 Perencanaan responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan                                             ...
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1,875 views
1,720 views

Published on

Published in: Real Estate
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,875
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
84
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Panduan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

  1. 1. PANDUAN KEMENTERIAN KEMENTERIANPERUMAHAN RAKYAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKREPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  2. 2. 2 TIM PENYUSUNPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Konsultan Yusuf Supiandi Fransisca Sari Nara Sumber Kementerian Perumahan Rakyat • Sekretaris Kementerian • Kepala Biro Perencanaan dan KLN Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Hertomo Heroe • Sunarti Kontributor Kementerian Perumahan Rakyat • Deputi I • Deputi II • Deputi IV • Deputi V Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Zamzam Muchtarom • Endah Prihatiningtiyastuti Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Sri Lestari • Nani Dwi Wahyuni • Dwi Supriyanto • Bayu Harie Nugroho Editor Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  3. 3. PANDUAN KEMENTERIAN KEMENTERIANPERUMAHAN RAKYAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKREPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA 3 Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  4. 4. SAMBUTAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT 4 Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga Buku Panduan Peren- Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman KEMENTERIAN canaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA Permukiman dapat tersusun dengan baik, sebagai salah satu wujud akuntabili- REPUBLIK INDONESIA tas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.P A ND U A N Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusu- Perencanaan dan Penganggaran Nasional, yang merupakan salah satu tamaan Gender Dalam Pembangunan yang Responsif pencarian keadilan atas hak azasi manusia tanpa mengotak-ngotakkan upaya Gender gender (laki-laki dan perempuan), usia, kebiasaan, dan lainnya, maka telah Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kementerian/Lembaga untuk melak- menjadi tugas dan tanggung jawab bagi sanakan berbagai kegiatan yang responsif gender, mulai dari perencanaan, penyusunan program, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Pengembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang di- tujukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), memiliki karakteristk yang cend- erung netral gender, tanpa membedakan kelompok sasaran pemanfaatnya. Akan tetapi dalam serangkaian input, proses dan outputnya seringkali ter- dapat kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender. Salah satu upaya untuk mengurangi kesenjangan gender serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender adalah melalui proses perencanaan program dan penyusunan anggaran yang responsif gender.
  5. 5. Kendala yang dihadapi dalam perencanaan program dan penyusunan ang- 5garan yang responsif gender di Kementerian Perumahan Rakyat, diakibatkanoleh karakteristik beberapa jenis infrastruktur bidang perumahan dan ka-wasan permukiman yang netral gender. Perubahan pola pikir para perencanaprogram dan anggaran sangatlah diharapkan, sehingga dapat terwujud pem-bangunan infrastruktur bidang perumahan dan kawasan permukiman yangresponsif gender. Kami berharap panduan ini dapat digunakan sebagai acuandalam perencanaan program dan penyusunan anggaran bidang perumahandan kawasan permukiman, untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan genderdalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.Kami menyadari bahwa Panduan Perencanaan dan Penganggaran ResponsifGender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini masih belum sempur-na, untuk itu kami mengharapkan masukan dan saran dalam rangka perbaikan.Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telahmembantu dan memberikan kontribusi pemikiran sehingga panduan ini dapatdiselesaikan dengan baik.Jakarta, September 2011SekretarisKementerian Perumahan RakyatDr. Iskandar Saleh
  6. 6. SAMBUTAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6 Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan semua Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman KEMENTERIAN KEMENTERIAN Kementerian/Lembaga termasuk didalamnya Kementerian Perumahan RakyatPERUMAHAN RAKYAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKREPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA untuk mengintegrasikan PUG dalam menetapkan kebijakan, menyusun program dan kegiatan masing-masing. Mandat tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) T ahun 2011, yang kemudian diperbaharui dengan PMK No.93/PMK.02/2011.Perencanaan dan Penganggaran Dalam PMK tersebut disebutkan bahwa setiap Kementerian/Lembagayang Responsif Gender yang pernah didampingi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yangBidang Perumahan dan Kawasan Responsif Gender (PPRG) wajib mengintegrasikan isu gender kedalam pogram Pemukiman dan kegiatan mulai dari perencanaan sampai penganggaran yang dituangkan di RKA-K/L nya. Kementerian Perumahan Rakyat dalam menindaklanjuti PMK tersebut, pada tahun 2011 telah bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang didampingi oleh konsultan untuk menyusun Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Diharapkan pedoman tersebut dapat digunakan sebagai acuan para komponen perencana dalam menyusun program dan kegiatan yang responsif gender.
