EDISI III TAHUN 2011
PelindungMenteri Perumahan RakyatPenasehat RedaksiSekretaris Kementerian Perumahan RakyatDeputi Bidang Pembiayaan Perumaha...
Edisi 3                                                                                                            Tahun 2...
Daftar Isi                                                                                        Dari Redaksi 	          ...
Edisi 3                                                                                                                   ...
Laporan Utama                                         Tabungan Perumahan:                         Bukan                  T...
Edisi 3                                                                                                         Tahun 2011...
Laporan Utamamenjadi taperum umum, per­­ dikaji                           lu            dan kawasan perumahan tidak bisa  ...
Edisi 3                                                                                                          Tahun 201...
Laporan Utamabang lainnya yang hanya mencapai           sehingga harus dengan susah payah          b.	 Tabungan perumahan ...
Edisi 3                                                                                                           Tahun 20...
Laporan Utamaapabila kita bisa melembagakan mo-       bersifat wajib.                                  Penyiapan Draft Nas...
Edisi 3                                                                                                         Tahun 2011...
Laporan Utamatabungan perumahan termasuk ha-            setiap peserta setiap bulannya mena-                  ja di sektor...
Edisi 3                                                                                                                   ...
Laporan Utamasumber-sumber dana di luar simpan-      ayaan kontruksi; (2) Kelebihan dana      disalurkan dalam bentuk: (a)...
Edisi 3                                                                                                                   ...
Laporan Utama   Pasal 120 UU 1/2011 menyatakan, dana sebagaimanadimaksud Pasal 119 dimanfaatkan untuk mendu­ ung:         ...
Edisi 3                                                                                                               Tahu...
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

3,349 views
3,252 views

Published on

Majalah ini diterbitkan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat sebagai upaya meningkatkan keterbukaan diantara pemangku kepentingan, dan kepedulian masyarakat umum.

Published in: Real Estate
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,349
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
69
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kebijakan Tabungan Perumahan Nasional. Majalah Perumahan dan Permukiman 'INFORUM' Edisi 3 Tahun 2011

  1. 1. EDISI III TAHUN 2011
  2. 2. PelindungMenteri Perumahan RakyatPenasehat RedaksiSekretaris Kementerian Perumahan RakyatDeputi Bidang Pembiayaan Perumahan TDeputi Bidang Pengembangan KawasanDeputi Bidang Perumahan Swadaya idak terasa tahun 2012 telah menjelang, dan Inforum kaliDeputi Bidang Perumahan Formal ini merupakan edisi terakhir pada tahun 2011. TentuPemimpin Redaksi saja banyak hal yang telah berhasil dicapai oleh Inforum.Oswar M. Mungkasa Diantaranya semakin luasnya jangkauan Inforum, yang terlihatDewan RedaksiRifaid M. Nur dari beragamnya surat masuk ke Redaksi. Mulai dari Duta Besar,Hardi SimamoraEko D. Heripoerwanto pemerhati, mahasiswa, bahkan masyarakat umum. Hal ini tidakLukman Hakim terlepas dari upaya pengelola Inforum membenahi sistem distribusiRedaksi Pelaksana yang selama ini kurang mendapat perhatian. Selain itu, peningkatanMoch. Yusuf HariagungEko Suhendratma kualitas materi Inforum pun tetap mendapat perhatian denganDavid Agus Sagita melibatkan tenaga berpengalaman dalam susunan dewan redaksi,Penyunting dan Penyelaras NaskahHotman Sahat Gayus walaupun seluruhnya masih berasal dari internal Kemenpera.Leonardus P. Harryadhi Keseluruhan langkah ini diharapkan dapat semakin mendekatkanReporterAkbar Pandu Pratamalistya kami pada tujuan keberadaan Inforum sebagai pembawa pesan dariRistyan Mega Putra dan untuk pemangku kepentingan pembangunan perumahan danDesain dan Produksi kawasan permukiman.Aris KarnadhiRuby Marchelinus Dalam beberapa bulan terakhir, di antara gegap gempitaAgus Sumarno pembangunan perumahan, menyeruak isu tabungan perumahan.DistribusiSaiful Anwar Hal ini tidak terlepas dari sedang berlangsungnya upaya penyusunanNurul Prihatin Undang-Undang Tabungan Perumahan sebagai amanat Undang-Fenty Meilisya S.Jadima Lumban R. Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan KawasanRiesa Anandya Permukiman. Inforum ingin memanfaatkan momentum ini denganPromosi dan Pameran baik. Sebagai bagian dari keluarga besar pemangku kepentinganArief KaryawanJafryTri Pujiastuti pembangunan perumahan, Inforum turut berupaya memberiSri Rahmi Purnamasari sumbangsih dengan memanfaatkan keberadaannya untuk menjadiPustika Chandra KasihRossi Dwi A. saluran penyampaian aspirasi terkait penyusunan undang-undangKontributor tersebut.Lusia Nini Purwajati Disadari betul bahwa pemikiran dan pandangan yangRidho FauzyKoresponden berseliweran di sekitar kita perlu diwadahi agar dapat tersalurkanR. Budiono Subambang kepada pemerintah dan legislatif yang berkutat menyelesaikanToni Rusmarsidik B. EkoputroCut Lisa undang-undang ini. Adapun pemikiran dan pandangan dariBambang Sucipto Yuwono berbagai pihak tersebut, kami kemas dalam beberapa bentuk rubrikPergudangan dan Logistik diantaranya laporan utama, opini, wawancara, termasuk jugaAhmad SudibyoAlamat Redaksi Inforum: manajemen pengetahuan dengan menampilkan sumber-sumberBagian Humas dan Protokol informasi terkait berupa situs internet. Upaya ini setidaknya kamiKementerian Perumahan RakyatJln. Raden Patah I No. 1, Kebayoran Baru, harapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dan penerimaanJakarta SelatanTelp./Fax. : (021) 7264786/72800145 masyarakat terhadap isi Undang-Undang Tabungan PerumahanEmail : majalah.inforum@kemenpera.go.id kelak.Website : www.kemenpera.go.id Akhir kata, kami mewakili pengelola dan dewan redaksi InforumRedaksi menerima artikel, berita, karikatur yang menyampaikan selamat tahun baru 2012. Semoga di tahunterkait bidang perumahan rakyat dari pembaca.Lampirkan gambar/foto dan identitas penulis ke mendatang pembangunan perumahan dan kawasan permukimanalamat email redaksi. Naskah ditulis maksimal2.000 kata. dapat lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin.Redaksi juga menerima saran maupun tanggapanterkait bidang perumahan rakyat ke email:majalah.inforum@kemenpera.go.id atau sarandan pengaduan di www.kemenpera.go.idDesain cover: Agus SumarnoFoto cover depan: Inforum/Ristyan Mega Putra 2
  3. 3. Edisi 3 Tahun 2011TERIMA KASIH bulan sekali. Untuk edisi digital majalah Inforum dapatYth. Pemimpin Redaksi INFORUM diunduh melalui situs www.kemenpera.go.id atau www.Bersama ini kami sampaikan bahwa kami telah menerima bpa.kemenpera.go.id. Kami sangat senang jika andaMajalah Inforum Edisi 2 Tahun 2011. Kami ucapkan ingin berkontribusi sebagai penulis artikel. Tulisan dapatterima kasih banyak semoga majalah tersebut dapat dikirimkan melalui email majalah.inforum@kemenpera.bermanfaat dan kami simpan sebagai bahan referensi di go.id dengan syarat tulisan dapat berbentuk tulisan sendirikemudian hari. atau terjemahan dengan maksimal kata sebanyak 1.000Yousif Rashid Alsharhan, kata. Jika tulisan merupakan terjemahan harap disertakanDuta Besar Uni Emirat Arab sumber tulisannya. Jika tulisan akan diberikan ilustrasi maka ilustrasi harap dikirimkan secara terpisah tidak dalam file word dengan resolusi minimal 300 dpi. Terima KasihYth. Pem-Red INFORUM dan kami tunggu tulisannya.Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kiriman Redaksi Pelaksana Inforummajalah-majalah Inforum. Majalah-majalah tersebut akanbanyak manfaatnya bagi pekerjaan saya sebagai dosen di LANGGANAN INFORUMbagian Arsitektur, Universitas Pelita Harapan. Yth. Pimpinan Majalah InforumKarawaci, 24/11/11 Saya tertarik untuk berlangganan majalah Inforum, dimanaBianpoen saya bisa mendapatkan dan bagaimana? Oya, untuk buku- buku di bawah ini, dimana juga saya bisa dapatkan: (a) Pembangunan dan Permukiman di Indonesia PenerbitYth. Pemimpin Redaksi Majalah INFORUM Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas, 2010,Sehubungan dengan penyampaian Majalah Inforum (b) CD Undang-Undang R.I. No. 1 Tahun 2011, (c)Edisi 2 Tahun 2011, kami mengucapkan terima kasih Mengusik Tata Penyelenggaraan Lingkungan Hidup danatas pengiriman majalahnya. Bersama ini pula kami Permukimanmenyampaikan 2 (dua) eksemplar majalah Kawasan Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.Industri Edisi ke-1 untuk melengkapi bacaan/koleksi ErnawatiPerpustakaan Kementerian Perumahan Rakyat. Demikian,atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.Budhi Setyanto, Yth. Ibu ErnawatiSekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Terima kasih atas ketertarikannya kepada Majalah Inforum.Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian R.I. Saat ini Majalah Inforum hadir dalam 2 versi cetak dan digital. Edisi cetak akan kami kirimkan. Versi digital MajalahKONTRIBUTOR INFORUM Inforum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, dapatSalam, diunduh melalui situs www.kemenpera.go.id atau www.bpa.Apakah sampai sekarang majalah Inforum masih eksis? kemenpera.go.id. Terkait Buku Pembangunan PerumahanBila masih, terbitnya berapa bulan sekali? dan Permukiman silahkan menghubungi ke DirektoratBolehkah saya berpartisipasi sebagai kontributor artikel? Perumahan dan Permukiman BAPPENAS di telepon (021)Mohon Informasi. 31934819. Untuk buku Mengusik Tata PenyelenggaraanYudianto – Kudus Lingkungan Hidup dan Permukiman, silahkan kontak melalui email kuswartojo@yahoo.com.Yth. Sdr. Yudianto di Kudus Terima Kasih.Majalah Inforum sampai saat ini masih terbit setiap 4 Redaksi Pelaksana Inforum 3
  4. 4. Daftar Isi Dari Redaksi 02 Wawancara Khusus Surat Pembaca 03 M. Yasin Kara: “Bapertarum Daftar Isi 04 Sekarang Lebih Laporan Utama 06 Gampang Pelaksanaan konsep Lingkungan Prosesnya” Hunian Berimbang (LHB) berjalan tanpa adanya Wawancara Khusus 20 payung yang jelas sehingga kemudian hari konsep tersebut sepertinya sangat sulit untuk Wacana 22 diimplementasikan. Inforum berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Liputan 37 Dr. Hazaddin T. S. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat Tips 45 , tentang keberlanjutan dari konsep LHB pasca lahirnya UU 20 Nomor 1 Tahun 2011. Tanya Jawab 46 Intermezzo 47 Laporan Utama 6 Tabungan Perumahan: Pengelolaan Pengetahuan 48 Bukan Tabungan Biasa Apabila lontaran pemikiran tentang tabungan Fakta 55 perumahan memang sungguh-sungguh, berarti tabungan perumahan ini luar biasa peranannya, karena telah disetarakan dengan Praktek Unggulan 56 investasi pertumbuhan ekonomi. Mendongkrak kemampuan masyarakat, badan usaha dan Galeri Foto 57 pemerintah sekaligus. Agenda 58Wacana Intermezzo 22 47 Liputan 39 Djan Faridz: “Saya siap lanjutkan program Kemenpera” Menurut Djan Faridz, masalah perumahan rakyat tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Kemenpera. Namun demikian, dibutuhkan konsep yang jelas serta program yang ada harus terintegrasi KampungKIP sebagai Investasi Prasarana dengan program yang ada di kementerian Kemasan GresikDasar Permukiman atau instansi lainnya.Perbaikan kampung merupakan bentuk Gresik yang berjarak kurang lebih 18 sebe­partisipasi oleh pemerintah kepada upaya lah utara kota Surabaya atau 30 menit berkendara dengan kendaraan pribadi,besar yang sebelumnya telah dilakukan merupakan sebuah kota pelabuhan yangwarga setempat. Never in human history sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit.has so many done so much with so little…. Sebagai sebuah kota, Gresik sangat menariksebagai gambaran sebuah kampung. untuk dijadikan daerah tujuan berlibur dari rutinitas sehari-hari. 4
  5. 5. Edisi 3 Tahun 2011 48 Resensi Buku 50 Info Pustaka 56 Praktek UnggulanBuku Kata Fakta Jakarta merupakankumpulan catatan lintas masa mengenaiJakarta sejak tahun 1998 hingga tahun2011. Buku ini terdiri dari kumpulandata dan fakta serta kumpulan berbagaitulisan dari berbagai aspek. Bank Gakin 54 Info Situs “Grameen Bank” di Indonesia 49 Info CD www.smf-indonesia.co.id Bank ini secara khusus memangCD Himpunan Perundang-Undangan dirancang untuk melayani orangbidang Perumahan dan Kawasan miskin sehingga disebut ‘banking for thePermukiman poor’. Sebagaimana halnya GrameenDalam rangka memenuhi kebutuhan para Bank, Bank Gakin di Jember jugapemangku kepentingan dalam mengetahui dan menggunakan prinsip tanggung rentengmemahami kebijakan dalam pembangunan di antara para anggotanya.perumahan dan permukiman, KementerianPermahan Rakyat telah melakukan inventarisasi dan menghimpun berbagai regulasi terkait perumahan dan permukiman yang 58 Agenda telah ada sampai saat ini. Hasil inventarisasi tersebut disajikan dalam Dari situs ini kita dapat mengakses “Ubah Dunia Kita” - bentuk CD Interaktif Himpunan Perundang- beberapa layanan dan produk PT. SMF seperti sekuritisasi, pinjaman, standarisasi Hari Pemuda undangan Bidang dokumen KPR, surat utang dan beberapa Internasional 2011 Perumahan dan informasi mengenai pelatihan-pelatihan Soekarno pernah berkata seribu orang Permukiman. yang diberikan. tua hanya dapat bermimpi tapi satu orang pemuda dapat mengubah dunia. Peran pemuda menjadi semakin krusial dalam Fakta 55 pembangunan bangsa, tidak dapat ditunda lagi bahwa pemuda harus menjadi bagian Kota-Kota Unik di Dunia dari solusi dan tidak lagi dilihat sebagai bagian dari masalah. Kota sebagai sebuah medan garap ilmu pengetahuan tidak akan pernah habis untuk dibahas. Definisi tentang kota pun amat beragam tergantung pada cabang ilmu pengetahuan apa kota akan ditempatkan sebagai obyek pembahasan. 5
  6. 6. Laporan Utama Tabungan Perumahan: Bukan Tabungan Biasa Tjuk Kuswartojo Konon tabungan perumahan di- tujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki simpanan guna membeli ru- mah. Selanjutnya tabungan perumah­ an diharapkan akan menggairahkan investasi di sektor properti dan juga akan mengurangi beban APBN. Arti- nya tabungan perumahan akan mem- bantu masyarakat lapisan bawah, juga mendorong bisnis properti dan mem- bantu mengurangi beban pemerintah bukan untuk meningkatkan penda- patan pemerintah. Tambahan tujuan- nya adalah membangkitkan kesadaran menabung untuk dapat “memiliki” rumah. T abungan perumahan bakal Apabila lontaran pemikiran ten­ diatur dengan undang-un- tang tabungan perumahan memang dang tersendiri. Begitulah sungguh-sungguh, berarti ta­ ung­ n b a amanat pasal 124, Undang-Undang perumahan ini luar biasa peranannya, Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pe- karena telah disetarakan dengan in- rumahan dan Kawasan Permukiman. vestasi pertumbuhan ekonomi. Men- Apakah amanat UU yang diprakarsai dongkrak kemampuan masyarakat, oleh DPR ini memang telah dilandasi ba­ an usaha dan peme­ intah seka- d r oleh telaah yang mendalam dan kon- ligus, walaupun hanya dalam sektor sep yang kuat, belum banyak dike- perumahan. tahui. Konsep tabungan perumah­ n a Sesungguhnya pemerintah telah belum merupakan pengetahuan yang mempunyai pengalaman menyeleng- eksplisit, tetapi masih tersimpan di garakan tabungan perumahan. Sejak dalam benak perorangan. Walau- tahun 1993 telah diselenggarakan pun demikian ada bocoran gagasan ta­ ungan (wajib) perumahan pega­ b tabung­ n perumahan tersebut yang a wai negeri sipil. Upaya ini dapat di- muncul di ruang publik dan memang anggap sebagai jawaban atas salah masih perlu diklarifikasikan. satu dari tiga permasalahan pokok6
