Your SlideShare is downloading. ×
Rancangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Ringkasan.
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Rancangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Ringkasan.

683
views

Published on

disampaikan oleh Deputi Regional Bappenas pada Seminar nasional Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Mewujudkan Kota Masa Depan Indonesia. Jakarta 13 Desember 2012

disampaikan oleh Deputi Regional Bappenas pada Seminar nasional Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Mewujudkan Kota Masa Depan Indonesia. Jakarta 13 Desember 2012


0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
683
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
76
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. SUMMARYRANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL KSPN
  • 2. Sistematika PembahasanRANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI 1. Isu Pembangunan Perkotaan 2. Tantangan Pembangunan Perkotaan PERKOTAAN NASIONAL 3. Visi Pembangunan Kota Masa Depan 4. Benchmarking dan Sasaran Pembangunan Perkotaan 5. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan 6. Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Pembangunan Perkotaan 2
  • 3. RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL3
  • 4. KAWASAN PERKOTAAN ...adalah wilayah yang mempunyaiRANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Kawasan perkotaan dapat perkotaan, pemusatan dan PERKOTAAN NASIONAL berbentuk : distribusi pelayanan jasa  kota sebagai daerah otonom; pemerintahan, pelayanan sosial,  bagian daerah kabupaten yang dan kegiatan ekonomi. berciri perkotaan; dan  bagian dari dua atau lebih Kawasan perkotaan dapat berupa: daerah berbatasan langsung dan  kawasan megapolitan; berciri perkotaan  kawasan metropolitan;  kawasan perkotaan besar; PP No. 34 Tahun 2009 Tentang kawasan perkotaan sedang; Pedoman Pengelolaan Kawasan  Kawasan perkotaan kecil. Perkotaan. PP No. 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN 4
  • 5. Potret Perkotaan Indonesia POTRET PERKOTAAN INDONESIARANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI • Jumlah penduduk Indonesia di kawasan perkotaan telah mencapai 50%. • Tingkat pertumbuhan 5,89% per tahun (tingkat pertumbuhan rata- rata nasional sebesar 1,17%/tahun). PERKOTAAN NASIONAL 100.0% Persentase 80.0% Penduduk 60.0% 40.0% Perdesaan 20.0% 0.0% Perkotaan 2010 2015 2020 2025 Sumber : BPS 2008 Tahun Tahun 2025 67,5% Penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan ....Kita berada di ERA KOTA !! 5
  • 6. Persentase Kontribusi PDRB Kota Terhadap NasionalRANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI 45.00 40.00 % kontribusi 35.00 30.00 PERKOTAAN NASIONAL 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Persentase Kontribusi PDRB ADHB Kota Terhadap Nasional Kota Kecil (11%) 0.17 0.18 0.18 0.17 0.20 0.20 Kota Sedang (56%) 7.51 7.24 7.04 7.05 6.68 6.55 Kota Besar (16%) 5.88 5.80 5.82 5.90 5.97 6.01 Kota Metropolitan (15%) 27.17 26.94 27.66 27.07 27.89 27.96 Total (98 kota otonom) 40.73 40.16 40.70 40.20 40.74 40.72 Kontribusi PDRB Kota Metropolitan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kota Menengah yang mempunyai jumlah kota paling banyak 6
  • 7. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar KotaRANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI Berdasarkan Fungsi Kota di KBI-KTI Tahun 2008 2009 2010 ket. Tahun 2008 2009 2010 Dengan Indeks 6,66 6,80 6,94 1,14 1,14 1,16 Indeks Jakarta Ketimpangan PERKOTAAN NASIONAL Ketimpangan Tanpa 2,02 2,05 2,01 Jakarta Tahun PKN KBI ket. PKN KTI Ketimpangan 2008 2009 2010 9,24 9,44 9,67 Dengan Jakarta Antara Kota-Kota PKN 2,13 2,21 2,16 Tanpa Jakarta PKW KBI PKW KTI Antara Kota-Kota PKW 4,57 4,71 4,71 Tahun 2008 2009 2010 Tahun 2008 2009 2010 Indeks Indeks 4,14 4,18 4,20 1,37 0,79 0,82 Ketimpangan Ketimpangan  Ketimpangan kota-kota PKN dan PKW di Indonesia Bagian Barat lebih tinggi dibandingkan Indonesia Bagian Timur.  Ketimpangan kota-kota PKN dengan Jakarta lebih tinggi dibandingkan tanpa Jakarta. 7
