Modul Peningkatan Kapasitas Pemerintah daerah

2,327 views
2,234 views

Published on

Modul ini diterbitkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011, terdiri dari 4 (empat) modul.

Published in: Real Estate
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,327
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
288
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Modul Peningkatan Kapasitas Pemerintah daerah

  1. 1. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MODUL 1 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSIDEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2011 JAKARTA 2011
  2. 2. KATA PENGANTARModul 1 ini merupakan bagian pertama dari empat modul dalam rangkaian kegiatanpeningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal penyiapan perencanaan pembangunanperumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan dalam rangka DekonsentrasiLingkup Kemenpera Tahun 2011. Modul ini berisi panduan umum pembentukan KelompokKerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi.Modul ini digunakan sebagai panduan oleh SKPD Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun2011, Fasilitator Provinsi, dan stakeholder lain yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatanpeningkatan kapasitas pemerintah daerah, khususnya dalam hal pembentukan Pokja PKPProvinsi.Modul ini terdiri dari dua bagian, yaitu: Bagian 1 – Pendahuluan, merupakan bagian yangmenjelaskan latar belakang dan urgensi pembentukan Pokja PKP Provinsi dalam rangkapembangunan perumahan dan kawasan permukiman, sedangkan Bagian 2 –PanduanPelaksanaan Pembentukan Pokja PKP Provinsi yang terdiri dari rangkaian kegiatan dalamrangka pembentukan Pokja PKP Provinsi. Modul ini juga dilengkapi dengan Lampiran berupaBahan Bacaan tentang Konsep dan Kelembagaan Pokja PKP Provinsi.Tiada gading yang tak retak, begitulah pula dengan modul ini yang disusun dalam jangkawaktu relatif singkat sehingga membutuhkan saran dan kritik yang membangun untukpenyempurnaannya. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunanmodul ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.Selamat membaca dan mempraktikkannya. Jakarta, Maret 2011 Tim Penyusun Modul 1 | hal i
  3. 3. DAFTAR ISIKATA PENGANTAR ...................................................................................................................................... iDAFTAR ISI....................................................................................................................................................iiDAFTAR TABEL.......................................................................................................................................... iiiDAFTAR GAMBAR ..................................................................................................................................... iiiDAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.................................................................................................... iiiBAGIAN 1: PENDAHULUAN.....................................................................................................................1 A. Latar Belakang ..................................................................................................................................... 2 B. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Keluaran .................................................................................... 3 C. Dasar Pembentukan Pokja PKP .................................................................................................... 4 D. Ruang Lingkup Modul....................................................................................................................... 4BAGIAN 2. PANDUAN PELAKSANAAN PEMBENTUKAN POKJA PKP PROVINSI DALAM DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENPERA TAHUN 2011 .........................................5 Alur Pelaksanaan ...................................................................................................................................... 6 Kegiatan 1. Lokakarya Analisis Isu dan Permasalahan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah.................................................................................................. 7 Kegiatan 2. Lokakarya Konsep Pokja PKP .................................................................................. 13 Kegiatan 3. Rangkaian Pertemuan Penyiapan Pembentukan Pokja PKP Provinsi .... 19 Kegiatan 4. Lokakarya Kelembagaan Pokja PKP Provinsi ................................................... 21LAMPIRANBAHAN BACAAN 1: KONSEP POKJA PKP PROVINSI..................................................................... 26BAHAN BACAAN 2: KELEMBAGAAN POKJA PKP PROVINSI...................................................... 31Modul 1 | hal ii
  4. 4. DAFTAR TABELTabel 1. Ruang Lingkup Modul Pembentukan Pokja PKP Provinsi .................................................4Tabel 2. Agenda dan Alokasi Waktu Pelaksanaan Analisis Isu dan Permasalahan PKP di Daerah ......................................................................................................................................9Tabel 3. Agenda dan Alokasi Pelaksanaan Lokakarya Konsep Pokja PKP ................................. 15Tabel 4. Agenda dan Alokasi Waktu Pelaksanaan Penyiapan Pembentukan Pokja PKP Provinsi ...............................................................................................................................................20Tabel 5. Agenda dan Alokasi Waktu Pelaksanaan Lokakarya Kelembagaan Pokja PKP Provinsi ...............................................................................................................................................23Tabel 6. Posisi Strategis Pokja PKP Provinsi pada Seluruh Elemen Pembangunan .............31Tabel 7. Contoh Uraian Peran Gugus Tugas Pokja PKP ...................................................................... 34DAFTAR GAMBARGambar 1. Alur Pelaksanaan Pembentukan Pokja PKP Provinsi – Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun 2011...............................................................6Gambar 2. Hubungan Sinergis antar Komponen Pokja PKP Provinsi ..........................................30Gambar 3. Struktur Organisasi Pokja PKP Provinsi ............................................................................. 33Gambar 4. Skema Koordinasi Pokja PKP Pusat dan Daerah ............................................................ 38Gambar 5. Contoh Posisi Pokja PKP Terhadap Pemangku Kepentingan .................................... 38DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATANAPERSI : Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh IndonesiaBapermas : Badan Pemberdayaan MasyarakatBappeda : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBUMD : Badan Usaha Milik DaerahKemenpera : Kementerian Perumahan RakyatPMD : Pemeberdayaan Masyarakat DesaPKP : Perumahan dan Kawasan PermukimanPokja PKP : Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan PermukimanPU : Pekerjaan UmumREI : Real Estat IndonesiaRPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahRPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalRPJPN : Rencana Jangka Panjang NasionalSDM : Sumber Daya ManusiaSetda : Sekretariat DaerahSK : Surat KeputusanSKPD : Satuan Kerja Perangkat DaerahUUD : Undang-Undang Dasar Modul 1 | hal iii
  5. 5. BAGIAN 1:PENDAHULUAN  Latar Belakang  Maksud, Tujuan, Sasaran, dan Keluaran  Dasar Pembentukan Pokja PKP  Ruang Lingkup Modul Modul 1 | hal 1
  6. 6. A. Latar BelakangPerumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia. Hal inisesuai dengan yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1, bahwa setiap orang berhak hidupsejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehatserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pemahaman ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 40 yang menegaskan bahwasetiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.Kondisi perumahan dan permukiman yang layak, dapat diwujudkan dengan pelaksanaanpembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang sinergis dan melingkupiberbagai sektor (multi sektor) dimana hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasarmenyangkut taraf kesejahteraan hidup masyarakat. Hingga saat ini, hampir seluruh daerah diIndonesia belum menempatkan pembangunan PKP sebagai prioritas pembangunan di daerahmasing-masing. Hal ini belum sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004,tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan bahwa urusan perumahan merupakan urusanwajib pemerintah daerah.Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 untukmemenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh,maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, menugaskanKemenpera untuk melaksanakan program dan kegiatan yang termasuk dalam prioritas BidangSarana dan Prasarana, sub bidang Perumahan dan Permukiman. Untuk mewujudkan prioritas dansasaran bidang perumahan dan permukiman, maka arah kebijakan pembangunan perumahantahun 2010–2014 yang terkait dengan Kemenpera adalah meningkatkan aksesibilitas masyarakatberpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau, dengan:1. Meningkatkan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui (a) pembangunan 650 twin block rusunawa; (b) pembangunan 685.000 unit Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi; (c) fasilitasi pembangunan 180 tower rusunami melalui peran swasta; (d) penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pengembangan kawasan perumahan antara lain untuk mendukung pengembangan kota baru (New Town Development); (e) fasilitasi pembangunan baru/peningkatan kualitas perumahan swadaya serta penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan swadaya; (f) pembangunan rumah khusus termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pasca bencana; (g) fasilitasi penyediaan lahan; (h) pemanfaatan dan pengembangan sumber daya lokal, teknologi dan penelitian di bidang perumahan dan permukiman.2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan menengah-bawah terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui: (a) penyediaan subsidi perumahan; (b) pengembangan fasilitasi likuiditas; (c) peningkatan mobilisasi sumber-sumber dana jangka panjang; dan (d) pengembangan tabungan perumahan nasional.3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.4. Meningkatkan jaminan kepastian hukum dalam bermukim (secure tenure) melalui fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; serta standardisasi perijinan dalam membangun rumah.5. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman melalui (a) pengembangan regulasi dan kebijakan; (b) pemberdayaan dan kemitraan pelaku pembangunan perumahan dan permukiman; (c) peningkatanModul 1 | hal 2
  7. 7. kapasitas dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman; (d) pengembangan pengelolaan aset (property management); (e) serta fasilitasi penyusunan rencana induk pengembangan permukiman daerah.6. Memantapkan pasar primer dan pembiayaan sekunder perumahan yang didukung oleh sumber pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan melalui pengembangan informasi dan standardisasi KPR; serta pengembangan peraturan perundangan pendukungnya.Pada dasarnya, pembangunan perumahan dilaksanakan dengan prinsip pemenuhan kebutuhanakan rumah layak yang merupakan tanggung jawab masyarakat sendiri. Dalam hal ini, pemerintahmerupakan pihak yang mendukung proses tersebut melalui penciptaan iklim yangmemungkinkan masyarakat mandiri dalam mencukupi kebutuhan akan rumah layak dan melaluipenyediaan prasarana dan sarana yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan kehidupan danberpenghidupan di lingkungan PKP. Penciptaan kondisi tersebut menimbulkan konsekuensipentingnya koordinasi dan sinergi antar pihak pada berbagai sektor untuk saling mengisi sesuaidengan kebutuhan.Berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk mendukungpemenuhan kebutuhan perumahan tersebut, hingga saat ini koordinasi menjadi permasalahanutama dalam pengarusutamaan pembangunan PKP di daerah. Oleh karena itu, KementerianPerumahan Rakyat (Kemenpera) merasa perlu memfasilitasi pemerintah daerah untukmenyiapkan dan membentuk suatu wadah koordinasi pembangunan PKP yang selanjutnyadisebut Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman disingkat Pokja PKP. Fasilitasi inidilakukan melalui kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun 2011. Hal ini dilakukanuntuk mewujudkan sinergitas pusat-daerah dan pemberdayaan pemangku kepentingan untukpembangunan PKP.B. Maksud, Tujuan, Sasaran dan KeluaranDalam konsteks Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun 2011, maka maksud, tujuan,sasaran dan keluaran kegiatan pembentukan Pokja PKP adalah sebagai berikut:MaksudPembentukan Pokja PKP Provinsi sebagai wadah koordinasi para pemangku kepentinganyang terkait dengan bidang PKP di provinsi.TujuanMeningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan di bidang PKP.SasaranTerbentuknya wadah koordinasi dan komunikasi untuk membangun sinergi dan koordinasidemi terwujudnya pengarusutamaan perumahan di provinsi.KeluaranTerselenggaranya rangkaian kegiatan pembentukan Pokja PKP Provinsi dan tersusunnyarancangan dokumen kelembagaan Pokja PKP Provinsi. Modul 1 | hal 3
  8. 8. C. Dasar Pembentukan Pokja PKPPembentukan Pokja PKP Provinsi pada dasarnya telah sejalan dengan Undang-UndangNomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengamanatkanpembentukan forum pengembangan PKP dengan melibatkan peran masyarakat meskipuntidak diatur secara spesifik di dalamnya. Namun hal yang mendasari pusat mendorongdaerah untuk membentuk Pokja PKP Provinsi adalah melekat pada kewajiban PemerintahDaerah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan,diperlukan komitmen yang tinggi dari pengambil kebijakan di daerah. Dan untukmenjalankan komitmen tersebut, peran kelembagaan yang mengkoordinasikanpembangunan PKP yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait diperlukan agar pembangunanPKP berada dalam arah yang tepat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar yangdimaksud.Dengan demikian landasan utama pembentukan Pokja PKP Provinsi adalah komitmenbersama untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan sebagai bagian dari pemenuhankebutuhan dasar yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah.Terkait dengan keberadaan Pokja sejenis dan terkait bidang PKP yang sudah terbentuk didaerah, maka pada periode atau tahun berikutnya dapat diarahkan dan dikonsolidasi kedalam Pokja PKP Provinsi dengan memperhatikan situasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah.D. Ruang Lingkup ModulModul ini berisi materi, konsep dan panduan tentang pembentukan Pokja PKP Provinsi yangdisusun dalam tiga bagian sebagaimana pada Tabel 1. Tabel 1. Ruang Lingkup Modul Pembentukan Pokja PKP Provinsi Bagian Ruang Lingkup Isi Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Maksud, Tujuan, Keluaran dan Sasaran 3. Dasar Pembentukan 4. Ruang Lingkup Modul Panduan Pelaksanaan Pembentukan 1. Lokakarya Analisis Isu dan Permasalahan PKP Pokja PKP Provinsi dalam 2. Lokakarya Konsep Pokja PKP Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera 3. Penyiapan Pembentukan Pokja PKP Provinsi Tahun 2011 4. Lokakarya Kelembagaan Pokja PKP Provinsi Lampiran 1. Bahan Bacaan 1: Konsep Pokja PKP Provinsi 2. Bahan Bacaan 2: Kelembagaan Pokja PKP ProvinsiModul 1 | hal 4
  9. 9. BAGIAN 2.PANDUAN PELAKSANAANPEMBENTUKAN POKJA PKP PROVINSIDEKONSENTRASI LINGKUP KEMENPERATAHUN 2011  Alur Pelaksanaan  Kegiatan 1: Lokakarya Analisis Isu dan Permasalahan Perumahan dan Kawasan Permukiman  Kegiatan 2: Lokakarya Konsep Pokja PKP  Kegiatan 3: Penyiapan Pembentukan Pokja PKP Provinsi  Kegiatan 4: Lokakarya Pembentukan Pokja PKP Provinsi Modul 1 | hal 5
  10. 10. Alur PelaksanaanAlur pelaksanaan kegiatan Pembentukan Pokja PKP Provinsi dalam Dekonsentrasi LingkupKemenpera Tahun 2011 sebagaimana digambarkan pada Gambar 1. Melalui rangkaiankegiatan ini diharapkan rancangan Pokja PKP Provinsi telah tersusun dalam jangka waktu 3(tiga) bulan. Gambar 1. Alur Pelaksanaan Pembentukan Pokja PKP Provinsi Melalui Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun 2011Modul 1 | hal 6
  11. 11. Kegiatan 1. Lokakarya Analisis Isu dan Permasalahan Perumahan dan Kawasan PermukimanMaksud dan TujuanMaksud:Untuk memetakan isu dan permasalahan terkait pembangunan PKP dalam rangka (sebagaipertimbangan) pembentukan Pokja PKP Provinsi.Tujuan:Untuk memperoleh gambaran progres pembangunan PKP di daerah, dan isu-isu penting yangperlu disikapi melalui peran Pokja PKP. Tujuan khusus dari kegiatan ini adalah: 1. Memetakan pelaku dan kegiatan pembangunan PKP di wilayah provinsi; 2. Memetakan progres pembangunan PKP masing-masing pelaku dan permasalahan- permasalahan yang dihadapi; dan 3. Menyepakati intervensi yang diperlukan guna membantu mengatasi permasalahan melalui Pokja PKP.Keluaran1. Daftar pelaku pembangunan PKP di wilayah provinsi pada tahun 2010 dan 2011 dan lokasi kegiatannya.2. Gambaran pokok-pokok kebijakan daerah terkait dengan pembangunan PKP.3. Gambaran status, fungsi dan peran kelembagaan terkait yang telah/pernah dibentuk untuk pembangunan PKP.4. Daftar isu dan permasalahan umum pembangunan PKP tingkat daerah dan permasalahan spesifik yang dihadapi oleh para pelaku pembangunan.5. Isu strategis pembangunan PKP di daerah.6. Rekomendasi upaya menyikapi permasalahan melalui peran koordinasi daerah.MetodologiPresentasi, tanya jawab, diskusi kelompok interaktif, dan pleno.Alat dan Bahan:Komputer, infocus, Flip Chart, Kertas Metaplan, kain rekat/Sticky Cloth, spidol, bahanpresentasi, dan bahan materi (handout).PelaksanaSKPD Provinsi Pelaksana Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun 2011.PesertaJumlah peserta kurang lebih 30 orang terdiri dari: 1. Unsur pimpinan/kepala pemerintahan di tingkat provinsi: Kepala Kanwil BPN, Kepala BPS, Kepala Bappeda, Kepala Dinas yang membidangi PKP, dan Kepala Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya Modul 1 | hal 7
  12. 12. 2. Maksimal 3 (tiga) Kepala Bappeda Kabupaten/Kota terdekat, masing-masing 1 (satu) orang 3. Unsur pimpinan/kepala dari pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll.NarasumberPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu. Perannarasumber pada kegiatan ini antara lain: 1. Sebagai pihak yang mempunyai pengetahuan yang lebih di bidang PKP 2. Memfasilitasi kegiatan ini dengan didampingi oleh fasilitator provinsi 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ini di daerahModul 1 | hal 8
  13. 13. Agenda dan Alokasi Waktu Pelaksanaan Alokasi waktu efektif untuk penyelenggaraan lokakarya ini ± 2 hari, dengan rincian materi sebagaimana pada Tabel 2. Tabel 2. Agenda dan Alokasi Waktu Pelaksanaan Analisis Isu dan Permasalahan PKP di Daerah Durasi Kegiatan Output Proses Sesi 1 Pembukaan lokakarya Peserta paham rasional dan 1. Pengantar protokol. 30 latar belakang 2. Paparan sambutan oleh Kepala Daerah/Kepala Bappeda dilanjutkan pernyataan menit diselenggarakannya lokakarya pembukaan lokakarya. 3. Istirahat selama 15 menit. Sesi 2 Pengantar lokakarya 1.Peserta saling kenal satu 1. Pengantar selamat datang oleh fasilitator dan penjelasan singkat tentang peran peserta 45 dengan lainnya untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai pembangunan P menit 2.Bagan alir lokakarya 2. Kehadiran peserta selama satu setengah hari akan memberikan kontribusi yang sangat dipahami oleh peserta penting dalam upaya efektivitas dan keberlanjutan pembangunan PKP. lokakarya 3. Sebelum dimulai lokakarya, terlebih dahulu dilakukan perkenalan agar peserta dapat saling kenal satu sama lain. Selain itu, peserta dapat saling mengetahui apa yang selama ini dilakukan peserta lain dalam melaksanakan pembangunan PKP. 4. Paparan singkat agenda dan proses selama lokakarya dilanjutkan klarifikasi secukupnya jika ada yang masih belum jelas. Sesi 3 Pokok-pokok 1.Posisi sektor perumahan 1. Paparan oleh SKPD yang membidangi perumahan (waktu 30 menit) dengan pokok-pokok 60 kebijakan dan rencana dalam pembangunan wilayah materi penyampaian sebagai berikut: menit pembangunan PKP di 2.Progres cakupan layanan a. Sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercakup dalam RPJMD daerah rumah layak huni di wilayah b. Sasaran pembangunan bidang PKP daerah sampai saat ini c. Progres/status pembangunan PKP di daerah 3.Isu umum yang dihadapi d. Isu dan tantangan umum pembangunan PKP di daerah daerah dalam pemenuhan e. Kebijakan daerah bidang PKP dalam RPJMD yang sedang berjalan layanan PKP di daerah 2. Diskusi/klarifikasi dan tanya jawab dilanjutkan penyampaian pointers paparan oleh moderator (waktu 30 menit) Sesi 4 Diskusi identifikasi 1.Daftar program terkait 1. Pengantar fasilitator menjelaskan tujuan sesi dan output yang ingin dicapai. 90 pelaku pembangunan pembangunan PKP oleh 2. Peserta dibagi menjadi 2 kelompok untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan kunci. menit PKP di daerah pemerintah a. Kelompok 1:Modul 1 | hal 9 2.Daftar pengembang yang 1) Siapa saja pelaku langsung pembangunan PKP di daerah pada saat ini. melaksanakan kegiatan 2) Dimana saja lokasi pembangunan yang dilakukan pembangunan PKP di daerah 3) Berapa target unit yang akan dibangun 3.Status progres terakhir 4) Berapa capaian target sampai saat ini. pembangunan PKP di wilayah Modul 1 | hal 9
  14. 14. Durasi Kegiatan Output Proses Format hasil diskusi kelompok 1 sebagai berikut:Modul 1 | hal 10 Nama program/kegiatan Lokasi Target Pencapaian (pemerintah/swasta/masyarakat) pembangunan b. Kelompok 2: Tuliskan pihak-pihak mana saja yang berkepentingan dengan program pembangunan PKP di daerah saat ini dan peran-peran mereka: Peran Nama Tupoksi program Upaya yang telah dilakukan Kebijakan Pembiayaan Penyedia sarana Penerima manfaat Kelembagaan Lainnya? 3. Setelah diskusi selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya, kelompok lain memberikan komentar, masukan, pertanyaan dan klarifikasi. 4. Fasilitator menyampaikan pokok-pokok hasil diskusi dan komentar peserta. Sesi 5 Diskusi identifikasi isu 1.Daftar permasalahan umum 1. Sesi ini merupakan kelanjutan diskusi sebelumnya mengenai pemetaan pelaku 60 dan permasalahan pemerintah yang pembangunan PKP. Peserta diminta untuk kembali ke kelompok masing-masing untuk menit daerah dan terklarifikasi sumber memetakan isu dan permasalahan berdasarkan diskusi sebelumnya. permasalahan spesifik permasalahannya 2. Pertanyaan kunci untuk masing-masing kelompok adalah sebagai berikut: pelaku pembangunan 2.Daftar permasalahan spesifik a. Permasalahan apa saja yang sedang dan akan dihadapi oleh pelaku dan pemerintah PKP di daerah yang dihadapi pelaku daerah dalam pembangunan PKP; dan pembangunan PKP yang b. Faktor apa saja yang menjadi penyebab munculnya permasalahan tersebut. memerlukan peran Gambaran format hasil diskusi tersebut adalah sebagai berikut: pemerintah Level permasalahan Masalah Faktor penyebab Pengambil kebijakan SKPD/Dinas terkait Pelaku/penyedia Penerima manfaat Modul 1 | hal 10
  15. 15. Durasi Kegiatan Output Proses 3. Selesai diskusi kelompok, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi, dan kemudian anggota kelompok lain mengomentari. Sesi 6 Pointers/wrap up hasil Fasilitator menyampaikan catatan penting hasil lokakarya hari pertama mencakup: 30 lokakarya hari 1. Pokok-pokok kebijakan pembangunan PKP di daerah menit pertama 2. Pokok-pokok capaian layanan PKP di daerah 3. Daftar pelaku pembangunan PKP dan ruang lingkup perannya. 4. Daftar permasalahan/tantangan yang dihadapi daerah dalam pembangunan PKP. Kata kunci sesi ini penegasan bahwa pada pertemuan hari kedua akan difokuskan pada penyepakatan isu strategis yang perlu direspon oleh daerah dalam pembangunan PKP. Selain itu, akan dibahas pula mengenai rekomendasi apa saja yang perlu disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Sesi 7 Diskusi analisis Kesepakatan prioritas 1. Pada awal sesi, fasilitator menjelaskan kembali secara garis besar hal-hal penting yang 90 prioritas permasalahan yang perlu telah dicapai pada hari pertama. menit permasalahan yang ditangani dalam jangka 2. Melalui pleno, fasilitator menayangkan daftar isu dan permasalahan pembangunan PKP, perlu ditangani dalam mendesak dan rangkuman hasil diskusi hari pertama. Berdasarkan daftar permasalahan tersebut, pembangunan PKP di fasilitator meminta kesepakatan dengan peserta, mengenai permasalahan mana saja yang daerah dinilai yang strategis (fasilitator mendorong bahwa persoalan koordinasi menjadi salah satu permasalahan strategis) Gambaran format hasil diskusi adalah sebagai berikut: Daftar Bobot Respon Daerah terhadap Skor permasalahan yang permasalahan permasalahan (Bobot x dianggap prioritas (total = 100%) (rating 1-4) rating) dst 3. Berdasarkan analisis tersebut kita menetapkan prioritas permasalahan berdasarkan urutan skor dari yang paling tinggi sampai nilai tertentu yang disepakati. 4. Akhir sesi ini ditegaskan bahwa permasalahan strategis sebagaimana yang disepakati pendekatan koordinasi dan sinergi pembangunan merupakan langkah penting yang perlu dilakukan daerah. Untuk itu suatu kelompok kerja (Pokja) yang bisa menampung aspirasiModul 1 | hal 11 semua pihak perlu dibentuk. Modul 1 | hal 11
  16. 16. Durasi Kegiatan Output ProsesModul 1 | hal 12 Sesi 8 Menyepakati Berita acara hasil dan 1. Sesi sebelumnya telah menghasilkan kesepakatan prioritas permasalahan yang perlu 45 rekomendasi rekomendasi lokakarya untuk ditangani oleh pemerintah provinsi. Selanjutnya, peserta dipandu fasilitator diminta untuk menit lokakarya membentuk Pokja PKP menetapkan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh propinsi. Penetapan rekomendasi ini dilakukan melalui pleno. 2. Perlu dipastikan penyiapan Pokja PKP menjadi prioritas utama. 3. Catatan: rekomendasi disiapkan dalam bentuk berita acara hasil lokakarya, dan ditandatangani bersama oleh peserta. Selanjutnya rekomendasi tersebut disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bappeda. Sesi 9 Wrap up dan 1. Penegasan pokok-pokok rekomendasi lokakarya oleh fasilitator 30 kesepakatan rencana 2. Penegasan pentingnya penyiapan Pokja PKP menit aksi dalam rangka 3. Fasilitator meminta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan sampai dengan lokakarya lanjutan terselenggaranya lokakarya lanjutan mengenai konsep Pokja Modul 1 | hal 12
  17. 17. Kegiatan 2. Lokakarya Konsep Pokja PKPMaksud dan TujuanMaksud:Untuk membangun kesepakatan bersama mengenai Pokja PKP sebagai bentuk tindak lanjutlokakarya sebelumnya.Tujuan: 1. Memetakan eksisting kelembagaan yang telah atau pernah dibentuk untuk pelaksanaan program pembangunan PKP. 2. Menjelaskan dan menawarkan konsep Pokja sebagai Pokja PKP. 3. Menggali masukan dan membangun kesepakatan mengenai nama kelembagaan Pokja sesuai dengan kesepakatan. 4. Menggali masukan dan membangun kesepakatan awal mengenai fungsi dan peran Pokja dalam penyelenggaraan pembangunan PKP di daerah. 5. Menggali masukan dan kesepakatan awal mengenai kenggotaan dan struktur sesuai dengan kebutuhan daerah. 6. Menggali masukan dan kesepakatan awal mengenai kriteria keanggotaan. 7. Menggali masukan bentuk legalitas kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan fungsi dan perannya.Keluaran 1. Gambaran eksisting kelembagaan yang telah ada dalam rangka pembangunan PKP. 2. Pemahaman peserta mengenai konsep Pokja sebagai Pokja PKP. 3. Kesepakatan awal yang selanjutnya akan dibahas dalam lokakarya pembentukan Pokja PKP antara lain: a. Nama kelembagaan yang akan dibahas lebih lanjut dalam lokakarya pembentukan kelembagaan Pokja PKP. b. Ruang lingkup, fungsi, dan peran Pokja PKP. c. Struktur dan kriteria keanggotaan kelembagaan Pokja PKP. d. Bentuk legalitas kelembagaan Pokja PKP 4. Terbentuknya tim kecil penyusun rancangan kelembagaan Pokja PKP Provinsi 5. Rencana tindak lokakarya.MetodologiPresentasi, tanya jawab, diskusi kelompok interaktif, dan pleno.Alat dan Bahan:Komputer, infokus, Flip chart, kertas metaplan, kain rekat/ Sticky Cloth, spidol, bahanpresentasi lokakarya, dan handout.PelaksanaSKPD Provinsi Pelaksana Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun 2011. Modul 1 | hal 13
  18. 18. PesertaJumlah peserta kurang lebih 30 orang terdiri dari: 1. Unsur pimpinan/kepala pemerintahan di tingkat provinsi: Kepala Kanwil BPN, Kepala BPS, Kepala Bappeda, Kepala Dinas yang membidangi PKP, dan Kepala Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya 2. Maksimal 3 (tiga) Kepala Bappeda Kabupaten/Kota terdekat, masing-masing 1 (satu) orang 3. Unsur pimpinan/kepala dari pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll.NarasumberPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu. Perannarasumber pada kegiatan ini antara lain: 1. Sebagai pihak yang mempunyai pengetahuan yang lebih di bidang PKP 2. Memfasilitasi kegiatan ini dengan didampingi oleh fasilitator provinsi 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ini di daerahModul 1 | hal 14
  19. 19. Agenda dan Alokasi Waktu Pelaksanaan Alokasi waktu efektif untuk penyelenggaraan lokakarya ini ±2 hari, dengan rincian materi sebagaimana pada Tabel 3. Tabel 3. Agenda dan Alokasi Pelaksanaan Lokakarya Konsep Pokja PKP Durasi Kegiatan Output Proses Sesi 1 Pembukaan lokakarya Peserta paham rasional dan latar 1. Pengantar protokol 30 menit belakang diselenggarakannya 2. Paparan sambutan oleh kepala Bappeda dilanjutkan pernyataan lokakarya pembukaan lokakarya 3. Istirahat selama 15 menit Sesi 2 Pengantar lokakarya 1. Peserta saling kenal satu Pengantar selamat datang oleh fasilitator dan penjelasan singkat “peserta 45 menit dengan lainnya diundang dalam rangka peransertanya untuk memberikan sumbangan 2. Bagan alir lokakarya dipahami pemikiran mengenai pembangunan PKP di wilayah”. oleh peserta lokakarya Sesi 3 Paparan konsep Pokja sebagai 1. Peserta memiliki pemahaman Fasilitator memaparkan konsep Pokja PKP mencakup beberapa informasi 60 menit Pokja PKP yang baik mengenai apa dan kunci sebagai berikut: siapa yang dimaksud Pokja PKP 1. Pokja PKP adalah wadah aspirasi dan koordinasi antar pemangku 2. Peserta memahami konsep kepentingan pembangunan PKP. fungsi dan peran Pokja PKP 2. Siapa yang dimaksud Pokja PKP, adalah para pemangku kepentingan 3. Peserta memahami posisi pembangunan PKP yang memiliki kepedulian atau menaruhkan strategis Pokja PKP dalam kepentingannya terhadap efektivitas dan keberlanjutan pembangunan pembangunan daerah bidang PKP. 3. Pokja PKP diperlukan sebagai upaya mengawal, mendorong dan memastikan sektor PKP mendapatkan perhatian oleh pengambil kebijakan daerah, sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam rangka memenuhi akses rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya MBR dan MBM. 4. Posisi strategis Pokja PKP dalam pembangunan daerah, adalah menjadi mitra pemerintah dalam melaksanakan fungsi fasilitasi terhadap penyelenggaraan program pembangunan PKP yang efektif dan berkelanjutan. 5. Pokja PKP menjalankan fungsinya sejak proses perencanaan,Modul 1 | hal 15 pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program: a. Dalam perencanaan; Pokja PKP sebagai inisiator dan mitra dalam memberikan masukan mengenai isu-isu penting yang perlu dipertimbangkan dalam proses perencanaan. Selain itu Pokja PKP juga menjadi mitra dalam mendorong peran serta masyarakat untuk Modul 1 | hal 15
  20. 20. Durasi Kegiatan Output ProsesModul 1 | hal 16 terlibat dalam perencanaan. b. Dalam pelaksanaan; Pokja PKP menjadi mitra dalam pelaksanaan sosialisasi kebijakan daerah untuk pembangunan PKP. Pokja PKP juga melakukan upaya membangun sinergi dan koordinasi antar pelaku pembangunan PKP, serta memberikan layanan konsultasi dalam rangka membahas berbagai permasalahan dan solusi yang lebih baik. c. Dalam monitoring dan evaluasi; Pokja PKP mengkoordinasikan proses penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pembangunan PKP secara terpadu dari berbagai sumber pembiayaan/program. Selain itu, Pokja PKP juga menyelenggarakan pertemuan periodik untuk membahas progres pencapaian pembangunan dan memfasilitasi pengembangan rencana aksi dalam menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi. Setelah presentasi disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan forum tanya jawab dan klarifikasi. 60 menit ISTIRAHAT Sesi 4 Diskusi pemetaan eksisting 1. Nama-nama kelembagaan Sesi ini diawali penggalian informasi secara umum melalui pleno dengan 90 menit kelembagaan terkait terkait PKP yang telah dibentuk pertanyaan kunci; selama 10 tahun terakhir kelembagaan apa sajakah yang pembangunan PKP yang 2. Status fungsi dan peran telah/pernah dibentuk untuk pelaksanaan program yang berkaitan dengan telah/pernah dibentuk kelembagaan yang telah pembangunan PKP. Hasil identifikasi disajikan dalam format sebagai berikut: dibentuk 3. Isu dan permasalahan yang Nama Kelembagaan Dibentuk Oleh Dibentuk pada tahun dihadapi oleh kelembagaan yang telah dibentuk Setelah identifikasi, selanjutnya peserta dibagi menjadi dua kelompok untuk melakukan pemetaan lebih lanjut dengan pertanyaan kunci: untuk maksud dan tujuan apa kelembagaan tersebut dibentuk, bagaimana statusnya saat ini, dan masalah apa saja yang dihadapi oleh kelembagaan tersebut?. Format hasil diskusi kelompok sebagai berikut: Status fungsi Permasalahan Nama Kelembagaan Tujuan saat ini yang dihadapi Modul 1 | hal 16
  21. 21. Durasi Kegiatan Output Proses Selesai diskusi kelompok dipresentasikan kepada kelompok lain untuk mendapatkan masukan dan tambahan informasi. Sesi 5 Diskusi menggali masukan dan Nama yang disepakati untuk Dengan menggunakan hasil diskusi sebelumnya fasilitator memandu diskusi 90 menit kesepakatan awal mengenai bentuk kelembagaan Pokja PKP. dengan pertanyaan kunci: Pokja PKP yang lebih efektif. 1. Bagaimana caranya mempersatukan kelembagaan-kelembagaan yang pernah dibentuk ke dalam wadah bersama yang lebih inklusif sebagai Pokja PKP. 2. Apa nama yang tepat untuk Pokja tersebut (perlukah memberi nama baru atau nama salah satu wadah yang telah ada dan masih berfungsi efektif dengan esensi peran sebagai Pokja). Peserta dibagi menjadi 2 (dua) kelompok dengan format baru (setengah dari kelompok sebelumnya menjadi kelompok satu dan setengah yang lain menjadi kelompok kedua). Format hasil diskusi adalah sebagai berikut: Langkah/cara mempersatukan Nama kelembagaan yang kelembagaan yang ada disepakati Setelah diskusi selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lain. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, fasilitator memandu untuk menyatukan pendapat kelompok satu dan dua tentang langkah mempersatukan dan penyepakan nama kelembagaan yang akan dibentuk atau dioptimalkan. Sesi 6 Diskusi menyepakati struktur Kesepakatan struktur 1. Sesi ini diawali dengan paparan singkat struktur Pokja PKP untuk 90 menit kelembagaan Pokja PKP kelembagaan Pokja PKP sesuai mendapatkan masukan dari peserta. dengan kebutuhan daerah 2. Setelah paparan dilakukan, peserta diminta untuk memberikan masukan dari struktur yang dipaparkan. Hal ini untuk mengetahui apakah masih ada yang perlu ditambah atau dikurangi.Modul 1 | hal 17 Sesi 7 Diskusi menyepakati fungsi dan 1. Uraian tugas umum Sesi ini diawali dengan penayangan pokok-pokok fungsi dan peran Pokja 45 menit peran kelembagaan yang telah kelembagaan Pokja PKP PKP sebagaimana paparan konsep Pokja PKP. Fasilitator menegaskan inti disepakati 2. Uraian tugas spesifik masing- dari peran Pokja PKP adalah peran koordinasi, advokasi, serta monitoring masing bagian dalam dan evaluasi. kepengurusan kelembagaan Peserta lokakarya diminta untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai ruang Pokja PKP. lingkup peran masing-masing dengan cara diskusi dalam tiga kelompok : Modul 1 | hal 17
  22. 22. Durasi Kegiatan Output ProsesModul 1 | hal 18 1. Kelompok 1: Menguraikan ruang lingkup peran koordinasi dari kelembagaan yang telah disepakati 2. Kelompok 2: Menguraikan ruang lingkup peran advokasi dari kelembagaan yang telah disepakati 3. Kelompok 3: Menguraikan ruang lingkup peran monitoring dan evaluasi kelembagaan yang telah disepakati. Selesai diskusi selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan kepada kelompok lainnya. Sesi 8 Wrap up dan kesepakatan 1. Terbentuknya tim kecil 1. Penyepakatan peserta yang akan mengikuti rangkaian pertemuan 30 menit rencana aksi dalam rangka penyusun Pokja PKP Provinsi penyiapan pembentukan Pokja PKP lokakarya lanjutan 2. Rencana Tindak Lanjut 2. Penegasan pokok-pokok hasil lokakarya oleh fasilitator 3. Pokok-pokok kesepakatan/hasil lokakarya ini akan dibawa ke lokakarya selanjutnya dengan stakeholders yang lebih luas. 4. Lokakarya selanjutnya adalah lokakarya puncak untuk pembentukan kelembagaan atau Pokja PKP, dengan nama sementara Pokja PKP atau nama lain yang telah disepakati dalam lokakarya ini. Modul 1 | hal 18
  23. 23. Kegiatan 3. Rangkaian Pertemuan Penyiapan Pembentukan Pokja PKP ProvinsiMaksud dan TujuanMaksud:Merupakan tindak lanjut lokakarya identifikasi alternatif kelembagaan Pokja PKP yangdimaksudkan untuk menghasilkan format kelembagaan yang tepat dan disepakati olehsemua dinas/lembaga terkait bidang PKP. Penyusunan rancangan ini dilakukan setelahmelalui konsultasi dan koordinasi dengan para pengambil kebijakan, dimana para pengambilkebijakan tersebut diharapkan akan menduduki posisi sebagai tim pengarah. Kegiatanpenyiapan naskah rancangan kelembagaan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatanpertemuan tim terbatas dan konsultasi.Tujuan: 1. Menyusun rancangan bentuk/model kelembagaan koordinasi perumahan. 2. Mengkonsultasikan rencana struktur kelembagaan, fungsi, dan peran yang akan dijalankan oleh Pokja PKP. 3. Menyepakati peran, tugas dan mekanisme koordinasi antara Pokja PKP dengan kelembagaan SKPD yang mengurusi PKP. 4. Menyiapkan rancangan legalitas Pokja PKP dan memperoleh masukan-masukan dari bagian hukum dalam rangka proses legalitas lebih lanjut.Keluaran 1. Draf kelembagaan Pokja PKP serta bentuk legalitasnya yang akan diusulkan dan dibawa pada forum lokakarya pemangku kepentingan. 2. Draf rumusan uraian tugas masing-masing bidang dalam kepengurusan Pokja PKP. 3. Draf usulan mekanisme kerja antara Pokja PKP Provinsi dengan Dinas/Lembaga yang terkait bidang PKP.MetodologiRapat kerja, koordinasi dan diskusi yang dilaksanakan oleh tim kecil yang telah disepakatipada Lokakarya Konsep PokjaAlat dan BahanLaporan hasil analisis alternatif kelembagaan, kertas flip chart, spidol, dan infokus.PelaksanaSKPD Provinsi Pelaksana Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun 2011.Pesertamerupakan tim kecil maksimum 25 orang yang terdiri dari unsur pemerintah tingkatprovinsi, antara lain: Kanwil BPN, BPS, Bappeda, Dinas/Lembaga yang membidangi PKP, danDinas/Lembaga terkait PKP lainnya. Modul 1 | hal 19
  24. 24. Agenda dan Alokasi Waktu PelaksanaanAlokasi waktu efektif untuk penyelenggaraan lokakarya ini ± 3 hari dengan rincian 1 haripertemuan fullday yang dilakukan sebanyak 3 kali. Rincian materi yang dibahas padarangkaian pertemuan ini adalah sebagaimana pada Tabel 4.Tabel 4. Agenda dan Alokasi Waktu Pelaksanaan Penyiapan Pembentukan Pokja PKP ProvinsiDurasi Kegiatan Output Proses1 hari Kegiatan 1: Penyusunan Tersusunnya rancangan 1. Kilas balik balik hasil lokakarya rancangan dan model dan model kelembagaan identifikasi alternatif kelembagaan Pokja PKP Pokja PKP kelembagaan 2. Analisis kekurangan dan kelebihan pilihan-pilihan model kelembagaan 3. Analisis konsekuensi kebutuhan/dukungan yang diperlukan setiap pilihan model kelembagaan1 hari Kegiatan 2: Konsultasi Rancangan kelembagaan 1. Penjelasan konsep dan rancangan kelembagaan Pokja PKP telah rancangan kelembagaan kepada dan legalitas Pokja PKP terkonsultasikan masing-masing pimpinan SKPD terkait 2. Telaah draf rancangan kelembagaan dan dokumen kelembagaan dengan bagian yang menangani hukum di provinsi1 hari Kegiatan 3: Pertemuan Tersusunnya uraian 1. Diskusi penyusunan rumusan penyiapan uraian tugas tugas dan rancangan mandat fungsi dan peran Pokja Pokja PKP dan mekanisme koordinasi PKP rancangan mekanisme Pokja PKP 2. Diskusi uraian tugas Pokja PKP koordinasi 3. Penyepakatan mekanisme koordinasi antara Pokja PKP dengan SKPD dan kelembagaan lainnyaModul 1 | hal 20
  25. 25. Kegiatan 4. Lokakarya Pembentukan Pokja PKP ProvinsiMaksud dan TujuanMaksud:Dalam rangka pembentukan Pokja PKP Provinsi (atau dengan sebutan lainnya), sebagaiwadah koordinasi dan sinergi pembangunan PKP, dengan keanggotaan yang lebih inklusifyang memerankan fungsi advokasi, fasilitasi, intermediasi dan sebagai mitra daerah dalampembangunan PKP.Tujuan:1. Melakukan sosialisasi urgensi pembentukan Pokja PKP di daerah2. Memperoleh dukungan pengambil kebijakan dan publik untuk pembentukan Pokja PKPKeluaran1. Peserta lokakarya memahami urgensi dibentuknya Pokja PKP2. Dipahaminya konsep, fungsi dan peran Pokja PKP di daerah3. Masukan peserta lokakarya mengenai struktur, keanggotaan, fungsi dan peran, serta dokumen kelembagaan Pokja PKPMetodologiPresentasi, diskusi kelompok interaktif dan presentasi bergerak.Alat dan BahanBahan presentasi, rancangan kelembagaan pokja, flip chart, kertas metaplan, dan Sticky ClothPelaksanaSKPD Provinsi Pelaksana Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun 2011.PesertaJumlah peserta kurang lebih 30 orang terdiri dari:1. Unsur pimpinan/kepala pemerintahan di tingkat provinsi: Kepala Kanwil BPN, Kepala BPS, Kepala Bappeda, Kepala Dinas yang membidangi PKP, dan Kepala Dinas/Lembaga terkait PKP lainnya2. Maksimal 3 (tiga) Kepala Bappeda Kabupaten/Kota terdekat, masing-masing 1 (satu) orang3. Unsur pimpinan/kepala dari pemangku kepentingan lainnya terkait PKP tingkat provinsi: Perumnas, PLN, pihak Perbankan, LKNB, APERSI, REI, Akademisi, dll.NarasumberPemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya yang dianggap perlu. Perannarasumber pada kegiatan ini antara lain:1. Sebagai pihak yang mempunyai pengetahuan yang lebih di bidang PKP2. Memfasilitasi kegiatan ini dengan didampingi oleh fasilitator provinsi3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ini di daerah Modul 1 | hal 21
  26. 26. Agenda dan Alokasi Waktu Pelaksanaan Alokasi waktu efektif untuk penyelenggaraan lokakarya ini ±2 hari, sebagaimana pada Tabel 5. Tabel 5. Agenda dan Alokasi Waktu Pelaksanaan Lokakarya Kelembagaan Pokja PKP Provinsi Durasi Kegiatan Output Proses Fasilitasi Sesi 1 Pembukaan lokakarya Perserta paham rasional dan latar 1. Pengantar protokol 45 belakang diselenggarakannya lokakarya 2. Paparan sambutan oleh kepala Bappeda dilanjutkan pernyataan menit pembukaan lokakarya 3. Istirahat selama 15 menit Sesi 2 Paparan kebijakan dan Perserta paham kebijakan dan sasaran Paparan kebijakan dan sasaran pembangunan PKP disampaikan oleh 45 sasaran pembangunan PKP pembangunan PKP nasional serta narasumber dari pusat dengan pokok-pokok materi sebagai berikut: menit nasional urgensi Pokja PKP Provinsi 1. Latar belakang pentingnya Pokja PKP Provinsi 2. Sasaran pembangunan nasional bidang PKP 3. Kebijakan nasional dalam pencapaian sasaran pembangunan bidang PKP 4. Pesan-pesan pentingnya daerah untuk menempatkan sektor PKP menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah Sesi 3 Paparan kilas balik progres Perserta paham kebijakan dan sasaran 1. Presentasi Bappeda/SKPD yang ditunjuk untuk menjelaskan status 60 dan isu-isu umum pembangunan PKP, isu dan progres pembangunan PKP (rencana vs realisasi), pokok-pokok menit pembangunan PKP di wilayah permasalahan dalam pemenuhan kebijakan daerah terkait pembangunan PKP, serta isu dan permasalahan provinsi perumahan di provinsi. umum yang dihadapi daerah dalam pemenuhan layanan perumahan bagi masyarakat. 2. Selesai paparan dilanjutkan tanya jawab dan klarifikasi secukupnya. 60 ISTIRAHAT menit Sesi 4 Diskusi penajaman isu dan Uraian isu dan permasalahan 1. Sesi ini merupakan sesi interaktif dan partisipatif untuk menggali dan 90 permasalahan pembangunan pembangunan perumahan dan kawasan melengkapi daftar isu dan permasalahan pembangunan PKP yang telah menit PKP di daerah permukiman yang berkaitan dengan dihasilkan pada lokakarya pertama. sebagai berikut: 2. Peserta dibagi menjadi lima kelompok, masing-masing mendiskusikan isu 1. Sosial/peran serta masyarakat dan permasalahan pembangunan PKP berdasarkan aspek sosial/peran 2. Kelembagaan serta masyarakat, kelembagaan, pembiayaan, kualitas sarana, danModul 1 | hal 23 3. Pembiayaan /investasi lingkungan. 4. Kualitas sarana dan prasarana a. Kelompok 1; menguraikan isu dan permasalahan pembangunan PKP 5. Dampak lingkungan yang berkaitan dengan sosial/peran serta masyarakat. b. Kelompok 2; menguraikan isu dan permasalahan pembangunan PKP yang berkaitan dengan kelembagaan. c. Kelompok 3; menguraikan isu dan permasalahan pembangunan PKP Modul 1 | hal 22
  27. 27. Durasi Kegiatan Output Proses FasilitasiModul 1 | hal 24 yang berkaitan dengan pembiayaan/investasi. d. Kelompok 4; menguraikan isu dan permasalahan pembangunan PKP yang berkaitan dengan kualitas sarana dan prasarana. e. Kelompok 5; menguraikan isu dan permasalahan pembangunan PKP yang berkaitan dengan dampak lingkungan. 3. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, dan melalui pleno, fasilitator menjelaskan pokok-pokok hasil diskusi serta keterkaitan kelima aspek yang telah didiskusikan. Sesi 5 Paparan konsep kelembagaan 1. Diperolehnya komentar dan masukan 1. Inti paparan ini adalah menegaskan pentingnya Pokja PKP dan sinergi 60 Pokja PKP Provinsi peserta tentang Pokja PKP Provinsi dalam upaya mengatasi berbagai isu pembangunan PKP menit 2. Disepakatinya pokok-pokok penting 2. Pokok-pokok paparan mencakup : tentang kelembagaan Pokja PKP a. Rasional pentingnya kelembagaan Pokja PKP. Provinsi b. Nama generik Pokja PKP atau sebutan lainnya. c. Ruang lingkup fungsi dan peran dalam pembangunan PKP d. Rekomendasi struktur dan keanggotaan berdasarkan hasil lokakarya sebelumnya. 3. Setelah paparan selesai, kemudian dilanjutkan dengan diskusi klarifikasi dan masukan peserta tentang konsep Pokja PKP. Sesi 6 Diskusi proses pembentukan 4. Melalui pleno, proses pembentukan kelembagaan dipimpin oleh 60 kelembagaan moderator. menit 5. Moderator menyampaikan pokok-pokok pikiran mengenai kelembagaan, kemudian ditanggapi oleh peserta. Setelah tanggapan dianggap cukup, kemudian dilakukan pernyataan kesepakatan. Format hasil diskusi ini adalah sebagai berikut: Pokok-pokok kesepakatan 1. Nama Pokja 2. Pengertian (definisi) kelembagaan yang kita sepakati 3. Keanggotaan dan masa kepengurusan 4. Fungsi utama kelembagaan yang disepakati 5. Struktur kelembagaan yang disepakati Sesi 7 Diskusi perumusan visi misi 1. Terumuskannya Visi dan Misi Pokja 1. Setelah nama, struktur, dan peran utama Pokja disepakati, diskusi lebih 90 sasaran dan program PKP Provinsi diarahkan untuk menyepakati visi dan misi melalui diskusi kelompok. menit prioritas kelembagaan yang 2. Terumuskannya prioritas program Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. disepakati hasil penjabaran misi Diskusi 1: Modul 1 | hal 23
  28. 28. Durasi Kegiatan Output Proses Fasilitasi 3. Terumuskannya kegiatan hasil Masing-masing kelompok merumuskan visi dan misi (Pokja PKP). penjabaran program Format hasil diskusi kelompok adalah sebagai berikut: Kata kunci: “Pokja PKP menjadi ............................................. ........................................pada tahun xxxx ” Misi 1 Misi 2 Misi 3 Catatan; kata kunci misi; merubah, mendorong dsb. 2. Dari hasil rumusan tiga kelompok, selanjutnya dirumuskan melalui pleno, rumusan visi dan misi bersama. Dari misi gabungan (3 misi), selanjutnya disepakati prioritas program apa saja yang akan dilakukan dari masing- masing misi (satu misi maksimal 2 program) sehingga total program menjadi 6. Diskusi 2: Peserta kembali ke kelompok masing-masing. Setiap kelompok menjabarkan 2 program ke dalam kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun mendatang. Format hasil diskusi adalah sebagai berikut: Program Prioritas kegiatan Sesi 8 Diskusi masukan dokumen Masukan dokumen kelembagaan Pokja Sesi ini merupakan sesi akhir sebelum penutupan dipimpin oleh Bappeda 30 kelembagaan Pokja PKP PKP (nama yang disepakati) untuk meminta masukan tentang dokumen kelembagaan Pokja yang akan menit (nama yang disepakati) dikonsultasikan dan diproses oleh bagian hukum. Dokumen kelembagaan ini telah dipersiapkan sebelum lokakarya berlangsung, didasarkan pada hasil lokakarya sebelumnya. Sesi 9 Wrap up (penajaman hasil Dipandu oleh fasilitator, disampaikan pokok-pokok hasil yang telah 30 lokakarya) disepakati selama lokakarya. menitModul 1 | hal 25 Modul 1 | hal 24
  29. 29. LAMPIRAN  Bahan Bacaan 1: Konsep Pokja PKP Provinsi  Bahan Bacaan 2: Kelembagaan Pokja PKP ProvinsiModul 1 | hal 25
  30. 30. BAHAN BACAAN 1:KONSEP POKJA PKP PROVINSI  Pengertian Pokja PKP  Urgensi Pembentukan Pokja PKP Provinsi  Sifat dan Karakteristik Pokja PKP Provinsi  Komponen Pokja PKP Provinsi  Kedudukan Pokja PKP Provinsi  Posisi Strategis Pokja PKP Provinsi  Manfaat Pokja PKP ProvinsiModul 1 | hal 26
  31. 31. A. Pengertian Pokja PKPPokja merupakan tempat berkumpul para pemangku kepentingan untuk saling bekerjasamadan berkoordinasi untuk mewujudkan rencana secara komprehensif. Dibentuknya Pokjamerupakan suatu inisiatif dalam upaya meningkatkan atau pencapaian kinerja terhadap sebuahtujuan disebabkan tujuan tersebut tidak akan mampu diselesaikan oleh satu pihak saja.Penyiapan Pokja merupakan satu konsekuensi untuk membangun sinergi dan koordinasi untuksuatu pekerjaan yang melibatkan berbagai elemen/pihak.Pokja PKP adalah wadah yang dibentuk atas dasar komitmen bersama para pemangkukepentingan perumahan sebagai tempat untuk mensinergikan beberapa kegiatan, tukar pikiran,dan partisipasi. Pokja PKP merupakan instrumen pembangunan PKP dalam mewujudkan danmenjamin keseimbangan peran dan akses pemangku kepentingan dalam seluruh prosespembangunan PKP. Wadah ini diharapkan dapat terbentuk secara formal sehingga dapatdilembagakan melalui surat keputusan Kepala Daerah. Dalam menjalankan perannya, wadah inibekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab yang diembannya. Pokja PKPmerupakan istilah/nama generik yang digunakan dalam mendukung peningkatan koordinasipembangunan PKP.Melalui Pokja PKP, dapat terwujud sinergisitas para pemangku kepentingan dalammelaksanakan pembangunan perumahan secara sistematis yang berorientsi pada tujuan.Masing-masing komponen diharapkan saling mengisi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal inisangat efektif dalam mencapai tersedianya perumahan yang layak huni, termanfaatkan danterpelihara secara berkelanjutan. Pengertian ini mengandung makna bahwa:  Pokja PKP fokus pada bidang pembangunan PKP.  Pemangku kepentingan memiliki arah dan pandangan serta tujuan yang sama terhadap efektivitas penyediaan perumahan.  Pemangku kepentingan memahami fungsi dan perannya dalam penyelenggaraan pembangunan PKP di daerahnya.  Pokja PKP memiliki program dan rencana serta melaksanakannya untuk mewujudkan fungsi dan perannya.  Pokja PKP bersifat legal dan memiliki dasar hukum serta menjadi bagian dalam konstelasi pembangunan perumahan yang selanjutnya diatur dalam mekanisme kerja.B. Urgensi Pembentukan Pokja PKP ProvinsiPokja PKP Provinsi dibentuk untuk menjawab isu penyediaan perumahan dan pengelolaankawasan permukiman di provinsi. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebutdiperlukan peran pemangku kepentingan secara inklusif melalui Pokja. Selain itu diperlukanjuga sinergi dan komunikasi yang mampu menjembatani antar regulator, penyedia jasa dan penerimamanfaat. Atas dasar pertimbangan tersebut urgensi pembentukan Pokja PKP Provinsi adalah:  Pentingnya upaya antisipatif untuk mengurangi potensi permasalahan yang ditimbulkan oleh faktor yang berkaitan dengan koordinasi dan sinergi antar pihak dalam pelaksanaan program dan pembangunan perumahan.  Diperlukannya upaya advokatif untuk pelaksanaan pembangunan PKP yang berkelanjutan dan berkeadilan. Modul 1 | hal 27
  32. 32.  Diperlukannya upaya sistematis dalam pengarusutamaan pencapaian sasaran pembangunan nasional bidang PKP untuk dapat dijabarkan ke dalam perencanaan yang terukur dan pencapaian hasilnya dapat diagregasi secara nasional.  Diperlukannya peran penyiapan dan pengawalan program pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan PKP.  Upaya penguatan kapasitas pemangku kepentingan melalui proses pembelajaran dan knowledge management yang diselenggarakan melalui fungsi dan peran Pokja PKP.  Upaya untuk pencapaian dan pelaksanaan: 1. Millenium Development Goals terkait bidang perumahan 2. RPJMN, sasaran pembangunan nasional bidang perumahan 3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait bidang perumahan 4. RPJMD, sasaran pembangunan bidang perumahan 5. Rencana Strategis SKPD terkait bidang perumahan 6. Kebijakan Nasional terkait percepatan pemenuhan perumahanC. Sifat dan Karakteristik Pokja PKP ProvinsiPokja PKP Provinsi bersifat inklusif, bukan pelaksana program/proyek dan bukan asosiasispesifik untuk kepentingan/bisnis tertentu. Oleh karena itu, kedudukan organisasi atau asosiasiterkait merupakan bagian dari Pokja PKP Provinsi, baik sebagai pengurus maupun anggota.Anggota Pokja PKP Provinsi mencakup unsur regulator, operator, dan penerimamanfaat/masyarakat luas.Pokja PKP Provinsi memiliki karakteristik sebagai berikut:  Bersifat inklusif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang peduli terhadap bidang PKP.  Dibentuk dan dilaksanakan atas dasar komitmen bersama.  Kesetaraan peran antar pengurus dan anggota.  Menjadi wadah sinergi antar pelaku dan pemangku kepentingan program pembangunan PKP.  Keanggotaan bersifat terbuka, akan tetapi pengurus inti bersifat mengikat atas fungsi dan peran yang telah ditetapkan dalam menjalankan tugas yang diemban. Oleh karena itu Pokja PKP perlu didukung dengan adanya legalitas dari Kepala Daerah.D. Komponen Pokja PKP ProvinsiKomponen Pokja PKP Provinsi terdiri dari regulator, operator, dan masyarakat.1) Regulator Regulator adalah pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan dan arah pembangunan PKP yang terdiri dari unsur eksekutif (Kepala Daerah) dan legislatif. Regulator dalam Pokja PKP Provinsi menjadi pengarah atas fungsi dan peran serta dukungannya dalam penyelenggaraan pembangunan PKP. Pokja PKP Provinsi menjadi bagian dari regulator yang berfungsi dalam penguatan kapasitas pelaksana pembangunan PKP.Modul 1 | hal 28
  33. 33. 2) Operator Operator adalah para pelaku pembangunan PKP secara langsung dari unsur mitra pemerintah yang meliputi: kalangan pengembang (swasta atau developer/pengembang), penyedia jasa (kontraktor) dan layanan keuangan dari pihak perbankan. Dalam konteks program, operator juga termasuk dinas teknis yang melaksanakan program pembangunan dengan mekanisme swakelola masyarakat. Dalam keanggotaan Pokja PKP Provinsi, operator program dari SKPD yang membidangi perumahan menjadi pengurus tim teknis. Pihak lain dari luar struktur pemerintah menjadi anggota atau format lain disesuaikan dengan kebutuhan daerah.3) Masyarakat Masyarakat terdiri dari penerima manfaat dan kelompok peduli mencakup kalangan pers/media, akademisi, dan kelompok penerima dampak akibat pembangunan PKP. Masyarakat penerima manfaat dan penerima dampak merupakan sasaran yang akan difasilitasi dan dimediasi oleh Pokja PKP Provinsi dalam penyaluran aspirasi dan pemenuhan hak-hak serta kewajibannya. Peran masyarakat dari kalangan akademisi, pers dan organisasi terkait lainnya menjadi bagian dari keanggotaan Pokja PKP Provinsi atau format lain disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Hubungan sinergis antar komponen dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 2. Hubungan Sinergis antar Komponen Pokja PKP ProvinsiE. Posisi Strategis Pokja PKP ProvinsiPosisi strategis Pokja PKP Provinsi adalah kedudukan yang diharapkan dapat memberikandampak menyeluruh terhadap perbaikan kinerja pembangunan PKP di provinsi.PKP dengan segala aspeknya perlu didukung peran pihak yang mampu menggerakkan fungsiseluruh elemen pembangunan yang dibutuhkan. Elemen yang dimaksud antara lainsebagaimana pada Tabel 6. Modul 1 | hal 29
  34. 34. Tabel 6. Posisi Strategis Pokja PKP Provinsi pada Seluruh Elemen Pembangunan Elemen Kondisi yang diperlukan Fungsi PokjaKebijakan Adanya kebijakan yang mampu mengakomodasi Fasilitasi dan advokasi kepentingan seluruh pelakuPerencanaan  PKP menjadi skala prioritas Fasilitasi dan advokasi  Perencanaan yang mengarah pada upaya mengatasi masalah secara sistematis dan menjawab kebutuhanPembiayaan  Terciptanya mekanisme pembiayaan yang mampu Fasilitasi dan menjawab keterbatasan masyarakat kurang mampu mediasi  Tersedianya lembaga keuangan yang dapat membantu jalan keluar keterbatasan masyarakat tidak mampuKapasitas  SDM pelaku program yang mampu menjalankan Fasilitasi programnya secara efektif dan efisien  SDM yang memiliki kemampuan dalam proses perencanaan, pengendalian dan pengelolaan paska programTata kelola  Adanya wadah komunikasi dan saluran aspirasi Fasilitasi, komunikasi,  Adanya mekanisme penyelesaian konflik mediasi, dan resolusi konflikDari uraian pada tabel 2 dapat disimpulkan bahwa Pokja PKP Provinsi memiliki posisi strategisdalam upaya mewujudkan hasil PKP yang efektif melalui peran advokasi, fasilitasi, komunikasi,mediasi dan apabila diperlukan dapat melakukan peran resolusi konflik.F. Manfaat Pokja PKP ProvinsiPembentukan Pokja PKP Provinsi akan memberikan manfaat bagi daerah sebagai berikut:  Terlaksananya proses pembangunan PKP yang mampu mengakomodasi kepentingan pemerintah sebagai regulator, pengembang sebagai penyedia, dan penerima manfaat sehingga dapat mengurangi potensi konflik yang tidak diinginkan.  Pemerintah Pusat dan Daerah akan terbantu dalam proses sosialisasi mengenai kebijakan- kebijakan terkait pembangunan PKP.  Terbangunnya koordinasi yang lebih baik dalam mensinergikan arah pembangunan PKP sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.  Tersedianya jalur komunikasi dan artikulasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan PKP di daerah.Modul 1 | hal 30
  35. 35. BAHAN BACAAN 2:KELEMBAGAAN POKJA PKP PROVINSI  Struktur Organisasi Pokja PKP Provinsi  Fungsi dan Peran Pokja PKP Provinsi  Pelaksanaan Fungsi dan Peran Pokja PKP Provinsi  Koordinasi Pokja PKP Pusat dan Daerah  Program Kerja Pokja PKP Provinsi  Tahapan Pembentukan Pokja PKP Provinsi Modul 1 | hal 31
