Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat

3,037 views
2,854 views

Published on

PERTEMUAN PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA PENGANGGARAN SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMDA BIDANG PERUMAHAN DAN PEKERJAAN UMUM
JAKARTA, 26 SEPTEMBER 2011

Published in: Real Estate
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,037
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
347
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pembiayaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat

  1. 1. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYATREPUBLIK INDONESIAPEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)BIDANG PERUMAHAN RAKYATOleh :KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARANDisampaikan dalam acara:PERTEMUAN PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA PENGANGGARAN SPM DALAMDOKUMEN PERENCANAAN PEMDA BIDANG PERUMAHAN DAN PEKERJAANUMUMJAKARTA, 26 SEPTEMBER 2011
  2. 2. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHANRAKYAT NO. 22 TAHUN 2008 TENTANG SPMBIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSIDAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  3. 3. Bidang Perumahan merupakan urusanwajib (Pasal 7 ayat (2))Bidang Perumahan merupakan urusanwajib (Pasal 7 ayat (2))PP No 38 tahun 2007 Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi DanPemerintah Daerah Kabupaten/KotaPP No 38 tahun 2007 Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi DanPemerintah Daerah Kabupaten/KotaUU 22 tahun 1999tentang PemerintahanDaerah*)UU 22 tahun 1999tentang PemerintahanDaerah*)PELAKSANAAN KURANGEFEKTIF KARENA BIDANGPERUMAHAN BUKANURUSAN WAJIB DAERAHPELAKSANAAN KURANGEFEKTIF KARENA BIDANGPERUMAHAN BUKANURUSAN WAJIB DAERAHPP No 65 tahun 2005 tentang PedomanPenyusunan Dan Penerapan StandarPelayanan MininalPP No 65 tahun 2005 tentang PedomanPenyusunan Dan Penerapan StandarPelayanan MininalUU 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan DaerahPasal 11 ayat (4), Pasal 14 (3)UU 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan DaerahPasal 11 ayat (4), Pasal 14 (3)Rumah layak huni dalam lingkungan yang sehat,aman, serasi dan teratur (Pasal 5 ayat (1))Rumah layak huni dalam lingkungan yang sehat,aman, serasi dan teratur (Pasal 5 ayat (1))UU No 4 tahun 1992 tentangPerumahan dan PermukimanUU No 4 tahun 1992 tentangPerumahan dan PermukimanPP No 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah Dan Kewenangan ProvinsiSebagai Otonom**)PP No 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah Dan Kewenangan ProvinsiSebagai Otonom**)PELAKSANAAN BIDANG PERUMAHANLEBIH EFEKTIFPELAKSANAAN BIDANG PERUMAHANLEBIH EFEKTIFSPM BIDANG PERUMAHAN RAKYATSPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT*) diubah dengan UU 32 / 2004**) diubah PP 38 / 2007*) diubah dengan UU 32 / 2004**) diubah PP 38 / 2007KRONOLOGIS SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYATSPMKimpraswilSPMKimpraswil3
  4. 4. UU 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan DaerahPasal 11 ayat (4), Pasal 14 (3)UU 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan DaerahPasal 11 ayat (4), Pasal 14 (3)PP 65 Tahun 2005tentang PedomanPenyusunan danPenerapan SPMPP 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahantara Pemerintah, PemerintahDaerah Provinsi, dan PemerintahDaerah Kabupaten/ KotaPermendagri 6Tahun 2007 tentangPetunjuk TeknisPenyusunan danPenerapan StandarPelayanan MinimalPP 41 Tahun 2007tentang OrganisasiPerangkat DaerahPermendagri 79Tahun 2007tentang PedomanPenyusunanRencanaPencapaian SPMSPM BIDANG PERUMAHAN RAKYATDAERAH PROVINSI DAN DAERAH KAB/KOTAPeraturan Perundang-undangan substansi SPM bidangperumahan rakyat :1.UU 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun2.UU 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman3.UU 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedungDASAR HUKUMSTANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYATDAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA4
  5. 5. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT• Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agarmasyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkaudalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung denganprasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).• Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kotamenyelenggarakan pelayanan urusan perumahan sesuai dengan SPMbidang perumahan rakyat yang terdiri dari jenis pelayanan dasar,indikator, nilai dan batas waktu pencapaian tahun 2009 – 2025.BAB II Pasal 2 & 3BAB II Pasal 2 & 351. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratankeselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan sertakesehatan penghuninya;2. Lingkungan yang sehat dan aman adalah lingkungan hunian yangmemenuhi persyaratan penataan ruang, persyaratan penggunaan tanah,pemilikan hak atas tanah, dan kelayakan prasarana serta saranalingkungan huniannya;TUJUAN PELAKSANAAN SPM
  6. 6. PERMENPERA NO. 22 TAHUN 2008 TENTANG SPM BIDANG PERUMAHANRAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTAGUBERNUR BUPATI/WALIKOTAJENIS PELAYANANDASARa. rumah layak huni danterjangkau;INDIKATORb. lingkungan yang sehatdan aman yangdidukung prasarana,saran dan utilitas(PSU).a. cakupan ketersediaanrumah layak huni;b. cakupan layananrumah layak huni yangterjangkau.cakupan lingkungan yangsehat dan aman yangdidukung denganprasarana, sarana danutilitas (PSU).100 %70 %100 %NILAISPMWaktuCapaian2009s/d2025WaktuCapaian2009s/d2025SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DILAKUKAN SECARA BERTAHAPSPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DILAKUKAN SECARA BERTAHAP6
  7. 7. CakupanRumah LayakHuni=Jumlah rumah layak huni di suatu wilayah provinsipada kurun waktu tertentu *x 100%Jumlah rumah di suatu wilayah provinsipada kurun waktu tertentuCARA MENGHITUNG INDIKATOR SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYATR U M U S7Cakupanlayananrumah layakhuni yangterjangkau=Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumahlayak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu**x 100%Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentuCakupanlingkunganyang sehat danaman yangdidukung PSU=Jumlah lingkungan yang didukung PSUpada kurun waktu tertentu ***x 100%Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentuKeterangan :* Jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimumdi suatu wilayah kerja pada waktu tertentu.** Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu***Jumlah lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meliputi :jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan listrik memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja pada kurunwaktu tertentu
  8. 8. PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAHdibebankan padaAPBNpemerintah daerah provinsidan pemerintah daerahkabupaten/kota dibebankanpada APBDPEMBIAYAAN SPM BidangPerumahan RakyatPEMBIAYAAN SPM BidangPerumahan RakyatBAB VI Pasal 11PEMBIAYAAN8
  9. 9. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHANRAKYAT NO. 16 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUKTEKNIS PERENCANAAN PEMBIAYAAN SPM BIDANGPERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DANDAERAH KABUPATEN/KOTA
  10. 10. Memberikan kemudahan dan kesamaan visi pemerintah provinsi dan pemerintahkabupaten/kota dalam penyusunan perencanaan pembiayaan penerapan SPM bidangperumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kab/kota.1. Rencana pencapaian SPM;2. Pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam bentuk dokumen perencanaandan penganggaran;3. Mekanisme pembelanjaan penerapan SPM dan perencanaan pembiayaanpencapaian SPM bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kab/kota;4. Sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunanSPM kepada masyarakatTUJUAN & RUANG LINGKUPTUJUAN :RUANG LINGKUP :10CAPAIAN PELAYANAN DASAR MELIPUTI :1. Jenis pelayanan dasar;2. Cakupan pelayanan dasar;3. Tahapan kegiatan;4. Pelaku dan penanggung jawab;5. Waktu pelaksanaan; dan6. Alokasi biaya.