  • 8. Perkembangan KotaRANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI Perkembangan lahan terbangun di perkotaan terus meningkat kota bandung Th. 2002 kota bandung Th. 2011 PERKOTAAN NASIONAL Tingkat infrastruktur lingkungan Sosial Bencana Rata-Rata rasio panjang Rata-Rata Indeks Kota dgn jumlah tindak pidana di jalan per 1.000 penduduk Lingkungan Hidup Kota Tingkat Indonesia Tahun 2010 (standar 0,6 Tahun 2008 Rawan 84% 400,000 km/1.000 penduduk) Bencana 300,000 Kecil - Kecil 4,17 Tinggi 200,000 Sedang 80,52 Kota dgn Sedang 2,06 100,000 Besar 60,08 Tingkat Besar 1,02 - Rawan 16% Metropolitan 1,02 Metropolitan 44,60 2003 2005 2008 2010 Bencana Sedang 8
  • 9. ISU NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN PERKOTAANRANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI No Isu Pendalaman Isu 1 Belum optimalnya peran a. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana kota sebagai pendorong transportasi antarwilayah pertumbuhan ekonomi b. Belum optimalnya pengembangan ekonomi untuk peningkatan PERKOTAAN NASIONAL regional dan nasional kesejahteraan masyarakat 2 Adanya ketimpangan a. Terjadinya pemusatan kegiatan ekonomi di kawasan barat pembangunan Indonesia, menyebabkan lemahnya keterkaitan ekonomi antar antarwilayah wilayah tengah dan timur Indonesia. b. Terjadinya kesenjangan pembangunan antara kota-kota metropolitan dan besar, dengan kota-kota menengah dan kecil yang sebagian besar tersebar di wilayah timur Indonesia. c. Terjadinya ketimpangan pembangunan antara kota-desa, dan antara kota-kabupaten hampir di seluruh wilayah Indonesia 3 Belum optimalnya tata Belum optimalnya kerjasama pusat-daerah, antarwilayah dan kelola dan kelembagaan antar-pihak, kerjasama ekonomi antara pemerintah-swasta yang pemerintahan mampu melindungi kepentingan publik perkotaan 4 Rendahnya ketahanan Belum diarusutamakannya dan belum terintegrasinya mitigasi dan kota terhadap bencana adaptasi bencana dan perubahan iklim di dalam perencanaan dan & perubahan iklim. pembangunan perkotaan 9
  • 10. ISU UMUM PEMBANGUNAN PERKOTAANRANCANGAN KEBJAKAN DAN STRATEGI MODAL SOSIAL masyarakat perkotaan belum dikembangkan secara optimal PERKOTAAN NASIONAL Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan EKONOMI LOKAL perkotaan Belum optimalnya penyediaan SARANA PRASARANA perkotaan Penyelenggaraan PENATAAN RUANG DAN PENATAGUNAAN TANAH perkotaan belum efisien Belum optimalnya PENGELOLAAN LINGKUNGAN, MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA SERTA PERUBAHAN IKLIM dalam pengelolaan perkotaan Belum optimalnya TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan perkotaan 10
  • 11. ISU SPESIFIK PEMBANGUNAN PERKOTAANRANCANGAN KEBJAKAN DAN STRATEGI Kota Metropolitan dan Besar Kota Menengah dan Kecil • Terjadinya urban sprawl dan belum terintegrasinya pusat-pusat kegiatan di • Belum optimalnya pengembangan ekonomi dalam kota dengan jaringan transportasi lokal, termasuk keterkaitannya dengan PERKOTAAN NASIONAL umum. ekonomi wilayah perdesaan. • Belum beroperasinya sistem angkutan massal antarmoda/multimoda dan jalur • Belum memadainya prasarana permukiman pejalan kaki berakibat semakin seperti listrik,air bersih, dan drainase. meningkatnya kemacetan lalu lintas • Belum optimalnya kerjasama antarkota dan • Belum optimalnya kerjasama antarkota dan antara kota-kabupaten dalam hal antara kabupaten-kota dalam pengelolaan dan pembangunan sarpras pengembangan produk unggulan. perkotaan,serta pemanfaatan sumber daya lokal (alam, manusia) • Semakin meningkatnya angka kriminalitas dan konflik sosial antarwarga kota • Belum optimalnya inovasi dalam pendayagunaan sumber daya non pemerintah dalam pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan pelayanan publik 11
