MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT                     REPUBLIK INDONESIA                             PERATURAN              ...
MEMUTUSKAN:Menetapkan   : PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT               TENTANG   PEDOMAN    PELAKSANAAN  DEKONS...
BAB II                                PELAKSANAAN                                    Pasal 3(1) Urusan pemerintah yang men...
Pasal 6(1) Kepala SKPD Provinsi menetapkan Tim Pelaksana dan Tenaga pendukung.(2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ...
BAB III                 PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN                                    Pasal 13(1) Pelaporan dan pert...
Pasal 14(1) SKPD Provinsi menyusun dan menyampaikan laporan manajerial setiap    triwulan dan pada akhir tahun anggaran ke...
Pasal 18(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) dilakukan melalui    audit, reviu, pemantauan dan evalu...
Lampiran I                                                  Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat                     ...
C.   Tenaga Ahli Perumahan dan Permukiman (TAPP)             a)   Membantu SKPD Provinsi dalam memfasilitasi penyelenggara...
Lampiran II                                               Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat                       ...
K. Pengawasan terhadap SKPD Provinsi dilakukan oleh Inspektorat Kementerian         yang dalam pelaksanaannya dapat bersin...
banyak pemangku kepentingan maka Kementerian melimpahkan sebagian kegiatan   sosialisasi kebijakan kepada Pemerintah Provi...
V.   INDIKATOR KELUARAN     Indikator keluaran dari kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan     Rakyat Tahun ...
ALUR PELAKSANAAN                                                                                                        LA...
1. Sosialisasi Kebijakan Bidang PKP         Alur pelaksanaan kegiatan sebagaimana bagan berikut:         Penjelasan       ...
2. Pembentukan Pokja PKP Provinsi  Alur pelaksanaan kegiatan sebagaimana bagan berikut:                                   ...
Penjelasan         a) Lokakarya Analisis Isu dan Permasalahan            (i) Pelaksana           : SKPD Provinsi          ...
(iii) Panduan            : Modul Pembentukan Pokja PKP Provinsi     (iv) Narasumber          : Fasilitator     (v) Waktu P...
Penjelasan         a) Lokakarya dan Pelatihan Manajemen Pendataan PKP dan Monitoring            dan Evaluasi Pembangunan P...
tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak                              Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll.  (iii) P...
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP         Alur pelaksanaan kegiatan sebagaimana bagan berikut:            ...
Penjelasana) Lokalatih Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi  (i) Pelaksana           : SKPD Provinsi  (...
- Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP                                           tingkat provinsi: Perumnas, PLN, piha...
VIII.PELAPORAN   Pelaporan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011   dengan ketentuan sebagai beriku...
3. Waktu Penyampaian Laporan        a. Laporan Pelaksanaan Dekonsentrasi beserta Lampiran disampaikan oleh SKPD           ...
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi  Lingkup Kementeria...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011

858 views

Published on

Permenpera ini menjadi acuan pelaksanaan dekonsentrasi lingkup kementerian perumahan rakyat tahun 2011

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
858
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011

  1. 1. MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 Melalui Dekonsentrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011;Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat; 4. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 Melalui Dekonsentrasi; 1
  2. 2. MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2011. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian Perumahan Rakyat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat SKPD Provinsi, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Perumahan Rakyat di provinsi.4. Kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman, yang selanjutnya disingkat Pokja PKP, adalah wadah koordinasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.5. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat.6. Menteri adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat. Bagian Kedua Tujuan Pasal 2Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai pedoman bagi unit-unit kerja dilingkungan Kementerian, pemerintah provinsi, dan SKPD Provinsi dalammelaksanakan Dekonsentrasi lingkup Kementerian.2
