Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011

EDISI II TAHUN 2011 Lingkungan Hunian Berimbang2011 Kemenpera RaihOpini WTP BPK ke-5Menpera: “Kinerja Kemenpera harus lebih baik”Hari Perumahan Nasional 2011:‘Dengan Sinergi Pusat,Daerah dan Mitra KitaWujudkan Rumah MurahBagi Rakyat’ 1

PelindungMenteri Negara Perumahan Rakyat KPenasehat RedaksiSekretaris Kementerian Perumahan Rakyat ehadiran kami telah berlangsung secara rutin, naDeputi Bidang Pembiayaan PerumahanDeputi Bidang Pengembangan Kawasan mun tetap saja saat-saat Inforum sampai ke tanganDeputi Bidang Perumahan SwadayaDeputi Bidang Perumahan Formal pembaca selalu menjadi momen paling bahagia bagiPemimpin Redaksi kami. Kebahagian ini semakin membuncah karena keha iran dOswar Mungkasa Inforum bertepatan dengan momen Idul Fitri. Untuk itu, padaDewan Redaksi kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, kamiRifaid M. NurHardi Simamora menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 H. MohonEko D. HeripoerwantoLukman Hakim maaf lahir batin. Semoga keberkahan ramadhan mengawalRedaksi Pelaksana langkah kita selanjutnya.Moch. Yusuf Hariagung Rumah sebagai kebutuhan dasar bahkan hak asasi manusiaEko SuhendratmaDavid Agus Sagita telah menjadi pemahaman kita semua. Namun bagaimanaPenyunting dan Penyelaras Naskah membumikannya masih menjadi ‘pekerjaan rumah’ kita semua,Jeffry tidak hanya pada skala Indonesia bahkan global. Sampai saat iniTri Pudji AstutiArief Karyawan di Indonesia masih tercatat setidaknya 8 juta kepala keluargaHotman Sahat Gayus belum menempati rumah layak huni. ReporterRistyan Mega Putra Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebu uhan tAkbar Pandu Pratamalistya rumah khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR)Desain dan Produksi di Indonesia adalah melalui konsep hunian bermbang. Konsep iAris KarnadhiRossi Dwi Apriawan ini diperkenalkan dengan kesadaran bahwa tanpa campur tanganAgus Sumarno pemerintah, MBR akan kesulitan memperoleh akses terhadapBagian Administrasi rumah layak huni. Selain juga untuk memastikan tidak terjadinyaAngga Dwijayanti segregasi sosial dalam pemba gunan kawasan permukiman. nBagian DistribusiSaiful Anwar Menjadi menarik kemudian untuk melihat seberapa jauh kitaRuby MarchelinusSri Rahmi Purnamasari berhasil atau bahkan ‘seberapa gagal’ kita menerapkan konsepPustika Chandra Kasih ini. Jawaban terhadap pertanyaan yang kritis ini menjadi semakinJadima Lumban R bermakna dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1KontributorLusia Nini Purwajati Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.Ridho Fauzy Bagaimana kemudian peluang kehadiran undang-undang iniKoresponden dapat menjadi pendorong konsep hunian berimbang agar lebihR. Budiono SubambangToni Rusmarsidik B. Ekoputro mumpuni. Tentu saja masih banyak lagi pertanyaan di kepalaCut LisaBambang Sucipto Yuwono kita tentang implementasi dari konsep ini.Alamat Redaksi Inforum: Edisi Inforum kali ini menggunakan momen kehadiranBagian Humas dan Protokol Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 untuk melihat kemKementerian Perumahan RakyatJln. Raden Patah I No. 1 Lantai 3 Wing 3 bali keberadaan konsep hunian berimbang ini. Baik dariKebayoran Baru, Jakarta SelatanTelp / Fax : (021) 724687 aspek teoritis, maupun praktisnya. Selain itu masa depan kotaEmail : majalah.inforum@gmail.comWebsite : www.kemenpera.go.id kembali dipertanyakan, akankah ada kehidupan pasca-kota, jika perkembangan perkotaan di Indonesia tidak terarah danRedaksi menerima artikel, berita, karikatur yang memiliki sebuah cetak biru perencanaan kota yang terintegrasiterkait bidang perumahan rakyat dari pembaca. dengan baik.Lampirkan gambar/foto dan identitas penulis kealamat email redaksi. Naskah ditulis maksimal 5 Semoga sajian kami dapat lebih menambah pemahaman kitahalaman A4, Arial 12.Redaksi juga menerima saran maupun tanggapan semua terhadap kondisi pembangunan perumahan dan kawasanterkait bidang perumahan rakyat ke email: permukiman di Indonesia.majalah.inforum@gmail.com atau saran danpengaduan di www.kemenpera.go.id Selamat membaca.Desain cover: Agus SumarnoFoto cover depan: Istimewa 2

Edisi 2 Tahun 2011PENGGEMAR BARURedaksi Inforum Yth. KEGIATAN HARI HABITAT DUNIA 2011Waktu saya berkunjung ke perpustakaan daerah saya Yth. Majalah Inforum,secara tidak sengaja menemukan Majalah INFORUM Hampir 1 tahun yang lalu saya pernah membaca tentangEdisi I Tahun 2011. Setelah saya baca ternyata isinya rangkaian kegiatan Hari Habitat Dunia 2010 di Majalahcukup menarik dan lumayan berbobot, tetapi waktu saya INFORUM terutama pada keterlibatan kaum mudatanyakan adakah edisi sebelumnya, ternyata perpusta- dalam kegiatan tersebut. Apakah saya dapat mengeta-kaan daerah tempat saya membaca tidak memiliki koleksi hui agenda acara untuk rangkaian acara peringatan HariMajalah INFORUM edisi sebelumnya. Dimanakah saya Habitat Dunia 2011, dan bagaimana saya dapat ikut sertabisa memperoleh Majalah INFORUM edisi sebelumnya, dalam kegiatan tersebut? Nauval (Mahasiswa) – Denpasarapakah saya bisa berlangganan?Haris – Malang Yth. Sdr. Nauval Rangkaian kegiatan Hari Habitat Dunia 2011 sedang dikompi-Yth. Sdr. Haris di Malang lasi karena masih menunggu masukan dari berbagai instansi/Terima kasih atas ketertarikan anda kepada Majalah INFO- lembaga. Kami berharap Kalender Kegiatan dalam rangkaRUM. Saat ini memang distribusi Majalah INFORUM belum Peringatan Hari Habitat Dunia akan diumumkan pada akhirmerata ke seluruh perpustakaan-perpustakaan daerah tapi Agustus atau awal September 2011. Silahkan buka website:dalam waktu dekat Majalah INFORUM dapat didistribusikan www.habitat-indonesia.or.id untuk posting informasi terkini. Keke daerah dengan merata. Jika anda ingin membaca Majalah terlibatan anak muda dalam Hari Habitat Dunia sangatINFORUM edisi 2010 anda dapat mengunduhnya secara gratis diharapkan. Tahun ini Kementerian Perumahan Rakyat bekerjamelalui situs www.kemenpera.go.id, demikian juga untuk edisi- sama dengan Seknas Habitat akan menyelenggarakan Lombaedisi ke depan. Esai bagi pelajar SMA dan Mahasiswa dengan tema ‘Perumah an dan Kawasan Permukiman Ramah Lingkungan’. DEKONSENTRASI 2011 PENULISAN ARTIKELYth. Dewan Redaksi, Yth. Redaksi Inforum,Dalam edisi 1 yang lalu tahun 2011, INFORUM mem- Saya tertarik untuk mengirimkan tulisan untuk Majalahbahas tentang program kegiatan Dekonsentrasi 2011 INFORUM, akan tetapi saya masih mahasiswa dan takutlingkup kementerian Perumahan Rakyat. Saya berharap topik yang saya sajikan tidak begitu dalam. Apakah adainforum tetap meng-update setiap kegiatan Dekonsentrasi halaman khusus yang ditujukan untuk mahasiswa yang2011, agar kami dapat mengetahui perkembangan dari tertarik menulis seperti saya?seluruh kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan Dekon- Salam – Rizkya (Tenggarong)sentrasi 2011.Salam - Rozak Yth. Sdr. Rizkya Terima kasih atas ketertarikan anda untuk menyumbangkanYth. Sdr. Rozak tulisan ke INFORUM jangan takut untuk menulis jika tulisan anda memang menarik pasti akan dimuat di INFORUM. SaatTerima kasih atas saran dan masukannya. Redaksi Inforum ini kami belum memiliki rubrik yang khusus ditujukan untukakan terus memberikan info seluruh kegiatan yang dilaksanakan kaum muda, tetapi masukan anda akan menjadi pertimbangandalam Dekonsentrasi 2011 Lingkup Kementerian Perumahan kami dalam mengembangkan INFORUM ke depan.Rakyat. Info tersebut juga dapat diakses melalui situs BPAKemenpera (www.bpa.kemenpera.go.id) 3

Dari Redaksi 02 Wawancara Khusus Kebijakan ini Bertujuan untuk Mewujudkan Perumahan Surat Pembaca 03 dan Kawasan Permukiman yang Daftar Isi 04 Sehat, Aman, Serasi dan Teratur Laporan Utama 06 Pelaksanaan konsep Lingkungan Hunian Berimbang (LHB) berjalan tanpa adanya Wawancara Khusus 10 payung yang jelas sehingga kemudian hari konsep tersebut Wacana 12 sepertinya sangat sulit untuk diimplementasikan. Inforum berkesempatan untuk Liputan 30 berbincang-bincang dengan Dr. Hazaddin T. S. Deputi Kata Pemangku Kepentingan 40 Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat , tentang keberlanjutan dari Tanya Jawab 41 konsep LHB pasca lahirnya UU 10 Nomor 1 Tahun 2011. Intermezzo 42 Pengelolaan Pengetahuan 44 Laporan Utama 6 Fakta 49 Lebih Jelas Praktek Unggulan 50 tentang Lingkungan Hunian Berimbang Galeri Foto 52 Pengertian berimbang lebih menekankan yang bertempat Agenda 53 tinggal atau yang bermukim adalah berbagai kelompok Jelang 55 masyarakat yang majemuk, tidak membentuk eksklusifitas dari kelompok tertentu saja. Intermezzo 42Wacana 12 Liputan 32 “End of Cities” SETUBABAKAN Pertemuan Forum Perencana Menguatkan Eksistensi Muda Internasional Masyarakat Betawi Melalui (International Young Planners Forum) ke-2 Perkampungan Budaya BetawiFenomena Pemekaran Kota menjadi sebuah ajang pertempuran Jakarta kini sudah bukan milik masyarakat untuk menentukan kalah atau menangPerkotaan yang Tidak Teratur kepada generasi masa depan. Betawi saja tapi merupakan kebanggaan Banyak dari kota-kota besar dan dan milik seluruh masyarakat IndonesiaUrban sprawl merupakan sebuah fenomena yang ingin hidup di Ibu kota.perembetan fisik perkotaan ke wilayah sub mega-kota (megacities) di dunia mengalami kejatuhan. Apakah mereka termarjinalkan oleh paraurban yang tidak terencana dengan baik. Hal pendatang baru yang memiliki modal yangini mengakibatkan sulitnya membedakan kuat untuk memiliki dan membangunantara urban dengan sub urban-nya. Jakarta? 4

Edisi 3 Tahun 2010 44 Resensi Buku 46 Info Situs 50 Praktek Unggulan MUKIMITS Desa Sukunan (Yogyakarta) Perubahan-perubahan http://www.mukimits.com dari Sampah Menjadi Emas sosial yang dipelajari Situs ini dikelola oleh Laboratoruim Tahun 2000, areal sawah yang dimiliki dari sudut ruang Perumahan dan Permukiman, Jurusan Arsitektur ITS, dengan harapan oleh masyarakat desa Sukunan perkotaan secara sering tertimbun oleh sampah plastik umum, dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan lainnya yang terbawa melalui penyediaan khususnya di bidang Perumahan dan saluran irigasi dan mulai mencari perumahan pada Permukiman. solusi untuk mengatasi hal tersebut. khususnya. Fokus Sebuah sistem manajemen berbasis buku ini terletak rumah tangga dengan menggunakan pada masalah teknologi pemilahan sederhana dan yang ada di pengomposan serta adanya sebuah perumahan sehari-hari, sistem kolektif pengelolaan sampah diterapkan.dan kombinasinya pada tingkat analisislokal, serta memberikan wawasan segartentang bagaimana pengalaman orang-orang pada zaman dekolonisasi. 45 Info CDFilm Animasi Undang-Undang Nomor 48 Info Pustaka1 Tahun 2011 (DVD)Film Animasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahapan2011 guna mempermudah masyarakat dalam Pelaksanaan memahami kandungan Program Stimulan dari isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pembangunan Perumahan Swadaya 58 Jelang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tema Rendah Melalui Lembaga Keuangan Hari Habitat Dunia 2011: Mikro/Lembaga Keuangan Non Kota dan Perubahan Iklim Bank (LKM/LKNB) Pada era ini, pada umumnya masyarakat tinggal di perkotaan, dan yang menjadi perhatian kita saat ini adalah dampak Fakta 49 bencana terbesar sebagai akibat perubahan iklim diawali dan diakhiri di kota. Kota juga memberikan pengaruh yang besar terhadap Rumah Susun perubahan iklim. dalam Sinema Indonesia Pemerintah sejak beberapa dekade lalu telah mulai menggalakkan rumah susun di berbagai lokasi di Indonesia. Munculnya rumah susun sebagai latar sinema Indonesia menunjukkan rumah susun mulai mendapat tempat di masyarakat. Meski, potret rumah susun dalam ketiga film tersebut lebih dikaitkan dengan kemiskinan ataupun kriminalitas. 5

Laporan Utama Hunian Berimbang: Bukan Suatu yang MustahilS udah sering kita mendengar lam pembangunan perumahan. Men dorong terjadinya kerawanan sosial. pernyataan rumah merupa jadi menarik kemudian mengetahui Selain itu, disebutkan pula tentang kan kebutuhan dasar dan lebih jauh seperti apa konsepnya, ba perlunya kesetiakawanan diantara ber bahkan hak asasi manusia. gaimana konsep ini bekerja, kemudi bagai kelompok masyarakat, sehingga Ini bukan tanpa dasar. Su an kendala yang dihadapi, serta pros dimungkinkan kelompok masyarakatdah sejak awal kemerdekaan, prinsip peknya ke depan. Inforum mencoba mampu membantu masyarakat yangrumah sebagai hak dasar dan hak asasi menyajikannya. kurang mampu.manusia dapat ditemukan dalam ber Pada saat itu, konsep hunianbagai aturan dan regulasi. Mulai dari Sejarah Hunian Berimbang berimbang diterjemahkan sebagaiUUD 1945 yang awal sampai UUD Konsep hunian berimbang su pembangunan rumah dalam satu1945 Amandemen, UU Nomor 39 dah sejak lama dikenal di Indonesia. kompleks hunian dengan komposisiTahun 1999 tentang Hak Asasi Ma Setidaknya dimulai pada zaman Orde 1:3:6 yaitu pembangunan rumah 1nusia pasal 40, sampai kemudian Baru, ketika 3 (tiga) menteri terkait (satu) unit rumah mewah selalu diregulasi terbaru yaitu UU Nomor 1 yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri sertai dengan pembangunan 3 (tiga)Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pekerjaan Umum, dan Menteri Negara unit rumah menengah dan 6 (enam)Kawasan Permukiman pasal 129. Na Perumahan Rakyat menerbitkan Surat unit rumah sederhana. Selain itu jugamun bagaimana kenyataannya? Ke Keputusan Bersama Nomor 648-384 ditetapkan kriteria luasan dan biayamampuan Negara yang pembangunan rumah.diwakili oleh pemerintahsampai saat ini belum da Kendala Penerapan Konseppat memenuhi ketentuan Hunian Berimbangyang tercantum dalam Pertanyaan yang kemudianUndang Undang terse me ge uka adalah apakah n mbut. Akibatnya tercatat aturan dalam SKB tersebutmasih sekitar 8,2 juta ke dijalankan? Dalam prakteknyaluarga Indonesia belum sangat sulit ditemui kompleksme empati rumah yang n perumahan yang terdiri darilayak huni. 3 (tiga) jenis rumah tersebut. Tentu saja telah ba Lebih banyak ditemukan penyak program, kegiatan rumahan mewah bertebarandan upaya yang dilakukan semua Tahun 1992, Nomor 739/KPTS/1992 dimana-mana tanpa adanya pembaurpihak termasuk pemerintah, namun dan Nomor 09/KPTS/1992 tentang an dengan rumah sederhana bahkanhasilnya belum menunjukkan hasil Pedoman Pembangunan Perumahan rumah menengah sekalipun.yang menggembirakan. dan Permukiman dengan Lingkung na Dimana letak kegagalannya? Per Salah satu upaya pemerintah se Hunian yang Berimbang. Latar bela tama, tentunya pene apan hukum rlama ini berupa penerapan konsep kang diterbitkannya SKB ini adalah yang tidak tegas. Kedua, tidak tersehunian berimbang, yaitu prinsip pem untuk menghindari terciptanya ling dia insentif bagi pengembang yangba gunan rumah mewah, menengah n kungan perumahan dengan penge mematuhi aturan hunian berimbang.dan sederhana secara berimbang, da lompokan hunian yang dapat men Ketiga, kondi i setiap daerah beragam, s 6

Edisi 2 Tahun 2011terutama ketersediaan lahan, semen Revitalisasi Konsep Hunian nian berimbang, sekaligus juga bagitara pengaturannya bersifat seragam. Berimbang pengurangan ‘backlog’ perumahan. Kenyataan bahwa penerapan kon Untuk menjaga momentum ini, dibuPerspektif Undang Undang sep hunian berimbang kurang ber tuhkan segera a uan yang jelas dalam cNomor 1 Tahun 2011 hasil selama ini mendorong perlunya bentuk Peraturan Menteri sebagaimana Kegagalan penerapan SKB terda dilakukan revitalisasi terhadap konsep diamanatkan dalam undang-undanghulu mendorong pemerintah untuk itu sendiri. Belajar dari pengalaman tersebut. Namun tentunya dibutuhkanmempunyai payung hukum yang le selama ini, beberapa hal perlu menda peraturan yang membumi agar dapatbih lengkap. Untuk itu, di dalam Un pat perhatian. Pertama, kondisi dae ah dilaksanakan oleh semua pihak yang rdang Undang Nomor 1 Tahun 2011 beragam sehingga dibutuhkan flek berkepenting n, se ing a ke erlibatan a h g ttentang Perumahan dan Kawasan Per sibilitas dalam pengaturannya. Hal ini semua pihak dalam proses penyusunmukiman telah dicantumkan peng sebaiknya tercermin dalam perda yang annya menjadi suatu kenis ayaan. Un caturan tentang hunian berimbang akan dibuat oleh masing-masing pe tuk selanjutnya, ditindaklanjuti olehini. Secara jelas diamanatkan bahwa merintah daerah. Kedua, rumah susun penetapan Peraturan dae ah oleh ma rhunian berimbang dikembangkan bisa menjadi salah satu pilihan dalam sing-masing peme intah daerah. Kita runtuk memenuhi kebutuhan rumah penerapan konsep hunian berimbang. menyadari bahwa ini bukan pekerjaanbagi masyarakat berpenghasilan ren Ketiga, pengaturan tidak hanya ber mudah namun dengan semangat kedah (MBR). Selanjutnya, substansi gantung pada aspek penegakan hukum bersamaan diantara semua ‘stakeholdhunian berimbang diatur dalam pasal tetapi juga sebaiknya mengedepankan ers’, tidak ada yang muskil maupun34 sampai 37. penyediaan insentif yang memadai. mustahil. Kita tunggu (OM). Prinsip utama yang diatur ada Keempat, konsep hunian berimbanglah (i) badan hukum yang melaku tidak terlepas dari kekan pembangunan perumahan wajib beradaan aturan tata Pasal 33mewujudkan perumahan dengan ruang di masing-ma (1) badan hukumdaerah wajib memberikan kemudahanperumahanbagi Pemerintah yang mengajukan rencana pembangunan perizinan un-hunian berimbang; (ii) pembangunan sing dae ah. Kelima, r tuk MBR. (2) Pemerintah daerah berwenang mencabut izin pembangunan perumahanperumahan skala besar yang dilaku hunian berimbang juga terhadap badan hukum yang tidak memenuhi kewajibannya.kan oleh badan hukum wajib mewu terkait dengan aspek (3) tata cara pencabutan izinmengenai bentuk kemudahan perizinanpada Ketentuan lebih lanjut pembangunan sebagaimana dimaksud danjudkan hunian berimbang dalam satu sosial sehingga dampak ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.hamparan. Hal yang menarik bahwa pembauran hunian ju Pasal 34dalam hal pembangunan perumahan ga perlu mendapat (1) judkan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewu- Badan perumahan dengan hunian berimbang.dengan hunian berimbang tidak da perhatian. Keenam, (2) Pembangunan perumahan skala besar dalam satu hamparan. hukum wajib mewujudkan hunian berimbang yang dilakukan oleh badanlam satu hamparan, pembangunan mi komposisi huni (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tos badan hukum yang membangun perumahan yang seluruhnya ditujukanha us dilaksanakan dalam satu daerah r an berimbang 1:3:6 untuk pemenuhan kebutuhan rumah umum.kabupaten/kota oleh badan hukum perlu ditinjau kembali. (4) Dalam hal pembangunan pemerintah daerah dapat dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau perumahan sebagaimana memberikan insen-yang sama; (iii) Pemerintah dan/atau Apakah komposisi ini tif kepada badan hukum untuk mendorong pembangunan perumahan dengan hunian berimbang.pemerintah daerah dapat memberikan mutlak ada ya? Ketu ninsentif kepada badan hukum untuk Pasal 35 juh, pene apan good go (1) Pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang meli- rmendorong pemba gun n perumah n a vernance harus menjadi puti rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. (2) Ketentuan mengenai hunian berimbang diatur dengan Peraturan Men-an dengan hunian berimbang. bagian dari penerapan teri. Kategori hunian berimbang sen hunian berimbang, Pasal 36diri masih tetap sama yaitu meliputi sehingga keterbukaan (1) Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakanrumah sederhana, rumah menengah, harus dikedepankan. dalam satu daerah kabupaten/kota. (2) Pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan rumah mewah. Namun disadari harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.sepenuhnya bahwa pengaturan dalam Agenda Kedepan (3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan daerah.undang-undang masih perlu ditindak Lahirnya Undang- (4) Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang sama.lanjuti dengan pengaturan lebih rinci Undang 1 Tahun 2011sehingga ditetapkan bahwa ketentuan merupakan momen Pasal 37 Ketentuan lebih lanjut mengenai perumahan skala besar dan kriteria hunianmengenai hunian berimbang diatur tum penting bagi pe berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Menteri.dengan Peraturan Menteri. ne ap n konsep hu r a Sumber: UU Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 7

Laporan Utama sumber foto: istimewa Lebih Jelas tentang Lingkungan Hunian Berimbang Yusuf Yuniarto*P engertian Lingkungan Hunian menteri tahun 1992 sebagai berikut: tus sosial serta tingkat ekonomi yang dalam Undang-Undang No ‘Bahwa untuk mencapai tujuan berbeda, mencegah terjadinya kerawa mor 1 Tahun 2011, merupa ank pembangunan perumahan dan per nan sosial.bagian dari kawasan permukiman, mukiman yang serasi tersebut di atas,yang dapat berupa kawasan perkotaan perlu diwujudkan lingkungan permu Pelaksanaan Lingkungan Huniandan atau kawasan perdesaan, yang kiman yang penghuninya terdiri dari Berimbang Masa Laluberfungsi sebagai tempat tinggal (ber berbagai profesi, tingkat ekonomi Ketentuan lingkungan hunianmukim). Jadi tekanan dari fungsi ling dan status sosial yang saling membu berimbang sebenarnya sudah berjalankungan hunian adalah tempat tinggal tuhkan dengan dilandasi rasa keke jauh sebelum peraturan 3 menteri iniatau bermukim. Tempat tinggal atau luargaan, kebersamaan dan kegotong diterbitkan. Perumahan baru dibabermukiman tersebut dapat berupa, royongan, serta menghindari tercip ngun pada awal 1980-an sampai deperumahan atau permukiman tergan tanya lingkungan perumahan dengan ngan awal 1990-an dapat menerapkantung dari besar atau jumlah tempat pengelompokan hunian yang dapat lingkungan hunian berimbang detinggal yang menjadi satu kesatuan mendorong terjadinya kerawanan so ngan baik sampai dengan awal tahunkomunitas dan pelayanannya. Penger sial’. (Konsideran Menimbang huruf 1990-an. Perumahan yang dibanguntian berimbang lebih menekankan b. SKB 3 Menteri, tentang Pedoman oleh instansi pemerintah atau olehyang bertempat tinggal atau yang Pembangunan Perumahan dan Per perusahaan swasta juga menerapkanbermukim adalah berbagai kelom mukiman dengan Lingkungan Huni lingkungan hunian berimbang yangpok masyarakat yang majemuk, tidak an yang Berimbang 1992) diperuntukkan bagi eksekutif utama,membentuk eksklusifitas dari kelom Dari konsideran SKB 3 Men tenaga eksekutif madya dan tenagapok tertentu saja. teri huruf b tersebut nampak bahwa kerja di bawah tingkat tersebut de Tujuan utama ketentuan lingkung hunian berimbang ditekankan suatu ngan komposisi rumah tertentu.an hunian yang berimbang disebutkan kesetia-kawanan sosial dari berbagai Perkembangan selanjutnya, rumahdi dalam Surat Keputusan Bersama 3 lapisan masyarakat, baik profesi, sta dan perumahan bukan lagi dibangun 8

