KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYATJAKARTA, 14 SEPTember 2011DEKONSENTRASILINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
A. DASAR HUKUM• UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;• UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;• UU No.15 ...
B. DASAR PENYELENGGARAANDEKONSENTRASI Pasal 18 (5) UUD 45 (Dasar Dekon)PEMDA menjalankan OTDA seluas-luasnya kecualiURUSA...
M P R D P R PRESIDENDAERAHOTONOMDESENTRALISASIC. SISTEM PEMERINTAHAN NKRIGUBERNUR &INSTANSIVERTIKALDEKONSENTRASIBADAN PENG...
• Melindungi segenapbangsa Indonesia• MemajukanKesejahteraan Umum• MencerdaskanKehidupan Bangsa• MelaksanakanKetertiban Du...
E.E. TUJUAN PENYELENGGARAANTUJUAN PENYELENGGARAANDEKONSENTRASIDEKONSENTRASI1. Terpeliharanya keutuhan NKRI.2. Terwujudnya ...
 Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian/Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan ba...
G. KERANGKA PIKIR DEKONSENTRASIDKPEMERINTAHKEMENTERIAN/LEMBAGAPERENCANAANPERMEN/LBINWASGUBERNURWKLPEMERINTAHDPRDSKPDMelaks...
[9]H. SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAMAPBN(PP No. 21/2004 dan PP No. 40/2006)No Uraian Time Frame1. Rancangan Awa...
(1) DPRD(2) GUBERNURPROPINSI(3) KEMENTERIAN/LEMBAGA(4) DPRKOMISITERKAIT(5) MENTERIKEUANGAN(6) BAPPENASUsulan RKAKLDana Dek...
HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKANInstansi Kegiatan BulanKementerian/Lembaga1. Setelah ditetapkan pagu indikatif, memprakarsa...
Kepala DaerahMenjabarkan urusanPemerintah dalam rincianProgram dan Kegiatanmengusulkan SKPD yang sesuaidengan bidang tugas...
Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-K/L, dansepenuhnya dibiayai dari APBN melalui DIPA K/Lsepenuhnya dibi...
PROSES PENGANGGARAN DANA DEKONKEGIATAN DPR K/L BAPPENAS MENKEU GUBERNUR DPRD1. Penganggaran dana dekonsentrasi dituangkan ...
[15][15]1. Penyaluran Dana Dekonsentrasi dilakukan melalui Rekening KasUmum Negara.2. DIPA yang telah disahkan disampaikan...
M. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORANDEKONSENTRASI (Pasal 30 PP 7/2008)ASPEK MANAJERIALASPEK MANAJERIALa. Perkembangan reali...
17N. MEKANISME PENYAMPAIANLAPORAN DEKONSENTRASIMENTERI/PIMP.LEMBAGAGUBERNUR(WKL PEMERINTAH)BAPPEDA PROVLap. KegiatanLap. K...
O. TATA CARA PENARIKANURUSAN YANG DILIMPAHKAN181. Penarikan urusan dapat dilakukan karena adanyaPERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERI...
MENTERI/PIMPINANLEMBAGAMENTERIKEUANGANPEMBINAAN DANPENGAWASAN TERHADAPPENYELENGGARAANURUSAN YANG DILIMPAHKANPEMBINAAN DANP...
Pemeriksaan Dekonsentrasi dilakukan oleh:unitpemeriksainternalkementerian/lembagaunitpemeriksaeksternalpemerintahberpedoma...
Pemeriksaan KeuanganPemeriksaan KinerjaPemeriksaan dengan Tujuan Tertentuberupa pemeriksaan atas laporan keuanganberupa pe...
S. PENERAPAN SANKSI221. Sanksi penundaan pencairan apabila SKPD tidak melakukanrekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN s...
NO. PROVINSIJUMLAHKAB/KOTAANGGARANTAHUN 2010%ANGGARANTAHUN 2010%1 Aceh 23 1,985,419,000 3.97% 1.755.638.000 3,51%2 Sumater...
NO. PROVINSI SKPD 2010 SKPD 20111 Aceh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Tetap2 Sumatera Utara Dinas Penataan Ruang dan Per...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Konsep Dekonsentrasi Lingkup Perumahan Rakyat

404 views

Published on

disiapkan sebagai bahan sosialisasi dan advokasi.

