KEMENTERIAN            PERUMAHAN RAKYAT        LAPORAN KINERJABIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN         TAHUN 2011
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranCover Depan dan Belakang: Istimewa/Bagian Humas & Protokol - KEMENPERA  ii
P                                                            Kementerian Perumahan Rakyat                              KAT...
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran                                                                      DAFTAR ...
Kementerian Perumahan Rakyat         4.1		 Rapat Rutin Biro Perencanaan dan Anggaran.........................................
Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran                                                 DAFTAR TABELTabel II.1	     P...
Kementerian Perumahan Rakyat                          DAFTAR SINGKATANAPBD	      :	   Anggaran Pendapatan Belanja DaerahAP...
Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan AnggaranKab	        :	         KabupatenKasiba	     :	         Kawasan Siap BangunKKN	...
Kementerian Perumahan RakyatPLP2K-BK	      :	   Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh 				                 ...
Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan AnggaranSPT	     :	            Surat Pemberitahuan Tax (Pajak)SIMAK	   :	            S...
Kementerian Perumahan Rakyat                          xi
Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaranxii
Kementerian Perumahan Rakyat        A                       BAB I                   PENDAHULUAN                       mana...
Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran        Pembangunan perumahan dan permukiman jika dilakukan secara benar      ...
Kementerian Perumahan Rakyat        dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat. Sesuai dengan Permenpera        tersebut ...
Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran1.3.1 	 Bagian Program        Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan peny...
Kementerian Perumahan Rakyat       Bagian Anggaran terdiri atas:       a. 	 Subbagian Penyusunan Anggaran       	 Subbagia...
Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran             c.	 Subbagian Analisa dan Pelaporan             	 Subbagian Anali...
Kementerian Perumahan Rakyat        e. 	 Belum optimalnya sinergitas program dan kegiatan dengan Pemerintah             Da...
Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran        menjelaskan tentang terobosan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan...
Kementerian Perumahan RakyatR              BAB II  RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN       DAN ANGGARAN 2010-2014        ...
Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran        Selain itu, perlu juga digaris-bawahi bahwa pencapaian visi membutuhka...
Kementerian Perumahan Rakyat        Biro Perencanaan dan Anggaran melakukan koordinasi dalam segala kegiatan        yang t...
Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran        d.	 Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kementerian Perumahan Rakya...
Tabel II.1 Penjabaran Kegiatan Pokok Biro Perencanaan dan Anggaran            Program/                Unit Kerja          ...
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran              Rencana Kerja Tahunan Biro Perencanaan dan Anggaran pada tahun ...
Kementerian Perumahan Rakyatakan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerimaamanah/tanggung jawab...
Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran             8.	 Dukungan Sekretariat Dekonsentrasi tahun 2011;             9....
Kementerian Perumahan Rakyat              BAB III        S  KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN      ANGGARAN TAHUN 20113.1.	   P...
Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran           disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2011 yang tel...
Kementerian Perumahan Rakyat        Tabel III.2 Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011 Indikator Kegiat...
Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran         Tabel III.3 Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011...
Kementerian Perumahan Rakyat         Tabel III.5 Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011 untuk Layanan P...
Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran                 Tabel III.7 Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran...
Kementerian Perumahan Rakyat3.3	   Koordinasi Kegiatan Eksternal Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat       Biro Perencana...
Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran        yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran Kemenpera.   ...
Kementerian Perumahan RakyatC.	 Rapat Koordinasi Kementerian Perumahan Rakyat    Sebagai sebuah lembaga negara Kementerian...
Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran                    4.	 Menguatkan linkage Lembaga Keuangan Non Bank ke Lembag...
Kementerian Perumahan Rakyat3.	 Terkait pengembangan kemitraan dalam rangka peningkatan akses    masyarakat ke sumber daya...
Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran               b)	 Sebagai alternatif pemberian stimulan PSU melalui pengemban...
Kementerian Perumahan Rakyatb)	 Aspek Pertanahan:    1.	 Perolehan tanah dengan cara:           Pemanfaatan tanah yang idl...
Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran30
Kementerian Perumahan Rakyat             BAB IVP  INOVASI PROGRAM DAN KEGIATAN        ada tahun 2011 Biro Perencanaan dan ...
Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran                                Gambar 4.1 Contoh Weekly Monitoring4.2	    Lap...
Kementerian Perumahan Rakyat4.3	   Rapat Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2011       Dalam rangka meningkatkan ku...
Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran4.5	    Inisiasi Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat (RAKORPERA)        Setelah ...
Kementerian Perumahan Rakyat       bermanfaat bagi para perancang kebijakan, perencana program dan kegiatan,       dan par...
Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran4.10	   Situs Biro Perencanaan dan Anggaran        Situs ini dikelola oleh Bag...
Kementerian Perumahan Rakyat4.11	   Penerbitan CD Regulasi        Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ...
Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran38
Kementerian Perumahan RakyatD                               BAB V                              PENUTUP       alam menjalan...
Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran40
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011

3,471

Published on

Merupakan upaya memenuhi aspek transparansi dari konsep Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Undang-Undang Keterbukaan Publik

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,471
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
116
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011"

  1. 1. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT LAPORAN KINERJABIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN TAHUN 2011
  2. 2. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan AnggaranCover Depan dan Belakang: Istimewa/Bagian Humas & Protokol - KEMENPERA ii
  3. 3. P Kementerian Perumahan Rakyat KATA PENGANTAR uji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 ini dapatdiselesaikan. Laporan ini kami susun sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas dantransparansi penyelenggaraan pemerintahan bidang perumahan rakyat.Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyatmempunyai tugas penting untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunanbidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi tanggungjawab Kemenperakhususnya dari aspek perencanaan, penganggaran dan evaluasi. Laporan ini menyajikancapaian kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Kementerian PerumahanRakyat yang telah diamanatkan dalam Rencana Kerja Pemerintah sebagai bagian dariRencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014, berupa capaian terhadap targetpembangunan berikut kendala dan permasalahan.Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan bagi kita sekalian agardapat terus memberikan sumbangsih terbaik bagi terwujudnya visi Biro Perencanaandan Anggaran Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat, yaitu “Terwujud sistemperencanaan dan penganggaran Kementerian Perumahan Rakyat yang akuntabel dandidukung data dan informasi yang akurat”. Amin Jakarta, Januari 2012 Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Oswar M. Mungkasa iii