  • 12. RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL12
  • 13. TANTANGAN PERKOTAAN INDONESIARANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI KETAHANAN GLOBALISASI: DESENTRALISASI PERKOTAAN NASIONAL KOTA kota harus menjadi DAN pusat aktivitas DEMOKRATISASI thd dampak yang kompetitif tata pemerintahan perubahan dan bertaraf efektivitas kebijakan iklim, bencana, pen internasional nasional urunan kualitas lingkungan KESETARAAN PERKEMBANGAN KUALITAS SDM SOSIAL TEKNOLOGI 13
  • 14. Urgensi Penyusunan KSPN URGENSI KEBIJAKAN DAN STRATEGIRANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL Mengatur fungsi kota dan PERKOTAAN NASIONAL Memberikan acuan bagi pembangunan kota dan kawasan penataan ruang kota (aspasial dan spasial) untuk pembangunan perkotaan berkelanjutan Sebagai instrumen perencanaan yang menjadi acuan bagi setiap Menjadi dasar dalam sinkronisasi K/L dalam pelaksanaan program regulasi dan kebijakan terkait dan kegiatan terkait pembangunan perkotaan pembangunan perkotaan 3 14
  • 15. RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL15
  • 16. VISI PEMBANGUNAN PERKOTAAN INDONESIA KOTA MASA DEPAN Kota Berkelanjutan dan Berdayasaing untuk Kesejahteraan MasyarakatKota Inovatif, Kreatif, & Kota Layak Kota Produktif, Hijau, & Berbasis IT Huni, Berkeadilan, dan Berketahanan Iklim mengakui Keragaman Smart City Liveable City Green Economy City Membangun IDENTITAS Membangun keterkaitan dan manfaatPERKOTAAN INDONESIA berbasis antarkota dan desa-kota dalam SISTEM karakter fisik, keunggulan PERKOTAAN INDONESIA berbasis ekonomi, budaya lokal kewilayahan 16
  • 17. KOTA BERKELANJUTANRANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI ….adalah kawasan perkotaan yang didesain, dibangun,dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan warga kota dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi, tanpa mengancam keberlanjutan sistem lingkungan alami, lingkungan terbangun, lingkungan sosial (European Sustainable Cities Report, 1996) PERKOTAAN NASIONAL Liveable City • Kota yang dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup warganya sehingga dapat mencapai kesejahteraan dengan lebih mudah, serta tetap mampu manjaga kualitas lingkungan Smart City • Kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern (ICT) untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan ytinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat Green City • Kota yang dibangun dengan tidak mengorbankan asetnya, melainkan terus memupuk sumber daya alam, lingkungan, dan kualitas prasarana kota untuk menjawab isu perubahan iklim melalui tindakan mitigasi dan adaptasi 17 17
  • 18. RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL18
  • 19. Most Livable City Index 2012 – Economist BENCHMARKING LIVEABLE CITY Intelligence Unit (EIU)RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI ASPEK INDIKATOR 1 Melbourne, Australia 2 Vienna, Austria Stabilitas Prevalensi kejahatan 3 Vancouver, Kanada Ancaman kerusuhan sipil / konflik 4 Toronto, Kanada PERKOTAAN NASIONAL Kesehatan Akses terhadap pelayanan kesehatan (pemerintah & swasta) 6 Sydney, Australia Kualitas kesehatan masyarakat 8 Perth, Australia Budaya & Lingkungan Tingkat korupsi 9 Adelaide, Australia Pengawasan sosial atau agama 12 Osaka, Jepang Ketersediaan fasilitas rekreasi (budaya, 18 Tokyo, Jepang olahraga, & kuliner) 31 Hong Kong, Hong Kong Ketersediaan penyedia barang & jasa 52 Singapore, SIngapore Pendidikan Akses terhadap pendidikan (pemerintah & 72 Beijing, China swasta) Kualitas pendidikan 78 Kuala Lumpur, Malaysia Infrastruktur Kualitas jaringan jalan 79 Shanghai, China Kualitas angkutan umum 102 Bangkok, Thailand Ketersediaan perumahan berkualitas baik 105 Manila, Filipina Kualitas penyediaan energi 119 Jakarta, Indonesia Kualitas penyediaan air 122 Hanoi, Vietnam Kualitas telekomunikasi 124 Ho Chi Minh City, Vietnam 19 19