Published in: Real Estate
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
404
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konsep Dekonsentrasi Lingkup Perumahan Rakyat

  1. 1. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYATJAKARTA, 14 SEPTember 2011DEKONSENTRASILINGKUP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
  2. 2. A. DASAR HUKUM• UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;• UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;• UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;• UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional• UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah;• PP No. 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)• PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemprovdan Pemkab/Pemkot;• Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah;• Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;• Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi dan PelaporanKeuangan Pemerintah Pusat;• Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan DanaDekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriKeuangan No. 248/PMK.07/2010.
  3. 3. B. DASAR PENYELENGGARAANDEKONSENTRASI Pasal 18 (5) UUD 45 (Dasar Dekon)PEMDA menjalankan OTDA seluas-luasnya kecualiURUSAN PEMERINTAHAN yang oleh UUditentukan sebagai URUSAN PEMERINTAHPUSAT (Dekonsentrasi). Pasal 18 (2) UUD 45 (Dasar TP)PEMDA Prov. Kab./Kota mengatur & mengurussendiri URUSAN PEMERINTAHAN menurut asasOtonomi dan TUGAS PEMBANTUAN.3
  4. 4. M P R D P R PRESIDENDAERAHOTONOMDESENTRALISASIC. SISTEM PEMERINTAHAN NKRIGUBERNUR &INSTANSIVERTIKALDEKONSENTRASIBADAN PENGELOLABUMN, OTORITA,DLLDELEGASI(DESENTRALISASI FUNGSIONAL)LEMBAGA NEGARALAINNYAB P K M A M KTUGASPEMBANTUANDAERAH danDESAKementerian NegaraDewan PertimbanganTNI/PolriD P DTP DAERAH4
  5. 5. • Melindungi segenapbangsa Indonesia• MemajukanKesejahteraan Umum• MencerdaskanKehidupan Bangsa• MelaksanakanKetertiban DuniaDESENDEKONTPD. ASAS PENYELENGGARAANPEMERINTAHANPs 20 UU 32/2004ASASPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN UNTUKMEWUJUDKAN TUJUANBERNEGARA :5
  6. 6. E.E. TUJUAN PENYELENGGARAANTUJUAN PENYELENGGARAANDEKONSENTRASIDEKONSENTRASI1. Terpeliharanya keutuhan NKRI.2. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dlmmengurangi kesenjangan antar daerah.3. Terwujudnya keserasian hubungan antar susunanpemerintahan & antar pemerintahan di daerah.4. Teridentifikasinya potensi dan terpeliharanyakeanekaragaman sosial budaya daerah.5. Tercapainya efisiensi & efektivitas penyelenggaraanpemerintahan, serta pengelolaan pembangunan danpelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat.6. Terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dansosial budaya dalam NKRI.6
  7. 7.  Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian/Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayahlembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayahpropinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan denganpropinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengankewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikankewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikanpelimpahan (pelimpahan (PP NPP Noo. 7 T. 7 Tahunahun 2008 tentang Dekonsentrasi2008 tentang Dekonsentrasi ddan Tugas Pembantuanan Tugas Pembantuandan Permenkeu Ndan Permenkeu Noo. 156/PMK.07/2008. 156/PMK.07/2008)) Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untukPendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan non-fisikkegiatan non-fisikyaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.Antara lain berupa: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbinganAntara lain berupa: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbinganteknis, pelatihan dan penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey serta pembinaan,teknis, pelatihan dan penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey serta pembinaan,pengawasan dan pengendalianpengawasan dan pengendalian ( Pasal 20 PP No. 7 Tahun 2008)( Pasal 20 PP No. 7 Tahun 2008) Program dan kegiatan kementerian/lembaga yang akan didekonsentrasikan harusProgram dan kegiatan kementerian/lembaga yang akan didekonsentrasikan harussesuai dengansesuai dengan Renja-KL dan RKPRenja-KL dan RKP . Rencana lokasi dan anggaran untuk. Rencana lokasi dan anggaran untukprogram/kegiatan dekonsentrasi disusun dengan memperhatikan kemampuanprogram/kegiatan dekonsentrasi disusun dengan memperhatikan kemampuankeuangan negara, keseimbangan pendanaan dan kebutuhan pendanaankeuangan negara, keseimbangan pendanaan dan kebutuhan pendanaanpembangunan daerahpembangunan daerah ( Pasal 21 PP No. 7 Tahun 2008)( Pasal 21 PP No. 7 Tahun 2008)F.F. DANA DEKONSENTRASIDANA DEKONSENTRASI7