Edisi 2 Tahun 2011dan dijual sebagai pemenuhan ke tinggi, jiwa Bhineka Tunggal Ika dan an dengan pola 1:3:6 perlu ditinjaubutuhan dasar saja tetapi sudah me gotong royong, tetap membangun ru ulang, apakah perbandingan itu sulekat dengan nilai prestise/pencitraan mah sederhana. Maka terjadi segregasi dah merupakan cerminan komposisidiri secara sosial (social prestige). De lokasi yang tajam antara rumah seder masyarakat dari salah satu wilayah,ngan tambahan nilai pencitraan diri hana dan rumah yang lainnya. atau dengan komposisi tersebut jiwaatas kebutuhan dasar tersebut harga Dengan Undang-Undang Nomor kenasionalan dapat terwujud? Ketenjual rumah menjadi berlipat dan sa 1 Tahun 2001, yang salah satunya tuan ini sebaiknya mengikuti komngat menguntungkan bagi pemba ber saskan Kenasionalan, Lingkung a posisi masyarakat setiap wilayah, danngunnya. Ternyata masyarakat juga an Hunian Berimbang lebih terkait penelitian yang mendalam apakahmengikuti pancingan pasar sehingga, de gan jiwa Bhineka Tunggal Ika. n dengan perbanding n tersebut benar- apasar rumah dan perumahan dengan Lebih sempit lagi semangat kegotong- benar dapat membangun jiwa kenatambahan nilai prestise tersebut laris royong n pada masya akat yang ber a r sionalan lebih baik dan lebih cepat.manis. Rumah dan perumahan yang asal dari berbagai kelompok dapat Pengertian rumah sederhana apadibangun tanpa menambahkan nilai kah berdasar ukuran kavling tanahpencitraan diri ditinggalkan, bukan nya (ketentuan UU 1/2011, ukurankarena tidak menguntungkan yang rumah minimal adalah 36 m2), ataumembangun, tetapi akan lebih un harga jualnya. Ketentuan yang lalutung jika menjual rumah dengan rumah sederhana berdasarkan padadiberikan tambahan pencitraan diri harga pembangun nnya yang se a(social prestige). nilai 75% dari pemba gunan rumah n Oleh sebab itu, rumah seder negara tipe C. Hal-hal tersebut perluhana yang dibangun sekedar untuk dikaji ulang dalam pelaksanaan kepemenuhan kebutuhan dasar, tidak tentuan lingkungan hunian berimdiminati oleh pembangun rumah bang pada Undang-undang Nomordan perumahan, karena akan lebih 1 Tahun 2011, sesuai dengan jiwameng ntungkan membangun ru u yang melandasi.mah dan perumahan yang mem Momentum sekarang adalah kepunyai tambah n pencitraan diri. a sempatan yang sangat baik untukUkuran rumah dapat sama, mi alnyas dapat merumuskan ketentuan pelaktipe 36 m2 dengan ukuran kavling sanaan lingkungan hunian berimtanah yang sama dengan rumah dan bang berasaskan kenasionalan yangperumahan sederhana, tetapi de melandasi ketentuan dalam batangngan tambahan nilai pencitraan diri tubuh Undang-Undang tersebut.lebih tinggi, harga jual rumah dan tercipta dalam suatu permukiman, Pelaksana n jiwa kenasionalan hen aperumah nnya dapat mencapai 3 atau a sebagai salah satu pelaksanaan dari daknya juga dipahami oleh perumusbahkan 5 kali lebih mahal dari rumah asas tersebut. Oleh sebab itu, pem Rencana Peraturan Pemerintah dalamdan perumahan sederhana. bangunan permukiman wajib melak merumuskan aturan tentang penggu sanakan pembangunan lingkungan naan nama perumahan atau kelompokPelaksanaan Lingkungan Hunian hunian yang berimbang sebagai suatu rumah (klaster) yang mencerminkanBerimbang Masa Depan perwujudan jiwa nasionalisme dan kenasionalan untuk tidak memper Ketentuan lingkungan hunian jiwa Persatuan Indonesia dari Pancasi panjang penyakit sosial kita, inferiorberimbang yang mengharuskan diba la. Kesengajaan tidak melaksanakan complex, pada lingkup penyelenggangunnya rumah sederhana disamping pembangun n permukiman dengan a ran perumahan dan kawasan permurumah menengah dan mewah tidak lingkungan hunian berimbang, apa kiman, yang selama ini lebih banggasepenuhnya dijalankan. Profit men pun dalihnya, merupakan penging dengan menggunakan bentuk bangujadi motivasi utama para pembangun karan asas kenasionalan dari Undang- nan, bahasa dan nama asing.permukiman. Hanya pembangun Undang. *Staf Ahli Menteri Negarapermukiman yang mempunyai ideal Pelaksanaan pembangunan per Perumahan Rakyat Bidang Tataisme mewujudkan jiwa kenasionalan mukiman dengan lingkungan huni Ruang, Pertanahan dan Permukiman 9

Wawancara Khusus Kebijakan ini Bertujuan untuk Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Sehat, Aman, Serasi dan Teratur Topik tentang Lingkungan Hunian Berimbang (LHB) sebenarnya sudah dimulai sejak lahirnya SKB tiga menteri pada tahun 1992 yang kemudian lebih dikenal khalayak ramai sebagai konsep 1, 3, 6. Pelaksanaan konsep ini berjalan tanpa adanya payung yang jelas sehingga kemudian hari konsep tersebut sepertinya sangat sulit untuk diimplementasikan. Inforum berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Dr. Hazaddin T. S. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat, tentang kelanjutan dari konsep LHB pasca lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disela-sela kesibukannya.S elama ini kebijakan tentang Lingkungan Hunian Ber Ruh dari SKB tersebut kemudian dicoba untuk diangkat imbang hanya dinaungi oleh Surat Keputusan Bersama kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang (SKB) tiga Menteri pada tahun 1992, dengan harapan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menurut pandanganterwujudnya sebuah lingkungan perumahan dan kawasan Bapak apakah sejumlah pasal yang membahas tentang Lingpermukiman yang serasi, bagaimana Bapak memandang kebi kungan Hunian Berimbang dalam UU tersebut yaitu pasal 34,jakan ini di masa lalu? 35, 36 dan 37, telah dianggap memadai? Sebagaimana dimaklumi kebijakan tentang Hunian Kebijakan Hunian Berimbang yang baru sebagaimanaBerimbang pada waktu yang lalu adalah melalui SKB Men diamanatkan dalam Pasal 34 sampai 37 Undang-Undangteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan PerNegara Perumahan Rakyat Nomor 648-384 Tahun 1992, mukiman, tentu saja belum memadai. Oleh karena itu perluNomor 739/KPTS/1992, Nomor 09/KPTS/1992 tentang dijabarkan lebih lanjut (rinci) yang selanjutnya dituangkanPedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman de dalam Peraturan Menteri tentang Hunian Berimbang,ngan Lingkungan Hunian Berimbang atau yang lebih dike sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011nal dengan pola 1:3:6. Kebijakan Lingkungan Berimbang dan saat ini proses penyusunan rancangannya masih dalamdimasa lalu dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain. pembahasan tentang insentif. Pertama, dari aspek tujuan, kebijakan ini bertujuanuntuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman Sebenarnya apa yang menjadi kendala utama pelaksana n ayang sehat, aman, serasi dan teratur dengan berbagai kelom aturan hunian berimbang selama ini? Apakah pengaturan yangpok masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan ada saat ini sudah bisa menangani kendala tersebut? Apakahstatus sosial, berbasis rasa kekeluargaan, kebersamaan dan dengan nantinya masih dianggap perlu dibuatkan pengaturankegotong-royongan serta menghindari terciptanya lingkung lebih lanjut sebagai kelanjutan dari pengaturan dalam UU?an perumahan eksklusif, yang dapat mendorong terjadinya (Jika ya, apa bentuknya dan kapan rencananya)kerawanan dan kecemburuan sosial melalui pola 1:3:6 (1 Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya beberaparumah mewah : 3 rumah menengah : 6 rumah sederhana). kendala utama pelaksanaan LHB antara lain, kewajiban Kedua, dari aspek pelaksanaannya kebijakan ini harus membangun rumah sederhana dalam satu hamparan dinilaidiakui banyak menghadapi kendala dalam operasionalisasi mengurangi keuntungan pengembang; harga tanah mahalnya. Kendala tersebut antara lain, harga tanah di perkotaan sehingga sulit dibangun rumah sederhana untuk mewujudmahal dan terbatas; image/citra lingkungan perumahan yang kan LHB sesuai ketentuan; image/citra lingkungan perumahdibangun cenderung menurun kalau ada rumah sederhana, an yang dinilai akan turun; kelompok yang lebih mampudalam SKB LHB tidak diatur secara jelas dan tegas tentang (mewah) tidak ingin hidup berdampingan dengan MBR;insentif dan disinsentif (sanksi); persoalan kompensasi yang belum ada insentif dan disinsentif yang jelas untuk menjaditidak jelas dan sebagainya daya tarik pembangunan dengan Hunian Berimbang, dan Ketiga, dari aspek yuridis SKB tidak punya legitimasi yang lain-lain.kuat karena tidak dipayungi oleh aturan yang lebih tinggi(undang-undang) sebagaimana yang sedang disiapkan ini. Apakah konsep Lingkungan Hunian Berimbang hanya 10

Edisi 2 Tahun 2011terpaku pada konsep 1 Rumah Mewah, 3 Rumah Menengah, Apakah insentif yang bisa diberikan oleh pemerintah (baikdan 6 Rumah Sederhana? pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) kepada pengem Sebelumnya memang konsep komposisi LHB sesuai bang jika telah membangun kawasan perumahan dan permudengan yang termaktub dalam SKB tersebut, tapi saat ini kiman dengan konsep hunian berimbang?kita (Kemenpera-Red) sedang mencoba mengembangkan Berbagai insentif memang perlu dipikirkan. Beberapa inmenjadi lebih luas termasuk menyangkut hal rumah tapak sentif yang sedang diusulkan dalam Rancangan Permenperadan rumah susun juga kemungkinan perubahan komposisi, tentang Hunian Berimbang saat ini antara lain; pemberianmisalnya menjadi 1:2:3 termasuk insentif dan diinsentif. stimulan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas – Red.) untukHarapannya bisa diimplementasikan di daerah. rumah sederhana; pemberian stimulan DAK bidang peru mahan dan permukiman; pemberian program-program Ke Beberapa rumor beredar bahwa sebenarnya konsep 1, 3, 6 menpera (RP3KP, Rencana Rinci, DED), pemberian pengini terlalu dipaksakan untuk diwujudkan, padahal sebenarnya hargaan di bidang perumahan; serta dari Pemda memberikanpihak penyelenggara perumahan kurang bisa memperoleh keun pembebasan restribusi dan perijinan dan juga pemberiantungan, bagaimana Bapak melihat persoalan ini? kemudahan lainnya. Intinya kita akan berusaha memberikan Rumor tersebut ada benarnya, tapi saat ini kita sudah insentif yang lebih, bukan pas dengan modal, karena harusberdasarkan amanat undang-undang karena itu saat ini kita kita hargai pengorbanan yang mereka (pengembang – Red.)(Kemenpera-Red.) mencoba memperbaiki aturannya melalui lakukan untuk mewujudkan ini.Permenpera tentang Hunian Berimbang yang sedang disusun. Dalam prosesnya kita mengadakan semacam ‘dengar Apakah yang telah dilakukan selama ini dalam upayapendapat’ untuk menjaring masukan atau keinginan dari “memberikan pemahaman” kepada para pengembang agarpara pemangku kepentingan penye melaksanakan konsep Lingkungan Hunianlenggara dan pelaksana pembangunan Berimbang?perumahan dan kawasan permukiman. Dalam rangka menyiapkan Permenpera Hunian Berimbang, seperti di awal telah di Bagaimana peran pemerintah daerah ...nantinya terangkan kita sudah melakukan diskusi-disdalam hal ini? Permenpera kusi di Pusat dan Daerah sekaligus menginfor Peran Pemda masih terbatas dan ini dapat masikan dengan mengundang para pemangkukurang memahami benar atas tujuan mewadahi kepentingan di bidang perumahan seperti dariHunian Berimbang, padahal Hunian berbagai Kementerian Pekerjaan Umum, KementerianBerimbang sangat terkait dengankepentingan Pemda sendiri dalam macam aspirasi... Dalam Negeri, REI, APERSI, PERUMNAS, KOPERASI, Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupenyediaan rumah bagi semua kelom paten, kalangan civitas akademika dari pergupok masyarakat termasuk bagi MBR di ruan tinggi, pengamat perumahan dan lainnyadaerahnya serta menjadi tanggung jawab untuk menyampaikan pendapat, masukan,Pemda dalam penyediaan rumah sebagaimana diatur dalam saran, bahkan uneg-uneg nya tentang Hunian Berimbang. -PP Nomor 38 Tahun 2007. Dengan demikian nantinya Permenpera ini dapat mewadahi berbagai macam aspirasi dan keinginan serta ide-ide baru Sejauh ini implementasi hunian berimbang yang sudah yang segar.dilakukan dan berhasil ada di daerah mana saja? Beberapa contoh pelaksanaan pembangunan perumahan Selama ini konsep Lingkungan Hunian Berimbang selaludengan konsep Hunian Berimbang sampai saat ini antara diterapkan pada ‘Rumah Tapak’, apakah bisa konsep ini ditelain; Perumahan Telaga Kahuripan di kabupaten Bogor rapkan pada ‘Rumah Susun’? Mohon penjelasan Bapak.dengan luas lokasi lebih kurang 750 Ha, Perumahan Bukit Konsep pembangunan perumahan dengan hunian berSemarang Baru di kabupaten Semarang dengan luas lokasi imbang pada prinsipnya dapat juga diterapkan pada pemlebih kurang 1.250 Ha, Perumahan Bukit Baruga di kota bangunan Rumah Susun Milik (RUSUNAMI). Hal tersebutMakassar dengan luas lokasi lebih kurang 1.000 Ha, Peru sedang dicoba untuk dikembangkan misalnya dalam satumahan Driyorejo di kabupaten Gresik dengan luas lokasi kawasan dibangun apartemen mewah, apartemen menengahlebih kurang 1.000 Ha dan Perumahan Kurnia Jaya di kota dan disampingnya dapat dibangun Rusunami. Atau untukBatam dengan luas lokasi lebih kurang 100 Ha. Diharapkan rumah tapak misalnya jika memiliki lahan sempit maka unke depan akan banyak lagi pengembang yang akan melak tuk rumah sederhananya dapat dikonversi menjadi rusunamisanakan konsep Hunian Berimbang ini. sehingga Hunian Berimbang dapat diwujudkan. 11

Wacana Fenomena Pemekaran Perkotaan yang Tidak Teratur sumber foto: googleearth Eko Suhendratma*T ahun 1970 Jakarta hanya berpenduduk 4,5 juta tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai jiwa dan pada tahun 2010 angka ini melonjak dengan strata ekonomi yang heterogen serta coraknya menjadi 9,6 juta jiwa di malam hari. Pertanyaan materialis. Sedangkan sub urban dapat didefinisikanbesarnya kemudian adalah berapa penduduk Jakarta di sebagai sebuah wilayah peralihan yang memilikisiang hari? Ternyata pada siang hari Jakarta dihuni oleh karakteristik antara wilayah perkotaan dengan wilayah15 juta penduduk, ini berarti ada sekitar 5,4 juta jiwa perdesaan, biasanya disebut dengan pinggiran kota (urbanpenduduk yang komuter masuk dan keluar Jakarta setiap periphery). Jadi sub urban merupakan suatu wilayah yangharinya. Pertanyaan kedua adalah kemanakah 5,4 juta berada di antara urban (kota) dan rural (desa). Jika hal iniorang tersebut pergi? dilihat sebagai suatu bentuk komunitas, maka sub urban Jawaban dari pertanyaan di atas pasti ke daerah- merupakan komunitas yang memiliki sifat-sifat urbandaerah penyangga di sekitaran Jakarta seperti Tangerang, yang berada di tengah-tengah rural (Kuswitoyo, 2000).Depok, Bogor dan Bekasi. Datang pagi hari dan kembali Urban sprawl ditandai juga dengan terjadinya alihke rumah pada sore hingga malam hari. Jika kita fungsi lahan-lahan pertanian menjadi sesuatu yang bukanperhatikan dengan seksama maka kita dapat menemukan pertanian. Data terakhir mencatat di Jakarta telah terjadisebuah fenomena dimana tidak ada laginya perbedaan konversi lahan pertanian dengan rata-rata 12,03 persenatau batasan yang jelas antara Jakarta dengan ‘kota’ per tahun. Lahan-lahan pertanian inilah yang sebenarnyapenyangganya. Wujud yang dapat kita jumpai selalu akan dapat dikatakan sebagai batas tegas antara wilayah urbansama yaitu façade (tampak muka) bangunan rumah atau dengan sub urban-nya. Contoh mengenai hal ini masihruko (rumah toko). dapat kita jumpai di beberapa negara maju, ketika Fenomena ini dikenal dengan urban sprawl atau kita keluar dari kota maka yang akan ditemui adalahdapat disebut juga dengan perembetan fisik perkotaan hamparan lahan pertanian atau perkebunan yang sangatke wilayah sub urban yang tidak terencana dengan luas tanpa permukiman. Antara kota yang satu denganbaik secara sporadis. Hal ini mengakibatkan sulitnya lainnya dipisahkan dengan zonasi yang jelas.membedakan antara urban dengan sub urban-nya. Dengan terjadinya fenomena ini, maka muncullahDjaljoeni 1988, mendefinisikan kota sebagai sistem pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan Tangerang-jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan Depok-Bogor-Bekasi. Hal ini terjadi karena pemerintah 12

Edisi 2 Tahun 2011juga mendorong munculnya pusat-pusat permukiman berbagai interaksi baik ke dalam atau keluar dandengan gaya ‘kota’ di wilayah-wilayah tersebut. Tidak menimbulkan dampak ketidakteraturan. Pencampuranhanya permukiman yang muncul, kawasan industri kegiatan dan interaksi ini akan mengakibatkan bataspun bergeser sehingga secara ekonomi hal ini ikut antara kawasan perkotaan dan pinggiran menjadi tidakmempengaruhi struktur ekonomi Jakarta. Sektor industri jelas lagi.di wilayah sekitar Jakarta ini memberikan kontribusi yang Hal ini akan tentunya tidak menguntungkan danmeningkat pada daerahnya masing-masing, Bekasi 60,9 sangat terasa di berbagai sektor, utamanya penggunaanpersen (1993) menjadi 81,7 persen (2009), Bogor 49,4 moda transportasi akibat mobilitas penduduk daripersen (1993) menjadi 68,8 persen (2009) dan Tangerang daerah pinggir ke lokasi bisnis di pusat perniagaan59,3 persen (1993) menjadi 71,7 persen (2009). perkotaan memerlukan waktu tempuh yang panjang.Perubahan struktur ekonomi ini juga yang ikut memicu Ketidakmampuan ‘kota inti’ menangani perpindahantumbuhnya pusat-pusat permukiman baru. warganya dari dan menuju ‘kota penyangga’ akhirnya Tak bisa dipungkiri, kota akan membawa persoalan baruadalah magnet yang menjadi dimana kemacetan lalu lintas akandaya-tarik manusia untuk bertambah parah.ditempati. Kota ibarat sebuah Seyogyanya, untuk mengantisipasiperadaban yang menjanjikan hal tersebut, perlu diimbangi dengankehidupan yang lebih baik penegakan regulasi (peraturan) bagidari daerah asal (perdesaan). pengelola kota sehingga pemekaranItulah yang selalu terpatri di kota akan sejalan dengan rencana tatabenak para angkatan kerja, ruang dan wilayah yang disusun. Danbaik yang telah dibekali skill mungkin sebaiknya antara Jakartadan kompetensi melalui dan kawasan sekitarnya seharusnyapendidikan formal, ataupun memerlukan “satu regulasi” ataumasyarakat informal yang hanya bahkan mungkin “satu penanganan”.mengandalkan tenaga dan daya Keberadaan Rencana Tata Ruangjuangnya untuk melangsungkan Wilayah (RTRW) seharusnya segerakehidupan. Dengan kata lain disusun dan diimplementasikankondisi kota dipandang mampu dalam mencapai tata ruang yangmenyediakan kesempatan kerja pro lingkungan dan mendukungyang lebih berkualitas sehingga pemerataan ekonomi.menjadi faktor penarik Pemerintah daerah juga perlu sumber foto: istimewa Walaupun muncul pusat- segera membuat panduan pelaksanaanpusat kegiatan perekonomian baru, konsentrasi kegiatan pembangunan untuk menjaga konsistensi perkembangandi Jakarta belum sepenuhnya berhasil di transfer ke kawasan perkotaan. Dalam jangka panjang, perlu segerawilayah luar Jakarta. menciptakan keserasian perkembangan kota dengan Masih terpusatnya kegiatan ekonomi di Jakarta wilayah sekitarnya, serta menciptakan keterpaduanmengakibatkan orang tetap memilih untuk bekerja pembangunan sektoral dengan wilayah sekitarnya.di Jakarta. Namun dikarenakan ketersediaan lahan di Mengimplementasikan rencana struktur dan polaJakarta yang semakin terbatas dan mahal, orang lebih pemanfaatan ruang kawasan perkotaan, dan upaya-upayamemilih untuk bergerak ke pinggiran kota atau sub pengelolaan kawasan fungsional, yang akan menjadiurban dan bermukim di kota-kota baru tersebut. Hal ini tugas utama dalam pengendalian pembangunan kawasanmengakibatkan terjadinya mobilitas yang tinggi antara perkotaan. Hal inilah yang akan mengurangi pemekaran‘kota inti’ dan ‘kota penyangga’. “Pembiaran” mobilisasi wilayah kota yang tak teratur, sehingga dampak negatifpenduduk ini akan menimbulkan masalah dalam dari urban sprawl dapat diminimalisir.pemanfaatan tata ruang wilayah, sehingga kepadatankawasan pemukiman akan bergeser meluas keluar laksana *memperoleh gelar Master Urban Management darifringer area atau seperti jari tangan. Pertambahan kawasan Institutte for Housing and Development Studies, Erasmuspermukiman ke luar kawasan perkotaan menimbulkan University, Rotrerdam 13

Wacana Menimbang Kembali Kebijakan Hunian BerimbangI stilah hunian berimbang telah muncul dalam undang-undang perumahan dan kawasan permu-kiman. Pasal 34 sampai pasal 37, UUNomor 1/2011 tentang Perumahan Oleh Tjuk Kuswartojo sumber foto: google earth nakan pada pembangunan perumahan komersial atau campuran komersial umum skala besar. Apakah skala besar ini akan merupakan angka mutlak atau angka relatif yang disesuaikandan Kawasan Permukiman, memuat dengan kondisi setempat, masih harusketentuan tentang pembangunan pe- dipertegas. Undang-undang ini sendirirumahan dengan hunian berimbang. memberikan ketentuan yang mendua,Dengan demikian kebijakan hunian di satu sisi skala besar tersebut dihaberimbang yang semula hanya meru- ruskan berupa satu hamparan (pasal 34pakan prakarsa dan kesepakatan ber- ayat 2), tetapi pada sisi lain boleh tidaksama tiga menteri, kini merupakan satu hamparan asal dalam satu daerahpengaturan yang kehadirannya diwa- kabupaten/kota (pasal 36 ayat 1).jibkan oleh undang-undang. Ketiga, bahwa untuk mewujudkan Sejauh dapat dimengerti, undang- Upaya mewujudkan blok hunian berimbang: pembangunan perumahan dengan Tergolong rumah sederhanakah yang ber aundang ini tidak begitu saja menga- da di jalan yang lebih kecil. hu ian berimbang, pemerintah dan ndopsi kebijakan hunian berimbang atau pemerintah daerah dapat mem-seperti yang tertera dalam surat kepu- rumah swadaya, rumah khusus dan berikan insentif, apa bentuk insentiftusan bersama (SKB) Menteri PU, rumah negara. Selanjutnya, UU ini yang paling merangsang bangkitnyaMenteri Dalam Negeri dan Menteri mengatur bahwa badan hukum yang nafsu mewujudkan hunian berimbangPerumahan Rakyat Tahun 1992 itu. membangun rumah komersial atau masih harus dicari.Karena meski hunian berimbang di- campuran antara rumahan komersial Keempat, bahwa Menteri Perumahanggap penting, tetapi ada pengeta- dan rumah umum skala besar yang an Rakyat mendapatkan mandat UUhuan empirik tentang pelaksanaan wajib mewujudkan hunian berim- untuk menindak lanjuti dan mengaturSKB tersebut dan ada hal baru yang bang. Rumah komersial menurut UU lebih lanjut ketentuan tentang hunianakan tercipta oleh UU Nomor 1/2011 tersebut diselenggarakan untuk tujuan berimbang tersebut. Ada dua pasalini yang harus menjadi pertimbangan. mendapatkan keuntungan, sedang ru- (pasal 35 dan pasal 37) yang menga-Hal baru tersebut belum ada dalam mah umum diselenggarakan untuk manatkan bahwa hunian berimbangpemikiran perumusan SKB, tidak ter- memenuhi kebutuhan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturancantum dalam UU perumahan lama ber enghasilan rendah. Secara im- p Menteri. Dengan demikian, Kemen-dan bahkan belum dijumpai dalam plisit UU ini menganggap bahwa terian Perumahan Rakyat akan selalukondisi nyata. Hal baru tersebut ha pembangunan rumah umum tidak dapat melakukan perbaikan, penyem-rus dipertimbangkan dan harus men- bisa mendapatkan keuntungan karena purnaan dan penyesuaian denganjiwai konsep hunian berimbang yang itulah pembangunan rumah umum perkembangan tanpa harus bernego-masih ditunggu kelahirannya. ini dibantu subsidi atau fasilitas dari siasi dengan kementerian lain. Paling tidak ada empat hal baru pemerintah. Mungkin dapat dipertim- Sebelum hadirnya UU Nomoritu yang harus dipertimbangkan se- bangkan pula adanya imbalan (fee) jasa 1/2011 tersebut sesungguhnya telahcara mendalam, dalam pengembang n a penyelenggaraan perumahan yang ada upaya unit kerja di lingkungankonsep dan kebijakan pemba gunan n tran aran dan bukan keuntungan sp Kementerian Perumahan Rakyat un-perumahan dengan hunian berim- yang cara memperolehnya tersembu- tuk meninjau kembali SKB tiga men-bang. Pertama, UU Nomor 1/2011 nyi. teri tersebut. Walaupun demikian se-telah menentukan adanya pengatego- Kedua, pembangunan perumahan jauh yang dapat diamati, peninjauanrian rumah komersial, rumah umum, dengan hunian berimbang hanya dike- SKB tersebut masih dibelenggu oleh 14