  7. 7. Pedoman ini disusun melalui serangkaian Focus Group Discussion, beberapa 7kali workshop, dan konsultasi ke masing-masing unit kerja eselon Idilingkungan Kementerian Perumahan Rakyat . Kami menyampaikan ucapanterimakasih kepada Tim Penyusun, yang terdiri dari pimpinan dan stafKementerian Perumahan Rakyat , dan Kementerian Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak serta pihak-pihak yang terlibat atas keikhlasannyatelah menyempatkan waktu untuk menyumbangkan pikiran, berdiskusi danmembahas pedoman ini.Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangkukepentingan dalam menyusun program dan kegiatan yang responsif genderguna mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Kementerian PerumahanRakyat.Jakarta, Agustus 2011Deputi Bidang Pengarusutamaan GenderBidang EkonomiDr. Ir. Hertomo Heroe, MM
  8. 8. DAFTAR ISI 2 8 KATA PENGANTAR Kementerian Perumahan RakyatPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 4 SAMBUTAN Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8 DAFTAR ISI 10 DAFTAR Gambar, Diagram, Tabel dan Lampiran 13 Bab 1 PENDAHULUAN 13 1.1 Latar Belakang 16 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Pedoman PPRG 16 1.2.1 Maksud 16 1.2.2 Tujuan 16 1.3 Sasaran 17 1.4 Ruang Lingkup 18 1.5 Landasan Hukum 19 1.6 Hasil Akhir (Output dan Outcome) 21 Bab 2 ISU GENDER BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN 21 2.1 Pengertian Gender 23 2.2 Pengarusutamaan Gender (PUG 25 2.3 Gender dalam Bidang Perumahan dan Permukiman: 28 2.4 Isu Gender di Kementerian Perumahan Rakyat 28 2.4.1 Isu Kebijakan 29 2.4.2 Isu Perencanaan 29 2.4.3 Isu Pembangunan 29 2.4.4 Isu Monitoring dan Evaluasi 31 Bab 3 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN
  9. 9. 31 3.1 Proses Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran 932 3.2 Penganggaran Berbasis Kinerja37 3.3 Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender39 3.4 Pengintegrasian Aspek Gender Dalam Perencanaan Program dan Penganggaran43 Bab 4 PENYUSUNAN DAN TAHAP-TAHAP PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DAN IMPLEMENTASINYA DI BIDANG PERUMAHAN43 4.1. Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender43 4.1.1 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L)45 4.1.2 Pemilihan Program/Kegiatan/Output46 4.1.3 Analisis gender50 4.2 Penyusunan Gender Budget Statement (GBS):55 Bab 5 MONITORING DAN EV ALUASI55 5.1 Pengertian Monitoring dan Evaluasi57 5.2 Indikator Keberhasilan dan Data Terpilah58 5.3 Tahap- tahap Monitoring dan Evaluasi58 5.3.1 Tahap Persiapan59 5.3.2 Tahap Monitoring61 5.3.3 Tahap Evaluasi61 5.3.4 Tahap Pelaporan63 Bab 6 PENUTUP65 DAFTAR PUSTAKA66 DAFTAR ISTILAH70 LAMPIRAN
  10. 10. DAFTAR GAMBAR, DIAGRAM, TABEL, LAMPIRAN 10 DAFTAR Gambar 10 Gambar 1.1 Rumahku dan lingkunganku penuh kekeluargaan 18 Gambar 1.2 Aku mimpi rumah Bali masa laluPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 28 Gambar 1.3 Halamanku yang Indah 40 Gambar 1.4 Lingkunganku yang nyaman 52 Gambar 1.5 Rumah Impianku, diantara suaka alam 60 Gambar 1.6 Lautku Rumahku DAFTAR Diagram 25 Diagram 2.1 Transformasi Isu Proses dan Produk Pembangunan Perumahan dan Permukiman dari Layak Teknis ke Layak Teknis & Gender 29 Diagram 3.1 Siklus Perencanaan dan Anggaran Nasional 31 Diagram 3.2 Proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Terpadu 33 Diagram 3.3 Konsep Kerangka Kinerja 34 Diagram 3.4 Struktur Anggaran 39 Diagram 3.5 Mekanisme Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan responsif Gender 42 Diagram 4.1 Langkah-langkah PPRG dalam Penyusunan RKA-K/L 45 Diagram 4.2 Gender Analysis Pathway (GAP) DAFTAR Tabel 49 Tabel 4.1 Gender Budget Statement 50 Tabel 4.2 Format TOR 51 Tabel 4.3 TOR 58 Tabel 5. Daftar Pertanyaan Pemantauan, Perencanaan Program dan Penganggaran Responsif Gender Unit Eselon
  11. 11. 70 DAFTAR Lampiran 1171 Lampiran 1, Contoh GAP, GBS dan KAK Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat72 Lampiran 2, Contoh GAP, GBS dan KAK Deputi Bidang Pembiayaan73 Lampiran 3, Contoh GAP, GBS dan KAK Deputi Bidang Pengembangan Kawasan74 Lampiran 4, Contoh GAP, GBS dan KAK Deputi Bidang Perumahan Formal75 Lampiran 5, Contoh GAP, GBS dan KAK Deputi Bidang Perumahan Swadaya
  12. 12. Gambar 1.1 “Rumahku dan lingkunganku penuh kekeluargaan” Pemenang Nominasi (SMP) Anisha Sefina Priatna (14th) Tasikmalaya 12Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  13. 13. Bab 1PENDAHULUAN 13 Latar Belakang (1) 1.1. PendahuluanPerumahan dan kawasan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga NegaraIndonesia, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1), yaitu bahwa: setiap orang berhak hidupsejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baikdan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam pembukaanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukimandinyatakan bahwa: “Rumah mempunyai peran strategis dalam pembentukkan watakdan kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesiaberjati diri, madani, dan produktif.Sebagai hak dasar yang fundamental sifatnya, dan sekaligus menjadi prasyarat bagisetiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat,damai, aman, dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan kawasan permukimanyang memenuhi prinsip-prinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadikomitmen global sebagaimana dituangkan dalam Millenium Development Goals(MDGs). Untuk itu, Pemerintah bertanggungjawab membantu masyarakat agar dapat