  4. 4. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran DAFTAR ISIKata Pengantar………………………………………………………………...................................................... iiiDaftar Isi………………………………………………………………………………............................................ ivDaftar Tabel…………………………………………………………………………….......................................... viDaftar Gambar……………………………………………………………………………….................................. viDaftar Lampiran…………………………………………………………………………..................................... viDaftar Singkatan…………………………………………………………………………………….....................viiBAB I PENDAHULUAN …..…………………………............…………………………………................. 1 1.1 Latar Belakang ……………………………………………………......................................... 1 1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Biro Perencanaan dan Anggaran.……....... 2 1.3 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran ……………………........ 3 1.4 Tantangan yang Dihadapi …………………………………………………....................... 6 1.5 Sistematika Penyajian ………………………………………………….............................. 7 ANGGARAN 2010-2014 ....................................................................................................... 9BAB II RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN DAN 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis................................................................... 9 2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Biro Perencanaan dan Anggaran dalam Rencana Strategis Sekretariat Kementerian.......................................…………. 11 2.3 Arah Kebijakan dan Strategi ..................................................................................... 12 2.4 Indikator Kinerja ........................................................................................................... 12 2.5 Rencana Kerja Tahun 2011 Biro Perencanaan dan Anggaran.................... 14BAB III KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN TAHUN 2011.................. 17 3.1 Penetapan Kinerja ......................................................................................................... 17 3.2 Capaian Kinerja................................................................................................................ 21 3.3 Koordinasi Kegiatan Eksternal Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat................................................................................................................................... 23 iv
  5. 5. Kementerian Perumahan Rakyat 4.1 Rapat Rutin Biro Perencanaan dan Anggaran.............................................. 31BAB IV INOVASI PROGRAM DAN KEGIATAN............................................................................ 31 4.2. Laporan Bulanan....................................................................................................... 32 4.3 Rapat Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2011..................... 33 4.4 Inisiasi Rapat Kerja Kementerian Perumahan Rakyat (RAKERPERA)............................................................................................................ 33 4.5 Inisiasi Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat (RAKORPERA).............. 34 4.6 Balanced Score Card (BSC).................................................................................... 34 4.7 Knowledge Management (KM)............................................................................. 34 4.8 Akun e-mail Kemenpera......................................................................................... 35 4.9 News Letter Online Perumahan dan Kawasan Permukiman................... 35 4.10 Situs Biro Perencanaan dan Anggaran............................................................. 36 4.11 Penerbitan CD Regulasi.......................................................................................... 37 4.12 Perpustakaan Digital............................................................................................... 37 4.13 Absensi Digital........................................................................................................... 37BAB V PENUTUP.................................................................................................................................... 39LAMPIRAN.................................................................................................................................. 41 v
  6. 6. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran DAFTAR TABELTabel II.1 Penjabaran Kegiatan Pokok Biro Perencanaan dan Anggaran................... 13Tabel II.2 Rencana Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011..................... 4 1Tabel III.1 Alokasi Anggaran Biro Prencanaan dan Anggaran Tahun 2011 Indikator Kegiatan 1..................................................................................................... 18Tabel III.2 Alokasi Anggaran Biro Prencanaan dan Anggaran Tahun 2011 Indikator Kegiatan 2..................................................................................................... 19Tabel III.3 Alokasi Anggaran Biro Prencanaan dan Anggaran Tahun 2011 Indikator Kegiatan 3..................................................................................................... 20Tabel III.4 Alokasi Anggaran Biro Prencanaan dan Anggaran Tahun 2011 Indikator Kegiatan 4..................................................................................................... 20Tabel III.5 Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011 untuk Layanan Perkantoran...................................................................................... 21Tabel III.6 Alokasi Anggaran Biro Prencanaan dan Anggaran Tahun 2011................ 21Tabel III.7 Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011.... 22Tabel III.8 Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011................ 22 DAFTAR GAMBARGambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran………………………... 6Gambar 4.1 Contoh Weekly Monitoring............................................................................................ 32Gambar 4.2 Laporan Bulanan Biro Perencanaan dan Anggaran……………………........... 32Gambar 4.2 Laman Beranda Situs Biro Perencanaan dan Anggaran……………………... 35 DAFTAR LAMPIRANLAMPIRAN A Target dan Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014................................ 42LAMPIRAN B Pencapaian Bagian Program................................................................................ 3 4LAMPIRAN C Pencapaian Bagian Anggaran.............................................................................. 8 4LAMPIRAN D Pencapaian Bagian Data dan Pelaporan......................................................... 53LAMPIRAN E Rekap Alokasi Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2011.............................. 57 vi
  7. 7. Kementerian Perumahan Rakyat DAFTAR SINGKATANAPBD : Anggaran Pendapatan Belanja DaerahAPBN : Anggaran Pendapatan Belanja NegaraAPEKSI : Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh IndonesiaAPMCHUD : BA : Bagian Anggaran Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban DevelopmentBantek : Bantuan TeknisBAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan NasionalBid. : BidangBimtek : Bimbingan TeknisBKM : Badan Keswadayaan MasyarakatBKP4N : Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman NasionalBPA : Biro Perencanaan dan AnggaranBSC : CA : Balanced Score CardCAP : Certificate AuthorityCPM : Calon Penerima Manfaat Community Action PlanningCSR : DAK : Dana Alokasi Khusus Corporate Social ResponsibilityDALAP : Data dan PelaporanDED : DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Detail Engineering DesignDitjen : Direktorat JenderalDJA : Direktorat Jenderal AnggaranDJPB : Direktorat Jenderal PerbendaharaanDPR : Dewan Perwakilan RakyatFGD : FLPP : Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Focussed Group Discussionha : hektarHapernas : Hari Perumahan NasionalITB : Institut Teknologi BandungJamsostek : Jaminan Sosial Tenaga KerjaK/L : Kementerian/Lembaga vii
  8. 8. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan AnggaranKab : KabupatenKasiba : Kawasan Siap BangunKKN : Korupsi, Kolusi dan NepotismeKemenkeu : Kementerian KeuanganKemenPAN-RB : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiKemenpera : Kementerian Perumahan RakyatKeppres : Keputusan PresidenKKKS : Kontraktor Kontrak Kerja SamaKM : KPR : Kredit Pemilikan Rumah Knowledge ManagementKPRS : Kredit Pemilikan Rumah SederhanaKTP : Kartu Tanda PendudukLAKIP : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahLAN : Lisiba : Lingkungan Siap Bangun Local Area NetworkLisiba-BS : Lingkungan Siap Bangun-Berdiri SendiriLKPP : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahLPSE : Layanan Pengadaan Secara ElektronikLSM : Lembaga Swadaya MasyarakatMBM : Masyarakat Berpenghasilan MenengahMBR : Masyarakat Berpenghasilan RendahMDGs : Monev : Monitoring dan Evaluasi Milennium Development GoalsNSPK : Norma, Standar, Prosedur, KriteriaOSS : PB : Pembangunan Baru Open Source SoftwarePermen : Peraturan MenteriPermenpera : Peraturan Menteri Perumahan RakyatPerpres : Peraturan PresidenPHLN : Pinjaman/Hibah Luar NegeriPJU : Penerangan Jalan UmumPKP : Perumahan dan Kawasan PermukimanPKP : Peningkatan Kualitas Permukimanviii
  9. 9. Kementerian Perumahan RakyatPLP2K-BK : Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis KawasanPNS : Pegawai Negeri SipilPokja : Kelompok KerjaPokmas : Kelompok MasyarakatPP : Peraturan PemerintahPPK : Pejabat Pembuat KomitmenPSO : PSU : Prasarana, Sarana, dan Utilitas Public Service ObligationPuslitbangkim : Pusat Penelitian dan Pengembangan PermukimanRenstra : Rencana StrategisRKA – K/L : Rencana Kerja Anggaran Kementerian/LembagaRKT : Rencana Kerja TahunanRLH : Rumah Layak HuniRPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalRPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalRsh : Rumah Sederhana SehatRTLH : Rumah Tidak Layak HuniRTRW : Rencana Tata Ruang dan WilayahRusun : Rumah SusunRusuna : Rumah Susun SederhanaRusunami : Rumah Susun Sederhana MilikRusunawa : Rumah Susun Sederhana SewaRUU : Rancangan Undang-UndangSAI : Sistem Akuntansi InstansiSAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahSAKPA : Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna AnggaranSAM : Staf Ahli MenteriSDM : Sumber Daya ManusiaSesmenpera : Sekretaris Kementerian Perumahan RakyatSetmenpera : Sekretariat Kementerian Perumahan RakyatSK : Surat KeputusanSKPD : Satuan Kerja Perangkat DaerahSMF : SPM : Standar Pelayanan Minimum Secondary Mortgage Fund ix
