Pengelolaan Sanitasi Kabupaten Bandung (2006)

1,125 views
951 views

Published on

Disampaikan pada Lokakarya Kondisi Sanitasi di Kota Metropolitan dan Kota Besar. Jakarta 29-30 Januari 2007. Data2 yang terhimpun per tahun 2006.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,125
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
54
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengelolaan Sanitasi Kabupaten Bandung (2006)

  1. 1. Pengelolaan SanitasiDi Kabupaten Bandung Pemerintah Kabupaten Bandung Januari 2007
  2. 2. Data Umum Kabupaten BandungLuas 311.475,19 hektarJumlah kecamatan 45,terdiri dari 432 desa dan 9kelurahan.Jumlah penduduk 4.086.162jiwa dan 1.106.388 KKJumlah penduduk miskin 30%Pertumbuhan penduduk 3,1%per tahunUrbanisasi penduduk 0,5 %per tahun
  3. 3. Air Limbah• Pelayanan air limbah domestik ditangani dengan sistem on-site dan off-site• Pelayanan off-site sistem skala perkotaan (IPAL Soreang) melayani sekitar 20% wilayah kota (Soreang) dan 25% penduduk kota Soreang, dibangun sejak tahun 1991• Pelayanan off-site sistem diprioritaskan pada daerah padat penduduk• Terdapat pelayanan off-site sistem skala kawasan: a. IPLT Cibeet melayani 8 kecamatan IPLT Cibeet atau KK dibangun tahun 1995-1996 oleh proyek WJUDSP (Western Java Urban Development Sector Program), dana dari ADB, tidak berfungsi. b. IPLT Babakan melayani Kabupaten Bandung sebelah Timur tahun 1996 oleh APBD Provinsi Jawa Barat, tidak berfungsi.• Pelayanan on-site sistem sekitar 46,57 % penduduk yang mempunyai jamban pribadi dan jamban komunal. Masih Terdapat Masyarakat yang Membuang Limbah Tinja ke Badan Air
  4. 4. Air LimbahPelayanan off-site IPALSoreang melayani 300sambungan rumah daritotal sambungan yangdirencanakan sebanyak1000 sambunganIPAL Soreang dengankapasitas 10,6 L/det,dibangun tahun 1991 olehProyek BUDP II (danaADB), kondisi saat inimasih berfungsi (namunterdapat bagian-bagianyang rusak, sehingga tidakoptimal)Tarif rata-rata rumahtangga (untuk air limbahtidak ada data), namunangkutan tinja Rp15.000,00 per m3 IPAL Soreang
  5. 5. Persampahan Timbulan Sampah Total 8.320 m3/hari, dengan komposisi: Daerah pelayanan meliputi 26 dari 45 Sampah Kecamatan. Komersial, Cakupan penduduk dilayani 12,5% dari total Peny apuan Jalan, dll penduduk administrasi atau 34% dari penduduk 7% perkotaan. Sampah Sampah Timbulan Sampah 2 L/o/h Pasar Domestik Dilayani oleh Dinas Kebersihan 980 m3/hari, oleh 40% 53% masyarakat 6 m3/hari (dibuat kompos), yang tidak dikelola 1.884 m3/hari Tarif rata-rata rumah tangga Rp 1.500,00-5.000,00 per bulan Collection rate sampah 70% Timbulan Sampah Kota 8.320 m3/hari, dengan komposisi: anorganik 35% organik 65%Sampah di S. Citepus Penumpukan Sampah di Pasar
  6. 6. TPA di KabupatenLapak Pemulung Bandung • Terletak di Kecamatan Ciparay; 1. TPA Babakan • luas 10,1 hektar, di lembah • 25 km dari pusat kota, • 0,5 km dari permukiman • Operasi: open dumping menujuKomposter Komunal controlled landfill oleh Dinas Kebersihan Lapak Pemulung Air Lindi Pengolah Lindi
  7. 7. TPA di Kabupaten Bandung 2.TPA Pasirbuluh• Terletak di Kecamatan Lembang;• luas 2,2 hektar, di lembah• 35 km dari pusat kota,• 2 km dari permukiman 2 km,• Operasi: open dumping oleh Dinas Kebersihan Area Curah dan Area Manuver TPA Pasirbuluh Lindi dari Tumpukan Sampah
  8. 8. Kesehatan Umum dan Hygiene Practices• Penyakit utama yang disebabkan oleh air: diare, yang paling rawan di Ciparay, Majalaya, dan Cimareme.• Diduga ada hubungan antara penyakit tersebut dengan masalah persampahan (Kecamatan Cipatat merupakan lokasi Air Lindi TPA Babakan) Air Sumur Penduduk yang Diduga Tercemar Masyarakat mendapat pelayanan air minum dari perpipaan PDAM 12,09%, sumur RT 60,74%, mata air 22,69%, sungai 1,80%, lain-lain 3,79% Nilai kematian bocah 105 (tahun 2005) Kampanye pengetahuan masyarakat untuk sektor sanitasi dilakukan melalui penyuluhan perilaku hidup sehat secara rutin yang dilakukan oleh aparat dinas kesehatan, PKK, Kades Kesehatan Lingkungan, dan LSM. Pengelolaan air limbah & sampah RS: air limbah medis: IPAL dan tangki septik, air limbah domestik: tangki septik, sampah: insinerator dan dibakar manual Insinerator di Rumah Sakit