  14. 14. bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman serta lingkungannya. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam kenyataan sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, mengingat seluruh aspek kehidupan berawal dari rumah yang sehat dan layak huni. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus senantiasa berdampak 14 penting terhadap perekonomian nasional maupun pada tatanan perekonomian global.Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Selain ekonomi, kontribusi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman juga harus dapat dirasakan untuk berbagai kepentingan sosial, budaya, lingkungan dan lainnya, di antaranya adalah untuk kesetaraan gender. Pengarusutamaan gender (PUG) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan nasional, menjadi komitmen Kementerian Perumahan Rakyat, yang akan diterapkan dalam setiap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, serta implementasinya melalui program dan kegiatan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 diamanatkan bahwa PUG merupakan salah satu lintas bidang di dalam pembangunan, sehingga konsep kesetaraan gender harus benar-benar menjadi pegangan dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Perencanaan responsif gender telah diamanahkan dalam Instruksi Presiden tersebut di atas, yang memerintahkan seluruh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PUG ke dalam siklus manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi atas kebijakan dan program yang berperspektif gender pada semua aspek pembangunan. Selain itu, Peraturan
  15. 15. Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 telah mengamanatkan bahwa dalam penyusunanperencanaan perlu didahului dengan melakukan analisis dampak dan analisis gender.Hal tersebut diperkuat lagi dengan Permenkeu Nomor 105/PMK.02/2008, yang jugamengamanahkan agar penyusunan RKA-KL Tahun 2009 dilakukan dengan berbasiskinerja serta didahului oleh analisis dampak dan analisis gender.Dalam rangka lebih mengoperasionalkan PUG ke dalam berbagai program, kegiatan 15dan penganggarannya pada masing-masing Kementerian/Lembaga, Menteri Keuangantelah mengeluarkan Peraturan Nomor 119/PMK.02/2009, dan Nomor 104/ (1) PendahuluanPMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja danAnggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahandan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 dan 2011,yang telah diperbaharui dengan PMK Nomor 93/PMK.02/2011. Peraturan Menteritersebut memerintahkan Kementerian atau Lembaga Non Kementerian (K/L) untukmenyusun kegiatan yang responsif gender dalam RKA-K/L yang ditunjukkan denganadanya Gender Budget Statement (GBS).Dalam konteks tersebut di atas, untuk memudahkan para perencana di lingkunganKementerian Perumahan Rakyat dalam menyusun perencanaan dan penganggaranresponsif gender maka disusun Panduan Perencanaan dan Penganggaran ResponsifGender (PPRG) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
  16. 16. 1.2 Maksud dan Tujuan Panduan PPRG Bidang PKP 1.2.1 Maksud Panduan PPRG Bidang PKP merupakan acuan bagi para perencana, pelaksana serta penentu kebijakan di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat, dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang efisien, efektif, dan berkeadilan bagi perempuan, 16 laki-laki, lansia dan anak serta orang dengan kebutuhan khusus (difable). 1.2.2 TujuanPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Panduan PPRG Bidang PKP ini bertujuan untuk: 1. Menyamakan persepsi para penentu kebijakan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender; 2. Memberikan pengarahan tentang tata cara pengintegrasian isu gender kedalam sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat; 3. Memberikan arahan dalam penyusunan perencanaan program melalui pendekatan Gender Anaysis Pathway (GAP) dan penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) melalui pendekatan Gender Budget Statement (GBS). 4. Mendorong akuntabilitas pemerintah dalam menjalankan komitmennya untuk mewujudkan kesetaraan gender di bidang perumahan dan kawasan permukiman. 1.3 Sasaran Sasaran pengguna Panduan PPRG Bidang PKP adalah para perencana program dan penganggaran di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat yaitu unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi penyusunan perencanaan dan penganggaran kegiatan di seluruh jajaran Eselon 1.
