Kebiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)                     adalah cara super murah dan efektif untuk                    ...
DARI REDAKSI               DARI REDAKSI               Untuk kesekian kalinya PERCIK diterbitkan dalam edisi khusus. Kali i...
Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan    Diterbitkan oleh Kelompok        Kerja Air Minum dan      Penyehata...
28     Sanitasi Harus Terus                                                                               Dibicarakan dan ...
Laporan Utama
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)                          TEROBOSAN PEMBANGUNAN                  SANITASI...
Laporan Utama                                                      Pembangunan                                            ...
lebih sederhana dan mudah              PPSP pada dasarnya adalah sebuah          Rombongan Petinggi: Wakil       dipahami....
Laporan Utama                                                                                                    merupakan...
Tabel 1: Tahapan PPSP 2010 - 2014                                                                     Jumlah Kabupaten/Kot...
Laporan Utama                                                                                                    menyusun ...
 Pelaksanaan/implementasi; Pemantauan, Pembimbingan,  Evaluasi, dan Pembinaan.Pada tahap pertama, pemerintahpusat dan pr...
Laporan Utama     Implementation Unit/PIU. Sebagai     PMU, TTPS bertanggung jawab                                        ...
Kisah Sukses                           Sanitasi Baik,                                            01                       ...
TABEL 1. ANGGARAN JAMINAN KESEHATAN KOTA (JAMKESKO)Data anggaran Kota Payakumbuhmenunjukkan, ada peningkatan              ...
Kisah Sukses     difasilitasi untuk pembuatan WC       leher angsa. Program jambanisasi       40-50 dan SLTA 1: 50. Payaku...
Kumpul Lurah: Sebelum terbentuk pokjasan                                                   kelurahan, Pokjasan Kota Blitar...
Kisah Sukses                                                                                      Partisipasi             ...
aparat pemerintah di wilayah         Pokjasan kelurahan diketuai oleh           memfasilitasi pelaksanaan kegiatan     kec...
Kisah Sukses                                                    Sanitasi belum menjadi prioritas pembangunan di           ...
yang tak lain adalah para stakeholder                                       Turun Lapangan: Kepala                 sanitas...
Success Story                                                                                           Pilah-pilih       ...
04      DESA PEMECUTAN KAJA,             KOTA DENPASAR       Harapan           Baru         Berkat     SantimaduDibanding ...
Success Story                                                                                        Pemetaan             ...
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010

885
-1

Published on

Majalah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Kali ini dengan edisi khusus sanitasi.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
885
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
70
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Percik Edisi Khusus Sanitasi 2010

  1. 1. Kebiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) adalah cara super murah dan efektif untuk mengurangi risiko penularan berbagai penyakit, termasuk diare, flu burung, ISPA, Hepatitis A dan cacingan Percik edisi khusus PPSP 2010-2014 ini didukung olehFoto: dok. Forkami
  2. 2. DARI REDAKSI DARI REDAKSI Untuk kesekian kalinya PERCIK diterbitkan dalam edisi khusus. Kali ini, kami mencoba mengupas tuntas tentang program pembangunan sanitasi yang tengah dilaksanakan Pemerintah di sejumlah daerah di Indonesia. Program tersebut adalan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman atau lebih sering disingkat sebagai PPSP. Seperti halnya edisi khusus lainnya, PERCIK menampilkan berbagai sisi dari topik utamanya. Baik dari sisi perencanaan, latar belakang, target, sasaran, cerita lapangan, hingga pendapat para pemangku kepentingan. Penerbitan edisi khusus ini dibantu oleh DHV B.V, MLD dan Haskoning. Wacana tentang percepatan pembangunan sanitasi pertama kali bergulir secara resmi saat pembukaan Konferensi Sanitasi Nasional oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Desember 2009. Kemudian, wacana ini diterjemahkan dan disepakati sebagai program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) oleh Tim Pengarah Pembangunan Air Minum dan Sanitasi. Rancangan PPSP sendiri dirumuskan oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi dan selanjutnya disepakati untuk dilaksanakan oleh 4 Kementerian: Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Satu hal yang membedakan PPSP dari program sanitasi sebelumnya adalah menjadikan perencanaan pembangunan yang lebih mendalam sebagai pilar yang amat penting. Sejumlah 330 Pemerintah Kabupaten dan Kota didorong untuk menyusun suatu perencanaan strategis dalam pembangunan sanitasinya. Perencanaan strategis yang dikenal sebagai Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) ini harus disusun sendiri oleh pemerintahnya dengan prinsip-prinsip:bersifat multisektor; komprehensif dan mencakup seluruh kota; berdasarkan data yang valid melalui pemetaan kondisi sanitasi; serta merupakan penggabungan antara pendekatan top-down dan bottom-up. Namun demikian, PPSP bukan hanya tentang perencanaan yang strategis dalam pembangunan sanitasi. Setelah pemerintah daerah memiliki rencana strategis, Pemerintah pusat akan memfasilitasi penterjemahan dari rencana strategis menjadi berupa Memorandum Program agar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan prioritas yang disepakati oleh pemerintah setempat. Mendorong sejumlah ratusan kabupaten/kota untuk menyusun SSK tentulah bukan pekerjaan mudah. Salah satu strategi yang digunakan adalah dengan mengadopsi pembelajaran di masa lalu yang mendorong pemerintah daerah untuk membentuk forum koordinasi yang terdiri dari seluruh pemangku kepentingan terkait. Forum koordinasi ini lebih dikenal sebagai Kelompok Kerja (Pokja) AMPL dan di sebagian daerah dikenal pula sebagai Pokja Sanitasi. Berbagai fakta, wawancara, dan pembelajaran yang kami coba tampilkan dalam PERCIK edisi khusus ini diharapkan dapat melengkapi informasi PPSP di atas. Bagaimana kebijakan yang disepakati di tingkat pusat, bagaimana pemerintah daerah dan provinsi menyikapi pengarus utamaan pembangunan sanitasi, serta tak ketinggalan seluk beluk peran para fasilitator yang bertugas mengawal pelaksanaan PPSP di lapangan. Akhir kata, semoga pembaca memperoleh informasi yang lengkap dan lugas tentang PPSP melalui PERCIK edisi kali ini. Lebih dari itu, kami berharap agar berbagai informasi yang kami tampilkan dapat memperkuat komitmen kita bersama untuk membangun sanitasi yang lebih baik bagi masyarakat. (redaksi/Oswar Mungkasa)
  3. 3. Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Diterbitkan oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) bekerja sama dengan TTPS, DHV B.V, MLD, Haskoning Penanggung Jawab Nugroho Tri Utomo Pemimpin Redaksi Oswar Mungkasa Tim Penyusun Edisi khusus kali ini Andre Kuncoroyekti Alwis Rustam Bachtaruddin Gunawan Dhanang Tri W. Eko Budi H. Fanny Putri Hony Irawan Iman Utomo Mujiyanto, Nissa Cita Nur Aisyah Yudi Wahyudi Design/ilustrator: PT Qipra Galang Kualita Alamat Redaksi:Jl RP Soeroso No.50 Menteng, JakartaPusat 10350 Telp./Fax 021-3190 4113 Sumber foto Terobosan Pembangunan 04 Sanitasi Indonesia Dok. TTPS, Dok ISSDP, Dok Qipra Pembangunan sanitasi dengan paradigma baru diharapkan mampu mengejar ketertinggalan sektor ini dibanding sektor lainnya.