  11. 11. RENCANA PENCAPAIAN SPM1. Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar dilihat dari kegiatan yang sudahdilakukan oleh daerah sampai saat ini, terkait dengan jenis-jenis pelayanan yang ada didalam SPM bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kab/kota;2. Target pelayanan dasar yang akan dicapai mengacu pada target pencapaian yangsudah disusun oleh Kementerian Perumahan Rakyat dalam peraturan Menteri NegaraPerumahan Rakyat No. 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan MinimalBidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota3. Kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik dan prioritas daerah1. Penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah kab/kota2. Perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu3. Perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu SPM yangditetapkan oleh pemerintah4. Perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisa standar belanja kegiatanberkaitan dengan SPM dan satuan harga kegiatan; serta5. Perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yangmemaksimalkan sumber daya daerah.FAKTOR KEMAMPUAN & POTENSI DAERAH DIGUNAKANUNTUK MENGANALISIS :11
  12. 12. PENGINTEGRASIAN SPM KE DALAM RAPBDSE : SURAT EDARAN; KUA: KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN; KDH: KEPALA DAERAH; PPAS: PRIORITAS DAN PLAFON SEMENTARA;RKA : RENCANA KERJA ANGGARANKETERANGAN:PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16 TAHUN 2010TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPMBIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA12
  13. 13. PROGRAM KEGIATANPENCAPAIAN SPMPROGRAM KEGIATANPENCAPAIAN SPMPEMDAPEMDABATAS WAKTUPENCAPAIAN SPMDAERAHBATAS WAKTUPENCAPAIAN SPMDAERAHTARGET TAHUNANTARGET TAHUNANRINCIAN BELANJARINCIAN BELANJABATAS WAKTUPENCAPAIAN SPMNASIONALBATAS WAKTUPENCAPAIAN SPMNASIONALINDIKATOR SPMINDIKATOR SPM RPJMDRPJMDRKPDRKPDMEKANISME PERENCANAAN PEMBIAYAAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT13
  14. 14. 1. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintahkab/kota untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahanrakyat untuk rumah layak huni melalui pelatihan bintek danpendampingan2. Melakukan pemutahiran data rumah secara berkala dari kab/kota3. Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi &singkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporanpenyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untukketersediaan rumah layak huni kepada menteri.LANGKAH KEGIATAN14
  15. 15. KEBIJAKAN BIDANG PERUMAHAN DANKAWASAN PERMUKIMAN 2010-2014
  16. 16. MENGHUNIMENGHUNIMEMILIKIMEMILIKI(MemperhitungkanExtended Family)PerspektifBacklogVISI7,4 Juta Unit7,4 Juta Unit12,3 Juta Unit(2007)12,3 Juta Unit(2007)10,8 Juta Unit10,8 Juta UnitKelemahan:• Data yang ada hanya jumlah Rumah Tangga (RT), bukan jumlahKepala Keluarga (KK).• Data jumlah bangunan eksisting merupakan hasil proyeksi (tidakada data yang update).Kelebihan:• Memperhitungkan jumlah fisik bangunan rumah yang ada.Kelemahan:• Data yang ada hanya jumlah Rumah Tangga(RT), bukan jumlah Kepala Keluarga (KK).• Tidak memperhitungkan jumlah fisikbangunan rumah.• Komponen sewa seperti Rusunawa tidakdiperhitungkan untuk mengurangi backlog.• 28,8% anggaran Kemenpera 2010-2014dialokasikan untuk pembangunan 70.000unit Rusunawa.Kelebihan:• Data yang digunakan dapat di update darihasil Susenas yang dilaksanakan setiap 3tahun.13,5 JutaUnit(2009)13,5 JutaUnit(2009)= Σ RT – (Σ Bangunan Eksisting – Σ Rumah RusakBeratdengan faktor koreksi extended family 20%)• Milik• Kontrak• Sewa• dll.= Σ RT – (Σ Bangunan Eksisting – Σ Rumah RusakBeratdengan faktor koreksi extended family 20%)• Milik• Kontrak• Sewa• dll.80 %80 %Termasuk komponenuntuk mengurangibacklog(Tanpa memperhitungkanExtended Family)Rata-RataPertambahanRT Baru(2010-2014)= 710.000/tahunRata-RataPertambahanRT Baru(2010-2014)= 710.000/tahunAsumsi Backlogyang akanditangani sebesar25%(2010-2014)= 1.842.994 unitAsumsi Backlogyang akanditangani sebesar25%(2010-2014)= 1.842.994 unitFasilitasi Pemerintah : 2.070.000 unitPotensi Swadaya Masyarakat : 3.322.994 unitKebutuhanTotalPenanganan(2010-2014)= 5.392.994 unitBACKLOG KEBUTUHAN RUMAH TAHUN 200916