Edisi 2 Tahun 2011 sumber foto: google earthpemikiran bahwa hunian berimbangadalah proporsi satu rumah mewah,tiga rumah sedang dan enam rumahsederhana. Walapun angkanya dico-ba diotak-atik kembali tetapi konsepproporsi tipe rumah tersebut tetapdipertahankan. Konsep yang dice-tuskan sekitar duapuluh tahun yanglalu itu hampir menjadi mitos untukmewujudkan keseim angan pem- bbangunan perumahan. Suatu upayaagar pembangunan perumahan (olehpengembang) tidak didominasi olehrumah mewah saja.SKB Hunian Berimbang:Kebijakan Muskil,Implementasi Mustahil Apabila disimak pertimbanganyang mendasari SKB hunian ber-imbang tahun 1992 tersebut, akan Tatanan Belanda (1920an): Rumah untuk masyarakat lapisan atas yang disetarakan dengandiperoleh kesan bahwa rumusannya Belanda menghadap jalan besar, rumah pribumi pegawai rendahan di belakangnya dengan MCK umum. Kini semua rumah telah menjadi rumah gedongan dan dihuni lapisan atas.memang sederhana. SKB ini hanyamengenai proporsi jumlah rumahyang dibangun, tetapi dibalik itu se- terdiri dari aneka status sosial, aneka dianggap bisa membawa sial. Manasungguhnya ada tujuan muskil yang profesi, aneka asal usul dan semuanya mau orang kaya hidup berdampinganhendak dicapai. Bagaimana tidak, mendapatkan pelayanan serta fasilitas dengan orang sederhana. Karena itukebijakan hunian berimbang yang publik secara adil. ada pemerintah daerah yang terang-mematok pembangunan perumahan Apakah selama ini kebijakan terse- terangan menolak formula ini. Adadengan formula 1 mewah: 3 sedang: 6 but dapat diwujudkan. Rasanya belum pula pemerintah daerah secara kreatifsederhana harus diterapkan di seluruh pernah terdengar adanya evaluasi yang memelintir kebijakan ini dengan me-Indonesia yang beragam. serius atas implementasi kebijakan ini. nyilahkan pembangunan rumah me- Dibalik formula sederhana itu, se- Karena itu sebetulnya belum diketahui wah saja, asalkan dana pembangunansungguhnya ada tujuan memang mu- secara persis berapa banyak pemba untuk rumah sederhana diserahkanlia, muluk dan juga muskil. Pemba ngunan perumahan yang benar-benar pada suatu organisasi yang dibentukngunan perumahan digunakan untuk menaati kebijakan ini. Kenyataannya untuk mengurusi jenis rumah ini. For-merekayasa terwujudnya suatu satuan tidak mudah untuk menemukan pemula 1:3:6 tetap dapat dipenuhi, tetapisosial multistrata yang harmonis. Ke- rumahan yang dibangun sejak 1993 tentu saja jauh dari niat untuk mewu-bijakan hunian berimbang adalah yang menaati SKB tersebut dalam judkan komunitas multistrata yangupaya untuk mewujudkan komuni- satu hamparan. Ternyata eksklusifitas harmonis, walaupun mungkin subsiditas yang meski terdiri dari berbagai dan dominasi penggunaan prasarana silang memang bisa dilakukan.lapisan masyarakat tetapi tetap serasi. umum terus bermunculan tanpa ada Meski tidak banyak, tetapi ada ba-Kehadiran eksklusifitas tempat ting- tindak apapun untuk mengatasinya. dan usaha yang menyelenggarakangal dapat dicegah dan kesetia-kawan- Agaknya para pemberi izin dan pembangunan perumahan denganan sosial bisa terwujud. Pemanfaatan pelaksana kebijakan tersebut mema- konsep hunian berimbang tersebut.prasarana dan fasilitas dapat dilaku- hami bahwa formula 1:3:6 adalah ke- Pembangunan rumah mewah, se-kan secara adil dan subsidi silang- bijakan yang mustahil untuk diwujud- dang dan sederhana ditata dalam satupun dapat dilaksanakan. Pokoknya kan, apalagi dalam kaitannya dengan blok dengan mengadopsi apa yangperu ahan dengan komposisi 1:3:6 m pembangunan perumahan komersial. dikonsepkan dan pernah diwujud-tersebut diharapkan akan mewujud- Kehadiran angka enam dalam ham- kan oleh perencana zaman kolonialkan suatu komunitas serasi meskipun paran perumahan komersial justru Belanda (Thomas Karsten) sekitar 15

Wacanatahun 1920an. Rencana tersebut me jumlah para kawula. saja suatu daerah mempunyai begitunempatkan rumah gedongan meng- Implementasi kebijakan hunian ba yak lapisan masyarakat sehingga nhadap jalan besar dan satu blok de berimbang dengan formula 1:3:6 bu- tidak cukup untuk ditampung hanyangan rumah kampung sederhana yang kan hanya buruk, tetapi juga mustahil dalam tiga tipe rumah. Mungkin harusmenghadap gang kecil dibelakangnya. untuk dapat diwujudkan. SKB hunian diciptakan tipe rumah sangat seder-Rumah gedongan diperuntukkan go- berimbang tersebut diberlakukan di hana, hampir sederhana, sederhana,longan yang berkedudukan sosial serta seluruh Indonesia, tanpa petunjuk agak menengah, menengah, menepenghasil n yang lebih tinggi daripa- a bagaimana menyesuaikannya dengan ngah plus, hampir mewah, mewah,da penghuni rumah kampung di be- kondisi daerah. Padahal daerah di sangat mewah dan sebagainya.lakangnya, “orang kampung” tersebut Indonesia memunyai perkembangan Skala pembangunan juga tidakbisa mendapatkan penghidupannya dan kondisi yang sangat beraneka dipertimbangkan secara mendalamdari penghuni gedongan dan sebaliknya ra am, sehingga tidak mungkin ada g dalam SKB hunian berimbang ini.orang gedongan bisa mendapatkan satu kebijakan pembangunan peru Tampaknya tidak diperhitungkan,jasa orang kampung. Wujud konsep mahan yang dapat diberlakukan de berapa luas hamparan atau berapape inggalan perencana Belanda ini n ngan cara yang sama untuk seluruh jumlah rumah yang dibangun agar da-masih bisa ditemukan antara lain di daerah. Meskipun semua daerah perlu pat memenuhi formula hunian berim-Semarang, tetapi tentu realitanya tentu mewujudkan keserasian dan keadilan, bang untuk mewujudkan komunitastidak seperti yang diteorikan. tetapi oleh stratifikasi dan kondisi harmonis dan subsidi silang. Skala ini Apakah adopsi konsep Belanda lingkung n yang berbeda, cara un- a juga menentukan jangka waktu pem-tersebut berhasil mewujudkan ko- tuk mencapainyapun perlu dibeda- bangunan yang menentukan prosesmunitas multi strata yang harmonis, kan. Bahkan ada kemungkinan suatu pembentukan dan perkembanganternyata tidak. Rumah sederhana yang daerah tidak membutuhkan adanya komunitas. Pasti ada bedanya pembaditempatkan di belakang rumah se- kebijakan hunian berimbang, karena ngunan yang dimulai dengan rumahdang, ternyata tidak dibeli oleh orang memang tidak ada perumahan mewah sederhana dulu, mewah dulu atau di-sederhana. Bahkan banyak yang hanya yang dibangun. Sebaliknya mungkin lakukan bersamaan. Malaysia meng-untuk investasi dan tidak untuk ditem- sumber foto: google earthpati. Karena itu bisa terjadi dua tigarumah di tangan satu pemilik. Sedangpara penghuninya, jangankan mem-bentuk komunitas, saling kenal punjuga tidak. Juga ada yang menggagas untukmengadopsi konsep komunitas multistrata seperti sistem ngindung dan magersari bangsawan Jawa. Atas kebaikanhati sang bangsawan, di halaman be-lakang rumah besarnya (dalem ageng)dibangun rumah untuk para kawulayang sederhana dengan status ngindung (nebeng) atau magersari (semacamrumah dinas) disekitarnya. Tentu sajakonsep semacam ini mustahil diterapkan, karena dalam sistem ngindungperumahan adalah produk sistem so-sial, sedang konsep hunian berimbangmerupakan proses sebaliknya yaituperumahan untuk membangun sistemsosial. Lagi pula dalam kehi upan yang dmengota dan modern, tidak mungkindapat dijumpai bangsawan baik hati Satu hamparan perumah campuran: perumahan komersial mewah, sedang, sederhanadalam jumlah yang sebanding dengan dan perumahan swadaya sederhana. Apakah juga merupakan suatu satuan komunitas. 16

Edisi 2 Tahun 2011atur agar rumah sederhana dulu yang dicatat sebagai berikut: pembangunan perumahan skalaharus dibangun sebagai syarat untuk (1). Kebijakan hunian berimbang ha yan besar. Oleh karena itu, rencanamendapatkan izin membangun ru- diberlakukan untuk pemba gunan n pembangunan kawasan permukimmah mewah. skala besar. Berapa jumlah unit an harus menjadi dasar menyusun Sejak SKB tiga menteri sesung- rumah atau berapa luas hamparan kebijakan hunian berimbang. Diguhnya puluhan perumahan skala be- yang akan dibangun masih harus daerah mana perumahan skalasar telah hadir terutama di Jakarta dan ditetapkan. Skala ini perlu disesuai- besar (permukiman, lingkungansekitarnya, yang semuanya pasti men- kan dengan kondisi dan perkiraan hunian, kawasan permukiman)coba menyiasati pelaksanaan SKB perkembangan daerah yang akan akan dikembangkan harus ditetap-hunian berimbang tersebut. Apa yang menampung pembangunan peru- kan dulu dan baru kemudiantelah terjadi ini perlu dipelajari dengan mahan skala besar tersebut. ditetapkan kebijakan hunian ber-seksama agar dapat diperoleh gambar (2). Kebijakan hunian berimbang ha usr imbang.an nyata bagaimana sesungguhnya bertolak dari adanya pengatego- (2). Kebijakan hunian berimbang, tidakpembentukan komunitas terjadi. rian rumah komersial dan rumah hanya mengenai proporsi rumah Mungkin ada pandangan bahwa umum. Karena badan hukum yang sederhana, menengah dan me-SKB hunian berimbang tersebut me membangun rumah komersial atau wah, tetapi yang perlu ditetapkanrupakan pedoman umum, yang ope campuran antara rumah komersial proporsi berapa rumah komersialrasionalisasinya harus ditindak lanjuti dan rumah umum berskala besar dan berapa rumah umum.oleh Gubernur, Bupati/Walikota. Se- yang wajib mewujudkan hunian (3). Kebijan hunian berimbang yanghingga merekalah yang bertanggung berimbang. akan datang harus bisa lebihjawab menyukseskan SKB tersebut. (3). Pemerintah dan atau pemerintah berkekuatan, karena meskipunHal yang demikian itu memang terjadi daerah dapat memberikan insentif. tidak ada sanksi tetapi ada insentifdan karena itu juga dianggap sah saja Tentang insentif ini perlu dipadu- yang dapat dijadikan alat pemaksaapabila ada kepala daerah tidak melak- kan dengan insentif/disinsentif (forcing instrument) diterapkannyasanakannya atau menerjemahkannya sebagai instrumen pengendalian kebijakan tersebut.dengan konsepnya sendiri. Benarkah pemanfaatan kawasan permukim (4). Kebijakan hunian berimbang,begitu. Kalau memang boleh demikian (pasal 85). perlu dikaitkan dengan berbagaian mengapa harus ada pedoman yang (4). Rumah sederhana, menengah dan kebijakan lain yang juga diamanat-ditetapkan dengan surat keputusan mewah seperti yang dimaksud kan oleh undang-undang, sepertibersama. pasal 3, UU Nomor 1/2011 perlu penyelenggaraan perumahan dan dipahami secara lebih imajinatif penyelenggaraan kawasan.Kebijakan Hunian Berimbang dan kreatif. Di Indonesia pernah (5). Kebijakan hunian berimbang se-dalam Perspektif Undang-Undang. ada kebijakan yang menetapkan bagai instrumen rekayasa sosial Undang-Undang Nomor 1/2011 adanya: rumah inti, rumah sangat hanya dapat dilakukan secaramemberi perspektif dan kerangka sederhana dan rumah sederhana selektif. Pada umumnya perkem-baru tentang hunian berimbang. Kini dalam kaitannya dengan fasilitasi bangan permukiman di Indonesiakebijakan hunian berimbang menjadi pembiayaan. Kini undang-undang terlanjur acak, apalagi sekitar kotawewenang dan tanggung jawab Ke- telah mematok angka minimum besar seperti Jakarta, Bandung danmenterian Perumahan Rakyat. Sebagai luas rumah 36 m2 tanpa dikait- lain-lainnya, sehingga rekayasapelaksanaaan undang-undang, de gan n kan dengan jumlah penghuni dan sosial yang dilakukan hanya da-sendirinya substansi pengaturan harus kualitas rumahnya. Istilah rumah lam satu hamparan efeknya akandikembangkan dari apa yang menjiwai sederhanapun mulai tidak disukai sangat terbatas dan menjadi upayadan ditetapkan UU secara menyelu- tanpa alasan yang bisa dimengerti. yang sia-sia.ruh. Karena itu mestinya peraturan Sejauh apa yang dapat dipahami Demikian, mudah-mudahan tu-menteri tersebut tidak terpaku hanya dari UU Nomor 1/2011, upaya un- lisan ini dapat menjadi bahan re-pada pasal yang mengamanatkan tuk meninjau dan menyusun kembali nungan dan pemikiran dalam upayaadanya peraturan hunian berimbang kebijakan hunian berimbang perlu meninjau dan menimbang kembalisaja. Ketentuan dalam UU Nomor mempertimbangkan hal-hal sebagai kebijakan hunian berimbang.1/2011 yang perlu digunakan sebagai berikut: Bandung, 5 Agustus 2011dasar merumuskan peraturan tentang (1). Kebijakan hunian berimbang ada- Penulis adalah Pemerhati masalah permukiman,hunian berimbang paling tidak dapat lah tindak lanjut dari kebijakan perkotaan dan lingkungan hidup. 17

Wacana “Sisi Lain” Hunian Berimbang dalam Satu Hamparan *Retno Hastijanti dalam satu hamparan, akan menimbul- kelompok tersebut melakukan suatuU kan “sisi lain” yang perlu diwaspadai. proses untuk membuat suatu bentuk ntuk memenuhi kebutuhan Terdapat potensi untuk menghasilkan ruang yang sesuai bagi mereka. Proses hunian bagi masyarakat ber “ruang konflik” diantara kelompok- tersebut di kenal sebagai clustering pro- peng asilan rendah (MBR) h kelompok rumah tersebut. Sedangkan cess. Hasilnya berupa kantong (enclave)dan implementasi konsep permukim perumahan skala besar tersebut akan yang menggambarkan dialog antaraan yang berkeadilan, Kemen erian t menghasilkan masyarakat plural baru kelompok-kelompok tersebut.Perumahan Rakyat menegaskan kem- di wilayah perkotaan. Proses ini kemudian membagi ke-bali pola pembangunan hu ian ber n lompok-kelompok tersebut dalam se-imbang. Peraturan ini ditujukan bagi Fenomena Ruang Konflik pada butan “kita” dan “mereka”. Sehinggapengembang untuk mem angun ru- b Permukiman Masyarakat Plural terjadi proses inklusi dan eksklusi yangmah sejahtera tapak bagi kebutuhan Kota, sebagai pusat berkumpulnya menyebabkan timbulnya batas-batasmasyarakat kecil. Pola hunian berim- populasi pluralis terbesar, merupakan area milik masing-masing kelompok.bang ini diatur dalam Undang-undang gabungan dari area-area milik berbagai Ini diikuti dengan penekanan tandaPerumahan dan Kawasan Permu kelompok yang berbeda, ia adalah a set dan simbol masing-masing kelompokkiman (PKP), utamanya pada Pasal of areas of different group. Kelompok- untuk menandai kehadiran mereka di34, 35 dan 36. Pada Pasal 34 ayat (2)dijelaskan bahwa pembangunan pe- Gambar 1rumahan skala besar yang dilakukanoleh badan hukum wajib mewujud-kan hunian berimbang dalam satuhamparan. Sedangkan Pasal 35 (1)menjelaskan bahwa pembangunanperumahan skala besar dengan huni-an berimbang meliputi rumah seder-hana, rumah menengah, dan rumahmewah. Dapat dipastikan bahwa, masing-masing kelompok rumah, akan mem-bentuk komunitas sendiri-sendiriberdasarkan segregasi sosial ekonomimasing-masing penghuninya. Walau-pun belum dipastikan komposisi yangakan diterapkan pada masing-masingkelompok rumah, menyatukan mereka 18

Edisi 2 Tahun 2011area tersebut. Dengan demikian kota potensi terbentuknya ruang eksklusif.akan dibagi-bagi berdasarkan pada Itu membuat ruang-ruang permukeberadaan kelompok homogen yang kiman kota menjadi terpetak-petak.bermacam-macam. Dan kedua keku Ruang Terbentuknya ruang eksklusif danatan tersebut, selalu ada, walau terka- ekslusif juga inklusif, pada dasarnya juga mencer-dang kekuatan salah satu mendomina- minkan adanya pembagian kekuasaansi yang lain. menyimbolkan (power) dalam masyarakat. Ruang ek- Proses pengelompokan yang terja- sklusif merupakan salah satu bentukdi, pada akhirnya menghasilkan suatu identitas sosial contoh bagi “kekuasaan lebih” suatutatanan yang didasarkan pada perilaku dan perbedaan kelompok masyarakat terhadap ke-penghuninya. Tatanan ini diatur oleh lompok masyarakat yang lain. Ia jugaberbagai macam tanda yang diketahui penghuninya. merupakan perantara wujud kekua-dan dipatuhi oleh penghuninya. Mere- saan pada arsitektur, dan mempunyaika mempunyai kesamaan budaya dan dimensi yang spesifik. Antara lain,menjalankan bersama aturan-aturan dimensi yang menekankan adanyayang tak tertulis. Mereka adalah ke- sasi sehingga menjadi milik kelompok pembagian ruang berdasarkan haklompok yang homogen. Dalam kon- tertentu. Bentuk ini membuat frag- istimewa suatu kelompok terhadapdisi seperti itu, kelompok homogen mentasi atau merusak apa yang dise- kelompok lain. Selain itu, juga me-tersebut memiliki privacy, yang didefi- but civitas, yang mengatur hidup ko- nekankan adanya ‘batas’ ruang yangnisikan sebagai kontrol akses diri yang munitas. Ada 3 (tiga) hal utama yang memisahkan kelompok masyarakatselektif. Dengan privacy, kelompok menyebabkan terjadinya lingkungan berdasarkan status, gender, ras, bu-tersebut dapat mengontrol keterbu- ini, berdasarkan motivasi dari peng daya, kelas dan umur, serta mencipta-kaan dan ketertutupan mereka dalam huninya, yaitu komunitas dengan gaya kan ruang istimewa bagi kenyamananbersosialisasi dengan kelompok lain. hidup tertentu; komunitas elit; atau kelompok tertentu. Ruang eksklusifPrivacy dapat berupa suatu proses dia- kebutuhan untuk membentuk zona juga menyimbolkan identitas sosiallog dua arah untuk mengontrol batas- keamanan. Makin berkembangnya dan perbedaan penghuninya. Denganbatas yang disepakati. Dengan ber- ruang-ruang eksklusif di perumahan penyelesaian batas ruang dan tempatgabung dalam suatu kelompok, dan saat ini, seiring dengan makin berkem- yang tegas, suatu komunitas kemu-mempunyai privacy kelompok, maka bangnya konsep perumahan yang ada. dian mendapat hak istimewa terhadapindividu akan merasa lebih aman. Di- Konsep-konsep perumahan seperti kelompok lain. Dan dampak negatifsini mereka melakukan privatism, suatu konsep regency, thematic cluster, ataupun dari hal ini lebih besar dari dampakpencarian kestabilan dalam dunia yang strata title, merupakan konsep dengan positifnya.tidak stabil dan menakutkan. Contohdampak privatisasi, adalah tumbuh yangated communities, suatu hunian yang ja- Gambar 2lan masuknya dijaga dan diawasi sertaterpisah dari lingkungan sekitarnya,biasanya dipisah oleh pagar tinggi.Dan ini adalah awal perubahan ruangmenjadi tempat yang mencerminkanproses eksklusi dan tempat yang men-cerminkan proses inklusi. Atau dengan kata lain, akibat terjadinya pro-ses privatisasi ini, kita dapatkan ruangeksklusif dan ruang inklusif. Blakely dan Snyder menyebutruang eksklusif yang berpotensi kon-flik sebagai - the gated, walled, privatecommunity- dan merupakan bentukbaru dalam diskriminasi. Dengan caraini, maka suatu ruang publik diprivati- 19

Wacana Pada Pada akhirnya, ruang eksklusif berbagai proses yang terjadi dan me- dasarnya,inilah yang memiliki potensi sebagai libatkan individu serta lingkungan ber setiap ruangruang yang rawan konflik. Rawan kon-flik artinya bisa menimbulkan konflik, akibat pada perubahan keseimbangan lingkungan. memilikiantara penghuninya dengan penghuni Di satu sisi terjadi keseimbangan keseimbangan.ruang lain disekitarnya. Konflik itu ruang yang menyebabkan konflik yangbisa berupa konflik sosial, psikologi melibatkan antarkelompok-kelompokbahkan fisik. pemilik ruang-ruang tersebut. Di sini, cangan ruang publik yang baik dan keseimbangan ruang itu kemudian benar, mampu membuatnya menjadiRuang Konflik pada Konsep berpihak pada salah satu kelompok. ruang yang menyatukan komunitas-Hunian Berimbang dalam Satu Di sisi lain, para pemilik ruang mampu komunitas yang berbeda. DenganHamparan membangun suatu sistim yang men- meletakkan ruang terbuka hijau yang Permukiman dengan konsep hu- jaga keseimbangan ruang sedemikian cantik sebagai ruang komunal (gam-nian berimbang utamanya dalam satu hingga tidak terjadi dampak negatif bar 1), maka diharapkan terjadi ke-hamparan, cenderung menjadi permu- dari perubahannya. Dengan demikian seimbangan yang harmonis antarakiman yang pluralis. Dengan kondisi kita melihat bahwa keseimbangan ru- komunitas kelas menengah (kelom-seperti itu, kemungkinan munculnya ang ini sangat penting untuk menjaga pok rumah menengah) dan komunitasproses pengelompokan komunitas- keutuhan, baik ‘ruang’ terbangun itu kelas atas (kelompok rumah mewah).komunitas tertentu sangatlah besar. sendiri (dalam hal ini ruang permukim Dan bila terpaksa, dengan meletak-Pada masa tertentu, ternyata hal itu an) maupun ‘manusia’ sebagai penghu- kan tembok dekoratif serta sekaligustidak menjadi masalah. Dalam arti an- ninya (dalam hal ini ‘kelompok masya membagi penerangan umum kom-tara kelompok yang satu dengan yang rakat’), utamanya bila ruang tersebut pleks permukiman, diharapkan terjadilain, mampu menjalankan hubungan merupakan ‘milik’ beberapa kelompok keseimbangan yang harmonis antarasosial dengan baik, sehingga bisa masyarakat yang berlainan (plural). komunitas kelas menengah (kelompokhidup berdampingan dengan damai. Yang dimaksud de gan ruang di n rumah menengah) serta atas (kelom-Tetapi pada saat yang lain, terlihat sini bila dihubungkan dengan perilaku pok rumah mewah) dengan komu-adanya dampak-dampak negatif dari sosial (berhubungan dengan kelompok nitas kelas bawah (kelompok rumahpengelompokan ini. masyarakat), maka erat keterkaitannya sederhana), seperti pada gambar 2. Pada dasarnya, setiap ruang me- dengan ruang pu lik. Ruang publik b Bila masih dimungkinkan, makamiliki keseimbangan. Demikian pula inilah yang dianggap mampu menjadi ruang komunal atau jalan pembagi le-dengan permukiman masyarakat plu- ruang negosiasi dan mampu menge- bih diutamakan pada kasus ini. Pembaral. Keseimbangan suatu lingkung n, a liminir potensi konflik yang ada. ngunan fasilitas sosial, merupakan halitu secara ‘konstan berubah’. Adanya Konsep perencanaan dan peran- yang perlu dipertimbangkan untuk menjaga keharmonisan keseimbangan Gambar 3 lingkungan antara komunitas kelas bawah (kelompok rumah sederhana) dengan komunitas kelas bawah lainnya (kelompok rumah sederhana), seperti terlihat pada gambar 3. Dengan adanya pengelolaan yang baik, uta manya terhadap ruang-ruang publik, maka keseimbangan ruang dalam permukiman dapat menjadi alat ukur bagi keutuhan masyarakat di kawasan hunian berimbang, utamanya dalam satu hamparan. * Memperoleh gelar Doktor di bidang Arsitektur dengan program kekhususan Perumahan dan Permukiman dari ITS Surabaya. Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Staf Pengajar di Jurusan Arsitektur Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. 20

Edisi 2 Tahun 2011 Eco VillageAgung Bhakti Utama, STStaf Asdep Kerjasama Antar Lembaga, Deputi Bidang Pengembangan Kawasan, Kementerian Perumahan Rakyat sumber foto-foto: gen.ecovillage.org Seusai sarapan, kita dapat memulai aktivitas sehari-hari yang berarti ter hadap diri dan lingkungan kita. Tentu saja aktivitas ini jauh dari kegiatan dalam rangka membela profit perusahaan tempat kita bernaung, bukan dalam rangka berkompetisi dengan orang lain dari perusahaan lain, bukan pula menyuap pihak otoritas untuk mendapatkan proyek, atau menggol- kan kebijakan yang kita atau perusahaan inginkan. Kegiatan sehari-hari akan sangat berarti bagi diri kita sen diri, keluarga, serta lingkungan. Kita hadir di muka bumi tidak dalam rangka merusak manusia dan lingkungan. Kita hidup dalam keseimbangan baikSuasana lingkungan di sebuah eco village. antar sesama manusia maupun denganB lingkungan. Output dari kegiatan kita ayangkan ketika kita terba tidak perlu pusing memikirkan opera- sangat jelas, sejelas toilet yang bersih ngun di suatu pagi, kita tidak sional serta pemeliharaannya karena setelah dibersihkan oleh para penjaga perlu tergesa-gesa untuk se- rumah tersebut memang dirancang kebersihan toilet. Ya, kita keluar ru-gera berangkat kerja ke kantor. Tem- menggunakan pencahayaan alami di mah untuk bergabung dengan orangpat kita bekerja tidak jauh dari ru- siang hari, serta menggunakan sum- lain dalam rangka membangun rumahmah. Ya, kita bekerja di kampung kita ber energi alternatif yang dibangun bagi salah satu atau beberapa warga.sendiri, sehingga pagi hari kita dapat secara lokal di kampung kita. Kemewahan kehidupan di atasdiisi dengan kegiatan yang berkuali- tidak hanya dirasakan oleh segelin-tas seperti olah raga, membaca buku, tir orang saja. Kemewahan tersebutmenyiapkan serta menikmati sarapan larut dalam berimbangnya kehidupanbersama keluarga kita, bahkan bersa- antar manusia serta manusia terhadapma tetangga. Kita bersama keluarga alam, sangat larut, sehingga kita akantinggal di dalam sebuah rumah yang sulit membedakan apakah sebuah ru-nyaman karena sirkulasi udaranya be- mah itu tergolong dalam rumah yangnar-benar diperhitungkan oleh arsitek proporsinya 1, 3, atau 6 (dalam UUlokal, yang memberikan rancangan- Nomor 1 Tahun 2011, proporsi rumahnya secara gratis atau kalaupun harus Suasana makan bersama di rumah bersama mewah : menengah : sederhana adalahmembayar harganya terjangkau. Kita (common house). 1 : 3 : 6). Seorang arsitek atau ahli ba 21

