• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang  Pulau Papua dan Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku
 

Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku

on

  • 442 views

disampaikan oleh Edy Soegiharto (Direktur Fasilitasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Kemendagri) pada Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua di Ambon 1 ...

disampaikan oleh Edy Soegiharto (Direktur Fasilitasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Kemendagri) pada Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua di Ambon 1 Oktober 2013

Statistics

Views

Total Views
442
Views on SlideShare
442
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
5
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang  Pulau Papua dan Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku Presentation Transcript

    • PENGELOLAAAN DALAM PELAKSANAAN RTR PULAU PAPUA & RTR KEPULAUAN MALUKU OLEH : EDI SUGIHARTO DIREKTORAT FASILITAS PENATAAN RUANG & LINGKUNGAN HIDUP DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI DISAMPAIKAN PADA ACARA SOSIALISASI RPP TENTANG RTR PULAU PAPUA & KEP MALUKU TGL 1 OKTOBER 2013 DI AMBON 1heso57@yahoo.com
    • UU No. 32 Thn 2004 (Pemerintahan Daerah) PP No. 38 Thn 2007 (Urs. Pemerintahan) PP No. 41 Thn 2007 (OPD) Lampiran PP SUBSTANSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDAERAH SUBSTANSIPENANGANAN PENATAANRUANG. Substansi perencanaan pusda: UU No. 25 Thn 2005 (SPPN) & PUU t’kait Substansi keuangan pusda: UU No. 33 Thn 2004 (PKPD) & PUU t’kait TUJUAN DESENTRALISASI UU No. 41 Thn 1999 TTG KEHUTANAN heso57@yahoo.com 2 KETERKAITAN ATURAN DG PENATAAN RUANG UU No.26 Thn 2007 TTG PR UU No. 41 Thn 2009 TTG PLP2B UU No. 32 Thn 2009 (PPLH) UU 27 Thn 2007 TTG PWP3 PP 15 Thn 2010 TTG PPR PP No.50 Thn 2007 (TCPKSM)
    • PEMERINTAH PUSAT Dalam menjalankan pemerintahan, diperlukan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurusnya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat Pemerintahan NKRI TUJUAN NASIONAL (Preambule UUD ‘45) PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI, KAB/KOTA) Penyerahan sebagian urusan disertai NSPK (guidance) PUSAT DAERAH Pemerintahan daerah merupakan subsistem pemerintahan secara nasional untuk mencapai tujuan nasional Urusan Pemerintahan Perda urusan pemerintahan/ pelaksanaannya Bersama DPRD 3heso57@yahoo.com SK KDH PERKADA Pembinaan danPengawasan (PP 79/05 ) 10/5/2013
    • fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus-nya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan PEMERINTAHAN DAERAH Kepala Daerah DPRD WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) 31 urusan NSPK Merupakan salah satu kebijakan nasional yg mengatur pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan yg bersifat umum & mengikat Pemerintah, Pemda Prop dan Pemda Kab/Kota. Kelembagaan perlu Koordinator dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Tata ruang perlu Penyelenggaraan 4heso57@yahoo.com TATA RUANG BKPRD PERMENDAGRI No 50/2009 PKPRD
    • Ruang Lingkup Penataan Ruang Perencanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lingkup Koordinasi Pengelola Penataan Ruang Pengendalian pemanfaatan ruang bermakna sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang (UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang) Kegagalan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang heso57@yahoo.com 5