  10. 10. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan AnggaranSPT : Surat Pemberitahuan Tax (Pajak)SIMAK : Sistem Informasi Manajemen dan AkuntansiSIUP : Surat Izin Usaha PerdaganganSOP : SPSE : Sistem Penyedia Secara Elektronik Standard Operating ProcedureTA : Tahun AnggaranTB : TDP : Tanda Daftar Perusahaan Twin BlockTI : Teknologi InformasiTIK : Teknologi Informasi dan KomunikasiTupoksi : Tugas Pokok dan FungsiUKP4 : Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian PembangunanUN : Univ : Universitas United NationUU : Undang-UndangUUD : Undang-Undang DasarWTP : Wajar Tanpa Pengecualianx
  11. 11. Kementerian Perumahan Rakyat xi
  12. 12. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaranxii
  13. 13. Kementerian Perumahan Rakyat A BAB I PENDAHULUAN manat dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 281.1 Latar Belakang H Amandemen UUD 1945, bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat dan oleh karena itu, setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkat­ an taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Rumah selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembina keluarga yang mendukung perikehidupan dan penghidupan juga mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan penyiapan generasi muda. Oleh karena itu, pengembangan perumahan dengan lingkungannya yang layak dan sehat merupakan wadah untuk pengembangan sumber daya bangsa Indonesia di masa depan. Namun sayangnya, hak dasar rakyat tersebut sampai saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Terlihat dari masih terjadinya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog) yang relatif masih besar. 1
  14. 14. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran Pembangunan perumahan dan permukiman jika dilakukan secara benar akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan perumahan dapat mendorong pertumbuhan wilayah dan ekonomi daerah, mendukung pembangunan sosial budaya dan memberikan efek berganda terhadap sektor lain seperti penciptaan lapangan kerja baik yang langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan permukiman harus didukung oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang terpadu sehingga mampu memenuhi hak dasar rakyat sekaligus menghasilkan suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, serasi, harmonis, aman dan nyaman. Dalam rangka mendukung upaya mewujudkan Visi Kementerian Perumahan Rakyat, Biro Perencanaan dan Anggaran berperan penting dalam mengoordinasikan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pengelolaan data dan kerja sama kelembagaan di bidang perumahan rakyat sebagaimana diatur dalam Permenpera Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat. Pada pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, salah satu fungsi Biro Perencanaan dan Anggaran adalah pengelolaan data dan informasi di bidang perumahan rakyat. Sejalan dengan itu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satu tujuan adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. BPA sebagai bagian dari Kementerian Perumahan Rakyat (penyelenggara negara) mewujudkan hal tersebut dalam bentuk Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2011.1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Biro Perencanaan dan Anggaran Berpatokan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Kementerian Perumahan Rakyat menerbitkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Permenpera) Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi 2
  15. 15. Kementerian Perumahan Rakyat dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat. Sesuai dengan Permenpera tersebut maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:1.2.1 Kedudukan Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat adalah unsur pelaksana Pemerintah dan dipimpin oleh Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat.1.2.2 Tugas Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat sebagai unit di bawah Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat yang mem- punyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pengolahan data, dan kerja sama kelembagaan di bidang Peru- mahan Rakyat.1.2.3 Fungsi Dalam melaksanakan tugas, Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi : a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program serta pelak­ a­ s naan kerjasama di bidang perumahan rakyat; b. Penyusunan anggaran dan evaluasi anggaran; dan c. Pengelolaan data dan informasi di bidang perumahan rakyat.1.3 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran Susunan Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat berdasarkan Permenpera Nomor 21 Tahun 2010 adalah sebagai berikut: 3
  16. 16. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran1.3.1 Bagian Program Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program serta pelaksanaan kerjasama di bidang perumahan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Program menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana umum di bidang perumahan rakyat; b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program di bidang perumahan rakyat; c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidang perumahan rakyat. Bagian Program terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan umum Subbagian Perencanaan Umum mempunyai tugas melakukan penyiap­ n a bahan koordinasi dan penyusunan rencana umum di bidang perumah­ an rakyat. b. Subbagian Perencanaan Program Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan rencana program di bidang perumahan rakyat. c. Subbagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri Subbagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidang perumahan rakyat.1.3.2 Bagian Anggaran Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusun­ an anggaran, pelaksanaan administrasi anggaran, dan pelaksanaan evaluasi anggaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Anggaran menyeleng- garakan fungsi: a. Pelaksanaan penyusunan anggaran di bidang perumahan rakyat; b. Pelaksanaan penyusunan administrasi anggaran di bidang perumahan rakyat; c. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran di bidang perumahan rakyat. 4
  17. 17. Kementerian Perumahan Rakyat Bagian Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Anggaran Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran di bidang perumahan rakyat. b. Subbagian Administrasi Penganggaran Subbagian Administrasi Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyu­ sunan administrasi pelaksanaan anggaran di bidang perumahan rakyat. c. Subbagian Evaluasi Anggaran Subbagian Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melakukan pembukuan dan verifikasi, perhitungan anggaran dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran di bidang perumahan rakyat.1.3.2 Bagian Data dan Pelaporan Bagian Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, dan pengelolaan data, pengelolaan sistem informasi, analisa dan pelaporan di bidang perumahan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Data dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan pengelolaan data di bidang perumahan rakyat; b. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi di bidang perumahan rakyat; dan c. Pelaksanaan pengelolaan analisa dan pelaporan di bidang perumahan rakyat. Bagian Data dan Pelaporan terdiri atas: a. Subbagian Pengelolaan Data Subbagian Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan pengum- pulan, pengelolaan, penyajian, pengembangan dan pemeliharaan data serta penyiapan data bahan kebijakan di bidang perumahan rakyat. b. Subbagian Pengelolaan Sistem Informasi Subbagian Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan, analisa, penyajian data, sistem informasi di bidang peru- mahan rakyat. 5
  18. 18. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran c. Subbagian Analisa dan Pelaporan Subbagian Analisa dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan analisa pelaksanaan rencana kegiatan, penyiapan bahan dan pelaporan hasil ki- nerja dan anggaran di bidang perumahan rakyat. Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran1.4 Tantangan yang Dihadapi Upaya pemenuhan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Anggaran dihadapkan pada berbagai tantangan, yaitu: a. Ketatalaksanaan sistem organisasi yang belum optimal; b. Kemampuan dalam memantau dan mengevaluasi pembangunan perumah­ an dan permukiman yang belum optimal; c. Kualitas data dan informasi pembangunan perumahan dan permukiman yang belum tersistem. d. Belum optimalnya kegiatan penyusunan program Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN); 6