  17. 17. Sedangkan sasaran yang diharapkan dari penerapan PPRG ini adalah:1. Tersusunnya perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang responsif gender di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.2. Diterapkannya ARG dalam program dan kegiatan dengan melampirkan GBS dan KAK yang responsif gender;3. Meningkatnya perspektif gender dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat. 17 (1) Pendahuluan 1.4 Ruang LingkupRuang lingkup panduan ini adalah upaya-upaya terkait dengan pengintegrasian isugender mulai dari perencanaan dan penganggaran sampai penyusunan Gender BudgetStatement (GBS) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL.Ruang Lingkup panduan secara rinci meliputi:1. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di bidang perumahan dan kawasan permukiman;2. Isu gender dan data dukung gender (GBS dan KAK) bidang perumahan dan kawasan permukiman;3. Langkah-langkah perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bidang perumahan dan kawasan permukiman;4. Monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran responsif gender bidang perumahan dan kawasan permukiman.
  18. 18. 1.5 Landasan Hukum Panduan PPRG Bidang PKP ini disusun berlandaskan pada peraturan perundangan: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW): 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 18 Nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 8. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Nomor 0142/M.PPN/06/2009-SE 1848/ MK/2009 tertanggal 19 Juni 2009; 9. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk Penyu- sunan dan Penelaahan RKA-KL.
  19. 19. 1.6 Hasil AkhirKeluaran dan manfaat Panduan PPRG Bidang PKP adalah sebagai berikut:1. Keluaran: tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.2. Manfaat: diterapkannya program/kegiatan yang responsif gender, serta meningkatnya pemahaman dan persamaan persepsi dalam pengintegrasian gender 19 di bidang perumahan dan kawasan permukiman. (1) Pendahuluan
  20. 20. Gambar 1.2 “Aku mimpi rumah Bali masa lalu” Juara III (SD) I Gede Dalem Erlangga (13th) Gianyar-Bali 20Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  21. 21. Bab 2ISU GENDER BIDANG PERUMAHANDAN KAWASAN PERMUKIMAN 21 2.1 Pengertian Gender (2) Isu Gender Bidang Perumahan Dan KawasanPengertian gender sama sekali berbeda dengan pengertian jenis kelamin, yang lazim Permukimandibedakan atas perempuan dan laki-laki. Gender tercipta melalui proses sosialbudaya yang panjang dalam satu lingkup masyarakat tertentu, dan mempunyaipengertian sebagai, “Pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab dan pembagiankerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkansifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat,kepercayaan atau kebiasaan masyarakat”. Pembedaan gender dimulai dari rumahtangga, sebagai contoh, sejak dini anak laki-laki dikonstruksikan harus kuat, keras,dan tegas, sedangkan anak perempuan harus halus, tenang, dan lembut. Ketika disekolah, pelajaran yang menjadi ranah perempuan ditetapkan misalnya menjahit danmemasak, sedangkan bagi laki-laki antara lain pertukangan dan elektronika. Demikianpula, media dan masyarakat makin menegaskan peran tersebut. Sebagai contoh,dalam media masa, perempuan ideal selalu dikonstruksikan sebagai seseorang yangmelayani, lemah lembut dan selalu mengalah, sedangkan laki-laki adalah seseorangyang kuat dan dominan.Dengan konstruksi sifat seperti tersebut di atas, maka laki-laki umumnya ditempatkansebagai pemegang pekerjaan produktif, yang dinilai menghasilkan, dan dipandang
  22. 22. mempunyai kedudukan lebih dominan. Sedangkan. perempuan ditempatkan sebagai pemegang peran pekerjaan domestik, yang dinilai tidak menghasilkan, dan karena itu berkedudukan sub-ordinat. Padahal pekerjaan domestik diperlukan untuk memelihara dan menjaga agar pelaku pekerja produktif, yaitu kaum laki-laki, tetap mampu melakukan pekerjaan produktifnya. Perempuan pun seringkali harus berperan ganda, sebagai pekerja produktif sambil tetap memegang pekerjaan domestiknya. 