  4. 4. 28 Sanitasi Harus Terus Dibicarakan dan Konkret Kementerian Pekerjaan Umum sebagai salah satu instansi yang berperan dalam menyediakan infrastruktur bagi masyarakat tak ingin mengulang kesalahan masa lalu yang hanya memikirkan Sanitasi Baik, target fisiknya saja tanpa14 Anggaran Kesehatan TurunPayakumbuh adalah satu memperhitungkan faktor lainnya.dari sedikit kota di Indonesiayang serius menangani isu-isusanitasi. Belum genap tiga tahun,Pemkot Payakumbuh berhasilmelaksanakan sejumlah programsanitasi dan memberi dampakpositif pada masyarakat. 30 Tantangan Kita, Menjaga Komitmen Bersama Kementerian Kesehatan merupakan salah satu institusi yang memiliki peranan penting 32 Pembangunan Sanitasi Harus17 Penguatan Kelembagaan SanitasiCerita sukses dari Blitar dimana dalam hal upaya advokasi, edukasi dan pemberdayaan bagi aspek komunikasi kebijakan penyehatan Dipercepat Setiap hari diperkirakan sebanyak 14.000 ton tinja dan 176.000m3Pemkot tidak menemui kesulitan lingkungan, termasuk sektor sanitasi. urine terbuang ke badan air,ketika memfasilitasi dan tanah, danau dan pantai yangmereplikasi terbentuknya Pokja menyebabkan 75 persen sungaihingga ke tingkat kecamatan dan tercemar berat dan 70 persenkelurahan. air tanah di perkotaan tercemar bakteri tinja.20 Mengintegrasikan Sanitasi ke Program Eksekutif >>‘Kepiawaian’ Kelompok Kerja 40 Pembangunan Sanitasi Harus Komprehensif 46 Usaha DaerahIsu Mengangkat(Pokja) Sanitasi Kota Tegal, Jawa SanitasiTengah, bisa menjadi contohbetapa sanitasi bisa menembuseksekutif dan legislatif. 42 Mereka Bicara Sanitasi 48 Ketika Angka Berbicara Banyak
  5. 5. Laporan Utama
  6. 6. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) TEROBOSAN PEMBANGUNAN SANITASI NASIONAL Pembangunan sanitasi dengan paradigma baru diharapkan mampu mengejar ketertinggalan sektor ini dibanding sektor lainnya. Buruknya kondisi sanitasi (baca Ketika Angka Bicara Banyak) bukan saja disebabkan terbatasnya akses penduduk dan kualitas fasilitas sanitasi, tetapi juga masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu sanitasi dan kesehatan. Tentu kondisi tersebut tak bisa dibiarkan. Perlu ada lompatan pembangunan sanitasi. Caranya, sanitasi harus menjadi salah satu prioritas pembangunan. Hal itu membutuhkan komitmen dan dukungan semua pihak di semua level terutama para penentu kebijakan. Nah, Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) menjadi jembatan untuk mewujudkan impian pembangunan sanitasi yang lebih baik ke depan. Duduk Bersama: Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S. Alisjahbana, dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam Konferensi Sanitasi Nasional II yang bertema “Mempercepat Pem- bangunan Sanitasi untuk Memenuhi Pelayanan Dasar Rakyat” di Jakarta, Desember 2009.Foto: Dok. TTPS november 2010 majalah percik 5
  7. 7. Laporan Utama Pembangunan Tangki Septik Komunal K ebijakan pembangunan sanitasi era sebelumnya tak layak lagi dipertahankan. Potret buram harus segera dihilangkan. Kegagalan demi kegagalan menjadi bahan pembelajaran. Pembangunan sanitasi butuh terobosan dan lompatan. Semua itu hanya bisa terwujud bila sanitasi telah menjadi prioritas pembangunan dan urusan bersama: pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, negara donor, dan masyarakat. Berdasarkan pembelajaran sebelumnya, pembangunan sanitasi sukses bila ada perencanaan dan strategi yang tepat. Bukan sekadar persoalan anggaran. Perencanaan dan strategi tersebut mencakup seluruh aspek sanitasi ditambah koordinasi dan sinergi antarpihak-pihak yang berkepentingan. Komitmen, strategi, koordinasi, dan sinergi menjadi penggerak lahirnya lompatan pembangunan sanitasi. Inilah paradigma baru pembangunan sanitasi. TERUJI Paradigma baru pembangunan sanitasi ini telah teruji. Ini dibuktikan dengan keberhasilan enam kota percontohan yang mengikuti program pembangunan sanitasi melalui Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP) pada tahun 2006 hingga 2008. Denpasar, Blitar, Surakarta, Banjarmasin, Payakumbuh, dan Jambi menjadi laboratorium pertama penyusunan strategi sanitasi kota. Perencanaan pembangunan sanitasi kota jangka menengah ini kemudian disebut sebagai Strategi Sanitasi KotaFoto: Dok. TTPS (SSK). SSK menjadi acuan pembangunan sanitasi kabupaten/kota selama lima6 majalah percik november 2010
  8. 8. lebih sederhana dan mudah PPSP pada dasarnya adalah sebuah Rombongan Petinggi: Wakil dipahami. roadmap pembangunan sanitasi Presiden RI Boediono mem- buka KSN II di Istana Wakil di Indonesia. Roadmap ini akan Presiden, Desember 2009. Banyak pihak mulai melihat diterapkan secara bertahap di keberhasilan terobosan ini. 330 kabupaten/kota di seluruhtahun ke depan bagi pemerintah Sejumlah kota mereplikasikan Indonesia mulai 2010 hingga 2014.kabupaten/kota. SSK mengikat pendekatan baru tersebut. Daerah tersebut dinilai rawanpara pemangku kepentingan untuk Kota-kota itu difasilitasi oleh masalah sanitasi.melaksanakannya. mitra pemerintah di antaranya Enviromental Service Program (ESP). Di samping untuk mengejarDalam paradigma baru ini posisi ketertinggalan dari sektor-pemerintah pusat tidak lagi berada PPSP sektor lain, roadmap sanitasidi depan. Pemerintah pusat Keberhasilan kota-kota ISSDP juga dimaksudkan untukhanya berfungsi memfasilitasi. menyusun SSK menjadi landasan mendukung upaya PemerintahSeluruh perencanaan sepenuhnya bagi pengembangan sanitasi Indonesia memenuhi tujuan-dilaksanakan oleh pemerintah di seluruh Indonesia. Tim Teknis tujuan Millennium Developmentkabupaten/kota. Pembangunan Sanitasi (TTPS) Goals (MDGs). Khususnya yang kemudian mempromosikan SSK ini terkait dengan Butir 7 TargetSukses dengan laboratorium sebagai cetak biru pembangunan ke-10 MDG, yakni “mengurangipertama, model pembangunan sanitasi komprehensif di kawasan hingga setengahnya jumlahsanitasi dilanjutkan dengan perkotaan. penduduk yang tidak punya aksesISSDP tahap II 2007-2009. Enam berkelanjutan pada air yang amankota baru menjadi peserta yakni Sebagai implementasinya, diminum dan sanitasi yang layakTegal, Pekalongan, Batu, Malang, pemerintah kemudian pada tahun 2015.” Target ini bisaBukittinggi, dan Kediri. Berbagai meluncurkan Program Nasional dipenuhi secara kuantitif, tetapikekurangan sebelumnya dievaluasi Percepatan Pembangunan Sanitasi secara kualitatif layanan yangdan dimatangkan pada tahap ini. Permukiman (PPSP) pada saat tersedia masih belum memadai.Pemerintah provinsi dilibatkan Konferensi Sanitasi Nasional ke-2 dilebih aktif. Dokumen SSK disusun Jakarta awal Desember 2009. PPSP atau roadmap sanitasi november 2010 majalah percik 7