  17. 17. ARAH PEMBANGUNAN PERKIM JANGKA PANJANG(RPJPN 2005 – 2025)ARAH PEMBANGUNAN PERKIM JANGKA PANJANG(RPJPN 2005 – 2025)1) PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG BERKELANJUTAN,MEMADAI, LAYAK, DAN TERJANGKAU OLEH DAYA BELI MASYARAKAT SERTADIDUKUNG OLEH PRASARANA DAN SARANA PERMUKIMAN YANG MENCUKUPI DANBERKUALITAS YANG DIKELOLA SECARA PROFESIONAL, KREDIBEL, MANDIRI, DANEFISIEN;2) PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BESERTA PRASARANA DANSARANA PENDUKUNGNYA YANG MANDIRI MAMPU MEMBANGKITKAN POTENSIPEMBIAYAAN YANG BERASAL DARI MASYARAKAT DAN PASAR MODAL,MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA, SERTA MENINGKATKAN PEMERATAAN DANPENYEBARAN PEMBANGUNAN; DAN3) PEMBANGUNAN PERUMAHAN BESERTA PRASARANA DAN SARANAPENDUKUNGNYA YANG MEMPERHATIKAN FUNGSI DAN KESEIMBANGANLINGKUNGAN HIDUP. UU No. 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJPN 2005-2025 BAB II. 2 Huruf D 5:“Memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat untuk mewujudkan kotatanpa permukiman kumuh”. UU No. 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJPN 2005-2025 BAB IV.1.5 BUTIR 19:“Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnyadiarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang …..terjangkau oleh daya beli masyarakat …LANDASAN KEBIJAKAN17
  18. 18. 5. MENINGKATKAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMANGKUKEPENTINGAN LAINNYA DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHANDAN PERMUKIMAN.4. MENINGKATKAN PENDAYAGUNAAN SUMBER-DAYA PERUMAHANDAN PERMUKIMAN SECARA OPTIMAL.3. MENGEMBANGKAN SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN JANGKAPANJANG YANG EFISIEN, AKUNTABEL DAN BERKELANJUTAN.2. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI DALAMLINGKUNGAN YANG SEHAT & AMAN SERTA DIDUKUNG OLEHPRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG MEMADAI.1. MENINGKATKAN IKLIM YANG KONDUSIF & KOORDINASIPELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DANPERMUKIMAN.V I S I:SETIAPKELUARGAINDONESIAMENEMPATI RUMAHYANGLAYAKHUNIM I S I:RENSTRA KEMENPERA TAHUN 2010-201418
  19. 19. 1. Penciptaan iklim yang kondusifdan koordinasi pelaksanaankebijakan di tingkat Pusat danDaerah dalam rangkapemenuhan hak dasar rakyatatas rumah.2. Peningkatan pemenuhan kebutuhanRumah Sejahtera yang didukungdengan PSU serta kepastianbermukim bagi MBM di kawasanperkotaan dan kawasan perdesaan.4. Peningkatan pendayagunaansumberdaya pembangunanperkim, pemanfaatan hasil-hasiliptek yang mengacu tata ruangdan kearifan lokal .3. Pelembagaan sistempendanaan dan pembiayaanperumahan dan permukiman5. Peningkatan sinergi pusat-daerah dan pemberdayaanpemangku kepentingan lainnyadalam pembangunan perumahandan permukimanARAH KEBIJAKAN5. MENINGKATKAN PERANPEMERINTAH DAERAH DANPEMANGKU KEPENTINGANLAINNYA DALAM PEMBA-NGUNAN PERUMAHAN DANPERMUKIMAN.4. MENINGKATKAN PENDAYA-GUNAAN SUMBERDAYA PE-RUMAHAN DAN PERMUKIM-AN SECARA OPTIMAL.3. MENGEMBANGKAN SISTEMPEMBIAYAAN PERUMAHANJANGKA PANJANG YANGEFISIEN, AKUNTABEL DANBERKELANJUTAN.2. MENINGKATKAN KETERSE-DIAAN RUMAH LAYAK HUNIDALAM LINGKUNGAN YANGSEHAT & AMAN SERTA DIDU-KUNG OLEH PRASARANA,SARANA DAN UTILITAS YANGMEMADAI.1. MENINGKATKAN IKLIM YANGKONDUSIF & KOORDINASIPELAKSANAAN KEBIJAKANPEMBANGUNAN PERUMAH-AN DAN PERMUKIMAN.V I S I:SETIAP KELUARGAINDONESIAMENEMPATIRUMAH YANGLAYAK HUNIM I S I:PENGEMBANGANKEBIJAKANPeningkatan jumlah rumahtangga yang menempati ru-mah yang tidak layak hunidan tidak didukung olehPSU yang memadai.Pada tahun 2009, 4,8 jutaunit rumah diperkirakandalam kondisi rusak.Menurut Statistik Kesejah-teraan Rakyat Tahun 2008,sebanyak 13,8% rumahtang-ga masih menghunirumah dengan lantai tanah,12,4 % dengan dindingbelum per-manen, dan 1,2% tinggal di rumah yangberatapkan daun.Peningkatan jumlah rumahtangga yang menempati ru-mah yang tidak layak hunidan tidak didukung olehPSU yang memadai.Pada tahun 2009, 4,8 jutaunit rumah diperkirakandalam kondisi rusak.Menurut Statistik Kesejah-teraan Rakyat Tahun 2008,sebanyak 13,8% rumahtang-ga masih menghunirumah dengan lantai tanah,12,4 % dengan dindingbelum per-manen, dan 1,2% tinggal di rumah yangberatapkan daun.Permukiman kumuh yangsemakin meluas. Padatahun 2009 luaspermukiman ku-muhdiperkirakan menjadi 57.800Ha dari kondisi sebelumnyayakni 54.000 Ha pada akhirtahun 2004.Permukiman kumuh yangsemakin meluas. Padatahun 2009 luaspermukiman ku-muhdiperkirakan menjadi 57.800Ha dari kondisi sebelumnyayakni 54.000 Ha pada akhirtahun 2004.Peningkatan proporsi rumahtangga yang menempatirumah milik sendiri sudahmempunyai bukti hukumberupa sertifikat dari BPN,girik, maupun akta jual belidari 74,49% (2004) menjadi77,94% (2007).Peningkatan proporsi rumahtangga yang menempatirumah milik sendiri sudahmempunyai bukti hukumberupa sertifikat dari BPN,girik, maupun akta jual belidari 74,49% (2004) menjadi77,94% (2007).Keterbatasan penyediaanru-mah. Jumlah backlogmeng-alami peningkatandari 5,8 juta unit pada tahun2004 menjadi 7,4 juta unitpada akhir tahun 2009.Keterbatasan penyediaanru-mah. Jumlah backlogmeng-alami peningkatandari 5,8 juta unit pada tahun2004 menjadi 7,4 juta unitpada akhir tahun 2009.KONDISI UMUMPengembangan regulasi dankebijakan Standar PelayananMinimal Bidang Perumahan danPermukiman.a. Pembangunan RLH (pasarformal maupun secara swadayamasyarakat);b. Pembangunan rusun baik sewamaupun milik;c. Penyediaan PSU perkim yangmemadai utk pengembangankawasan permukiman trmasukperumahan swadaya;d. Penanganan lingkunganperumahan dan permukimankumuh;e. Pembangunan rumah khusus;f. Pengembangan kawasantematik strategis;g. Penguatan hak atas tanah utkbermukim.Peningkatan litbang perkim,penyelenggaraan pembangunanperkim berbasis tata ruang dankearifan lokal.a. Pengembangan pembiaya-anperumahan melalui fasilitasilikuiditas;b. Pengembangan TabunganPerumahan Nasional;c. Peningkatan pemanfaatansumber-sumber pembiayaanuntuk pembangunan perkim.Peningkatan kapasitas kelembagaadan sdm serta para pemangkukepentingan pembangunan perkim.KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2005 - 2025