    • NEGARA Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Dalam melaksanakan tugasnya, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah WEWENANG PEMERINTAH WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI WEWENANG PEMERINTAH KAB/KOTA TUR,BIN dan WAS terhadap: -LAK PR Wilayah Nasional, Pulau, Provinsi & Kab/Kota - LAK PR Kws Strategis Nasional, Provinsi, & Kab/Kota LAK PR wilayah Nasional, Pulau LAK PR Kws Strategis Nasional Kerjasama PR antarnegara & fasilitasi kerja sama antar provinsi TUR,BIN dan WAS terhadap: -LAK PR Wilayah , Provinsi & Kab/Kota - LAK PR Kws Strategis,Provinsi, LAK PR wilayah Provinsi LAK PR Kws Strategis Provinsi Kerjasama PR antar provinsi& fasilitasi kerja sama antar rovinsi TUR,BIN dan WAS terhadap: -LAK PR Wilayah , Kabupaten/Kota - LAK PR Kws Strategis Kabupaten/Kota LAK PR wilayah Kabupaten/Kota LAK PR Kws Strategis Kabupaten/Kota Kerjasama PR antar Kabupaten/Kota Seorang Menteri Ps 7 ayat 1 Ps 7 ayat 2 Ps 8 Ps 9 ayat 1 Ps 10 Ps 11 TUR = Pengaturan BIN = Pembinaan LAK = Pelaksanaan WAS = Pengawasan PR = Penataan Ruang UU 26/2007 heso57@yahoo.com TUGAS DAN WEWENANG
    • S I S T E M I N F O R M A S I RTR KSK RTR KSP RTRW Nasional RTRW Provinsi RTRW Kab/Kota • Kebijakan Perwujudan Struktur Ruang Nasional • Kebijakan Eco-Region Pulau • Kebijakan Pengemb. Kawasan: - Kaw Strategis Nas - Kebijakan Spasial Sektor al: MP3EI, Pesisir & Pulau2 Kecil  Perijinan Skala Besar (Berdampak Strategis)  Perijinan Pemanfaatan Ruang Lintas Provinsi  Insentif & Disinsentif  Sanksi • Strategi Perwujudan Struktur Lintas Kab/Kota • Arah Pengembangan Wilayah/ Kawasan lintas Kab/Kota • Pelaksanaan indikasi program pembangunan sektor lintas Kab/Kota • Pembangunan Infrastruktur • Pembangunan Kawasan • Rencana Program Sektor • Feasibility Study (FS)/Pre-FS • Detailed Engineering Design (DED) • Arahan peraturan zonasi • Perijinan Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/Kota • Insentif & Disinsentif • Sanksi • Pengaturan zonasi • Perijinan Pemanfaatan Ruang lingkup Kab/kota • Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) • Insentif & Disinsentif • Sanksi PEMERINTAH GUBERNUR BUPATI/ WALIKOTA PERENCANAAN PEMANFATAN PENGENDALIAN LEMBAGA OPERASIONAL STRUKTURAL LEMBAGA KOORDINASI BKPRN MASY BKPRD Provinsi MASY BKPRD Kab/Kota MASY RDTR RTR Pulau RTR KSN PERAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PENATAAN RTR PULAU
    • SINKRONISASI RENCANA TATA RUANG DGN RENCANA PEMBANGUNAN ANTAR PROVINSI (TANTANGAN APLIKASI RTR PULAU) SINKRONISASI RENCANA TATA RUANG DGN RENCANA PEMBANGUNAN ANTAR KABUPATEN KOTA (TANTANGAN APLIKASI RTR PULAU) GUBERNUR BUPATI/WALIKOTA PRINSIP PERAN RTR PULAU ADALAH UPAYA MENGINTEGRASIKAN RENCANA TATA RUANG DAN RENCANA PEMBANGUNAN ANTARA DAERAH DALAM SATU PULAU RPJPD (20 tahun) RPJMD (5 tahun) RPJPD (20 tahun) RPJMD (5 tahun) RTRWK (20 tahun) RDTR (20 tahun) RTRWP (20 tahun) RTR KSP (20 tahun) HUBUNGAN RENCANA TATA RUANG PULAU DG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 8 heso57@yahoo.com RTR PULAU RPJMN RPJPN Sinergis Sinergis Sinergis Sinergis Sinergis Sinergis PEMERINTAH RTRDANRENCBANGDADENGANKLHSSINERGI
    • PERAN PEMERINTAH Pemerintah (Government) PUSAT DAERAH Pemerintahan daerah merupakan sub sistem pemerintahan secara nasional Memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan pencapaian target nasional Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam kewenangannya masing-masing Melalui 9 heso57@yahoo.com