  9. 9. Laporan Utama merupakan muara berbagai aktivitas STRATEGI SANITASI KOTA SSK terkait pembangunan sektor sanitasi yang berlangsung beberapa tahun Strategi Sanitasi Kota (SSK) merupakan dan jangka menengah. terakhir. Dimulai dengan Konferensi rencana pembangunan sanitasi jangka Penyusunan SSK menggunakan prinsip Sanitasi Nasional, November 2007, menengah kabupaten/kota yang bersifat kerja skala kota dan multisektor; dari, oleh yang merintis kesepakatan langkah- komprehensif dan terintegrasi. Di dalamnya dan untuk Pokja; sinkronisasi perencanaan langkah penting pembangunan terkandung visi, misi, tujuan, dan sasaran top-down dan bottom-up; dan pembangunan sanitasi, zona dan sanitasi seiring pencapaian MDGs, berdasarkan data empiris. sistem layanan sanitasi, isu-isu strategis penyelenggaraan International Year dalam pengelolaan sanitasi, strategi Sebelum SSK tersusun, kabupaten/kota of Sanitation, 2008, yang mampu pembangunan sanitasi, serta program dan harus terlebih dahulu memiliki gambaran meningkatkan kesadaran dan kegiatan jangka menengah dan tahunan. karakteristik dan kondisi sanitasi, serta komitmen pemerintah pusat dan prioritas/arah pengembangan kabupaten/ SSK berguna sebagai acuan pembagian daerah, dan Konvensi Strategi Sanitasi kota dan masyarakat. Gambaran nyata peran antarpelaku pembangunan sanitasi Perkotaan, April 2009, yang berhasil kondisi sanitasi ini dituangkan dalam Buku sekaligus sebagai kendali bagi realisasi Putih Sanitasi. mengidentifikasi isu-isu terkait pembangunan sanitasi yang berbasis sektor sanitasi dan memperkenalkan kinerja. Keberadaan SSK menjadi gambaran kebutuhan pendanaan sanitasi tahunan pendekatan strategi sanitasi kota yang lebih praktis. PPSP diarahkan pada upaya memenuhi tiga sasaran, yakni:  Menghentikan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) pada tahun 2014 di perkotaan dan perdesaan.  Pengurangan timbunan sampah dari sumbernya dan penanganan sampah yang ramah lingkungan  Pengurangan genangan di 100 kabupaten/kota seluas 22.500 hektar. Berikut adalah ringkasan roadmap PPSP (Tabel 1) EHRA EHRA adalah sebuah survei partisipatif 4. Jamban dan perilaku buang air besar (2) istri kepala rumah tangga, (3) anak di tingkat kota yang bertujuan untuk (BAB); Pembuangan kotoran anak rumah tangga, dan (4) adik/kakak kepala mengetahui kondisi sarana dan prasarana 5. Kondisi jalan dan drainase serta rumah tangga. sanitasi, kesehatan/higienitas, serta perilaku pengalaman banjir Di tingkat kabupaten/kota, data masyarakat yang dapat dimanfaatkan Metode EHRA mencakup kegiatan seperti: primer yang dikumpulkan riset EHRA untuk pengembangan program sanitasi dan pengumpulan data, sampling, dan analisis. dimanfaatkan sebagai salah satu bahan advokasi di tingkat kota hingga kelurahan. Data dikumpulkan dengan wawancara penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota. Studi EHRA di antaranya untuk mengetahui: dan pengamatan/observasi. Sedangkan Selain untuk merencanakan program 1. Sumber air (minum, cuci, mandi, respondennya adalah ibu (perempuan pengembangan sanitasi di kota, data EHRA kelangkaan air) menikah atau janda) berusia antara 18 – 60 pun dimanfaatkan sebagai tolak ukur 2. Perilaku cuci tangan pakai sabun tahun. Pemilihan ibu berdasarkan urutan/ keberhasilan program sanitasi di tingkat 3. Pembuangan sampah (cara utama, tabel prioritas sebagai berikut: (1) kepala kota. frekuensi pengangkutan, pemilahan) rumah tangga (orang tua tunggal/janda);8 majalah percik november 2010
  10. 10. Tabel 1: Tahapan PPSP 2010 - 2014 Jumlah Kabupaten/Kota Sasaran Peran dan Tahapan 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tanggungjawab Kampanye, Edukasi, Advokasi dan Pusat, Provonsi dan 41 49 62 72 82 (100) Pendampingan Donor Pengembangan Kelembagaan dan 41 49 62 72 82 (100) Pusat, Provinsi Peraturan Penyusunan Rencana Strategis 24 41 49 62 72 82 Kabupaten/Kota (SSK) Penyusunan Memorandum 3 21 35 45 56 65 Pusat Program Implementasi (akumulasi dan Pusat, Provinsi, - 3 24 59 104 160 dalam proses) Kabupaten/Kota Pemantauan, Pembimbingan, 24 41 49 62 72 82 Pusat, Provinsi Evaluasi dan Pembinaan(100) dalam tanda kurung menunjukan 100 kota sasaran berikutnya diluar 330 kota target PPSP.PROGRAM KERJA PERAN PROVINSIPPSP diiplementasikan denganmendorong pemerintah daerah PPSP merupakan program yang melibatkan - Mengawal penyusunan Draft SSKmenyusun SSK kabupaten/kota semua jenjang pemerintahan. Jalinan kerja yang harus diselesaikan pada waktumereka masing-masing. Hanya sama antarjenjang pemerintah menjadi yang ditentukan.dengan SSK yang komprehensif, kunci keberhasilan program ini. Secara 2. Menyiapkan kabupaten/kota yang akanberskala kota, menggabungkan implementasi, program ini berlangsung diikutsertakan dalam program PPSPpendekatan top-down dan bottom- di tingkat kabupaten/kota. Namun tahun berikutnya.up, berdasarkan data aktual, pemerintah provinsi pun memiliki peran - Provinsi memastikan kabupaten/pembangunan sektor sanitasi yang tak kalah penting. kota yang akan bergabung dalamyang berkelanjutan bisa dijamin. Pemerintah provinsi mengemban PPSP yakni kabupaten/kota yangSSK diharapkan menjadi cetak biru tanggung jawab sebagai berikut: menunjukkan komitmennya dengan jelas melalui diterbitkannya SKperencanaan pembangunan sektor 1. Mengawal pelaksanaan PPSP di kota- Walikota, terbentuknya kelembagaansanitasi di kabupaten/kota. kota pada tahun 2010 dalam: Pokja, tersedianya rencana kerja, dan - Memastikan tersusunnya SSK secara anggaran. tepat waktu dan sesuai standar; memastikan prosesnya berjalan 3. Khusus bagi provinsi yang sebelumnya Hanya dengan SSK lancar; dan mengevaluasi prosesnya. sudah terlibat dalam mendampingi yang komprehensif, - Mengemban tanggung jawab kabupaten/kota dalam menyusun SSK, provinsi bertanggung jawab berskala kota, menyelesaikan kelengkapan pokja memberikan bimbingan pada menggabungkan (di provinsi dan kabupaten/kota); kabupaten/kota dalam penyusunan dan mengadvokasi kabupaten/ pendekatan top- kota untuk segera melengkapi/ Memorandum Program. down dan bottom- menyiapkan kelengkapan pokja jika Selain tanggung jawab di atas, sebagaimana pemerintah pusat, up, berdasarkan data masih ada yang belum lengkap. pemerintah provinsi memiliki tanggung aktual, pembangunan - Mengawal penyelesaian Draft Buku jawab menyusun roadmap PPSP di tingkat sektor sanitasi yang Putih hingga waktu yang disepakati. provinsi. Roadmap ini menjadi acuan bagi pembangunan sanitasi di tingkat provinsi. berkelanjutan bisa dijaminPerencanaan program PPSPberlangsung sejak September 2009.Ini diawali dengan membangun aspek november 2010 majalah percik 9
