1. Kebijakan dan Program
Penyediaan Air Minum Terkait
dengan Hak Atas Air di Indonesia
Oswar Mungkasa
Bappenas/Pokja AMPL

2. Perspektif
 Air adalah hak asasi manusia
 Komponen mendasar bagi terjaminnya hak
untuk hidup (right to life)  tanpa air
manusia mati
 Perlindungan kepada setiap orang atas akses
untuk mendapatkan air
 Air harus diperlakukan sebagai benda sosial
(martabat, kehidupan, kesehatan) tidak hanya
sebagai benda ekonomi (volume, teknologi,
nilai)

3. Perspektif
 Water Right  hak memiliki air
→ Kekuasaan untuk mengambil air dari alam
 Mengambil atau mengalihkan dan menggunakan
sejumlah air dari sebuah sumber alamiah
 Mengumpulkan sejumlah air dari sebuah sumber
air ke dalam suatu tempat seperti bendungan atau
struktur lainnya
 Menggunakan air dari sumber alaminya
→ Alat yang dikeluarkan oleh negara sebagai institusi
yang menguasai air kepada perseorangan atau badan
usaha yang secara hukum disebut sebagai lisensi,
izin, konsesi untuk memanfaatkan air. Disebut juga
retribusi

4. Perspektif
 Right to Water  Air sebagai suatu hak
₋ Air sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan
manusia yang bermartabat
₋ Hak atas air  sesuatu yang mutlak dan negara
wajib mengakuinya

5. Konvensi
 Konvensi tentang Hak Anak (1990)
(Convention on the Rights of Child) artikel 24
 “Negara wajib melakukan tindakan untuk
memerangi penyakit dan kekurangan gizi
pada anak melalui penyediaan …air minum
yang bersih … “  merupakan dokumen hak
asasi manusia yang secara eksplisit
mengungkapkan hak atas air
 Dublin principles (1992)  “hak untuk
mendapatkan akses terhadap air bersih
dengan harga terjangkau”

6. Konvensi
 UN Committee on Economic, Social and Cultural
Rights (2002)  komentar umum nomor 15
memberi penafsiran lebih tegas terhadap pasal 11
dan 12 Kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya
→ Air tidak hanya sebagai komoditas ekonomi dan
akses terhadap air (right to water) adalah hak asasi
manusia
→ Kecukupan air sebagai prasyarat pemenuhan hak atas
air  memenuhi faktor ketersediaan (availability),
kualitas (quality) dan akses (accessibility)
→ Hak asasi manusia atas air terdiri dari dua komponen:
 Kebebasan  tidak adanya intervensi yang dapat
menyebabkan tercabutnya hak asasi
 Pengakuan  hak atas sistem dan manajemen air sehingga
setiap orang mempunyai kesempatan dan akses yang sama

7. Konvensi
 Penghapusan Berbagai Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan (Convention on Elimination
of All Forms of Discrimination against Women), -
 artikel 14 ayat (2) huruf h, di mana Negara
pihak harus mengambil langkah-langkah yang
terukur untuk menghapuskan berbagai bentuk
diskriminasi terhadap perempuan, khususnya
menjamin hak-hak perempuan untuk menikmati
standar kehidupan yang layak atas sanitasi dan
air minum yang sehat.

8. Kewajiban Negara
 Kewajibannya adalah
 Menghormati (respect)  mengharuskan negara
mencegah terganggunya langsung/tidak langsung
pemenuhan hak atas air
 Melindungi (protect)  mengharuskan negara mencegah
keterlibatan pihak ketiga (perusahaan) dalam pemenuhan
hak atas air
 Memenuhi (fulfill)  mengharuskan negara mengambil
langkah untuk memenuhi hak atas air sepenuhnya
 Pembangunan air berbasis hak  masyarakat tidak
hanya sebagai penerima tetapi sebagai pusat dari
pembangunan

9. Indikator Pemenuhan
 Ketersediaan (availability)  jumlah air yang
mencukupi dan berkelanjutan untuk
kebutuhan minimal untuk hidup keseharian
baik sendiri maupun keluarga
 Kualitas (quality)  mutu air memenuhi
kualifikasi sehat, aman dan layak
 Keterjangkauan (accessibility)  memenuhi
kualifikasi mudah diakses secara fisik,
terjangkau secara ekonomi, non diskriminasi,
tersedia setiap saat, dan akses informasi

10. Kondisi Indonesia
 UUD 1945 
 Pasal 33 ayat (3)  Cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup
orang banyak dikuasai oleh negara.
 pasal 34 ayat (3) Negara bertanggung jawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak.
 UU No 11 Tahun 2005  meratifikasi
kovenan internasional tentang hak ekonomi,
sosial dan budaya  menghormati,
melindungi, dan memenuhi hak atas air