  19. 19. Kementerian Perumahan Rakyat e. Belum optimalnya sinergitas program dan kegiatan dengan Pemerintah Daerah; f. Belum optimalnya sosialisasi program dan kegiatan Kementerian Perumah- an Rakyat dalam rangka peningkatan pemahaman pemangku kepentingan; g. Belum terbangunnya kemitraan antara pemerintah dengan pemangku ke- pentingan lainnya.1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran bertujuan untuk memberikan informasi tentang pencapaian dan terobosan yang dilakukan selama periode tahun 2011. Capain Kinerja selama tahun 2011 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2011 sebagai sebuah alat pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dari Biro Perencanaan dan Anggaran. Hasil analisa dengan menggunakan metode perbandingan tersebut akan menghasilkan sebuah Celah Kinerja yang akan menjadi masukan untuk diperbaiki di masa yang akan datang atau di tahun berikutnya. Sistematika Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011 ini sebagai berikut: menjelaskan tentang latar belakang, kedudukan tugas dan fungsi, struktur Bab I - Pendahuluan, organisasi Biro Perencanaan dan Anggaran, tantangan yang dihadapi serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran. menjelaskan tentang visi dan misi, arah kebijakan dan sasaran, indikator Bab II - Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Anggaran 2010 – 2014, kegiatan Biro Perencanaan dan Anggaran. menjelaskan tentang capaian kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran, capaian Bab III - Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011, Bagian Program, capaian Bagian Anggaran, capaian Bagian Data dan Pelaporan. 7
  20. 20. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran menjelaskan tentang terobosan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Bab IV - Inovasi Program dan Kegiatan, Anggaran selama tahun 2011. menjelaskan tentang kesimpulan dari Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Bab V - Penutup, Anggaran Tahun 2011. berisi tentang data-data pendukung Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Lampiran, Anggaran Tahun 20118
  21. 21. Kementerian Perumahan RakyatR BAB II RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN 2010-2014 encana Strategis Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014 merupakan rujukan arah, sasaran dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas Biro Perencanaan dan Anggaran.2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Dengan memperhatikan amanat peraturan perundangan, hasil pencapaian kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran pada periode sebelumnya, potensi dan permasalahan serta aspirasi berbagai pemangku kepentingan, maka Visi Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014 dirumuskan sebagai berikut: “Terwujud sistem perencanaan dan penganggaran Kementerian Perumahan Rakyat yang akuntabel dan didukung data dan informasi yang akurat.” Rumusan visi tersebut merupakan komitmen bersama yang pencapaiannya membutuhkan rentang waktu yang panjang, mengingat besar dan kompleksnya permasalahan perencanaan, pengganggaran, monitoring dan evaluasi dan penyediaan data dan informasi yang harus ditangani. 9
  22. 22. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran Selain itu, perlu juga digaris-bawahi bahwa pencapaian visi membutuhkan adanya berbagai persyaratan, terutama persyaratan yang berupa komitmen untuk memilih program dan kegiatan tahunan secara terfokus dalam skala prioritas yang tajam dari semua lapisan masyarakat. Untuk itu, sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas perwujudan Visi Biro Perencanaan dan Anggaran tersebut, dalam Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Anggaran ini dilengkapi dengan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program untuk mewujudkan visi tersebut.2.1.2 Misi Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis pembangunan perumahan rakyat, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan ekternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan kondisi ideal di masa depan, dirumuskan misi Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014 sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan yang berkesinambungan; b. Meningkatkan kualitas sistem penganggaran berbasis kinerja; c. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat.2.1.3 Tujuan Tujuan Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: a. Menyelenggarakan administrasi, perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi yang lebih baik; b. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program serta kebijakan pembangunan perumahan antarDeputi Bidang; c. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya secara berkelanjutan; d. Pemanfaatan dan peningkatan teknologi dalam upaya pemantauan kegiat­ an Deputi Bidang di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.2.1.4 Sasaran Penetapan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, guna mempertajam fokus, kegiatan dan alokasi sumber daya yang diperlukan.10
  23. 23. Kementerian Perumahan Rakyat Biro Perencanaan dan Anggaran melakukan koordinasi dalam segala kegiatan yang terkait dengan pembangunan perumahan Tahun 2010-2014 agar dapat mencapai sasaran sebagai berikut: a. Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Lingkungan Kementerian Peru- mahan Rakyat; b. Terselenggaranya hubungan kerja dengan instansi lain yang terkait dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman; c. Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang tepat waktu di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat; d. Terlaksananya sistem pengawasan, evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; e. Terselenggaranya sistem informasi dan publikasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Biro Perencanaan dan Anggaran dalam Arah kebijakan Sekretariat Kementerian Perumahan Rakayat dalam Renstra Renstra Sekretariat Kementerian Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014 yang terkait dengan tugas Biro Perencanaan dan Anggaran adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Pe- rumahan Rakyat melalui koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan yang berkesinambungan; b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran program serta kegi­ atan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melalui bantuan teknis (bantek) dan bimbingan teknis (bimtek); c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melalui (i) peningkatan koordinasi kelembagaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan (ii) peningkat­ an peran serta dan kapasitas pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; 11
  24. 24. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran d. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kementerian Perumahan Rakyat melalui pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang berjenjang dan berke- sinambungan. Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran, mewujudkan Visi dan Misi Renstra Biro2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014, dirumuskan arah kebijakan dan strategi dalam Renstra Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2010-2014 sebagai berikut: a. Meningkatkan kegiatan penyusunan program standarisasi pengawasan pe- nyusunan anggaran, kerjasama antarkementerian/lembaga dan menjalin hubungan baik dengan daerah; b. Peningkatan sistem kerja antarDeputi Bidang dengan pendekatan kebijakan yang terarah dan mudah dipahami; c. Mewujudkan stabilisasi kinerja yang efektif, efisien dan berkesinam­ bungan. Rencana Strategis Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010 - 20142.4 Indikator Kinerja menjelaskan bahwa program atau kegiatan pokok dari Biro Perencanaan dan Anggaran adalah Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Biro Perencanaan dan Anggaran dalam melaksanakan kegiatan tersebut memiliki beberapa indikator kinerja yang dilaksanakan oleh unit pokok Biro Perencanaan dan Anggaran sebagaimana ditunjukan dalam tabel di berikut ini.12
  25. 25. Tabel II.1 Penjabaran Kegiatan Pokok Biro Perencanaan dan Anggaran Program/ Unit Kerja Kegiatan/ Unit Kerja Unit Kerja Subkegiatan Indikator Kegiatan Outcome Pelaksana Output Pelaksana Pelaksana Dukungan Perencanaan dan Perencanaan 1. Jumlah dokumen perencanaan bidang Manajemen dan Penganggaran Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman Pelaksanaan Pembangunan Perumahan Bagian Program Tugas Teknis Perumahan dan Kawasan 2. Jumlah laporan koordinasi dan pembinaan Lainnya dan Kawasan Permukiman perencanaan bidang perumahan dan Kementerian Permukiman kawasan permukiman Perumahan Penganggaran Rakyat Pembangunan 1. Jumlah dokumen penganggaran bidang Perumahan perumahan dan kawasan permukiman Output: dan Kawasan 2. Jumlah laporan koordinasi dan pembinaan Bagian Anggaran Biro Sekretariat Permukiman penganggaran bidang perumahan dan Perencanaan Outcome: Kementerian Tersusun kawasan permukiman dan Anggaran perencanaan dan Terselenggara penganggaran Pengelolaan 1. Jumlah dokumen pendataan dan eva­ dukungan pembangunan Data, Sistem luasi bidang perumahan dan kawasan manajemen dan perumahan Informasi, Analisa, permukiman pelaksanaan dan kawasan dan Pelaporan tugas teknis permukiman 2. Jumlah laporan pengelolaan dan informasi Bagian Data Perumahan dan Pelaporan lainnya dan Kawasan perumahan dan kawasan permukiman Kementerian Permukiman Perumahan Rakyat Sumber: Renstra Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014 Kementerian Perumahan Rakyat13