  3. 3. BAB II PELAKSANAAN Pasal 3(1) Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian yang dilaksanakan melalui kegiatan Dekonsentrasi, meliputi: a. Sosialisasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman; b. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal penyiapan perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.(2) Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi: a. pembentukan Pokja PKP Provinsi; b. manajemen pendataan perumahan dan kawasan permukiman; c. pelatihan monitoring dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; d. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Pasal 4(1) Gubernur menetapkan perangkat pengelola keuangan setelah menerima pelimpahan wewenang dari Kementerian dan disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.(2) Perangkat pengelola keuangan merupakan Pejabat Inti SKPD Provinsi.(3) Pejabat Inti SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang; b. Pejabat Pembuat Komitmen; c. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM); d. Bendahara Pengeluaran.(4) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Kepala SKPD Provinsi, kecuali pada SKPD Sekretariat Daerah.(5) Kepala SKPD Provinsi menetapkan Pembantu Pejabat Inti SKPD Provinsi.(6) Pejabat Inti SKPD Provinsi sebagaimana pada ayat (2) dan Pembantu Pejabat Inti SKPD Provinsi sebagaimana pada ayat (5) untuk tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5(1) SKPD Provinsi yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dekonsentrasi.(2) Penanggung Jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dekonsentrasi adalah Kepala SKPD Provinsi.(3) Kepala SKPD Provinsi menetapkan Petugas Unit Akuntansi.(4) Petugas Unit Akuntansi sebagaimana pada ayat (3) untuk tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 3
  4. 4. Pasal 6(1) Kepala SKPD Provinsi menetapkan Tim Pelaksana dan Tenaga pendukung.(2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua dan Anggota.(3) Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung sebagaimana pada Lampiran I Peraturan Menteri ini. Pasal 7(1) Dalam penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi, SKPD Provinsi dibantu oleh 1 orang tenaga ahli perumahan dan permukiman sebagai fasilitator provinsi.(2) Tenaga ahli perumahan dan permukiman didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Sekretariat Kementerian.(3) Tugas dan tanggung jawab tenaga ahli perumahan dan permukiman sebagaimana pada Lampiran I Peraturan Menteri ini. Pasal 8Kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaankegiatan sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Menteri ini. Pasal 9Kegiatan Dekonsentrasi lingkup Kementerian dilaksanakan selama 9 (sembilan)bulan. Pasal 10(1) Pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.(2) Pengelolaan keuangan sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 11(1) Dalam hal pelaksanaan Dana Dekonsentrasi menghasilkan penerimaan, disetor ke Rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, sepanjang hasil pelaksanaan Dana Dekonsentrasi belum dihibahkan.(2) Dalam hal pelaksanaan Dana Dekonsentrasi terdapat sisa dana yang sudah ditarik dari kas negara dan tidak digunakan pada akhir tahun anggaran, disetor ke Rekening Kas Umum Negara. Pasal 12Mekanisme pencairan dan penyaluran Dana Dekonsentrasi berpedoman padaPeraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenaimekanisme pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.4
  5. 5. BAB III PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 13(1) Pelaporan dan pertanggungjawaban SKPD Provinsi meliputi: a. laporan manajerial; b. laporan akuntabilitas; c. laporan teknis.(2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.(3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari laporan keuangan, dan laporan barang.(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.(5) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup: a. laporan pelaksanaan; b. prosiding kegiatan.(6) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berisikan penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan dekonsentrasi.(7) Prosiding kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi: a. prosiding sosialisasi kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman; b. prosiding lokakarya analisis isu dan permasalahan; c. prosiding lokakarya konsep Pokja PKP provinsi; d. prosiding lokakarya pembentukan Pokja PKP provinsi; e. prosiding lokakarya dan pelatihan manajemen pendataan dan monitoring evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; f. prosiding lokakarya dan pelatihan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; g. prosiding konsinyasi profil dan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; h. prosiding konsultasi publik profil dan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. 5