  7. 7. Edisi 3 Tahun 2011pembangun­ n perumahan yaitu: ke­ a padahal dari bunga deposito, obligasi de­ gan pendapatan PNS. Biaya izin nlem­ agaan, pembiayaan dan perta­ b dan sebagainya yang diterima lebih membangun sering dikemukakan se­nah­ n. Mungkin kebijakan tersebut a dari Rp. 100 milyar. Justru penggu- ba­ ai biang kerok harga rumah, tetapi ghadir memang dalam rangka menang- naan untuk keadaan darurat seperti se­ ungguhnya dibandingkan de­ gan s ngapi Lokakarya Nasional 1992 atau pinjaman lunak untuk bencana alam kenaikan harga tanah, harga bahanmungkin saja kebetulan mempunyai yang lebih besar. bangun­ n, harga pembangunan pra­ apikiran dan perasaan yang sama. Ta- PNS yang diwajibkan menabung sarana mungkin biaya perizinan tidakhun 1993 setelah lokakarya nasional, justru tidak memperoleh manfaat dari seberapa. Realitanya tabungan peru­Presiden Suharto menerbitkan kepu- tabungannya seperti yang diperkira- mahan pegawai negeri tidak dapattusan tentang tabungan perumahan kan. Para penabung nampaknya juga menolong atau membantu meng­ tasi apegawai negeri sipil sebagai upaya cuek saja, apalah artinya potongan kebutuhan tempat tinggal si pegawaimengatasi permasalahan pembiayaan Rp. 10.000 sebulan. Pelajaran yang negeri tersebut. Tabungan para pe­untuk memenuhi kebutuhan rumah bisa ditarik dari tabungan perumah­ tinggi yaitu para bapak dirjen atauyang khusus ditujukan untuk pegawai an pegawai negeri ini adalah bahwa direktur, tetap tidak dapat memban-negeri sipil. mengumpulkan uang kecil sehingga tu pesuruh atau sopir memperoleh Apabila kita simak Keputusan menjadi besar lebih mudah daripada tempat tinggalnya. Bahkan nyanyianPresiden tentang Tabungan Perumah- menggunakannya. bang-bing-bung, yang katanya janganan bagi PNS tersebut, pertimbangan- dihitung tahu-tahu dapat untung,nya antara lain adalah bahwa pegawai Belajar dari Taperum PNS ternyata tidak cocok untuk tabungannegeri sipil mempunyai kendala untuk Tabungan perumahan PNS ada- perumahan PNS.memiliki rumah yang layak kare­ a n lah contoh kebijakan pemupukan Tabungan perumahan seperti yangterbatasnya kemampuan membayar da­ a dengan sasaran pembiayaan telah dimiliki oleh pegawai negeri nuang muka pembelian rumah de­ yang kurang jelas. Benarkah bahwa sipil tidak terasa manfaatnya bagi singan fasilitas kredit pemilikan rumah. yang paling dibutuhkan PNS ada- penabung. Si penabung yang sete­ gah nKeputusan ini tampaknya memang lah memiliki rumah dan uang muka terpaksa menabung selama puluh­serius, tercermin dari adanya Badan untuk membeli rumah? Bukankah an tahun tersebut tetap tidak dapatPertimbangan Tabung­ n Perumahan a tempat tinggal yang dekat tempat mencapai jumlah yang dibutuhkanPegawai Negeri Sipil (Bapertarum- kerja, tersedianya fasilitas yang me- untuk mendapatkan tempat tinggalPNS) yang diketuai Presiden sendiri. madai, nyaman dan yang pantas. Akumu-Walaupun demikian apabila dipelajari aman lebih dibutuhkan lasi tabungan tidak da-pertimbangan yang menjadi dasar ke- daripada memiliki? Bu- pat mengejar inflasi danwajiban menabung tersebut sederha- kankah pemilikan rumah tabungan harga rumah. Karena ituna saja. Agar pegawai negeri mampu yang lokasinya jauh dari perumahan akan sulit ditemukan-membayar uang muka kredit pemilik­ tempat kerja malah men- akan membantu mungkin memang tidakan rumah. jadi beban pengeluaran? masyarakat ada- pegawai negeri sipil Sampai saat ini realitanya Baper­ Keadaan semacam ini be- yang berhasil mendapat-tarum-PNS masih ada, dengan Men- nar nyata dan terbukti. lapisan bawah, kan tempat tinggal dariteri Perumahan Rakyat selaku ke­ uat Banyak sekali (puluh­ juga mendorong tabungan perumahan-harian. Menurut laporan keuangan an ribu) PNS yang telah bisnis properti nyatahun 2009 Bapertarum-PNS mem- memiliki rumah melalui Dari pengalaman ter­punyai aktiva bersih sebesar Rp. 5,5 koperasi atau lain-lain se­ ut jelas bahwa tabu­ btriliun. Iuran tabungan perumahan ternyata tidak ditempati ngan perumahan PNS(taperum) yang diterima dan disim- dan bahkan dibiarkan puso. Karena bukan panacea yang dapat meng­ bati opan telah mecapai Rp. 4,7 triliun. Se- rumah miliknya terletak 30 km dari segala macam penyakit. Jangankanlama enam belas tahun keberadaannya tempat kerja tanpa dukungan pe- menggairahkan usaha properti danmemang telah terjadi penumpukan layanan kota yang memadai. Penge­ mengurangi beban APBN, untukiuran taperum dengan penggunaan luaran pegawai ini menjadi besar mem­ antu para penabungnya pun byang relatif rendah. Menurut laporan dan setiap hari mesti berjuang mela- ter­ yata juga tidak bisa. Karena itu, n2008-2009, realisasi pinjaman uang wan kemacetan. Selain itu, kenaikan upaya memperluas dan mengembang-muka tidak lebih dari Rp. 80 milyar harga rumah makin tidak sebanding kan tabungan perumahan se­ ingga h 7
  8. 8. Laporan Utamamenjadi taperum umum, per­­ dikaji lu dan kawasan perumahan tidak bisa gris) sejak seabad yang lalu, kebijakanbenar. Berapa kemampuan menabung tidak berkaitan dengan tanggung- perumahan umumnya memang padaserta bagaimana komposisinya agar jawab tersebut. Pemerintah tidak awalnya mengutamakan perumahantabungan itu dapat digunakan untuk bo­­ membiarkan upaya pemenuh­ leh publik. Perumahan pu­ lik disiapkan bmendapatkan rumah perlu ditelaah an kebutuhan rumah secara pribadi dalam rangka menanggapi urbanisasidengan seksama. ternyata menghalangi kesempatan oleh industrialisasi. Sampai tahun orang lain untuk dapat memenuhi ke- 80an sekitar 60% persediaan rumah Sistem Pembiayaan dan butuhannya. Juga apa yang dimaksud adalah perumahan publik yang diba­ Tanggungjawab Pemerintah dengan kesejahteraan umum, harus ngun pemerintah dan disewakan ke- Pengembangan sistem pembiayaan dipahami sebagai kesejahteraan ber- pada rakyat dengan harga yang dapatpenyelenggaraan perumahan memang sama bukan oasis di tengah keseng- dijangkau masyarakat. Ini semacammenjadi salah satu tanggungjawab saraan pihak lain. rusunawa di Indonesia. Pemerintahpemerintah. Walaupun demikian Realita dan praktek yang telah Inggris secara besar-besaran dan terusse­­ ring timbul pertanyaan, apakah berlangsung selama ratusan tahun menerus selama sekitar 100 tahunpemba­ gunan, pemanfaatan dan pe- n memang menunjukkan bahwa pem- memang membangun perumahanmeliharaan rumah memang meru- bangunan rumah dilakukan secara publik. Perumahan publik ini berbe-pakan tanggungjawab pemerin­ ah. t pribadi atau paling jauh oleh komuni- da dengan rumah umum seperti yangBukankah rumah digunakan pribadi, tas. Karena itu bisa dimengerti apabila tercantum dalam UU. Program pemi-mengapa pemerintah mesti repot- pejabat pemerintah kurang perhatian likan rumah dan privatisasi dilakukanrepot mengatur pembiayaannya. Ke- terhadap pembangunan rumah. Pem- justru ketika masyarakat mulai men-sadaran bahwa rumah adalah tang- bangunan perumahan menjadi me- capai tingkat kemakmuran tertentugungjawab pribadi secara diam-diam narik perhatian ketika rumah men- dan pemerintah merasa telah tibatelah menyelinap juga dalam benak jadi barang dagangan yang memberi waktunya untuk melepaskan bebankalangan yang ber­ da dalam peme­ a manfaat juga bagi para pejabat peme­ tanggungjawabnya atas perumahanrintahan. Ujungnya adalah perhatian rintahan. Oleh karena itulah keluhan publik. Meskipun begitu pemerintahsetengah hati. para pembuat rumah sebagai barang tidak pernah lepas kendali. Asosiasi Secara konstitusional tanggung- dagangan lebih sering mendapatkan pemilikan rumah dan kendali hargajawab pemerintah dalam penyeleng- perhatian. rumah dengan pemeringkatan rumahgaraan perumahan diamanatkan oleh UU Nomor 1/2011 yang merupa- terus dikembangkan.pasal 28 H (ayat 1) dan 28 I (ayat 4) kan pelaksanaan konstitusi menegas- Sejak awal pemerintah IndonesiaUUD 45 yang telah diamandemen. kan apa tanggungjawab pemerintah. ikut campur dalam pembangunanPasal 28 H ayat 1 menyatakan bahwa Untuk itu telah dipilah adanya ru- perumahan, kerangka pemikirannyasetiap orang berhak hidup sejahtera mah komersial, rumah umum, rumah adalah semacam program pemilikanlahir dan batin, bertempat tinggal, swadaya, rumah khusus dan rumah rumah. Bagaimana agar masyarakatdan mendapatkan lingkungan hidup negara. Untuk rumah ko­ ersial pe- m yang melarat sekalipun juga bisayang baik sehat serta berhak mem- merintah bertanggung jawab me- memiliki rumah. Pernyataan politikperoleh pelayanan kesehatan. Sedang lindungi konsumen dan menjaga ke- yang dilontarkan oleh para pejabatPasal 28 I ayat 4 menyatakan per- tertiban pembangunan. Sedangkan pemerintah dan politisi pada umum-lindungan, pemajuan, penegakan dan untuk jenis rumah lain pemerintah nya berupa kerisauan oleh banyaknyapemenuhan hak asasi manusia adalah membantu dan memfasilitasi, bahkan rumah tangga yang tidak memilikitanggungjawab negara terutama pe- mena­ gani secara langsung. Terutama n rumah. Padahal ada kecenderunganmerintah. jenis rumah yang diperuntukkan bagi bahwa di kota besar pemilikan rumah Tanggung jawab pemerintah terse- masyarakat berpenghasilan rendah. makin mengecil, karena yang dibu-but tentu saja tidak sebatas melak- Sistem pembiayaan secara jelas dan tuhkan memang tempat tinggal bu-sanakan pasal 28 l tersebut, karena tegas memang ditujukan hanya untuk kan kepemilikan rumah.pemerintahan memang dibentuk memfasilitasi dan mendukung rumah Realita juga menunjukkan bahwaun­ uk melindungi segenap bangsa t umum dan swadaya bagi masyarakat sebagian besar, sekitar 70% sampaiIndo­ esia, memajukan kesejahteraan n berpenghasil­ n rendah. a 80% persediaan rumah (housing stock)umum dan mencerdaskan kehidupan Mempelajari apa yang dilakukan yang ada di Indonesia, adalah hasilbangsa. Penyelenggaraan perumahan negara-negara Eropa (terutama Ing- masyarakat secara swadaya. Persoalan- 8
