• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Kebijakan Pelaksanaan PNPM Mandiri
 

Kebijakan Pelaksanaan PNPM Mandiri

on

  • 1,040 views

Disampaikan oleh Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012

Disampaikan oleh Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Lokakarya Nasional PNPM Mandiri Perkotaan di Jakarta 9-11 Februari 2012

Statistics

Views

Total Views
1,040
Views on SlideShare
1,040
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
77
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment
  • Berikut kebijakan pokok yg dijajadikan landasan gerak langkah kita dalam upaya penanggulangan kemiskinan mulai dari Prioritas nasional KIB II yg dijabarkan dalam dokumen RPJMN 2010-2014. Dijabarkan lagi ke dalam RKP Tahunan. Mempertimbangkan posisi kita dalam upaya dan pencapaiannya dikeluarkan Inpres 1/2010 Lebih spesifik lg ttg PK dikeluarkan Perpres 15/2010 ttg P2K, Langkah untuk kesinambungan dan penajaman prioritas nasional terutama ttg PK, maka diterbitkan Inpres 3/2010

Kebijakan Pelaksanaan PNPM Mandiri   Kebijakan Pelaksanaan PNPM Mandiri Presentation Transcript

  • KEBIJAKAN PELAKSANAANPNPM MANDIRILokakarya NasionalProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri - PerkotaanIntegrated Community Driven Development Project (ICDD)Oleh :Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinandan Pemberdayaan Masyarakat –Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan RakyatJakarta, 9 Februari 2011 1
  • SASARAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT INDIKATOR TARGETRKP NASIONAL TAHUN 2010 :a. Pertumbuhan Ekonomi 5%b. Inflasi 5%c. Tingkat Pengangguran (terbuka) 8 % pada akhir tahun 2010d. Tingkat Kemiskinan 12 - 13,5 % pada tahun 2010RPJM NASIONAL TAHUN 2010-2014: Rata-rata 6,3 – 6,8 % per tahuna. Pertumbuhan Ekonomi Sebelum tahun 2014 ditargetkan tumbuh 7%b. Inflasi Rata-rata 4 - 6 % pertahunc. Tingkat Pengangguran (terbuka) 5 - 6 % pada akhir tahun 2014d. Tingkat Kemiskinan 8 - 10 % pada akhir tahun 2014PENCAPAIAN MDG’S 2015:Tingkat Kemiskinan 7,55 – 12,1 %2
  • 3 ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM RPJMN TAHUN 2010-2014 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mengikutsertakan usaha kecil dan dapat dinikmati seluas- luasnya oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin (pro- poor growth); 2. Meningkatkan kualitas kebijakan & program penanggulangan kemiskinan (kebijakan afirmatif/ keberpihakan); 3. Peningkatan efektivitas penurunan kemiskinan di daerah; 4. Percepatan pembangunan di daerah terpencil & perbatasan. 33
  • KEBIJAKAN POKOK PRIORITAS NASIONAL DALAM PK 1. Reformasi Birokrasi & Tata 1. Reformasi Birokrasi & Tata 10. Daerah Tertinggal, 10. Daerah Tertinggal, Kelola; Kelola; Terdepan, Terluar & Terdepan, Terluar & 2. Pendidikan; 2. Pendidikan; Paskakonflik; Paskakonflik; 3. Kesehatan; 3. Kesehatan; 11. Kebudayaan, Kreativitas, 11. Kebudayaan, Kreativitas, Perpres No. 5/2010 4. PENANGGULANGAN 4. PENANGGULANGAN dan Inovasi Teknologi. dan Inovasi Teknologi. “RPJMN 2010-2014” KEMISKINAN; KEMISKINAN; PRIORITAS LAINNYA PRIORITAS LAINNYA 5. Ketahanan Pangan; 5. Ketahanan Pangan; 11 PRIORITAS NASIONAL KIB II 6. Infrastruktur; 6. Infrastruktur; (1) Bidang Politik, Hukum, (1) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (2) dan Keamanan; (2) 7. Iklim Investasi & Usaha; 7. Iklim Investasi & Usaha; Bidang