  8. 8. G. KERANGKA PIKIR DEKONSENTRASIDKPEMERINTAHKEMENTERIAN/LEMBAGAPERENCANAANPERMEN/LBINWASGUBERNURWKLPEMERINTAHDPRDSKPDMelaksanakanMempertanggungjawabkanMelaporkan88
  9. 9. [9]H. SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DALAMAPBN(PP No. 21/2004 dan PP No. 40/2006)No Uraian Time Frame1. Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif minggu II Februari s.d. pertengahan Maret2. Rancangan Renja KL pertengahan Maret3. Rancangan Interim RKP4. Musrenbangprov(sinkronisasi rencana kegiatan Dekonsentrasi dgn kebutuhan pemb. daerah) minggu II April5. Musrenbangnas(pembahasan, penyempurnaan rancangan RKP & rancangan renja KL) minggu IV April6. RKP (ditetapkan Presiden) pertengahan Mei7. Pagu sementarapertengahan JuniPemberitahuan rencana program dan kegiatan Dekonsentrasi oleh K/L kepadadaerah8. Pembahasan RKA-KL dengan DPR(pembahasan dalam rangka pagu sementara) pertengahan Juni – pertengahan Juli9. Penyampaian RKA-KL ke Menkeu + Bappenas pertengahan Juli10. Nota Keuangan dan RAPBN disampaikan ke DPR pertengahan Agustus11. Pembahasan RKA-KL dengan DPR(pembahasan dalam rangka pagu definitif) Agustus – Oktober12. Pembahasan dan persetujuan DPR terhadap RAPBN Agustus – Oktober13. Penelaahan RKA-KL dengan DJA Oktober - November14. UU APBN akhir November15. RKA-KL ditetapkan jadi Perpres akhir November16. Penyampaian DIPA ke Menkeu minggu II Desember17. Pengesahan DIPA 31 Desember
  10. 10. (1) DPRD(2) GUBERNURPROPINSI(3) KEMENTERIAN/LEMBAGA(4) DPRKOMISITERKAIT(5) MENTERIKEUANGAN(6) BAPPENASUsulan RKAKLDana DekonPenelaahanRKAKLRKA-KL/SAPSKPembahasan APBDSAPSK/PERPRESPenelaahanRKAKLSAPSK/PERPRESSAPSKNPenelaahanRKAKLUrusan ygakan dilimpah-kan (dlmRenja KL)MusrenbangNasionalSEB PaguIndikatifSEB PaguSementaraDIPAKONSEPDIPAJAN-APR MEI-AGS SEPT-DESUrusan ygakan dilimpah-kan (dlmRenja KL)PERMENttg urusanyg dilimpahkanKeterangan: A. Setelah menerima SEB Pagu Sementara, K/L memberitahukan mengenai lingkup urusan yang akan dilimpahkan kepada Gubernur.Selanjutnya Gubernur menyampaikan penetapan SKPD Pelaksana Dekonsentrasi kepada K/L.B. Setelah penerbitan Perpres RABPP, K/L menetapkan Permen tentang urusan yang dilimpahkan dan menyampaikan kepada Gubernur.Selanjutnya Gubernur menetapkan Perangkat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat PembuatKomitmen, Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran dan menyampaikan kepada K/L. 10
  11. 11. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKANInstansi Kegiatan BulanKementerian/Lembaga1. Setelah ditetapkan pagu indikatif, memprakarsai dan merumuskan sebagian urusan pemerintahan yangakan dilimpahkan kepada gubernur .Maret2. Rumusan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada Gubernur dituangkan dalamrancangan Renja KL dan disampaikan kepada Bappenas sebagai bahan koordinasi padaMusrenbangnas.Maret3. Memberitahukan kepada Gubernur lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan setelah PaguSementara ditetapkan.Juni4. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan RKA KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepadaGubernur .Nov5. Menteri/pimpinan KL menetapkan lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan dalam bentukPeraturan Menteri/Pimpinan Lembaga dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepadaMendagri, Menkeu, dan Menneg PPN/Bappenas setelah ditetapkannya Perpres tentang RABPP.Paling lambatMinggu IDesemberBappenasBersama dengan Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penelaahan rancangan Renja KL yang memuatrumusan tentang sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan, dan hasilnya akan digunakansebagai bahan penyusunan Renja KL dan RKP.MaretGubernur1. Sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemda. Maret2. Penyiapan perangkat daerah (SKPD) yang akan melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi. Minggu IJuli3. Koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.4. Membentuk tim koordinasi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.5. Memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yangdilimpahkan.I. PROSES PERENCANAAN-PENGANGGARAN DANA DEKONSENTRASI (LANJUTAN)11