  9. 9. Edisi 3 Tahun 2011nya adalah banyak rumah hasil swa- atau pelajar­ n dari negara lain bahwa a pai kini masih ada dan beraktivitas.daya yang terwujud ka­ ena ketidak- r dana pemerintah yang bersumber dari Artinya PBSP sudah berusia 40 tahunberdayaan masyarakat dan keti­ ak d sumber konvensional seperti pajak, lebih tua dari REI di Indonesia. Me­berdayaan pemerintah untuk men- cukai, iuran, pungutan, hasil usaha reka mendirikan yayasan tanpa namadampingi dan memfasilitasi. Berkem- negara dan sebagainya tidak akan cu- perusahaan anggotanya yang misinyabanglah kemudian permukim­ n tidak a kup untuk memberi kemudahan dan adalah mereduksi kemiskinan Filipinalayak yang disebut permukiman ku- memfasilitasi perumahan dan kawasan dengan arah yang jelas yaitu memban-muh. permukiman. Atau memang dianggap tu menangani pendidikan, kesehatan, Boleh dibilang bahwa permukim­ bukan proritas yang patut mendapat lapangan kerja dan lingkungan. Me-an kumuh adalah hasil ketidak mam- alokasi dari anggaran belanja negara mang tidak dikaitkan dengan peru-puan peme­ intah untuk menata, r tersebut. Karena itu mesti dikerahkan mahan, tetapi bantuan tanpa namamengatur dan memfasilitasi pemba­ dana masyarakat melalui cara inkon- perusahaan memungkinkan dapatngunan perumah­ n swadaya. Apakah a vensional antara lain berupa tabung­ di­ e­ akan apakah yang mereka lalu- bdsistem pembiayaan juga mesti dituju- an perumahan dan mungkin sistem kan merupakan kegiatan sosial ataukan untuk meningkatkan kualitas dan pengerahan dana yang lain. advertensi dengan nama sosial.mencegah munculnya permukiman- Dalam mengerahkan atau memo- Di Amerika Serikat memang adapermukiman kumuh? Jawabnya tentu bilisasi dana masyarakat tersebut ada bank yang secara khusus mengurusya, tetapi apakah ini bisa didukung asas yang perlu dipegang teguh. Asas tabungan dan pinjaman perumahanoleh tabungan perumahan, tentu itu adalah bahwa pengerahan dana (Home Savings and Loan Bank). Bankmem­ utuhkan telaah dan penga- b tersebut bisa berasal dari pena­ ung ke- b ini memberi pinjaman untuk pem-jian yang mendalam. Apa yang perlu cil atapun penabung besar, tetapi per­ belian rumah kepada penabung yangdipikirkan dengan sungguh-sungguh untukannya harus untuk masyarakat tabungannya telah mencapai jum-adalah upaya untuk mengerahkan lapisan bawah. Harus dihindarkan lah tertentu. Penabung ini tentu sajadan memupuk dana melalui tabung­ benar, agar pengumpulan uang receh bukan penabung uang receh, tetapian, jangan digunakan hanya sebatas yang ternyata setelah terkumpul jus- penabung yang memang telah mem-pembangunan baru. Kebutuhan un- tru dinikmati atau paling tidak yang punyai kemampuan membeli rumahtuk melakukan perbaikan dan pening- memanfaatkan adalah para pemilik asal tidak harus membayar kontan.katan kualitas justru membutuhkan dana besar. Walaupun itu de­ gan n Home Savings Bank ini juga memberi-upaya yang jauh lebih besar. Apalagi alas­ n membantu memupuk agar a kan pinjaman hipotek hingga USDpembangunan baru yang telah ba­ tabung­ n kecil bisa menjadi besar. Ini a 50.000 dengan bunga 3% sampai 4%nyak dilakukan, bukannya mengatasi perlu selalu diingatkan, karena atas per tahun serta jangka waktu pinjam­masalah tetapi malah menimbulkan nama bisnis yang bisa memberi kon- an hingga 30 tahun. Pada umum­ yanmasalah. tribusi besar pada negara lewat pajak, dana tersebut berasal dari tabungan ba­ yak praktek pemodal besar me- n jang­ a panjang seperti dana pensiun k Pengerahan dan nyedot uang receh masyarakat kecil. dan asuransi jangka panjang. Inflasi Pemupukan Dana Memang ada sedikit yang dicecerkan yang rendah dan tabungan berjang- UU Nomor 1/2011 mengamanat- berupa hiburan, olah raga atau taman ka panjang tersebut memungkinkankan agar pemerintah dan atau peme­ kecil, tetapi sesungguhnya le­ ih ditu- b dana yang tersimpan dapat diguna-rintah daerah mengupayakan sistem jukan untuk menjaga citra dan nama kan untuk kredit pembelian rumahpembiayaan penyelenggaraan peru- dagang­ nnya disebut de­ gan termi- a n dalam jangka panjang dan bunga ren-mahan dan kawasan permukim­ n. a nologi yang gaya yaitu: corporate social dah. Dengan demikian lebih banyakSistem pembiayaan antara lain meli- tersponsibility (CSR). masyarakat yang dapat memanfaat-put pengerahan dan pemupukan dana Sekiranya memang ada niat tu- kannya. Karena itu dapat dimengertiyang bersumber dari masyarakat. lus para pemegang dana besar untuk apabila di negara yang mempunyaiAma­ at ini menunjukkan adanya n membantu masyarakat kecil, cara iklim dan sistem semacam itu, seper­kesadaran atas keterbatasan dana yang ditempuh pebisnis Filipina bisa ti Amerika Serikat, Australia, Ing-peme­ intah untuk memfasilitasi dan r dipertimbangkan untuk dicontek. gris dan lain-lainnya besarnya kreditmemberi kemudahan meski hanya Ta­­ hun 70an, sejumlah pebisnis Fi­ pemilikan rumah dapat mencapaiuntuk masyarakat berpenghasilan lipina mendirikan Phillipnes Business 40% sampai 60% PDB-nya. Jauh darirendah. Tampaknya ada antisipasi for Social Progress (PBSP) dan sam- kondisi Indonesia dan negara berkem- 9
  10. 10. Laporan Utamabang lainnya yang hanya mencapai sehingga harus dengan susah payah b. Tabungan perumahan dikaitkan2% PDB-nya. dibuat undang-undangnya? Apakah dengan kredit dan subsidi. Inti- Di India mobilisasi dana perumah­ benar tabungan perumahan memang nya adalah subsidi pemerintah,an masyarakat lapisan bawah dikem- ada keistimewaannya? Ataukah un- tetapi untuk meniadakan efekbangkan melalui keuangan mikro dang-undang tabungan perumahan negatif subsidi tersebut dikaitkan-(microfinance). Keuangan mikro ini itu sesungguhnya hanya ambisi lem- lah de­ gan sistem simpan pinjam. nmemberi pinjaman yang relatif kecil, baga penyelenggara perumahan atau Se­ erti yang banyak terjadi sub- pdengan pengembalian cepat dan bu­ upaya badan usaha perumahan yang sidi peme­ intah bisa menyebabkan rnga tinggi. Pinjaman ini ditujukan mau numpang kemudahan? Perta­ inisiatif masyarakat padam, me­untuk usaha kecil, tetapi ternyata nyaan ini tentu belum bisa dijawab, nimbulkan ketergantungan yang25% diantaranya digunakan untuk karena rancangan undang-undang itu tinggi pada pemerintah, tanggung-rumah (baca Global Urban Develop- belum ada. Mungkin harus disiap- jawabnya kurang dan juga seringment Magazine 2006). Kredit sebesar kan naskah akademik yang jitu yang disusupi upaya manipulasi untukantara USD 500 s/d USD 5.000 de­ menunjukkan bahwa tabungan peru- dapat subsidi lebih besar. Sistemngan bunga antara 2% sampai 3% mahan pantas diatur dengan undang- tabungan dan kredit pa­ing tidak lper bulan dengan masa pengembalian undang. bisa dijadikan alat untuk mengen-maksimum selama 36 bulan dapat di- Apabila ditelisik praktek yang telah dalikan subsidi.akses dengan mudah, karena berada dilakukan di berbagai negara dan juga c. Tabungan perumahan untukdi lingkungan komunitas. Dana itu di Indonesia memang ada kekhususan mem­­ peroleh kredit pemilikan ru-ternyata juga digunakan untuk mem- tabungan perumahan yang membu- mah. Ini adalah tabungan anggotaperbaiki atau meningkatkan kualitas tuhkan pengaturan, antara lain seba- masyarakat yang secara sungguh-rumah, bahkan membeli tanah dan gai berikut: sungguh ingin dan perlu memi-membangun rumah yang dilakukan a. Tabungan perumahan untuk men- liki rumah dan yang benar-benarsecara sepotong-sepotong. Kredit mi­ jamin tempat tinggal yang sesuai rumah tersebut akan ditempati.kro ini tidak untuk membeli rumah dengan dinamika penabungnya. Se­ elah tabungannya mencapai tjadi, tetapi untuk membangun rumah Misalnya karena pekerjaannya si- jumlah tertentu (bisa diatur misal-secara swadaya serta bertahap tanpa penabung harus tinggal di Medan, nya 20% dari harga rumah) pena­jadwal yang jelas. Kredit mikro inilah setelah dua tahun pindah ke Sura- bung dapat memperoleh kredityang kemudian dihubungkan dengan baya dan satu tahun kemudian kepemilik­ n rumah. atabungan kecil yang bisa untuk ru- pindah ke Bandung. Berdasarkan Dengan demikan jelas bahwa ta­mah. Subsidi dan bantuan pemerintah besaran tabungannya di setiap ko­ bungan perumahan bukan tabunganserta fasilitasi organisasi non pemerin- ta dimana penabung ini berada biasa, tetapi suatu jenis tabungan yangtah digabung dengan tabung­ n dana akan selalu bisa mendapatkan pin- dikaitkan dengan masalah pemenuhankredit mikro ini se­ ingga bisa untuk h jaman untuk mengontrak tempat kebutuhan tempat tinggal. Tabunganmemperbaiki atau membangun se- tinggal. Di negara maju, dilakukan perumahan adalah pengerah­ n dana abagian rumahnya. Cara