  • 20. BENCHMARKING SMART CITY Shanghai, ChinaRANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI ASPEK INDIKATOR Smart City jangkauan jaringan broadband Infrastructure Luas : 6.340 km2 akses jaringan broadband Smart City Public Jejaring komunikasi pemerintah, masyarakat, swasta Populasi : 23 juta jiwa Management & PERKOTAAN NASIONAL Transparansi kebijakan dan anggaran pemerintah Service Manajemen lalu lintas berbasis IT Kepadatan : 3.600 jiwa/km2 Sistem kesehatan berbasis IT Sistem pendidikan berbasis IT Jejaring perlindungan lingkungan Pengelolaan energi Jakarta, Indonesia Sistem keamanan kota Information Serv for Econ Dev’t Penggunaan e-commerce, layanan informasi dlm industri Luas : 653,83 km2 Tingkat pengembangan sistem informasi perusahaan Culture and Tingkat pendapatan masyarakat Populasi : 9,6 juta jiwa Science Tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat Kepadatan: 14.618 Tingkat pelatihan informasi kepada masyarakat Tingkat penggunaan internet jiwa/km2 Sense of Citizen Rasa kenyamanan hidup (pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, & informasi lalu lintas) Rasa keamanan masyarakat (makanan, kriminalitas, keselamatan jalan, dan lingkungan) 20
  • 21. BENCHMARKING SMART CITYRANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI ASPEK INDIKATOR ASPEK INDIKATOR Competitiveness Semangat inovasi Transportasi dan ICT Akses informasi nasional dan internasional (Smart Economy) (Smart Mobility) Kewirausahaan Ketersediaan infrastruktur berbasis ICT City image/branding Sistem transportasi yang inovatif, aman, berkelanjutan Produktivitas PERKOTAAN NASIONAL Sumber daya alam Tingkat polusi udara Fleksibilitas pasar tenaga kerja (Smart Environtment) Manajemen sumber daya berkelanjutan Kemampuan bertransformasi Sosial dan SDM Tingkat pendidikan dan keahlian Kualitas hidup Pendidikan (Smart People) (Smart Living) Keragaman etnis dan sosial Kesehatan Kreativitas Kebudayaan Keterbukaan sosial budaya Perumahan Partisipasi dalam kehidupan masyarakat Rekreasi Partisipasi (Smart Partisipasi dalam pengambilan keputusan Keamanan Governance) Pelayanan publik dan sosial Pekalongan, Jawa Tengah Transparansi pemerintah Strategi dan perspektif politik Luas : 17,55 km2 Populasi : 272.000 jiwa Groningen, Belanda Kepadatan : 15.948 jiwa/km2 Luas : 83,69 km2 Populasi : 192.000 jiwa Kepadatan : 2.469 jiwa/km2 21
  • 22. ASPEK INDIKATOR Asian Green City Index 2011 – Economist Intelligence Unit (EIU) Energi dan CO2 Emisi CO2 per kapitaRANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI Rencana aksi perubahan iklim 1 Singapore Well above average Kebijakan energi terbarukan BENCHMARKING GREEN CITY Guna Lahan dan Bangunan RTH per kapita 2 Hong Kong Kepadatan penduduk 3 Osaka PERKOTAAN NASIONAL Kebijakan eco-building 4 Seoul Above Kebijakan penggunaan lahan average 5 Taipei Transportasi Panjang jaringan transportasi massal 6 Tokyo Kebijakan pengembangan transportasi massal perkotaan 7 Yokohama Sampah Persentase sampah yang diolah Program pengumpulan dan pembuangan sampah 8 Bangkok Kebijakan Re-cycling dan Re-using 9 Beijing Air Peningkatan kualitas air bersih dan air minum 10 Delhi Average Pengelolaan sumber daya air 11 Jakarta Konsumsi air per kapita 12 Kuala Lumpur Sanitasi Persentase penduduk yang telah dilayani sanitasi 13 Shanghai Persentase air limbah rumah tangga yang diolah Kebijakan sanitasi terkait pencemaran 14 Hanoi Below Kualitas udara Tingkat polusi udara 15 Kolkata average Kebijakan pengurangan pencemaran udara 16 Manila 22 Tata Kelola Lingkungan Pengelolaan lingkungan 17 Karachi Well below Partisipasi masyarakat average