  20. 20. PASAR PRIMERPASAR SEKUNDERLHB danKewajibanPelayananUmumFasilitasLikuiditasPemerintahDaerahPSU KawasanJaringan air minum;Air limbah; (septic tankkomunal);Jaringan listrik;PJUPinjaman/HibahPenyaluranPinjaman/Penyaluran hibahPasarSekunderPembiayaanMenerbitkanDikelola olehPusatPengelolaanAset (dibawahPermerintahDaerah)KAWASANPERMUKIMANObligasiDaerahTabunganPerumahanNasionalUnderlyingAssetPembangunanPSU KawasanPenugasan khususPemerintah kpdBUMN untukpembangunanperumahan bagiMBR denganspesifikasi danharga sesuaistandar PemerintahMemperkuat KapasitasPemda dalampengembangankawasan perumahanmelaluisistem land bankingKredit Konstruksi dgbunga rendahKPR dan KreditMikro Swadayadengan bungarendahRusunRumahSejahteraTapakPengembangBUMN/DPERKIMBlendedFinancingUrban-Rural Lnkg,PSU, BahanBangunan danRekayasa Ranc.BangunBLUPusatPembiayaanPerumahanPSU KawasanJalan;Drainase.Bahan Bangunan•LokalRanc Bangun:•Arsitektur lokalBank / LKNBPelaksanaMasyarakatPerkuatanPerumahanSwadayaRumahSwadayaPENGEMBANGAN KEBIJAKANMilik SewaPemberdayaanMasyarakat &Bantuan Stimulan•Dekon•DAKPerkimLINGKUNGAN HUNIANRumah JadiAAPembiayaanSekunderPerumahanPNPMMANDIRIPERKIMSKENARIO OPERASIONALISASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN & KAWASANPERMUKIMAN
  21. 21. 1. PP 38/2007: PEMBAGIAN URUSANPEMERINTAHAN2. PP 41/2007: ORGANISASI PERANGKATDAERAH1. UU 17/2003: KEUANGAN NEGARA2. UU 1/2004: PERBENDAHARAAN NEGARA3. UU 32/2004: PEMERINTAH DAERAH4. UU 33/2004: PERIMBANGAN KEUANGANPUSAT DAN DAERAHA. ANGGARAN BERBASIS KINERJAB. EFISIENSI DAN EFEKTIFITASPENYELENGGARAAN OTODA1. PP 55/2005: DANA PERIMBANGAN2. PP 7/2008: DEKONSENTRASI & TUGASPEMBANTUANC. PENYELENGGARAAN PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)PP 2/2006: TATA CARA PENGADAAN,PENERIMAAN DANPENERUSAN PHLNPRINSIP PENGANGGARAN PEMBANGUNANDEKONSENTRASIDEKONSENTRASI• Meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidangperumahan melalui pelimpahan kepada Pemerintah Provinsi;• Dana Dekonsentrasi Bidang Perkim Tahun 2010 untuk 33 Provinsisebesar Rp. 50 Milyar dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu:1. Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perkim;2. Sosialisasi Kebijakan Bidang Perkim.PHLN• Alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mengatasi keterbatasanalokasi APBN dan kemampuan Keuangan Negara;• Untuk mendukung pembiayaan kegiatan prioritas dalam rangkamencapai sasaran RPJMN dan sesuai dengan Rencana StrategisKemenpera.DANA ALOKASIKHUSUSDANA ALOKASIKHUSUS• Latar belakang: Keterbatasan kemampuan daerah untuk mendanaipenyelenggaraan urusan wajib bidang perumahan.• Usulan DAK bidang perumahan diprioritaskan pada fasilitasipenyediaan PSU Kawasan Perumahan.• Tujuan: Memberikan stimulan kepada Pemerintah Kabupaten/Kotauntuk menyelenggarakan urusan wajib bidang perumahankhususnya penyediaan PSU Kawasan.HIBAH DAERAH• Untuk memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang memilikiKapasitas Fiskal rendah dalam mendanai penyelenggaraan urusanwajib bidang perumahan dan memenuhi SPM bidang perumahan.Diprioritaskan untuk kegiatan prioritas nasional.ANGGARANKEMENPERA(BA 091 DANSUBSIDI)ANGGARANKEMENPERA(BA 091 DANSUBSIDI)• Untuk mendanai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kemenpera;• Untuk mendanai pencapaian sasaran RPJMN dan Rencana StrategisKemenpera.Sudah diprogramkanMEKANISME PENDANAAN PEMBANGUNAN PKP21
  22. 22. Penyediaan tanahSertifikasi bidangtanahPerijinanPemberdayaanmasyarakatPembangunan rumahbaruPeningkatan kualitasperumahanPSURumah Tangga Miskindan Hampir MiskinPelaku Usaha Mikrodan KecilKLASTER - IVPEMBELIAN ASET DENGAN SUBSIDI DAN/ATAU BANTUAN PEMERINTAHPelaku Usaha Mikro danKecil BERDAYA BELIBANSOS Rp 5 – 10 JutaPenyediaan tanahSertifikasi bidangtanahPerijinanPembangunan rumahbaruPSUPenjaminanRUMAH MURAH RUMAH MURAHNON - BANKABLENON - BANKABLE BANKABLEBANKABLEEKSISTINGPenyediaan tanahSertifikasi bidang tanahPerijinanPembangunan rumahbaruPSUHarga Jual Rp 20 – 25 JutaPROGRAM BARUHarga Jual Rp 55 – 70 JutaEKSISTINGHarga Jual Rp 20 – 25 JutaPROGRAM BARURUMAH SANGATMURAH(PNPM MANDIRIPERKIM)PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO-RAKYAT (KLASTER - IV )22