memba­ gun n pendataan rumah kosong (vacant yang khusus diperuntukkan meng­secara inkremental ini tentu tidak bisa house) dan pemerintah akan mem- atasi masalah kebutuhan tempat ting-dibangun di kota besar yang dikenai beri dorongan pembangunan ru- gal masyarakat lapisan menegah keaturan pengendalian yang ketat. mah apabila jumlah rumah kosong bawah. Pengerahan dana ini tidak terlampau kecil (kurang dari 3%). untuk investasi atau usaha lain, tetapi Tabungan Perumahan Dinamika ini tidak hanya dalam untuk menjamin agar subsidi peme­ Bukan Tabungan Biasa. artian lokasi, bisa juga dikaitkan rintah tepat sasaran. Pengaturannya Menurut amanat UU Nomor dengan perkembangan keluarga. tidak hanya mengenai pengerahan1/2011, tabungan perumahan akan Rumah awalnya adalah rumah bu- dan penyimpanannya seperti tabung­diatur dengan Undang-Undang. Ar­ jangan kemudian harus mencari an biasa, tetapi yang lebih penting lagitinya tabungan perumahan memang tempat tinggal yang lain ketika adalah mengatur penggunaannya.dianggap bukan tabungan biasa ka­ berkeluarga dan pindah lagi ketikarena itu diupayakan agar mempunyai punya beberapa anak. Bisa jugakedudukan legal yang khusus. Apa dinamika itu adalah peningkatan * Pemerhati masalah permukiman,kekhususan tabungan perumahan itu status sosialnya. perkotaan dan lingkungan hidup. 10
  11. 11. Edisi 3 Tahun 2011 Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Sri Hartoyo tabungan dan deposito, sementara Bank Pelaksana Penerbit KPR mela- pembiayaan perumahan merupakan lui mekanisme blended-financing akanP ada saat ini kebutuhan nasional jenis pembiayaan jangka panjang; dan menghasilkan KPR dengan suku terhadap penyediaan rumah (iv) terbatasnya kapasitas pembiayaan bunga di bawah dua digit dan tetap layak dan terjangkau adalah perbankan dalam penyediaan dana (fixed) selama masa pinjaman (tenor).sangat besar. Berdasarkan data Sensus pokok pembiayaan (landing capacity) Pada sisi supply, pola blended-financingPenduduk Tahun 2010, jumlah ru- dalam pemilikan maupun pemba­ untuk pembiayaan KPR juga dikem-mah tangga di Indonesia yang belum ngunan rumah layak dan terjangkau bangkan untuk Kredit Konstruksimemiliki rumah adalah sebanyak 13,6 khususnya bagi MBR. (KK) pembangunan rumah sejahterajuta Rumah Tangga. Sementara itu, Upaya pengerahan dana murah yang spesifikasi teknisnya ditetapkanpertumbuhan keluarga baru sekitar jangka panjang yang sudah dilakukan dengan Peraturan Menteri Perumah­800 ribu setiap tahunnya memerlu- pada saat ini melalui pembentukan an Rakyat. Selanjutnya angsuran KPRkan tambahan rumah baru. Dengan PT (Persero) SMF (Sarana Multigriya yang didukung oleh dana FLPP terse-demikian, kebutuhan perumahan di Finansial) masih banyak menghadapi but akan menjadi dana bergulir untukIndonesia pada saat ini sesungguh- kendala, seperti: (i) suku bunga yang mendukung pembiayaan perumahan.nya sangat besar sekali. Pemenuhan diminta investor di pasar modal atas Namun mengingat masih sangatkebutuhan atas rumah tersebut pada produk sekuritisasi KPR yang dilaku- besarnya kebutuhan pembiayaan se­dasarnya dapat diselenggarakan de­ kan PT. SMF masih relatif cukup ting- iring dengan meningkatnya kebutuh­ngan berbagai cara, yaitu melalui ru- gi yang pada umumnya sekitar 200 an penyediaan rumah yang layak danmah umum, rumah khusus, rumah basis point diatas imbal hasil (yield) terjangkau, maka kebutuhan dananegara, dan/atau rumah khusus; yang Surat Utang Negara (SUN); (ii) im- FLPP yang berasal dari Pos Pembia­penghuniannya dapat dengan cara bal hasil dari SUN sangat dipe­ garuhi n yaan APBN tersebut pada dasarnyasewa maupun milik sesuai segmentasi oleh peringkat utang Indonesia (Ba1). masih cukup besar, sementara kapasi-kebutuhan yang ada. Sebagai gambaran pada saat ini im- tas APBN yang terbatas tidak bisa se- Untuk penghunian dengan cara bal hasil atas SUN jangka waktu 19 lamanya dijadikan satu-satunya sum-milik, upaya pemenuhan kebutuhan tahun adalah sebesar 8,17%; dan (iii) ber pendanaan murah jangka pan-rumah yang layak dan terjangkau Belum signifikannya kebijakan insen- jang. Untuk itu, perlu dicari sumbertersebut masih menghadapi sejum- tif bagi lembaga keuangan khususnya pendanaan pengganti APBN.lah kendala, diantaranya adalah: (i) bank untuk melakukan sekuritisasirendahnya pendapatan masyarakat atas portofolio KPR yang telah diter- Urgensi Tabungan Perumahanyang berdampak kepada terbatasnya bitkannya. Berangkat dari latar belakangdaya beli sebagian besar masyarakat, Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka keberadaan dana mu-khususnya masyarakat berpenghasilan tersebut pada saat ini pemerintah te- rah jangka panjang merupakan salahrendah (MBR); (ii) Belum terben- lah melakukan terobosan penyedia­ satu kunci bagi keberhasilan peme­tuknya praktek penyediaan dana mu- an kebutuhan dana murah jangka nuhan kebutuhan perumahan yangrah jangka panjang bagi pembiayaan panjang melalui kebijakan fasilitas layak dan terjangkau, khususnya bagiperumahan, baik pada sisi permintaan likuiditas pembiayaan perumahan. kelompok masyarakat berpenghasilanuntuk kredit pemilikan rumah (KPR), Pada sisi demand, sejak bulan Okto- rendah yang merupakan bagian terbe-maupun pada sisi pasokan untuk kre­ it d ber 2010 pemerintah telah meluncur- sar (80%) dari masyarakat Indonesia.konstruksi/modal kerja; (iii) terjadi­ kan kebijakan bantuan pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Peru-nya maturity mismatch pembiayaan rumah sejahtera yang didukung oleh mahan (FLPP) yang telah beroperasiperumahan mengingat pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan peru- sejak bulan Oktober 2010 tidak da-perumahan dari perbankan/lembaga mahan (FLPP) yang bersumber dari pat selamanya bergantung dari sum-pembiayaan pada umumnya berasal Pos Pembiayaan APBN. Dana ini ber dana APBN. Solusi sumber danadari dana dana jangka pendek seperti selanjutnya dicampur dengan dana pengganti APBN dapat terjawab 11
  12. 12. Laporan Utamaapabila kita bisa melembagakan mo- bersifat wajib. Penyiapan Draft Naskahbilisasi atau pengerahan dana murah Tabungan kontraktual adalah per- Akademis dan RUUjangka panjang melalui penyelengga- janjian antara peserta dan lembaga Tabungan Perumahanraan tabungan perumah­ n. a keuangan, yang nasabah menyatakan Pada saat ini telah disiapkan Draft Pelembagaan tabungan perumah- komitmennya untuk menyetorkan Naskah Akademis dan RUU tentangan secara nasional merupakan amanat sejumlah dana tertentu selama suatu Tabungan Perumahan dengan tujuanPasal 124 Undang-Undang Nomor 1 periode tertentu yang disebut perio­ untuk: (i) memberikan landasan pe-Tahun 2011 tentang Perumahan dan de menabung. Setelah akhir perio­ nyelenggaraan tabungan perumahanKawasan Permukim­ n. Disamping a de menabung, dan setelah melalui sebagai salah satu sumber pembiayaanitu, pengembangan tabungan peru- masa tunggu (waiting period), peserta murah jangka panjang bagi pemenuhanmahan secara nasional guna mening­ berhak untuk memperoleh pinjam­ kebutuhan perumahan yang layak dankatkan aksesibilitas masyarakat ber- an dengan jumlah tertentu, yang terjangkau; (ii) menjadikan tabunganpenghasilan rendah terhadap hunian besarnya disesuaikan dengan besar/ perumahan sebagai acuan bagi kepastianyang layak dan terjangkau juga meru- kecilnya tabungan tersebut. Adapun hukum mengenai pemenuhan hak danpakan amanat dari Peraturan Presi- sistem HPF muncul sebagai upaya kewajiban setiap warga negara dalamden Nomor 5 Tahun 2010 untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan perumahannya;tentang Rencana Pemba­ yang timbul dalam per- (iii) mewujudkan tanggungjawab nega-ngunan Jangka Menengah ekonomian yang memi- ra dalam penyediaan akses pembiayaanNasional (RPJMN) Tahun liki tingkat inflasi tinggi perumahan bagi setiap warga negara;2010-2014. dan belum memiliki pasar dan (iv) menetapkan peran stakeholder Hasil rapat Pembahasan modal yang berkembang. dalam membangun skema tabunganTahunan Program Legislasi Situasi ini menyebabkan perumahan dalam skala nasional. Sub-Nasional (Proleg­ as) Ran- n minat masyarakat untuk tansi Pokok RUU Tabungan Perumah-cangan Undang Undang menabung rendah sehing- an setidaknya akan meliputi: (i) penge­Prioritas Tahun 2012 yang ga menghambat kegiatan- rahan dana tabungan perumah­ n; (ii) a Istimewatelah di­ elenggarakan oleh s kegiatan yang memerlukan pemupukan dana tabungan perumahan;Badan Pembinaan Hukum Nasional pendanaan jangka panjang. Dalam hal (iii) pemanfaatan dana tabung­ n peru- a(BPHN) Kementerian Hukum dan ini, pemerintah