  26. 26. Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Rencana Kerja Tahunan Biro Perencanaan dan Anggaran pada tahun 20112.5 Rencana Kerja Tahun 2011 Biro Perencanaan dan Anggaran memuat penetapan sasaran kinerja yang dicapai, indikator kinerja, dantarget yang harus dicapai. Rencana kerja ini mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2010-2014 seperti tabel berikut: Tabel II.2 Rencana Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2011 1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran bidang perumahan dan 5 Dokumen Tersusunnya kawasan permukiman Perencanaan dan Penganggaran 2. Jumlah laporan koordinasi dan pembinaan perencanaan dan penganggar­ 19 Laporan Pembangunan an bidang perumahan dan kawasan permukiman Perumahan dan 3. Jumlah dokumen pendataan dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan 12 Dokumen Kawasan Permukiman permukiman 4. Jumlah laporan pengelolaan sistem jaringan dan informasi perumahan dan 7 Laporan kawasan permukimanSumber: Renstra BPA Dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kementerian Tahun 2010-2014, Biro Perencanaan dan Anggaran telah menetapkan suatu Penetapan Kinerja tahun 2011. Penetapan kinerja ini merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang terfokus, jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan lain dari penetapan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai perwujudan komitmen antara pemberi amanah dengan penerima amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur negara dan sebagai dasar pemberian penghargaan atau sanksi. Biro Perencanaan dan Anggaran telah melaksanakan penetapan kinerja tahun 2011 secara berjenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ada. Penetapan kinerja merupakan inti dari rencana kinerja tahunan (RKT) yang 14
  27. 27. Kementerian Perumahan Rakyatakan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerimaamanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerjatersebut merupakan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansipemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkansumber daya yang dikelolanya.Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran bidang perumahan dan kawasan permukiman 1. Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2011; 2. Penyusunan Pedoman/Kajian; 3. Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Perumahan Tahun 2011; 4. Penyiapan Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera tahun 2012; 5. Kampanye Publik Rumah Murah dan Rumah Sangat Murah; 6. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 7. Inisiasi Manajemen Pengetahuan; 8. Penyusunan Road Map Pengurangan Risiko Bencana Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 9. Koordinasi Perencanaan Penganggaran TA 2011; 10. valuasi Pelaksanaan Anggaran TA 2011. Eb. Penyusunan laporan koordinasi dan pembinaan perencanaan dan pengang- garan bidang perumahan dan kawasan permukiman 1. Dukungan kelembagaan pemangku kepentingan; 2. Sosialisasi dan pelatihan penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2012; 3. Pembinaan penyusunan RKA-KL Kemenpera tahun 2011; 4. Peningkatan kualitas perencanaan tahun 2011; 5. Bimbingan teknis penerapan SAKIP Kemenpera; 6. Bimbingan teknis penerapan e-Procurement di Lingkungan Kemen­ pera; 7. Bimbingan teknis Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera tahun 2011; 15
  28. 28. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran 8. Dukungan Sekretariat Dekonsentrasi tahun 2011; 9. Dukungan pelaksanaan kegiatan Pokja Perumahan tahun 2011; 10. Dukungan LPSE Kementerian Perumahan Rakyat; 11. Peningkatan kualitas perencanaan kegiatan yang dibiayai PHLN; 12. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan pembangunan di bidang perumahan rakyat; 13. Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kemen­ pera tahun 2011. c. Penyusunan dokumen pendataan dan evaluasi bidang perumahan dan ka- wasan permukiman 1. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) kementerian tahun 2011; 2. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) sekretariat kementerian tahun 2011; 3. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2011; 4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kementerian Perumahan Rakyat; 5. Penyusunan Evaluasi Kinerja Kementerian Perumahan Rakyat; 6. Penyusunan Majalah Perumahan dan Permukiman Kemenpera; 7. Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang perumahan dan permukiman tahun 2011. d. Penyusunan laporan pengelolaan sistem jaringan dan informasi perumah­ an dan kawasan permukiman 1. Penyusunan Kelembagaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kementerian Perumahan Rakyat; 2. Pemeliharaan sistem jaringan Teknologi Informasi Kemenpera; 3. Penyusunan Pedoman/Kajian/Pembinaan; 4. Grand Design TIK Kementerian Perumahan Rakyat; 5. Pengamanan Sistem Jaringan LPSE Kemenpera; 6. Dukungan Perangkat Keras LPSE Kementerian Perumahan Rakyat.16
  29. 29. Kementerian Perumahan Rakyat BAB III S KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN TAHUN 20113.1. Penetapan Kinerja urat Edaran Menteri Negara PAN Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja mengisyaratkan pentingnya komitmen setiap pimpinan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Pada dasarnya penetapan kinerja adalah sebuah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keber­ hasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau sanksi. Biro Perencanaan dan Anggaran telah melaksanakan Penetapan Kinerja tahun 2011, yang juga sebagai tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2011. Penetapan kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2011 17
  30. 30. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2011 yang telah ditetapkan. Subtansi Rencana Kinerja Tahunan maupun Penetapan Kinerja adalah memuat sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2011 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2010-2014. Terdapat 4 (empat) Indikator Kegiatan yaitu: a. Perencanaan dan penganggaran bidang perumahan dan kawasan per­ ukiman; m b. Koordinasi dan pembinaan perencanaan dan penganggaran bidang peru- mahan dan kawasan permukiman; c. Pendataan dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman; d. Pengelolaan sistem jaringan dan informasi perumahan dan kawasan per- mukiman. Tabel III.1 Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011 Indikator Kegiatan 1 Indikator Jenis Pagu No Paket Kegiatan Volume Kegiatan Kegiatan (Rp. 000) 1 Penyusunan Rencana Kerja Kementerian 1 Swakelola 633,000 Perumahan Rakyat TA 2012 2 Penyiapan Grand Design Bidang Perumahan 1 Kontraktual 500,000 dan Permukiman 3 Penyusunan Road Map Daerah Fokus Pem- bangunan Perumahan dan Permukiman 1 Kontraktual 900,000 4 Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pemba­ 1 Swakelola 935,000 ngunan Perumahan Tahun 2011 Dokumen 5 Penyiapan Kegiatan Dekonsentrasi Lingkup perencanaan 1 Swakelola 775,000 Kemenpera tahun 2012 dan penganggaran 6 Public Campaign Rumah Murah dan Rumah 1 1 Swakelola 4,446,816 bidang Sangat Murah perumahan dan kawasan 7 Penyusunan Perencanaan Dan Pengangga- permukiman ran Yang Responsip Gender Bidang Peruma- 1 Swakelola 886,500 han dan Kawasan Permukiman 8 Inisiasi Manajemen Pengetahuan 1 Swakelola 673,000 9 Penyusunan Road Map Pengurangan Resiko Bencana Bidang Perumahan Dan Kawasan 1 Swakelola 447,000 Permukiman 10 Koordinasi Perencanaan Penganggaran Ta- 1 Swakelola 768,000 hun Anggaran 2011 11 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Ang- 1 Swakelola 850,000 garan 2011  Sub Total Swakelola 9   10,414,316  Sub Total Kontraktual 2   1,400,000  Total Indikator 1 11   11,814,31618
  31. 31. Kementerian Perumahan Rakyat Tabel III.2 Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011 Indikator Kegiatan 2 Jenis Pagu No Indikator Kegiatan Paket Kegiatan Volume Kegiatan (Rp. 000) 1 Dukungan Kelembagaan Pemangku Kepen­ 1 Swakelola 4,203,000 tingan 2 Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan Ang- 1 Swakelola 950,000 garan TA 2012 3 Pembinaan Penyusunan RKA-KL Kemen- 1 Swakelola 850,000 pera Tahun 2011 4 Peningkatan Kualitas Perencanaan Tahun 1 Swakelola 1,000,000 2011 5 Video Visual Pembangunan Perumahan 1 Swakelola 796,068.8 dan Permukiman 6 Bimbingan Teknis Penerapan SAKIP Kemen- 1 Swakelola 860,000 pera Laporan koordinasi dan pembinaan 7 Bimbingan Teknis Penerapan e-Procure- 1 Swakelola 700,000 perencanaan dan ment di Lingkungan Kemenpera 2 penganggaran 8 Bimbingan Teknis Dekonsentrasi Lingkup bidang perumahan 1 Swakelola 954,427.5 Kemenpera Tahun 2011 dan kawasan permukiman 9 Dukungan Sekretariat Dekonsentrasi tahun 1 Swakelola 5,804,503.7 2011 10 Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pokja Pe- 1 Swakelola 1,840,000 rumahan Tahun 2011 11 Dukungan LPSE Kementerian Perumahan 1 Swakelola 1,392,000 Rakyat 12 Peningkatan Kualitas Perencanaan Kegiatan 1 Swakelola 950,000 yang di Biayai PHLN 13 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pem- 1 Swakelola 1,869,396 bangunan di Bidang Perumahan Rakyat 14 Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi Lingkup Kemenpera Tahun 1 Swakelola 1,245,846 2011  Sub Total Swakelola 14   23,415,242 Sub Total Kontraktual 0 0 Total Indikator 2 14 23,415,242 19
  32. 32. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran Tabel III.3 Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011 Indikator Kegiatan 3 Jenis PaguNo Indikator Kegiatan Paket Kegiatan Volume Kegiatan (Rp. 000) 1 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 1 Swakelola 574,700 Pemerintah (Kementerian) Tahun 2011 2 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Kemen- 1 Swakelola 333,000 pera Tahun 2011 3 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Perencanaan dan 1 Swakelola 290,800 Dokumen pendataan Anggaran Tahun 2011 dan evaluasi bidang 3 4 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kementeri- perumahan dan 1 Swakelola 651,700 an Perumahan Rakyat kawasan permukiman 5 Penyusunan Evaluasi Kinerja Kementerian 1 Swakelola 945,800 Perumahan Rakyat 6 Penyusunan Majalah Perumahan dan Per- 1 Swakelola 798,000 mukiman Kemenpera 7 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang perumahan dan per- 1 Swakelola 1,506,000 mukiman tahun 2011  Sub Total Swakelola 7   5,100,000 Sub Total Kontraktual 0 0 Total Indikator 3 7 5,100,000 Tabel III.4 Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011 Indikator Kegiatan 4 Jenis PaguNo Indikator Kegiatan Paket Kegiatan Volume Kegiatan (Rp. 000) 1 Penyusunan Kelembagaan Teknologi Infor- matika dan Komunikasi (TIK) Kementerian 1 Swakelola 600,000 Perumahan Rakyat 2 Pemeliharaan Sistem Jaringan Teknologi 1 Swakelola 1,100,000 Informasi Kemenpera Laporan pengelolaan 3 Pengembangan Struktur dan Sistem Pe­ sistem jaringan dan ngolahan Data Informasi Perumahan dan 1 Kontraktual 800,000 4 informasi perumahan Permukiman dan kawasan permukiman 4 Grand Design TIK Kementerian Perumahan 1 Swakelola 2,076,089 Rakyat 5 Dukungan LPSE Kementerian Perumahan 1 Swakelola 1,660,486 Rakyat 6 Dukungan Perangkat Keras LPSE Kemente- 1 Swakelola 3,320,975 rian Perumahan Rakyat  Sub Total Swakelola 5   8,757,550  Sub Total Kontraktual 1   800,000  Total Indikator 4 6   9,557,55020