  9. 9. KelembagaanInstansi Pengelola Sampah dan pengelola air limbah offsite:Dinas Kebersihan (Perda No 9 Tahun 2002 tentangPembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandungtanggal 14 Agustus 2002).Swasta terlibat dalam pengangkutan ke TPA pada 2 (dua)perumahan (kapasitas sampah 12 m3/hari)Instansi Pengelola Air Limbah on site sistem: DinasPermukiman dan Tata Wilayah (Perda No, 9 tahun 2002
  10. 10. Partisipasi Masyarakat bidang PersampahanProgram penanganan masalah sampah olehkelompok masyarakat : a. Program Pengomposan dan 3R (daur ulang limbah plastik) sampah oleh Masyarakat Desa Parungserab Kecamatan Katapang dan Desa Margahayu Selatan Kecamatan Margahayu; b. Program Sekolah Hijau di SMAN 1 Soreang, SMPN 2 Soreang, dan SMPN 2 Margahayu.LSM sektor sanitasi: Pengomposan dan Daur  Warga Peduli Lingkungan Ulang Limlah Plastik di Parungserab  Kelompok Peduli Lingkungan,  Masyarakat Pencinta Citarum, dllKey stakeholders sektor sanitasi: Dinas Kebersihan, Dinas Permukiman & Tata Wilayah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, LSM Lingkungan/Sanitasi, Forum Bandung Sehat, Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengomposan oleh Sekolah Hijau
  11. 11. Permasalahan yang DihadapiSumberdaya Manusia (SDM) dan Manajemen a. Kurangnya pendamping masyarakat b. Lemahnya kompetensi aparatur c. Kurangnya koordinasi dan sinergitas program d. Belum disusunnya master plan yang memadaiTeknologi/Teknis a. Sulitnya menata prasarana sanitasi pada permukiman padat b. Tidak ada data yang memadai c. Terbatasnya sarana dan parasarana d. Kerjasama dengan pihak swasta terkendala PP No. 67 Tahun 2006.Biaya a. Biaya pembangunan sanitasi terpadu dan tuntas tinggi b. Pembangunan prasarana sanitasi di kawasan permukiman padat sangat mahalPartisipasi a. Partisipasi masyarakat masih rendah, kebergantungan terhadap program pemerintah sangat tinggi b. Tidak banyak LSM kompetenHukum dan Peraturan a. Rendahnya penegakan hukum b. Masih belum memadainya peraturan perundang-undangan daerah yang ada.
  12. 12. PendanaanKontribusi anggaran untuk penanganan masalah sanitasi(persampahan dan limbah) belum memadaiAnggaran yang direalisasikan untuk O&M sarana danprasarana sanitasi yang dibangun hanya sekira 60%
  13. 13. Solid Waste & Wastewater Management Improvement ProgramMaster plan persampahan: belum ada tetapi sudah dianggarkan pada 2007Master plan air limbah skala Kabupaten: belum ada, namun telah memilikimaster plan air limbah beberapa kota, antara lain Kota Soreang, Banjaran,Majalaya, Lembang.Pemerintah Kabupaten Bandung menyadari pentingnya master plan sanitasisesuai dengan PP 16/2005Pemerintah Kabupaten Bandung mempunyai program pengelolaanpersampahan dan sanitasi dan telah dimasukan dalam RPJM/RenstraProgram sanitasi yang sedang berjalan atau sudah selesai:  Pembangunan TPSS (di Kecamatan Soreang, Baleendah, dan Katapang);  Pembangunan Komposter Komunal di TPA Babakan;  Penataan Sarana Kebersihan dan Instalasi Air Kotor;  Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, komposting, penyediaan jamban, dan pembentukan kader);  Penyehatan Kualitas Lingkungan (air, udara);  Pembangunan tangki septik komunal secara partisipatif;  Penataan TPA Babakan dan TPA Pasirbuluh
  14. 14. Rencana Masa DepanAda kebutuhan/keinginan kuat untuk peningkatan pelayanansanitasi dan penurunan incidence penyakit di masyarakatKabupaten Bandung memiliki program khusus untukmelayani masyarakat berpendapatan rendah/ miskin didaerah Pemeritah Kota/KabupatenPemerintah Kabupaten Bandung mempunyai programpengembangan sanitasi dan penurunan incidence penyakitPemerintah Kabupaten Bandung sudah mengenal kriteriapersiapan proyek yang disusun oleh Pemerintah PusatAda donor yang berminat menanam modal (investment)dalam sektor sanitasi di wilayah pemda, terutama di bidangpersampahan, namun saat ini seringkali terkendala PerpresNo. 67/2005.
  15. 15. Terima KasihAtas Perhatian Anda

×