  6. 6. Pasal 14(1) SKPD Provinsi menyusun dan menyampaikan laporan manajerial setiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah, dan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.(2) SKPD Provinsi menyusun dan menyampaikan laporan akuntabilitas setiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.(3) SKPD Provinsi menyusun dan menyampaikan laporan teknis kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian, dengan tembusan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah. Pasal 15(1) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan manajerial dan laporan akuntabilitas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.(2) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan teknis sebagaimana pada Lampiran II Peraturan Menteri ini. BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 16(1) Menteri melalui Sekretaris Kementerian melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Dekonsentrasi.(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Kementerian. Pasal 17(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Dekonsentrasi.(2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi.(3) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, dan asistensi, yang dilakukan secara terpadu melalui koordinasi Sekretaris Kementerian.(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan Dekonsentrasi agar sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan, yang dilakukan secara terpadu melalui koordinasi Sekretaris Kementerian.6
  7. 7. Pasal 18(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) dilakukan melalui audit, reviu, pemantauan dan evaluasi atas laporan akuntabilitas.(2) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Kementerian disampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Kepala SKPD Provinsi.(3) Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala SKPD Provinsi dan dilaporkan kepada Gubernur dan Inspektur Kementerian.(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 19Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanMenteri ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 201116 MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT, ttd. SUHARSO MONOARFADiundangkan di Jakartapada tanggal 18 Maret 2011 ...MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,ttd.PATRIALIS AKBARLEMBARAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 154 Hukum dan Kepegawaian, 7
  8. 8. Lampiran I Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 02 Tahun 2011 Tanggal : 21 Februari 2011 KETENTUAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA, TENAGA PENDUKUNG, DAN TENAGA AHLI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (TAPP)I. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB A. Tim Pelaksana 1. Ketua a) Melaksanakan sebagian tugas kepala SKPD Provinsi untuk pelaksanaan kegiatan rangkaian pertemuan dalam pembentukan Pokja PKP Provinsi, manajemen pendataan perumahan dan kawasan permukiman dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Provinsi; b) Menyiapkan dan menyusun draf dokumen kelembagaan Pokja PKP Provinsi, profil perumahan dan kawasan permukiman provinsi dan draf dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman provinsi serta menyampaikan kepada SKPD Provinsi; c) Bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b; d) Bertanggungjawab kepada Kepala SKPD Provinsi. 2. Anggota a) Membantu pelaksanaan kegiatan rangkaian pertemuan dalam pembentukan Pokja PKP Provinsi, manajemen pendataan perumahan dan kawasan permukiman, dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman provinsi di daerah sesuai arahan ketua Tim; b) Membantu dalam penyiapan dan penyusunan draf dokumen kelembagaan Pokja PKP Provinsi, profil perumahan dan kawasan permukiman provinsi dan draf dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman provinsi; c) Bertanggungjawab kepada Ketua Tim. B. Tenaga Pendukung SKPD Provinsi a) Membantu SKPD Provinsi dalam teknis pelaksanaan dan pelaporan seluruh kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian sesuai arahan Kepala SKPD Provinsi; b) Membantu Tim Pelaksana; c) Bertanggungjawab kepada Kepala SKPD Provinsi. Lampiran I - 1
  9. 9. C. Tenaga Ahli Perumahan dan Permukiman (TAPP) a) Membantu SKPD Provinsi dalam memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian; b) Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a setiap bulan kepada Sekretaris Kementerian setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala SKPD Provinsi; c) Bertanggungjawab kepada Sekretaris Kementerian.II. STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA DEKONSENTRASI Struktur Organisasi Pelaksana Dekonsentrasi sebagaimana bagan berikut: MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT, ttd. SUHARSO MONOARFA Hukum dan Kepegawaian, 2
  10. 10. Lampiran II Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor : 02 Tahun 2011 Tanggal : 21 Februari 2011 PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATANI. UMUM A. Pelaksanaan Dekonsentrasi berpedoman pada kebijakan, standar, pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian. B. Pelaksanaan Dekonsentrasi melalui koordinasi antara Kementerian dengan Pemerintah Provinsi khususnya dengan SKPD Provinsi agar Dekonsentrasi Tahun 2011 dapat berjalan dengan baik. C. Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Provinsi agar lebih awal menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan kegiatan antara lain menetapkan perangkat pengelola keuangan, sehingga DIPA Dekonsentrasi dapat segera dilaksanakan. D. SKPD Provinsi agar memperhatikan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian. E. SKPD Provinsi harus mempunyai rencana kerja yang rinci, komprehensif, dan akuntabel guna mewujudkan keberhasilan Satuan Kerjanya. Rencana kerja dimaksud minimal mencakup jadwal kegiatan utama, personil yang akan melaksanakan kegiatan, prosedur pelaksanaan kegiatan, dan hal-hal lain yang diperlukan. F. SKPD Provinsi menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dan tenaga yang tersedia. G. SKPD Provinsi melaksanakan pengarsipan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. H. Pengelolaan Dana Dekonsentrasi oleh perangkat pengelola keuangan dilaksanakan dengan menganut prinsip efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar- besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. I. Sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan di Tingkat Pusat, maka SKPD Provinsi wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala dengan tepat waktu, lengkap dan faktual yang berkaitan dengan manajerial, akuntabilitas dan teknis dengan mengacu pada semua format sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun format yang dikeluarkan oleh Kementerian. J. Menteri melalui Sekretaris Kementerian bersama dengan Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan daerah melaksanakan pemantauan dan pengendalian secara maksimal agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan mutu, biaya dan waktu yang ditentukan serta tercapainya tertib administrasi sehingga hasil kegiatan sesuai dengan yang diharapkan. Lampiran II - 1
  11. 11. K. Pengawasan terhadap SKPD Provinsi dilakukan oleh Inspektorat Kementerian yang dalam pelaksanaannya dapat bersinergi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. L. Untuk keperluan pengawasan dan pemeriksaan tersebut pada butir K), Kepala SKPD Provinsi harus membantu, memfasilitasi, dan menyiapkan data maupun informasi yang dibutuhkan. M. Dalam pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Provinsi agar melakukan koordinasi dengan Unit Eselon I Pembina Dekonsentrasi yaitu Sekretaris Kementerian, dengan alamat sebagai berikut: Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat Jln. Raden Patah I No. 1 Lantai 2 Wing 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 No. Telp./Fax: (021) 72800145, 7397727 E-mail: dekon2011@gmail.comII. KEBIJAKAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2011 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan perumahan merupakan salah satu urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan Pemerintah, terdapat bagian urusan Pemerintah yang bersifat kongkuren (concurrent) atau urusan pemerintahan yang penanganannya, untuk bagian atau bidang tertentu, dapat dilaksanakan dan dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan. Dengan demikian di dalam setiap urusan yang bersifat kongkuren senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Tugas dan wewenang Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disingkat PKP, diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sejalan dengan hal tersebut di atas, Kementerian melimpahkan sebagian urusan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur melalui Dekonsentrasi khusus untuk kegiatan sosialisasi kebijakan bidang PKP dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal penyiapan perencanaan pembangunan PKP. Pembangunan PKP di daerah masih belum menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan di daerah. Hal ini dikarenakan pemahaman yang kurang akan pentingnya pembangunan perumahan oleh Pemerintah Daerah khususnya dalam hal penyediaan perumahan yang layak huni. Selain itu, adanya perbedaan persepsi di antara pemangku kepentingan bidang PKP menyebabkan pembangunan PKP di daerah selama ini masih kurang sinergis. Untuk mengatasi hal tersebut, selama ini Kementerian melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan baik di pusat maupun di daerah. Namun agar kegiatan ini dapat dijalankan lebih efektif dan menjangkau lebihLampiran II - 2
  12. 12. banyak pemangku kepentingan maka Kementerian melimpahkan sebagian kegiatan sosialisasi kebijakan kepada Pemerintah Provinsi. Permasalahan lain dalam pembangunan PKP yaitu kurangnya koordinasi di antara pemangku kepentingan penyelenggara PKP. Koordinasi di antara pemangku kepentingan tersebut merupakan faktor penting agar terwujud sinergitas dalam pelaksanaan siklus pembangunan PKP yang terdiri dari pendataan, perencanaan dan pengendalian. Akan tetapi, siklus tersebut tidak akan berjalan optimal apabila tidak disertai dengan penguatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah. Melalui Dekonsentrasi, Kementerian menyiapkan serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas di Provinsi yang meliputi: 1. Pembentukan Pokja PKP Provinsi; 2. Pelatihan manajemen pendataan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 3. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 4. Pelatihan monitoring dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.III. TUJUAN, SASARAN, DAN KELUARAN Tujuan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Tahun 2011 adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang PKP. Sasaran Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan dan menyamakan pemahaman aparat Pemerintah Daerah tentang kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang PKP; dan 2. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintah daerah dalam hal penyiapan perencanaan pembangunan PKP. Keluaran Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1. Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan bidang PKP; dan 2. Terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal penyiapan perencanaan pembangunan PKP.IV. LINGKUP KEGIATAN Lingkup kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011, meliputi: 1. Sosialisasi Kebijakan Bidang PKP; 2. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal penyiapan perencanaan pembangunan PKP, meliputi: a. Pembentukan Pokja PKP Provinsi; b. Manajemen pendataan PKP; c. Pelatihan monitoring dan evaluasi pembangunan PKP; d. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PKP provinsi. Lampiran II - 3
  13. 13. V. INDIKATOR KELUARAN Indikator keluaran dari kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1. Laporan Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat di 33 provinsi; 2. Prosiding Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33 provinsi; 3. Prosiding Lokakarya Analisis Isu dan Permasalahan di 33 provinsi; 4. Prosiding Lokakarya Konsep Pokja PKP Provinsi di 33 provinsi; 5. Prosiding Lokakarya Pembentukan Pokja PKP Provinsi di 33 provinsi; 6. Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Manajemen Pendataan dan Monitoring Evaluasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33 provinsi; 7. Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33 provinsi; 8. Prosiding Konsinyasi Profil dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33 provinsi; 9. Prosiding Konsultasi Publik Profil dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33 provinsi. 10. Dokumen Kelembagaan Pokja PKP Provinsi 11. Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33 provinsi; 12. Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di 33 provinsi.VI. WAKTU PELAKSANAAN Secara keseluruhan pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 adalah 9 (sembilan) bulan kalender terhitung mulai bulan Maret 2011 sampai dengan November 2011.VII. MEKANISME PELAKSANAAN Pelaksana Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 adalah SKPD Provinsi dan dibantu oleh Tim pelaksana, Tenaga Pendukung dan TAPP sebagai Fasilitator. Alur pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana bagan berikut:Lampiran II - 4
  14. 14. ALUR PELAKSANAAN LAPORAN LAPORAN LAPORAN LAPORAN TRIWULAN IV DAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III LAPORAN AKHIR TAHUN Lap. Manajerial Lap. Manajerial Lap. Manajerial Lap. Manajerial Lap. Akuntabilitas Lap. Akuntabilitas Lap. Akuntabilitas Lap. Akuntabilitas KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN LAPORAN TEKNIS KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS LAPORAN SKPD PELAKSANAANPROVINS PEMBENTUKAN POKJA PKP PROVINSI DOKUMEN KELEMBAGAAN I POKJA LOKAKARYA LOKAKARYA RANGKAIAN DRAF DOKUMEN LOKAKARYA PROFIL ANALISIS ISU DAN KONSEP POKJA PERTEMUAN KELEMBAGAAN PEMBENTUKAN PERUMAHAN POKJA PERMASALAHAN POKJA DOKUMEN PERENCANAAN MANAJEMEN PENDATAAN PKP PROSIDING KEGIATAN LOKALATIH RANGKAIAN DRAF AWAL MANAJEMEN PROFIL PERTEMUAN PERUMAHAN PENDATAAN PELATIHAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PKP LOKALATIH MONEV KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN LOKALATIH KONSINYASI KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN RANGKAIAN PROFIL DAN PROFIL DAN DOKUMEN PERTEMUAN DOKUMEN DOKUMEN PERENCANAAN PERENCANAAN PERENCANAAN DRAF AWAL DOKUMEN PERENCANAAN Secara rinci mekanisme pelaksanaan tugas SKPD Provinsi untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut: Lampiran II - 5
  15. 15. 1. Sosialisasi Kebijakan Bidang PKP Alur pelaksanaan kegiatan sebagaimana bagan berikut: Penjelasan (i) Pelaksana : SKPD Provinsi (ii) Peserta : - Tingkat provinsi: DPRD, Kanwil BPN, BPS, Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya - Tingkat kabupaten/kota: Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya - Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll. (iii) Materi : Bahan Tayang Sosialisasi Kebijakan Bidang PKP (iv) Narasumber : Kementerian Perumahan Rakyat (v) Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari (vi) Bentuk Pelaporan : Prosiding Sosialisasi Kebijakan Bidang PKPLampiran II - 6
  16. 16. 2. Pembentukan Pokja PKP Provinsi Alur pelaksanaan kegiatan sebagaimana bagan berikut: Lampiran II - 7