  33. 33. Kementerian Perumahan Rakyat Tabel III.5 Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011 untuk Layanan Perkantoran Jenis Pagu No Indikator Kegiatan Paket Kegiatan Volume Kegiatan (Rp. 000) 1 Penyelenggaraan Operasional dan Pe- 1 Swakelola 12,033,456 5 Layanan Perkantoran meliharaan Perkantoran 2 Operasional Menteri 1 Swakelola 1,800,000   Sub Total Swakelola 2   13,833,456 Sub Total Kontraktual 0 0 Total Indikator 5 2 13,833,456 Tabel III.6 Alokasi Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011 Pagu Prosentase No Paket Kegiatan Volume (Rp. 000) (%) 1  Swakelola Biro Perencanaan dan Anggaran 37 61,520,564 96.55 2  Kontraktual Biro Perencanaan dan Anggaran 3 2,200,000 3.45 3  Total Biro Perencanaan dan Anggaran 40 63,720,564 100.003.2 Capaian Kinerja Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011 dapat dilihat melalui Indikator Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Program, Bagian Anggaran, dan Bagian Data dan Pelaporan, alokasi anggaran tahun 2011 dengan realisasi terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2011. Pencapaian Biro Perencanaan dan Anggaran secara umum dapat disimak melalui 2 (dua) buah tabel di bawah.3.2.1 Penyerapan Anggaran Pencapaian kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran pada tahun 2011 berdasarkan penyerapan anggaran menunjukkan bahwa prosentase penyerapan anggaran berdasarkan Indikator Kinerja pada posis tertinggi mencapai 98,02% dan terendah 87,46%. Data lengkap penyerapan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini: 21
  34. 34. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran Tabel III.7 Penyerapan Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %1. Terselenggaranya pengelolaan Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tepat waktu di Ling- penganggaran bidang perumahan 11.814.316.000 10.333.220.125 87,46 kungan Kementerian Perumahan dan kawasan permukiman Rakyat2. Terselenggaranya koordinasi pelak­ sanaan program dan kegi­ tan a bidang perumahan dan kawasan permukiman di Lingkungan Ke- Jumlah laporan koordinasi dan pem- menterian Perumahan Rakyat binaan perencanaan dan penganggar­ 23.415.242.000 22.548.692.432 96,30 an bidang perumahan dan kawasan3. Terselenggaranya hubungan kerja permukiman dengan instansi lain yang terkait dalam bidang perumahan dan ka- wasan permukiman4. Terlaksananya sistem pengawasan, evaluasi dan pengendalian pro- Jumlah dokumen pendataan dan eva­ gram dan kegiatan pembangunan luasi bidang perumahan dan kawasan 5.100.000.000 5.035.825.400 98,02 perumahan dan kawasan permu- permukiman kiman5. Terselenggaranya sistem informasi Jumlah laporan pengelolaan dan in- dan publikasi bidang perumahan formasi perumahan dan kawasan 9.557.550.000 9.209.777.350 96,36 dan kawasan permukiman permukiman Layanan Perkantoran 13.833.456.000 13.170.577.500 95,21 Jumlah 63.720.564.000 60.298.092.807 94,633.2.2 Capaian Indikator Kinerja Pencapaian kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran pada tahun 2011 menunjukan. realisasi mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan mencapai 200% terhadap target. Data lengkap pencapaian kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran selengkapnya pada tabel di bawah ini. Tabel III.8 Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran Tahun 2011 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %1. Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang te- Jumlah dokumen perencanaan dan 5 10 pat waktu di Lingkungan Kementerian Perumahan penganggaran bidang perumahan 200 dokumen dokumen Rakyat dan kawasan permukiman2. Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan per- Jumlah laporan koordinasi dan pem- mukiman di Lingkungan Kementerian Perumahan binaan perencanaan dan pengangga- 19 19 Rakyat 100 ran bidang perumahan dan kawasan laporan laporan3. Terselenggaranya hubungan kerja dengan instansi permukiman lain yang terkait dalam bidang perumahan dan ka- wasan permukiman4. Terlaksananya sistem pengawasan, evaluasi dan Jumlah dokumen pendataan dan 12 12 pengendalian program dan kegiatan pembangun­ evaluasi bidang perumahan dan ka- 100 dokumen dokumen an perumahan dan kawasan permukiman wasan permukiman5. Terselenggaranya sistem informasi dan publikasi Jumlah laporan pengelolaan dan 7 7 bidang perumahan dan kawasan permukiman informasi perumahan dan kawasan 100 laporan laporan permukiman22
  35. 35. Kementerian Perumahan Rakyat3.3 Koordinasi Kegiatan Eksternal Lingkup Kementerian Perumahan Rakyat Biro Perencanaan dan Anggaran selama kurun waktu tahun 2011 juga terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat seperti pelaksanaan Dekonsentrasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2011, Rapat ke-2 Biro APMCHUD III di Nairobi, Kenya dan Rapat ke-3 Biro APMCHUD III Seoul Korea Selatan, serta Rapat Koordinasi Kementerian Perumahan Rakyat. A. Dekonsentrasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Mengingat urusan perumahan menjadi urusan wajib Pemerintahan Daerah yang mempunyai sifat konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 7 ayat 2, maka terdapat beberapa urusan pemerintahan di bidang perumahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Pimpinan Daerah selaku Wakil Pemerintah di daerah. Untuk itu, Pemerintah perlu menyiapkan instrumen yang bisa digunakan Peme­ rintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menjalankan urusan wajibnya. Hal ini sejalan dengan salah satu misi Kemenpera untuk mewujudkan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Kemenpera meman- dang perlu untuk mengalokasikan dana Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP untuk Tahun Anggaran 2011 kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang PKP. Salah satu dari pelimpahan tugas kepada Pemerintah Daerah adalah Dekonsentrasi. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya pelimpahan wewenang Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di daerah, sehingga pelaksanaan pelimpahan wewenang tersebut didanai oleh Pemerintah. Pendanaan oleh Pemerintah disesuaikan dengan wewenang yang dilimpahkan. Dana dekonsentrasi merupakan bagian anggaran Kementerian Perumahan Rakyat 23
  36. 36. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran Kemenpera. Pendanaan dekonsentrasi oleh Pemerintah tersebut dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat non-fisik, antara lain berupa: koordinasi, perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Sebagai hasil kegiatan Dekonsentrasi tahun 2011, telah terlaksana sosialisasi kebijakan bidang PKP di 33 provinsi. Disamping itu, kegiatan Dekonsentrasi tahun 2011 menyelenggarakan peningkatan kapasitas pemerintah dalam hal penyiapan perencanaan pembangunan bidang PKP dalam bentuk kegiatan pelatihan manajemen pendataan, pelatihan Monev PKP, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PKP provinsi dan pembentukan Pokja PKP provinsi. Pokja PKP provinsi sebagai motor penggerak kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah, telah terbentuk di 32 propinsi. Hal ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam hal menindaklanjuti kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2011. B. Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development (APM- CHUD) Tahun 2011 Rapat ke-2 Biro APMCHUD III di Nairobi, Kenya merupakan pertemuan lanjutan dari Rapat ke-1 Biro APMCHUD III yang telah terlaksana di Bali, Indonesia pada tahun 2010. Rapat ke-2 ini berlangsung pada tanggal 10 April 2011 dengan agenda penting yaitu (i) menindaklanjuti hasil Rapat ke-1 di Bali; (ii) pengkoordinasian kegiatan 5 (lima) POKJA sesuai usulan Deklarasi Solo (Hasil Konfrensi APMCHUD III); dan (iii) pembahasan tentang persoalan dalam organisasi. Pada tanggal 28 Oktober 2011 dilaksanakan Rapat ke-3 bertempat di Kota Seoul, Korea Selatan. Agenda penting yang menjadi pembahasan pada pertemuan ini adalah (i) ratifikasi berita acara Rapat ke-2 Biro AMPCHUD III di Nairobi, Kenya; (ii) laporan pelaksanaan hasil keputusan Rapat ke-2 Biro APMCHUD III; (iii) laporan perkembangan tindaklanjut Deklarasi Solo; (iv) penyiapan Konfrensi APMCHUD IV di Jordania.24