  • 23. INDIKATOR PEMBANGUNAN PERKOTAANRANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI VISI DASAR IDEAL/KOTA MASA DEPAN Penindakan kriminalitas Pencegahan kriminalitas PERKOTAAN NASIONAL Angka Harapan Hidup Akses rumah untuk MBR Kualitas perumahan Akses air minum Kualitas penyediaan air minum Kota Layak Huni, Cakupan jaringan drainase Kualitas jaringan drainase Berkeadilan, dan Rasio elektrifikasi Kualitas penyediaan energi Mengakui Cakupan pelayanan transportasi Kualitas pelayanan transportasi Keragaman / umum massal umum massal LIVEABLE CITY Ketersediaan sarana sosial Kualitas sarana sosial (pendidikan, kesehatan, peribadatan) Sarana dan prasarana perkotaan untuk penduduk berkebutuhan khusus Penindakan korupsi Penurunan tingkat korupsi 23
  • 24. INDIKATOR PEMBANGUNAN PERKOTAANRANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI VISI DASAR IDEAL/KOTA MASA DEPAN Akses dan jaringan IT Kualitas jaringan dan pelayanan IT Masyarakat melek /paham IT PERKOTAAN NASIONAL Forum komunikasi Jaringan komunikasi pemerintah- pemerintah-masyarakat masyarakat –swasta berbasis IT Pelayanan pemerintah Pemanfaatan IT untuk manajemen lalu transparan dan akuntabel lintas, perizinan, sistem kesehatan, Kota Inovatif, berbasis IT sistem pendidikan, pengelolaan energi, Kreatif, & Berbasis perdagangan dan industri, sistem peringatan dini thd bencana IT / Partisipasi sekolah Kapasitas SDM untuk inovasi, kreasi, SMART CITY dan kewirausahaan Kualitas tenaga kerja Tingkat pendapatan masyarakat Event, sarana kebudayaan Kegiatan kebudayaan sebagai keseharian Kerjasama antardaerah 24
  • 25. INDIKATOR PEMBANGUNAN PERKOTAANRANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI VISI DASAR IDEAL/KOTA MASA DEPAN Tingkat investasi Tingkat kesempatan kerja PERKOTAAN NASIONAL Tingkat kemiskinan Industri kreatif/UMKM City branding Kota Luasan RTH Emisi CO2 Produktif, Akses thd pengelolaan sampah • Kualitas pengelolaan sampah dan Ramah pengolahan limbah (rumah tangga dan Lingkungan & Pengendalian pencemaran limbah rumah industri) Berketahanan tangga • Penurunan volume sampah dan limbah Iklim / Pengendalian pencemaran limbah GREEN industri ECONOMY CITY Tingkat polusi udara Penggunaan energi terbarukan Sistem peringatan dini dan ruang evakuasi bencana/antisipasi PI Kesesuaian perencanaan, pemanfaatan, Pemanfaatan ruang memperhatikan dan pengendalian ruang kerentanan thd bencana dan PI Green building 25
  • 26. INDIKATOR PEMBANGUNAN PERKOTAANRANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI SISTEM PERKOTAAN NASIONAL Kegiatan Ekspor-Impor • Tingkat arus barang PERKOTAAN NASIONAL • Volume dan nilai barang PKN Kegiatan Industri & • Tingkat produksi Jasa • Jumlah Tenaga Kerja • Tingkat Modal dan Investasi • Bandar Udara Transportasi PKW • Pelabuhan Laut Perbatasan/ Penghubung dengan • Letak Geografis Negara Tetangga PKSN Pusat Pertumbuhan • Tingkat kegiatan ekonomi Ekonomi terhadap (perdagangan, industri & jasa) wilayah sekitarnya • Tingkat kesempatan kerja 26
  • 27. EVALUASI CAPAIAN KOTA-KOTARANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI CAPAIAN PENYEDIAAN STANDAR PELAYANAN PERKOTAAN • Berdasarkan penghitungan evaluasi capaian PERKOTAAN NASIONAL penyediaan SPP pada tahun 2012, rata-rata persentase pencapaian penyediaan Standar Pelayanan Perkotaan di kota-kota di Indonesia adalah sebesar 30 %. 27