perlu turun tangan mahan; dan (iv) kelembagaan tabunganHAM RI pada tanggal 8-9 November untuk meningkatkan kinerja tabung­ perumahan.2012 di Hotel Sahira Bogor menyata- an perumahan dengan menerapkan Keberadaan Undang-Undang ten-kan bahwa RUU Tabungan Perumah­ asas gotong royong, ke­ erjangkauan, t tang Tabungan Perumahan ini mem-an sudah diagendakan dalam Daftar keadilan, kemanfaatan dan kepastian punyai posisi yang sangat stratejik un-Rekapitulasi Hasil Inventarisasi Usul­ hukum. tuk melengkapi keberadaan dua Un-an Prolegnas RUU Prioritas 2012 di HPF merupakan institusi keuang­ dang-Undang yang terkait sebelum-Lingkungan Pemerintah. an khusus yang mengumpulkan nya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 iuran wajib yang dikumpulkan dari Tahun 2011 tentang Perumahan dan Konsep Tabungan Perumahan pekerja sektor swasta maupun pub- Kawasan Permukiman, dan Undang- Penyediaan dana jangka panjang lik. Iuran yang dikumpulkan meru- Undang Nomor 20 Tahun 2011 ten-untuk pembiayaan perumahan pada pakan persentase tertentu dari gaji tang Rumah Susun. Melalui penye-dasarnya dapat dilakukan melalui para pekerja, dan biasanya pemberi lenggaraan tabungan perumahan iniskema tabungan dan/atau pasar mo­ kerja turut memberikan kontribusi diharapkan dapat diwujudkan danadal. Dua model skema tabungan yang iuran yang besarnya proporsional murah jangka panjang untuk pembi-banyak digunakan di berbagai negara, terhadap iuran pekerja. HPF kemu- ayaan perumah­ n yang berbasis ke- aadalah tabungan kontraktual (Con- dian me­ gelola iuran tersebut dan n pada kemandirian masyarakat pesertatractual Savings for Housing-CSH) dan melakukan pemupukan dana melalui tabungan yang di­ elenggarakan dan stabungan wajib (Housing Provident berbagai instrumen investasi. HPF dikelola secara kredibel dan akuntabelFund - HPF). Sebenarnya HPF pun biasanya terintegrasi dengan sistem yang pada gilirannya dapat memper-merupakan suatu bentuk tabungan jaminan hari tua, di mana peserta cepat upaya pemenuhan kebutuhankontraktual, biasanya contractual sa­ dapat menarik simpanan dan hasil perumahan secara nasional.vings mengacu pada skema tabungan pengembangannya setelah mereka * Deputi Bidang Pembiayaan,yang bersifat sukarela, sementara HPF pensiun. Kementerian Perumahan Rakyat 12
  13. 13. Edisi 3 Tahun 2011 Menggagas Tabungan Perumahan Istimewa Rahmat Hidayat (backlog) terus meningkat akibat daya dukung penyediaan rumah baru tidakR umah merupakan salah satu sebanding dengan pertambahan jum- kebutuhan dasar manusia. lah rumah tangga baru. Dari rumahlah bermula aktivi­ Salah satu permasalahan pokok Urgensi dan Potensi TPtas manusia. Dalam perspektif Islam yang dihadapi dalam pembangunan Dalam pasal 119 UU Nomor 1dikenal konsep “baity jannaty, “ru- perumahan adalah masalah pembi- Tahun 2011 tentang Perumahan danmahku surgaku”. Dari konsepsi terse- ayaan, yaitu kondisi keuangan negara Kawasan Permukiman, dikatakanbut, rumah mempunyai peran penting belum mampu sepenuhnya membi- bah­ a sumber dana untuk pemenuh­ wdan strategis bagi kehidupan seseorang ayai pembangunan perumahan. De- an kebutuhan rumah, perumahan,dan keluarganya. Rumah selain men- mikian pula daya beli (affordability) permukiman, serta lingkungan huni-jadi simbol status sosial ekonomi se­ masyarakat masih rendah dan belum an perkotaan dan perdesaan berasalseorang, ia juga berperan membentuk mampu menyesuaikan dengan harga dari APBN, APBD; dan/atau sumberwatak, akhlak serta kepribadian bangsa pasar perumahan, sehingga mereka dana lainnya sesuai dengan ketentuansebagai salah satu upaya membangun tidak dapat memenuhi hak dasar peraturan perundang-undangan. Da-manusia Indonesia seutuhnya, ber- mereka akan rumah layak huni. Di­ lam pasal 121 ayat (1) UU tersebutjati diri, mandiri, dan produktif. Oleh samping itu, perkembangan tingkat dijelaskan, pemerintah dan/atau pe-karena itu, konstitusi dan peraturan suku bunga dan inflasi yang cen­ merintah daerah harus melakukanperundang-undangan mengamanat- derung fluktuatif berpengaruh ter­ upaya pengembangan sistem pembi-kan bahwa setiap warga negara berhak hadap sistem pembiayaan perumahan ayaan untuk penyelenggaraan peru-untuk hidup sejahtera lahir dan batin, yang pada gilirannya akan membe­ mahan dan kawasan permukiman.bertempat tinggal, dan mendapatkan ratkan masyarakat sebagai end-user. Dalam pasal 121 ayat (2) dijelaskan,lingkungan hidup yang baik dan se- Demikian pula, belum terintegrasinya pengembangan sistem pembiayaanhat, aman, serasi dan teratur. sistem pembiayaan perumahan me- sebagaimana dimaksud pada ayat Harus diakui bahwa pembangunan nyebabkan terjadinya ketidak sesuaian (1) meliputi: lembaga pembiayaan;perumahan belum mencapai kondisi (mismach) pembiayaan, ketika sum- pengerahan dan pemupukan dana;ideal seperti diharapkan. Masih ba­ ber pembiyaan perumahan berjangka pemanfaatan sumber biaya; dan ke-nyak rumah tangga yang menempati pendek digunakan untuk membi- mudahan atau bantuan pembiayaan.rumah tidak layak huni dengan du- ayai kredit/pembiayaan perumahan Kemudian dalam pasal 123 ayat (1)kungan prasarana, sarana lingkungan berjangka panjang. Oleh karena itu, UU tersebut dikatakan, pengerahandan utilitas umum (PSU) yang ter- perlu digali sumber daya alternatif, dan pemupukan dana sebagaimanabatas dan kurang memadai. Demiki- antara lain melalui penyelenggaraan dimaksud dalam pasal 121 ayat (2)an pula jumlah kekurangan rumah tabungan perumahan (TP). meliputi: dana masyarakat; dana 13
  14. 14. Laporan Utamatabungan perumahan termasuk ha- setiap peserta setiap bulannya mena- ja di sektor formal yang jumlahnyasil investasi atas kelebihan likuiditas; bung Rp. 100.000,-, maka setiap bu- diperkirakan 40 juta dan merekadan/atau dana lainnya sesuai dengan lan akan terkumpul dana TP sebesar yang bekerja di sektor informal yangketentuan peraturan perundang-un- Rp. 1,26 triliun dan setiap tahunnya jumlahnya diperkirakan berkisar 100dangan. mencapai Rp. 14,2 triliun. Jika setiap juta. Kemudian dari kedua kelompok Kendala dalam pelaksanaan pem- peserta setiap bulannya menabung ini dikurangi dengan jumlah pekerjabangunan perumahan adalah keter­ Rp. 500.000,-, maka setiap bulan yang penghasilannya dibawah Peng-batasan anggaran, masih rendahnya akan terkumpul dana TP sebesar Rp. hasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).daya beli masyarakat terutama MBR, 5,9 triliun dan setiap tahunnya men- Berdasarkan asumsi kedua ini, makaserta terjadinya ketidak sesuai­ n da- a capai Rp. 70,1 triliun. Perhitungan potensi peserta program TP juga sa­lam pembiayaan perumahan. Se- lebih rinci dapat dilihat di tabel-1 di ngat besar.mentara UU Nomor 1 Tahun 2011 bawah ini.tentang Perumahan dan KawasanPermukiman mengamanatkan pen­ Tabel-1: Potensi Tabungan Perumahantingnya pengembangan sistem pembi- Keterangan Jumlah Dana TP Jumlah TP Tiap Pesertaayaan antara lain melalui pengerahan Jumlah Nilai Per Bulan Per Tahun 1 Tahun 5 Tahun 10 Tahun 15 Tahundan pemupukan dana TP. Berdasar- 11.832.000 100.000 1.183.200.000.000 14.198.400.000.000 1.200.000 6.000.000 12.000.000 18.000.000kan pemikiran tersebut, maka rencana 11.832.000 150.000 1.774.800.000.000 21.297.600.000.000 1.800.000 9.000.000 18.000.000 27.000.000penyelenggaraan TP merupakan ke­ 11.832.000 200.000 2.366.400.000.000 28.396.800.000.000 2.400.000 12.000.000 24.000.000 36.000.000niscayaan serta menemukan relevansi 11.832.000 250.000 2.958.000.000.000 35.496.000.000.000 3.000.000 15.000.000 30.000.000 45.000.000dan urgensinya. Ada beberapa negara telah menye- 11.832.000 300.000 3.549.600.000.000 42.595.200.000.000 3.600.000 18.000.000 36.000.000 54.000.000lenggarakan semacam sistem TP. Mi­ 11.832.000 400.000 4.732.800.000.000 56.793.600.000.000 4.800.000 24.000.000 48.000.000 72.000.000salnya Perancis dengan nama Compte 11.832.000 500.000 5.916.000.000.000 70.992.000.000.000 6.000.000 30.000.000 60.000.000 90.000.000D’epargne Logement (CEL) yangdiperkenalkan pada tahun 1965 sertaPlan D’epargne Logement (PEL) yang Berdasarkan hasil exercise seba- Mekanisme Operasional TPdiperkenalkan pada tahun 1970 dan gaimana tabel-1, maka dapat dilihat: Hal penting yang perlu diperhati-sekaligus merupakan bentuk penyem- (a) potensi TP sangat besar; (b) pada kan dalam rencana penyelenggaraanpurnaan dari program CEL; Jerman tahun ke-5 peserta dengan jumlah TP adalah bagaimana mekanismedengan nama “Bauspar”; Singapura cicilan tertentu layak mendapatkan operasional dari TP tersebut. Dalamdengan model Central Provident Fund fasilitas