  37. 37. Kementerian Perumahan RakyatC. Rapat Koordinasi Kementerian Perumahan Rakyat Sebagai sebuah lembaga negara Kementerian Perumahan Rakyat adalah institusi pemerintah yang dituntut untuk bekerja secara maksimal dalam upaya memperbaiki kinerja di bidang perumahan rakyat. Sehubungan dengan ini maka diperlukan sebuah pertemuan untuk menyamakan visi dan membahas isu-isu yang berkembang di bidang perumahan rakyat. Pertemuan itu diwujudkan dalam suatu acara Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat Tahun 2011 pada 22- 24 Desember di Hotel Mercure. Rapat Koordinasi ini juga berfungsi sebagai sebuah konsolidasi ke dalam institusi Kementerian Perumahan Rakyat untuk memperbaiki diri guna peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan di bidang Perumahan Rakyat. Adapun hasil dari rapat koordinasi ini adalah sebagai berikut: 1. Terkait pelaksanaan FLPP: a) Dalam rangka implementasi ketentuan batasan luas rumah minimal 36 m2 sesuai UU Nomor 1 Tahun 2011: 1. Perlu penyesuaian terhadap batasan maksimal harga jual yang bebas PPN karena untuk mencapai luas minimal 36 m2 maka harga jual akan lebih besar dari Rp. 70 juta, terutama di Pulau Jawa; 2. Pengembang yang penjualan sampai November 2011 dengan luas di bawah minimal 36 m2 diberikan masa transisi realisasi sampai Maret 2012. 3. Diusulkan pembebasan semua jenis pajak untuk pembangunan rumah sejahtera tapak sehingga dapat menekan harga jual. b) Dalam rangka meningkatkan akses MBR yang bekerja di sektor informal dalam memperoleh KPR FLPP: 1. Menyederhanakan persyaratan SPT dan menyediakan tenaga pendamping bagi MBR terkait pengisian dan pelaporan SPT. 2. Memberikan dukungan pembiayaan uang muka, antara lain melalui perkuatan tabungan perumahan baik di Lembaga Keuangan Bank maupun Non Bank, 3. Memberikan insentif untuk perbankan apabila menyalurkan KPR bagi MBR yang bekerja di sektor ekonomi informal, 25
  38. 38. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran 4. Menguatkan linkage Lembaga Keuangan Non Bank ke Lembaga Perbankan yang menyalurkan FLPP. 5. Peningkatan sosialisasi kebijakan dan program FLPP kepada MBR. c) Meningkatkan ketersediaan kredit konstruksi Rumah Sejahtera Tapak untuk MBR: 1. Kredit Konstruksi pembangunan rumah harus digolongkan sebagai kredit untuk membangun aset, sehingga selayaknya tingkat suku bunganya rendah. 2. Pemanfaatan sumber dana Kredit Konstruksi: SMF, Bank Pelaksana, APBN, Tabungan Perumahan, dan Jaminan Sosial. 3. Meningkatkan sosialisasi dan forum komunikasi dalam rangka sharing knowledge dengan bank yang telah berpengalaman dengan kredit konstruksi terkait sumber dana yang digunakan. 4. Perlu penyederhanaan persyaratan kredit konstruksi di perbankan sehingga dapat menekan biaya produksi. 5. Khusus untuk kredit konstruksi perumahan swadaya perlu ada lembaga keuangan non bank bagi MBR non-bankable sehingga menjamin keamanan dana serta scheme pinjaman yang bersifat inkremental. 2. Terkait pengembangan sistem pemberdayaan untuk menumbuhkan ke­ swadayaan, yaitu: a) Sistem pendampingan perlu dirancang dengan mempertimbangkan tipologi kebutuhan pendampingan. b) Pelibatan Lembaga Non-Pemerintah sebagai pelaku intermediasi perumahan swadaya perlu didorong dan disinergikan dengan program pemerintah. c) Koordinasi dan sinergi pelaksanaan pemberdayaan perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya, antara lain: (1) pelembagaan knowledge management, (2) penguatan komitmen para pelaku, dan (3) penguatan kapasitas kelembagaan.26
  39. 39. Kementerian Perumahan Rakyat3. Terkait pengembangan kemitraan dalam rangka peningkatan akses masyarakat ke sumber daya, yaitu: a) Perluasan dan peningkatan penyediaan perumahan swadaya harus bertumpu pada tiga pilar yaitu Pemerintah, Koperasi, dan BKM- LSM-Masyarakat melalui pengembangan database dan knowledge management, regulasi, jejaring, pendampingan, media masa, serta fasilitasi pembebasan pajak. b) Pemanfaatan dana CSR perusahaan KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) akan dipercepat dengan penandatanganan MoU antara BP Migas dan Kemenpera. c) Perlu diintensifkan forum perumahan yang melibatkan APEKSI, APKASI, APPSI, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Non Pemerintah.4. Terkait penyediaan infrastruktur pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yaitu: a) Untuk mendorong peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan: 1. Perlu dikaji alternatif mekanisme pemberian bantuan stimulan PSU melalui pelaksanaan tugas pembantuan kepada Pemerintah Daerah. 2. Perkuatan peran Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bantuan stimulan PSU perumahan dan kawasan permukiman. 3. Pemberian insentif bagi Pemerintah Daerah yang dapat menyiapkan data dan informasi pendukung yang terkait dengan pemberian PSU perumahan dan kawasan permukiman. 4. Pemerintah Daerah perlu menetapkan kriteria mengenai jenis/ desain bangunan dan harga rumah merupakan rumah umum yang dapat diberikan bantuan stimulan PSU dalam bentuk Surat Keputusan Bupati/Walikota. 27
  40. 40. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran b) Sebagai alternatif pemberian stimulan PSU melalui pengembangan mekanisme reimbursement, perlu dilaksanakan pembahasan lebih lanjut atas kajian yang telah dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Kawasan dalam rangka merumuskan payung hukumnya. 5. Terkait pengembangan Kota Baru dalam rangka mendukung MP3EI: a) Perlu disiapkan Keputusan Presiden sebagai payung hukum bagi Kemenpera untuk berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya. b) Perlu pengkajian pengembangan Kota Baru yang meliputi kriteria penetapan lokasi, pembagian peran stakeholder, bentuk kelembagaan pengelolaan Kota Baru dan penyusunan Master Plan. 6. Terkait pelaksanaan pembangunan rumah murah: a) Aspek harga jual Rp. 25 juta: 1. Perlu dilakukan kajian lebih mendalam terkait spesifikasi teknis rumah murah sehingga dengan batasan harga Rp. 25 juta, dapat layak huni dan layak jual. 2. Perlu disiapkan desain prototipe dengan menggunakan bahan bangunan dan kearifan lokal, serta mendorong dukungan inovasi teknologi dan fabrikasi. 3. Perlu regulasi mengenai penyediaan dukungan infrastruktur PSU untuk rumah murah, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 4. Batasan harga jual Rumah Murah sebesar Rp. 25 juta perlu dieva­ luasi setiap tahun dengan memperhatikan tingkat inflasi. 5. Perlu melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, (Ditjen Cipta Karya, Puslitbangkim), Kementerian Keuangan, BPN, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi.28
  41. 41. Kementerian Perumahan Rakyatb) Aspek Pertanahan: 1. Perolehan tanah dengan cara: Pemanfaatan tanah yang idle milik pemerintah (Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah); l Pemanfaatan tanah yang idle milik pemerintah (Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah); l pemanfaatan dana CSR BUMN/D dan swasta untuk penyedia­ an tanah; l Melaksanakan konsolidasi tanah masyarakat; Pelepasan hak (dijual) dan sewa. l 2. Kepastian bermukim (secure of tenure) bagi calon pembeli rumah l murah.c) Aspek Dukungan Stakeholder: 1. Perlu dilakukan sinergitas dan kesepakatan antarpemerintah de­ ngan pemerintah daerah dan stakeholder dalam penyelenggaraan pembangunan rumah murah. 2. Perlu dilakukan sosialisasi secara efektif dan efisien tentang pe- nyelenggaraan rumah murah kepada Pemda, stakeholder dan masyarakat. 3. Memformulasikan ulang bantuan stimulan PSU untuk diterapkan pada program Rumah Murah. 4. Memberdayakan pelaku penyelenggara Rumah Murah melalui PSO (Public Service Obligation) melalui BUMN/BUMD 5. Perlu kesepakatan Pemda untuk mengurangi biaya retribusi IMB. 29
  42. 42. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran30
  43. 43. Kementerian Perumahan Rakyat BAB IVP INOVASI PROGRAM DAN KEGIATAN ada tahun 2011 Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat melakukan beberapa terobosan yang tidak bisa diabaikan sebagai suatu langkah yang visioner. Beberapa terobosan tersebut antara lain:4.1. Rapat Rutin Biro Perencanaan dan Anggaran Rapat atau pertemuan Biro Perencanaan dan Anggaran selalu diadakan pada awal minggu yang dipimpin langsung oleh Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran. Rapat ini dihadiri oleh semua Kepala Bagian, Kepala Sub-Bagian dan perwakilan staf Biro Perencanaan dan Anggaran. Rapat ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan masing-masing bagian, baik kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan yang sudah selesai, kegiatan yang belum terlaksana ataupun masih dalam tahap perencanaan untuk mencapai target akhir penyelesaian. Semua hal ini tertuang dalam laporan mingguan (weekly report) dan pada akhir bulan tertuang dalam laporan bulanan (monthly report). Rapat rutin ini dapat mengidentifikasi isu atau permasalahan yang dihadapi sehingga bisa mendapatkan solusi yang tepat dan hemat. Hasil dari rapat sebelumnya akan digunakan sebagai acuan untuk rapat rutin diminggu berikutnya sehingga dapat dilihat perkembangan (progress) terhadap suatu topik pembahasan. 31
  44. 44. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran Gambar 4.1 Contoh Weekly Monitoring4.2 Laporan Bulanan Laporan Bulanan Biro Perencanaan dan Anggaran disusun sebagai proses monitoring dan evaluasi bulanan dalam rangka membandingkan target dan capaian yang sudah ditetapkan. Pada setiap Bulan Biro Perencanaan dan Anggaran telah menyelesaikan beberapa kegiatan strategis. Disamping itu, melalui Laporan Bulanan Biro Perencanaan dan Anggaran diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka untuk selalu memperbaiki kinerja untuk masa yang akan datang. Gambar 4.2 Laporan Bulanan Biro Perencanaan dan Anggaran32