  17. 17. Penjelasan a) Lokakarya Analisis Isu dan Permasalahan (i) Pelaksana : SKPD Provinsi (ii) Peserta : - Tingkat provinsi: Kanwil BPN, BPS, Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya - Maksimal 3 (tiga) Bappeda Kabupaten/Kota terdekat, masing-masing 1 (satu) orang - Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll. (iii) Panduan : Modul Pembentukan Pokja PKP Provinsi (iv) Narasumber : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fasilitator dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu (iv) Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari (v) Bentuk Pelaporan : Prosiding Lokakarya Analisis Isu dan Masalah b) Lokakarya Konsep Pokja (i) Pelaksana : SKPD Provinsi (ii) Peserta : - Tingkat provinsi: Kanwil BPN, BPS, Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya - Maksimal 3 (tiga) Bappeda Kabupaten/Kota terdekat, masing-masing 1 (satu) orang - Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll. (iii) Panduan : Modul Pembentukan Pokja PKP Provinsi (iv) Narasumber : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fasilitator dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu (v) Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari (vi) Bentuk Pelaporan : Prosiding Lokakarya Konsep Pokja c) Rangkaian Pertemuan Penyiapan Pembentukan Pokja PKP Provinsi (i) Pelaksana : SKPD Provinsi (ii) Peserta : Hasil kesepakatan pada Lokakarya Konsep PokjaLampiran II - 8
  18. 18. (iii) Panduan : Modul Pembentukan Pokja PKP Provinsi (iv) Narasumber : Fasilitator (v) Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) hari, sebanyak 3 kali pertemuan (vi) Bentuk Pelaporan : - Risalah setiap pertemuan (3 Risalah) - Draf Dokumen Kelembagaan Pokja PKP Provinsi d) Lokakarya Pembentukan Pokja PKP Provinsi (i) Pelaksana : SKPD Provinsi (ii) Peserta : - Tingkat provinsi: Kanwil BPN, BPS, Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya - Maksimal 3 (tiga) Bappeda Kabupaten/Kota terdekat, masing-masing 1 (satu) orang - Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll. (iii) Panduan : Modul Pembentukan Pokja PKP Provinsi (iv) Materi : Draf Dokumen Kelembagaan Pokja PKP Provinsi (v) Narasumber : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fasilitator dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu (vi) Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari (vii) Bentuk Pelaporan : - Prosiding Lokakarya Pembentukan Pokja PKP Provinsi - Dokumen Kelembagaan Pokja PKP Provinsi3. Manajemen Pendataan PKP – Pelatihan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan PKP Alur pelaksanaan kegiatan sebagaimana bagan berikut: Lampiran II - 9
  19. 19. Penjelasan a) Lokakarya dan Pelatihan Manajemen Pendataan PKP dan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan PKP (i) Pelaksana : SKPD Provinsi (ii) Peserta : Tingkat provinsi: Kanwil BPN, BPS, Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 1 orang dari Tim Pendataan dan Monitoring Dekonsentrasi Tahun 2010 (diutamakan) atau dari Bappeda Kabupaten/Kota Pemangku kepentingan lainnya terkait PKPLampiran II - 10
  20. 20. tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll. (iii) Panduan : - Modul Manajemen Pendataan PKP - Modul Monitoring dan Evaluasi Pembangunan PKP (iv) Narasumber : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fasilitator dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu (v) Waktu Pelaksanaan : 3 (tiga) hari (vi) Bentuk Pelaporan : Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Manajemen Pendataan PKP dan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan PKPb) Rangkaian Pertemuan Penyusunan Profil PKP (i) Pelaksana : SKPD Provinsi (ii) Peserta : Hasil kesepakatan pada Lokalatih Manajemen Pendataan (iii) Narasumber : Fasilitator (iv) Panduan : Modul Manajemen Pendataan PKP (v) Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) hari, sebanyak 3 kali pertemuan (vi) Bentuk Pelaporan : Risalah setiap pertemuan (3 Risalah) Draf Awal Profil PKP Provinsi Lampiran II - 11
  21. 21. 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Alur pelaksanaan kegiatan sebagaimana bagan berikut: 1 (satu) hari di ibukota provinsiLampiran II - 12
  22. 22. Penjelasana) Lokalatih Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi (i) Pelaksana : SKPD Provinsi (ii) Peserta : - Tingkat provinsi: Kanwil BPN, BPS, Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya - Maksimal 3 (tiga) Bappeda Kabupaten/Kota terdekat, masing-masing 1 (satu) orang - Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll. (iii) Panduan : Modul Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi (iv) Narasumber : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fasilitator dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu (v) Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari (vi) Bentuk Pelaporan : Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukimanb) Rangkaian Pertemuan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi (i) Pelaksana : SKPD Provinsi (ii) Peserta : Hasil kesepakatan pada lokalatih penyusunan dokumen (iii) Panduan : Modul Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi (iv) Narasumber : Fasilitator (v) Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) hari, sebanyak 3 kali pertemuan (vi) Bentuk Pelaporan : - Risalah pertemuan (3 Risalah) - Draft Awal Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsic) Konsinyasi Profil PKP dan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi (i) Pelaksana : SKPD Provinsi (ii) Peserta : - Tingkat provinsi: Kanwil BPN, BPS, Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya - Maksimal 3 (tiga) Bappeda Kabupaten/Kota terdekat, masing-masing 1 (satu) orang Lampiran II - 13