pinjaman KPR karena nilai mendisain mekanisme operasionalnya(CPF), Malaysia yang dikenal dengan tunainya rata-rata sudah lebih dari penyelenggaraan dan pengelolaan danaKumpulan Wang Simpanan Pekerja 30% (tergantung dari harga rumah), TP, penulis menjadikan penyelengga-(KWSP) atau Employees Provident dan jumlah nilai tunai setara (equival­ raan dan pengelolaan dana haji baik diFund (EPF), RRC dan India dengan en) 30%, maka dapat dijadikan uang Indonesia maupun Malaysia sebagainama Housing Provident Fund (HPF); muka (down payment) pinjaman “bench mark”. Hal ini disebabkan ka­dan Amerika Serika dengan nama Set- KPR. rena ada kemiripan dan unsur-unsurtlement Housing Fund (SHF). Nilai tunai tersebut masih meru- yang terlibat di dalamnya secara relatif Ada beberapa cara dalam menghi- pakan “nilai tunai murni” dan akan sama. Sebagai contoh, dalam penye-tung potensi peserta TP ini. Pertama, ba­ yak jika mereka mendapatkan n lenggaraan dan pengelolaan dana haji,berdasarkan angka backlog. Sebagai bagian keuntungan dari investasi ada unsur masyarakat (publik), Bankgambaran jumlah penduduk yang (pemupuk­ n) dana TP tersebut. Ber- a Pelaksana (BP), pemerintah, lembagatidak punya rumah sebanyak 13,6 dasarkan exercise ini pula dapat dide- pengelola dan objek (program)-yaknijuta orang. Kalau kita asumsikan, sain berapa sebenarnya jumlah iuran haji atau rumah, serta ada unsur in-diantara mereka masuk kriteria mis- tabungan yang wajar yang akan dibe- vestasi untuk pemupukan (pengem-kin (13,2% sementara ditanggung bankan kepada peserta agar mereka bangan) dana peserta.oleh negara), maka peserta potensial dapat segera mendapatkan fasilitas Disamping itu, sesuai dengandari program TP ini adalah sebanyak pembiayaan KPR. pasal 121 ayat (2) UU Nomor 1 Ta-11.832.000 orang (untuk 2010). Jika Kedua, menghitung jumlah peker- hun 2011 tentang Perumahan dan 14
  15. 15. Edisi 3 Tahun 2011Kawasan Permukiman, ada beberapa model tabungan perumahan yang sejumlah uang hingga terkumpul cu-aspek yang perlu diperhatikan dalam banyak diadopsi di berbagai negara, kup uang untuk membangun sebuahmendisain mekanisme operasional yaitu tabungan kontraktual (contrac- rumah yang akan dialokasikan untukdari TP tersebut. tual savings) dan Housing Provident salah satu anggotanya melalui undian. Pertama, aspek kelembagaan. Ba­ Fund (HPF). Tabungan kontraktual Seluruh anggota kelompok tersebutgai­­ mana bentuk kelembagaan yang adalah suatu bentuk perjanjian antara akan terus menyetorkan uang hinggaakan menyelenggarakan program TP nasabah dengan sebuah lembaga seluruh anggotanya telah memperolehini, apakah akan menggunakan kelem- keuangan, yang nasabah menyatakan rumah. Sistem inilah yang kemudianbagaan yang ada (existing), atau mem- komitmennya untuk menyetorkan dikembangkan menjadi tabunganbuat kelembagaan baru, dan bagaima- dana sejumlah tertentu dalam suatu kon­ raktual yang dijalankan di ber- tna hubungan antara lembaga terkait periode tertentu (periode menabung). bagai negara, antara lain Prancis dandan apa peran masing-masing lem- Setelah melalui masa tunggu (wait- Jerman, dan juga telah banyak dia-baga, serta siapa yang akan berpe­ an r ing period), nasabah tersebut berhak dopsi di kawasan Eropa Timur, Timursebagai regulator, pelaksana dan eva­ untuk memperoleh pinjaman de­ Tengah, Afrika Utara dan beberapaluator. Hubungan kelembagaan dan ngan jumlah tertentu, yang besarnya wilayah di Amerika Latin.meka­ isme operasional penyelengga- n disesuaikan dengan besar/kecilnya ta­ Terdapat dua sistem tabunganraan TP dapat dilihat pada gambar-1. bungan nasabah tersebut. Model ini kontraktual, yaitu sistem terbuka dan Kedua, aspek pengerahan dana. sebenarnya merupakan pengembang­ sistem tertutup. Sistem terbuka ada-Apakah tabungan perumahan ini ber- an dari sistem mutual building society lah sistem tabungan kontraktual yangsifat sukarela (voluntary) atau wajib yang dikembangkan di Inggris pada pesertanya memiliki hak untuk segera(mandatory), terbuka (open) atau ter- abad ke-19, ketika sekelompok indi- mengajukan kredit/pembiayaan se­tutup (closed), serta bagaimana meka- vidu yang ingin memiliki rumah ber- telah masa menabungnya selesai, dannisme pengerahan dananya. Ada dua gabung dan secara rutin menyimpan pihak pengelola dapat menggunakan = Aliran Dana Asal = Aliran Pengembalian Dana (Repayment) Secondary Mortgage Facilities Pengadaan Mengembangkan/ Tanah dan membangun Pengelolaan perumahan Kawasan Kasiba/Lisiba BS Rumah Jadi/ Kavling Tanah Matang Pembelian rumah melalui KPR FLPP Rumah Sejahtera Rumah Swadaya Rumah Susun Tapak Iuran Tabungan Perumahan Pembangunan perbaikan rumah swadaya melalui KPRS FLPP Pinjaman lunak PASOKAN KEBUTUHANGambar-1 : Sistem Pembiayaan Perumahan dan Mekanisme Operasional TP 15
  16. 16. Laporan Utamasumber-sumber dana di luar simpan- ayaan kontruksi; (2) Kelebihan dana disalurkan dalam bentuk: (a) pem-an peserta untuk memenuhi kebutuh­ (yang belum digunakan untuk KPR biayaan KPR, dapat menggunakanan dana untuk dipinjamkan kepada dan pembiayaan kontruksi) diman- akad Murabahah, Istis’na’, Ijarah Al-peserta. Sedangkan dalam sistem ter- faatkan untuk membiayai produk/ Muntahiya Bi-Attamlik (IMBT) ataututup pengajuan kredit/pembiayaan proyek investasi perumahan seperti Musyarakah Mutanaqishah (MMQ);oleh peserta ditentukan oleh pengelo- regulated mortgage loan dan mortgage (b) pembiayaan konstruksi denganla tabungan berdasarkan urutan dan bond market; (3) Diinvestasikan di menggunakan akad Murabahah atausumber dana yang digunakan untuk sektor lain yang halal dan punya nilai Istisna’; atau (4) diinvestasikan kepemberian pinjaman sepenuhnya ber­ ekonomi tinggi dan menguntungkan sektor/bisnis yang halal (tidak ber-asal dari dana tabungan peserta. (profitable). tentangan dengan prinsip syariah HPF muncul sebagai respon atas Keempat, aspek pemanfaatan/ dan peraturan perundang-undangan)masalah yang timbul dalam pereko- penyaluran dana. Aspek ini harus terutama untuk bidang-sektor yangnomian yang memiliki tingkat inflasi direncanakan dan didesain secara terkait dengan perumahan atau bi-tinggi dan belum memiliki pasar mo­ baik. Misalnya bagaimana penentuan dang lain sepanjang tidak bertentang­dal yang berkembang. Hal ini telah ke­ompok sasaran, syarat-syarat yang l an dengan prinsip syariah dan pera-menyebabkan minat masyarakat un- harus dipenuhi, skemanya seperti apa, turan perundang-undangan se­ erti ptuk menabung rendah, sehingga pada mekanisme penyaluran (delivery sys- sukuk, obligasi syariah, reksadanaakhirnya menghambat kegiatan-kegi­ tem-nya) dan mekanisme pengenda- syariah, medium term note (MTN).atan yang memerlukan pendanaan lian seperti apa, serta obyek yang da- Untuk investasi ini dapat mengguna-jangka panjang. Sistem atau model pat dibiayai oleh dana TP ini berupa kan akad: Mudharabah, Murabahah,ini digunakan di Singapura, Malaysia, pembelian/pembangunan/perbaikan Istis’na’, dan Ijarah. Selanjutnya hasilRRC dan India. Di Indonesia, bagi unit rumah pertama? dari pemupukan(pengembangan) se-PNS dan pekerja di sektor formal se- bagian masuk ke fulling fund dan se-baiknya diterapkan kepesertaan wajib Akad-akad yang Dapat bagiannya masuk ke rekening peserta.baik bagi mereka yang belum punya Digunakan dalam TP Dengan demikian, maka dana TPrumah maupun yang sudah punya Penyelenggaraan dan operasio­ ali­ n baik yang dalam bentuk fulling fundrumah dengan cara memotong gaji/ sasi TP dapat dilaksanakan secara kon- maupun di masing-masing pesertapenghasilan dengan persentase ter- vensional atau syariah. Terkait dengan akan berkembang. Dengan demikian,tentu. Sedangkan bagi mereka yang penyelenggaraan dan operasionalisasi dana TP ini akan terus berkembangbekerja di sektor informal sebaiknya TP secara syariah, maka perlu diper- dan peserta akan untung serta akanditerapkan kepesertaan suka rela baik hatikan akad-akad yang akan dipergu- dapat mendapatkan fasilitas pinjamanbagi yang belum punya rumah mau- nakan. untuk perumahan sebagaimana yangpun bagi mereka yang sudah punya Berdasarkan gambar-1, akad- diharapkan.rumah. Bagi yang belum punya rumah akad yang kemungkinan muncul/ Dari berbagai pemikian di atas, TPtentu mereka mendapatkan hak untuk terjadi sekaligus dapat dipergunakan ini potensinya sangat besar dan dapatmendapatkan fasilitas pinjaman KPR, dalam penyelenggaraan dan operasi­ dikelola secara konvensional mau-sedangkan bagi mereka yang sudah onalisasi dana TP dapat dikelompok- pun syariah. Dengan demikian, makapunya rumah, mereka akan menda- kan sebagai berikut: (1) pada saat pe- penting untuk dilaksanakan. Ke-patkan dana pengembalian ditambah serta membuka rekening TP di Bank beradaan TP ini nantinya diharapkandengan imbal hasil (keuntungan) dari Pelaksana (BP), maka akad yang dapat dapat menjadi sumber alternatif pem-pemupukan dana TP. dipergunakan adalah akad Wadi’ah biayaan pembangunan perumah­ n a Ketiga, aspek pemupukan dana. atau Mudharabah; (2) kemudian dana dan permukiman di Indonesia, sertaAda beberapa cara yang dapat dilaku- TP masyarakat tersebut dipercaya- dapat memberikan manfaat dan keun-kan dalam memupuk/mengembang- kan kepada Pelaksana/Penyelenggara tungan masyarakat khususnya peserta,kan dana TP antara lain, yaitu: (1) untuk dikelola, maka akad yang da- sehingga mereka dapat memenuhi ke-Dana yang terkumpul diakumulasikan pat digunakan adalah akad Wakalah butuhan dasarnya akan rumah yangdan digabungkan (blended) dengan Bil Ujrah; (3) selanjutnya dana TP layak, nyaman dan terjangkau.dana FLPP dan BP serta digunakan tersebut di­ upuk (dikembangkan) psebagai sumber dana murah untuk dalam bentuk blended dengan dana * Kepala Bidang Inovasi Pembiayaan Syariah, Asisten Deputi Fasilitasi dan Inovasipinjaman KPR atau kredit/pembi- FLPP dan BP untuk selanjutnya Pembiayaan, Kementerian Perumahan Rakyat 16