  45. 45. Kementerian Perumahan Rakyat4.3 Rapat Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran tahun 2011 Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat dilaksanakan Rapat Kerja Biro Perencanaan dan Anggaran (Raker BPA) Tahun 2011. Rapat dilaksanakan pada tanggal 30 Mei sampai dengan 1 Juni 2011 di Hotel Yasmin Puncak. Raker BPA bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan BPA di tahun 2010, menjaring isu dan permasalahan terkini serta menyepakati langkah-langkah memantapkan pelaksanaan kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat tahun 2011 dan antisipasi penyiapan rencana kegiatan tahun 2012. Hasil dari Raker BPA tahun 2011 adalah dokumen rencana aksi tahun 2011 yang ditandatangani bersama oleh Kepala Biro dan Kepala Bagian di lingkungan Biro Perencanaan dan Anggaran.4.4 Inisiasi Rapat Kerja Kementerian Perumahan Rakyat (RAKERPERA) Pada tanggal 17-19 Januari 2011, Kementerian Perumahan Rakyat mengadakan Rapat Kerja Kementerian Perumahan Rakyat (RAKERPERA) yang bertemakan “Memantapkan Good Governance dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Strategis Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman”. Rakerpera ini diinisiasi oleh Biro Perencanaan dan Anggaran dengan maksud sebagai forum koordinasi bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Melalui Rakerpera ini, Kementerian Perumahan Rakyat melakukan evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan Kementerian Perumahan Rakyat pada tahun 2010 melakukan perencanaan terhadap kegiatan-kegiatan di tahun 2011. Dalam Rakerpera diadakan juga diskusi kelompok secara pararel yang terdiri atas 5 (lima) kelompok. Melalui diskusi kelompok tersebut, para pejabat Kementerian Perumahan Rakyat berbaur untuk membahas isu strategis terkait perumahan dan permukiman untuk ditindaklanjuti. Hasil pembahasan tersebut kemudian dirumuskan menjadi rencana aksi Kementerian Perumahan Rakyat yang disepakati bersama pada hari ketiga Rakerpera. Rencana aksi yang telah disepakati pun harus menjadi pedoman semua unit kerja di Kementerian Perumahan Rakyat. 33
  46. 46. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran4.5 Inisiasi Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat (RAKORPERA) Setelah pelaksanaan Rapat Kerja Kementerian Perumahan Rakyat pada awal tahun 2011, dipandang perlu untuk memperluas cakupan kepersertaan dari Rakerpera, sehingga pada akhir tahun 2011, tepatnya tanggal 22-24 Desember 2011, dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat Tahun 2011, dengan peserta selain yang berasal dari Kementerian Perumahan Rakyat juga turut diundang para pemangku kepentingan di bidang perumahan dan kawasan permukiman termasuk pemerintah daerah.4.6 Balanced Score Card (BSC) Secara metodologis agar kinerja sektor publik bagus, maka diperlukan manajemen berbasis kinerja pada organisasi sektor publik. Manajemen kinerja yang baik harus memiliki sistem pengukuran-pengukuran kinerja yang handal pula. Untuk memiliki sistem kinerja handal dan berkualitas, maka diperlukan pengembangan ukuran kinerja yang tidak hanya mengandalkan pada ukuran keuangan saja tetapi juga memperhatikan ukuran-ukuran non keuangan. Konsep yang paling tepat dengan menggunakan metode Balanced Score Card. Konsep ini dapat dijadikan alternatif pengukuran kinerja dalam pengambilan keputusan rencana strategis pembangunan perumahan rakyat serta sebagai kerangka acuan dalam menyiapkan program, penganggaran, evaluasi kegiatan pembangunan perumahan rakyat. Pada tahun 2011, inisiasi pengukuran kinerja menggunakan BSC telah dilakukan dengan hasil yang dicapai adalah pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Tim BSC dari ITB.4.7 Knowledge Management (KM) Knowledge Management atau Manajemen Pengetahuan (MP) memiliki nilai strategis karena dapat mengorganisasikan tidak hanya data dan informasi, tetapi juga pengetahuan dan nilai-nilai organisasi yang tersebar untuk mendukung penyusunan kebijakan, rencana dan program yang efektif. Bagi Kementerian Perumahan Rakyat, pengetahuan dan nilai-nilai organisasi yang terus berkembang berkat penerapan Manajemen Pengetahuan akan sangat34
  47. 47. Kementerian Perumahan Rakyat bermanfaat bagi para perancang kebijakan, perencana program dan kegiatan, dan para pengambil keputusan. Kesamaan nilai, persepsi dan pengembangan pengetahuan yang menerus, akan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan di lingkungan Kemenpera, sehingga diharapkan dapat mengantisipasi maupun merespon dinamika perkembangan perumahan dan permukiman di masa depan yang membutuhkan penanganan dan pemecahan permasalahan secara cepat dan tepat. Pada tahun 2011, Knowledge Management di Kemenpera telah melaksanakan diskusi antar para pejabat Kemenpera dan di dampingi oleh tenaga ahli.4.8 Akun e-mail Kemenpera Akun e-mail Kemenpera (@kemenpera.go.id) merupakan terobosan penting dari Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat di tahun 2011. Hal ini menjadi penting, karena selama ini dalam aktifitas kantor berkaitan dengan penggunaan surat elektronik masih melalui akun- akun e-mail tidak berbayar. Akun-akun jenis ini memiliki risiko ketidak amanan yang cukup tinggi. Apalagi untuk pengiriman yang memuat data-data penting.4.9 News Letter Online Perumahan dan Kawasan Permukiman News Letter Online Perumahan dan Permukiman merupakan sebuah media yang terbit secara berkala yang memuat berita-berita tentang perumahan dan permukiman. News Letter Online ini dapat diakses melalui situs Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Perumahan Rakyat dengan alamat www.bpa.kemenpera.go.id. Dalam News Letter ini berita-berita yang dapat dibaca tidak hanya berita-berita yang umum terjadi di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat, tetapi juga berita mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan Biro Perencanaan dan Anggaran seperti Bimbingan Teknis, Dana Alokasi Khusus, Sosialisasi, Konsinyasi Dekonsentrasi, dan Monitoring dan Evaluasi. 35
  48. 48. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran4.10 Situs Biro Perencanaan dan Anggaran Situs ini dikelola oleh Bagian Data dan Pelaporan, Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat. Pada situs ini pengunjung mendapatkan tidak hanya profil tentang Biro Perencanaan dan Anggaran serta berbagai macam kegiatannya tetapi juga dapat mengakses news letter yang ada. Situs ini juga memaparkan secara jelas berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Bimbingan Teknis, Dana Alokasi Khusus, Sosialisasi, Konsinyasi Dekonsentrasi, serta Monitoring dan Evaluasi. Pada tahun 2011 dilakukan peremajaan terhadap situs Biro Perencanaan dan Anggaran, sehingga sebagai hasilnya lebih mudah dalam memperoleh informasi. Setiap hari tidak kurang dari 100 pengunjung mengakses situs ini. Gambar 4.3 Laman Beranda Situs Biro Perencanaan dan Anggaran36
  49. 49. Kementerian Perumahan Rakyat4.11 Penerbitan CD Regulasi Sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh informasi yang dimiliki oleh pemerintah harus dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Jika dalam bentuk cetak atau hardcopy proses penyebarluasan informasi mengalami hambatannya sendiri maka dengan format digital diharap penyebaran informasi tentang regulasi menjadi lebih cepat dan mudah. Hingga saat ini, CD Regulasi diterbitkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.4.12 Perpustakaan Digital Salah satu fitur dari situs Kementerian Perumahan Rakyat adalah fitur Perpusatakaan Digital yang merupakan katalog dalam jaringan (on-line) dari koleksi perpustakaan Kementerian Perumahan Rakyat. Fitur ini diluncurkan pada tahun 2011, yang merupakan hasil kerjasama dengan Perpustakaan Kemenpera. Katalog perpustakaan digital ini dilengkapi oleh beberapa informasi standar seperti informasi tentang judul, pengarang, tahun terbit, jumlah halaman dan dilengkapi oleh gambar sampul depan dari buku yang dimaksud dan juga abstrak. Adanya fitur ini semakin menunjukkan komitmen Kementerian Perumahan Rakyat untuk menuju peningkatan pengetahuan masyarakat akan permukiman.4.13 Absensi Digital Lagi satu terobosan penting dari Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat di tahun 2011 adalah absensi digital bagi para pejabat dan pegawainya. Dengan menggunakan sidik jari, absensi model ini menjamin keakuratan data kehadiran, sekaligus menggantikan model absensi dengan tanda tangan yang selama ini digunakan di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat. Pada perkembangannya di akhir tahun 2011, absensi digital mulai diujicobakan pada seluruh unit kerja di lingkungan Kemenpera. 37
  50. 50. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran38
  51. 51. Kementerian Perumahan RakyatD BAB V PENUTUP alam menjalankan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 H amandemen UUD 1945, Biro Perencanaan dan Anggaran berupaya untuk menjalankan semua program dan kegiatan sesuai denganamanah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang mengacu kepadaRencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Visi, Misi, Tujuan dan SasaranKementerian Perumahan Rakyat.Secara umum Biro Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Kementerian PerumahanRakyat telah mencapai seluruh sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategismaupun Rencana Kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.Kiranya Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Anggaran ini dapat memenuhi prinsiptransparansi dan akuntabilitas sekaligus sumber informasi dalam pengambilankeputusan untuk peningkatan kinerja yang lebih baik di masa depan. Laporan Kinerjaini diharapkan menjadi sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasiRencana Kerja dan Rencana Strategis di masa mendatang. 39
  52. 52. Laporan KinerjaBiro Perencanaan dan Anggaran40

×