  11. 11. Laporan Utama menyusun SSK. Bersamaan dengan MEMORANDUM PROGRAM itu pemerintah menyiapkan 49 kabupaten/kota lainnya yang akan Memorandum Program merupakan Program akan menjadi landasan kuat mengikuti program ini pada 2011. sebuah dokumen pemrograman dan untuk mengajukan anggaran kepada DPR, perencanaan berkala dan bisa diterima DPRD Provinsi dan kabupaten/kota. Tahun berikutnya, pemerintah secara hukum. Memorandum Program menyiapkan kota lainnya. Demikian Sebelum ada Memorandum Program harus seterusnya. Pada 2014 nanti ini penting guna mempertajam Rencana ada komitmen pendanaan yang kuat Program dan Investsi Jangka Menengah diharapkan ada 330 kabupaten/kota untuk pelaksanaan studi dan/atau desain (RPIJM) khususnya sektor sanitasi. yang melaksanakan program ini. teknis rinci tambahan yang diperlukan; Di dalamnya tertuang berbagai serta komitmen pendanaan yang kuat informasi antara lain desain dan dan persetujuan resmi untuk pelaksanaan IMPLEMENTASI spesifikasi infrastruktur, manajemen dan intervensi struktural dan non struktural. Implementasi PPSP berlangsung operasi fasilitas, isu terkait masyarakat, dalam satu siklus penuh yang terbagi Saat ini pemerintah pusat sedang pembiayaan dan komitmen pendanaan. dalam enam tahap, yakni: menyusun apa saja yang harus Memorandum Program ini menjadi dasar dicantumkan dalam Memorandum  Kampanye, Edukasi, Advokasi dan alokasi dana dan patokan untuk memulai program, bagaimana cara penyusunannya, Pendampingan; konstruksi dan tindakan non teknis terkait. status hukum dan operasionalnya serta  Pengembangan Kelembagaan dan Prioritas investasi dalam Memorandum beberapa hal yang perlu mendapat Peraturan; Program didasarkan pada Strategi Sanitasi kesepakatan.  Penyusunan Rencana Strategis Kota (SSK) dengan tetap mengacu pada (SSK); RPIJM yang sudah ada. Memorandum  Penyiapan Memorandum Program; politis, karena program ini merupakan satu kesatuan dalam rumusan kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi sebagaimana tercantum dalam RPJMN; aspek administratif yakni bagaimana Air Limbah PPSP menjadi prioritas daerah; dan aspek pendanaan yaitu bagaimana Persampahan PPSP mendapatkan dukungan dana pemerintah pusat, daerah, dan sumber- sumber lain. 63 87 80 Tahap berikutnya, 2010 – 2014, berupa pelaksanaan program PPSP seperti penyusunan SSK, 57 pemantauan, bimbingan, dan 19 16 evaluasi, penyusunan memorandum program, dan implementasi. Sebelum itu TTPS menjaring kabupaten/kota 8 yang memenuhi persyaratan dan menunjukkan komitmennya untuk membangun sanitasinya. Hingga 2014, sasaran PPSP adalah 330 Drainase kota/perkotaan rawan kondisi sanitasi. Sebanyak 24 kota di antaranya sudah Kota-kota dengan memiliki SSK. Berikut adalah komposisi Permasalahan Sanitasi kota dengan kondisi rawan sanitasi: Tahun 2010 41 kabupaten/kota yang10 majalah percik november 2010
  12. 12.  Pelaksanaan/implementasi; Pemantauan, Pembimbingan, Evaluasi, dan Pembinaan.Pada tahap pertama, pemerintahpusat dan provinsi menggelarkampanye, edukasi, dan advokasikepada pemerintah kabupaten/kota. Tahap selanjutnya, pemerintahpusat dan provinsi menyiapkanpengembangan kelembagaan danperaturan. Ini penting, tanpa payunghukum dan kelembagaan yang tepat, Lokakarya: Pemangku kepentingan berdiskusiprogram ini akan gagal. membicarakan persoalan sanitasi guna menyusun strategi pembangunan sanitasi.Di tahap ketiga, kelompokkerja sanitasi yang dibentuk dikabupaten/kota menyusun rencanaStrategi Sanitasi Kota (SSK). Proses TTPS, PMU, DAN USDPpenyusunan SSK ini sepenuhnya Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) f. berkomunikasi lintas departemen;ada di tangan Pokja dan tidak adalah wadah adhoc inter-Kementerian g. memfasilitasi pengembangan Aliansiboleh dialihkan ke pihak ketiga. yang bertugas mengoordinasikan Kabupaten Kota Peduli SanitasiUntuk proses ini, pemerintah kegiatan-kegiatan pembangunan sanitasi (AKKOPSI);pusat menyediakan fasilitator yang serta merumuskan arah kebijakan strategi h. melaporkan secara berkalasenantiasa berada di daerah. pembangunan sanitasi nasional . perkembangan hasil pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil kepada Tim TTPS beranggotakan perwakilan dariPada tahap keempat, pemerintah Pengarah; Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, i. melaksanakan tugas-tugas lain yangkabupaten/kota melalui pokja sanitasi Kementerian Negara Perumahan Rakyat, diberikan oleh Tim Pengarah;menyusun Memorandum Program. Kementerian Keuangan, KementerianPemerintah pusat memfasilitasi Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Guna mendukung pelaksanaan PPSPproses ini sekaligus memberikan Kementerian Pekerjaan Umum dan baik di pusat maupun di daerah, Urban Kementrian Lingkungan Hidup. Sanitation Development Programbantuan teknis menyangkut kegiatan (USDP)/Program Pembangunan Sanitasipembangunan yang memerlukan Dalam Program PPSP, TTPS bertugas Perkotaan memberikan bantuan teknis.dokumen pelengkap. mengoordinasikan Program Management Program ini dibentuk atas kerja sama Unit (PMU) PPSP. PMU itu sendiri antara Pemerintah Indonesia danPada tahap kelima, semua pemangku merupakan unit pengelola program yang Pemerintah Belanda. terdiri dari beberapa sektor dan instansi.kepentingan di pusat, provinsi, USDP melakukan dua pendekatan yakni:dan kabupaten/kota serta donor PMU bertugas melakukan sinkronisasi 1) panduan umum dan dukungan untuksecara bersama-sama melaksanakan dan koordinasi pembangunan sanitasi, PMU, PIU dan para konsultan, denganrencana yang tertuang