  • 28. SASARAN PEMBANGUNAN PERKOTAAN INDONESIARANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI 1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Kota Terpenuhinya SPP (Standar Pelayanan Perkotaan) di perkotaan sesuai dengan tipologinya PERKOTAAN NASIONAL 2. Pemenuhan Fungsi dan Peran Kota dalam Sistem Perkotaan Nasional 1. Terwujudnya kawasan perkotaan metropolitan yang mampu bersaing di tingkatinternasional (kota internasional/global city). 2. Terwujudnya kota besar yang dapat menjadi pusat pertumbuhan nasional (Pusat Kegiatan Nasional/PKN). 3. Terwujudnya kota menengah dan kecil yang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi regional (Pusat Kegiatan Wilayah/PKWd an Pusat Kegiatan Lokal/PKL) serta meningkatkan keterkaitan desa-kota. 4. Terwujudnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN sebagai gerbang internasional dan untuk mendorong kawasan perbatasan negara. C. Perwujudan kota masa depan melalui pembangunan ekonomi, sosial budaya, Prasarana & Sarana Umum, tata ruang, lingkungan hidup, dan kelembagaan 28
  • 29. TAHAPAN PEMBANGUNAN PERKOTAANRANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI RPJP 2026-2050 2050 PERKOTAAN NASIONAL Kota Masa Depan 2040 RPJP 2005-2025 Pemenuhan 2025 Fungsi dan Peran Kota Pemenuhan dalam Sistem Standar Perkotaan Pelayanan Nasional pada 2015 100% kota Perkotaan Minimum pada 100% kota Kota-kota Indonesia saat ini 29
  • 30. RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL30
  • 31. RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL DepanIndikator Kota Masa 31
  • 32. RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL32
  • 33. KEBIJAKAN PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONALRANCANGAN KEBJAKAN DAN STRATEGI Mengembangkan kota-kota yang telah ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antar-wilayah dan memastikan hubungan kota-desa yang saling menguntungkan (decentralized concentration). • Pengembangan prioritas kota-kota yang menjadi simpul utama kegiatan ekspor-impor/pintu gerbang PERKOTAAN NASIONAL 1 kawasan internasional, kegiatan industri dan jasa, dan transportasi untuk mendorong terwujudnya peran Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN). 2 • Mendorong pengembangan kota-kota dengan karakter khusus seperti: kota-kota pesisir, kota wisata, kota industri, kota tambang dan lainnya 3 • Percepatan penyediaan sarana prasarana pada kota-kota menengah yang berfungsi sebagai PKW dan PKL agar tercipta peningkatan hubungan kota-desa. 4 • Peningkatan efisiensi sistem logistik antarkota, antara kota-desa, serta antarwilayah pulau dalam meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa 5 • Pengembangan transportasi regional intermoda dan multi moda terutama untuk kota-kota yang ditetapkan sebagai konsentrasi pertumbuhan 6 • Penerapan insentif – disinsentif fiskal, dalam mendorong pengembangan kegiatan swasta pada pusat- pusat yang telah ditetapkan. 7 • Pengembangan kota-kota yang menjadi prioritas pertumbuhan melalui pengembangan kegiatan ekonomi antarkota dan antar kota dengan kawasan perdesaan di sekitarnya. 33
  • 34. KEBIJAKAN PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONALRANCANGAN KEBJAKAN DAN STRATEGI Mengembangkan kota berdaya saing sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, regional dan nasional yang berketahanan iklim, serta berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan (“urban led development policy”) PERKOTAAN NASIONAL 1 • Pembangunan prioritas kota-kota yang menjadi konsentrasi pertumbuhan ekonomi dan interkoneksi antarkota • Pengembangan inovasi dan kreativitas dalam optimalisasi pengembangan 2 potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) kota dalam membangun sumber daya kota yang berkelanjutan 3 • Peningkatan penyediaan infrastruktur dan kegiatan ekonomi yang berbasis ekonomi hijau, mitigasi bencana dan adaptasi terhadap perubahan iklim • Optimalisasi pembangunan ekonomi lokal yang bermanfaat secara nasional 4 serta mengintegrasikan potensi-potensi budaya lokal, pemanfaatan teknologi modern tepat guna serta kerjasama lintas pemangku kepentingan (stakeholder). 5 • Mendorong penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang aman, layak, dapat diakses semua golongan dan berbasis IT 6 • .Pengembangan bandar udara dan pelabuhan laut berskala internasional pada KSN Perkotaan / metropolitan dan PKN / Ibu kota provinsi. 34