  23. 23. NO KEBIJAKANKLASTER - IVRumah TanggaMiskin &Hampir MiskinPelaku Usaha Mikrodan KecilPelaku UsahaMikro dan KecilBERDAYA BELI1 Non Bankable ✓ ✓ -2 Bankable - - ✓3 Bantuan Pemerintaha. Penyediaan Tanah ✓(Pemda)✓(Pemda)✓(Pemda)b. Sertipikasi Tanah ✓ ✓ ✓c. PSU ✓ ✓ ✓d. Pembangunan Rumah ✓ ✓ ✓e. Bantuan Pembiayaan- Bantuan Sosial ✓ - -- Belanja Barang ✓ - -- Subsidi - - -- Pembiayaan (FLPP) - ✓ ✓f. Penjaminan - ✓ -4 Bantuan PKBL-BUMN/Da. Penyediaan Tanah ✓ ✓ ✓b. Pembangunan Rumah ✓ ✓ ✓MATRIKS KEBIJAKAN PROGRAM PERUMAHAN PRO-RAKYAT23
  24. 24. RUMAH TANGGASASARAN (RTS)PENDAPATANPER BULANHARGARUMAHPROGRAM CONTOH RTSMISKIN DANHAMPIR MISKINP < 1,2 JT(non-bankable)BANSOS:5 JT – 10 JTEKSISTING DANPRO RAKYAT NELAYAN PETANIPENGGARAP BURUH HARIANPELAKU USAHAMIKRO DANKECIL1,2 JT ≤ P ≤ 2,0JT(non-bankable)20 JT – 25 JTPROGRAM BARUPRO RAKYAT WIRAUSAHA MIKRO PEKERJA KONTRAKPELAKU USAHAMIKRO DANKECILBERDAYA BELI1,2 JT ≤ P ≤ 2,0JT(bankable)20 JT – 25 JTPROGRAM BARUPRO RAKYAT PNS TNI POLRI PEKERJA SWASTAJAMSOSTEKP ≤ 2,5 JT(bankable)55 – 70 JT EKSISTINGSASARAN PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH DAN MURAH24
  25. 25. NO KARAKTERISTIKRT MISKIN DANHAMPIR MISKINPELAKU USAHA MIKRODAN KECILPELAKU UKMBERDAYA BELI1 PENDAPATAN P < 1,2 JT1,2 JT ≤ P ≤ 2 JT(NON-BANKABLE)1,2 JT ≤ P ≤ 2 JT(BANKABLE)2 PROGRAMBANSOS – STIMULAN PB/PK:5 – 10 JTKPR UTK HARGA JUALRUMAH: 20 – 25 JTKPR UTK HARGA JUALRUMAH: 20 – 25 JT3 BUNGA KPR PER TAHUN - 5% – 6,42% 5% – 6,42%4 UANG MUKA - TIDAK ADA TIDAK ADA5 TENOR - s.d. 15 TAHUN s.d. 15 TAHUN6 PORSI FLPP - 80 % s.d. 95% 80 % s.d. 95%7 ANGSURAN PER BULAN -Rp 160.623,- s.d.Rp 220.481,-Rp 160.623,- s.d.Rp 220.481,-8KAPASITAS ANGSUR PERBULAN (15%)-Rp 180.000,- s.d.Rp 300.000,-Rp 180.000,- s.d.Rp 300.000,-9PENJAMINAN/ASURANSIKPR- PEMERINTAH TIDAK ADA10 SUMBER DANA APBN, BUMN, CSR SWASTAABPN/D, BUMN/D,KOPERASI, SWASTAABPN/D, BUMN/D,KOPERASI, SWASTA11 PELAKSANAKELOMPOK SWADAYAMASYARAKAT (KSM)LEMBAGA KEUANGANBANK/NON BANKLEMBAGA KEUANGANBANK/NON BANK12 KONSEP RUMAHRUMAH INTI TUMBUH (RIT) TIPE-18RUMAH TIPE-36 RUMAH TIPE-3613 RENCANA 2011 - 2014 350 RIBU 325 RIBU UNIT 325 RIBU UNITKARAKTERISTIK PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH DAN MURAH
  26. 26. TERIMA KASIH
  27. 27. LAMPIRAN
  28. 28. TUJUANMeningkatkan tersedianya rumah yang layak huni dan terjangkau bagiMasyarakat Berpenghasilan Menengah dan Masyarakat BerpenghasilanRendah (MBM/R) di dalam kawasan perumahan dan permukiman yangdidukung oleh prasarana dan sarana serta utilitas yang memadai.TUJUANMeningkatkan tersedianya rumah yang layak huni dan terjangkau bagiMasyarakat Berpenghasilan Menengah dan Masyarakat BerpenghasilanRendah (MBM/R) di dalam kawasan perumahan dan permukiman yangdidukung oleh prasarana dan sarana serta utilitas yang memadai.LINGKUP KEGIATANPembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) meliputi:1.Jaringan Air Minum;2.Air Limbah (septic tank komunal);3.Jaringan Listrik;4.Penerangan Jalan Umum.LINGKUP KEGIATANPembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) meliputi:1.Jaringan Air Minum;2.Air Limbah (septic tank komunal);3.Jaringan Listrik;4.Penerangan Jalan Umum.• KELUARANTerbangunnya prasarana, sarana dan utilitas (PSU)kawasan perumahan dan permukiman yang terdiri darijaringan air minum, air limbah (septictank komunal),jaringan listrik dan penerangan jalan umum untuk24.000 unit rumah.• KEBUTUHAN ANGGARANAlokasi DAK Bidang Perumahan dan Permukimansebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluhmilyar rupiah).• KELUARANTerbangunnya prasarana, sarana dan utilitas (PSU)kawasan perumahan dan permukiman yang terdiri darijaringan air minum, air limbah (septictank komunal),jaringan listrik dan penerangan jalan umum untuk24.000 unit rumah.• KEBUTUHAN ANGGARANAlokasi DAK Bidang Perumahan dan Permukimansebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluhmilyar rupiah).DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 201128
  29. 29. 1. Struktur data perumahan dan kawasan permukiman2. Wadah koordinasi terkait pembangunan perumahan dan permukiman di daerah3. Dokumen perencanaan terkait pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah4. Profil perumahan dan kawasan permukiman di daerah5. Mekanisme monev pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerahLATAR BELAKANGPP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kab/KotaPP 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan• Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaanpemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum• Menjamin hubungan yang serasi antara Pemerintahdan Daerah, serta antar Daerah (Sinergitas Pusat-Daerah)TUJUANTUJUAN Pengembangan dataperumahan: levelkab/kota  propinsi nasional Meningkatkan koordinasipelaku pembangunanperumahan kab/kota –propinsi – nasional Pengembangan dataperumahan: levelkab/kota  propinsi nasional Meningkatkan koordinasipelaku pembangunanperumahan kab/kota –propinsi – nasional Kegiatan:1. Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan danKawasan Permukiman2. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dana: Rp. 50 Milyar – 33 Provinsi Waktu: 9 bulan (Maret – Nopember 2011)TAHUN 2010TAHUN 2010 TAHUN 2011TAHUN 2011 Tidak adanyakelembagaan yangmenangani perumahansecara khusus (kepalaseksi/ bagian/ dinas) Tidak adanya datamengenai: Kondisi rumah eksisting(bagus, rusak, sangatrusak) Luasan dan lokasikawasan kumuh Tidak adanya masterplanpengembanganperumahan Tidak adanyakelembagaan yangmenangani perumahansecara khusus (kepalaseksi/ bagian/ dinas) Tidak adanya datamengenai: Kondisi rumah eksisting(bagus, rusak, sangatrusak) Luasan dan lokasikawasan kumuh Tidak adanya masterplanpengembanganperumahan Kegiatan:1. Pendataan dan Monitoring PembangunanPerumahan2. Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan Dana: Rp. 50 Milyar – 33 Provinsi Waktu: 9 bulan (April – Desember 2010)KEGIATAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENPERA29
  30. 30. LATAR BELAKANG-UU No.4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman;-Millenium Development Goals (MDG’s);-Perpres No.15/2010 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.- Peran serta masyarakat, MBR sebagai pelaku utama;- Peningkaran kapasitas Pemda di bidang Perumahan Swadaya;- Pelaksanaan swadaya masyarakat;- Stimulan berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).STIMULAN PERUMAHAN SWADAYASTIMULAN PERUMAHAN SWADAYA - Masyarakat dapat menghunirumah yang layak- Lingkungan yang sehat,aman, serasi, dan teratur- Penurunan angka kemiskinan- Penurunan luasan kawasankumuh- Masyarakat dapat menghunirumah yang layak- Lingkungan yang sehat,aman, serasi, dan teratur- Penurunan angka kemiskinan- Penurunan luasan kawasankumuhMasyarakatBerpenghasilan Rendah(MBR)/miskinMasyarakatBerpenghasilan Rendah(MBR)/miskin Kriteria : RTLH MBR, tersebar, skala kecamatan; Konsep : peningkatan akses MBR pada LKM/LKNB; Komponen : stimulan pembangunan rumah & PSUbersyarat; Proses melalui pemberdayaan masyarakat:- Musyawarah,- Usulan dari kelompok masyarakat,- Pendampingan. Menggunakan lembaga yang ada di masyarakat; Dilaksanakan secara swakelola; Penyaluran BLM melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM); Kriteria : RTLH MBR mengelompok, rawan masalah sosial danlingkungan, skala kampung; Konsep : sinergi program mendukung Tridaya; Komponen : penyusunan RTK/CAP, stimulan perbaikan rumah &PSU Proses melalui pemberdayaan masyarakat :- Musyawarah,- Usulan dari masyarakat dalam bentuk Rencana TindakKomunitas (RTK)/ Community Action Plan (CAP);- Pendampingan. Menggunakan lembaga yang ada di masyarakat; Dilaksanakan secara swakelola; Penyaluran BLM melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas);Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya(BSP2S)Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya(BSP2S)Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP)Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP)Peningkatan Kualitas Kampung (PKK) / Kampung Layak HuniPenanggulangan KemiskinanRumah tidak layak huniRumah tidak layak huniLingkungan hunian tidaklayak/kumuhLingkungan hunian tidaklayak/kumuhPNPM Mandiri Perumahan & Permukiman (PNPM Perkim)Penanggulangan Kumuh dan Kerawanan SosialALATUPAYAKEBIJAKAN DAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA30
  31. 31. KONSEPSI PNPM MANDIRIPERUMAHAN DAN PERMUKIMANPNPM MANDIRI• Partisipatif• Penguatan Kelembagaan• Pelaksanaan secara swakelola• Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)PNPM MANDIRI PERKIM• Peran serta masyarakat• Penguatan kelompok swadaya masyarakat• Pelaksanaan swadaya masyarakat• Stimulan pada kelompok masyarakatStimulan fisik berupa:• Perbaikan dan/atau pembangunan rumahdan/atau perumahan• Perbaikan dan/atau pembangunan PSUStimulan non fisik berupa:• Penyiapan dan Peningkatan Fasilitator•Pendampingan Fasilitator untukmasyarakat• Masyarakat dapatmenghuni rumah yanglayak dan terjangkau• Lingkungan yang sehat &aman• Penurunan Angkakemiskinan• Pengurangan Luasankawasan kumuh• Masyarakat Miskin• Rumah Tidak LayakHuni• Lingkungan KumuhPNPM MANDIRI31