Perekonomian; Bidang Perekonomian; 8. Energi; 8. Energi; (3) Bidang Kesra (3) Bidang Kesra 9. Lingkungan Hidup & Bencana; 9. Lingkungan Hidup & Bencana; Inpres No. 1/2010 “Percepatan Pelaksanaan Prioritas Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 Pembangunan Nasional Tahun 2010” -- Strategi Penanggulangan Kemiskinan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Perpres No. 15/2010 -- Sinkronisasi & pengendalian 33 Kelompok Program PK Sinkronisasi & pengendalian Kelompok Program PK“Percepatan Penanggulangan Kemiskinan” -- Tim Nasional Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan Tim Nasional Pecepatan Penanggulangan Kemiskinan Permendagri No. 42/2010 Tata kerja, penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan SDM Tata kerja, penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan SDM “TKPK Provinsi & Kabupaten/Kota” TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota Inpres No. 3/2010 (1) Program Pro-Rakyat; (2) Program Keadilan Untuk (1) Program Pro-Rakyat; (2) Program Keadilan Untuk “Program Pembangunan Berkeadilan” Semua; dan (3) Pencapaian MDG’s Semua; dan (3) Pencapaian MDG’s4
  • STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5 1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. 2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. 3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil. 4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.5
  • PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PNPM MANDIRI6
  • MEKANISME PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PNPM-Penguatan/Sektor (K/L) • Terdiri dari berbagai program sektor berbasis masyarakat; • Program sektor menyediakan: • Bantuan terkait pencapaian sasaran sektor (pertanian, perikanan, pariwisata, perumahan, pengairan, dlsb); utan n Kela tana • Penyuluhan teknis/sektor. tur Pe hu Ke rta atan Gender Pen kum Infrastruk Ke seh Hu nia PNPM-Inti didi n  Terdiri dari: kan • PNPM Perdesaan sbg basis pemberdayaan masyarakat di perdesaan; • PNPM Perkotaan sbg basis pemberdayaan masyarakat di perkotaan; • PNPM PISEW sbg basis pengembangan daerah2 cepat tumbuh; • PNPM P2DTK sbg basis pengembangan daerah tertinggal dan khusus; • PNPM-RIS sbg basis pembangunan desa tertinggal.  PNPM-Inti menyediakan: • BLM utk berbagai kegiatan masyarakat; • Pendampingan, bantuan teknis, pelatihan & peningkatan kapasitas pemda.7
  • PHASE PNPM MANDIRI TAHAP PEMBELAJARAN TAHAP PEMBELAJARAN (Tahun Ke-1 s/d Ke-2) (Tahun Ke-1 s/d Ke-2) TAHAP KEMANDIRIAN TAHAP KEMANDIRIAN (Tahun Ke-3 s/d Ke-6) (Tahun Ke-3 s/d Ke-6) • Pembelajaran pembangunan partisipatif • BLM sbg stimulan • Kemitraan Masyarakat, pemda TAHAP KEBERLANJUTAN • Integrasi perencanaan dan Kelompok Peduli TAHAP KEBERLANJUTAN • BLM sbg salah satu akses (Tahun Ke-7 s/d Ke-8) (Tahun Ke-7 s/d Ke-8) partisipatif dg Sistem Pe- rencanaan pemb. regular. channelling program, • Pembelajaran Inisatif dan • Masyarakat mampu mengakses prakarsa oleh masyarakat, berbagai sumber dana yang ada • Masyarakat mampu membangun TAHAPAN EXIT TAHAPAN EXIT difasilitasi PNPM. (pemda, lembaga, swasta, dll) kemitraan dg berbagai pihak. STRATEGY STRATEGY • Perencanaan partisipatif sebagai • Kebijakan dan Penganggaran peraturan daerah Pemda Pro poor • PNPM supervisi dan penguatan • Keberadaan fasilitator/konsultn kapasitas untuk mampu mandiri atas permintaan masyarakat sesuai • Manajemen Pemb. memfasilitasi kegiatan yang dibutuhkan. partisipatif secara masyarakat di wilayahnya REPLIKASI MANDIRI • Kemitraan masyarakat, pemda dan kelompok peduli secara sinergis mandiri oleh Warga • Fasilitasi & pembinaanOLEH MASY & PEMDA merupakan faktor utama penggerak sepenuhnya oleh pembangunan di wilayahnya pemerintah kota/kab • Replikasi & pengemba- ngan Program lebih lanjut oleh pemda & Masyarakatnya8 8