22 Penetapan kebutuhan ruang dalam pembangunan perumahan dan kawasanPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman permukiman, selama ini umumnya diturunkan dari kebutuhan laki-laki sebagai pekerja produktif, dan mengabaikan adanya perbedaan kebutuhan spesifik perempuan, karena sifat dan pekerjaannya yang tidak sama dengan laki-laki. Perumahan misalnya, dipandang sebagai tempat istirahat, yang merefleksikan kebutuhan laki-laki yang perlu istirahat setelah melakukan pekerjaan produktif di tempat lain. Padahal bagi perempuan, perumahan tidak hanya merupakan tempat istirahat, melainkan juga merupakan tempat bekerja. Sedangkan di tempat kerja, tidak disediakan ruang untuk kebutuhan khusus perempuan yang berperan ganda, sebagai pekerja dan juga sebagai seorang ibu yang tetap harus dapat mengasuh dan mengawasi anak- anaknya, khususnya yang berusia balita. Ini berarti bahwa permukiman selama ini direncanakan dan dirancang sesuai dengan karakter pekerjaan laki-laki yang mengenal pemisahan ruang dan waktu. Perempuan, baik yang berperan ganda maupun yang hanya memegang pekerjaan domestik saja, tidak sepenuhnya memerlukan pemisahan ruang dan waktu. Pekerjaan domestik, seperti misalnya memasak, mengasuh anak dan mencuci piring, seringkali harus dilakukan pada saat bersamaan, yang berarti bahwa pekerjaan domestik cenderung kurang memerlukan pemisahan ruang. Peran, fungsi, tanggung jawab, dan perilaku dalam relasi gender merupakan bentukan masyarakat yang sesungguhnya dapat dipertukarkan antara perempuan dan laki-
  23. 23. laki. Peran gender dapat berbeda antar daerah, dan dapat berubah sesuai denganperkembangan zaman, sedangkan perbedaan jenis kelamin adalah perbedaan biologis,merupakan kodrat yang menetap tidak dapat berubah sepanjang zaman.Perbedaan gender tidak akan menjadi permasalahan sepanjang tidak menimbulkankesenjangan, ketidak-adilan atau diskriminasi pada perempuan atau laki-laki. Akantetapi kenyataannya, pembedaan tersebut seringkali menimbulkan permasalahan. 23Dengan perbedaan gender dapat terjadi marginalisasi, sub-ordinasi, stereo-type danbahkan terjadi adanya kekerasan dan beban ganda yang sering dialami oleh perempuan (2) Isu Gender Bidangdi sektor publik. Perumahan Dan Kawasan PermukimanAdanya peminggiran terhadap perempuan atau laki-laki dalam pembangunanmengakibatkan kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi perempuandan laki-laki, termasuk difable, dalam mendapatkan peluang atau kesempatan yangadil dalam proses pembangunan. 2.2 Pengarusutamaan Gender (PUG)Pengarusutamaan gender adalah strategi dalam mengintegrasikan berbagaipengalaman, aspirasi laki-laki dan perempuan ke dalam kebijakan dan programpembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, danevaluasi. Pengarusutamaan gender bertujuan untuk terselenggaranya perencanaan,pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunannasional yang berperspektif gender, dalam rangka mewujudkan kesetaraan dankeadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, danbernegara.
  24. 24. Pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui: 1. Analisis gender yaitu cara mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab – sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan permasalahannya, 2. Upaya komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. 24 Ketidakadilan gender dalam pembangunan dapat terjadi karena tidak samanya aksesPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan kontrol terhadap sumberdaya pembangunan, Partisipasi terhadap pengambilan keputusan dan kegiatan, dan manfaat kebijakan serta program pembangunan bagi perempuan dan laki-laki, termasuk difable. Melalui Pengarusutamaan Gender dapat dihasilkan kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender, yang dapat membuka peluang sama bagi laki-laki dan perempuan serta difable dalam beroleh akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan. PUG sebagai suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, harus dapat membuktikan bahwa aspek gender benar-benar tercermin dan terpadu dalam empat fungsi utama manajemen program setiap instansi, lembaga maupun organisasi, yaitu : a. Perencanaan: menyusun pernyataan atau tujuan yang jelas bagi perempuan dan laki-laki. b. Pelaksanaan: memastikan bahwa strategi yang dijelaskan mempunyai dampak pada perempuan dan laki-laki. c. Pemantauan: mengukur kemajuan dalam pelaksanaan program dalam hal partisipasi dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. d. Penilaian (evaluasi): memastikan bahwa status perempuan maupun laki-laki sudah menjadi lebih setara/seimbang sebagai hasil prakarsa tersebut.