  • 35. KEBIJAKAN PERWUJUDAN KOTA MASA DEPANRANCANGAN KEBJAKAN DAN STRATEGI UMUM KOTA METROPOLITAN DAN BESAR Mengedepankan pembangunan manusia dan sosial- budaya dalam pembangunan perkotaan. Meningkatkan keterpaduan antara penataan ruang dengan jaringan transportasi dan penggunaan lahan PERKOTAAN NASIONAL Mendorong kota dan wilayah sekitarnya agar mampu campuran (mixed-use development) mengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkan kapasitas fiskal. Meningkatkan pengelolaan terpadu antara kota Memacu penyediaan sarana prasarana dan perumahan metropolitan dan besar dengan wilayah sekitarnya yang layak, terjangkau, sesuai karakteristik masyarakat, lingkungan sekitar, tipologi kota Mendorong terwujudnya kota-kota padat-lahan KOTA MENENGAH DAN KECIL (compact city) yang didukung oleh pemanfaatan ruang perkotaan yang efisien serta penatagunaan tanah perkotaan yang berkeadilan Pengembangan ekonomi lokal yang menterkaitkan Mendorong kota-kota untuk meningkatkan dan kegiatan ekonomi antara kota menengah dan kecil mengembangkan keselarasan dan keseimbangan dengan kawasan perdesaan di sekitarnya lingkungan, siap menghadapi dan adaptif terhadap perubahan iklim dan kemungkinan bencana. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, Prioritas percepatan pemenuhan sarana prasarana kelembagaan, dan menerapkan tata pemerintahan pelayanan publik dasar yang baik (good governance), serta mendorong munculnya kepemimpinan kota yang visioner 35
  • 36. RANCANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL36
  • 37. MANAJEMEN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASIRANCANGAN KEBJAKAN DAN STRATEGI • Kunci untuk perbaikan pembangunan kota kedepan adalah pengelolaan perkotaan berbasis pengetahuan dan PERKOTAAN NASIONAL pemahaman tentang situasi Pemantauan kota yang dinamis. • Pengelolaan perkotaan dilaksanakan dengan melakukan proses evaluasi terus- Implementasi Evaluasi menerus terhadap kondisi, tindakan, output, d an dampak pembangunan perkotaan • Bekerjasama dengan masyarakat, peneliti dan Update institusi pemerintah agar rencana Alternatif kebijakan dan program kegiatan pembangunan kota yang efektif dan sinergis dapat dilaksanakan. 37
  • 38. REVIEW PERATURAN PERUNDANGANRANCANGAN KEBJAKAN DAN STRATEGI Regulasi pendukung : Mekanisme insentif- Standar pelayanan disinsentif yang mampu perkotaan yang mampu menumbuhkan kinerja PERKOTAAN NASIONAL Perwujudan fungsi dan Pembinaan dan menunjukkan kinerja dan inovasi peran PKN dan PKW pengelolaan perkotaan pelayanan pemerintah pembangunan perkotaan kota. untuk mendorong kota berdaya saing Rencana detail tata Pengarusutamaan Percepatan penyediaan Koordinasi dan ruang kota dan zoning mitigasi dan adaptasi perumahan bagi pengendalian untuk memperkuat thd bencana dan PI masyarakat pembangunan kota- pengendalian dlm perencanaan dan menengah ke bawah kota metropolitan pemanfaatan ruaang pengelolaan perkotaan di perkotaan kota. Pengembangan Percepatan dukungan transportasi sarpras pelayanan multimoda dan publik di kota antarmoda perkotaan menengah dan kecil 38