    • PERAN PROVINSI KE KAB/KOTA PERAN PROVINSI KAB/KOTA DI WIL.NYA mengoordinasikan Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Ketentuan PP No. 23 tahun 2011 (Gub sbg wakil pem pusat) heso57@yahoo.com 10
    • PERAN KEMENDAGRI (DITJEN BINA BANGDA) PENERAPAN DI DAERAH PENCAPAIAN DI DAERAH PENYUSU NAN TUJUAN NASIONAL ( KEBIJAKAN NASIONAL ) Perencanaan daerah Penganggaran di APBD Perenc Nas.( K/L ) Sosialisasi secara komprehensif PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH PENETA PAN Sesuai mekanisme Sesuai mekanisme BINWAS MONEV Pencapaian sesuai target PERAN KEMENDAGRI Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 222 UU No. 32 Tahun 2004 & DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH mempunyai tugas merumuskan kebijakan di bidang pembangunan daerah dan melakukan pembinaan serta fasilitasi kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat. (PERMENDAGRI No 4I/2010 Ps 526 ) Termasuk memperhitungkan Target capaian, pembiayaan , Mekanisme koordinasi, Monev & Binwas 11heso57@yahoo.com ( PP 79/05 )( PERPRES 59/12 ) PKPD &
    • PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KAPASITAS KEBIJAKAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA IMPLIKASI 12heso57@yahoo.com PENATAANRUANG DAERAH?
    • 13 Penyelenggaraan penataan ruang harus dilakukan secara koordinatif baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan kewenangan masing- masing. (PP No 15/2010) Penyelenggaraan penataan ruang harus didukung oleh kelembagaan pada masing- masing tingkat pemerintahan secara serasi, selaras, terpadu dan berkelanjutan (UU No 26/2007) Tataran Kewenangan Dalam Penataan Ruang Sinkronisasi Kelembagaan PEMIKIRAN : 1.Apakah kita membuat badan/lembaga baru atau menyatukan seluruh lembaga terkait penataan ruang yang ada (KEK, KSN, RTR, dsb) ? 2. Bagaimana bentuk dan mekanisme kerja lembaga pengelola RTR Pulau dengan melibatkan peran pusat dan daerah ? 3.Membuat RENDUK PULAU(POLA KSM PULAU) Pengelolaan Tata Ruang Pulau ? Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. (UU No 32/2004, Psl 195 ayat 1) PP 50/2007 Ttg TCPKSM Kerjasama antar Daerah Tujuan RTR Pulau Papua Tujuan RTR Pulau Maluku (Psl 5) Mewujudkan : Lumbung Ikan Nasional, Konservasi Karang Ekonomi Pariwisata Jaringan Sarpras berbasis kepulauan Perlindungan Kawasan Perbatasan Mewujudkan : Pengembangan Wilayah berbasis Masyarakat Adat 70 % Kawasan Lindung Pertumbuhan ekonomi sektoral berkelanjutan Penlindungan wilayah Perbatasan heso57@yahoo.com
    • Perlu disepakati bersama “GRAND INSTITUTION” yang bertugas mengkoordinasikan Penataan Kawasan di Pulau Maluku dan Pulau Papua Apakah setiap Program terkait Penataan Ruang perlu membuat lembaga tersendiri ? KSN di Pulau Maluku (4 KSN) Dan Pulau Papua (10 KSN) KEK Maluku dan Papua RTR Pulau Maluku Dan Pulau Papua Kawasan Lainnya? “Pemikiran” Terkait Lembaga Penataan Ruang Pulau Maluku dan Pulau Papua “Grand Forum” Antar Daerah Dalam Satu Pulau Dampak : Makin “Gemuknya” jumlah badan/lembaga di Daerah “Pokja Baru” dibawah BKPRN + BKPRD antar Prov Khusus tentang Pengelolaan RTR Pulau Ide / Usulan Lain Dari Daerah ???