  12. 12. Kepala DaerahMenjabarkan urusanPemerintah dalam rincianProgram dan Kegiatanmengusulkan SKPD yang sesuaidengan bidang tugas yang ditanganiMemberitahukan indikasiprogram dan kegiatankepada Daerah PenerimaKementerian/LembagaDgn memperhatikanskala prioritas;alokasi anggaran;lokasi kegiatan.pertengahan bulan Junidan/atau setelah pagusementaraMenetapkan PeraturanMenteri/Pimpinan Lembagatentang program dankegiatan yang akandidekonsentrasikan/ditugaskanMenyampaikan Peraturantersebut kepada daerahpenerimaMenyampaikan usulan SKPD kepadaK/L paling lambat akhir bulan Junisetelah terbitnyaPerpres RABPP palinglambat minggu 1 bulanDesemberFormat Peraturan tersebut disusun olehMenteri/Pimpinan Lembaga sepanjang belumditetapkan lain oleh MendagriJ.J. PERENCANAAN KEGIATANPERENCANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASIDEKONSENTRASImenerima Peraturan Menteri/PimpinanLembaga tentang Dekonsentrasi12
  13. 13. Program dan kegiatan yang didanai tertuang dalam RKA-K/L, dansepenuhnya dibiayai dari APBN melalui DIPA K/Lsepenuhnya dibiayai dari APBN melalui DIPA K/LK/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendampingdana pendampingUntuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, K/L jugaharus memperhitungkan kebutuhan anggaran: biaya penyusunan dan pengiriman laporanbiaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD; biaya operasional dan pemeliharaanbiaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaankegiatan yang belum dihibahkan; honorarium pejabat pengelola keuanganhonorarium pejabat pengelola keuangan dana dekonsentrasi;dan biaya lainnya dalam rangka pencapaian targetbiaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaankegiatan dekonsentrasi.K.K. PENGANGGARAN DEKONPENGANGGARAN DEKONSENTRASISENTRASI13
  14. 14. PROSES PENGANGGARAN DANA DEKONKEGIATAN DPR K/L BAPPENAS MENKEU GUBERNUR DPRD1. Penganggaran dana dekonsentrasi dituangkan dalampenyusunan RKA-KL.2. RKA-KL yang telah disusun menjadi dasar dalampembahasan bersama antara kementerian/lembaga dengankomisi terkait di DPR.3. RKA-KL yang telah disepakati oleh komisi terkait di DPRdisampaikan kepada Menteri Keuangan dan menteri yangmembidangi perencanaan pembangunan nasional untukdilakukan penelaahan.4. Hasil penelaahan RKA-KL ditetapkan menjadi SatuanAnggaran Per Satuan Kerja (SAPSK).`5. RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK disampaikankepada kementerian/lembaga.6. Kementerian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang telahditetapkan menjadi SAPSK kepada gubernur dandiberitahukan kepada DPRD provinsi pada saat pembahasanRAPBD.7. Setelah menerima RKA-KL, gubernur menetapkan KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, PejabatPenguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar,dan Bendahara Pengeluaran serta menyampaikannyakepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan.: Proses di DJA (Penelaahan RKA KL) : Proses di DJPBN (Penyelesaian DIPA)K.K. PENGANGGARAN DEKONPENGANGGARAN DEKON SENTRASISENTRASI (LANJUTAN)(LANJUTAN)14
  15. 15. [15][15]1. Penyaluran Dana Dekonsentrasi dilakukan melalui Rekening KasUmum Negara.2. DIPA yang telah disahkan disampaikan kepada SKPD penerimadana Dekonsentrasi sebagai dasar dalam penerbitan SPM.3. Penerbitan SPM oleh SKPD selaku KPA didasarkan pada alokasidana yang tersedia dalam DIPA.4. Kepala SKPD penerima Dana Dekonsentrasi menerbitkan danmenyampaikan SPM kepada KPPN.5. Setelah menerima SPM dari SKPD, KPPN setempat menerbitkanSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D).6. Penerimaan sebagai akibat pelaksanaan Dekonsentrasimerupakan penerimaan negara dan wajib disetor ke Rekening KasUmum Negara.7. Dalam hal pelaksanaan Dekonsentrasi terdapat saldo kas padaakhir tahun anggaran harus disetor ke Rekening Kas UmumNegara.L. PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANAL. PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA15
  16. 16. M. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORANDEKONSENTRASI (Pasal 30 PP 7/2008)ASPEK MANAJERIALASPEK MANAJERIALa. Perkembangan realisasipenyerapan danab. Pencapaian targetkeluaranc. Kendala yg dihadapid. Saran tindak lanjutASPEKASPEKAKUNTABILITASAKUNTABILITASa. Laporan RealisasiAnggaranb. Neracac. Catatan Atas LaporanKeuangand. Laporan BarangPP 39/2006PP 39/2006 PP 6/2006PP 6/2006 && PP 8/2006PP 8/2006Keterangan:- PP 6/2006 ttg Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah- PP 8/2006 ttg Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah- PP 39/2006 ttg Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan 16
  17. 17. 17N. MEKANISME PENYAMPAIANLAPORAN DEKONSENTRASIMENTERI/PIMP.LEMBAGAGUBERNUR(WKL PEMERINTAH)BAPPEDA PROVLap. KegiatanLap. Keg/ManajLap. Keuangan/BarangMENDAGRI MENKEU BAPPENASBAHANLAP.GABUNGANLAP.GABUNGAN1b1a32Lap. SAK & SABMN BIROKEUANGANSKPD PROV.