dalam baik dalam perencanaan, pemrograman fokus pada pembangunan kapasitas maupun koordinasi. Rincian tugas PMUMemorandum Program. Dan pada dan pelatihan serta alih pengetahuan, PPSP yakni:tahap terakhir, pemerintah pusat dan keterampilan, keahlian, dan pengalaman a. merencanakan, mengendalikan danprovinsi melaksanakan pemantauan, dari program ISSDP sebelumnya; 2) mengoordinasikan pelaksanaan panduan khusus dan dukungan bagipembimbingan, evaluasi, dan program; pemerintah daerah serta para konsultanpembinaan secara terus menerus. b. mengupayakan solusi dari isu strategis/ mereka terhadap enam tahapan PPSP. permasalahan yang dihadapi;ORGANISASI c. mengelola data dan informasi terkait Para konsultan USDP memfokuskanProgram yang besar dan dengan PPSP; tugasnya pada pemberian panduan dan d. mengembangkan sistem informasi dukungan, pembangunan kapasitasberkesinambungan itu butuh PPSP; dan pelatihan, serta penyusunan danpengorganisasian yang mantap. Di e. berkoordinasi dengan donor pada pendokumentasian metodologi, sistembawah supervisi Tim Pengarah, TTPS tingkat implementasi pelaksanaan dan prosedur baru, sebagai pendukungmembentuk Project Management program PPSP; implementasi PPSP.Unit/PMU dan tiga Project november 2010 majalah percik 11
  13. 13. Laporan Utama Implementation Unit/PIU. Sebagai PMU, TTPS bertanggung jawab MAU GABUNG PPSP? mengoordinasikan pengelolaan, Tidak sulit bergabung dengan Program 2. Kemampuan keuangan daerah yang perencanaan, dan pemrograman PPSP. Asalkan kabupaten/kota memenuhi rendah (% PAD terhadap APBD) PPSP. lima kriteria berikut. 3. Fungsi strategis perkotaan yang 1. Adanya komitmen kuat dari eksekutif, diusulkan (PKN, PKW) PIU Advokasi—berkedudukan yaitu pimpinan daerah untuk 4. Diutamakan kabupaten/kota yang di Kementerian Kesehatan— menyusun SSK, membentuk dan menghadiri lokakarya penjaringan bertanggung jawab mendukung pendanaan Pokja. minat pada 1-3 September 2009. mengoordinasikan kegiatan 2. Cakupan sanitasi yang masih rendah Bila kabupaten/kota memenuhi (% jumlah penduduk) peningkatan kepedulian, kesadaran, persyaratan tersebut, pemerintah 3. Angka kesakitan akibat sanitasi dan penyiapan masyarakat. buruk (kasus/10.000 penduduk) kabupaten/kota bisa mengikuti proses PIU Teknis—berkedudukan penjaringan di pusat. Namun sebelumnya 4. Kepadatan penduduk (penduduk/ di Kementerian Pekerjaan provinsilah yang menyeleksi kabupaten/ km2) kota mana yang berpeluang mengikuti Umum—bertanggung jawab 5. Persentasi penduduk miskin penjaringan itu. untuk pelaksanaan kegiatan teknis (terhadap penduduk perkotaan yang dalam penyiapan rencana strategis, diusulkan) penyiapan memorandum proyek, Selain itu kabupaten/kota harus dan pelaksanaan pembangunan. memenuhi empat kriteria tambahan yakni: Sedangkan PIU Kelembagaan— 1. Kesiapan kabupaten/kota untuk berkedudukan di Kementerian membentuk Pokja Dalam Negeri—bertanggung jawab menangani kegiatan pemberdayaan pemerintah daerah dan kesiapan fasilitasi. Struktur organisasi program PPSP tertera dalam bagan berikut: Peran: TTPS Pokja Bidang Advokasi & PIU ADVOKASI Kesehatan Drainase D nase Drain TTPS Pokja Bidang Peningkatan kesadaran Pemberdayaan Keterlibatan dan Kerjasama masyarakat Masyarakat Perencanaan Pemograman Koordinasi Peran: PIU TEKNIK TTPS Pokja Bidang PMU TTPS Teknis Peyusunan SSK TTPS Pokja Bidang Penyusunan Rencana Investasi Monitoring dan project Pelaksanaan dan evaluasi Monev memo TTPS monev Peran: PIU KELEMBAGAAN TTPS Pokja Bidang Kelembagaan Pembentukan TTPS Pokja Bidang Pokja Peningkatan Pendanaan kapasitas Pelatihan Pengkaderan fasilitator12 majalah percik november 2010
  14. 14. Kisah Sukses Sanitasi Baik, 01 KOTA PAYAKUMBUH Banyak para pengambil kebijakan di daerah menganggap sanitasi sebagai isu tidak penting. Ini dibuktikan dengan Anggaran alokasi anggaran yang jumlahnya minim. Sebagai dampaknya, sanitasi Kesehatan tertinggal dibandingkan dengan sektor lainnya. Turun S anitasi adalah kebutuhan dasar g masyarakat. Kondisi sanitasi yang buruk berdampak pada rendahnya ya dera kesehatan masyarakat sehingga derajat a mun berbagai penyakit yang berbasis muncul sis sani sanitasi. Sebaliknya sanitasi yang baik akan meningkatkan sanita derajat kesehatan masyarakat. Lebih jauh lagi, kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat. Jumlah penderita penyakit akan turun. Pemerintah kabupaten/kota bisa menghemat anggaran di bidang ng kesehatan. Kota Payakumbuh, Sumatera Barat membuktikan hal itu. Kota Payakumbuh termasuk sedikit kota di n. Indonesia yang serius menangani sanitasi perkotaan. Sanitasi telah menjadi landasan pembangunan kota.. Tak sampai tiga tahun, sejumlah program sanitasi menunjukkan keberhasilan dan berdampak langsung ng kepada masyarakat. Peningkatan investasi di sektor sanitasi berkorelasi positif dengan penghematan anggaran kesehatan. Bicara Sanitasi: Walikota Paya- kumbuh Josrizal Zain memapar- kan pembangunan sanitasi di daerahnya kepada wartawan.14 majalah percik november 2010
  15. 15. TABEL 1. ANGGARAN JAMINAN KESEHATAN KOTA (JAMKESKO)Data anggaran Kota Payakumbuhmenunjukkan, ada peningkatan PESERTA KUNJUNGAN ALOKASI REALISASI TAHUN (orang) (kali) (rupiah) (rupiah)penghematan anggaran kesehatan 2006 67.434 49.340 3.500.000.000 622.773.121dari tahun ke tahun setelah program 2007 67.434 57.667 1.368.400.000 810.634.476sanitasi berjalan (Tabel 1). “Dengan 2008 66.681 63.670 1.511.768.000 1.492.497.650investasi sanitasi, masyarakat jadilebih sehat. Anggaran bisa digunakan 2009 67.381 36.148 1.761.038.404 1.162.804.050untuk kegiatan yang lain,” kata Kepala TOTAL 8.141.206.404 4.088.709.297Dinas Kesehatan Payakumbuh drMerry Yuliesday MARS. tanggung investasi sanitasi mencapai Sebagai kota yang tergabung dalam Rp 274 ribu per jiwa per tahun. Ini program ISSP tahap I, kata Jos,Mulai 2006, perhatian Pemkot jauh dibandingkan dengan anggaran Payakumbuh sangat terbantu denganPayakumbuh terhadap sanitasi rata-rata secara nasional yang masih program tersebut. Pembangunantergolong cukup besar. Alokasi Rp 400 per jiwa per tahun. sanitasi menjadi lebih terarah dananggaran sanitasi meningkat terukur penanganannya.setiap tahunnya (Tabel 2). Kenaikan BERAWAL DARI KOMITMENanggaran itu secara signifikan Keberhasilan Kota Payakumbuh