WacanaTim Pembangun Perumahan dan Tim Pertanian.ngunan menjadi pemimpin bagi warga untuk memasak. Seorang ahli perta- kurang kesejahteraannya selama seyang berprofesi sebagai pembangun nian menjadi pemimpin para petani seorang tersebut bekerja. Sementaraperumahan. Seorang ahli pangan dan makmur yang bercocok tanam dan anak-anak mereka hidup dalam berke-gizi berbaur dengan masyarakat yang berternak untuk memenuhi kebutuh limpahan waktu orang tua serta fasili-memilih mendedikasikan hidupnya an kampungnya. Tidak ada yang tas pendidikan yang memadai yangDimensi Keberlanjutan dalam Sebuah Eco Village1. Dimensi Sosial/Komunitas Komunitas berarti : kebutuhan sehari-hari mereka seperti Sebuah komunitas eco village terdi- • Mengenali dan terhubung dengan makanan, pakaian, dan tempat ting-ri atas orang-orang yang merasa didu- yang lainnya; gal, dengan tetap menghormati sikluskung serta sekaligus bertanggungjawab • Membagi sumberdaya milik ber- alam.terhadap orang-orang sekelilingnya. sama serta menyediakan bantuanMereka memiliki rasa kepemilikan yang yang saling menguntungkan;tinggi terhadap kelompoknya. Komu- • Menekankan pada praktek keseha-nitas tersebut cukup kecil sehingga se- tan yang preventif dan menyeluruh;tiap setiap orang merasa aman, diberi • Mengintegrasikan kelompok-kelom-wewenang, terlihat, serta didengarkan pok marginal;aspirasinya. Orang-orang tersebut • Mempromosikan pendidikan yangdapat ikut serta dalam pembuatan tidak pernah berakhir (unendingkeputusan yang akan mempengaruhi education);kehidupan mereka sendiri melalui • Menggalakkan kesatuan melaluiproses-proses yang transparan. sikap hormat-menghormati ter Ekologis berarti : hadap perbedaan; • Menyediakan makanan sebanyak sumber foto-foto: gen.ecovillage.org • Memberikan tempat untuk ekspresi mungkin dalam komunitas pada budaya. satu wilayah; • Mendukung produksi makanan 2. Dimensi Ekologis organik; Eco village memungkinkan setiap • Membuat perumahan dari bahan- orang mengalami hubungan pribadinya bahan yang disesuaikan dengan dengan bumi yang hidup. Masyarakat keadaan lokal; menikmati interaksi sehari-hari dengan • Menggunakan sistem energi terba- tanah, air, angin, tumbuh-tumbuhan, rui yang terintegrasi; serta hewan. Mereka menyediakan 22

Edisi 2 Tahun 2011dapat membantu mereka menguak yang akan membantu kita semua da- saan yang berjuang untuk menginte-misteri alam serta mengolahnya men- lam transisi menuju masa depan yang grasikan sebuah lingkungan sosialjadi teknologi yang berguna untuk berkelanjutan di atas bumi ini. Hal yang mendukung dengan cara hidupkehidupan manusia yang lebih baik. ini dapat diwujudkan melalui penye- yang tidak banyak mempenga uhi/ rSeorang remaja berkembang imajinasi lenggaraan perumahan dalam suatu merusak lingkungan. Untuk men-dan kreativitasnya karena tidak per- lingkungan yang sehat, aman, se- capainya, mereka menggabungkannah ditakut-takuti akan jenjang karir rasi, teratur, terencana, terpadu, dan ber agai aspek seperti: desain ramah bdi masa depan, jauh dari didikan un- berkelanjutan, yaitu melalui penerap lingkungan, permaculture, bangunan ra-tuk berebut suplai uang yang beredar an konsep eco village, yang di dalam- mah lingkungan, produksi secara ala-dalam sistem perekonomian, karena nya terjadi keseimbangan baik antar miah, energi alternatif, pembangunania hidup dalam sebuah lingkungan di- masyarakat maupun terhadap kondisi komunitas, dan lain sebagainya.mana kesejahteraan terjamin selama ia alam. Dalam eco village, keadaan saing l Motivasi untuk melakukan eco vil-berkarya. menghormati, saling berbagi, serta lages didasari atas komitmen untuk Kita semua memimpikan orang- niat yang baik benar-benar mendapat mengembalikan struktur sosial/buda-orang dan komunitas dapat hidup tempat. ya yang secara perlahan terdisintegrasisecara sehat, kooperatif, secara alami serta sebagai desakan terhadap prak-merasakan kebahagiaan yang sejati Eco Village tek-praktek perusakan lingkungan dikarena menjalani gaya hidup yang be- Eco villages adalah komunitas masya atas planet bumi ini.rarti (meaningful). Pancaran harapan rakat baik perkotaan maupun pede-• Menjaga keragaman biologi (biodi- perayaan; versity); • Rasa kesatuan komunitas dan du-• Memberi tempat untuk prinsip- kungan yang bersifat timbal balik; prinsip bisnis ekologis; • Penghormatan dan dukungan ter• Menetapkan siklus hidup dari hadap manifestasi spiritual; seluruh produk dalam kacamata • Fleksibilitas dan sikap responsif sosial, spritiual, dan ekologi, di- terhadap kesulitan yang dihadapi; mana produk yang dibuat sebaiknya • Perwujudan dunia yang damai, dari bahan-bahan terbaik sehingga penuh cinta, serta berkelanjutan. tahan lama untuk menghindari siklus konsumsi yang cepat ter hadap alam, hal ini tentunya perlu didukung oleh teknologi; Ekonomi berarti :• Menjaga kebersihan tanah, air, dan • Menjaga uang tetap berada dalam udara melalui manajemen energi komunitas; dan limbah yang benar. • Memutarnya ke sebanyak mungkin orang;3. Dimensi Budaya/Spiritual • Mencari, membelanjakan, serta Kebanyakan eco village tidak menginvestasikan uang dalamme empatkan penekanan praktek n bisnis yang dimiliki anggota komu-spritiual, namun dengan cara me nitas;reka sendiri eco village menghormati 3. Dimensi Ekonomi • Menyimpannya dalam institusiserta mendukung – Bumi dan semua Seiring dengan grup lokal dan keuangan lokal (home-grown finan-makhluk hidup di atasnya; budaya dan komunitas menciptakan sendiri mata cial institution).pengayaan seni serta ekspresi, dan uang dan sistem pertukaran mereka,keragaman spiritual. mereka belajar tentang rahasia terda- Spiritual berarti : lam dari ekonomi: uang dan informasi• Membagi kreativitas, ekspresi itu seimbang -- dan tidak ada satupun Sumber tulisan: http://gen.ecovillage.org/ecovillages.html seni, aktivitas budaya, ritual, dan yang langka! (Hazel Henderson) 23

Wacana “Penilaian Studi Kelayakan sebagai Bahan Pengambilan Keputusan terhadap Perencanaan Kawasan Perumahan” S tudi kelayakan merupakan hal ter vestasi dilakukan dan memiliki resiko pokok agar bisa memperoleh gam Moch.Yusuf Hariagung *) yang cukup besar, tidak hanya karena baran sejak awal mengenai aspek- besarnya jumlah dana yang terikat, me aspek yang dipikirkan dalam proses pembangunan. Produk lainkan juga karena jangka waktu yang panjang yang diper studi kelayakan merupakan suatu produk yang dihasilkan lukan untuk memetik keuntungan. Keputusan investasi yang dari suatu studi kelayakan secara menyeluruh sebagai dasar keliru tidak dapat direvisi. pengambilan keputusan dalam investasi dan kebutuhan un tuk para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam studi Pengambilan Keputusan Investasi tersebut. Aspek-aspek yang dikaji dalam studi kelayakan Pembangunan Kawasan Perumahan terangkum dalam 7 kelompok aspek kajian: aspek lingkung Untuk pengambilan keputusan investasi tersebut dilaku an, aspek legal, aspek pasar, aspek teknis, aspek finansial, as kan langkah-langkah kajian sebagai berikut: pek ekonomi, aspek sosial. Ketujuh kelompok aspek kajian 1. Kajian Aspek Lingkungan tersebut dianalisis secara hirarkis dan sekuensial. Bila aspek - Data tentang kualitas udara, kualitas air dan sistem pem awal sudah layak dilanjutkan aspek berikutnya, sampai semua buangan lingkungan kawasan; aspek dinyatakan layak sehingga bisa dinyatakan pembangun - Hasil analisis dampak yang ditimbulkan selama proses an kawasan perumahan dinyatakan layak. Tahapan dalam ka proyek pembangunan ; jian studi kelayakan digambarkan sebagai berikut: l Pra konstruksi (pembebasan lahan, lingkungan sekitar, sosial, tenaga kerja), Alur Aspek Kajian Studi Kelayakan l Konstruksi (gangguan suara, penempatan PENETAPAN LOKASI material, penempatan pekerja, aksesbilitas dari dan menuju proyek), l Pasacakonstruksi (pengelolaan dan pengamanan PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN INVESTASI lingkungan serta integrasi sistem pengelolaan ASPEK ASPEK ASPEK ASPEK ASPEK ASPEK ASPEK limbah terhadap lingkungan sekitar)LINGKUNGAN LEGAL PASAR TEKNIS FINANSIAL EKONOMI SOSIAL Aspek lingkungan, walaupun merupakan aspek sekunder, namun saat ini pendekatan utama investasi DOKUMEN STUDI KELAYAKAN INVESTASI harus dilakukan dengan keberlanjutan sesuai kondisi lingkungan ekternal. Bila seluruh kajian aspek ling Investasi Pembangunan Perumahan kungan sudah dinyatakan layak, maka dapat dilanjutkan de Investasi pembangunan perumahan merupakan bentuk ngan kajian aspek berikutnya yaitu aspek legal. investasi barang modal atau investasi proyek, dengan kon 2. Kajian Aspek Legal sekuensi menyerap dan mengikat dana dalam persentase yang - Kejelasan Pemrakarsa Pekerjaan (Investor/Lembaga) dibuk cukup besar jumlahnya serta dengan jangka waktu ikatan tikan dengan kepemilikan akta perusahaan; dana yang cukup lama. Kesalahan dalam perencanaan atau - Kejelasan kepemilikan lahan rencana pembangunan dibuk evaluasi kelayakan rencana investasi menimbulkan dampak tikan dengan kepemilikan Sertipikat Hak Milik; negatif yang berlangsung lama atau kerugian yang sangat be - Kejelasan jenis usaha yang dimiliki oleh investor/lembaga sar. Pertimbangan utama dalam menentukan pembangunan dibuktikan dengan kepemilikan Surat Ijin Usaha (SIUJK/ kawasan perumahan adalah penetapan lokasi perumahan. TDR/NPWP/PKP/Ijin HO); Ciri investasi suatu proyek tidak terkecuali pembangunan - Kejelasan Struktur Organisasi Pemrakarsa dibuktikan de kawasan perumahan memberikan manfaat atau keuntungan ngan Organisasi Tata Laksana (OTK) investor/lembaga; baru dapat dinikmati beberapa bulan atau tahun setelah in - Kejelasan tentang Izin Prinsip Kepala Daerah, dibuktikan 24

Edisi 2 Tahun 2011 dengan Surat Izin Prinsip Walikota tentang Pembangunan; 5. Kajian Aspek Ekonomi- Surat-Surat Keputusan Menteri tentang Pembangunan; - Data tentang tingkat inflasi Kabupaten/Kota tahun berjalan- Pedoman Teknis Pembangunan. sebagai bahan kajian perhitungan Present Value;- Kejelasan tentang Zonasi Kawasan sesuai peruntukan - Data tentang suku bunga Sertipikat Bank Indonesia tahun dibuktikan dengan RTRW/RRTR Kabupaten/Kota ter berjalan sebagai bahan perhitungan Present Value; hadap kawasan dengan peruntukannya; - Data tentang suku bunga komersial yang berlaku pada pasar- Kejelasan tentang Peruntukan lahan/tata guna lahan (land sebagai pembanding untuk menentukan Discount Factor use) sesuai fungsi kawasan terbangun yang dibuktikan de (DF) sebagai dasar menentukan Present Value; ngan RTRW/RRTR Kabupaten/Kota; Bila seluruh persyaratan aspek ekonomi sudah memiliki- Kejelasan tentang KDB, KLB dan RTH pada lahan rencana manfaat dan efek multiplier dan dinyatakan layak, maka da pembangunan kawasan perumahan dibuktikan de gan n pat dilanjutkan pada kajian aspek finansial. RTRW/RRTR yang telah disyahkan oleh DPRD Kabu 6. Kajian Aspek Finansial paten/Kota; Semua perhitungan biaya teknis sebagai nilai yang diper- Kejelasan tentang jaringan utilitas dibuktikan dengan pe hitungkan dalam biaya investasi langsung; nyediaan utilitas (listrik, air bersih, Tlp, gas) pada kawasan - Semua perhitungan biaya pengelolaan selama 1 tahun yang (data dari PLN, PDAM dan Telkom serta Dinas Pertam diperhitungkan dalam biaya modal (termasuk depresiasi bangan dan Energi sebagai penyedia). bangunan, biaya bunga, asuransi kebakaran); Bila seluruh persyaratan aspek legal sudah dipenuhi dan - Proyeksi-proyeksi penerimaan dari semua pendapatan yangdinyatakan layak, maka dapat dilanjutkan pada kajian aspek diproyeksi sekurang-kurangnya 10 tahun atau lebih disepasar. suaikan dengan masa pinjaman (10 tahun/15 tahun/203. Aspek Pasar tahun/25 tahun atau terlama 30 tahun);- Data tentang pangsa pasar (market share) ketertarikan calon - Proyeksi Rugi Laba selama masa proyeksi-proyeksi peneri penghuni terhadap proyek kawasan perumahan di Kabu maan; paten/Kota; - Perhitungan Net Cash Inflow dan Net Cash outflow dengan- Data tentang sasaran pasar (target market); memperhatikan DF (dasar suku bunga) sebagai proyeksi- Data pembanding (competitor) sekurang-kurangnya yang nilai uang masa yang akan datang; sudah dibangun Kabupaten/Kota. - Perhitungan Net Present Value (NPV) dan Benefit and Cost Bila seluruh persyaratan aspek pasar sudah direspon positif Ratio (B/C) untuk menentukan tingkat kelayakan;dan dinyatakan layak, maka dapat dilanjutkan pada kajian as - Perhitungan IRR untuk membandingkan tingkat keunpek teknik. tungan terhadap suku bunga komersial, apakah proyek4. Kajian Aspek Teknik tersebut layak atau tidak dikemudian hari;- Data lokasi proyek, luas lahan, status proyek sebagai bahan - Perhitungan Payback Period guna mengetahui waktu terce dalam melakukan desain bangunan dan fasilitasnya; pat pengembalian investasi.- Data mengenai peta garis untuk menentukan lokasi lahan Bila seluruh persyaratan aspek finansial sudah memiliki terhadap lingkungan sekitar; proyeksi keuntungan investasi di masa yang akan datang dan- Analisis konsep zonasi; dinyatakan layak, maka dapat dilanjutkan pada kajian aspek- Analisis kebutuhan ruang dan fasilitas; sosial- Data tentang Harga Satuan Bahan dan Upah tahun terakhir 7. Aspek Sosial sebagai dasar dalam menentukan biaya bangunan; Merupakan aspek akhir dari seluruh hirarki dari kajian- Hasil analisis sistem dan kebutuhan M/E/P sebagai dasar seluruh studi kelayakan. Suatu proyek investasi harus memi rancangan MEP serta perhitungan biaya; liki kohesif dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya- Hasil analisis kebutuhan furniture dan peralatan sebagai dan tidak menimbulkan inklusif. Sehingga investasi tersebut dasar menentukan biaya (bila model turn key); tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, khususnya- Biaya-biaya teknis yang harus ditanggung (Informasi dari masyarakat sekitar kawasan perumahan. Pemkab/Pemkot tentang biaya IMB, AMDAL/AMDALA Dinilai layak investasi dan dapat diambil suatu keputusan LIN, Ijin HO, Biaya FS, Biaya Perencanaan dan Biaya MK investasi setelah mempertimbangkan seluruh aspek kajian se /Rujukan dari Dirjen Cipta Karya); cara hirarki dan proyek dapat dinyatakan GO.- Gambar rancangan Pradesain arsitektur. Bila seluruh persyaratan aspek teknik sudah didesain dan *)Kepala Bagian Data dan Pelaporandinyatakan layak, maka dapat dilanjutkan pada kajian aspek Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenperaekonomi. 25

Wacana Hunian Berimbang, Antara Teori dan RealitaU ndang-undang Nomor 1 Tahun stakeholder perumahan untuk mengawal dan 2011 tentang Perumahan mengawasi pelaksanaannya. Pemerintah, dan Kawasan Permukiman dituntut untuk konsisten dan konsekuenmengamanatkan pembangunan terhadap aturan yang ditetapkan. Tentu saja lingkungan hunian berimbang (LHB). harus memperhatikan suara dan aspirasi dariHal ini tertera dalam pasal 54 ayat 1 para pengembang yang memikul kewajibansampai 5. Ketentuan ini dimaksudkan melaksanakan aturan tersebut.untuk mempercepat pembangunan Selain memberikan sanksi, pemerintahperumahan bagi masyarakat juga diminta memberikan insentif bagi paraberpenghasilan rendah (MBR). Dalam pengembang yang mentaati aturan tersebutpasal tersebut juga disebutkan sanksi yang sum dengan baik dan benar. Insentifnya seperti ber ilbisa dikenakan kepada pengembang yang l.: isti mew a apa, bisa dikaji bersama. Misalnya insentif pajaktidak melaksanakan ketentuan tersebut. atau dalam bentuk lain. Ketentuan hunian berimbang ini mengulang sejarah Sebaliknya, para pengembang juga harus jujur danera Orde Baru. Pada November 1992, tiga orang menteri konsisten dalam melaksanakan aturan tersebut. Jujuryaitu Menteri Dalam Negeri Rudini, Menteri Pekerjaan dalam arti tidak memanipulasi data jumlah rumahUmum Radinal Muhtar, dan Menteri Negara Perumahan yang telah dibangunnya sehingga bisa diketahui berapaRakyat Siswono Yudohusodo, menandatangani surat banyak rumah menengah dan sederhana yang haruskeputusan bersama (SKB) tentang hunian berimbang. dibangun. Hal ini penting karena kesuksesan pelaksanaanKetiga menteri sepakat untuk mempercepat pemenuhan aturan hunian berimbang antara lain berada di pundakkebutuhan rumah bagi MBR lewat ketentuan tersebut. pengembang. Dalam SKB tersebut ditetapkan konsep 1:3:6. Harus diakui, sampai saat ini memang masih munculIni berarti pengembang yang membangun 1 unit sejumlah persoalan. Antara lain lokasi pembangunanrumah mewah, maka harus membangun 3 unit rumah hunian berimbang, apakah berada dalam satumenengah dan 6 unit rumah sederhana. Secara logika,jika aturan ini diterapkan maka pembangunan rumahbagi MBR akan melaju kencang. Alhasil masalah backlogpun tidak akan terjadi. Namun sayangnya, dalam praktiknya ketentuantersebut tidak bisa diaplikasikan dengan baik. Bahkancenderung diabaikan oleh para pengembang. Hal iniantara lain karena tidak sinkronnya dengan aturanyang dikeluarkan pemerintah daerah (Pemda). Adasebagian Pemda yang justru mengeluarkan aturan yangkontradiktif dengan SKB tiga menteri. Akibatnya,pelaksanaannya jauh panggang dari api. Sekarang kita tentu berharap aturan hunianberimbang yang diamanatkan UU PKP tidak mengalaminasib yang sama. Untuk itu perlu perhatian semua 26

Edisi 2 Tahun 2011hamparan atau bisa di lokasi lain. Ini terutama di berbagai sektor terutama di bidang perumahan,menyangkut lahan yang terbatas dan harganya yang permukiman, dan perhubungan, perlu dipadukan untukmahal. Tentu tidak mungkin jika ada pengembang yang mewujudkan kawasan yang asri dan menjamin kualitasmembangun rumah mewah di Jakarta terus diharuskan kehidupan penduduknya.membangun rumah menengah dan sederhana di lokasi Demikian juga fasilitas pendidikan dan perdaganganyang sama karena harga tanahnya yang mahal. perlu dipadukan. Hanya keterpaduan pembangunan Selain itu, juga muncul perdebatan tentang komposisi fasilitas inilah yang akan menghasilkan kawasanidealnya, apakah tetap 1:3:6 atau menggunakan aturan permukiman yang diminati masyarakat dari semualain yang sesuai dengan perkembangan saat ini. Hal golongan. Inilah yang dijalankan Housing Developmentitulah yang harus diakomodir oleh Peraturan Menteri Board (HDB) di Singapura, KNHC di Korea Selatan,Negara Perumahan Rakyat (Permenpera) tentang hunian dan URA di Jepang.berimbang yang akan segera diterbitkan. Ini penting demi Tidak kalah pentingnya adalah kontribusi Pemerintahmenjamin efektivitas pelaksanaannya nanti. Daerah. Caranya dengan memberikan kemudahan dalam Dalam berbagai kesempatan, Menpera Suharso perizinan bagi para pengembang untuk membangunMonoarfa mengatakan, pihaknya memastikan awal rumah. Biaya siluman yang selama ini banyak dikeluhkan semester kedua tahun ini pera uran tentang hunian t pengembang harus segera dihilangkan. Jika ini terjadi,berimbang akan segera diterbitkan. “Kami akan dorong pembangunan perumahan bagi MBR akan lebih cepatagar pola hunian berimbang ini dapat diberlakukan berjalan.kembali. Itulah amanah UU PKP yang baru di ahkans Kita boleh berharap tinggi akan kesuksesanDPR di penghujung tahun lalu”. pelaksanaan pembangunan hunian berimbang demi Menurutnya, dalam UU PKP pengembang wajib meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakatme yediakan sekian persen lahan untuk pe umahan n r khususnya MBR. Tapi jika tidak ada sinergi, kejujuran,bagi MBR.Namun pihaknya belum bisa menjelaskan dan komitmen semua pihak terkait, tentu harapan ituberapa per enta enya. Saat ini pihaknya ber ama s s s hanya angan-angan belaka. Sebagai salah satu anakasosiasi pengembang sudah mulai melakukan pen a d bangsa, saya akan sangat bersedih jika hal itu ternyatataan me genai perusahaan pro erti milik pengembang n p menjadi kenyataan.perumahan berikut anak perusaha nnya, termasuk jenis aproyek yang sedang dikerjakan. Data ini penting agar Anjar Fahmiarto (Forwapera)dapat di etahui berapa unit rumah sederhana yang wajib k sumber foto: istimewadibangun pe gembang bersangkutan, per an ingan total n b drumah mene gah atas yang dibangun grup pe gem ang n n btersebut. Tentu kita berharap aturan tentang hunianberimbang ini bisa tersosialisasi dan terlaksana denganbaik. Sebab pada dasarnya konsep hunian berimbangmengandung prinsip-prinsip pro poor, pro greendan pro growth. Tentunya, terpentingprogram infrastruktur 27

Wacana Governing Council ke-23 UN-Habitat 11-15 April 2011 sumber foto: Delegasi RIS idang Governing Council ke-23 (GC-23) United melalui perencanaan bagi pemenuhan kebutuhan Nations Human Settlements Programme (UN- dasar perkotaan (basic urban planning), yaitu dengan Habitat) dengan tema ‘Sustainable Urban De menekankan kepada pentingnya penataan pola danvelopment through Expanding Equitable Access to Land, jaringan jalan, pencadangan lahan untuk kepentingHousing, Basic Services and Infrastructure’ telah diselengga an umum (land as common goods), dan penyediaanrakan pada tanggal 11-15 April 2011 di Nairobi. Sidang pelayanan dasar perkotaan (urban services); menyidihadiri negara-negara anggota, badan-badan PBB, dan apkan kelembagaan dan tata penyelenggaraan kota;Mitra Agenda Habitat yang terdiri dari pemerintah serta mendorong tumbuhnya ekonomi perkotaan,daerah, organisasi non-pemerintah, lembaga donor, or khususnya penciptaan lapangan pekerjaan. Penaganisasi masyarakat madani, dan organisasi internasional/ nganan perkotaan yang baik harus mampu mencegahswasta lainnya. terjadinya urban sprawl (perkembangan kota secara GC23 UN-Habitat dibuka secara resmi oleh Presiden sporadis), yang menyebabkan hilangnya potensiKenya, Mwai Kibaki, dan diisi dengan sambutan dari Mr. ekonomi urbanisasi dan aglomerasi.Achim Steiner, Direktur Eksekutif UNEP, Sekjen PBB Sidang juga telah memilih Mr. Vincent Karega,Ban Ki-moon yang dibacakan Wakil Direktur UN-Ha Menteri Infrastruktur Rwanda, sebagai Presiden Governbitat Mrs. Inga Bjork-Klevby, dan dr. Joan Clos, Direk ing Council 2011-2013 dengan dibantu oleh 3 wakiltur Eksekutif UN-Habitat. Beberapa hal yang menjadi presiden dan 1 Rapporteur dari Chili (mewakili Amerikaperhatian dalam sesi pembukaan adalah: Latin), Cina (mewakilil Asia), Rusia (mewakili Eropaa. Peningkatan urbanisasi global yang tinggi (saat ini Timur) dan Finlandia. sudah lebih dari separuh dan diperkirakan tahun 2050 mencapai 70%) dihadapkan pada berbagai tantangan High-Level Segment termasuk kemiskinan, transportasi, kurangnya la Sesi High-level Segment telah membahas mengenai pangan pekerjaan, tumbuhnya permukiman kumuh tema utama pertemuan yaitu pembangunan perkotaan dan informal serta perubahan iklim. yang berkelanjutan melalui perluasan akses kepada lahan,b. Perlunya inovasi kebijakan dan program yang pro perumahan, dan pelayanan serta infrastruktur dasar. Pada rakyat miskin serta berbagi pengalaman antarnegara sesi ini, Menteri Perumahan Rakyat RI menyampaikan dalam menangani masalah urbanisasi. pernyataan, baik dalam kapasitas sebagai Ketua Delric. Hasil pembahasan GC23 UN-Habitat merupakan maupun sebagai Ketua Asia Pacific Ministerial Confer peluang penting agar agenda pembangunan perkotaan ence on Housing and Urban Development (APMCHUD). yang berkelanjutan sebagai tema utama pertemuan Pokok-pokok pernyataan Ketua Delri sebagai berikut: dapat terefleksikan di dalam konferensi PBB tentang • Rencana Implementasi Solo yang dihasilkan dalam Pembangunan Berkelanjutan (Rio +20) yang akan APMCHUD ke-3 memberikan kerangka kerja untuk digelar tahun 2012 di Rio de Janeiro, Brasil. pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi tand. Perlunya mengembalikan penanganan perkotaan tangan regional melalui kerjasama dan pertukaran 28