  23. 23. - Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll. (iii) Panduan : - Modul Manajemen Pendataan PKP - Modul Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi (iv) Materi : - Draft Awal Profil PKP Provinsi - Draft Awal Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi (v) Narasumber : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fasilitator dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu (vi) Waktu Pelaksanaan : 2 (dua) hari (vii) Bentuk Pelaporan : Prosiding Konsinyasi Profil PKP dan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi d) Konsultasi Publik Profil PKP dan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi (i) Pelaksana : SKPD Provinsi (ii) Peserta : - Tingkat provinsi: Kanwil BPN, BPS, Bappeda, Dinas yang membidangi PKP, dan Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya - Maksimal 3 (tiga) Bappeda Kabupaten/Kota terdekat, masing-masing 1 (satu) orang - Pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll. (iii) Panduan : - Modul Manajemen Pendataan PKP - Modul Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi (iv) Materi : - Draft Awal Profil PKP Provinsi - Draft Awal Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi (v) Narasumber : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Fasilitator dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu (vi) Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) hari (vii) Bentuk Pelaporan : - Prosiding Konsultasi Publik Profil dan Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi - Profil PKP Provinsi - Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP ProvinsiLampiran II - 14
  24. 24. VIII.PELAPORAN Pelaporan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Bentuk Pelaporan a) Laporan Pelaksanaan Laporan Pelaksanaan sekurang-kurangnya memuat pendahuluan, pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan dekonsentrasi, risalah rapat/pertemuan, evaluasi pelaksanaan seluruh kegiatan dekonsentrasi dan rekomendasi yang dianggap perlu. Laporan ini dilengkapi dengan: 1) Dokumen Kelembagaan Pokja PKP Provinsi; 2) Profil PKP Provinsi; 3) Dokumen Perencanaan Pembangunan PKP Provinsi. b) Prosiding Kegiatan Prosiding sekurang-kurangnya memuat pendahuluan, penyelenggaraan kegiatan, rumusan hasil penyelenggaraan kegiatan, dan kesimpulan serta rekomendasi. Prosiding ini dilengkapi dengan sambutan-sambutan, daftar hadir peserta, bahan tayangan, notulensi dan dokumentasi. Prosiding yang harus disiapkan oleh SKPD Provinsi adalah sebagai berikut: 1) Prosiding Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2) Prosiding Lokakarya Analisis Isu dan Permasalahan; 3) Prosiding Lokakarya Konsep Pokja PKP Provinsi; 4) Prosiding Lokakarya Pembentukan Pokja PKP Provinsi; 5) Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Manajemen Pendataan dan Monitoring Evaluasi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 6) Prosiding Lokakarya dan Pelatihan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 7) Prosiding Konsinyasi Profil dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 8) Prosiding Konsultasi Publik Profil dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2. Jumlah Laporan Laporan Pelaksanaan dan Prosiding kegiatan, beserta lampiran pendukung digandakan dengan rincian sebagai berikut: - dua eksemplar dan sepuluh keping Compact Disk (CD) disampaikan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat u.p. Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat; - satu eksemplar dan satu keping CD disampaikan kepada Gubernur; - satu eksemplar dan satu keping CD disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi; - satu eksemplar dan satu keping CD disampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi; - satu eksemplar dan satu keping CD disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman; - satu eksemplar dan satu keping CD untuk SKPD Provinsi. Lampiran II - 15
  25. 25. 3. Waktu Penyampaian Laporan a. Laporan Pelaksanaan Dekonsentrasi beserta Lampiran disampaikan oleh SKPD Provinsi kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian, dengan tembusan kepada Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi, dan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Desember 2011. b. Prosiding kegiatan disampaikan oleh SKPD Provinsi kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian, dengan tembusan kepada Gubernur, Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Bappeda Provinsi, dan Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir.IX. PENUTUP Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan tertib dan disiplin apabila ada kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat sebagai penentu kebijakan dengan Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kegiatan. Demikian Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 ini disusun untuk dapat menjadi acuan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT, ttd. SUHARSO MONOARFA Hukum dan Kepegawaian,Lampiran II - 16

×