  17. 17. Edisi 3 Tahun 2011 Peran Tabungan Wajib Perumahan Sebagai Sumber Dana Alternatif Dalam Mengatasi Kekurangan Perumahan di Indonesia * Margustienny Oemar AliB erdasarkan data BPS di tahun 2010, kekurangan Pendanaan dan Pembiayaan (backlog) perumahan di Indonesia mencapai 13,6 Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong juta unit (perhitungan lain hanya 8 juta – red.) atau pemberdayaan pendanaan dan sistem pembiayaan yangsetara dengan 22% dari total rumah tangga dengan rincian dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana dansebesar 10,32% rumah tangga tinggal di rumah sewa dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk11,68% rumah tangga tinggal di rumah orang tua, rumah pemenuhan kebutuhan rumah (Pasal 118 UU 1/2011).dinas dan lainnya. Sesuai dengan amanat UU 1/2011 Pasal 119 bahwa sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah dapat Rumah Tangga Indonesia berdasar berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kepemilikan Rumah (2010) (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 10.32% (APBD) dan sumber dana lainnya sesuai ketentuan Sewa perundang-undangan. Lainnya: 11.68% - Tinggal dengan orangtua - Rumah dinas Mengatasi backlog perumahan dilakukan dengan - Lainnya mengefisienkan rantai pasokan perumahan secara sistemik. 78.00% Memiliki Rumah sumber: Badan Pusat Statistik Kekurangan (backlog) perumahan akansemakin membesar apabila tidak ada upaya yangnyata untuk mengatasi dan pada tahun 2014diperkirakan akan mencapai 17,9 juta unit. Oleh sebab itu, diperlukan intervensi peme­rintah dalam mengatasi kekurangan (backlog)perumahan ini yaitu melalui efisiensi seluruhkomponen rantai pasokan perumahan yangsalah satunya adalah melalui penyediaan dana sumber: BLU Pusat Pembiayaan Perumahanmurah jangka panjang dengan memberikanstimulan di sepanjang rantai pasokan perumah­ Standar pelayanan untuk setiap pemangku kepentinganan terutama perumahan sejahtera. Stimulan yang diberikan dapat berupa pe-motongan biaya dana (cost of fund) pembiayaanyang suku bunga dasar kredit (base lending rate)yang diterima oleh masyarakat menjadi lebihrendah daripada suku bunga komersial yangmenyebabkan mekanisme pasar dapat bergeraklebih cepat. Stimulan yang diberikan dikemas dalambentuk produk-produk pembiayaan melaluipem­ iayaan bersama dengan Lembaga Keuang­ b sumber: BLU Pusat Pembiayaan Perumahanan terutama Perbankan. 17
  18. 18. Laporan Utama Pasal 120 UU 1/2011 menyatakan, dana sebagaimanadimaksud Pasal 119 dimanfaatkan untuk mendu­ ung: k a. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permu­ kim­ n; dan/atau a b. Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan sumber: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan perolehan rumah bagi MBR sesuai dengan standar pelayanan minimal. sumber: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan Sumber : UU Nomor 1 Tahun 2011 Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus melaku­ Oleh sebab itu, diperlukan pengerahan dan pemupukankan upaya pengembangan sistem pembiayaan yang meliputi dana yang berasal dari sumber lainnya sesuai denganLembaga Pembiayaan, Pengerahan dan Pemupukan dana, ketentuan peraturan perundang–undangan.Pemanfaatan sumber biaya dan Kemudahan atau bantuanpembiayaan (Pasal 121). Pemanfaatan sumber biaya digunakan untuk pembiaya­an konstruksi, perolehan rumah, pembangunan rumah,rumah umum, atau perbaikan rumah swadaya, pemeliharandan perbaikan rumah, peningkatan kualitas perumahandan kepentingan lain di bidang perumahan dan kawasanpermukiman (Pasal 125). Kebutuhan Dana Kebutuhan dana untuk membiayai 1,4 juta unit dalamperiode 2010 – 2014 dengan asumsi alokasi dana murahsebesar Rp. 34.000.000,00/unit akan membutuhkan dana Sumber : UU Nomor 1 Tahun 2011sebesar Rp. 44.828.784.000.000,00. Pasal 123 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur bahwa pengerahan dan pemupukan dana untuk mengembangkan sistem pembiayaan untuk menyelenggarakan perumahan meliputi dana masyarakat, dana tabungan perumahan dan dana lainnya sesuai dengan sumber: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan alokasi dana Anggaran Pendapatan Sehingga dimungkinkan untuk mencari sumber danadan Belanja Negara (APBN) hanya sebesar Rp. lainnya yang berasal dari dana masyarakat, dana tabungan20.699.494.000.000,00 sehingga terdapat kekurangan dana perumahan bahkan dana lainnya seperti dana sosial darisebesar Rp. 24.129.290.000.000,00 selama 5 tahun (periode pihak luar baik berupa organisasi skala nasional maupun2010 – 2014), atau sebesar Rp. 4,8 Trilliun per tahun. skala internasional. 18
  19. 19. Edisi 3 Tahun 2011 Tabungan Wajib Perumahan Sedangkan untuk pemberi kerja mendapatkan manfaat Merupakan tabungan wajib bagi setiap penduduk In- kepastian hunian buat pekerjanya, sehingga menjamindonesia. Sumber dana deposit dapat berasal dari pekerja kesejahteraan dari para pekerjanya.dan pemberi kerja dengan porsi tertentu dari penghasil­an pekerja. Mekanisme penyetorannya dapat menggu- Potensinakan mekanisme yang dilakukan oleh Jamsostek dalam Berdasarkan asumsi yang terdapat pada berikut, potensimelakukan pungutan jaminan sosial atau menggunakan pendanaan tabungan wajib perumahan minimal (1%)meka­ isme penyetoran pajak melalui lembaga perbankan n sebesar Rp. 8 Triliun pada tahun 2010 dan maksimal (3%)menggunakan MPN (Modul Penerimaan Negara). Rp. 48 Triliun pada tahun 2014. Pengelola Dana Bergulir Perumahan yang dalam hal iniadalah BLU – Pusat Pembiayaan Perumahan Kemenperaakan melakukan investasi terhadap dana ke pasar modal atausurat berharga yang hasil investasinya akan dikembalikanke peserta dalam bentuk: 1. Tabungan Wajib Perumahan Pertumbuhan dana peserta yang lebih besar daripada tabungan konvensional dan dapat digunakan sebagai Uang Muka atau dicairkan pada saat pensiun. 2. KPR Sejahtera Kekurangan dari mekanisme ini adalah belum mampu untuk melakukan pungutan bagi pekerja informal di Indonesia. Sumber: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan Dengan asumsi terdapat kekurangan dana sebesar Rp. 24 Trilliun pada tahun 2014 dan rasio pungutan terhadap potensi sebesar 30%, maka dengan 1% total pendanaan sebesar Rp. 17 Trilliun masih mengalami kekurangan sebesar Rp. 6.3 Trilliun. sumber: BLU Pusat Pembiayaan Perumahan Manfaat Kekurangan ini dapat diatasi dengan memperbesar porsi Manfaat dari tabungan perumahan dapat dirasakan (2% - 3%) dari penghasilan namun akan memberatkanoleh seluruh pemangku kepentingan industri perumahan pekerja atau dengan cara mencari sumber lain sepertisejahtera dengan adanya dana likuiditas pembiayaan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011perumahan (dana murah jangka panjang) yang ber­ e­ k tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu danalanjutan sehingga adanya kepastian stimulan pembiayaan. masyarakat dan dana lainnya sesuai ketentuan perundang- Manfaat yang dirasakan oleh pekerja adalah adanya undangan.fasilitas tabungan yang mendapatkan return (imbal hasil)yang lebih tinggi dari pada produk tabungan yang tersedia,memastikan adanya uang muka untuk pembelian rumah, *Pemimpin Badan Layanan Umum (BLU)dan dapat dicairkan pada saat pensiun. Pusat Pembiayaan Perumahan, Kementerian Perumahan Rakyat 19

×