  18. 18. O. TATA CARA PENARIKANURUSAN YANG DILIMPAHKAN181. Penarikan urusan dapat dilakukan karena adanyaPERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH danPELAKSANAANYA TIDAK SEJALAN denganperundang-undangan.2. Penarikan urusan dilakukan melalui PeraturanMenteri/Pimpinan Lembaga, dengan tembusanMendagri, Menkeu, dan Bappenas.3. Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga digunakan olehMenkeu sebagai dasar pemblokiran dalam dokumenanggaran dan penghentian pencairan dana.
  19. 19. MENTERI/PIMPINANLEMBAGAMENTERIKEUANGANPEMBINAAN DANPENGAWASAN TERHADAPPENYELENGGARAANURUSAN YANG DILIMPAHKANPEMBINAAN DANPENGAWASAN TERHADAPPENGELOLAAN DANADEKONSENTRASIpedoman, fasilitasi,dan bimbingan teknis,serta pemantauandan evaluasiKoordinasiBinwasDalam rangka peningkatan kinerja, transparansi & akuntabilitas, sertapencapaian efisiensi penyelenggaraan & pengelolaan danaDekonsentrasiP. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN19
  20. 20. Pemeriksaan Dekonsentrasi dilakukan oleh:unitpemeriksainternalkementerian/lembagaunitpemeriksaeksternalpemerintahberpedoman pada peraturan perundang-undangandi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negaraQ. PEMERIKSAAN20
  21. 21. Pemeriksaan KeuanganPemeriksaan KinerjaPemeriksaan dengan Tujuan Tertentuberupa pemeriksaan atas laporan keuanganberupa pemeriksaan atas pengelolaan keuangannegara yang terdiri dari pemeriksaan atas aspekekonomi dan efisiensi serta aspek efektivitasmeliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidangkeuangan, pemeriksaan investigatif, danpemeriksaan atas sistem pengendalian internpemerintahR. PEMERIKSAAN DANADEKONSENTRASI2121
  22. 22. S. PENERAPAN SANKSI221. Sanksi penundaan pencairan apabila SKPD tidak melakukanrekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN setempat sesuaiketentuan PMK yang mengatur tentang Sistem Akuntansi danPelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;2. Pengenaan sanksi penundaan pencairan tidak membebaskanSKPD dari kewajiban menyampaikan laporan;3. Penghentian pencairan dalam tahun berjalan dapat dilakukanapabila:a. SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan triwulanansecara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaranberjalan.b. ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaanBPK, BPKP, aparat pemeriksa fungsional.22
  23. 23. NO. PROVINSIJUMLAHKAB/KOTAANGGARANTAHUN 2010%ANGGARANTAHUN 2010%1 Aceh 23 1,985,419,000 3.97% 1.755.638.000 3,51%2 Sumatera Utara 33 2,635,785,000 5.27% 1.806.118.000 3,61%3 Riau 12 1,232,668,000 2.47% 1.299.641.000 2,60%4 Kepulauan Riau 7 904,011,000 1.81% 1.265.106.000 2,53%5 Jambi 11 1,111,375,000 2.22% 1.246.536.000 2,49%6 Sumatera Barat 19 1,710,645,000 3.42% 1.687.263.000 3,37%7 Sumatera Selatan 15 1,422,720,000 2.85% 1.365.963.000 2,73%8 Lampung 14 1,326,503,000 2.65% 1.476.778.000 2,95%9 Bengkulu 10 1,049,283,000 2.10% 1.234.146.000 2,47%10 Kepulauan Bangka Belitung 7 866,773,000 1.73% 1.193.581.000 2,39%11 Banten 8 867,925,000 1.74% 1.227.781.000 2,46%12 Jawa Barat 26 2,092,785,000 4.19% 1.591.598.000 