Edisi 2 Tahun 2011 praktek unggulan (best practices). taan dan pada akhirnya merupakan kontribusi kota• Perlunya mobilisasi dana yang inovatif dan tidak ber terhadap upaya pencapaian sustainable development. gantung pada dana publik, dengan memberdayakan Dialog pada sesi sore yang membahas Equitable Access dana swasta dan masyarakat untuk rehabilitasi dan to Basic Services and Infrastructure, menghadirkan panelis pencegahan bencana. unsur Pemerintah (Menteri Infrastruktur Rwanda dan• Perlunya perkuatan jejaring kerja antarpemerintah, pejabat senior Kementerian Perumahan Sri Lanka); peme swasta dan masyarakat untuk menjawab tantangan rintah daerah (Walikota Harare, Zimbabwe); dan Mitra meningkatnya kemiskinan, kesenjangan sosial ekono Agenda Habitat (World Business Council for Sustainable mi dan sektor informal. Development). Hal-hal yang mengemuka antara lain:• Ajakan kerjasama UN-Habitat dan mitra Agenda • Perencanaan dan penyediaan layanan dasar merupakan Habitat untuk mendukung Regional Center for Com bagian penting bagi pengembangan kota berkelan munity Empowerment in Housing and Urban Develop jutan, termasuk diantaranya energi, transportasi, air ment (RC-CEHUD) menjadi center of excellence di dan sanitasi. Akses terhadap jasa-jasa ini adalah faktor kawasan Asia-Pasifik. penentu lokasi berkumpulnya populasi dan mempe• Komitmen Indonesia untuk persiapan konferensi ngaruhi pertumbuhan serta pengembangan mereka. Habitat III tahun 2016. • Terdapat kesamaan pandangan bahwa diperlukan kolaborasi erat antara berbagai sektor pemerintahan, Sesi dialog pihak swasta dan masyarakat madani, serta pening Pembahasan sesi pagi bertopik “Sustainable Urban katan dan penguatan kerangka peraturan.Development Through Equitable Access to Basic Services And • Kesetaraan akses terhadap layanan dasar membutuhInfrastructure” menampilkan beberapa panelis yaitu dari kan investasi dalam jumlah yang tidak kecil. Namununsur Pemerintah (Menteri Perumahan Maroko); Mitra demikian, disadari bahwa akses ini memiliki potensiAgenda Habitat (Global Parliamentarians for Habitat dan jangka panjang menuju green growth melalui penShack/Slum Dwellers International); serta akademisi (Delft ciptaan lapangan kerja, terutama untuk kaum miskin.University of Technology, Belanda). Hal-hal pokok yang Pada kedua sesi, mayoritas peserta sependapat bahwamengemuka selama sesi ini yaitu: pemerintah, organisasi internasional, dan mitra Agenda• Terdapat kesepakatan bahwa lahan merupakan Habitat (institusi keuangan, kelompok masyarakat, komponen kritis untuk perumahan, infrastruktur organisasi profesi, dan lain-lain) memainkan peran kunci dan pelayanan, terutama bagi masyarakat berpeng dan harus bekerjasama dalam peningkatan akses terhadap hasilan rendah dan rentan. Mengingat jumlahnya tanah, perumahan, pelayanan dasar dan infrastruktur. yang terbatas, diperlukan kebijakan, undang-undang ataupun sistem yang menjamin kepemilikan lahan. Catatan Akhir Hasil studi negara-negara dunia menunjukkan bahwa Pertemuan GC UN-Habitat ke-23 kali ini meru dukungan kebijakan yang inovatif dalam kerangka pakan pertemuan yang dipandang strategis mengingat tata-kelola pertanahan yang baik dapat meningkatkan isu-isu terkait perumahan dan pembangunan kota yang akses masyarakat berpenghasilan rendah (low income berkelanjutan telah menghadapi berbagai tantangan baru. communities) ke tanah dan perumahan. Isu-isu baru seperti perubahan iklim, dan green economy• Terdapat pandangan bahwa perumahan memainkan memberikan tantangan tersendiri bagi upaya pencapai peran sentral dalam pengembangan ekonomi melalui an program pembangunan kota yang berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan akses terhadap perumahan. Dalam konteks ini dan men dan promosi praktik pembangunan rumah yang jelang pertemuan Rio+20 di Brazil, pelaksanaan GC ke- berkesinambungan dan ramah lingkungan. Statistik 23 UN-Habitat diharapkan dapat memberikan kontribusi menunjukkan bahwa sektor perumahan menyum penting bagi pertemuan Rio+20, terutama dalam kaitan bangkan hampir 20 persen pembentukan modal dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan. dalam Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Disepakati bahwa GC UN-Habitat tidak secara• Untuk kawasan kumuh, program slum upgrading spesifik membahas substansi green economy namun hanya and prevention dapat menjadi alat Pemerintah dalam mencatat pentingnya kontribusi UN-Habitat terhadap mengembangkan akses terhadap perumahan berbiaya pertemuan Rio+20 terutama dalam kaitan dengan pem rendah dan mengendalikan jejak kaki (footprint) perko bangunan kota yang berkelanjutan. (LW/Delegasi RI) 29

LiputanPembenahan Kawasan KumuhKota Batam Melalui PLP2K-BK sumber: Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan KawasanK ota yang merupakan pusat kegiatan ekonomi menjadi daya tarik bagi masyarakat sehingga menyebabkan pula tingginya arus urbanisasi.Kondisi di Indonesia sebagai negara berkembang tidakjauh berbeda, tingginya angka pertambahan pendudukdi perkotaan masih menjadi masalah. Pesatnya perkembangan penduduk diperkotaan tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanan kota sehingga mengakibatkan munculnya permukiman-permukiman kumuh.Di Indonesia sendiri luas permukiman kumuh cenderungbertambah dari 54 ribu hektar pada tahun 2004 menjadi PLP2K-BK di Kampung Bagan.58 ribu hektar pada tahun 2009. Bertambahnya permukiman kumuh di kawasan perkotaan ini harus segera di Penataan Kampung Bagan dengan PLP2K-BKtangani secara serius oleh seluruh pemangku kepen ingan t Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyatdi wilayah perkotaan itu sendiri, sehingga diharapkan sejak tahun 2010 berupaya memberikan stimulan untukterwujud suatu lingkungan yang sehat, aman serasi dan membenahi kampung Bagan dengan pendekatan proteratur gram Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permu Kota Batam merupakan kota dengan populasi terbesar kiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). Programke tiga di wilayah Sumatera setelah Medan dan Palem ini merupakan suatu upaya untuk menata dan meningbang, dengan jumlah penduduk mencapai 1.081.527 katkan kualitas lingkungan perumahan dan permukimanjiwa dan memiliki laju pertumbuhan penduduk yang kumuh secara berkelanjutan melalui pendekatan Tridaya,sangat tinggi. Dalam kurun waktu tahun 2001 hingga yaitu perbaikan dan pembangunan perumahan, penyedia2011 angka pertumbuhan penduduk rata-rata lebih dari an PSU yang memadai sesuai dengan rencana tata ruang8 persen per tahun. wilayah dengan mengintegrasikan konsep penanganannya Secara geografis Batam memiliki posisi strategis karena melalui pemanfaatan potensi wilayah disekitarnya.berada di jalur pelayaran internasional serta dekat de gan n Stimulan melalui program PLP2K-BK diberikanSingapura dan Malaysia. Ketika dibangun pada awal dalam bentuk pemberian komponen fisik berupa pem1970-an kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk, buatan gorong-gorong, jalan steger, saluran precast, dandalam waktu 40 tahun penduduk Batam tumbuh hingga penerangan jalan. Hal ini diharapkan dapat mengemba170 kali lipat. Pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota likan fungsi kampung Bagan sesuai dengan rencana tataBatam memunculkan banyak permukiman kumuh, dian ruang wilayahnya sebagai kawasan kampung tua yangtaranya terletak di kampung Bagan, kelurahan Tanjung diarahkan sebagai cagar budaya dan kawasan wisata lautPiayu, kota Batam yang dikelilingi hutan mangrove. Awalnya, kampung yang sebagian besar penduduknya Program PLP2K-BK di kampung Bagan maupunadalah pedagang dan buruh dengan rata-rata penghasil di beberapa daerah yang tersebar di seluruh Indonesiaan Rp. 800 ribu per bulan ini merupakan salah satu diharapkan dapat menjadi stimulan bagi pena ganan npintu masuk ke pulau Batam, namun seiring berjalannya permukiman kumuh di Indonesia yang cen erung ber dwaktu, Kampung Bagan berkembang menjadi kawasan tambah. PLP2K-BK ini diharapkan menjadi skenario pepermukiman kumuh yang huniannya sebagian besar nanganan yang diimplementasikan secara konsisten olehmerupakan bangunan semi permanen yang tidak layak para stakeholder terkait, khususnya pemerintah daerahhuni. Hal ini diperburuk dengan tidak adanya sanitasi dan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungandan sumber air bersih. hunian yang layak, aman, nyaman dan sejahtera. 30

Edisi 2 Tahun 2011Kegiatan DekonsentrasiLingkup Kementerian Perumahan Rakyat Tahun 2011S esuai dengan pelaksanaan misi ke-5 Kementerian Perumahan Rakyat yaitu “Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dan Pemangku KepentinganLainnya dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman”, Kementerian Perumahan Rakyat melaksanakankegiatan Dekonsentrasi Lingkup Kementerian PerumahanRakyat Tahun 2011. Tujuan dari pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun 2011 adalah peningkatan kapasitas pemerintahdaerah dalam pembangunan perumahan dan permukiman,sedangkan sasarannya adalah meningkatnya pemahamandan kesadaran pemerintah daerah terhadap pembangunan perumahan di daerah dan meningkatnya kapasitaspemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan danpemantauan serta evaluasi pembangunan perumahan. Padatahun 2011 ini, kegiatan utama Dekonsentrasi Lingkup sumber foto: Bagian Data dan Pelaporan, BPAKementerian Perumahan Rakyat terdiri dari dua kegiatan mahan Rakyat - Dr. Iskandar Saleh, menyampaikan bahwautama yaitu Sosialisasi Kebijakan dan Peningkatan Kapasi masih sulitnya membangun perumahan bagi Masyarakattas Daerah. Berpenghasilan Rendah (MBR), ditengarai karena komit Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan dan men yang tidak dimiliki Pemerintah Daerah. BeliauKawasan Permukiman telah dilaksanakan pada 33 provinsi menga akan bahwa dalam Undang-Undang Perumahan tdalam waktu 2 (dua) bulan. Kegiatan sosialisasi ini dilaksa dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2011 Pasalnakan untuk mengenalkan kebijakan dan program yang 105, disebutkan tanggung jawab ketersediaan lahan dandiaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat, l rencana tata ruang berada di pundak Pemda.sa r sa annya yaitu aparat pemerintah provinsi dan kabupa Dalam kesempatan itu pula, disampaikan programten/kota serta stakeholders terkaitperumahan, agar mereka pembangunan rumah murah bagi keluarga miskin dan bermengetahui arah kebijakan dan program yang dilaksana penghasilan rendah. Pada tahun anggaran 2011 Kemenkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat. Kegiatan ini pera menargetkan 100.000 unit rumah murah. Saat inimelibatkan semua unsur di unit Kedeputian di lingkungan baru Kota Malang (Jawa Timur) yang menangkap peluangKementerian Perumahan Rakyat yang bertindak sebagai ini dengan meminta 10.000 unit rumah.nara sumber, mulai dari tingkat eselon IV sampai de gan n Ditegaskan bahwa hal ini bergantung pada inisiatif daritingkat eselon I yang bertugas menyampaikan segala infor walikota/bupatinya. Bersedia atau tidak menyediakan rumasi yang dibutuhkan Pemerintah Daerah terkait kebi mah murah bagi warganya. Beliau juga mengatakan, syaratjakan bidang perumahan dan kawasan permukiman. yang diperlukan untuk pengajuan program ini hanya satu Contoh hasil pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan bidang yaitu Pemda menyediakan tanah.Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Sosialisasi Untuk urusan infrastruktur dan prasarana Kementeriandi Provinsi Jawa Timur. Persoalan perijinan dalam pemba Perumahan Rakyat akan menyediakan, termasuk ketersengunan rumah adalah salah satu rintangan yang dihadapi diaan fasilitas umum, sosial, mikrodrainase, saluran air danmasyarakat Jawa Timur dalam pemenuhan kebutuhan listrik. Itu artinya, rumah tersebut siap huni dengan nilaiperumahan diutarakan pada kegiatan Sosialiasasi Kebi bangunan yang dikreditkan senilai 20 juta sampai denganjakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di 25 juta dengan cicilan sekitar Rp. 200.000 per bulan,JawaTimur. untuk tipe 36. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor Sementara itu pada acara Kegiatan Sosialisasi Kebijakan 1 Tahun 2011, maka keluarga miskin dan berpenghasilBidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Sumatera an rendah berhak atas rumah murah, dan hak ini harusSelatan yang dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Peru dipenuhi oleh Pemda. (Ochi) 31

Liputan “End of Cities” Pertemuan Forum Perencana Muda Internasional (International Young Planners Forum) ke-2 Yogyakarta 13-15 Juli 2011 sumber foto: David A. Sagita/INFORUM yang mengkhawatirkan tersebut memberikan peringatan kepada kita bahwa kota menjadi sebuah ajang pertempuran untuk menentukan kalah atau menang kepada generasi masa depan. Banyak dari kota-kota besar dan mega-kota (megacities) di dunia mengalami kejatuhan. Makin memburuknya kemacetan, polusi yang semakin meningkat, bertambahnya ukuran dan jumlah kemiskinan serta permukiman kumuh dan liar dengan sanitasi buruk dan rendah pasokan air, adalah beberapa contoh bagaimana kita akan kehilangan tanah yang kita miliki. Terlebih lagi kita di Asia Pasifik tinggal dalam sebuah jalur api (ring of fire) yang membuat kota-kota kita sangat rentan terhadap bencana. Yogyakarta pada tahun 2006 dan 2010 serta Jepang 2011 adalah sebagian contoh kecil bagaimana bencana datang tanpa pemberitahuan dan kota-kota tersebut hancur. Hal ini diperburuk lagi denganPemukulan gong oleh Ir. Joessair Lubis, C.E.S. (Direktur Perkotaan,Direktorat Jenderal Penataan Ruang). makin meningginya suhu di dunia, membuat kota-kota besar kita tidak nyaman lagi sebagai tempat tinggal. HalE nd of Cities, yang jika diterjemahkan ke ini kemudian menjadi perhatian utama dari 150 peserta dalam bahasa Indonesia menjadi ‘Akhir Kota’ yang hadir, 45 peserta diantaranya dari mancanegara adalah sebuah tema jenius yang diangkat Malaysia, Australia, Singapura dan India.pada Pertemuan Forum Perencana Muda Internasional Pemilihan kota Yogyakarta sebagai tempat(International Young Planners Forum – IYPF) ke-2 penyelenggaraan IYPF kali ini bukan tanpa alasan. Daripada pertengahan Juli kemarin di Yogyakarta. Alasan sisi sejarah, kota Yogyakarta pernah menjadi ‘kota raja’dipilihnya tema tersebut dikarenakan pada saat ini kerajaan Mataram Islam sekitar abad 15 sampai abadkita telah memasuki milenium perkotaan. Tahun 2007 16 tepatnya di kawasan Kota Gede. Sekitar abad 17tercatat sebagai tahun bersejarah bagi umat manusia adanya Kasultanan Yogyakarta berdiri dengan pusatdengan ditandainya terjadi pergeseran demografis besar pemerintahan Keraton Yogyakarta berada di Desapenduduk dunia, penduduk perkotaan lebih tinggi dari Beringharjo. Pada masa awal berdirinya Republikpada penduduk perdesaan untuk pertama kalinya. Indonesia, Yogyakarta sempat menjadi ibukota negara Pada 2011, populasi dunia diperkirakan mencapai pada kurun tahun 1945-1949. Pada tahun 19507 miliar jiwa, sebagian besar dari mereka hidup di Yogyakarta mendapatkan status sebagai Daerah Istimewakawasan Asia. Tahun 2015 akan ada 358 kota dengan setingkat Provinsi. Awal tahun 2006, kota Yogyakartapenduduk lebih dari 1 juta di seluruh dunia dan 153 diguncang oleh gempa bumi berkekuatan 5,9 skalakota tersebut ada di Asia. Kencenderungan populasi Richter dan tahun 2010 bencana kembali terjadi dengan 32

Edisi 2 Tahun 2011meletusnya Gunung Merapi pada bulan Oktober. Selain Menteri Pekerjaan Umum yang dibacakan oleh Direkturbencana, Yogyakarta juga memiliki salah satu contoh Perkotaan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Ir. Joessairpraktek unggulan dalam penanganan permukiman Lubis, C.E.S.. Dalam sambutannya Menteri Pekerjaankumuh yaitu penanganan kawasan permukiman di Umum menekankan bahwa pembangunan perkotaan dibantaran sungai Code oleh arsitek Indonesia Y. B. Indonesia harus mulai direncanakan dengan baik.Mangunwijaya atau yang biasa dikenal Selanjutnya sambutan Menteri Negaradengan Romo Mangun. Perumahan Rakyat yang dibacakan oleh Staf Dalam pertemuan ini ada 3 sub tema Khusus Menteri Negara Perumahan Rakyatyang dibahas untuk mendukung tema nasib bidang Peran Serta Masyarakat Ir. Qoyumtersebut yakni; 1. Identifikasi Sistem masa depan A. J., M.Si. menyampaikan tanggapan atasPerencanaan di setiap negara peserta kota kita tema“End of Cities” dengan prespektif ‘PPP’(Identifying Planning Systems in each ada Perumahan, Perkotaan dan Peradaban.members countries), 2. Konsep dari Kota di tangan Rumah membentuk kota dan kota berujungMasa Depan (the Concept of Future Cities),3. Penyusunan roadmap pembangunan kaum muda pada akan tamat sebuah bangsa. Jika kota- kota peradaban riwayatnya, kenapa itu bisaKota Masa Depan (Roadmap of the Future terjadi dan kalau benar terjadi maka sepertiCities). Selain itu, pertemuan ini bertujuan apa bentuk kehidupan pasca-kota? Menteriuntuk memperbaharui deklarasi IYPF dan mendorong Negara Perumahan Rakyat juga menekankan bahwaterbentuknya Forum Perencana Muda tingkat Asia nasib masa depan kota kita ada di tangan kaum muda,Pasifik. sehingga diharapkan pertemuan-pertemuan seperti Pertemuan ini dibuka oleh Ketua Umum Ikatan IYPF tidak hanya menghasilkan sebuah kesepakatanAhli Perencanaan (IAP) Indonesia yang diwakili yang ditanda-tangani oleh orang banyak tetapi jugaoleh Sekretaris Jenderal IAP Indonesia Ir. Bernardus menghasilkan sebuah program yang nyata serta dapatR. Djonoputro. Dalam sambutannya Bernadus diimplementasikan di Indonesia.menyampaikan pentingnya membuat jejaring kerja sama Pada kesempatan ini juga diluncurkan 2 buah bukudi bidang perencanaan kota dan mengharapkan IYPF yaitu “the State of Asian Cities 2010/11” yang diterbitkanmenjadi salah satu jejaring yang mampu mewujudkan itu. oleh UN-Habitat dan“State of Indonesian Cities 2010”Kemudian acara dilanjutkan oleh pembacaan sambutan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penataan sumber foto: istimewa 33

LiputanRuang Kementerian Pekerjaan Umum. Masing-masingbuku tersebut diserahkan kepada pemangku kepentingandi bidang perkotaan yang diwakili oleh perwakilanlembaga akademis, pemerintah kota Yogyakarta, YayasanYogya Kota Kita, perwakilan YUF Indonesia, Ketua IAPYogyakarta dan perwakilan peserta. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusipertama dengan topik diskusi ‘Apakah kita memilikisistem perencanaan yang tepat dalam menjawab Forum Perencana Muda Internationaltantangan perencanaan saat ini?’ (Do we have the right 13-15 Juli 2011planning system to address planning challenge today?). Yogyakarta, IndonesiaUntuk sesi kedua topik yang diangkat adalah ‘Apa yangkita mau dari kota kita di masa depan? (What do we wantour future cities to be?). Kedua sesi ini menghadirkan DEKLARASI4 pembicara dari Malaysia, Singapura, Australia dan RENCANA AKSI YOGYAKARTAIndonesia dengan moderator Noorliza Hasyim, mantan Mempromosikan pertukaran pengetahuan tentangKetua Malaysia Institute of Planning. perencanaan kota berkelanjutan S Malam harinya para peserta diundang untuk etelah deklarasi yang dibuat di Kuala Lumpurmenghadiri jamuan makan malam dari Walikota Forum Perencana Muda Internasional perdanaYogyakarta. Pada kesempatan ini para peserta pada 18 Oktober 2010, kami, para perencanaberkesempatan untuk melakukan diskusi ringan tentang muda dari Indonesia, Malaysia, Australia, dan Singapurabagaimana Walikota Yogyakarta menghadapi bencana telah berkumpul di Yogyakarta, Indonesia dari 13 ke-15yang terjadi di kota Yogyakarta. Pada hari kedua para Juni 2011 untuk membangun kerjasama berdasarkanperencana muda ini mengadakan sebuah pertemuan kebersamaan visi menuju kota layak huni danpararel dengan agenda khusus untuk membahas isi dari berkomitmen untuk lebih meningkatkan masa kualitasdraft deklarasi IYPF Yogyakarta yang telah dirumuskan kota-kota kita di masa depan dengan mencontoh danoleh tim perumus dari Indonesia dan Malaysia. menerapkan praktek perencanaan yang baik. Di lain kesempatan, Direktur Eksekutif IAP Indonesia Membuat rencana aksi sebagai berikut:mengemukakan “Forum ini dimaksudkan sebagai wadah IYPF mendesak peserta: (a) untuk belajar dari praktektukar informasi antar perencana muda di wilayah Asia perencanaan kota terbaik dan terburuk antara satu samaPasifik mengenai permasalahan yang dihadapi kota-kota lain, (b) untuk mendukung agenda pemerintah dalamdi regional. Kami berharap suara para perencana muda perencanaan kota berkelanjutan, (c) untuk secara aktifAsia-Pasifik dapat menggugah para pemimpin kota untuk membantu Pemerintah untuk memecahkan berbagaimenaruh perhatian lebih besar pada aspek keberlanjutan masalah perkotaan dengan menelurkan ide-ide danpembangunan kota”. (DVD) solusi, (d) untuk membentuk kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan sumber foto: David A. Sagita/INFORUM penelitian dan dalam menerapkan rencana aksi pada perencanaan kota yang berkelanjutan. Kami juga akan mendorong peluang-peluang: 1. Memperluas jejaring IYPF ke negara lain di wilayah Asia-Pasifik; 2. Melakukan pertukaran perencana internasional; 3. Membangun sebuah situs yang diperbarui secara ter tur untuk praktek perencanaan terbaik di setiap a negara; 4. Menyelenggarakan pertemuan Forum Perencana Mu da Internasional pada 2013 untuk mengevaluasi pen apaian rencana aksi ini dan mencari lokasi yang c tepat. 34

Edisi 2 Tahun 2011 2011 Kemenpera Raih Opini WTP BPK ke-5sumber foto: Bagian Humas dan Protokol Kemenpera Menpera: Kinerja Kemenpera Harus Lebih BaikK ementerian Perumahan Rakyat kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LaporanKeuang n Tahun Anggaran 2010. Opini WTP dari BPK a akumulasi angka kekurangan rumah) yang ada di Indo- nesia. Berdasarkan data hasil Sensus Penduduk 2010 lalu, diketahui angka backlog perumahan di Indonesia mencapai angka lebih dari 13 juta unit. “Kami berharap Pemerintah Daerah (Pemda) seini merupakan yang kelima secara berturut-turut setelah- tempat bisa ikut memberikan perhatian khusus terhadapsebelumnya Kementerian Perumahan Rakyat memper- sektor atau bidang perumahan di daerahnya masing-oleh WTP dari hasil audit BPK atas laporan keuangan ma ing. Kementerian Perumahan Rakyat dalam hal ini sTahun Anggaran 2006-2009. akan terus mendorong serta memberi stimulan baik Opini WTP dari hasil audit BPK ini diterima lang- melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Fasilitassung oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat Suharso Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) agar daya beliMonoarfa yang diserahkan oleh Ketua BPK Hadi masyarakat terhadap perumahan bisa lebih ditingkat-Purnomo pada acara Penyerahan Laporan Hasil Peme kan”, tandasnya.riksaan di lingkungan Auditorat Keuangan Negara III LHP atas Laporan Keuangan Kemenpera TahunAtas Laporan Keuangan Tahun 2010 di ruang Audito- 2010 tersebut terdiri dari LHP yang memuat opini atasrium Kantor Pusat BPK, Jumat (24/6) kemarin. kewajaran laporan keuangan, LHP atas Sistem Pengen- Menteri Negara Perumahan Rakyat menyatakan, dalian Intern (SPI), dan LHP atas kepatuhan terhadapprestasi Kementerian Perumahan Rakyat yang berha- peraturan perundang-undangansil mempertahankan opini WTP BPK ini harus bisa Sementara itu, Ketua BPK Hadi Purnomo mememacu semangat kerja para karyawan di lingkungan ngatakan Jumlah Kementerian/Lembaga yang laporanKemenpera. Salah satunya adalah dengan membuat kebi- keuangannya memperoleh opini WTP meningkat padajakan perumahan yang pro rakyat. 2011. Dari 33 Lembaga Negara/Kementerian Negara/ “Adanya prestasi ini (opini WTP BPK-red) harus bisa Lembaga Non Kementerian yang diperiksa oleh Audito-meningkatkan kinerja seluruh karyawan Kemenpera ke riat Keuangan Negara III, 70 persen WTP dan 30 persendepan,” ujar Suharso Monoarfa kepada sejumlah war- Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hadi Purnomotawan. menambahkan pada tahun 2008, Kementerian/Lem- Kementerian Perumahan Rakyat, ujar Suharso Mono- baga yang memperoleh opini WTP sebanyak 15 institusiarfa, terus berupaya untuk mengatasi backlog (jumlah sementara pada 2011 mencapai 22 institusi. 35