  • APA YANG INGIN DIWUJUDKAN DALAM PNPM MANDIRI? Meningkatnya tingkat keberdayaan dan kemandirian masyarakat secara keseluruhan Keberdayaan masyarakat di ukur dari:  Masyarakat mempunyai mimpi, cita-cita & tujuan, yang ingin diwujudkan bersama  Masyarakat mempunyai sikap mental yang menghargai kerjasama kemitraan, dialog & melakukan hal-hal yang bermanfaat dan bermartabat bagi dirinya, keluarga, kelompok masyarakat, lingkungan sekitar serta bangsa dan negara.  Masyarakat mempunyai pemahaman, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan secara memadai dalam menyusun langkah-langkah untuk mewujudkan impian atau cita citanya. Kemandirian masyarakat di ukur dari:  Meningkatnya kepercayaan dari Lembaga Keuangan Formal (Bank, Koperasi, BMT, LKM) kepada kelompok masyarakat sehingga mereka digolongkan dalam kelompok yang eligible dan bankable.  Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan produktifnya dalam rangka mewujudkan cita - citanya.  Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber pendanaan yang dipercayakan kepadanya sejalan dengan prinsip manajemen keuangan yang sehat. 99
  • 11 PRINSIP KOORDINASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM- PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN INTEGRASI PADA TAHAP PERENCANAAN:  INTEGRASI TUJUAN DAN SASARAN PEMANFAAT PROGRAM.  INTEGRASI PRINSIP-PRINSIP DASAR, RANCANG BANGUN, PROSES, KRITERIA DAN NSPM (NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN MANUAL/PEDOMAN)  INTEGRASI INDIKATOR KINERJA KEBERHASILAN. SINKRONISASI PADA TAHAP PELAKSANAAN :  SINKRONISASI LOKASI PROGRAM & KEGIATAN ( ANTAR PROGRAM PNPM DAN ANTAR PROGRAM KLASTER I,II DAN III)  SINKRONISASI WAKTU PROGRAM  SINKRONISASI KELEMBAGAAN/TIM  SINKRONISASI REGULASI & PERATURAN  SINKRONISASI MEKANISME PENDANAAN & PENGANGGARAN  SINKRONISASI INFORMASI SINERGITAS ANTAR PELAKU /PEMANGKU KEPENTINGAN :  SINERGITAS ANTAR PELAKU PEMERINTAH, PEMDA, SWASTA, LSM, KELOMPOK MASYARAKAT.  SINERGITAS ANTAR RENCANA DAN PROGRAM MASING-MASING PELAKU/STAKEHOLDERS.10
  • INTEGRASI PNPM MANDIRI  TUJUAN PROGRAM HARUS SAMA : 1. Menurunkan kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan pendapatan dan penciptaan kegiatan produktif. 2. Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat yang miskin dan kurang mampu secara ekonomi menjadi lebih berdaya, mandiri dan bermartabat.  Berdaya : mempunyai tujuan/impian yang akan dicapai dan mempunyai keahlian/ketrampilan dan kemampuan  Mandiri : tidak selalu bergantung pada pihak luar namun mempunyai potensi untuk dikembangkan melalui kerjasama yang saling menguntungkan dengan pihak luar.  Bermartabat : Mengedepankan perilaku, tabiat dan akhlak serta etika yang baik ( gotong royong, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengedepankan dialog dan kerjasama kemitraan, dll) SASARAN PROGRAM SAMA : KELEMBAGAAN MASYARAKAT PARTISIPATIF YANG DIBENTUK OLEH MASYARAKAT SENDIRI, BERANGGOTAKAN KELOMPOK MASYARAKAT PENERIMA PNPM, DAN DIKELOLA SEBAGAI FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH MASYARAKAT.  