tidak Kota Payakumbuh berhasilmenurunkan jumlah penyakit yang datang begitu saja. Semua bermula menyusun SSK (Strategi Sanitasiberbasis sanitasi. (Tabel 3) dari kesadaran pimpinan kota yang Kota). Menurutnya, SSK sangat didukung penuh para pejabat, komprehensif, terpadu, memilikiPemerintah Kota Payakumbuh secara legislatif, dan masyarakat. indikator yang jelas, danserius membenahi WC/jamban, air pemetaannya jelas untuk menanganibersih, dan sampah. Tak tanggung tanggung- W Walikota Payakumbuh Capt masalah sanitasi. “SSK jauh ke depan, J Josrizal Zain menyebutkan, sanitasi sudah bisa memotret Payakumbuh m merupakan kebutuhan pokok dan ini, inilah apa adanya, tidak ditutup- p pelayanan dasar pemerintah kepada tutupi. Mungkin daerah-daerah m masyarakat. “Mestinya ini diutamakan, lain ada yang malu menyampaikan b bukan diabaikan seperti selama kondisinya, tapi kita sampaikan apa in ini,” katanya. Fakta di lapangan adanya,” katanya. m menunjukkan, kebutuhan masyarakat b berkisar mengenai air bersih, Berdasarkan SSK itu, program sanitasi p penanganan jamban, drainase, dan dimulai dari enam kelurahan. Tiga s sampah. kelurahan di pusat kota dan tiga kelurahan di pinggir kota. Masyarakat Ta Tabel 2. Dukungan Dana Sanitasi (Rupiah) TAHUN APBD SANITASI 2006 179.815.993.000 3.414.000.000 2007 266.368.938.398 7.893.000.000 2008 311.883.378.842 11.881.572.900 2009 350.956.000.000 18.659.000.000 Ta Tabel 3. Penyakit Berbasis Sanitasi JENIS PENYAKIT 2004 (%) 2005 (%) 2006 (%) 2007 (%) ISPA 36,8 39,5 30,8 30,2 Inf. Peny. Cerna 8,3 7,3 8,2 1,8 Infeksi Kulit 9,5 8,1 7,2 8,2 Diare 4,8 3,4 3,2 3,1 Total 59,4 58,3 49,4 43,3 november 2010 majalah percik 15
  16. 16. Kisah Sukses difasilitasi untuk pembuatan WC leher angsa. Program jambanisasi 40-50 dan SLTA 1: 50. Payakumbuh secara komunal, penanganan ini menjadikan tiga kelurahan di bertekad akan terus meningkatkan sampah, dan penyediaan air bersih. kecamatan Payakumbuh Selatan jumlah WC sekolah hingga semuanya sudah dicanangkan bebas buang air 1: 30. Sementara itu, pemkot mendorong sembarangan. Jumlah kelurahan ini masyarakat yang biasa menggunakan terus bertambah tahun ini. Memang belum semua masalah ‘tabek’ atau kolam ikan, sungai dan sanitasi tertangani. Pemkot parak (ladang) sebagai tempat Selain itu, pemkot mengeluarkan Payakumbuh masih harus berjuang buang air besar agar membuat WC kebijakan untuk menambah jumlah keras membangun Tempat sendiri. Bermodal cetakan yang WC di sekolah. Rasio WC sekolah dan Pembuangan Akhir (TPA) sampah. dipinjamkan Dinas Kesehatan, warga murid yang biasanya 1: 500, kini di Tahun ini TPA yang dikelola secara bergotong-royong mencetak kloset SD sudah 1: 30. Sedangkan di SLTP 1: bersama dengan beberapa pemerintah daerah di sekitarnya aka akan segera beroperasi. Di atas tanah sel seluas 17,5 hektar itu, TPA ini akan me memproses sampah dengan sistem ya yang benar. Na Namun bukan berarti masalah sam sampah dibiarkan sebelum TPA be beroperasi. Sejak tiga tahun yang lalu pe pengolahan sampah organik berjalan. Sa Sampah-sampah organik dari pasar dio diolah menjadi pupuk organik. Ha Hasilnya digunakan sebagai pupuk tam taman kota. Sampah per kelurahan jug juga diolah di masing-masing ke kelurahan. “Se “Sekarang Payakumbuh bahkan ke kekurangan sampah untuk diolah. Ke depan, kami berencana akan me menjadikan sampah sebagai pe pendapatan asli daerah (PAD) kota de dengan mengolahnya menjadi pu pupuk, jadi kami menciptakan an ancaman menjadi peluang (op (oppurtunity),” ujar Josrizal. Ya pasti, program sanitasi Yang san sangat bermanfaat bagi kehidupan ma masyarakat dan pemerintah da daerah. “Sanitasi bisa meningkatkan ke kesejahteraan rakyat,” katanya. Peran Ibu-ibu: Kaum ibu terlibat langsung dalam penyusunan strategi sanitasi kota.16 majalah percik november 2010
  17. 17. Kumpul Lurah: Sebelum terbentuk pokjasan kelurahan, Pokjasan Kota Blitar menggandeng aparat kecamatan dan kelurahan untuk membahas strategi sanitasi kota. Partisipasi masyarakat Kota Blitar dalam pembangunan sektor sanitasi cukup tinggi. Terbukti, Kota Blitar mampu menjadi salah satu daerah 02 yang terdepan dalam menghasilkan kebijakan sanitasi berbasis partisipasi masyarakat. Kini telah muncul kesadaran pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Kota ini menjadi sasaran studi banding pemerintah kabupaten/kota lain dalam penguatan kelembagaan. Masuknya Kota Blitar dalam Program Pengembangan Sektor Sanitasi Indonesia (ISSDP) tahap I menjadikan kapasitas kelembagaan sanitasi kian kuat. Pokja sanitasi kota berhasil meningkatkan kualitas KOTA BLITAR kehidupan masyarakat miskin melalui pembangunan sanitasi perkotaan. Penguatan Dalam rangka itu pokja kota membuat kebijakan dasar yakni:Kelembagaan  Mengarusutamakan pembangunan sanitasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sanitasi  Melembagakan pembangunan sanitasi dalam manajemen pembangunan daerah. di Kecamatan  Menyinergikan pelaksanaannya dengan penerapan Gerakan Perang Melawan Kemiskinan (GPMK) Kota Blitar.  Memperluas cakupan program, pelaku, sasaran dan wilayahdan Kelurahan pembangunan sanitasi november 2010 majalah percik 17
  18. 18. Kisah Sukses Partisipasi Warga: Pelibatan masyarakat dalam menyusun strategi sanitasi di desanya. terstruktur dari tingkat daerah hingga kelurahan. Hal ini dimaksudkan untuk melembagakan partisipasi masyarakat melalui komunitas- komunitas masyarakat, serta membuat pembangunan sektor sanitasi menjadi sistematis, terencana, terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dibentuklah pokja sanitasi kecamatan dan kelurahan. Pada 3 November 2009 lalu, Walikota Blitar Djarot Saiful Hidayat melantik pokja-pokja tersebut. Tahun 2008, pokja telah penanganan program sanitasi, Pokja sanitasi kecamatan merupakan melaksanakan implementasi Renstra tidak saja sebatas penambahan wadah koordinasi yang bersifat Sanitasi pada keluarga miskin di alokasi anggaran tetapi juga telah non struktural bagi pembangunan sembilan kelurahan terutama melembaga dalam bentuk sistem dan pengelolaan sanitasi di wilayah dua kelurahan yang merupakan pengelolaan sanitasi kota. Ada kecamatan. Pokja bertanggung daerah merah (risiko tinggi) dengan peningkatan kesadaran bahwa jawab kepada Ketua Pokjasan Kota. melibatkan 20 