LiputanKemenpera SosialisasikanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sumber foto: Bagian Humas dan Protokol KemenperaK ementerian Perumahan Rakyat melakukan kegiatan sosialisasiUndang-Undang Nomor 1 Tahun2011 tentang Perumahan dan dan Ketua Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo. Kegiatan yang dibuka oleh Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kemenpera, Hazaddin TS yang mewakili Sesmenpera Iskandar dan kawasan permukiman di Indonesia. “Beberapa permasalahan itu antara lain keterbatasan lahan untuk perumahan, terutama di kota besar, harga tanah yang sangat mahal,Kawasan Permukiman di Hotel Saleh ini diikuti lebih dari 100 peserta Pemerintah Daerah tidak memilikiGrand Sahid Jaya, Jakarta, beberapa yang berasal dari seluruh Deputi konsep penyediaan tanah untukwaktu lalu. Sosialisasi Undang- dan unit kerja lingkup Kemenpera, perumahan, konsep tata-ruang yangUndang Nomor 1 Tahun 2011 ini perwakilan Kementerian dalam tidak jelas dan alih fungsi lahan”,diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kabinet Indonesia Bersatu Jilid tandasnya.Kementerian/Lembaga dan seluruh II, Pemerintah Daerah, asosiasi Dalam Undang-Undang Nomorpemangku kepentingan bidang pengembang dan kalangan perbankan 1 Tahun 2011, imbuhnya, jugaperumahan untuk memahami dalam serta perguruan tinggi. terdapat beberapa hal pokok yangpengambilan kebijakan yang terkait Menurut Yoseph Umar Hadi, menunjukkan adanya perhatianbidang perumahan dan kawasan dengan adanya Undang-Undang ini khusus dari pemerintah terhadappermukiman. diharapkan dapat menjadi pedoman penyediaan perumahan bagi Hadir sebagai narasumber dalam penyelenggaraan perumahan masyarakat. Hal-hal pokok itu yaknidalam kegiatan ini adalah Wakil dan kawasan permukiman untuk negara bertanggung jawab dalamKetua Komisi V DPR RI, Yoseph mewujudkan kualitas kehidupan yang menyediakan rumah, pemerintahUmar Hadi dan Staf Ahli Menpera lebih baik, setidaknya ada beberapa harus lebih berperan terutamaBidang Tata Ruang, Pertanahan permasalahan yang dihadapi dalam terhadap pemenuhan rumah bagidan Permukiman, Yusuf Yuniarto program pembangunan perumahan MBR, peningkatan kapasitas 36

Edisi 2 Tahun 2011 salah satukelembagaan yaitu, peningkatanstatus Menteri yang membidangi indikator oleh pemerintah maupun oleh pengembang swasta.Perumahan dan Kawasan kesejahteraan “Salah satu batu uji keberhasilanPermukiman dari kategori C menjadi Undang-Undang ini adalah apakahB, adanya kewajiban negara yang di umum adalah Undang-Undang ini bisa menekandelegasikan secara merata dari Pusat perumahan sengketa/masalah yang mucul disampai ke daerah, alokasi anggaran masyarakat dalam pembangunanperumahan tidak hanya harus ada perumahan di masa yang akandi APBN, tapi juga APBD, Revisi pemerintah ke depan terus datang”, harapnya.Tata Ruang, Konsolidasi Tanah berupaya membantu masyarakat Sedangkan perspektif yang kedua,dalam bentuk bank tanah, Kasiba berpenghasilan rendah (MBR) dalam katanya, Undang-Undang Perumahandan Lisiba, alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan rumah. Oleh dan Kawasan Permukiman dapatMBR, penyelenggaraan perumahan, karena itu, Kementerian Perumahan menjadi alat rekayasa sosial (socialpenyelenggaraan kawasan Rakyat yang bertanggungjawab engineering) dalam pembangunanpermukiman. sebagai sektor yang menangani perumahan dan kawasan bidang perumahan dan kawasan permukiman di masa yang akanPerkuat Peran permukiman dirasa perlu melakukan datang. Dengan demikian, melaluiPemerintah Daerah sosialisasi Undang-Undang baru ini. Undang-Undang perumahan dan Hal senada juga disampaikan Staf “Sosialisasi ini dilakukan dalam kawasan permukiman ini kita semuaAhli Menpera Bidang Tata Ruang, rangka mengintegrasikan kebijakan dapat membayangkan situasi sepertiPertanahan dan Permukiman, Yusuf di sektor perumahan dari pusat apa kondisi perumahan dan kawasanYuniarto. Dirinya mengungkapkan, sampai daerah. Selain itu juga untuk permukiman lima atau sepuluh tahunUndang-Undang ini sebenarnya juga menjawab berbagai permasalahan- yang akan datang.memperkuat peranan pemerintah permasalahan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1daerah karena perumahan merupakan program pembangunan perumahan Tahun 2011 tentang perumahan danurusan wajib daerah. dan kawasan permukiman,” katanya. kawasan permukiman menegaskan “Grand design perumahan ingin Agus berharap, melalui sosialisasi bahwa rumah berfungsi sebagaimenempatkan perumahan dalam ini akan muncul sinergi positif tempat tinggal atau hunian dansuatu kawasan, Pembukaan UUD dalam pengambilan kebijakan dalam sarana pembinaan keluarga yang1945 menyebutkan cita-cita untuk bidang perumahan dan kawasan mendukung perikehidupan danmemajukan kesejahteraan umum, dan permukiman di masa mendatang. penghidupan juga mempunyai fungsisalah satu indikator kesejahteraan Apalagi rumah merupakan salah satu sebagai pusat pendidikan keluarga,umum adalah perumahan,” kebutuhan pokok masyarakat serta persemaian budaya dan penyiapanterangnya. menjadi aset bangsa dan tolok ukur generasi muda. Kebutuhan rumah Kepala Biro Hukum dan kesejahteraan masyarakat. bagi masyarakat dapat dilakukanKepegawaian Kemenpera, Sementara itu, Ketua Pengurus dengan kepemilikan dengan caraAgus Sumargiarto menyatakan, Harian YLKI Sudaryatmo sewa maupun cara lain sesuaisosialisasi Undang-Undang Nomor menyatakan, pihaknya sangat peraturan perundang-undangan.1 Tahun 2011 yang dilaksanakan menyambut baik adanya Undang- Meskipun pada dasarnyaoleh Kementerian Perumahan Undang ini. Sudaryatmo melihat pemenuhan kebutuhan rumahRakyat merupakan salah satu kelahiran Undang-Undang merupakan tanggung jawabbentuk penyebarluasan kebijakan Perumahan dan Kawasan masyarakat secara mandiri,sektor perumahan dan kawasan Permukiman sekurang-kurangnya namun dukungan pencapaiannyapermukiman. “Undang-Undang dapat dilihat dari dua perspektif. membutuhkan pelibatan pemerintah,Nomor 1 Tahun 2011 juga menjadi Pertama, Undang-Undang ini pemerintah daerah baik pemerintahpengganti Undang-Undang Nomor 4 merupakan jawaban solusi atas provinsi maupun kabupaten/kotaTahun 1992 tentang Perumahan dan berbagai persoalan yang muncul serta para pemangku kepentinganPermukiman,” ujarnya. dalam masyarakat dalam pengadaan bidang perumahan dalam Menurut Agus Sumargiarto, perumahan, baik yang dibangun merealisasikannya. 37

LiputanRapat Koordinasi DekonsentrasiLingkup Kemenpera Tahun 2011Jakarta 20-22 Juli 2011R sumber foto: Sekretariat Dekonsentrasi Kemenpera apat Koordinasi Dekonsentrasi Lingkup Kementerian PerumahanRakyat Tahun 2011 telahdilaksanakan pada tanggal 20-22Juli 2011 di Hotel Ambara, Jakarta.Acara Rapat Koordinasi ini dihadirioleh peserta sebanyak 105 orang,yang terdiri dari 72 orang utusanSKPD (KPA, PPK, dan BendaharaPengeluaran) dan 33 orang TAPPdari 33 Provinsi. Selain itu RapatKoordinasi dihadiri juga oleh parapejabat di lingkungan kedeputianKementerian Perumahan Rakyatdan 2 orang narasumber dariKementerian Keuangan, yaituDirektur Pelaksana Anggaran, DitjenPerbendaharaan (drs. Tri BuwonoTunggal) dan Kepala Seksi Subdit Suasana Kelas B (Peserta SKPD) pada hari kedua (21 Juli 2011) tentang Pemaparan Tata CaraPelaksana Anggaran Direktorat Pencairan Revisi DIPA Dekonsentrasi.Perbendaharaan (drs. Burhani,M.M.). beberapa rangkaian kegiatan Perumahan Provinsi (TAPP) dan Pelaksanaan kegiatan Rapat antara lain sosialisasi kebijakan SKPD terkait.Koordinasi menampilkan pemaparan bidang perumahan dan kawasan Rencana tindak lanjutmateri terkait pelaksanaan permukiman provinsi dan sebahagian kegiatan Rapat KoordinasiDekonsentrasi Tahun 2011 dan kegiatan peningkatan kapasitas Dekonsentrasi Lingkup Kemenperadisampaikan oleh para narasumber daerah dalam hal perencanaan Tahun 2011 antara lain bahwabaik dari Kemenpera maupun dari pembangunan perumahan dan Kementerian Perumahan RakyatKemenkeu. Sistem yang digunakan kawasan permukiman. akan mengirimkan surat kepadaadalah diskusi interaktif dan Rapat Kerja bertujuan untuk setiap SKPD Provinsi terkaittanya jawab yang dibagi dalam 3 meningkatkan sinergitas dan tingkat penyerapan alokasi dana/kelompok, masing-masing Kelompok efektivitas pelaksanaan Dekonsentrasi anggaran yang rendah dalam rangkaPerencanaan, Kelompok Pelaksanaan Lingkup Kemenpera Tahun 2011 meningkatkan kinerja provinsi, sertadan Kelompok Pelaporan. serta dalam rangka penyiapan melakukan koordinasi penyusunan Kegiatan Dekonsentrasi Tahun kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2012. anggaran kegiatan Dekonsentrasi2011 telah dimulai pada bulan Disamping itu juga sebagai upaya Tahun 2012 antara Kemenpera danMaret 2011 dan telah menyelesaikan peningkatan kapasitas Tenaga Ahli SKPD Provinsi. 38

Edisi 2 Tahun 2011Peringati Hapernas,Kemenpera Adakan Workshop dan PameranKerjasama Kemitraan Pemangku Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Rumah MurahK ementerian Perumahan kerjasama dan kemitraan Pemerintah, rumah tersebut harus layak huni, Rakyat dalam rangka Per Badan Usaha dan Badan Nirlaba yaitu handal, memenuhi kecukupan ingatan Hari Perumahan tentang kerjasama dan kemitraan luas minimum, dan menjaminNasional (HAPERNAS) menyeleng untuk rumah murah. Seperti yang kesehatan bagi penghuninya, dangarakan Workshop “Kerjasama Kemi kita ketahui bersama Pemerintah berada pada lingkungan perumahantraan Pemangku Kepentingan dalam beberapa waktu lalu meluncurkan yang sehat dan aman, serta dibangunPenyelenggaraan Rumah Murah” di program pro-rakyat salah satunya sesuai RTRW, ada kepastian HakHotel Bidakara Jakarta. Workshop ini adalah penyediaan rumah murah Atas Tanah dan IMB, serta dukungandiharapkan dapat menjadi upaya dan bagi MBR. Rumah murah ini infrastrukturnya memadai.usaha untuk mencari dan merumus diperuntukkan bagi masyarakat Hasil workshop ini mencakupkan langkah-langkah kebersamaan berpendapatan antara Rp 1,2 juta program atau rencana aksi gunapara mitra dalam mewujudkan hingga Rp 2,5 juta dengan harga mempercepat perwujudan rumahrumah murah untuk rakyat sebesar Rp 20-25 juta per unit. murah bagi masyarakat Indonesia. Salah satu tujuan workshop ini Rumah murah merupakan program Dalam kesempatan ini juga dilakukanadalah sebagai sarana sosialisasi dan pro-rakyat yang diwujudkan Deklarasi pemangku kepentinganpendalaman pemahaman kebijakan dengan sinergitas pemerintah, industri perumahan dan kawasanpenyelenggaraan perumahan dan melalui dukungan penyediaan permukiman dalam mendukungkawasan permukiman termasuk PSU, pembebasan harga tanah, dan program penyelenggaraan rumahpenyelenggaraan rumah murah. biaya perizinan dalam membangun murah yang ditandatangani oleh paraHapernas sendiri diperingati setiap perumahan. stakeholder perumahan diantaranyatahunnya pada tanggal 25 Agustus, Selain terjangkau oleh Perum Perumnas, DPP Apersi, DPPdan tahun ini mengambil tema masyarakat, dan juga rumahnya REI, Asbanda, IAI, IAPPI, MP3I dan“Dengan Sinergi Pusat, Daerah tersedia di pasaran, bagaimana pun IAP. *APdan Mitra, Kita Wujudkan RumahMurah untuk Rakyat”. sumber foto: Bagian Humas dan Protokol Kemenpera Kegiatan ini dibuka olehMenteri Negara Perumahan Rakyat(Menpera) Suharso Monoarfa dandihadiri sekitar 500 peserta dariPemerintah, Pemda, Perbankan,Badan Usaha (BUMD, BUMD,Mitra Swasta, Koperasi), BadanNirlaba (Asosiasi perusahaan danprofesi, Yayasan, Perhimpunan),serta media massa. Bertindak sebagaipembicara dalam workshop ini antaralain Iskandar Saleh (Sesmenpera),Yosef Umar Hadi (DPR-RI), MichelSudarskis (Secretary General INTA),dan Effendi Gazali (Dosen UI). Dalam kesempatan ini jugaditandatangani sebuah MOU(Memorandum of Understanding) 39

Kata Pemangku KepentinganPerumnas Garda Depan Penyedia Hunian Berimbang Himawan Arief Sugoto, Direktur Utama PerumnasT idak dapat dipungkiri, akhir-akhir ini khususnya penyedia perumahan bagi MBR, siap bersinergi dengan di kota-kota besar marak berkembang kawasan pengembang swasta yang dirasa kesulitan mengembang perumahan elit dengan pola klaster (cluster). Pola kan rumah sejahtera tapak. Untuk itu, Perumnasini akhirnya membentuk kelompok eksklusif pada area membutuhkan penunjukan khusus sebagai bagian dariperumahan dan permukiman yang berpotensi memicu komitmen pemerintah dalam melaksanakan proyektimbulnya berbagai masalah yang terkait dengan tata tersebut. Perumnas yang telah 37 tahun berkiprah dalamruang maupun problem sosial. Sinyal permasalahan ini pengembangan perumahan dan permukiman skala besarsebenarnya telah diantisipasi oleh pemerintah melalui sangat mengapresiasi adanya konsep hunian berimbangKementerian Perumahan Rakyat dengan mencanangkan 1:3:6 ini, namun dirasa masih ada beberapa faktor yangprogram hunian berimbang (LHB) 1:3:6 sebagaimana menjadi pertimbangan Perumnas dalam melaksanakanditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Perumahan program ini diantaranya adalah masalah pendanaan sertaRakyat Nomor 4/KPTS/BKP4N/1995 yang merupakan masalah penyediaan lahan.ketentuan lanjutan dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Masalah pengadaan lahan yang selama ini menjadiMenteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan benturan bagi para pengembang tidak terkecuali PerumMenteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 648-384 nas harus menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah.tahun 1992 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan Dalam hal ini Perumnas membutuhkan land bank yangdan Permukiman dengan Lingkungan Hunian Ber cukup untuk dapat menjalankan progam kerjanya danimbang. untuk memaksimalkan progam tersebut. Pemerintah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor dapat memberikan lahan non produktif yang lokasinya1 Tahun 2011 diamanatkan kembali tentang konsep hu sudah tidak tepat untuk industri atau perkebunan, senian berimbang yang menekankan pada pembangunan hingga memungkinkan untuk melakukan implementasiperumahan dengan konsep pemenuhan 1 Rumah mewah konsep hunian berimbang. Dengan adanya pengelolaan3 rumah menengah dan 6 Rumah Sederhana Sehat. land banking maka harga tanah dapat dikendalikan. AkanKonsep ini diharapkan dapat menciptakan harmonisasi sangat sulit apabila di satu sisi harga tanah melambunglingkungan perumahan yang apabila dikembangkan tinggi namun di sisi lain para pengembang diwajibkandalam skala besar akan mendukung dan menciptakan untuk membangun Rumah Murah atau Rumah Sedertingkat hunian yang nyaman di perkotaan. hana Tapak/Susun. Hal ini merupakan anomali yang Lalu bagaimana dengan kesiapan para pengembang berdampak pada kalkulasi biaya yang mempengaruhidalam menyukseskan program ini? Ditengarai apabila keuntungan para pengembang. Sehingga program iniditerapkan akan banyak pengembang yang enggan melak kurang diminati tidak terkecuali Perumnas. Hal ini harussanakan konsep hunian tersebut, apalagi di perkotaan menjadi perhatian pemerintah ke depan agar program iniyang harga tanahnya sudah melambung tinggi. Bagi dapat berjalan sesuai dengan harapan.Perumnas konsep hunian berimbang 1:3:6 bukan meru Program hunian berimbang 1:3:6 memang dapatpakan hal baru mengembangkan kawasan perumah n dan a dijadikan koridor awal dalam mengawal kesejahteraanpermukiman skala besar. Namun seiring dengan mahalnya rakyat khususnya untuk kecukupan kebutuhan peruharga tanah khususnya di perkotaan, konsep ini mejadi su mahan dan permukiman namun tetap mengedepankanlit untuk diterapkan oleh Perumnas maupun pengembang aspek tata ruang dan sosial dimana diharapkan mampuyang lain. menciptakan lingkungan hunian yang harmonis, teratur Menyikapi hal ini Perumnas bersama dengan pe dan tentunya dapat meminimalisir gejolak-gejolak sosialngembang lain membutuhkan insentif, misalnya berupa yang diakibatkan oleh penataan konsep premukimankeringanan pembayaran PBB serta peran pemerintah yang kurang baik. Maka tidak terlalu berlebihan apadaerah dalam penyediaan lokasi dan pengendalian harga bila Perumnas Siap menjadi garda depan pembangunantanah. Prinsip Perumnas sebagai satu satunya BUMN perumahan dan permukiman dengan konsep hunianpengembang dengan tugas pokok serta fungsi sebagai berimbang di Indonesia. 40

Tanya Jawab Perumahan Edisi 2 Tahun 2011 sumber foto: istimewaTanya: - Bank yang dapat dihubungi tentang program FLPP KPRProgram Rumah Murah dan FLPP Sejahtera adalah BTN dan Bukopin, sedangkan untuk Bank Dengan hormat, yang ingin saya tanyakan : Pembangunan Daerah adalah BPD NTT, BPD Sumatera1) Bank mana yang dapat saya hubungi untuk Utara Konvensional dan Syariah, BPD Kalimantan Timur, mendapatkan informasi tentang FLPP atau Program BPD Papua, BPD Sumatera Selatan Bangka Belitung, Rumah Murah? BPD Riau Kepri Konvensional dan Syariah.2) Dinasapa di Kabupaten Bandung yang menangani - Peraturan untuk menunjang Program Rumah Murah masih program di atas? dalam persiapan karena memerlukan pembahasan lebih lanjut SofianSauri tentang perijinan dan penyediaan tanah. - Di Bandung, silahkan hubungi BTN, BNI ’46 dan Bukopin untuk mendapatkan keterangan lebih rinci tentang ProgramJawab: KPR Sejahtera FLPP. Dinas Perumahan tidak menangani Saudara Sofian, terima kasih atas pertanyaannnya, berikut program FLPP KPR.jawaban kami:Tanya: berpenghasilan rendah, yaitu KPR dengan bunga satu digitLokasi perumahan yang ikut program KPR sepanjang masa tenor. Persyaratan KPR Sejahtera FLPPbersubsidi PNS adalah : Salam, saya sudah coba hubungi nomor telepon BLU - Belum pernah memiliki rumah/hunianPusat Pembiayaan Perumahan tapi tidak diangkat padahal - Belum pernah menerima subsidi perumahanmasih jam kerja, boleh saya minta informasi dimana saja - Mempunyai penghasilan max Rp 2,5 juta/bulanlokasi perumahan yang ikut program KPR Bersubsidi - Memiliki NPWP dan SPT Tahunan Pph Orang PribadiPNS. - Bunga kredit melalui FLPP sebesar 8,15-8,50% untuk Aditya rumah sejahtera tapak dengan uang muka minimal 10%. Adapun suku bunga FLPP yang ditetapkan untuk rumah sejahtera susun antara 9,25% hingga 9,95% dengan uangJawab: muka minimal 12,5%. Terima kasih Saudara Adhitya. - Tentang lokasi perumahan yang dapat dibeli melalui KPR- Nomor telepon BLU Pusat Pembiayaan Perumahan Sejahtera FLPP lebih jelasnya silahkan ditanyakan kepada Kemenpera adalah 021-7220050 Bank Pelaksana Penerbitan KPR Sejahtera FLPP. Mereka- Program KPR Bersubsidi tidak ada dan telah diganti dengan mempunyai daftar pengembang yang membangun rumah KPR Sejahtera dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan sejahtera. Perumahan (KPR Sejahtera FLPP) untuk masyarakat 41

Intermezzo SETUBABAKAN Menguatkan Eksistensi Masyarakat Betawi Melalui Perkampungan Budaya Betawi akarta, Ibu kota yang tanahnya, pendatang tidak bisa ke mengapa Setu Babakan dijadikan pilihan menjadi harapan besar sini. Jakarta tidak bisa dibangun. Jadi, untuk pembangunan Perkampungan bagi setiap pendatang tumbuhnya Jakarta karena kesadaran Budaya Betawi adalah karena letaknya dari penjuru daerah untuk mereka”, tutur Imron. lebih asri dan aset pemda ada di sini yaitu mengais rezeki. Banyak Pernyataan Imron tersebut sekaligus Setu Babakan dan Setu Manga Bolong, pendatang baru yang mencoba menjawab latar belakang dibangunnya kata Imron. mencari peruntungan di Jakarta. Ada Perkampungan Budaya Betawi. Lebih jauhyang hanya bermodal nekad saja. Jakarta lagi Imron menuturkan bahwa dengan Perkampungan Budaya Betawi Khususkini sudah bukan milik masyarakat Betawi adanya perkampungan Budaya Betawi ini untuk Masyarakat Betawi Aslisaja tapi merupakan kebanggaan dan milik dapat dijadikan sebagai wadah sosialisasi Perkampungan Budaya Betawi yangseluruh masyarakat Indonesia yang ingin nilai-nilai budaya Betawi. dibangun di kawasan seluas ± 289 Ha inihidup di Ibu kota. Pertanyaannya adalah, “Orang supaya cinta terhadap dikhususkan untuk Masyarakat Betawibagaimana keadaan masyarakat Betawi itu budaya Betawi perlu ditanamkan rasa Asli dalam rangka melestarikan Budayasaat ini? Apakah mereka termarjinalkan memiliki, rasa cinta,dan harus tumbuh Betawi dan ditetapkan lewat Perda Nomoroleh para pendatang baru yang memiliki berkembang. Karena ada falsafahnya seni 3 Tahun 2005 tentang Kawasan Perkam-modal yang kuat untuk memiliki dan akan berkembang pada masyarakat yang pungan Budaya Betawi. Lalu, bagaimanamembangun Jakarta? masyarakatnya itu sendiri cinta terhadap dengan pendatang yang ingin tinggal di seni”, ujar Imron. Perkampungan Budaya Betawi? ImronMenguatkan Eksistensi Melalui Sementara yang menjadi alasan tentu memiliki jawaban sendiri untuk halPerkampungan Budaya Betawi sumber foto: Sri/INFORUM Jawabannya Tentu tidak. MasyarakatBetawi asli kian menguatkan eksistensinyamelalui Perkampungan Budaya Betawi.Salah seorang tokoh masyarakat Betawiyang dijumpai INFORUM, Imron, yangjuga menjabat sebagai Kasi PemberdayaanMasyarakat di Suku Dinas KebudayaanDKI Jakarta Selatan, mengatakan bahwamereka tidak merasa termarjinalkan, olehpara pendatang. “Melihat latar belakang bahwakomunitas Betawi itu semakin berkurangdan karena kebesaran hatinya untukpembangunan kota Jakarta, orang Betawidengan suka rela mau melepaskantanahnya dan pindah ke wilayah lebihpinggir, bukan termajinalkan. Dia dengansadar, kalau dia tidak mau melepas Gerbang Masuk Perkampungan Budaya Betawi. 42