Hanya ada satu Kelembagaan masyarakat partisipatif di tiap kecamatan atau desa.  Penerima program adalah kelompok masyarakat dapat disesuaikan dengan jenis PNPM Mandiri. DESAIN DAN KRITERIA PROGRAM HARUS MENGACU PADA PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : siklus pemberdayaan masyarakat, fasilitator/pendamping, BLM, pelatihan masyarakat, operasional proyek, Komponen BLM dan Non-BLM, dll.  KELEMBAGAAN MASYARAKAT/ SASARAN PROGRAM  Di perkotaan : Menggunakan Forum BKM di tingkat kelurahan. DASAR HUKUM SAMA (Perpres, Permen, SK, dll) : Mengacu pada Perpres 3/2010, Keputusan Ketua TNP2K, dan peraturan operasionalisasinya.11
  • SINKRONISASI PNPM MANDIRI LOKASI/LOCUS PROGRAM :  Tingkat Kecamatan di perdesaan.  Tingkat Kelurahan di perkotaan. SINKRONISASI WAKTU PROGRAM :  Periode Perekrutan fasilitator, jangan sampai ada perebutan fasilitator antar PNPM  Periode Sosialisasi kepada masyarakat  Periode proses pemberdayaan masyarakat.  Periode pencairan BLM.  Periode pemanfaatan dan pengembangan kegiatan. SINKRONISASI KELEMBAGAAN/TIM :  Koordinasi Tingkat Provinsi , Kab/Kota : TKPKD provinsi, kabupaten dan kota.  Di Perdesaan di Tingkat Kecamatan : Unit Pengelola Kegiatan sebagai Forum Masy.  Di Perkotaan , di Tingkat Kelurahan : Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai Forum Masyarakat.  K/L pengelola PNPM diluar PNPM Perdesaan dan Perkotaan hanya membentuk Tim Pengelola PNPM terkait. SINKRONISASI REGULASI & PERATURAN : Tidak boleh ada konflik dan tumpang tindih antar peraturan, apalagi yang membebani masyarakat penerima. SINKRONISASI MEKANISME PENDANAAN & PENGANGGARAN  Proses pencairan dan proses pemberdayaan masyarakat harus sinkron/selaras/harmonis. SINKRONISASI INFORMASI  Sosialisasi harus diselaraskan serta penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah harus sinkron, ditangani secara berjenjang.12
  • SINERGITAS PNPM MANDIRI HARMONISASI ANTAR PROGRAM : Harmonisasikan Program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pihak Swasta dan BUMN (CSR & PKBL), LSM dan Organisasi Masyarakat lainnya.  TKPKD Provinsi, kabupaten dan kota harus MAMPU mengintegrasikan dan mensinkronkan/mengharmonisasikan program-program terkait.  Diarahkan untuk bermitra :  Membangun saling percaya antar pelaku ( building Trust)  Membangun konsensus (Consensus Building) melalui menyepakati landasan bersama ( common platform)  Membangun Kemitraan (Partnership Building) KERJASAMA ANTAR PROGRAM DARI PARA STAKEHOLDERS  Kerjasama kemitraan antar pemanfaat dan penerima program (chanelling, paket, dll).  Kerjasama kemitraan antar fasilitator, pengurus kelompok masyarakat dllsb. PENINGKATAN PERAN DAERAH :  Pemda dari seluruh tingkatan sebagai pembina, pengasuh/enabler  tidak terlalu mengintervensi keinginan/”mimpi” masyarakat, proses dan capaian, namun akan menjamin, mengawal pelaksanaan PNPM mandiri dan integrasi, sinkronisasi serta sinergitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan yang telah ditetapkan.  Pemda meningkatkan kontribusinya : DDUB, program sejenis,. Dll.  Pemda menyelesaikan secara adil dan transparan bilamana terdapat konflik antar kepentingan, pengaduan masyarakat dan penyimpangan pelaksanaan (Fiduciary)  melalui forum TKPKD.13