  32. 32. LANDASAN HUKUMPP 38/2007 tentang Pembagian Urusan PemerintahanAntara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, danPemerintahan Daerah Kabupaten/KotaPP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Mendukung pembangunanperumahan danpermukiman yangterencana, tertib, dansesuai dengan undang-undang Sebagai instrumenpengawasan danpengendalian pembangunanperumahan danpermukiman di daerahTUJUANTUJUANMewujudkan pembangunan perumahan dan permukiman yangterselenggara:1.Dalam kerangka penataan ruang wilayah;2.Secara terorganisasi, tertib dan terencana;3.Hasil pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna;4.Sesuai dengan peraturan perundangan.Mewujudkan pembangunan perumahan dan permukiman yangterselenggara:1.Dalam kerangka penataan ruang wilayah;2.Secara terorganisasi, tertib dan terencana;3.Hasil pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna;4.Sesuai dengan peraturan perundangan. Sebagai skenario pelaksanaan koordinasi, keterpaduan darihimpunan rencana sektor terkait di bidang perumahan danpermukiman. Sebagai payung atau acuan baku bagi seluruh pelaku(stakeholders) pembangunan perumahan dan permukimandalam menyusun dan menjabarkan kegiatannya masing-masing.PERANPERANMANFAATMANFAATPREVENTIF:RP4D merupakan produk yangdapat mengantisipasi perubahan/perkembangan kondisipenyelenggaraan perumahan danpermukiman daerahKURATIF:RP4D merupakan produk yangdapat menangani permasalahanperumahanACUAN: RPJPD RPJMD RTRWPengertian Pokok RP4D dalam Konteks Penataan RuangMerupakan penjabaran RTRW di sektor perumahan danpermukiman berupa alokasi ruang bagi perumahan danpermukiman yang mencakup gambaran tentang:a. Kebijakan perkim di daerah;b. Kebutuhan perumahan, program dan sasaran pembangunan(pengembangan baru, revitalisasi, peningkatan kualitas);c. Arahan lokasi perkim skala besar, skala kecil, dan kawasankhusus;d. DllPengertian Pokok RP4D dalam Konteks Perencanaan1.Merupakan skenario pembangunan perumahan danpermukiman di daerah (Propinsi, Kabupaten, dan Kota);2.Acuan/ payung bagi seluruh pelaku pembangunanperumahan dan permukiman di daerah;3.Merefleksikan akomodasi terhadap aspirasi masyarakatdalam pembangunan perumahan dan permukiman.RP4DKep. Menteri Negara PerkimNomor: 09/KPTS/M/IX/1999ttg Pedoman Penyusunan RP4DRENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHANDAN PERMUKIMAN DAERAH (RP4D)  RP3KP32
  33. 33. TA 2010 = 20 Lokasi(75 Milyar)TA 2011 = 45 Lokasi(Rp. 160 Milyar)PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMANKUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK)33
  34. 34. SASARAN :Menyediakan hunian yang layak bagi MBR kelompok sasaran II, denganpenghasilan ≤ Rp. 1.700.000,-TUJUAN :Dalam rangka benchmarking harga rumah sejahteraUsulan Komponen PSO Pembangunan baru rumah tapak sejahtera, tipe 30/72 (desain dan spesifikasitertentu) Selisih tarif sewa rumah susun sejahteraLATAR BELAKANG•Masyarakat Berpenghasilan Menengah ke Bawah belum memiliki akses terhadapkepemilikan rumah yang layak.•Pemerintah Indonesia dengan segala keterbatasan yang ada berkewajiban untukmenyediakan rumah layak huni bagi masyarakat. Sementara itu pertumbuhankebutuhan rumah yang tinggi (1,2 juta unit/tahun) ditambah dengan backlog perumahanyang mencapai 7,4 juta unit menjadi hambatan tersendiri, dikarenakan kemampuanpenyediaan perumahan hanya 200.000 unit / tahun.PSO PERUMAHAN TAHUN 201134
  35. 35. SASARAN KEMENPERA:PROGRAM PEMBANGUNANPSU KAWASAN 2011 - 2014Target = 700.000 unitTA 2011 = 117.010 unitPEMBANGUNAN KAWASANPERUMAHAN DAN PERMUKIMAN(SEJAHTERA TAPAKDAN SEJAHTERA SUSUN)PEMBANGUNAN KAWASANPERUMAHAN DAN PERMUKIMAN(SEJAHTERA TAPAKDAN SEJAHTERA SUSUN)Kawasan Skala BesarKawasan Permukiman TematikKawasan Bukan Skala BesarRusunami/wa/rususKomponen:a.Jalan;b.Drainase;c.Air Minum;d.Air Limbah;e.Persampahan;f.Jaringan Listrik.Komponen:a.Jalan;b.Drainase;c.Air Minum;d.Air Limbah;e.Persampahan;f.Jaringan Listrik.Komponen:a. PSU luar bangunanrusuna;b. PSU dalam bangunanrusuna ; (tangga umum,selasar, dll)Komponen:a. PSU luar bangunanrusuna;b. PSU dalam bangunanrusuna ; (tangga umum,selasar, dll)HargaSatuanRp 6,25JutaHargaSatuanRp 6,25JutaPROGRAM PEMBANGUNAN PSU KAWASAN 201135
  36. 36. PEMBANGUNANRUMAH SUSUN SEWA(RUSUNAWA) 2010SEBANYAK 49 TBPEMBANGUNANRUMAH SUSUN SEWA(RUSUNAWA) 2010SEBANYAK 49 TBPEMBANGUNAN RUMAHSEJAHTERA SUSUN SEWA/RUSUNAWA TAHUN 2011SEBANYAK 100 TBPEMBANGUNAN RUMAHSEJAHTERA SUSUN SEWA/RUSUNAWA TAHUN 2011SEBANYAK 100 TBNo RusunawaTahun 2010 - 2014Unit TB1 TNI/ POLRI 9.984 1042 Pekerja (Swasta & PNS) 9.984 1043 Perguruan Tinggi/ Ponpes 16.512 172TOTAL 36.480 380TARGET PEMBANGUNAN RUSUNAWAKEMENPERA 2010-2014Catatan: 1 TB = 96 UnitPEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEJAHTERA (RUSUNAWA)36
  37. 37. KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAMPembangunan Rusuna(Apartemen Rakyat)diprioritaskan di kawasanPerkotaan dengan jumlahpenduduk > 1,5 juta¹)dengan mengedepankanefisiensi penggunaan tanahdan penataan permukiman,sesuai dengan RTRW.