KSM. Wujudnya sanitasi menjadi tanggung jawab Pokjasan kecamatan diketuai oleh pembangunan jamban keluarga bersama sehingga masyarakat aktif camat. Dalam melaksanakan tugasnya dengan pola individual 178 unit, melibatkan diri dalam penanganan ia dibantu Seksi Pembangunan dengan pola komunal atau Sanimas program sejak dari tahap (Sekretaris Pokjasan Kecamatan), 1 unit ; pengadaan air minum melalui perencanaan hingga monitoring dan Bidang Perencanaan, Bidang pembangunan sumur pompa/gali evaluasi. Sosialisasi dan Advokasi, dan Bidang 71 unit; pembangunan drainase Monitoring dan Evaluasi dengan lingkungan 5 unit dengan panjang Selain itu, peran dan wewenang komposisi masing-masing bidang keseluruhan mencapai 947 meter; pokja sanitasi dalam merencanakan, satu orang koordinator dan satu dan pengelolaan sampah dengan melaksanakan dan mengevaluasi orang anggota yang diambil dari pola komposter 112 unit. program sanitasi kota terus menguat masyarakat. sehingga memungkinkan terjadinya Pada tahun berikutnya, integrasi dan koordinasi program Pokjasan kecamatan berfungsi antara implementasinya berupa sanitasi di tingkat kota, kecamatan lain: pembangunan jamban keluarga dan kelurahan sesuai dengan arahan 90 unit, IPAL komunal 1 unit dan Renstra Sanitasi. (1). Mengoordinasikan perencanaan drainase lingkungan empat unit, serta pembangunan sanitasi di wilayah kegiatan Pemetaan Sanitasi di tingkat REPLIKASI kecamatan; kelurahan. Melihat keberhasilan pokja dan (2). Mengoordinasikan proses partisipasi masyarakat, kelembagaan penumbuhkembangan Keberadaan pokja sanitasi kota dinilai sanitasi ini pun direplikasi. Pemkot kesadaran dan kemampuan mampu mendorong keberpihakan Blitar memfasilitasi terbentuknya masyarakat, organisasi masyarakat pemerintah kota terhadap kelompok kerja sanitasi yang di tingkat kecamatan, dan18 majalah percik november 2010
  19. 19. aparat pemerintah di wilayah Pokjasan kelurahan diketuai oleh memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kecamatan untuk terlibat dan Lurah. Ia dibantu Seksi Pembangunan dalam perwujudan pengelolaan mengarustamakan pembangunan (Sekretaris Pokjasan Kelurahan), sanitasi di tingkat kelurahan. sanitasi; Bidang Perencanaan, Bidang(3). Mengoordinasikan kegiatan Sosialisasi dan Advokasi, dan Bidang Pembentukan kelembagaan ini penyiapan dan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dengan diserahkan sepenuhnya ke tingkat kegiatan monitoring dan evaluasi komposisi masing-masing bidang kecamatan dan kelurahan. Pokja kota sanitasi di wilayah kecamatan; satu orang koordinator dan satu hanya memberikan batasan-batasan.(4). Mengoordinasikan, membina orang anggota yang diambil dari Anggota pokjasan yang mewakili Sehat Pangkal Hemat! dan memfasilitasi pokja sanitasi masyarakat. unsur masyarakat dipilih sendiri. kelurahan se-kecamatan Penetapan keanggotaan pokjasan untuk menjalankan tugas Fungsi pokjasan kelurahan adalah: kecamatan dilakukan oleh pokja kota pengkoordinasian sanitasi. (1). Merencanakan dan melaksanakan dengan surat keputusan. Demikian kegiatan pembangunan sanitasi di pula halnya di tingkat kelurahan,Tugas pokok pokjasan kecamatan tingkat kelurahan; penetapannya dilakukan oleh pokjaadalah mengoordinasikan, dan (2). Menumbuhkembangkan di atasnya.memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kesadaran dan kemampuandalam perwujudan pengelolaan masyarakat untuk terlibat dalam Pokjasan kecamatan dan kelurahansanitasi di tingkat kecamatan. pembangunan sanitasi; tersebut bekerja berdasarkan (3). Melakukan kegiatan monitoring acuan SSK. Namun mereka dapatDi bawah pokjasan kecamatan dan evaluasi sanitasi di wilayah mengusulkan program baru dalamada pokjasan kelurahan. Pokja kelurahan; Musyawarah Rencana Pembangunanini merupakan wadah koordinasi (4). Melaporkan hasilnya kepada (Musrenbang). Dengan modelyang bersifat non struktural bagi pokja sanitasi kecamatan dengan pokja berjenjang ini perencanaan,pembangunan dan pengelolaan tembusan Pokja Sanitasi Kota Blitar monitoring dan evaluasi menjadisanitasi di wilayah kelurahan. Pokjasan lebih baik.kelurahan bertanggung jawab Tugas pokok pokjasan kelurahankepada Ketua Pokjasan Kecamatan. adalah mengoordinasikan, dan november 2010 majalah percik 19
  20. 20. Kisah Sukses Sanitasi belum menjadi prioritas pembangunan di 03 daerah. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya komitmen para pengambil kebijakan dan kalangan legislatif. Bisa jadi hal itu muncul karena ketidakpahaman mereka terhadap masalah ini. Namun kondisi seperti itu semestinya tidak menghalangi para stakeholder sanitasi untuk membuat terobosan agar sanitasi memperoleh perhatian yang KOTA TEGAL lebih. ‘Kepiawaian’ Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kota Tegal, Jawa Tengah, bisa menjadi contoh betapa sanitasi Mengintegrasikan bisa menembus eksekutif dan legislatif. Sanitasi Kebetulan waktu itu Kota Tegal mengikuti Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP). Terbentuknya Pokja menjadi sarana menyinergikan ke Program seluruh kegiatan sanitasi di kota tersebut. Keterpaduan antar SKPD dan dinas dalam membangun sanitasi ini Eksekutif menjadi amunisi pembangunan sanitasi.20 majalah percik november 2010
  21. 21. yang tak lain adalah para stakeholder Turun Lapangan: Kepala sanitasi ini ikut menyosialisasikan daerah meninjau salah satu fasilitas pengompo- program sanitasi dalam Musrenbang, san di Kota Tegal. rapat tata ruang, dan lainnya. “Kita pesan kepada teman-teman pokja yang ikut dalam tim sosialiasi program walikota ke masyarakat,” jelasnya. Proses ini menimbulkan sinergitas antara program walikota dan program yang telah ada sebelumnya dalam kesehatan ini diwujudkan dalam SSK. Di satu sisi, walikota mempunyai misi kedua Rencana Pembangunan kebijakan, sementara di sisi lain Jangka Menengah Daerah (RPJMD) para stakeholder sanitasi bekerja Tahun 2009 - 2014. Program ini bersama masyarakat. “Jadi semuanya menekankan pada perubahan pola nyambung,” kata Eko. pikir masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), Ia menjelaskan, program sanitasi hidup dalam lingkungan bersih dan sebenarnya sudah ada dalam sehat, mandiri dalam memecahkan pembangunan di daerah. Hanya saja, masalah kesehatan di lingkungannya keberadaannya