  • PRINSIP INTEGRASI PERENCANAAN Pro-PoorKeduanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya: masyarakat miskin, tertinggal, terpinggirkan/marjinal, dan disabilities; Community Driven DevelopmentProgram/kegiatan yang dirumuskan dalam perencanaan berdasar kebutuhan yang diidentifikasi oleh masyarakat; Dokumen IntegratifIntegrasi diarahkan untuk menjadikan satu dokumen Rencana Desa (jangka menengah dan tahunan); Dukungan FasilitasiPemda memfasilitasi terwujudnya rencana pembangunan desa yang terintegrasi; Akses PendanaanDokumen rencana desa yang terintegrasi memungkinkan akses pendanaan dari berbagai pihak (pemerintah pusat, pemda, swasta, masyarakat peduli, dll).14
  • INTEGRASI PERENCANAAN DAN SINERGITAS PELAKSANAAN1. Menyusun Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan yang integratif dengan mempertemukan proses dan hasil perencanaan partisipatif (PNPM), perencanaan reguler (musrenbang), dan perencanaan teknokratik (SKPD);2. Memetakan organisasi kemasyarakat yang representatif dan akuntabel sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan desa;3. Menyusun Rencana APBD yang bersumber dari Rencana Desa (tahunan);4. Memetakan program/kegiatan pendukung dari: Kementerian/ Lembaga dan organisasi-organisasi non-pemerintah;5. Konsultasi publik program/kegiatan dan anggaran untuk pembangunan desa dalam satu tahun berjalan;6. Publikasi, implementasi, dan kontribusi masyarakat.15
  • PRINSIP SINERGITAS PROGRAM  Tetap berpegang pada upaya menuju kemandirian masyarakat (dari, oleh, dan untuk masyarakat);  Para pihak dapat menyampaikan saran optimalisasi program-program demi meyakinkan masyarakat terhadap manfaat TERBESAR dari kegiatan TERBAIK untuk mereka;  Memanfaatkan kelembagaan masyarakat yang telah terbentuk (LKM, UPK, BKM, dll);  Mendorong TKPKD untuk berperan lebih aktif dan berkelanjutan;  Secara bersama terlibat aktif dan merekam seluruh tahapan dan hasil dari harmonisasi program sebagai bahan pembelajaran dan replikasi untuk wilayah lain.16
  • DAMPAK PELAKSANAAN PNPM MANDIRI (1) Unsur-unsur Keterangan Partisipasi Masyarakat dalam 2007: di 29.847 desa, rata-rata swadaya 17% dari nilai perencanaan, pengambilan BLM. keputusan dan pengelolaan 2008: di 47.954 desa kegiatan Partisipasi perempuan dalam 30-45% peserta dalam pertemuan dan kegiatan program masyarakat adalah wanita. Kesadaran dan akuntabilitas a. Terbangunnya sebuah early warning system terhadap Pemda lebih kuat pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan program. b. Meningkatnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan program. c. Meningkatnya kesempatan bagi masyarakat msrginal untuk mengemukakan pendapat, opini dan aspirasi terhadap isu-isu pembangunan di daerah mereka. d. Meningkatnya perhatian terhadap pemeliharaan dan keberlanjutan program17
  • DAMPAK PELAKSANAAN PNPM MANDIRI (2) Unsur-unsur Keterangan Kesejahteraan a. Mengalami peningkatan konsumsi nyata/kapita sebesar 11% lebih tinggi dibanding dengan wilayah yang tidak mendapatkan PNPM Mandiri. b. Masyarakat memiliki peluang keluar dari kemiskinan 9,2% dibanding di wilayah yang bukan lokasi PNPM Mandiri. c. Rumah Tangga yang rawan kemiskinan (mendekati ambang kemiskinan) lebih rendah resikonya untuk jatuh miskin. d. Rumah Tangga memiliki 11,5% akses pelayanan rawat jalan lebih tinggi dibanding yang bukan wilayah PNPM Mandiri. e. Jumlah peningkatan pengangguran 1,5% lebih rendah dibanding wilayah bukan lokasi PNPM Mandiri. Modal sosial a. Gotong royong, penyelesaian pekerjaan bersama b. Proses pengambilan keputusan bersama c. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. d. Rasa memiliki dan pemeliharaan fasilitas secara berkelanjutan. Terbentuknya lembaga a. 72% UPK berkinerja baik dan memiliki potensi untuk berkembang. keswadayaan b. Pelaksanaan swadaya untuk infrastruktur sederhana menghemat biaya masyarakat 35-50% lebih rendah dibandingkan jika melalui kontraktor.18