    • First Step SINKRONISASI DOKUMEN PENATAAN RUANG ANTAR DAERAH SINKRONISASI DOKUMEN PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH Konsensus Pemda Terkait Sektor dan Pola Kerjasama Antar Daerah Dalam Mendukung Implementasi RTR Pulau Maluku dan Pulau Papua Disepakatinya Bentuk dan Mekanisme Pengelolaan RTR Pulau Maluku dan Papua (Grand Forum Antar Daerah atau dibawah BKPRN atau lainnya) NEXTSTEP METODE IMPLEMENTASI RTR PULAU heso57@yahoo.com
    • Pengelolaan RTR Pulau Maluku Dan Pulau Papua Pola Kerjasama Provinsi ? Pola Kerja Sama antar Kabupaten ? Pola kerjasama antar Kawasan ? Skala 1:500.000 Skala 1:250.000 Skala 1:50.000 Skala 1:5000 Sumber : PP 8/2013 tentang Ketelitian Peta TATA KELOLA KERJASAMA TATA RUANG PULAU MALUKU DAN PULAU PAPUA ISU STRATEGIS : 1. Idealnya RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua menjadi Arahan Umum (“Grand Concept”) Perencanaan bagi Provinsi dan Kabupaten di Maluku dan Papua  Isu Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Ruang Daerah 2. Apakah Dalam RTRW Kab dan Prov yg telah Perda, memberikan gambaran terkait Pola Kerjasama antar Wilayah?--> Isu Interaksi Keberlanjutan Pembangunan Antar Daerah (“Semangat” terbentuknya RTR Kepulauan)
    • KELEMBAGAAN (INSTITUSI DAN TATA LAKSANA) UU No.32 Tahun 2004 ttng PP No.20 Tahun 2000 ttng Kab/kotaPropinsiBKPRDInstansi LainBKPRN DaerahPusat UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU 25/2004) PermendagriNo 50 Tahun 2009 ttng Efektifitas Pengelolaan RTR Pulau ditentukan oleh Komitmen dan Intensitas Kerjasama Antar Daerah heso57@yahoo.com
    • Parameter Efektifitas “GRAND FORUM” Dalam RTR Pulau Maluku dan Pulau Papua Forum Kerjasama Antar Daerah Dalam Satu Pulau KEWEN ANGAN P3R SDM DATA& INFOR MASI KEUA NGAN REGULA SI KOMIT MEN PARTISI PASI MASY. KOORDI NASI & SINKRO NISASI BINWAS TUJUAN Kompetensi teknis & manajerial Pelayanan/ Kepentingan Masyarakat Efektif, Efisien & Akuntabel Kebijakan Pemerintah Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Umum & Teknis Pusat Daerah Antar Daerah Dalam satu Daerah Keterlibatan dlm formulasi dan implementasi Konsistensi dan Penegakan hukum
    • Kunci Keberhasilan Kelembagaan Pengelola RTR Pulau Papua dan Pulau Maluku 1. Pengambilan keputusan kolektif 2. Transparansi dalam proses negosiasi diantara pemerintah Propinsi/kabupaten/kota 4. Dukungan dari Pemerintah/ Provinsi & Kab/Kot 3. Kepemimpinan dan komitmen Bersama dari Gub walikota/ bupati antar wilayah Keywords : Leadership, Kolektifitas, Transparansi, dan Komitmen Bersama heso57@yahoo.com
    • KATA AKHIR 1. “Perlu disepakati bentuk dan mekanisme “Grand Institution” yang bertugas melakukan pengelolaan dalam Penataan Ruang Kawasan di Kepulauan Maluku dan Pulau Papua 2. Perlu dirumuskan Pola Kerjasama antar Kawasan, Kabupaten dan Provinsi (What, Where, When, and How) sehingga cita-cita penyusunan RTR Kepulauan sebagai Acuan Umum Penataan Ruang antar Wilayah dapat tercapai ; 3. Dalam pengelolaan RTR Pulau Maluku dan Pulau Papua, seyogyanya berperan sebagai berikut : Pusat : Lead Sector Penataan Ruang RTR Kepulauan Maluku & Papua Daerah : Memberikan masukan, menjadikan RTR Kep sebagai acuan penyusunan RTRWP/Kab/Kot, Implementatif 4. Indikasi Program dalam RTR Pulau hendaknya diarahkan pada Arahan Pengendalian Pemanfaatan Struktur dan Pola Ruang. RTR Pulau seyogyanya tidak diarahkan pada Upaya mengisi pemanfaatan ruang dengan Kegiatan (Indikasi yang mencantumkan kegiatan diatur lebih rinci dalam Materplan)  USULAN PEMIKIRAN 20heso57@yahoo.com
    • heso57@yahoo.com 21 TERIMA KASIH