3,18%13 DKI Jakarta 6 712,854,000 1.43% 1.324.106.000 2,65%14 Jawa Tengah 35 2,625,670,000 5.25% 1.741.193.000 3,48%15 DI Yogyakarta 5 737,244,000 1.47% 1.266.181.000 2,53%16 Jawa Timur 38 2,828,029,000 5.66% 1.874.553.000 3,75%17 Bali 9 1,119,802,000 2.24% 1.729.031.000 3,46%18 Nusa Tenggara Barat 10 1,180,406,000 2.36% 1.362.891.000 2,73%19 Nusa Tenggara Timur 21 2,098,030,000 4.20% 1.804.598.000 3,61%20 Kalimantan Barat 14 1,452,804,000 2.91% 1.358.833.000 2,72%21 Kalimantan Tengah 14 1,440,819,000 2.88% 1.339.433.000 2,68%22 Kalimantan Selatan 13 1,405,844,000 2.81% 1.471.703.000 2,94%23 Kalimantan Timur 14 1,542,821,000 3.09% 1.613.348.000 3,23%24 Sulawesi Utara 15 1,677,935,000 3.36% 1.573.413.000 3,15%25 Gorontalo 6 930,403,000 1.86% 1.289.151.000 2,58%26 Sulawesi Barat 5 843,622,000 1.69% 1.228.036.000 2,46%27 Sulawesi Selatan 24 2,262,237,000 4.52% 1.848.073.000 3,70%28 Sulawesi Tengah 11 1,195,970,000 2.39% 1.335.096.000 2,67%29 Sulawesi Tenggara 12 1,275,421,000 2.55% 1.376.266.000 2,75%30 Maluku 11 1,306,895,000 2.61% 1.589.976.000 3,18%31 Maluku Utara 9 1,213,755,000 2.43% 1.397.981.000 2,80%32 Papua 29 3,347,755,000 6.70% 2.475.138.000 4,95%33 Papua Barat 11 1,595,792,000 3.19% 1.850.851.000 3,70%TOTAL 497 50,000,000,000 100.00% 50,000,000,000 100.00%23
  24. 24. NO. PROVINSI SKPD 2010 SKPD 20111 Aceh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Tetap2 Sumatera Utara Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Tetap3 Riau Dinas Pekerjaan Umum Tetap4 Kepulauan Riau Dinas Pekerjaan Umum Tetap5 Jambi Dinas Pekerjaan Umum Tetap6 Sumatera Barat Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Tetap7 Sumatera Selatan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Tetap8 Lampung Dinas Pengairan dan Pemukiman Tetap9 Bengkulu Bappeda Tetap10 Kepulauan Bangka Belitung Sekretariat Daerah Tetap11 Banten Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Tetap12 Jawa Barat Dinas Permukiman dan Perumahan Tetap13 DKI Jakarta Dinas Perumahan dan Gedung Tetap14 Jawa Tengah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tetap15 DI Yogyakarta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Tetap16 Jawa Timur Bappeda Tetap17 Bali Dinas Pekerjaan Umum Tetap18 Nusa Tenggara Barat Dinas Pekerjaan Umum Tetap19 Nusa Tenggara Timur Dinas Pekerjaan Umum Tetap20 Kalimantan Barat Dinas Pekerjaan Umum Tetap21 Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum Tetap22 Kalimantan Selatan Bappeda Dinas Pekerjaan Umum23 Kalimantan Timur Dinas Pekerjaan Umum Tetap24 Sulawesi Utara Sekretariat Daerah Tetap25 Gorontalo Bappeda Tetap26 Sulawesi Barat Bappeda Tetap27 Sulawesi Selatan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tetap28 Sulawesi Tengah Dinas Pekerjaan Umum Tetap29 Sulawesi Tenggara Dinas Pekerjaan Umum Tetap30 Maluku Dinas Pekerjaan Umum Tetap31 Maluku Utara Dinas Pekerjaan Umum Tetap32 Papua Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Tetap33 Papua Barat Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi TetapSKPD PELAKSANA DEKONSENTRASI TAHUN 2010 DAN 201224

×