  • CAKUPAN LOKASI PNPM MANDIRI & PNPM Mandiri Perkotaan 2007-201119 19
  • ALOKASI BLM PNPM MANDIRI & PNPM Mandiri Perkotaan 2007-201120
  • PEMANFAATAN BLM PNPM MANDIRI21
  • TANTANGAN PNPM MANDIRI • Integrasi perencanaan partisipatif hasil program pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri) dengan perencanaan reguler (musrenbang dari tingkat desa s/d kabupaten/kota dan provinsi) • Penguatan kapasitas manajemen di masing-masing K/L pelaksana program sejalan dengan perluasan cakupan PNPM Mandiri. • Sinkronisasi program-program berbasis pemberdayaan lainnya (sektor penguatan) ke dalam PNPM Mandiri • Sinkronisasi dan harmonisasi PNPM Mandiri dengan program atau inisiatif Pemda 2222
  • TANTANGAN DALAM MEMBANGUN UPAYA BERSAMA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN1. Koordinasi antar lembaga pemerintah dan antara pusat – daerah belum optimal karena mindset yang berbeda, sistem yang tidak mendukung sinergitas dan “commitment (tekad) yang lemah.2. Belum terbangun “trust”/ kepercayaan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil (P-S-M) dalam menggalang upaya bersama penanggulangan kemiskinan sehingga belum terwujud consensus dan kemitraan (partnerships) diantara pemangku kepentingan P, S dan M  Percaya, Sepakat dan Maju Bersama.3. Semangat kebersamaan belum kuat antar berbagai kelompok pemangku 23 kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.23
  • ARAH KEBERLANJUTAN PNPM MANDIRI (1) Road map PNPM belum ada dan perlu disiapkan oleh TNP2K (c.q Pokja Kebijakan cluster 2). Beberapa arahan Presiden untuk keberlanjutan PNPM Mandiri:  Harus fokus pada desa/kelurahan miskin. PNPM harus dapat menjangkau kantong-kantong kemiskinan ---- Targeting  Tiap kecamatan tetap mendapat BLM sampai 2014. Alokasi BLM disesuikan dengan tingkat kemiskinan.  Secara bertahap PNPM Mandiri dialihkan kepada Pemda, dan selanjutnya dari Pemda ke masyarakat, termasuk pengalihan pendanaan maupun pengelolaan program.  Meningkatkan kapasitas Pemda supaya Pemda nanti mampu melanjutkan PNPM Mandiri dengan baik bersama masyarakat.24
  • ARAH KEBERLANJUTAN PNPM MANDIRI (2)Inpres No. 1 tahun 2010 tentang Percepatan PelaksanaanPembangunan NasionalPenyusunan Rencana Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya kedalam PNPM MandiriInpres No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan YangBerkeadilanPeningkatan kontribusi Pemerintah Daerah Terhadap PNPM MandiriIntegrasi PNPM Mandiri dengan Perencanaan Desa/KelurahanIntegrasi PNPM Mandiri dengan Fasilitas Pembiayaan25
  • ARAHAN PRESIDEN UNTUK PNPM MANDIRI Sesuai Arahan Presiden diingatkan kembali agar semua program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat diintegrasikan ke dalam PNPM Mandiri dan tidak menggunakan nama lain26
  • Terima KasihSEKRETARIATPOKJA PENGENDALI PNPM MandiriKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYATJl. Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat 10110info@pnpm-mandiri.orgwww.pnpm-mandiri.org 27