Edisi 2 Tahun 2011ini. memiliki tempat rekreasi yang menarik, yang tertuang dalam Peraturan Daerah. “Pendatang seharusnya mengerti dan tentunya terbuka untuk semua orang yang Hal senada dituturkan oleh Imron bahwapaham. Bahwa ini kepentingan budaya, ingin berkunjung dan menikmati hiburan aturan yang ditetapkan untuk Masyarakatkarena pembinaan harkat martabat yang ada. Areal Situs Perkampungan Betawi yang tinggal di kawasan ini adalahgenerasi muda hanya bisa dilakukan Budaya Betawi yang merupakan ciri atau berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahunmelalui perekat budaya. Orang kalau sudah pembeda Perkampungan Budaya Betawi 2005 seperti yang telah diulas pada bagianbicara perekat persatuan dan kesatuan dengan Perkampungan lainnya menjadi awal.melalui ekonomi dan politik akan pecah”, pilihan rekreasi murah dan biasanya “Aturan yang mengikat masyarakattutur Imron. digunakan sebagai sarana pementasan Betawi yang tinggal di kawasan ini adalah Dari pernyataan tersebut tersirat Budaya Betawi. Perda. Di dalam kawasan itu kita mintabahwa perkampungan Budaya Betawi masyarakat Betawi maupun non Betawiini tertutup bagi pendatang. Dalam Masyarakat Betawi Terikat Aturan Perda untuk menyesuaikan diri, membina,artian, hanya diperuntukkan bagi Bagi Masyarakat Betawi yang tinggal melestarikan dan mengembangkan budayamasyarakat Betawi Asli untuk tinggal di di kawasan Perkampungan Budaya Betawi, Betawi. Kita tidak memaksa mereka.Ituwilayah tersebut. Akan tetapi INFORUM mereka terikat dengan aturan melalui kesadaran masyarakatmenemukan ada Kepala untuk membangunKeluarga yang berasal dari wasan Areal Situs Bu daya Betawi? budayanya”, terang Imron.luar tinggal di Kawasan Apa saja-foto:ng INFORUM dalam Ka ya ada di Sri/ Dalam perjalanannya sumber fotoini. Salah seorang petugas Perkampungan Budayapenjaga keamanan yang Betawi dikawal oleh Satgasdijumpai INFORUM Perkampungan Budayamengatakan bahwa Kepala Betawi (Satuan Gerakankeluarga itu sudah lama Sosial Perkampunganmendiami wilayah tersebut Budaya Betawi) yangjauh sebelum Perkampungan tentu saja tujuanBudaya Betawi dibangun. utamanya adalah untuk Adapun batas fisik dari mengawal terbangunnyaperkampungan Budaya Perkampungan BudayaBetawi adalah sebelah Barat Betawi. Selain itu, adaJl. Mochamad Kahfi. Sebelah juga Lembaga PengelolaTimur Jl. Desa Putera, dan Perkampungan Budayadi Sebelah Selatan sampai elola maupun tokoh Betawi yang bertugas Informasi. Para peng rbatas tanah baru Jawa Barat. Kantor Pengelola Pusat gan Budaya Betawi bisa ditemui di kanto un dalam mengelola dan masyarakat PerkampDemikian tutur Imron. Untuk ini. melakukan pembinaanmencapai Perkampungan di dalam kawasan ini.Budaya Betawi ini kita bisa Lembaga ini diketuaimenggunakan Kopaja 616 dari oleh Abdul Syukur danarah Blok M menuju ke Cipedak. beranggotakan 14 orang dari masyarakatAreal Situs Membedakan yang dipilih melaluiPerkampungan Budaya Betawi proses pemilihan dandari Pekampungan Lainnya pencalonan sekaligus MeskipunPerkampungan sebagai mitra kerjaBudaya Betawi ini dikhususkan pemerintah. Sriuntuk masyarakat Betawi aslibukan berarti masyarakat luartidak bisa masuk ke kawasanPerkampungan Budaya Betawi. berfungsi daya Betawi. Galeri ini ri rumah tangga,Sebagai salah satu kawasan yang Ga leri Perkampungan Bu rkan hasil indust memame sebagai gedung untukpakaian adat. prototipe alat musik, 43

Pengelolaan Pengetahuan ResensiP engarusutamaan Gender (PUG) dalam Perumahan dan Kawasan Permukiman (Buku Panduan pembangunan adalah strategi yang digunakan PPRG bidang PKP). untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk Panduan tersebut berisi arahan mengenai tatalaki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses cara pengintegrasian isu gender ke dalam sistemdan mendapatkan manfaat pembangunan, serta perencanaan dan penganggaran di Kementerianmeningkatkan partisipasi dan mengontrol proses Perumahan Rakyat, dimana penerapan tersebutpembangunan. Hal tersebut sejalan dengan, dilakukan melalui pendekatan Alur Kerja AnalisisInstruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun Gender (Gender Analysis Pathway) dan Anggaran2000 tentang Pengarusutamaan Gender Responsif Gender (Gender Budget(PUG) dalam Pembangunan Nasional, Statement).mengamanatkan kepada semua Dengan terbitnya Buku PanduanKementerian/Lembaga termasuk Perencanan dan Penganggaran yangdidalamnya Kementerian Perumahan Responsif Gender bidang PerumahanRakyat untuk mengintegrasikan PUG dan Kawsan Permukiman, diharapkanpada saat menetapkan kebijakan, seluruh perencana, pelaksana serta penentumenyusun program dan kegiatan kebijakan di lingkungan Kementerianmasing-masing. Perumahan Rakyat dapat menggunakannya Dalam rangka menjalankan amanat sebagai acuan dalam menyusuntersebut, Kementerian Perumahan Rakyat Judul: perencanaan dan penganggaran yang Panduan Perencanaan danbekerja sama dengan Kementerian Penganggaran yang Resposif efisien, efektif, dan berkeadilan bagiPemberdayaan Perempuan dan Gender: Bidang Perumahan dan perempuan, laki-laki, lansia dan anak Kawasan PermukimanPerlidungan Anak telah menyusun Buku Penerbit: Kementerian serta orang dengan kebutuhan khususPanduan Perencanaan dan Penganggaran Perumahan Rakyat (disable) di bidang Perumahan dan Tahun: 2011yang Responsif Gender Bidang Kawasan Permukiman.B uku ini membahas perubahan sosial di kota- sebaliknya bahwa dalam masyarakat perkotaan kota Indonesia selama proses dekolonisasi. kolonial sudah terbentuk garis pemisah perbedaan Gejolak politik pendudukan kelas yang dominan. Bagian kedua buku iniJepang dan revolusi Indonesia, dan berfokus pada pergeseran keseimbanganlangkah-langkah pertama untuk kekuasaan antara agen-agen utama dalammembangun bangsa yang berdaulat arena perkotaan.yang memiliki dampak besar bagi Beberapa topik khusus yang disajikanmasyarakat perkotaan. Perubahan- dalam buku ini adalah: ketegangan antaraperubahan sosial yang dipelajari dari otoritas sipil dan militer; kebenciansudut ruang perkotaan secara umum, yang berkembang di antara pendudukdan penyediaan perumahan pada kota tentang persyaratan ijin tinggal,khususnya. Fokus buku ini terletak program bangunan publik, korupsi, polisipada masalah yang ada di perumahan pamong praja; permainan kucing dansehari-hari, dan kombinasinya pada tikus diantara penduduk kampung dantingkat analisis lokal, serta memberikan perkotaan administrasi; dan pergeseranwawasan segar tentang bagaimana keseimbangan kekuasaan antara tuanpengalaman orang-orang pada zaman tanah dan penyewa.dekolonisasi. Judul: Melalui penggunaan sumber-sumber Under Construction: the Politics Pada paruh pertama buku, penulis of Urban Space and Housing sejarah yang sampai sekarang tidakmencoba mempertanyakan kembali During the Decolonialization of terpakai, buku ini menyajikan kekayaan Indonesia, 1930-1960tentang gagasan dari pergeseran Penulis: data baru tentang kota Indonesia danperbedaan etnis dan kelas dan Freek Colombijn proses dekolonisasi selama dekade tahun Penerbit: KITLV Pressperubahan sosial yang terjadi selama Tahun: 2010 1940-an dan 1950dekolonisasi dan berpendapat 44

Info CD Edisi 2 Tahun 2011 Film Animasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 (DVD)Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun Salah satu cara penyebarluasan Undang-Undang2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka dibuatlahtanggal 12 Januari 2011, maka perlu ditindaklanjuti dengan Film Animasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 gunasosialisasi serta penyebarluasan Undang-Undang dimaksud. mempermudah masyarakat dalam memahami kandungan dari isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Film animasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 bertemakan “Warung Pak Roem” yang memiliki 4 (empat) buah judul, yaitu: Animasi pertama dengan judul “Jangan Asal Bangun”; Animasi Kedua dengan judul “Obral Tanah Air”; Animasi Ketiga dengan judul “Calo”; dan Animasi keempat dengan judul “Pahlawan Kesiangan”. Film animasi ini dicopy dalam bentuk DVD dan disediakan dengan berbagai format file, yaitu format flv, format mp4, dan format mpg. Kursus Pelatihan tentang Hak Tanah, Properti dan Perumahan di Dunia Islam (CD)Kursus Pelatihan tentang Hak Tanah, Properti dan masyarakat sipil dan mitra pembangunan lainnya.Perumahan di Dunia Islam diadakan oleh Global LandTool Network (GLTN) yang merupakan bagian Kursus pelatihan ini dirancang sebagai pengantardari jejaring aktivis Islam dalam bidang ke lapangan dan dibagi menjadi delapanpertanahan. modul yang mandiri serta bertujuan agar dapat digunakan di lingkunganDi negara-negara yang masyarakat Islam secara luas. Secaramenerapkan hukum Islam, umum modul ini disusun untukteori dan praktek merupakan mendorong partisipasi masyarakathal penting yang memiliki lokal dalam melengkapi modul ini kekontribusi penting terhadap depan. Sebagai tambahan, modulakses penyediaan lahan. juga dilengkapi dengan panduanKarena itu GLTN bertujuan untuk fasilitator dan lampiran-untuk salah satunya lampiran yang diambil dari prosesmelakukan identifikasi dan yang berjalan selama pelatihan.mengembangkan instrumen Kelompok sasaran untuk pelatihanpertanahan sesuai dengan ini adalah para pengambil kebijakan,prinsip-prinsip Islam serta studi peserta pemula atau sarjana stratakasus melalui proses silang-budaya, satu tanpa pengetahuan tentang Hukuminterdisipliner dan bersifat global, tidak Pertanahan Islam tetapi memiliki pengalamanhanya yang dimiliki oleh umat Islam tetapi dasar dengan masalah pertanahan di dunia Islam. 45

Pengelolaan Pengetahuan Info SitusMUKIMITS US. Department of Housinghttp://www.mukimits.com and Urban Development http://Portal.hud.gov/portal/ page/portal/HUD Merupakan situs resmi pemerintah Amerikas Serikat yang menangani bidang perumahan rakyat. Situs ini memberikan kemudahan bagi para pengunjungnya dalam pencari an informasi bidang perumahan yang dibutuhkan. Para pengunjung situs ini dapat pula mencari informasi dan membeli rumah melalui pilihan-pilihan yang ada pada aplikasi “I want to”. Situs ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pengunjung atau masyarakat yang memerlukan informasi perumahan.Situs ini dikelola oleh Laboratoruim Perumahan danPermukiman, Jurusan Arsitektur ITS, dengan harapandapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmupengetahuan khususnya di bidang Perumahan danPermukiman. Pada situs ini kita dapat menemukanbeberapa publikasi yang ditulis oleh beberapa penelitisenior di bidang perumahan dan permukiman sepertiProf. Ir. Johan Silas dan Prof. Dr. Happy Ratna, S,M.Sc.. Situs ini juga memuat penelitian terkini yangsedang dilakukan oleh para anggota labotariumnya, se-hingga situs ini sangat menarik untuk menjadi rujukanberbagai pihak yang tertarik dengan bidang perumahan dan pemukiman. HRCHabitat Indonesia http://www.hrcjogja.org/index.php Housing Resource Center (HRC) pada awalnya diinisiasihttp://www.habitatindonesia.org/ oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Gubernurindex.php/home Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sebuah program untuk mendukung penguatan bantuan teknis pemerintah daerah dalam melayani publik di DIY dan sekitarnya. HRC merupakan lembaga madani bergerak pada bidang perumahan dan perkotaan, berperan sebagai perantara integratif antar-stakehoders perumahan dan perkotaan untuk meningkatkan sinergi sumberdaya pada pemerintah, dunia usaha, kalangan profesi, akademisi, dan masyarakat dalam upaya bersama menyediakan perumahan dan perkotaan yang sehat, layak huni, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, HRCHabitat for Humanity Indonesia merupakan bagian dari menyelenggarakan pelatihan, workshop dan seminar diorganisasi non-profit Habitat for Humanity International. bidang perumahan dan pengembangan perkotaan, yangBerkantor pusat di Jakarta, didirikan pada 1997 sebagai dilakukan sepanjang tahun.sebuah yayasan nasional. Sejak kiprahnya di Indonesia,Habitat for Humanity Indonesia telah melayani 19.850 kelu-arga agar memiliki rumah yang layak huni di 13 provinsi.Saat ini, Habitat for Humanity Indonesia telah bermitradengan lebih dari 40 organisasi internasional dan LSMnasional, lembaga-lembaga keuangan mikro, koperasi,serta lembaga-lembaga keagamaan. Bermitra denganlebih dari 250 Perusahaan, Yayasan, Organisasi PBB sertapemerintah lokal. Hingga saat ini, Habitat for HumanityIndonesia telah memobilisasi 2.600 sukarelawan lokal dan3.200 relawan asing. 46

Regulasi Edisi 2 Tahun 2011 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Peraturan Menteri Negara Nomor 32/PERMEN/M/2006 Perumahan Rakyat tentang Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan Nomor 14/PERMEN/M/2006 Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 33/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Tatacara Penunjukkan Badan Pengelola Kawasan Siap Bangun dan Penyelenggara Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 15/PERMEN/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Peraturan Menteri Negara Keterpaduan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan Rakyat Nomor 16/PERMEN/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Rakyat Perumahan Kawasan Industri Nomor 09/KPTS/M/IX/1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman di Daerah Nomor 17/PERMEN/M/2006 (RP4D) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Kawasan Perbatasan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Peraturan Menteri Negara Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri erumahan Rakyat Negara Perumahan Rakyat Nomor 31/PERMEN/M/2006 Nomor: 648-384 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Nomor: 739/KPTS/1992 Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Nomor : 09/KPTS/1992 Siap Bangun yang Berdiri Sendiri tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang Berimbang Peraturan Menteri Negara Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Perumahan Rakyat Peraturan Menteri Negara Nomor 07 Tahun 2010 Nomor 08 Tahun 2010 Perumahan Rakyat tentang Tata Naskah Dinas tentang Tata Kearsipan Nomor 06 Tahun 2010 Kementerian Perumahan Kementerian Perumahan tentang Pola Klasifikasi Rakyat Rakyat Arsip Kementerian Perumahan Rakyat 47

Pengelolaan Pengetahuan Info PustakaBuku: Laporan KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Indonesian Houses: Tradition and Transformtion Laporan Kinerja in Vernacular Kemenpera 2010 Architecture Penerbit: KITLV Press (2004) Majalah/ Indonesian Houses, Volume 2: Jurnal Survey of Vernacular Architecture in Buletin Tata Ruang Western Indonesia Badan Koordinasi Penerbit: KITLV Press Penataan Ruang (2009) Nasional Mei-Juni 2011Leflet Pelaksanaan Integrasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Kampung Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat Tahapan Pelaksanaan Program Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank (LKM/LKNB) Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat48

Fakta Edisi 2 Tahun 2011 Rumah Susun dalam Sinema IndonesiaP erkembangan kota yang semakin pesat menuntut manusia untuk kembali beradaptasi antara lain dengan tinggal di hunian vertikal. Sebagai bentuk antisipasi, Pemerintah sejakbeberapa dekade lalu telah mulai menggalakkan rumah susun diberbagai lokasi di Indonesia. Rusun-rusun yang pertama tersebut sudah benar-benar diterima di masyarakat? Mungkin belum, tapi ternyata rumah susun telah muncul sebagai latar dalam beberapa film di Indonesia. Munculnya rumah susun sebagai latar sinema Indonesia menunjukkan rumah susun mulai mendapat tempat di masyarakat.antara lain adalah Rusun Tanah Abang, Kebon Kacang, dan Klender Meski, potret rumah susun dalam ketiga film tersebut lebihdi Jakarta yang mulai dihuni pada dekade 1980-an dikaitkan dengan kemiskinan ataupun kriminalitas. Kini, sudah sekitar tiga dekade berlalu, kondisi lingkungan Semoga potret tersebut hanya ada di ranah fiksi semata.dan fenomena urbanisasi semakin menuntut pentingnya hunian Berikut ini beberapa film Indonesia yang mengangkat rumah susunvertikal. Namun, apakah hunian vertikal atau rumah susun ini sebagai latar belakang. Cintaku di Rumah Susun (1987) Mengejar Matahari (2004) Fiksi (2008) Tahun: 2004 Tahun: 2008 Genre: Drama Genre: Thriller Sutradara: Rudi Soedjarwo Sutradara: Mouly Surya Pemain: Winky Wiryawan, Udjo, Fauzi Pemain: Ladya Cheryl, Donny Tahun: 1987 Baadila, Fedi Nuril, Agni Prathista Almsayah, Kinar Yosih Genre: Komedi Penulis Naskah: Titien Wattimena, Penulis Naskah: Joko Anwar, Sutradara: Nya Abbas Akub Rudi Soedjarwo Mouly SuryaPemain: Deddy Mizwar, Eva Arnaz, Asmuni, Rima Melati Kisah dalam film ini menceritakan Film ini bergenre thriller dan Penulis Naskah: Nya Abbas Akub persahabatan 4 orang yaitu Ardi (Winky mengangkat kisah Alisha yang merasa Wiryawan), Nino (Fedi Nuril), Apin (Udjo), kosong dan hampa tinggal di sebuah rumah Cintaku di Rumah Susun adalah sebuah dan Damar (Fauzi Baadila) yang tinggal di besar. Hingga, Alisha pun mulai mengenalfilm komedi besutan Nya Abbas Akub dan kompleks rumah susun. Mereka bersahabat cinta sejak mendengar siulan Bari (Donnybercerita tentang kehidupan dari penghuni sejak kecil dan memiliki ritual saling Alamsyah) yang sedang membersihkanyang beragam di sebuah rumah susun berlomba berlari mengelilingi kompleks kolam di rumahnya. Ini membawa Alishasederhana. Film ini dibuat ketika rumah tempat mereka tinggal. Empat sahabat ini untuk tinggal di rumah susun, bersebelahansusun mulai diperkenalkan di Indonesia di menjadi saksi pembunuhan yang dilakukan dengan kamar Bari dan kekasihnya,dekade 1980-an. Tokoh utamanya adalah oleh Obet, preman setempat. Persahabatan Renta (Kinar Yosih). Hidup Alisha yangSomad (Deddy Mizwar) yang walau sudah mereka lalu mulai terguncang ketika Rara kosong pun mulai berwarna, namun,cukup umur namun belum juga memiliki (Agni Prathista) muncul, seorang gadis obsesinya terhadap Bari membuat Alishaistri. Ada juga Badrun (Doyok Sudarmadji) penghuni baru yang sama-sama memikat menggunakan segala cara untuk mendekatilalu Zuleha (Eva Arnaz), si simpanan Ardi dan Damar. Obet yang kembali dari pujaannya. Mulai dari menipu, menjebak,Gandun (Galeb Husein), yang sering penjara dan berhasrat untuk membalas bahkan hingga membunuh. Sudut pandangmenganggu Somad. Galub sendiri punya dendam pun membuat permasalahan rumah susun yang kelam tampak dalamanak yaitu Enka (Meta Armys) yang ditaksir semakin pelik. Film ini mengambil gambar film ini dan sejalan dengan alur cerita filmoleh Somad dan juga ada pula Asmuni di rumah susun Kebon Kacang Jakarta, ini. Film yang mengambil latar belakangsang ketua RT dan Mastun (Rima Melati) Jalan Sabang, dan Stasiun Tanah Abang. rumah susun Bendungan Hilir 2 di Jakartayang sering menunggak sewa. Interaksi Penghargaan yang diraih oleh film ini antara ini meraih banyak penghargaan pada FFIantara penghuni rumah susun inilah yang lain adalah Tata Sinematografi terbaik pada 2008 termasuk untuk Film Terbaik danmengurai jalannya cerita Cintaku di Rumah FFI 2004 serta Film Terpuji pada Festival Penyutradaraan Terbaik.Susun. Film Bandung Tahun 2005. (LNP, dari berbagai sumber) 49

Praktek UnggulanDesa Sukunan (Yogyakarta) dariSampah Menjadi EmasD esa Sukunan adalah sebuah desa kecil melakukan sosialisasi dan menerapkan dengan penduduk lebih kurang 800 sistem pengelolaan limbah sedangkan warga (sekitar 250 rumah tangga) bantuan keuangan diberikan oleh ACICIS, yang terletak di pinggiran wilayah sebuah konsorsium universitas Australia yang Yogyakarta. Sebagian besar penduduk bekerja di Yogyakarta.desa adalah buruh tingkat rendah yang bekerja di sektor Para pemuda di paguyuban berkontribusipertanian dan dalam pelayanan umum kota, sementara dengan membuat tempat sampah untuk pemisahansebagian kecil bekerja di sektor formal. Ini merupakan sampah di tingkat rumah tangga. Banyaknya responsalah satu ciri khas desa-desa di pinggiran sebuah kota eksternal terhadap program ini kemudian memicubesar di Indonesia. pengembangan sistem pengelolaan limbah. Setelah Tahun 2000, areal sawah yang dimiliki oleh program ini berjalan, beberapa workshop daur ulangmasyarakat desa Sukunan sering tertimbun oleh sampah sampah diadakan antara lain workshop membuat potplastik dan lainnya yang terbawa melalui saluran irigasi dan batu bata dari styrofoam, workshop membuatdan mulai mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut. dan memasarkan kompos, workshop membuatAdalah Iswanto (dosen Politeknik Kesehatan) dan berbagai macam kerajinan berbasis sampah dan caraSuharto (tokoh masyarakat) yang berupaya mengawali memasarkannya, serta mendirikan pusat pelatihan untukpercarian solusi tehadap masalah tersebut dengan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.mengajak masyarakat untuk melakukan gerakan peduli Awalnya program ini tidak didukung olehdesa yang berbasis pada sistem manajemen pengelolaan tokoh masyarakat karena mereka khawatir terhadapsampah mandiri. Sebuah sistem manajemen berbasis kelangsungan dari program. Hal ini disebabkan juga olehrumah tangga dengan menggunakan teknologi tidak mudahnya mengubah perilaku dari masyarakat.pemilahan sederhana dan pengomposan serta adanya Apalagi pada awalnya program tersebut tidak melibatkansebuah sistem kolektif pengelolaan sampah yang masyarakat secara aktif. Setelah melakukan diskusimemungkinkan masyarakat untuk mendapatkan nilai beberapa kali dengan tokoh masyarakat, konsep dariekonomi dari sampah yang didaur ulang. program tersebut diubah total dengan membangun Pada tahun 2003 Iswanto melakukan sebuah sebuah sistem berbasis komunitas dari bawah ke atas.eksperimen sederhana tentang sistem manajemen Pada Januari 2004, sebuah tim manajemen pengelolaanpengelolaan limbah dengan menggunakan rumah limbah yang terdiri dari beberapa anggota masyarakatmiliknya sendiri sebagai studi kasus. Belajar dari foto: Daniel Suhartabagaimana pemulung bekerja untuk mengumpulkandan kemudian menjual beberapa jenis sampah sepertiplastik, logam, kaca, dan kertas, Iswanto menerapkanhal tersebut di rumahnya. Dia juga mengembangkanteknik sederhana menggunakan pot tanah liat untukmembuat kompos dari sampah organik. Plastik darikemasan sachet diubah menjadi barang kerajinan tanganseperti tas dan dompet. Tahun 2004, bekerja samadengan pemimpin lokal, organisasi masyarakat bernamaPaguyuban Sukunan Bersemi didirikan dan salah satufungsinya adalah untuk menyebarkan ide tersebut kepadaorang-orang. Sebuah tim inti kemudian dibentuk untuk 50 Kantor Bank Sampah “Gemah Ripah”

sumber foto: istimewa Edisi 2 Tahun 2011 akan mampu menjual beberapa produk hasil pemilahan sampah mereka seperti kompos dan hasil kerajinan. Hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk membayar kolektor sampah dan mengisi kas desa. Keberhasilan desa Sukunan menerapkan sistem manajamen pengelolaan sampah ini mendorong desa- desa lain di sekitar untuk ikut mengadopsinya. Sekarang tim manajemen pengelolaan limbah tersebut membantu untuk mengadakan workshop serupa di desa-desa sekitar desa Sukunan, bahkan Pemerintah Daerah membantu dengan menyediakan barang-barang yang dihasilkan saat workshop untuk desa-desa lain yang tertarik mengadopsi sistem tersebut.Hasil pengolahanlimbah styrofoam Keberlanjutan sistem manajemen pengelolaan sampahmenjadi pot-pot di Sukunan tergantung pada seberapa baik masyarakatbunga. menyerap nilai-nilai dan perilaku yang membentuk sistem. Partisipasi dari semua segmen masyarakat: tokohdibentuk dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat, laki-laki dan perempuan anggota masyarakat,seluruh tokoh masyarakat. Tim ini kemudian bekerja dan pemuda. Manfaat ekonomi berlaku untuk semuamengadakan pertemuan rutin komunitas dimana setiap rumah tangga dan masyarakat secara keseluruhanorang dapat bertukar ide dan pengalaman dalam suatu dalam hal pendapatan tambahan bagi anggota aktifproses partisipatif. Selain itu, tim tersebut merancang berpartisipasi (dalam kerajinan tangan dan produksisebuah program sosialisasi untuk kelompok-kelompok kompos, dan kegiatan pelatihan) dan pendapatan bagikecil yang terdiri dari 10 keluarga tentang konsep 3R kas desa yang dapat digunakan untuk membeli fasilitas(Reduce, Reuse, dan Recycle). Tim ini juga menginisiasi masyarakat umum serta paling tidak alat yang digunakansebuah kompetisi kecil pemilihan sampah antarkeluarga. dalam sistem pengelolaan sampah diberikan secara gratis.Sebuah workshop tentang pembuatan barang-barang Desa Sukunan telah juga mendapatkan penghargaan darikerajinan dari sampah ditujukan untuk para wanita Pemerintah Republik Indonesia dalam hal pengelolaanterutama ibu rumah tangga. Para pemuda diberikan sampah berbasis masyarakat. Hal ini juga dapatpelatihan pembuatan tempat sampah yang diletakkan meningkatkan rasa percaya diri masyarakat desa. Saat inidi 22 lokasi di desa Sukunan serta gantungan baju dari desa Sukunan juga telah menjadi tempat tujuan wisatabarang-barang bekas. Anak-anak diberikan pengetahuan para wisatawan yang datang ke Yogyakarta.(DVD)melalui sebuah modul-modul permainan yang mendidik sumber tulisan: http://www.unhabitat.org/terutama di bidang pengelolaan sampah di lingkungan bestpractices/2010/mainview.asp?BPID=2464rumah. Dengan metode demikian, diharapkan anak-anak mampu menyerap dan mempraktekkan pentingnyapengelolaan sampah di lingkungan rumah masing-masing. Tim ini juga mendorong pemilahan sampah disetiaprumah tinggal dengan memberikan tempat-tempatsampah yang dibuat oleh para pemuda yang sebelumnyasudah dilukis atau diberi slogan-slogan yang menariksesuai dengan bahan yang akan dipilah misalnya plastik,kertas, logam/kaca. Selain itu, tim juga membagikan 360pot tanah liat yang digunakan untuk melakukan prosespengomposan sampah dapur ke tiap-tiap rumah. Setiap1 rumah mendapatkan 2 pot. Kompos yang dibuat dirumah-rumah tersebut kemudian dikumpulkan dandisimpan untuk kemudian dijual. Setiap bulan desa Skema Sosialisasi Pengelolaan Sampah Terpadu di Desa Sukunan. sumber: KKN Universitas Gajah Mada Hargobinangun 2008. 51

Galeri Foto Akbar Pandu P/InforumRistyan Mega Putra/Inforum Rumah TNI. h (tengah) mendapat penjela san dari Direktur Kunjungan Kadin Malaysia. Sesmenpera Iskandar Sale tiwi, H Jamri terkait program pembangunan Menpera Suharso Monoarfa (kanan) memberikan cinderamata kepada Presiden Utama PT Graha Nusa PerMulawarman di daerah Sepinggan, Balikpapan Associated Chinese Chambers of Commerce and Industry of Malaysia (ACCCIM) dan rumah bagi TNI Kodam VI/ Chinese Chambers of Commerce and Industry of Kuala Lumpur and Selangor (KLSCCCI) beberapa waktu lalu. Tan Sri William Cheng Heng Jem (kiri) di sela-sela kunjungan bisnis delegasi Kadin Malaysia di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (30/5). Akbar Pandu P/Inforum forum ndu P/In Akbar Pa rnas. Deputi a Hape ampingi umahMnnoarfa didung melihat makrtta e er meran P o rpa Pa era Suhars ngihutan Ma perumaha ari o n se Menp han Formal Pa tan pameran emperingati H a ma Peru kegia la am gk erap b i sela-se alam ran karta be MoU Bapertarum. rumah d p perumahan d apernas) di Ja o worksh han Nasional (H Menpera Suharso Monoarfa (tengah) menyaksikan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Tambahan Bantuan Uang Muka dan Tambahan Bantuan Sebagian Biaya Peruma lu (26/7). Membangun antara Bapertarum PNS dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank waktu la Bukopin di Ruang Prambanan, Kantor Kemenpera, Jakarta, Rabu (24/8). Ristyan Mega Putra/Inforum nnus/Inforum Ruby Marcheli Buka Puasa Bersama, Gontor. Menpera Suharso Monoarfa memberikan sambutan pada kegiatan Buka Puasa Bersama Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo dalam rangka Silaturahmi Ramadhan 1432 H di Jawa Timur, beberapa waktu lalu. epok. Kapolri Jenderal Timur Pradopo ako Brimob, D a Mako Rusunawa Mo Monoarfa bersama dekasi pembangunan Rusunaw hars lo ngan Menpera Su ninjauan lapangan ke tu lalu. melakukan pe Dua Depok beberapa wak Brimob Kelapa 52

Agenda Edisi 2 Tahun 2011 Tujuh Milyar Manusia: Bersama-sama Bertanggung Jawab dan Peduli Hari Kependudukan Dunia –11 Juli 2011 “This year’s World Population Day falls during a milestone year, when we anticipate the birth of the Earth’s seven billionth inhabitant. This is an opportunity to celebrate our common humanity and our diversity. It is also a reminder of our shared responsibility to care for each other and our planet”. Secretary-General Ban Ki-moon, Message for World Population Day, 11 July 201T anpa ada penanganan khusus, penduduk di negara maju sendiri umumnya jumlah penduduk dunia pada kurang dari 0,3%. Sedangkan, di negara tahun 2050 diprediksi bisa berkembang, rata-rata pertumbuhanmembengkak mencapai 10 miliar jiwa. penduduk mencapai 1,4-1,55 dan negaraSementara itu, tepat pada Oktober 2011 tertinggal mencapai sekitar 2%. Sementarananti, penduduk Bumi bakal mencapai itu, untuk laju pertumbuhan penduduk7 miliar orang. Jika dihitung, jumlah Indonesia, berada di angka 1,49%, angkaini lebih banyak sekitar 1 milyar jiwa yang cukup tinggi untuk pertumbuhandibanding 12-13 tahun yang lalu. penduduk. Meningkatnya penduduk dunia Untuk memusatkan perhatian duniaini dipicu oleh semakin pesatnya laju pertambahan pada urgensi dan pentingnya masalah pendudukpenduduk dunia pada abad ini dibandingkan dengan dalam konteks rencana dan program-programbeberapa dekade lalu. Yang perlu diperhatikan, 82% pembangunan secara keseluruhan untuk mencari solusipenduduk dunia tersebut tinggal di negara berkembang dari masalah kependudukan tersebut, sejak tahunyang umumnya miskin. Rata-rata pertumbuhan 1989, dalam Decision 89/46, the Governing Council of Aksi 7 Milyar 7 Milyar adalah sebuah tantangan individual maupun secara kolektif, untuk mengakses Saat ini, masalah manusia yang paling mendesak adalah dan mengevaluasi informasi, membuat koneksi dan masalah transnasional, ketika kita berbagi dalam hal ras, mengejar ide-ide, serta menghubungkan dan melibatkan agama dan kebangsaan. Dengan semakin banyaknya ma- masyarakat untuk memecahkan masalah yang belum nusia, tantangan baru akan muncul dan memecahkan tan- pernah sebelumnya. tangan yang ada akan menjadi semakin lebih mendesak. 7 Milyar adalah panggilan untuk bertindak 7 Milyar adalah sebuah kesempatan Ada banyak masalah yang berbeda yang disebabkan Ada masalah yang dapat dan harus dipecahkan. oleh jumlah yang semakin banyaknya manusia dalam Sebagai individu, kita memainkan peran kunci dalam dunia yang berukuran terbatas. Berbagai masalah ini menciptakan dunia yang berkelanjutan yang dicirikan oleh dapat diatasi dan solusi baru akan muncul dari waktu keseimbangan dan kedamaian untuk semua. Kita adalah ke waktu. Mengurangi kesenjangan dan menemukan bagian dari komunitas besar yang saling berhubungan cara untuk menjamin kesejahteraan orang yang hidup dengan tindakan yang diambil dalam satu negara atau hari ini serta generasi yang datang akan membutuhkan wilayah dapat memiliki dampak langsung pada bagian- cara-cara berpikir baru dan kerja sama global yang belum bagian lain dunia. Kita memiliki kapasitas yang baru pernah terjadi sebelumnya. Saat untuk bertindak adalah dan belum pernah terjadi sebelumnya, baik secara sekarang. 53

Agenda sumber foto: istimewathe United Nations Development Programme (UNDP) berkelanjutan. Dalam dunia dengan 7 milyar manusia,merekomendasikan bahwa11 Juli perlu diperingati penduduk dunia bersama dan bergantung satu samamasyarakat internasional sebagai Hari Kependudukan lain. Dengan bekerja bersama-sama, aksi ini akan dapatDunia (World Population Day). menghasilkan dampak yang signifikan.7 Milyar Manusia Urbanisasi: Perencanaan untuk Pertumbuhan Berbeda dengan peringatan hari internasional lainnya Meningkatnya penduduk menjadi 7 milyar manuseperti Hari Bumi atau Hari Lingkungan Hidup yang sia pada tahun 2011 ini tentu menimbulkan berbagaisudah marak terdengar gaungnya, peringatan Hari dampak yang perlu diantisipasi. Aksi 7 Milyar menggarisKependudukan Dunia atau World Population Day bawahi pada 7 tantangan kunci dengan salah satu tanmemang relatif belum familiar di masyarakat. Padahal, tangan diantaranya adalah Urbanisasi: Perencanaan untuktantangan populasi dunia makin besar setiap tahunnya. Pertumbuhan (Urbanization: Planning for Growth). Untuk tahun 2011, peringatan ini mengambil tema Walaupun kota-kota adalah tempat konsentra“Seven billion people counting each other”. Menghadapi si kemiskinan, kota juga adalah menyediakan tempat ter7 milyar manusia tersebut, terdapat gerakan “Aksi 7 baik untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Sejak dulu,Milyar” yang diluncurkan oleh UNFPA (United Nations kota-kota selalu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.Population Fund). Lahir dari sebuah pertemuan unik Untuk itu, daerah dengan kepadatan yang lebih tinggiyang diikuti oleh pemimpin dari media, perusahaan, cenderung lebih ramah lingkungan dibandingkan denganLSM, universitas, dan organisasi akar rumput, “Aksi 7 daerah yang tumbuh menyebar (sprawling communities)Miliar”adalah gerakan global yang terbuka untuk setiap sekaligus memungkinkan untuk penyediaan jasa yangorganisasi dan individu berkomitmen untuk mengatasi lebih efisien. Perencanaan yang baik dan dilakukan sejakmasalah yang paling menantang saat ini. Gerakan ini awal adalah kunci antisipasi.bertujuan untuk mewujudkan dunia yang lebih adil dan (Dari berbagai sumber/unfpa.org/7billionsaction.org/LNP) sumber foto: istimewa 54

Jelang Edisi 2 Tahun 2011 Peringatan Hari Perumahan Nasional Tahun 2011 Dengan Sinergi Pusat, Daerah, dan Mitra, Kita Wujudkan Rumah Murah untuk Rakyat66 tahun sudah bangsa ini merdeka, dan bu menengah ke bawah. kanlah hal yang mudah untuk memenuhi Dalam pidatonya pada kongres tersebut, Wakil kebutuhan rumah yang layak bagi seluruh Presiden RI pertama Moh. Hatta menggaris bawahilapisan masyarakat. Salah satu hak dasar yang diamanat bahwa permasalahan perumahan merupakan permasakan dalam konstitusi dan tercantum dalam Undang- lahan nasional yang dipandang sangat kompleks dan terusUndang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1 bahwa ”Setiap menerus harus diusahakan,orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat Upaya pemerintah dalam menangani masalah petinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik rumahan terus berlanjut hingga saat ini. Hal ini terdan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. cermin dalam kelembagaan yang menangani masalahRumah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia perumahan dan permukiman dari masa ke masa. Dalamdalam meningkatkan mutu kehidupan serta pencerminan rangka melaksanakan berbagai kebijakan perumahan dandiri dalam upaya peningkatan peradaban bangsa. Rumah kawasan permukiman, telah dibentuk dan disesuaikanjuga merupakan pusat pendidikan keluarga, persemaian lembaga yang menangani perumahan diantaranya:budaya, penyiapan generasi muda, serta menjadi roda 1. Orde Baru tahun 1978–1984 Menteri Muda Uruspenggerak pembangunan ekonomi nasional. an Perumahan Rakyat, tahun 1984–1998 Menteri Pembangunan perumahan telah berlangsung sejak pra Negara Perumahan Rakyat, tahun 1998–1999 Menkemerdekaan. Setelah Kemerdekaan pada tahun 1947 teri Negara Perumahan dan Permukiman;dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubung 2. Orde Reformasi tahun 2000- 2004, Direktoratan yang antara lain menangani perumahan rakyat pada Jenderal Perumahan dan Permukiman, bagian daritingkat “Balai Perumahan”, karena pada saat itu sebagian Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah; danunsur Kementerian penanganannya pada tingkat Balai 3. Sejak Tahun 2004, Menteri Negara Perumahan Rakdan Jawatan. Kemudian pada tanggal 25–30 yat.Agustus 1950 diselenggarakanlah Kongres Salah satu momentum bersejarahPerumahan Rakyat, dengan nya adalah pada tanggal 10 Juli 2008,menghasilkan pokok-pokok para stakeholder bidang perumahankeputusan, diantaranya adalah sepakat melakukan deklarasimengusulkan didirikannya per mengusulkan kepada Pemerinusahaan pembangunan peru tah untuk menetapkan Harimahan di daerah-daerah, meng Perumahan Nasional, yangusulkan penetapan syarat-syarat ditindaklanjuti denganminimal bagi pembangunan peru Keputusan Mentemahan rakyat; dan mengusulkan ri Negara Perumahanpembentukan badan/lembaga yang Rakyat Nomor 46/KPTS/menangani perumahan. Beberapa M/2008 tanggal 6 Agustustahun kemudian dibentuklah 2008 yang menyatakanDjawatan Perumahan Rakyat yang bahwa tanggal 25 Agustusbertugas membangun perumah sebagai Hari Perumahanan dengan harga di bawah harga Nasional (HAPERNAS).pasaran, khususnya untuk golongan 55

JelangHapernas dan Tantangan Pembangunan nya. Kebijakan harus mampu partisipatif dan transparan,perumahan saat ini serta mampu memberdayakan masyarakat sebagai pelaku Peringatan Hari Perumahan Nasional yang tahun ini utama pembangunan. Untuk pelaksanaan di daerah, pendiperingati untuk ketiga kalinya seharusnya tidak hanya jabaran kebijakan dan produk pengaturan telah disesuaisebatas peringatan seremonial semata. Hapernas tahun kan dengan kondisi di daerah sehingga perlu ditindaklanini semestinya bisa digunakan sebagai momentum dalam juti dengan Peraturan Daerah (Perda). Hal tersebut bisaupaya peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat dilakukan dengan membentuk kelembagaan yang diberiakan hunian layak, terlebih mengingat lingkungan strate tugas menangani masalah perumahan dari perencanaangis pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sampai ke pengawasan pembangunan. Juga menetapkanyang semakin berat. Hal ini terlihat dari kondisi saat ini, zonasi kawasan perumahan serta memiliki peraturandengan meningkatnya jumlah kekurangan rumah (back daerah yang mengatur tentang tata ruang. Untuk itu,log) dari 5,8 juta unit pada tahun 2004 menjadi 7,4 juta diperlukan kerja sama atau sinergi antara pemerintahunit pada akhir tahun 2009 dengan pertambahan sebesar pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku pembangunan710 ribu unit per tahunnya, termasuk kecenderungan perumahan.permukiman kumuh yang semakin meluas, pada tahun2009 luas permukiman kumuh diperkirakan mencapai Adiupaya Puritama 201157.800 Ha dari kondisi sebelumnya yakni 54.000 Ha Pemerintah pusat sebenarnya telah melakukan bebepada akhir tahun 2004. Oleh karenanya dibutuhkan sua rapa cara untuk terus mendorong stakeholder terutamatu terobosan yang mumpuni untuk mewujudkan hunian pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunanlayak terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah perumahan, salah satunya adalah dengan pemberiankebawah. peng argaan Adiupaya Puritama yang diselenggarakan h Pemerintah pusat terus melakukan setiap tahunnya bertepatan denganupaya-upaya meningkatkan pemenuhan Hari Perumahan Nasional. Pengkebutuhan rumah layak huni terutama Pemberian hargaan ini adalah bentuk apresiasibagi masyarakat berpenghasilan rendah penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang telah(MBR), salah satunya adalah bersama Adiupaya Puritama melaksanakan program pembangunanDPR dalam membentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang ini diharapkan dapat perumahan. Pemberianini ditujukan Adi paya Puritama IV u penghargaanPerumah n dan Kawasan Permukiman a mendorong dan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota(UU PKP). Dalam UU PKP ini salah memotivasi yang dinilai berhasil dalam melaksasatunya mengamanatkan perumah n a pemerintah kota dan nakan penyelenggaraan perumahandan kawasan permukiman diselenggara kabupaten dan kawasan permukim n di daerah akan dengan tujuan antara lain untuk nya masing-masing. Selain itu,memberdayakan para pemangku ke penghargaan ini juga akan diberikanpentingan bidang pembangunan perumah n dan kawasan kepada Pemerintah Provinsi pada lokasi Kabupaten dan apermukiman. Hal ini dapat diartikan pemerintah pusat Kota penerima penghargaan, sebagai bentuk apresiasibertugas memberdayakan pemangku kepentingan dalam terhadap upaya pembinaan yang telah dilakukan. Pembidang perumahan dan kawasan permukiman pada skala berian penghargaan Adiupaya Puritama ini diharapkannasional, begitu pula halnya pemerintah provinsi dan dapat mendorong dan memotivasi pemerintah kota dankabupaten kota pada lintas dan skala kabupaten/kota. kabupaten untuk senantiasa meningkatkan upaya pe Sesuai ketetapan di dalam UU PKP tersebut, maka nyelenggaraan pengembangan program perumahan dankebijakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di daerahnya masing-masing.permukiman harus mampu mendukung upaya pember Pada tahun 2011 ini ada 8 aspek bidang penyelengdayaan dan peningkatan kapasitas dan peran masyarakat/ garaan perumahan dan kawasan permukiman yang akanbadan nirlaba, badan usaha, dan Pemerintah serta Pemda menjadi kriteria penilaian, yaitu; 1) Kriteria Rencanasesuai dengan tuntutan otonomi daerah. Kebijakan Strategis Daerah, 2) Kriteria Realisasi Pengembangandimaksud diharapkan dapat memantau pengendalian pe Perumahan, 3) Kriteria Pembiayaan Pengembanganmanfaatan ruang perumahan dan kawasan permukiman Perumahan, 4) Kriteria Kelembagaan Pengembangansesuai dengan rancangan awal dan pemanfaatan ruang Perumahan, 5) Kriteria Penilaian oleh Asosiasi, 6) Kriteria 56

Edisi 2 Tahun 2011Pemberdayaan/Kemitraan Masyarakat dan Pengembang, Peran pemerintah daerah dalam memastikan per7) Kriteria Lingkungan, serta 8) Kriteria Terobosan dan ijinan serta penyediaan lahan untuk lokasi pembangunanInovasi. Keseluruhan aspek ini mengacu kepada prinsip- rumah murah bagi masyarakat sangatlah dibutuhkan,prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu memperhati karena Pemda lah yang mengetahui jumlah kebutuhankan aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi, rumah masyarakatnya. Pemerintah melalui Kementerianyang merupakan suatu sistem dalam tata kelola penye Perumah n Rakyat (Kemenpera) juga terus mendo alenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang rong pemda dalam menyukseskan pembangunan rumahbaik, dengan pemberian penghargaan ini diharapkan murah ini melalui pemberian stimulan fasilitasi pembakeseriusan pemangku kepentingan di bidang perumahan ngunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahandalam mewujudkan hunian murah bagi masyarakat ber melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Diharapkan Danapenghasilan rendah dapat terus diupayakan Dekonsentrasi dan DAK merupakan pendorong program pembangunan perumahan untuk masyarakat di daerah.Butuh Peran Semua Pihak untuk Wujudkan Selain itu tidak kalah penting adalah peran swastaRumah Murah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan rumah murah Pemerintah sangat peduli dengan pengadaan rumah melalui pengembangan teknologi rumah murah yangmurah bagi MBR ini, hal ini terbukti dengan beberapa ramah lingkungan dan berkearifan lokal sehingga dapatwaktu lalu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menekan biaya produksi rumah.meluncurkan 6 (enam) program pro rakyat dan perlin Oleh karenanya dengan semangat Hapernas Tahundungan sosial. Salah satu program pro rakyat tersebut 2011 yang mengambil tema “Dengan Sinergi Pusat,adalah program rumah sangat murah dan rumah murah Daerah Dan Mitra, Kita Wujudkan Rumah Murahuntuk rakyat dengan kisaran harga 20-25 juta rupiah Untuk Rakyat” hendaknya dapat menciptakan sebuah Suksesnya program rumah murah dan rumah sangat sinergi Public Private Partnership (PPP) yang mempermurah ini tidak lepas dari dukungan pemda karena sesuai temukan program Pemerintah mewakili kepentinganamanat PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian publik dengan kemampuan fiskal pihak swasta, sehinggaUrusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan program penyediaan rumah bagi MBR dapat ditingkatDaerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kan dan bermuara pada berkurangnya backlog, sehinggaKota mengamanatkan bahwa pembangunan perumahan pada akhirnya diharapkan setiap keluarga Indonesia dapatmerupakan urusan wajib pemerintah daerah menempati rumah yang layak huni seperti yang dicita- citakan para pejuang kemerdekaan 66 tahun yang lalu untuk mewujudkan peradaban yang lebih baik. (Akbar Agenda Pandu Pratamalistya) Kegiatan Peringatan Hari Perumahan Nasional 2011 Lokakarya (21 Juli 2011) si Edi an Tema: “Percepatan Pembangunan Rumah Murah” Seminar, Bedah Buku dan Kuliah Umum (21-23 Juli 2011) p Tema: “Rumah Murah dan Kota Baru” Tempat: Institut Teknologi Indonesia (ITI) Serpong Lokakarya dan Pameran (26 Juli 2011) De Tema: Kerjasama Kemitraan Pemangku Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Rumah Murah” Kebijakan Keynote Speaker: Menteri Negara Perumahan Rakyat Tempat: Biwara Room – Hotel Bidakara, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Tabungan Tasyakuran (18 Agustus 2011) Tempat: Ruang Rapat Prambanan, Kantor Kemenpera Lt. 2 Wing I Perumahan Narasumber: Muhammad Syafii Antonio Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang terkait Bazaar (18 Agustus 2011) bidang perumahan rakyat dari pembaca. Lampirkan Tempat: Halaman parkir gedung kantor Kemenpera gambar/foto dan identitas penulis ke alamat email redaksi. Fun Bike (18 September 2011) Naskah ditulis maksimal 5 halaman A4, Arial 12, spasi 1,5. Rute: Kantor Kemenpera-Bundaran HI-Kantor Kemenpera Donor Darah (19 September 2011) Redaksi juga menerima saran maupun tanggapan terkait Upacara Bendera (22 September 2011) bidang perumahan rakyat ke email majalah.inforum@ Tempat: Halaman parkir gedung kantor Kemenpera gmail.com atau saran dan pengaduan di www.kemenpera. Resepsi (22 September 2011) go.id Tempat: Hotel Bidakara, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 57

JelangTema Hari Habitat Dunia 2011:Kota dan Perubahan IklimP erayaan Hari Habitat Dunia tahun ini akan diselenggarakan di Meksiko dengan tema “Cities and Climate Change” atau “Kota dan PerubahanIklim”. Tahun lalu Meksiko juga telah menjadi tuan rumahuntuk acara Perbincangan tentang Perubahan Iklim PBB di perubahan iklim adalah mengurangi kemiskinan perkotaan serta menghemat penggunaan energi. Bukan suatu kebetulan bahwa perubahan iklim secara global sudah menjadi isu internasional, terutama pada saat yang bersamaan dengan dunia yang menjadi semakinCancun. Sekjen PBB Ban Ki Moon mengingatkan bahwa hasil mengota (urbanized).dari pertemuan Cancun harus dapat menjadi alat untuk Alasan ini menjadikan UN Habitat 2011 Global Report onmemperkuat upaya kita dalam bertindak sejalan dengan Human Settlements memokuskan pada kota dan perubahanpemikiran ilmiah. iklim. Hasil yang mengejutkan dalam laporan tersebut Tema Cities and Climate Change dipilih karena adalah bahwa emisi gas rumah kaca yang dihasilkan olehperubahan iklim yang berlangsung sangat cepat menjadi kota memberikan kontribusi 70% dari polusi dunia –tantangan pembangunan paling utama, di abad 21. Tidak sebagian besar berasal dari konsumsi bahan bakar fosilada yang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi untuk listrik, transportasi, penggunaan energi pada gedung-terhadap sebuah kota dalam kurun waktu 10-20 dan 30 gedung komersial dan perumahan, industri serta sampah.tahun. Pada era ini, pada umumnya masyarakat tinggal di Hal ini juga memperlihatkan meningkatnya bukti-buktiperkotaan, dan yang menjadi perhatian kita saat ini adalah terhadap resiko perubahan iklim di kawasan perkotaan dandampak bencana terbesar sebagai akibat perubahan iklim peningkatan populasi yang berdampak pada ketersediaandiawali dan diakhiri di kota. Kota juga memberikan pengaruh air, infrastruktur fisik, transportasi, ekosistem barangyang besar terhadap perubahan iklim. dan pelayanan, penyediaan energi, produksi industri dan Kondisi ini memunculkan banyak peluang, karena ekonomi.kota beserta masyarakatnya, industri, pendidikan, budaya Laporan tersebut berusaha untuk meningkatkandan infrastruktur dapat memberikan solusi terbaik pengetahuan dalam pembangunan perkotaan dandalam mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan perubahan iklim termasuk kontribusi kota-kota terhadapmekanisme penanganan dan mengurangi kerentanan perubahan iklim dan dampaknya terhadap kota. Yangterhadap dampak perubahan iklim. terutama, pengetahuan ini dapat digunakan dalam Pencegahan dapat ditingkatkan melalui perencanaan mengidentifikasi mitigasi dan pengukuran adaptasi untuktata guna lahan dan peraturan bangunan yang lebih baik mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutansehingga kota dapat mengurangi jejak tapak ekologis dan tangguh.(ecological footprint) serta memastikan warganya, terutama Kerjasamaantara UN Habitat dengan Meksiko semakinwarga miskin, terlindungi dari bencana perubahan iklim, meningkat setelah pada tahun 2004, Meksiko menjadiseperti kekeringan, banjir ataupun bencana lainnya. tuan rumah kantor nasional UN Habitat. Program kerjanya Dalam menghadapi kemiskinan perkotaan dan menunjukkan komitmen Meksiko dalam mengurangiperubahan iklim, kita harus berpikir secara global dan juga permukiman kumuh, yang sejalan dengan MDGs. Saat inilokal. Kita perlu memahami cara paling cepat untuk mitigasi kegiatan-kegiatan yang didukung oleh UN Habitat Meksiko memfokuskan pada sektor air dan sanitasi, perencanaan sumber foto: istimewa perkotaan serta promosi keamanan perkotaan dan kenyamanan di ruang publik. Harapan penyelenggaran Hari Habitat Dunia 2011 pada tanggal 3 Oktober adalah untuk meningkatkan kepedulian yang lebih besar terhadap dimensi perkotaan terutama, per ubahan iklim. Bersama-sama kita dapat melakukan sesuatu untuk masa depan bumi dengan melakukan aksi-aksi baru untuk membantu mengurangi krisis perubahan iklim. Tahun ini peringatan puncak Hari Habitat Dunia 2011 diselenggarakan di kota Makassar. Rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Habitat Dunia dapat dicatatkan ke Sekretariat Nasional Habitat Indonesia untuk dimasukkan dalam Kalender Acara Hari Habitat Dunia. Sekretariat Nasional Habitat Indonesia Jalan Wijaya I No. 68, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Telp. 021-7226530, Email: info@habitat-indonesia.or.id. 58

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT HARI PERUMAHAN REPUBLIK INDONESIA NASIONAL

Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011

by Oswar Mungkasa on Jun 22, 2012

Accessibility

Categories

Upload Details

Usage Rights

Statistics

Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman ’INFORUM’ Edisi 2 Tahun 2011 Document Transcript