tersebar di berbagai dan mampu menjangkau pelayanan instansi. Kadang-kadang, program kesehatan bermutu secara adil dan yang sama berada di banyak SKPD/ merata. dinas. Karena itu, menurutnya, yang diperlukan adalah bagaimana Program ini seiring dengan tujuan menyinergikan program sanitasi ini. pembangunan sanitasi yang telah tertuang dalam Strategi Sanitasi Kota Sinergitas yang baik dan disertai (SSK) Kota Tegal yang telah disusun implementasi yang tepat ternyata sebelumnya. “Memang tidak secara membawa dampak yang baik. spesifik menyebut program sanitasi, Kalangan legislatif di Tegal begitu tapi kami masuk program kesehatan,” melihat banyak sarana dan“ Saat itu walikota mencanangkan program Tegal Sehat 2010. Prioritas pembangunan bidang kesehatan ini diwujudkan dalam misi kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 - 2014 “Nah, begitu ada pergantian kata Eko Setiawan menjelaskan. prasarana yang dibangun secarawalikota, pokja tak menyia-nyiakan terencana dan tepat, mereka sangatkesempatan tersebut. Menurut Ketua Dari empat aspek program tersebut, mendukungnya. Bahkan banyak diPokja Sanitasi Tegal Eko Setiawan, dua di antaranya—yakni PHBS antara mereka meminta programpokja memasukkan program sanitasi dan lingkungan hidup—adalah sejenis diimplementasikan di wilayahini ke dalam program walikota Tegal masalah sanitasi. Pokja tidak hanya pemilihan mereka. Mereka beraniyang baru. memasukkannya dalam program mengusulkan anggaran sanitasi bagi besar, tapi terus mengawal program konstituen mereka.Saat itu walikota mencanangkan ini hingga terimplementasi.program Tegal Sehat 2010. Malah ada di satu daerah diPrioritas pembangunan bidang Dalam prosesnya, para anggota Pokja Tegal, justru anggota Dewan november 2010 majalah percik 21
  22. 22. Success Story Pilah-pilih Sampah yang menggerakkan masyarakat pokja terus memberikan advokasi an Ketua Pokja untuk mengumpulkan dana kepada mereka tentang sanitasi. Sanitasi Kota Tegal Eko guna membebaskan lahan bagi Setiawan pembangunan sarana sanitasi. “Justru Kepahaman dan komitmen masyarakat yang memberi, bukan pengambil kebijakan dan kalangan hanya meminta,” tandas Eko. legislatif, dibarengi dengan kerja keras pokja sanitasi akan meningkatkan Pola pendekatan tidak langsung ini kepedulian daerah terhadap pun menjadikan program sanitasi pembangunan sanitasi. Bila ini telah mulai dilirik oleh kalangan dewan. muncul, pembangunan sanitasi akan Mereka tak lagi ‘alergi’ dengan sanitasi berlangsung lebih cepat. karena telah melihat hasilnya di lapangan. Program sanitasi dinilai menyentuh kehidupan rakyat secara langsung. Bersamaan dengan itu22 majalah percik november 2010
  23. 23. 04 DESA PEMECUTAN KAJA, KOTA DENPASAR Harapan Baru Berkat SantimaduDibanding desa lainnya di kota Denpasar, Bali, desa kecamatan Denpasar Utara ini mendapat prioritas utama.Pemecutan Kaja tergolong tertinggal. Di tengah kemajuan Betapa tidak, sebanyak 62 persen limbah domestik darikota, desa ini masih harus berurusan dengan masalah desa ini masih dibuang ke saluran drainase dan sungai.sanitasi. Limbah padatnya, berupa tinja, dibuang secara setempat dengan tangki septik. Namun sebagian besar tangki septikKetika warga desa lainnya sudah tersambung dengan tersebut tidak memenuhi standar. Ada juga warga yangDSDP (Denpasar Sewerage Development Project), warga masih buang air besar di sungai. Di sisi lain, warga justruPemecutan Kaja harus rela menjadi penonton. Topografi banyak menggunakan sumur dangkal untuk mencukupidesa tak memungkinkan warganya tersambung dengan kebutuhan air minumnya.proyek pembuangan air limbah terpusat tersebut.Lokasinya lebih tinggi. Sedangkan DSDP menggunakan Tak heran bila kemudian desa ini dipilih sebagai desasistem gravitasi untuk mengalirkan limbah dari masyarakat percontohan pengembangan sanitasi masyarakat terpaduke sewerage. (Santimadu). Melalui program ini masyarakat didorong untuk bisa membuang air besar/air limbah dengan sistemPadahal dari sisi prioritas, seharusnya desa yang berada di off site. november 2010 majalah percik 23
  24. 24. Success Story Pemetaan Partisipatif: Warga Pemecutan Kaja berpartisipasi memetakan kondisi sanitasi mereka. 2-5 hektar dengan ketinggian air 10 cm hingga 100 cm. Rukun tetangga di banjar ini juga tidak memiliki sampah sendiri. Warga di banjar ini hampir semuanya memiliki tangki septik untuk buang air besar. Namun tidak semuanya memenuhi syarat kesehatan. Sebagian kecil, sekitar lima persen BAB-nya di sungai. Dengan Santimadu, kondisi itu ingin diubah. Fasilitasi Pokja Kota Denpasar kepada masyarakat setempat yang dikenal cukup erat dalam membina kerja sama dalam banjar, lahirlah Pokja Sanitasi Desa Pemecutan Kaja. Mereka pun menyusun visi dan misi. Visinya yakni ”Mewujudkan desa Pemecutan Kaja sebagai desa berwawasan budaya yang bersih, sehat, nyaman, harmonis dalam keseimbangan secara berkelanjutan”. Misinya yakni 1) mewujudkan “ Dengan santimadu, kondisi itu ingin diubah. Fasilitasi Pokja “ Kota Denpasar kepada masyarakat setempat yang dikenal cukup erat dalam membina kerja sama dalam banjar, lahirlah Pokja Sanitasi Desa Pemecutan Kaja. Tidak itu saja, program ini meliputi 32.000 jiwa, dengan pertumbuhan penyediaan air minum yang dapat sampah, drainase, air minum, perilaku penduduk desa sebesar 3,3 persen memenuhi kebutuhan masyarakat hidup bersih (PHBS), dan bisnis per tahun. Berdasarkan catatan secara kualitas, secara kuantitas sanitasi. Semua dilaksanakan secara kelompok kerja (Pokja) Sanitasi Desa dan kontinyuitas sesuai dengan terpadu dan melibatkan seluruh Pemecutan Kaja, ada empat banjar Peraturan Pemerintah Nomor 16 pihak-pihak terkait. Santimadu yang kondisinya terburuk yakni Tahun 2005 dan target MDGs; 2) difokuskan kepada banjar-banjar Banjar Semilajati, Mekar Manis, Tulang Mewujudkan pengelolaan air limbah yang paling kumuh dan paling siap Ampiang, dan Merthayasa. secara berkelanjutan dan terjangkau; masyarakatnya. 3) Mewujudkan pengelolaan Bagaimana tidak buruk, setiap persampahan yang mandiri dan Desa ini memiliki 13 banjar/dusun. tahun banjar ini mengalami banjir. berkelanjutan; 4) Mewujudkan Penduduknya tahun 2008 berjumlah Genangan air meliputi wilayah seluas pengelolaan drainase secara24 majalah percik november 2010

×