¹) dan/atau Kota yang memilikitanah siap bangun di lokasi strategisdi mana Pemerintah Kota ybsmemiliki komitmen untuk mendukungpembangunan rusuna melaluipemberian berbagai kemudahanseperti; persyaratan rancang bangun,BPHTB, perizinan, sambungan/ tarifair bersih, dsbMeningkatkan keserasian kawasan rumah susunskala besar dengan permukiman melaluipenerapan pola hunian berimbang;Meningkatkan upaya-upaya penanganankawasan kumuh di perkotaan melaluipembangunan rumah susun (peremajaan);Meningkatkan kesejahteraan, kegiatan ekonomimasyarakat dan lapangan kerjaMemanfaatkan tanah negara yang dikuasai olehPemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN/ BUMDyang tidak/ belum dimanfaatkan sesuaitupoksinya dan tanah-tanah negara yangdikuasai pihak-pihak lain bagi pengembangankawasan perumahan vertikal/ rumah susun;Mendorong peran serta badan usaha danmasyarakat dalam pembangunan rumah susunsederhana;Mengintegrasikan pengembangan kawasanrumah susun dengan prasarana, dan saranadasar perkotaan;Memanfaatkan Teknik dan TeknologiPembangunan rancang bangun) serta bahanbangunan yang tepat guna;Memberikan insentif, subsidi & PSO yang tepatsasaran.KHUSUSUMUM Perkotaan Metropolitan dengan jumlahpenduduk > 1,5 juta jiwa (lihat Lampiran 2) Kota Besar/sedang yang memiliki tanah dilokasi strategis dan didukung penuh olehPemerintah Kota/Kab dan PemerintahProvinsi Pemerintah kota yang memiliki programpengentasan kawasan kumuh di lokasistrategisSEBARANBESARAN Jumlah Tower Rusuna seluruhnya : + 1.000 Jumlah Sarusun seluruhnya : + 500.000 Rencana alokasi Tower Rusuna : 50 % di Wilayah Jabodetabek 30 % di Pulau Jawa, luar Jabodetabek 20 % di Luar Jawa Jumlah Sarusun /Tower : 100 – 500 Jumlah Lantai/Tower : 6 Lantai s/d 24 Lantai Luas Kavling/Tower MINIMAL : 3.000 m² s/d5.000 m² (single building)SASARAN Masyarakat berpenghasilan Rp. 1,2 Juta/bulans/d < Rp. 4,5 Juta/ bulan; Masyarakat yang mampu menyediakan uangmuka maksimum 20 % Harga Jual Sarusun; Individu/Keluarga maupun Korporat(khusus untuk Rusunawa).PROGRAM PEMBANGUNAN RUSUNAMI
  38. 38. Sejak diluncurkankan Fasilitas Likuiditaspada Tahun 2010, telah berhasil dibiayaisebanyak 14.000 unit Rumah SejahteraTapak, dan1.600 unit Rumah SejahteraSusunAPBN – FL[POS PEMBIAYAAN]DANA JANGKA PANJANGPK-BLUPPPBANKPELAKSANASISIPASOKANKREDITKONSTRUKSISISIPERMINTAANKPRREPAYMENTTABUNGAN:-TAPERUM-PNS-TWP-TNI/POLRI-YKPP-SWASTADANAPIHAKKETIGAREPAYMENTINVESTORINSTITUSIONAL-JAMSOSTEK-DANA PENSIUN-PERUSAHAANASURANSIREPAYMENT1. Kemampuan/Daya Beli Masyarakatmasih sangat terbatas dan kenaikanpenghasilan/pendapatan setiaptahunnya tidak signifikan dibandingkandengan laju inflasi per tahun;2. Keterjangkauan angsuran KPRBersubsidi diberikan secara terbatasselama masa subsidi (4 s/d 10 tahun);3. Optimalisasi pemanfaatan dana APBNsejalan dengan keterbatasankeuangan negara;4. Memerangi rejim suku bunga tinggimelalui penyediaan dana murahjangka panjang sampai denganmelembaganya Tabungan PerumahanNasional (TPN);5. Daya tarik bagi Sumber Dana lainuntuk berperan dalam PembiayaanPerumahan (integrasi sumber-sumberpembiayaan)LATAR BELAKANG KEBIJAKAN FLPENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN MURAH JANGKAPANJANGPENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN MURAH JANGKAPANJANGFASILITAS LIKUDITAS [1]38
  39. 39. SKIM SUBSIDI (DAHULU) SKIM FASILITAS LIKUIDITAS (SAAT INI)Masa Subsidi Terbatas, jangka waktu tertentu Sepanjang masa pinjamanSuku Bunga Bunga bersubsidi dalam jangka waktutertentu dan dilanjutkan bunga komersial(bank yang bersangkutan)Bunga yang ditetapkan satu digit sepanjangmasa pinjaman (fixed rate)Angsuran Angsuran selama masa subsidi ≤ 1/3penghasilan, dan selanjutnya cenderung ≥1/3 penghasilan tergantung bungakomersialAngsuran selama masa pinjaman ≤ 1/3penghasilanDana APBN Belanja Subsidi, merupakan dana habis(tidak kembali)Belanja FL dalam pos pembiayaan/investasisehingga bukan dana habis dan merupakanrevolving fundAlokasi APBN Terus menerus Setelah beberapa periode tertentu semakinberkurang dan terus mengecil sampai akhirnyatidak perlu ada alokasi atau ketika TabunganPerumahan Nasional sudah melembagaSumber Dana APBN APBN + sumber dana lainPenggunaan Hanya untuk sisi permintaan (KPRBersubsidi)Untuk sisi permintaan (KPR) dengan tingkatbunga terjangkau (satu digit) dengan tenorsampai dengan 15 tahunUntuk sisi pasokan (Kredit Konstruksi) dengantingkat bunga terjangkau (satu digit) dengantenor sampai dengan 24 bulanPERBANDINGAN SKIM SUBSIDI DAHULU DENGAN SKIM FASILITAS LIKUIDITAS SAAT INIFASILITAS LIKUDITAS [2]
  40. 40. UNDANG-UNDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANMENGAMANATKAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG TABUNGAN PERUMAHANTABUNGANWAJIBTABUNGANPERUMAHANIURAN DAN KEPESERTAAN TABUNGANPERUMAHAN :1. Setiap PNS, TNI/POLRI , Karyawanswasta yang berpenghasilan tetap,karyawan BUMN/D wajib membayariuran tabungan perumahan2. Perusahaan wajib mengimbangiiuran tabungan wajib perumahanbagi Karyawan3. Pemerintah wajib mengimbangi iurantabungan wajib perumahan bagi PNS,TNI/PolriPERUNTUKAN DANA TABUNGANPERUMAHAN:1. Untuk memberikan manfaatsebesar-besarnya bagi pesertatabungan2. Untuk pembelian, pembangunandanperbaikanrumahPENGELOLAAN DANA TABUNGANPERUMAHAN hanya dapat diinvestasikanpada:1. Lembaga keuangan;2. Surat berharga yang diperdagangkandi pasarmodal, dan3. Instrumen keuangan lainnya.TABUNGANSUKARELATABUNGAN PERUMAHAN40

×