  25. 25. Sedangkan tujuan Pengarusutamaan Gender (PUG) secara umum sebagaimanatercantum dalam panduan pelaksanaan Impres Nomor 9 tahun 2000, tujuan PUGadalah:a. Membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender.b. Memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang mengalami marjinalisasi, sebagai dampak dari bias gender. 25c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah sehingga mau melakukan tindakan yang sensitif gender di bidang (2) Isu Gender Bidang masing-masing. Perumahan Dan Kawasan Permukiman 2.3 Gender dalam Bidang Perumahan dan Kawasan PermukimanIsu secara umum dapat diartikan sebagai berbagai hal, perhatian, pertanyaan, topik,proposisi atau situasi yang perlu direspon oleh suatu tindakan. Dalam kaitannyadengan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka isu berarti berbagai hal,situasi atau masalah yang perlu direspon oleh suatu kebijakan, program dan berbagaikegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, agar apa yang menjadi tanggungjawabnegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman terlaksana.Sedangkan dalam Gender Analysis Pathway, isu gender dijabarkan sebagai adanyakesenjangan dalam faktor Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM). Dengandemikian, isu gender merupakan permasalahan atau situasi yang diakibatkan olehadanya kesenjangan atau ketimpangan gender dalam akses, partisipasi, kontrol dan
  26. 26. manfaat pembangunan, dalam hal ini adalah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang berimplikasi munculnya diskriminasi terhadap salah satu pihak, perempuan atau laki-laki. Padahal keadilan dan pemerataan adalah salah satu azas penyelenggaraan perumahan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2011, Bab 2, pasal 2. Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam akses dan kontrol terhadap 26 sumberdaya pembangunan, partisipasi dalam pengambilan keputusan danPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pelaksanaan kegiatan, serta manfaat hasil pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dapat terjadi pada proses dan produk perumahan dan kawasan permukiman, yang mencakup kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Tetapi, tidak sepenuhnya kegiatan yang tersebut dalam ketentuan umum, pasal 1 Undang- Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor 1 tahun 2011 itu, merupakan kewenangan Kementerian Perumahan Rakyat. Ini mengisyaratkan pentingnya koordinasi di antara K/ L penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman, dalam menciptakan perumahan dan kawasan permukiman yang responsif gender. Dengan proses dan produk pembangunan perumahan dan permukiman yang responsif gender, maka kelayakan huni dan keterjangkauan tidak hanya layak menurut kebutuhan teknis dan ekonomis semata-mata, melainkan juga harus layak gender. Untuk menemu-kenali isu gender, terlebih dahulu harus tersedia data terpilah, yang menunjukkan masih adanya ketimpangan gender dalam proses dan produk kebijakan, program, kegiatan yang akan direncanakan.
  27. 27. Transformasi isu proses dan produk pembangunan perumahan dan permukiman, dari layak teknis ke layak teknis dan gender Diagram 1.1 proses produk: Siklus Perencanaan dan layak teknis layak huni Anggaran Nasional administratif terjangkau & responsif & layak gender gender isu terpilah isu gender isu terpilah produk: proses: layak huni layak & terjangkau: 27 teknis & teknis, administratif ekonomis (2) Isu Gender Bidang Perumahan Dan Kawasan PermukimanIsu-isu gender dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman secara umumdapat diintegrasikan, antara lain melalui:1. Kebijakan dan program yang dapat mengatasi berbagai permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, baik sebagai lingkungan fisik maupun sebagai pengorganisasian, yang menghasilkan proses maupun produk kebijakan serta program yang responsif gender;2. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang dapat memandu pengguna dan pemakainya menghasilkan kegiatan dan atau produk perumahan dan kawasan permukiman lainnya yang responsif gender;3. Peningkatan penyebaran dan penguasaan informasi mengenai isu gender dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui sosialisasi, pelatihan dan pendidikan informal lainnya, serta dalam pendidikan formal dalam subjek pengetahuan terkait, seperti untuk perencana dan perancang perumahan dan kawasan permukiman, juga para pengambil keputusan terkait di kalangan pemerintahan pusat dan daerah, dan stakeholders lainnya, termasuk masyarakat pengguna perumahan dan kawasan permukiman;
  28. 28. 4. Skema-skema pembiayaan/pendanaan pengembangan perumahan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang responsif gender; 5. Peningkatan partisipasi perempuan dan laki-laki dari segala usia dan yang berkebutuhan khusus, dalam desain proyek, implementasi, monitoring dan evaluasi, agar manfaat pembangunan lebih bersifat responsif gender. 28 2.4 Isu Gender di Kementerian Perumahan RakyatPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam bagian ini akan diangkat beberapa contoh isu-isu gender di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat, sesuai dengan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian, yang mencakup kebijakan, perencanaan dan perancangan, pembangunan dan pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi 2.4.1 Isu Kebijakan 1. Terbatasnya pemahaman pengambil keputusan, baik secara pola pikir dan atau kapasitas, dalam merumuskan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang berkeadilan bagi laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia, dan disable. 2. Masih terdapatnya kesenjangan pemahaman di antara pembuat dan pelaksana kebijakan K/L dan Non-Pemerintah terkait pembiayaan perumahan terhadap peran perempuan sebagai pengelola keuangan rumah tangga. 3. Kriteria dan spesifikasi prasarana, sarana dan utilitas yang ada di perumahan dan kawasan permukiman belum mengakomodasi penggunaan oleh kaum perempuan dan disable. 4. Adanya kesenjangan laki-laki dan perempuan di dalam mengakses informasi kebijakan dan program perumahan.