  • 39. PERAN PEMERINTAH PUSATRANCANGAN KEBJAKAN DAN STRATEGI Koordinasi dan Dukungan antar Kementerian/Lembaga • Para menteri membantu Presiden berdasarkan bidang kerja masing-masing. PERKOTAAN NASIONAL • Pengarahan dan pengendalian pembangunan perkotaan adalah tugas pemerintah daerah • Menteri Dalam Negeri membantu Presiden di bidang pemerintahan di daerah untuk (i) mengatur, membina dan mengawasi perkembangan perkotaan agar sesuai dengan kebijakan nasional, serta (ii) mengkoordinasikan upaya masing-masing Menteri untuk mengatur, membina dan mengawasi fungsi pemerintahan daerah di bidang masing-masing, dengan memperhatikan dampak kepada pengembangan perkotaan. Pengembangan Profesi • Pemerintah pusat perlu mendukung pengembangan profesi yang dibutuhkan untuk pengelolaan pembangunan perkotaan, seperti urban planner, urban economist, property valuer, quantity surveyor, transportation planner, municipal engineer, polisi pamong praja, dsb. Kebijakan dan Strategi Perkotaan dalam RPJMN • Kebijakan dan strategi perkotaan jangka menengah menjadi prioritas dalam penyusunan RPJMN pada masa depan, mulai 2015. 39
  • 40. PERAN PEMERINTAH PROVINSIRANCANGAN KEBJAKAN DAN STRATEGI Kebijakan Pembangunan Perkotaan •Pemerintahan Provinsi wajib menyiapkan kebijakan dan strategi perkotaan bersama dengan pemerintahan daerah kabupaten dan kotanya, sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka PERKOTAAN NASIONAL menengahnya •Kebijakan & strategi perkotaan Provinsi dikembangkan secara ilmiah dari penelitian situasi yang nyata, dan masukan dari pemerintahan kabupaten dan kota serta masyarakat luas, dengan memperhatikan KSPN •Pengembangan perkotaan dalam provinsi didorong dan dikendalikan secara integral untuk kepentingan semua masyarakat provinsi. Pelaksanaan Pembangunan Perkotaan •Pemerintahan provinsi dapat mengatur urusan kabupaten dan kota agar eksternalitas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota dapat diselesaikan. •Peraturan daerah provinsi, yang berdasarkan UU 12/2011 lebih tinggi daripada perda kabupaten dan kota, harus dengan jelas dan tegas memberdayakan gubernur untuk mendorong dan mengendali pengembangan ekonomi seluruh provinsinya secara adil dan berkelanjutan. Peran DPRD •DPRD Provinsi sebagai lembaga perwakilan rakyat provinsi dan pengawas pemerintah provinsi, memantau dan menilai pengembangan perkotaan secara menyeluruh dan memberi masukan kepada Gubernur. 40
  • 41. PERAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTARANCANGAN KEBJAKAN DAN STRATEGI Kebijakan Pembangunan Perkotaan • Pemerintahan kabupaten dan kota wajib menyiapkan kebijakan dan strategi PERKOTAAN NASIONAL perkotaan daerah sebagai bagian dari rencana pembangunan jangka menengah. • Kebijakan & Strategi Perkotaan Daerah dikembangkan secara ilmiah dari penelitian situasi yang nyata, dan masukan dari masyarakat luas, dengan memperhatikan KSPN. Setiap usulan kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan di Kebijakan & Strategi Perkotaan Provinsi perlu dibahas lebih dahulu dengan pemerintahan provinsi berkaitan. Prioritas Pembangunan Perkotaan • Titik berat peran pemerintahan kabupaten dan kota adalah penyediaan layanan publik yang makin baik bagi masyarakatnya. 41
  • 42. KSPN TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN LAINRANCANGAN KEBJAKAN DAN STRATEGI Renstra pedoman Renja K/L K/L diacu pedoman bahan diacu bahan pedoman RPJPN RPJMN RKP APBN PERKOTAAN NASIONAL dijabarkan pedoman saling mengacu RTRWN diacu diacu KSPN diacu RTRW diselaraskan Pulau diacu diacu melalui diacu dijabarkan diperhatikan Musrenbang diacu RTRWD diacu KSPD saling mengacu pedoman dijabarkan pedoman RPJPD RPJMD RKPD APBD diacu pedoman bahan diacu bahan Renstra Renja KSPN sebagai grand strategy SKPD pedoman SKPD pembangunan perkotaan nasional 42
  • 43. RANCANGAN KEBJAKAN DAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL