• Save
Faktor Berpengaruh terhadap Perilaku Korupsi.
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Faktor Berpengaruh terhadap Perilaku Korupsi.

on

  • 1,129 views

Tugas Mata Kuliah Ekonomi Mikro 3. Fakultas Pasca Sarjana FE UI. Tahun 2002

Tugas Mata Kuliah Ekonomi Mikro 3. Fakultas Pasca Sarjana FE UI. Tahun 2002

Statistics

Views

Total Views
1,129
Views on SlideShare
1,128
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slashdocs.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Faktor Berpengaruh terhadap Perilaku Korupsi. Faktor Berpengaruh terhadap Perilaku Korupsi. Document Transcript

  • Faktor Berpengaruh terhadap Perilaku Korupsi Kasus Indonesia Oleh Oswar Mungkasa (Tugas Mata Kuliah Ekonomi Mikro 3, 2002)1. Pendahuluan Korupsi merupakan penyakit paling parah yang menggerogotiperekonomian negara-negara di dunia ketiga. Suatu kemustahilanmengharapkan negara menjadi makmur ketika korupsi sudah dianggapmenjadi bagian dari suatu kehidupan bangsa. Tingkat Korupsi yang demikian besar tentu saja akan berdampakterhadap kondisi perekonomian. Salah satu contoh aktual adalah Nigeria.Tahun 1985 pendapatan per kapita Nigeria mencapai 2.500 dollar AS. Namun,sekarang tinggal 225 Dollar AS. Salah satu hasil studi Angang Hu (2000)1 dariCenter for China Study, Qinghua University menyebutkan bahwa kerugianCina akibat korupsi di berbagai proyek mencapai sekitar 3,4 sampai 4,5persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Besarnya dampak korupsimengakibatkan kejahatan korupsi dianggap bukan tindak pidana biasa tetapimerupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Dikaitkan dengan kondisi di Indonesia, maka tingkat korupsi diIndonesia menunjukkan kondisi yang relatif sama jeleknya. Tidak ada datayang pasti tentang besarnya korupsi di Indonesia, tetapi berdasar salah satuindikator yang diakui secara internasional yaitu Corruption Perception Index(CPI)2 yang dikeluarkan oleh Transparency International (TI) menempatkanIndonesia pada peringkat ke-88 dari 91 negara yang dinilai. Posisi ini secarasubstansial tidak beranjak dari tahun tahun sebelumnya (Kompas, 41 Hasil penelitian ini dikemukakan dalam makalahnya Corruption and Anti-corruption Strategies in China yangdisampaikan dalam Simposium Korupsi di Amerika Serikat pada bulan februari 2001.2 Transparency International (TI) merupakan sebuah lembaga pemantau tingkat korupsi di berbagai negara yangberbasis di Berlin, Jerman. Sementara Corruption Perception Index 9CPI) dihitung berdasar persepsi pelakubisnis, analis, dan orang yang berkepentingan dengan pemberantasan korupsi.Tugas Mikro III - Om 1
  • Desember 2001). Sekalipun angka ini masih dipertanyakan validitasnya,tetapi realitasnya menunjukkan kondisi yang relatif serupa. Tentu saja banyak faktor yang dituding menjadi penyebab korupsi.Kesemua faktor penyebab tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapafaktor berpengaruh dalam pengambilan keputusan korupsi dari sebuahindividu. Dalam makalah ini keseluruhan faktor penyebab tersebutdikelompokkan dalam 3 (tiga) faktor berpengaruh terhadap kecenderungankorupsi (atau tidak korupsi) yaitu tingkat gaji pegawai pemerintah, besarnyapendapatan dari korupsi, besar/tingginya tingkat hukuman jika tertangkap,dan kemungkinan (probabilitas) tertangkap. Pemahaman terhadap mekanisme pengaruh dari faktor-faktor tersebutdipercaya dapat membantu pengambil kebijakan (pada berbagai tingkatanpemerintahan/institusi) dalam menerapkan strategi penanganan korupsi. Memperhatikan hal tersebut di atas, maka maksud studi ini adalahmemberikan gambaran kecenderungan seseorang berperilaku korupsidengan memperhatikan faktor tingkat gaji pegawai negeri, kemungkinantertangkap, besarnya suap/hasil korupsi dan besarnya hukuman. Tujuanstudi adalah membangun sebuah model yang dapat memperlihatkan bentukhubungan antara (a) gaji pegawai negeri; (b) kemungkinan tertangkap; (c)besarnya suap/hasil korupsi; dan (d) besarnya/tingginya hukuman terhadaptingkat kecenderungan korupsi dari pelaku korupsi.2. Korupsi: Penyebab dan Faktor Berpengaruh2.1 Definisi dan Bentuk Korupsi Korupsi berasal dari Bahasa Latin corruptus yang berarti mematahkanatau memisahkan dan corrumpere atau merusak. Secara konsepsual, korupsiadalah sebuah bentuk perilaku yang memisahkan diri dari etika, moralitas,tradisi, hukum dan kebajikan sipil. Korupsi mencakup penyalahgunaankekuasaan serta pengaruh jabatan atau kedudukan istimewa dalammasyarakat untuk maksud pribadi (Lubis, 1998). Definisi klasik Bank DuniaTugas Mikro III - Om 2
  • dan Dana Moneter Internasional (IMF), korupsi diartikan sebagaipenggunaan posisi pengambilan kebijakan publik untuk secara ilegalmemperoleh keuntungan pribadi/kelompok. Sementara definisi lainnya adalah (a) Discretionary corruption, korupsiyang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan;(b) Illegal corruption, suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukanmaksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu; (c) Mercenerycorruption, jenis tindak korupsi untuk kepentingan pribadi; (d) Ideologicalcorruption, korupsi illegal atau discretionery untuk kepentingan kelompok(Benveniste, 1997). Sedikitnya terdapat tujuh macam bentuk korupsi, yaitu (a) korupsitransaksional, korupsi yang melibatkan kedua belah pihak; (b) korupsimemeras, jika salah satu pihak terpaksa melakukan korupsi; (c) korupsiontogenik, hanya melibatkan yang bersangkutan; (d) korupsi defensif, jikadilakukan untuk membela diri; (e) korupsi investasi, berupa pelaksanaantugas dengan harapan mendapat imbalan; (f) korupsi nepotisme, pemberiankeistimewaan pada keluarga/teman/relasi; (g) korupsi suportif, tidak terlibatlangsung tapi memberi peluang atau pura-pura tidak tahu (Noeh, 1997).2.2 Dampak Korupsi Dampak korupsi dapat dibedakan atas dampak negatip dan positip.Dampak negatip yaitu (a) Menggagalkan pencapaian tujuan pelaksanaanpembangunan; (b) Kenaikan biaya administrasi; (c) Jika dalam bentuk komisi,akan mengurangi alokasi dana yang seharusnya dipakai untuk keperluanmasyarakat umum; (d) Berpengaruh buruk pada mental pegawai; (e)Menurunkan kredibilitas pemerintah. Sementara dampak positip adalah (a)Hasil korupsi sebagian terbesar dipergunakan untuk investasi; (b)Meningkatkan kualitas pegawai; (c) Perekrutan yang berlandaskan nepotismeakan melipatgandakan jumlah pegawai, yang berakibat mengurangi jumlahpengangguran (Lubis,1998).2.3 Faktor PenyebabTugas Mikro III - Om 3 View slide
  • Faktor penyebab korupsi, dapat dikategorikan sebagai (a) rendahnyatingkat kesejahteraan pegawai dan sistem penerimaan pegawai. Dampaksistem penerimaan pegawai yang baik (merit-system) diteliti oleh Evans andRauch [1996] di 35 negara berkembang. Hasilnya menunjukkan bahwa sistemyang baik mengurangi tingkat korupsi. Pengaruh tingkat gaji pegawaipemerintah diteliti oleh Rijckeghem and Weder (1997) yang menemukanbahwa perbedaan gaji pegawai pemerintah relatif terhadap gaji swastaberpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Meningkatkan gaji pegawaipemerintah sebesar dua kali lipat akan memperbaiki CPI sebanyak 2 point(Lambsdorff, 2000); (b) faktor kultural. Budaya patron-client dalam birokrasi,dan pendekatan kekeluargaan/perkawanan dalam pengambilan keputusanmerupakan bentuk budaya yang mendorong terjadinya korupsi. Padabeberapa komunitas, tingkat kepercayaan diantara masyarakat masih tinggi.La Porta et al. [1997: 336] menyatakan bahwa kepercayaan dapat membantumengurangi tingkat korupsi karena dapat membantu pegawai pemerintahbekerjasama lebih baik diantara mereka dan dengan masyarakat umum. Hasilini berdasar pada penelitian di 33 negara (Lambsdorff, 2000); (c) kurangefektifnya sistem pengawasan; (d) lemahnya penegakan hukum BerdasarWorld Development Report (1997) yang terfokus pada kualitas hukummenunjukkan penegakan hukum mempengaruhi tingkat korupsi di 59negara; (e) kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalampenanggulangan korupsi. Brunetti and Weder (1998) menunjukkan bahwaketerbukaan, demokrasi, kebebasan pers, dan partisipasi masyarakatmerupakan faktor efektif mengurangi tingkat korupsi (Lambsdorff, 2000) Menurut Huntington (1968) dalam buku klasiknya tentangpembangunan politik, mengutarakan beberapa kondisi yang menguntungkantimbulnya korupsi yaitu (a) korupsi cendrung meningkat dalam suatuperiode pertumbuhan serta modernisasi yang cepat, karena perubahan nilai-nilai, sumber-sumber baru kekayaan dan kekuasaan, dan perluasanpemerintahan; (b) Negara dengan keragaman stratifikasi sosial, lebih banyakTugas Mikro III - Om 4 View slide
  • polarisasi kelas, dan lebih banyak kecenderungan feodal, korupsi cenderungberkurang; (c) Apabila banyak perusahaan asing di suatu negara makakorupsi cenderung meningkat; (d) semakin partai politik kurang berkembangmekar, semakin meluas korupsinya, lantaran lemahnya kontrol (Klitgaard,1998). Menurut Rijckeghem (1997)3, keseluruhan faktor penyebab korupsi diatas dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori yaitu tingkat gaji (w),ketidakmemadaian pengawasan (p), tingkat/besarnya hukuman (f), besarnyadistorsi ekonomi, dan faktor lainnya (Rijckeghem, 1997).3. Pengaruh Kemungkinan Tertangkap, Besarnya Korupsi dan Hukuman terhadap Kecenderungan Korupsi3.1 Tinjauan Teoritis Model dalam makalah ini dijiwai oleh ‘Shirking Model’ (Shapiro danStiglitz, 1984) dan dibangun dari hasil kerja Becker dan Stigler (1974), yangmengasumsikan bahwa pegawai negeri memaksimalkan ‘expected income’.Perilaku korupsi jika tertangkap dihukum dalam bentuk dipecat, sehinggapejabat dengan pendapatan besar cenderung menjadi kurang korup. Ketikatingkat suap tinggi atau kemungkinan tertangkap rendah, model inimemperkirakan bahwa gaji yang dapat mengurangi korupsi adalah tinggi. Karena itu, buat pemerintah lebih efektif (cost effective) untukmembayar ‘capitulation wages’ (gaji dibawah reservation wages) daripadameningkatkan gaji. Lebih lanjut, hukuman dapat selalu diperberat sampaipada tingkat yang dapat mencegah korupsi, karenanya gaji tinggi tidakdibutuhkan. Implikasi kebijakan di atas tidak kuat untuk merumuskan proseskorupsi. Hal ini terlihat ketika dilakukan relaksasi terhadap asumsi pegawainegeri memak-simalkan ‘expected income’, sehingga peran kebijakan gajimenjadi lebih besar3 Faktor p, w, f ditambah besarnya korupsi (B) dinasukkan dalam model Rijckeghem pada bagianselanjutnya dari makalah ini.Tugas Mikro III - Om 5
  • Pegaai negeri mungkin terlibat dalam perilaku ‘satisficing (pemuasan)’dan bukannya ‘maximizing (pemaksimalan)’ dan karenanya korupsidilakukan hanya untuk mencapai pendapatan sewajarnya (fair income).Pegawai negeri mungkin menghindari kesempatan korupsi, dengantersedianya gaji memadai, bahkan ketika tindakan tersebut bukanmemaksimalkan ‘expected income’. Formalnya cara pandang ini dimodelkansebagai ‘fair-wage effort hypothesis’ (Akerloff and Yellen, 1990). Ditunjukkanbahwa hipotesis ini berakibat peningkatan gaji (penurunan) mempunyaidampak kuat pada korupsi daripada ketika PNS memaksimalkan ‘expectedincome’ dan mengurangi korupsi melalui kebijakan gaji mungkin tidakmahal. Ini konsisten dengan bukti penelitian terkini terhadap fair wage efforthypothesis.3.2 Korupsi dalam kerangka ‘maximizing’ Dari sudut pandang penegakan hukum (Becker and Stigler, 1974)bahwa pegawai negeri memaksimalkan ‘expected income’ dengan caramenyeimbangkan keuntungan korupsi terhadap denda dan hukuman jikatertangkap. Hukuman ini mencakup pemecatan (biaya sama denganperbedaan gaji dengan swasta ditambah kesempatan korupsi yang hilang)dan hukuman lainnya. Pada model satu periode hubungannya sebagai berikut: EI = (1 – P( C)) (CB + Wg) + P( C) (Wp – f) …... (1) EI = expected income P = kemungkinan tertangkap dan dihukum C = jumlah tindakan korupsi (variabel kontinu) Wg = gaji pegawai pemerintah Wp = gaji swasta B = tingkat suap F = hukuman lain/penjara Kecuali C maka semua variabel dan parameter P( C) adalah eksogen.Tugas Mikro III - Om 6
  • Persamaan diatas menunjukkan bahwa expected income merupakanrata-rata tertimbang pendapatan ketika korupsi tidak terdeteksi dan ketikaterdeteksi. Ketika terdeteksi, pendapatan adalah hasil korupsi dan gajisementara jika tertangkap pendapatan adalah gaji swasta dikurangihukuman. Pada formulasi ini, kebijakan gaji pemerintah mempunyai dampakterhadap korupsi sebab hukuman termasuk kehilangan pekerjaan. Namungaji tinggi tidak berarti korupsi berkurang, dengan kondisi pemerintah dapatmemanipulasi P(C) dan f . Akhirnya, kebijakan gaji kehilangan kefektifannyaketika tingkat suap tinggi. Beragam penambahan dimungkinkan. Pertama, P dapat diekspresikansebagai fungsi negatif hukuman (memasukkan pemecatan), P jugadipengaruhi oleh suap terhadap penegak hukum. Kedua, ukuran suap (B)mungkin bergantung pada keuntungan suap bagi pemberi suap, tingkathukuman dan kemungkinan tertangkap. Mempertimbangkan semua penambahan di atas maka formulamenjadi: EI = (1 – P( C,f,Wg-Wp)) (CB(P,f) + Wg) + P( C,f,Wg-Wp) (Wp – f) … (2) Berdasar formula di atas, penambahan f kehilangan banyakkemampuan mengurangi korupsi, sebagai hasil dari dampak terhadappenegakan hukum oleh masyarakat yang berkurang sebagaimana padatingkat suap (yang bertambah). Instrumen kedua, P tidak lagi beradadibawah kendali langsung pemerintah. Gaji Wg, dilain pihak, meningkatperannya melalui dampak pada aktifitas penegakan hukum oleh masyarakat(yang bertambah dengan meningkatnya pendapatan).3.3 Korupsi dalam Kerangka Pemuasan (‘satisficing’)Tugas Mikro III - Om 7
  • Perilaku individu mungkin tidak cocok dengan penggambaran melaluikerangka ‘maximizing’ di atas. Fehr et. al (1993) menemukan bukti bahwa gajimemotivasi usaha bahkan ketika tidak ada hukuman untuk ‘shirking’.Eksperimen ‘lost-letters’4 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakatjujur, dalam konteks tidak menggunakan kesempatan korupsi. Penemuan inimengindikasikan bahwa sebagian masyarakat tidak menggunakankesempatan korupsi sepanjang diperlakukan adil. Secara formal ‘fair wage-effort’ hypothesys dimodelkan sebagai : e = f (I/W*) = f ((W + N)/W*) …… (3.a) e = usaha I = pendapatan aktual W* = gaji wajar (fair wage) W = gaji yang diterima N = tunjangan Menurut teori, pekerja menyesuaikan usahanya kalau terdapatperbedaan antara gaji dan ‘fair’ wage. Korupsi dapat dipahami dalam konteksini sebagai penyesuaian tunjangan (N). Dengan sedikit modifikasi maka teoriini menjadi: e = f (EI/EI*) …. (3.b) EI = actual expected income EI* = targeted/’fair’ exp. income Untuk membandingkan dengan kerangka maximizing diasumsikanbahwa hukuman korupsi melalui pemecatan (Wg-Wp), kehilangankesempatan korupsi (CB), dan hukuman (f). Diasumsikan juga untuk4 Eskperimen ini dimaksudkan untuk menilai tingkat kejujuran suatu komunitas dengan carapenyebaran amplop berisi uang di tempat-tempat umum. Setiap amplop diberi alamat pemilik amplop,sehingga jika si penemu jujur maka dia dapat mengirim kembali amplop tersebut pada pemiliknya.Tugas Mikro III - Om 8
  • penyederhanaan bahwa P adalah jumlah kejadian korupsi ( C) dikalikankemungkinan tertangkap untuk sebuah kegiatan korupsi (p). Asumsi inimengurangi kompleksitas analsis, tetapi tetap dapat diterima sebagai suatupedekatan untuk negara berkembang. Substitusi P = pC pada persamaan 1 didapatkan: EI = (1 – pC)) (CB + Wg) + pC (Wp – f) …... (4) Persamaan ini menjadi dasar analisis selanjutnya yang disebut ‘fairwage-corruption’ hypothesis, yaitu hipotesis bahwa pegawai memilihtingkatan korupsi dalam usaha mencapai EI = EI* EI = (1 – pC)) (CB + Wg) + pC (Wp – f) = EI* …... (5) Solusi untuk C adalah fungsi dari Wg relatif terhadap fair income EI*.Kemungkinan tidak terdapat solusi untuk C. Penggabungan korupsi dan usaha dalam satu model sesuai denganyang digambarkan dalam literatur korupsi (PNS yang tidak ingin, tidakpunya kesempatan, atau korupsi tidak menguntungkan mungkin melakukanstrategi lain yaitu ngobyek (Gould, 1980).3.4 Implikasi Tertentu3.4.1 Hipotesis Fair Wage-Corruption Penyelesaian C (satisficing) menggunakan rumus ABC dan memilihakar negatip sehingga: B – p (Wg – Wp + f) - D C = ---------------------------------------------- ….. (6) 2pBTugas Mikro III - Om 9
  • D = [B – p (Wg – Wp + f)]2 – 4 p B (EI – Wg) ….. (6.a) Penggunaan hanya akar negatip karena akar positip mengakibatkansemakin banyaknya korupsi dibanding maximizing dan berarti pareto-inferior (keduanya pemerintah dan PNS akan lebih baik dengan kurangnyakorupsi), sehingga ditiadakan. Jika Wg = EI*, C=0, contohnya korupsi nol ketika pemerintahmembayar fair wage. Dari pers. 4 bahwa jika solusi ada (C>0) dan tertangkapmenjadi mahal (misal CB+Wg > Wp-f), pendapatan korupsi CB melampauiperbedaan antara fair wage dan gaji PNS, EI* -Wg. Intuisinya adalah bahwapegawai memerlukan kompensasi untuk kemungkinan kehilangan pekerjaandan biaya lainnya yang berkaitan dengan tertangkap. Jika EI* bertambah maka korupsi meningkat tetapi EI* terlalu tinggimengakibatkan D negatip dan tidak ada solusi. Penurunan Pertama dC -1 1 ------ = ----- [ 1 + --------- [B+p (Wg – Wp + f)]] …. (6.a) dWg 2B (D)0.5 Penurunan ini juga merepresentasikan penurunan C terhadap (Wg –Wp) jika EI* = Wp, yaitu fair wage sama dengan gaji swasta. Penurunan Kedua dC 1 [B - p (Wg – Wp + f)] – [2p (EI- Wg)] – (D)0.5 ------ = ----- ----------------------------------------------------------- …. (6.b) dp 2 p2 (D)0.5Tugas Mikro III - Om 10
  • Penurunan kedua ini selalu lebih besar atau sama dengan nol. (jikasolusi ada). Secara intuisi, peningkatan kemungkinan tertangkap mengurangiexpected income dari PNS, ceteris paribus, sepanjang dipecat adalah sesuatuyang tidak diinginkan. Karenanya PNS akan menguragi korupsi jikakemungkinan tertangkap meningkat.3.4.2 Hipotesis Shirking Jika pegawai menginginkan maximizing EI solusi C dan turunanpertama terhadap Wg dan p adalah B – p (Wg – Wp + f) C = -------------------------------- ………….. (7) 2pB Penurunan Pertama dC -1 ------- = ----- ….. (7.a) dWg 2B Penurunan Kedua dC -1 ------- = ------- …… (7.b) dp 2 p2 Tiga observasi dapat dihasilkan. Pertama, jumlah korupsi skenariosatisficing adalah lebih kecil dari jumlah korupsi skenario maximizing, untukTugas Mikro III - Om 11
  • setiap tingkatan gaji (jika solusi ada, bandingkan pers 6 dan 7). Dalamkonteks ini, kesempatan korupsi tidak dipergunakan. Gaji yang mengurangikorupsi selalu lebih besar untuk maximizing daripada satisficing. Kedua,turunan C terhadap Wg sama dengan turunan (satisficing), minus term, yangselalu negatif (jika B+p(Wg-Wp+f) positif). Oleh karenanya dalam skenariomaximizing peran gaji lebih besar dalam mengurangi korupsi. Juga turunanlebih kecil untuk tingkat suap yang lebih besar, baik satisficing danmaximicing, mengakibatkan peran lebih kecil bagi kebijakan gaji ketika suaptinggi. Ketiga, turunan terhadap p negatip (maximizing) sementara positip(satisficing). Pada kedua skenario (maximizing dan satisficing) maka : Hipotesis I  Korupsi berhubungan negatip dengan perbedaan relatif gaji pegawai negeri dan swasta Skenario fair wage hypothesis Hipotesis II  Korupsi berkurang/hilang ketika gaji sama dengan fair wage. Sebagai catatan, untuk tingkat suap rendah dan/atau hukuman tinggi dan/atau probabilitas tertangkap dan dihukum tinggi, korupsi hilang pada tingkat gaji rendah. Hipotesis III  jika gaji cukup tinggi (sehingga solusi ada pada skenario satisficing), probabilitas tertangkap dan dihukum lebih tinggi dihubungkan dengan korupsi yang lebih tinggi, dan bukan korupsi rendah. Catatan, hubungan negatip anatara p dan f adalah konsisten dengan hipotesis fair wage jika gaji rendah dan lingkungan kerja dengan tingkat suap rendah dan/atau hukuman tinggi dan/atau p tinggi. Skenario shirking hypothesis Hipotesis 4  jika lingkungan kerja dengan tingkat suap tinggi dan/atau f rendah dan/atau p rendah, gaji pemerintah berlipat gaji swasta agar korupsi hilang.Tugas Mikro III - Om 12
  • Hipotesis 5  p lebih besar dikaitkan dengan korupsi rendah3.5 Kasus Indonesia Menurut Filmer (2001), berdasar penelitiannya tentang perbandingangaji pegawai negeri dan swasta, menemukan bahwa secara umum pegawainegeri golongan III kebawah (yang mencakup sekitar 70 persen dari seluruhjumlah pegawai negeri) mempunyai tingkat gaji yang lebih baik dari pegawaiswasta. Kondisi ini menyebabkan untuk kasus Indonesia, Model Rijckeghemperlu dilakukan perubahan terutama menyangkut asumsi Wp lebih besar dariWg menjadi Wg lebih besar dari Wp, sehingga jika tertangkap maka fungsikerugian menjadi (Wg – f). Perubahan tersebut mengakibatkan persamaan (1)berubah menjadi: EI = EI* = (1 – P(C)) (CB + Wg) + P(C) (Wg – f) …... (8) Substitusi P = pC maka persamaan (8) dapat ditulis sebagai: (1 – pC) (CB + Wg) + pC (Wg – f) – EI = 0 …... (9) Optimalisasi persamaan (9) dilakukan dengan menggunakan rumusABC dan memilih akar negatip sehingga: (B – pf) – (E)0.5 C = -------------------------------- ………………… (10) 2pB E = [B - pf)]2 - 4 p B (EI - Wg) ………. (10.a)Tugas Mikro III - Om 13
  • 3.5.1 Kondisi Maksimisasi (Shirking Corruption) Pada kondisi ini dianggap pelaku korupsi memaksimalkan expectedincomenya, sehingga persamaan (10) menjadi (B – pf) C = ------------------- ………… (11) 2pB Pengaruh gaji pegawai pemerintah (Wg) terhadap korupsi (C) Pengaruh Wg terhadap C ditunjukkan melalui turunan pertamapersamaan (11) terhadap Wg, sebagai: dC ------- = 0 ….. (12.a) dWg Persamaan (12.a) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh dari faktorgaji pegawai pemerintah terhadap intensitas korupsi. Pengaruh kemungkinan tertangkap (p) terhadap korupsi (C) Pengaruh p terhadap C ditunjukkan melalui turunan pertama persamaan(11) terhadap p, sebagai: dC -1 ------- = --------- …… (12.b) dp 2 p2 Persamaan (12.b) menunjukkan bahwa kemungkinan tertangkapberpengaruh negatip terhadap intensitas korupsi. Semakin besarkemungkinan tertangkap akan mengakibatkan berkurangnya intensitaskorupsi. Pengaruh besarnya korupsi (B) terhadap korupsi (C)Tugas Mikro III - Om 14
  • Pengaruh B terhadap C ditunjukkan melalui turunan pertama persamaan(11) terhadap B, sebagai: dC f ------- = --------- …… (12.c) dB 2 B2 Persamaan (12.c) menunjukkan bahwa besarnya korupsi berpengaruhpositip terhadap intensitas korupsi. Semakin besar jumlah yang didapatkandari hasil korupsi (atau suap) akan mengakibatkan meningkatnya intensitaskorupsi. Pengaruh tingkat/besar hukuman (f) terhadap korupsi (C) Pengaruh f terhadap C ditunjukkan melalui turunan pertama persamaan(11) terhadap f, sebagai: dC -1 ------- = --------- …… (12.d) df 2B Persamaan (12.d) menunjukkan bahwa tingkat hukuman berpengaruhnegatip terhadap intensitas korupsi. Semakin tinggi tingkat hukuman akanmengakibatkan menurunnya intensitas korupsi. Hal lainnya bahwa pengaruh tingkat hukuman terhadap intensitaskorupsi tergantung pada besarnya hasil korupsi. Semakin besar hasil korupsimaka semakin kecil pengaruh tingkat hukuman terhadap intensitas korupsi.3.5.2 Kondisi Optimalisasi (Fair-Wage Corruption) Pada kondisi ini dianggap pelaku korupsi melakukan korupsi dalamrangka mencapai expected income, sehingga formula yang dipergunakanadalah persamaan (10). Pada kondisi ini maka beberapa persyaratan awal perlu dipenuhi yaitu(i) (E)0.5 harus positip agar terdapat solusi, sehingga [B - pf)]2 > 4 p B (EI - Wg) atauTugas Mikro III - Om 15
  • [B - pf)]2 /4pB > (EI - Wg) ………. (13.a)(ii) (B – pf) harus positip agar terdapat solusi, sehingga (B – pf) > 0 atau (B > pf) ………. (13.b)(iii) (B – pf) harus lebih besar dari (E)0.5 agar terdapat solusi, sehingga (B - pf) > (E)0.5 ………. (13.c) Pengaruh gaji pegawai pemerintah (Wg) terhadap korupsi (C) Pengaruh Wg terhadap C ditunjukkan melalui turunan pertamapersamaan (10) terhadap Wg, sebagai: dC -1 ------- = ------ ….. (14.a) dWg (E)0.5 Persamaan (14.a) menunjukkan bahwa gaji pegawai pemerintahberpengaruh negatip terhadap intensitas korupsi. Semakin tinggi gajipegawai pemerintah maka semakin kecil intensitas korupsi. Pengaruh kemungkinan tertangkap (p) terhadap korupsi (C) Pengaruh p terhadap C ditunjukkan melalui turunan pertama persamaan(10) terhadap p, sebagai: dC 1 (E)0.5 4 B (EI – Wg) + f (B – pf) ------ = ----- [ ---------- - 1 ] + --------------------------------- … (14.b) dp 2 p2 B 2 PB (E)0.5Tugas Mikro III - Om 16
  • Dari persamaan (14.b) relatif sulit menunjukkan bentuk hubunganantara C dan P. Hal ini terlihat dari persamaan (14.c) dan (14.d): 1 (E)0.5 persamaan (13.c)  ------- [ ---------- - 1 ] < 0 …………. (14.c) 2 p2 B 4 B (EI – Wg) + f (B – pf) persamaan (13.b)  ----------------------------------- > 0 …… (14.d) 2 PB (E)0.5 Persamaan (14.c) bisa lebih kecil atau lebih besar dari persamaan(14.d). Jika dC/dP < 0, maka persamaan (14.c) harus lebih besar daripersamaan (14.d), sehingga: 1 (E)0.5 4 B (EI – Wg) + f (B – pf) - ----- [ ---------- - 1 ] > --------------------------------- … (14.e) 2 p2 B 2 PB (E)0.5 Persamaan (14.e) dapat disederhanakan menjadi: B (E)0.5 - E > 4 pB (EI – Wg) + pf (B – pf) …. (14.f)Tugas Mikro III - Om 17
  • Tetapi kemudian persamaan (14.f) tetap sulit untuk diartikan, sehinggapengaruh kemungkinan tertangkap terhadap intensitas korupsi menjadi tidaksederhana. Bisa berpengaruh positip maupun negatip. Pengaruh besarnya korupsi (B) terhadap korupsi (C) Pengaruh B terhadap C ditunjukkan melalui turunan pertama persamaan(10) terhadap B, sebagai: dC 1 (E)0.5 4 p (EI – Wg) - (B – pf) ------- = -------- [( f + --------- )] + ---------------------------------- …. (14.g) dB 2 B2 p 2 p B (E)0.5 Dari persamaan (14.g) relatif sulit menunjukkan pengaruh besarnyahasil korupsi terhadap intensitas korupsi. Jika dC/dB > 0 maka 4 p (EI – Wg)harus lebih besar dari (B – pf), sehingga: B < 4 p (EI – Wg+ 0,25 f) …. (14.h) Dari persamaan (14.h) dapat diartikan bahwa besarnya hasil korupsiberpengaruh positip terhadap intensitas korupsi jika persamaan (14.h)terpenuhi, yaitu selisih expexted income dan actual income ditambahbesarnya hukuman harus lebih besar dari besarnya korupsi. Perilaku optimalisasi mengakibatkan bahwa besarnya korupsi hanyaakan berpengaruh positip jika tidak melebihi selisih antara pendapatansekarang dan pendapatan yang diharapkan ditambah besarnya hukumanyang kemungkinan harus dibayar. Jika hasil korupsi besar sekali makapegawai negeri tidak akan melakukan korupsi. Pengaruh tingkat/besar hukuman (f) terhadap korupsi (C) Pengaruh f terhadap C ditunjukkan melalui turunan pertamapersamaan (10) terhadap f, sebagai: dC 1 (B – pf) ------- = --------- [ ----------- - 1 ] …… (14.i)Tugas Mikro III - Om 18 df 2B (E)0.5
  • Persamaan (14.i) menunjukkan bahwa tingkat hukuman berpengaruhpositip terhadap intensitas korupsi. Semakin tinggi tingkat hukuman akanmengakibatkan meningkatnya intensitas korupsi. Artinya pelaku korupsiakan tetap korupsi walaupun tingkat hukuman dinaikkan. Hal ini terkaitdengan kondisi pelaku korupsi hanya melakukan korupsi untuk memenuhikekurangan pendapatannya dari pendapatan yang diharapkan.4. Kesimpulan Beberapa hal dapat disimpulkan dari hasil kajian ini yaitu:a. Perilaku korupsi dipengaruhi oleh banyak faktor yang dalam kajian ini diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori yaitu tingkat gaji pemerintah (Wg), kemungkinan tertangkap (p), besarnya korupsi (B), dan besarnya/tingginya hukuman (f).b. Pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap intensitas korupsi beragam tergantung pada kondisi yang ada. Dalam kajian ini dibedakan antara perilaku korupsi yang memaksimalkan pendapatan dan korupsi yang mengoptimalkan pendapatan (haanya untuk memenuhi kekurangan antara pendapatan aktual dan pendapatan yang diharapkan). Model awal mengasumsikan gaji pegawai pemerintah (Wg) lebih kecil dari gaji swasta (Wp), sementara untuk kondisi Indonesia Wp lebih kecil dari Wg. Secara ringkas hasil kajian tersebut adalah sebagai berikut: Faktor Skenario I  Wp > Wg Skenario II  Wp < Wg Maksimisasi Optimalisas Masimisasi Optimalisasi iGaji pegawai Negatip Negatip Tidak ada Negatippemerintah pengaruhTugas Mikro III - Om 19
  • (Wg)Kemungkinan Negatip Positip Negatip Tidak jelastertangkap (p)Besarnya Positip Tidak jelas Positip Positip jikakorupsi (B) B < 4p (EI – g + 0,25f)Besarnya Negatip Tidak jelas Negatip Positiphukuman (f)Keterangan: sel dibaca  pengaruh faktor Wg/p/B/f terhadap intensitas korupsi untukmasing-masing skenario Pada skenario I (Wp > Wg), maka model dapat menjelaskan secara baik hanya untuk kondisi maksimisasi, sementara pada kondisi optimalisasi hanya dapat menjelaskan hubungan Wg dan p terhadap intensitas korupsi. Pada skenario II (Wp < Wg), maka model dapat menjelaskan secara baik hanya untuk kondisi maksimisasi, sementara pada kondisi optimalisasi model tidak dapat menjelaskan hubungan p terhadap intensitas korupsi.c. Pada kasus Indonesia, maka pengurangan intensitas korupsi dapat dilakukan melalui: (i) jika diasumsikan bahwa pelaku korupsi memaksimumkan expected income maka menaikkan gaji pegawai pemerintah tidak akan mengurangi tingkat korupsi. Hanya menaikkan besarnya hukuman yang dapat menurunkan intensitas korupsi. (ii) Jika diasumsikan bahwa pelaku korupsi mengoptimalkan pendapatan aktualnya sehingga dapat menutup kekurangan pendapatannya, maka kenakan gaji pegawai pemerintah akan menurunkan intensitas korupsi. Sementara besarnya hukuman bukan merupakan strategi yang tepat untuk menurunkan intensitas korupsi.d. Kebijakan untuk menanggulangi korupsi sangat tergantung pada asumsi/kondisi obyektif yang ada.Tugas Mikro III - Om 20
  • DAFTAR PUSTAKABuku1. Benveniste, Guy. Birokrasi. Cetakan Keempat. PT. Rajagrafindo, Jakarta 1997.2. Klitgaard, Robert. Membasmi Korupsi. Diterjemahkan oleh Hermoyo dari judul asli Controlling Corruption. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998.3. Lubis, Mochtar dan Scott, James C. (Ed.). Bunga Rampai Korupsi. Cetakan Ketiga. LP3ES, Jakarta, 1995.4. Noeh, Munawar Fuad. Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi. Zihrul Hakim, Jakarta, 1997.Makalah1. Filmer, Deon dan Lindauer, David L. Does Indonesia Have A ‘Low Pay’ Civil Service?. Bulletin of Indonesian Economic Studies Vol. 37, No.2, 2001.1. Lambsdorff, Johann Graf. Corruption in Empirical Research - A Review. Internet center for Corruption Research, 2000.2. Rijckeghem, Caroline Van dan Beatrice Weder. Corruption and the Rate of Temptation: Do Low Wages in the Civil Service Cause Corruption?. International Monetary Fund, June 1997.Media Massa1. Kompas 4 Desember 2001. Pemberantasan Korupsi. Kemajuan itu Masih Sebatas Kata.Tugas Mikro III - Om 21