  36. 36. A. Struktur Organisasi Pokja PKP ProvinsiUntuk personel yang duduk dalam struktur terdiri dari pemangku kepentingan yang secaralangsung menangani dan pihak lain termasuk tokoh masyarakat yang berkepentingan terhadappembangunan PKP. Struktur organisasi/susunan kepengurusan Pokja PKP Provinsi di daerahmencakup posisi tim pengarah, tim pelaksana dan tim sekretariat sebagaimana Gambar 3. Gambar 3. Struktur Organisasi Pokja PKP ProvinsiKeterangan:Tim Pengarah (steering comittee)Terdiri dari pimpinan SKPD terkait dan unsur pengambil kebijakan daerah yang membidangiatau menangani program pembangunan PKP di daerah seperti Kepala Bappeda, Kepala DinasPekerjaan Umum, Kepala Dinas Kebersihan, Kepala Dinas Lingkungan, dan lain-lain.Tim pengarah memiliki tugas dan peran dalam pengambilan keputusan terkait sektor PKP, danmemberikan arahan dan kebijakan untuk ditindaklanjuti oleh Pokja PKP Provinsi.Tim PelaksanaTim pelaksana merupakan pengurus inti Pokja PKP Provinsi yang terdiri dari pejabat teknis(kepala bidang dan atau kepala seksi) dari SKPD yang membidangi perumahan dan pihak-pihaklain di luar unsur SKPD, seperti LSM atau Perguruan Tinggi yang memiliki kepedulian terhadapsektor PKP.Tim pelaksana terdiri dari unsur ketua yang selanjutnya disebut sebagai ketua pokja, sekretarisdan gugus tugas/bidang sesuai bidang pekerjaan yang disepakati di daerah. Tim pelaksanapokja menjalankan fungsi koordinasi, advokasi dan fasilitasi dalam pembangunan PKP didaerah.Dalam pelaksanaan kegiatan, tim pelaksana pada pokja dibagi atas gugus tugas sesuai bidangpekerjaannya, dan setiap gugus tugas terdiri dari koordinator dan anggota. Sesuai denganfungsinya, bidang pekerjaan pokja mencakup peran koordinasi, advokasi dan fasilitasi, makaModul 1 | hal 32
  37. 37. setidak-tidaknya gugus tugas pokja mencakup gugus tugas koordinasi, gugus tugas advokasidan gugus tugas fasilitasi. Namun demikian tidak menutup kemungkinan apabila daerahmemandang perlu adanya gugus tugas lainnya seperti gugus tugas peran serta masyarakat,gugus tugas kemitraan dan sebagainya. Contoh uraian peran gugus tugas Pokja PKPsebagaimana pada Tabel 7. Tabel 7. Contoh Uraian Peran Gugus Tugas Pokja PKP Gugus Tugas Uraian Advokasi dan Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi advokasi, antara lain:  Mendorong pengambil kebijakan daerah (Kepala Daerah dan DPRD) untuk menempatkan PKP sebagai program prioritas  Sosialisasi kebijakan dan rencana pembangunan PKP Koordinasi dan Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Sinergi koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan PKP, antara lain:  Pertemuan koordinasi perencanaan  Pertemuan koordinasi pendataan  Pertemuan koordinasi monitoring  Pertemuan berbagi pengalaman dan penyelesaian permasalahan- permasalahan teknis Fasilitasi Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi, antara lain:  Penyelenggaraan lokakarya/pelatihan bagi pelaku pembangunan PKP  Mediasi kerjasama antara pelaku pembangunan dengan lembaga keuangan  Penyediaan informasi dan konsultasi tentan proses perijinan Peran serta Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat peranserta masyarakat dalam pembangunan PKP, antara lain:  Pembentukan kelembagaan pengelolaan lingkungan PKP di tingkat masyarakat  Melakukan promosi/kampanye kepedulian masyarakat untuk kebersihan lingkungan PKP DstTim SekretariatTim sekretariat bertugas untuk menjalankan aktivitas organisasi sehari-hari antara lainpengaturan agenda, korespondensi, dan sebagai penyelenggara pertemuan-pertemuan.Sekretariat terdiri dari pimpinan sekretariat dan tim operasional yang berasal dari unsur SKPDatau direkrut secara khusus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Pimpinansekretariat adalah sekretaris Pokja PKP Provinsi yang akan melaporkan danmengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disepakati oleh timpelaksana Pokja PKP Provinsi. Modul 1 | hal 33
  38. 38. B. Fungsi dan Peran Pokja PKP ProvinsiPokja PKP Provinsi merupakan instrumen dalam pelaksanaan program perumahan di tingkatprovinsi dan sebagai wadah publik dalam penyaluran aspirasi bidang PKP. Oleh karena itu,keanggotaan Pokja PKP Provinsi bersifat multi pihak. Dalam menjalankan tugasnya, Pokja PKPProvinsi memiliki fungsi dan peran sebagai berikut: 1) Mitra Pemerintah Pokja PKP Provinsi memiliki fungsi sebagai mitra pemerintah dalam beberapa kegiatan strategis antara lain:  Sosialisasi atau pengkomunikasian kebijakan-kebijakan pembangunan PKP kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait;  Proses penjaringan aspirasi masyarakat terhadap rencana pengembangan kebijakan atau rencana pembangunan dan kawasan permukiman;  Penguatan kapasitas SDM pengelola program PKP;  Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program PKP. 2) Advokasi Dalam fungsi advokasi, Pokja PKP Provinsi diharapkan dapat mendorong pelaksanaan pembangunan PKP, serta menerapkan prinsip-prinsip good governance. Kondisi good governance yang perlu diciptakan melalui fungsi ini antara lain:  Pembangunan PKP berpihak kepada kelompok masyarakat miskin yang perlu mendapatkan fasilitasi dalam mendapatkan hak dasarnya;  Kondisi keterbukaan dalam proses perencanaan dan penetapan kebijakan terkait, sehingga kebijakan tersebut pro-rakyat (keputusan tetap memperhatikan kepentingan rakyat);  Pelaksanaan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan norma dan hukum yang berlaku. Fungsi advokasi Pokja PKP Provinsi diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk menempatkan PKP sebagai program prioritas dalam pembangunan. Ruang lingkup advokasi dalam konteks pembangunan PKP antara lain advokasi anggaran, advokasi kebijakan penyelenggaraan dan advokasi kepedulian masyarakat. a) Advokasi anggaran Advokasi ini ditujukan untuk memastikan pemerintah terpanggil untuk meningkatkan alokasi anggaran pemerintah yang memadai dalam mengatasi permasalahan PKP, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mendapatkan akses perumahan layak huni. Advokasi anggaran termasuk proses penetapan dan perencanaan anggaran serta pemanfaatannya agar memenuhi kaidah akuntabilitas. b) Advokasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan PKP Advokasi kebijakan bertujukan untuk mendorong adanya kebijakan daerah yang dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan PKP yang efektif. 1) Jika daerah belum memiliki kebijakan, maka didorong untuk melahirkan kebijakan bidang PKPModul 1 | hal 34
  39. 39. 2) Jika kebijakan telah disiapkan akan tetapi tidak/kurang pro-publik maka Pokja PKP Provinsi mendorong agar kebijakan tersebut diperbaiki 3) Jika kebijakan sudah baik akan tetapi belum efektif penerapannya maka Pokja PKP Provinsi ikut berupaya melalui serangkaian upaya agar kebijakan tersebut dapat terlaksana 4) Jika kebijakan yang ada bertentangan dengan kepentingan publik atau tidak berpihak, dan akan manghasilkan kondisi kontra produktif, maka Pokja PKP Provinsi mendorong agar kebijakan tersebut dicabut dan digantikan dengan kebijakan baru yang lebih baik c) Advokasi kepedulian masyarakat Advokasi ini ditujukan untuk menciptakan kondisi PKP yang sehat. Dalam upaya menciptakan kondisi ini Pokja PKP Provinsi melakukan serangkaian kegiatan untuk membangun kepedulian masyarakat dalam menjaga dan mewujudkan lingkungan yang lebih baik.3) Intermediasi Pembangunan PKP selalu dihadapkan pada potensi konflik kepentingan antara pemerintah, penyedia dan calon penerima manfaat serta pihak-pihak yang menerima dampak akibat pembangunan misalnya persoalan pembebasan lahan. Fungsi intermediasi dimaksudkan sebagai upaya untuk membantu para pihak yang merasa terabaikan kepentingan dan haknya melalui proses yang kondusif untuk menghasilkan keputusan yang berimbang. Fungsi ini khususnya ditujukan dalam upaya mengatasi konflik antara pengembang dengan penerima manfaat maupun dengan pemerintah.4) Wadah Komunikasi dan Sinergi Banyaknya pemangku kepentingan khususnya dari dinas/lembaga pemerintah yang membidangi perumahan, akan berpotensi menimbulkan ego sektoral. Sebagai wadah komunikasi, entitas Pokja PKP Provinsi akan menjadi tempat untuk mengkomunikasikan rencana dan kegiatan antar pelaku. Selain itu Pokja PKP Provinsi juga sebagai forum untuk mendapatkan rekomendasi dalam memastikan hasil pembangunan yang keberlanjutan dan efektif menjawab kebutuhan. Modul 1 | hal 35

×