  29. 29. 2.4.2 Isu Perencanaan1. Belum tersedianya data dan informasi yang terpilah menurut gender dalam penyusunan program.2. Kurangnya pemahaman aspek gender dalam proses penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.3. Perencanaan dan perancangan perumahan dan kawasan permukiman belum secara memadai memperhatikan kebutuhan gender. 294. Dokumen perencanaan bidang perumahan dan kawasan permukiman masih belum berperspektif gender. (2) Isu Gender Bidang Perumahan Dan Kawasan2.4.3 Isu Pembangunan Permukiman1. Keterbatasan akses masyarakat khususnya perempuan terhadap sumberdaya perumahan dan kawasan permukiman.2. Masukan kelompok masyarakat dalam perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman belum responsif gender.3. Bahan/materi sosialisasi/ pelatihan belum responsif gender; dan narasumber, fasilitator, serta pelaksana sosialisasi belum paham gender.2.4.4 Monitoring dan Evaluasi1. Belum ada indikator monitoring dan evaluasi yang responsif gender dalam penyelenggaaran perumahan dan kawasan permukiman.2. Rendahnya peran masyarakat yang peduli gender dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan perumahan.3. Belum tersedianya komponen data terpilah atas penanganan pengaduan masyarakat di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan keikutsertaan perempuan dalam penyampaian saran pengaduan masih relatif rendah.
  30. 30. Gambar 1.3 “Halamanku yang Indah” Pemenang Nominasi (SD) Mohammad Asaydana (11th) Batu-Malang, Jatim 30Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  31. 31. Bab 3PENYUSUNAN PERENCANAAN DANPENGANGGARAN RESPONSIF GENDERBIDANG PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN 31 Proses Penyusunan Perencanaan dan 3.1 (3) Penyusunan Penganggaran Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Bidang PerumahanSistem perencanaan dan penganggaran yang berlaku di Kementerian Lembaga, telah dan Kawasan Permukimantertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara. siklus perencanaan dan anggaran nasional RPJP RPJMN RKP RAP APBN pusat Renstra Renja RKA Rincian K/L K/L K/L APBN Diagram 3.1 UU 25/2004 tentang SPPN UU 17/2003 tentang Keuangan Negara Siklus Perencanaan dan Anggaran Nasional sumber: panduan PPRG KPP
  32. 32. Diagram 3.1 memperlihatkan sinkronisasi sistem perencanaan dan penganggaran yang berlaku di Kementerian dan Lembaga. Rencana Kerja (Renja) Kementerian Perumahan Rakyat, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Setelah ditelaah dan ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, disusunlah Rencana Kerja Anggaran (RKA), yang nantinya akan menjadi Rincian APBN (Pasal 2 Ayat (1) PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL). 32 Siklus perencanaan dan penganggaran di Indonesia, menurut Pasal 4 Undang-UndangPerencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 17 Tahun 2003, dimulai pada tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun yang sama, seperti yang terlihat pada Diagram 3.2. Diagram 3.2 ini memperlihatkan bahwa Renja K/L harus sudah dibuat selambat-lambatnya di bulan April, dengan mengacu pada Renstra K/L dan pagu indikatif. Pada bulan berikutnya, setelah semua Renja K/L dikumpulkan oleh Bappenas, dan seluruh anggarannya dibahas bersama DPR RI, maka ditetapkanlah RKP yang telah memuat pagu sementara. Selanjutnya, RKP ini digunakan sebagai landasan dalam menyusun RKA K/L. Kemudian kumpulan dari semua RKA K/L dijadikan bahan lampiran RAPBN. Setelah RAPBN dibahas dan disahkan menjadi APBN, maka ditetapkanlah pagu definitif, dan selanjutnya RKA K/L menjadi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) K/L. (Panduan PPRG Kementerian Keuangan). 3.2 Penganggaran Berbasis Kinerja Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah memuat azas- azas umum pengelolaan keuangan Negara dalam kaitan dengan penyelenggaraan Good Governance. Melalui UU tersebut telah ditetapkan azas akuntabilitas berorientasi hasil (Result Oriented Accountability), atau yang umumnya dikenal
  33. 33. Diagram 3.2 Proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Terpadudiagram proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi terpadu Januari-April Mei-Agustus September-DesemberKementerian SEB prioritas program dan indikasi pagu Penelaahan konsisten 33Perencanaan dengan RKPKementerianKeuangan SE pagu sementara Rancangan KepPres tentang rincian Lampiran RAPBN APBN (himpunan RKA-KL) pagu Penelaahan konsisten pengesahan dengan prioritas anggaranKementerianNegara/Lembaga konsep dokumen dokumen RKA-KL pengesahan pelaksanaan Rentra KL Rancangan Renja KL RKP anggaran anggaranProses perencanaan,penganggaran, Tahap III Tahap Idan evaluasi terpadu pertemuan penyusunan konsep koordinasi kerangka kerja Tahap II Tahap IV penyusunan penyusunan RKP, rencana kegiatan RKA-KL DIPA dan anggaran
  34. 34. dengan istilah akuntabilitas kinerja (Performance Accountability). Hal ini artinya ada perubahan mendasar pada sistim penganggaran, yang tadinya Line-Item Budgeting menjadi Performance Based Budgeting (Penganggaran Berbasis Kinerja). Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (output) dan hasil akhir (outcome) yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Indikator kinerja yang digunakan dalam penerapan PBK 34 dapat dibagi dalam:Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 1. Input indikator, yaitu indikator untuk melaporkan jumlah sumber daya yang digunakan untuk menjalankan suatu kegiatan atau program; 2. Output indikator, dimaksudkan untuk melaporkan unit barang/jasa yang dihasilkan suatu kegiatan atau program; 3. Outcome/effectiveness indikator, dimaksudkan untuk melaporkan hasil (termasuk kualitas pelayanan). Dalam struktur penganggaran yang berbasis kinerja, harus terdapat keterkaitan yang jelas antara kebijakan perencanaan sesuai dengan hirarki struktur organisasi pemerintahan, dengan alokasi anggaran untuk menghasilkan output, yang dilaksanakan oleh unit pengeluaran (spending unit) pada tingkat satuan kerja. Dalam hal ini, perumusan indikator kinerja yang menggambarkan tanda-tanda keberhasilan suatu program/kegiatan yang telah dilaksanakan, beserta output dan outcome yang dihasilkan, menjadi sangat penting. Indikator ini akan dijadikan alat ukur keberhasilan suatu program/kegiatan.
  35. 35. Diagram 3.3 Konsep Kerangka Kinerja konsep kerangka kinerja 35 (3) Penyusunan Perencanaan Dan dampak Hasil pembangunan Apa yang ingin diubah Penganggaran yang diperoleh dari Responsif Gender pencapaian outcome Bidang Perumahan dan Kawasan Permukimanmetode penyusunan hasil/ Apa yang ingin dicapai outcome keluaran/ produk/barang/jasa output Apa yang dihasilkan yang dihasilkan (Barang) atau dilayani (jasa) kegiatan proses menggunakan input Apa yang dikerjakan yang menghasilkan output yang diinginkan input sumberdaya yang menghasilkan Apa yang digunakan kontribusi dalam dalam bekerja menghasilkan input metode pelaksanaan
  36. 36. Diagram 3.4 Penerapan PBK tersebut akan mempengaruhi struktur anggaran yang digunakan oleh Struktur Anggaran K/L. Diagram 3.4 menunjukkan struktur anggaran yang baru dalam penerapan PBK. Struktur anggaran tersebut memperlihatkan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, yang merefleksikan keselarasan antara formulasi kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Suatu kegiatan dapat menghasilkan lebih dari satu output, sementara untuk pencapaian setiap output, perlu dirinci komponen input secara berjenjang. Selanjutnya dapat dihitung kebutuhan belanja dari masing-masing 36 tahapan.Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman struktur anggaran program outcome Indikator kinerja utama kegiatan output Indikator kegiatan output kinerja kegiatan sub output komponen proses pencapaian sub komponen output detil belanja
  37. 37. Perencanaan dan Penganggaran 3.3 Responsif GenderPerencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untukmengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalampelaksanaan pembangunan bagi perempuan dan laki-laki, sebagai akibat darikonstruksi sosial dan budaya, dengan tujuan mewujudkan perencanaan dan 37penganggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan dan penganggaran responsif (3)gender, bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan Penyusunan Perencanaan Danpula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari Penganggaranlaki-laki. Penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah Responsif Gender Bidang Perumahantujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk dan Kawasan Permukimanmewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender adalah kegiatan dalammenterjemahkan kebijakan pembangunan dalam bentuk penggunaan dana dankegiatan, untuk memastikan bahwa proses ini telah menjalankan prinsip-prinsipkeadilan, termasuk di dalamnya keadilan dalam perspektif gender. Perencanaandan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) adalah proses yang tepat untukmenjamin terlaksananya prinsip keadilan tersebut. Mekanisme perencanaan danpenganggaran yang responsif gender mengikuti proses sistem perencanaan danpenganggaran nasional sebagai mana dijelaskan diatas (diagram 3.1 diatas).Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan dua proses yangsaling terkait dan terintegrasi. Berikut beberapa konsep tentang perencanaan danpenganggaran responsif gender:
  38. 38. 1. Perencanaan responsif gender merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menyusun program, proyek ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan di masa mendatang, untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing- masing sektor; 2. Perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya. 38Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Khusus tentang anggaran resposif gender, berdasarkan PMK Nomor 93 Tahun 2011, dijelaskan sebagai berikut: 1. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya, serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan, dan bukan merupakan anggaran yang yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan; 2. Prinsip-prinsip Dasar ARG: a. ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan gender, tapi bagaimana memberikan manfaat pada laki-laki dan perempuan secara adil; b. Anggaran Responsif Gender bukanlah anggaran yang yang terpisah untuk laki- laki dan perempuan; c. Pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan peran dan tanggung jawab laki-laki, perempuan serta kelompok lain; d. Tidak berlaku sebagai dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran; e. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki - 50% perempuan untuk setiap kegiatan;

×