11. Kondisi Indonesia
 UU no 11 Tahun 2005  meratifikasi
kovenan internasional tentang hak ekonomi,
sosial dan budaya  menghormati,
melindungi, dan memenuhi hak atas air
 UU no 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air
 Pasal 5  negara menjamin hak setiap orang
untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok
minimal sehari-hari guna memenuhi
kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif
 right to water
 Pasal 6  sumberdaya air dikuasai oleh negara
dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat  water right

12. FAKTA
 Apakah pemerintah telah memenuhi
kewajibannya 
 Menghormati  ya  ratifikasi
 Melindungi  ya/tdk  regulasi belum
sepenuhnya dijalankan (misal SPM)
 Memenuhi  belum sepenuhnya 
ketersediaan, kualitas, keterjangkauan
 Langkah seperti apa yang dibutuhkan
untuk memenuhi kewajiban pemerintah?

13. Langkah (1)
 Pembangunan berbasis masyarakat  memberi
kewenangan masyarakat sebagai pengambil
keputusan dan sebagai pengelola
 Pemerintah menyediakan dana awal (initial cost)
 Masyarakat berkontribusi dana, tenaga dan material
 Keterbatasan  skala kecil, cenderung di perdesaan
 Penyediaan akses air minum sistem perpipaan
tidak mutlak  sepanjang memenuhi persyaratan
kuantitas, kualitas, dan akses  sumur, embung
PAH, dan teknologi sederhana (daerah terpencil
dan sulit air)  pemerintah daerah berkewajiban
menjaga kualitas air

14. Langkah (1)
 Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat
 Pembangunan berbasis masyarakat  memberi
kewenangan masyarakat sebagai pengambil keputusan
dan sebagai pengelola
 Pemerintah menyediakan dana awal (initial cost)
 Masyarakat berkontribusi dana, tenaga dan material
 Pro poor
 Air sebagai benda sosial
 Aspek kesetaraan gender
 Keterbatasan  skala kecil, cenderung di perdesaan

15. Kebijakan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Berbasis Masyarakat (1)
1. Air merupakan benda sosial dan benda
ekonomi
2. Pilihan yang diinformasikan sebagai dasar
dalam Pendekatan Tanggap Kebutuhan
3. Pembangunan berwawasan lingkungan
4. Pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS)
5. Keberpihakan pada masyarakat miskin

16. Kebijakan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Berbasis Masyarakat (2)
6. Peran perempuan dalam pengambilan
keputusan
7. Akuntabilitas proses pembangunan
8. Peran pemerintah sebagai fasilitator
9. Peran aktif masyarakat
10 Pelayanan optimal dan tepat sasaran
11 Penerapan prinsip pemulihan biaya

17. Langkah (2)
 Kebijakan pro poor  menghilangkan hambatan
pemenuhan kebutuhan air minum, khususnya bagi
penduduk miskin
 Kerjasama perusahaan penyedia air minum dan
masyarakat  daerah perumahan ilegal  contoh prgram
Master Meter di Medan (ESP-USAID)
 Mengurangi kendala keterjangkauan secara finansial 
keterjangkauan biaya pemasangan (biaya dicicil  PDAM
Jambi, dll), fleksibilitas waktu pembayaran (harian,
mingguan, dll), pemberian subsidi tarif (subsidi pada
pelanggan  subsidi silang/tarif progresif, subsidi melalui
penyedia  public service obligation (PSO)
 Mengurangi kendala keterjangkauan secara fisik 
semaksimal mungkin menggunakan sistem sambungan
rumah di perkotaan

18. Langkah (3)
 Mendorong Sumber Pembiayaan Alternatif 
Sumber dana swasta masih kontroversial
sehingga dikembangkan sumber pembiayaan
oleh masyarakat atau publik
 Pembiayaan oleh masyarakat  dari sumber
obligasi penawaran saham langsung pada
masyarakat, atau sepenuhnya didanai
masyarakat (‘PDAM Desa’ Cibodas)
 Kerjasama pembiayaan antar perusahaan/institusi
publik  kerjasama antar PDAM, kerjasama antar
pemerintah daerah

19. Langkah (4)
 Penerapan Standar Pelayanan Minimum
(SPM)  menjadi acuan dasar penentuan
kinerja pemerintah daerah  anggaran
pemerintah daerah harus diprioritaskan
untuk pemenuhan SPM  kerangka kerja
yang jelas  penerapan sanksi yang jelas

20. TERIMA KASIH