EDISI II TAHUN 2011    Lingkungan  Hunian Berimbang2011 Kemenpera RaihOpini WTP BPK ke-5Menpera: “Kinerja Kemenpera harus ...
PelindungMenteri Negara Perumahan Rakyat                                                   KPenasehat RedaksiSekretaris Ke...
Edisi 2                                                                                                                 Ta...
Dari Redaksi 	                        02                                                              Wawancara Khusus    ...
Edisi 3                                                                                                                   ...
Laporan Utama         Hunian Berimbang:      Bukan Suatu yang MustahilS           udah sering kita mendengar   lam pembang...
Edisi 2                                                                                                                   ...
Laporan Utama                                                                                                          sum...
Edisi 2                                                                                                              Tahun...
Wawancara Khusus                                             Kebijakan ini Bertujuan untuk                                ...
Edisi 2                                                                                                             Tahun ...
Wacana                Fenomena            Pemekaran Perkotaan             yang Tidak Teratur                              ...
Edisi 2                                                                                                               Tahu...
Wacana                   Menimbang Kembali                Kebijakan Hunian BerimbangI    stilah hunian berimbang telah    ...
Edisi 2                                                                                                                 Ta...
Wacanatahun 1920an. Rencana tersebut me­        jumlah para kawula.                       saja suatu daerah mempunyai begi...
Edisi 2                                                                                                                   ...
Wacana                    “Sisi Lain”                Hunian Berimbang               dalam Satu Hamparan        *Retno Hast...
Edisi 2                                                                                                                Tah...
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011

4,200

Published on

diterbitkan oleh Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat, sebagai media komunikasi diantara pemangku kepentingan

Published in: Real Estate
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,200
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
401
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lingkungan Hunian Berimbang. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman 'INFORUM' Edisi 2 Tahun 2011

  1. 1. EDISI II TAHUN 2011 Lingkungan Hunian Berimbang2011 Kemenpera RaihOpini WTP BPK ke-5Menpera: “Kinerja Kemenpera harus lebih baik”Hari Perumahan Nasional 2011:‘Dengan Sinergi Pusat,Daerah dan Mitra KitaWujudkan Rumah MurahBagi Rakyat’ 1
  2. 2. PelindungMenteri Negara Perumahan Rakyat KPenasehat RedaksiSekretaris Kementerian Perumahan Rakyat ehadiran kami telah berlangsung secara rutin, na­Deputi Bidang Pembiayaan PerumahanDeputi Bidang Pengembangan Kawasan mun tetap saja saat-saat Inforum sampai ke tanganDeputi Bidang Perumahan SwadayaDeputi Bidang Perumahan Formal pembaca selalu menjadi momen paling bahagia bagiPemimpin Redaksi kami. Kebahagian ini semakin membuncah karena keha­ iran dOswar Mungkasa Inforum bertepatan dengan momen Idul Fitri. Untuk itu, padaDewan Redaksi kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, kamiRifaid M. NurHardi Simamora menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 H. MohonEko D. HeripoerwantoLukman Hakim maaf lahir batin. Semoga keberkahan ramadhan mengawalRedaksi Pelaksana langkah kita selanjutnya.Moch. Yusuf Hariagung Rumah sebagai kebutuhan dasar bahkan hak asasi manusiaEko SuhendratmaDavid Agus Sagita telah menjadi pemahaman kita semua. Namun bagaimanaPenyunting dan Penyelaras Naskah membumikannya masih menjadi ‘pekerjaan rumah’ kita semua,Jeffry tidak hanya pada skala Indonesia bahkan global. Sampai saat iniTri Pudji AstutiArief Karyawan di Indonesia masih tercatat setidaknya 8 juta kepala keluargaHotman Sahat Gayus belum menempati rumah layak huni. ReporterRistyan Mega Putra Salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebu­ uhan tAkbar Pandu Pratamalistya rumah khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR)Desain dan Produksi di Indonesia adalah melalui konsep hunian ber­mbang. Konsep iAris KarnadhiRossi Dwi Apriawan ini diperkenalkan dengan kesadaran bahwa tanpa campur tanganAgus Sumarno pemerintah, MBR akan kesulitan memperoleh akses terhadapBagian Administrasi rumah layak huni. Selain juga untuk memastikan tidak terjadinyaAngga Dwijayanti segregasi sosial dalam pemba­ gunan kawasan permukiman. nBagian DistribusiSaiful Anwar Menjadi menarik kemudian untuk melihat seberapa jauh kitaRuby MarchelinusSri Rahmi Purnamasari berhasil atau bahkan ‘seberapa gagal’ kita menerapkan konsepPustika Chandra Kasih ini. Jawaban terhadap pertanyaan yang kritis ini menjadi semakinJadima Lumban R bermakna dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1KontributorLusia Nini Purwajati Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.Ridho Fauzy Bagaimana kemudian peluang kehadiran undang-undang iniKoresponden dapat menjadi pendorong konsep hunian berimbang agar lebihR. Budiono SubambangToni Rusmarsidik B. Ekoputro mumpuni. Tentu saja masih banyak lagi pertanyaan di kepalaCut LisaBambang Sucipto Yuwono kita tentang implementasi dari konsep ini.Alamat Redaksi Inforum: Edisi Inforum kali ini menggunakan momen kehadiranBagian Humas dan Protokol Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 untuk melihat kem­Kementerian Perumahan RakyatJln. Raden Patah I No. 1 Lantai 3 Wing 3 bali keberadaan konsep hunian berimbang ini. Baik dariKebayoran Baru, Jakarta SelatanTelp / Fax : (021) 724687 aspek teoritis, maupun praktisnya. Selain itu masa depan kotaEmail : majalah.inforum@gmail.comWebsite : www.kemenpera.go.id kembali dipertanyakan, akankah ada kehidupan pasca-kota, jika perkembangan perkotaan di Indonesia tidak terarah danRedaksi menerima artikel, berita, karikatur yang memiliki sebuah cetak biru perencanaan kota yang terintegrasiterkait bidang perumahan rakyat dari pembaca. dengan baik.Lampirkan gambar/foto dan identitas penulis kealamat email redaksi. Naskah ditulis maksimal 5 Semoga sajian kami dapat lebih menambah pemahaman kitahalaman A4, Arial 12.Redaksi juga menerima saran maupun tanggapan semua terhadap kondisi pembangunan perumahan dan kawasanterkait bidang perumahan rakyat ke email: permukiman di Indonesia.majalah.inforum@gmail.com atau saran danpengaduan di www.kemenpera.go.id Selamat membaca.Desain cover: Agus SumarnoFoto cover depan: Istimewa 2
  3. 3. Edisi 2 Tahun 2011PENGGEMAR BARURedaksi Inforum Yth. KEGIATAN HARI HABITAT DUNIA 2011Waktu saya berkunjung ke perpustakaan daerah saya Yth. Majalah Inforum,secara tidak sengaja menemukan Majalah INFORUM Hampir 1 tahun yang lalu saya pernah membaca tentangEdisi I Tahun 2011. Setelah saya baca ternyata isinya rangkaian kegiatan Hari Habitat Dunia 2010 di Majalahcukup menarik dan lumayan berbobot, tetapi waktu saya INFORUM terutama pada keterlibatan kaum mudatanyakan adakah edisi sebelumnya, ternyata perpusta- dalam kegiatan tersebut. Apakah saya dapat mengeta-kaan daerah tempat saya membaca tidak memiliki koleksi hui agenda acara untuk rangkaian acara peringatan HariMajalah INFORUM edisi sebelumnya. Dimanakah saya Habitat Dunia 2011, dan bagaimana saya dapat ikut sertabisa memperoleh Majalah INFORUM edisi sebelumnya, dalam kegiatan tersebut? Nauval (Mahasiswa) – Denpasarapakah saya bisa berlangganan?Haris – Malang Yth. Sdr. Nauval Rangkaian kegiatan Hari Habitat Dunia 2011 sedang dikompi-Yth. Sdr. Haris di Malang lasi karena masih menunggu masukan dari berbagai instansi/Terima kasih atas ketertarikan anda kepada Majalah INFO- lembaga. Kami berharap Kalender Kegiatan dalam rangkaRUM. Saat ini memang distribusi Majalah INFORUM belum Peringatan Hari Habitat Dunia akan diumumkan pada akhirmerata ke seluruh perpustakaan-perpustakaan daerah tapi Agustus atau awal September 2011. Silahkan buka website:dalam waktu dekat Majalah INFORUM dapat didistribusikan www.habitat-indonesia.or.id untuk posting informasi terkini. Ke­ke daerah dengan merata. Jika anda ingin membaca Majalah terlibatan anak muda dalam Hari Habitat Dunia sangatINFORUM edisi 2010 anda dapat mengunduhnya secara gratis diharapkan. Tahun ini Kementerian Perumahan Rakyat bekerjamelalui situs www.kemenpera.go.id, demikian juga untuk edisi- sama dengan Seknas Habitat akan menyelenggarakan Lombaedisi ke depan. Esai bagi pelajar SMA dan Mahasiswa dengan tema ‘Perumah­ an dan Kawasan Permukiman Ramah Lingkungan’. DEKONSENTRASI 2011 PENULISAN ARTIKELYth. Dewan Redaksi, Yth. Redaksi Inforum,Dalam edisi 1 yang lalu tahun 2011, INFORUM mem- Saya tertarik untuk mengirimkan tulisan untuk Majalahbahas tentang program kegiatan Dekonsentrasi 2011 INFORUM, akan tetapi saya masih mahasiswa dan takutlingkup kementerian Perumahan Rakyat. Saya berharap topik yang saya sajikan tidak begitu dalam. Apakah adainforum tetap meng-update setiap kegiatan Dekonsentrasi halaman khusus yang ditujukan untuk mahasiswa yang2011, agar kami dapat mengetahui perkembangan dari tertarik menulis seperti saya?seluruh kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan Dekon- Salam – Rizkya (Tenggarong)sentrasi 2011.Salam - Rozak Yth. Sdr. Rizkya Terima kasih atas ketertarikan anda untuk menyumbangkanYth. Sdr. Rozak tulisan ke INFORUM jangan takut untuk menulis jika tulisan anda memang menarik pasti akan dimuat di INFORUM. SaatTerima kasih atas saran dan masukannya. Redaksi Inforum ini kami belum memiliki rubrik yang khusus ditujukan untukakan terus memberikan info seluruh kegiatan yang dilaksanakan kaum muda, tetapi masukan anda akan menjadi pertimbangandalam Dekonsentrasi 2011 Lingkup Kementerian Perumahan kami dalam mengembangkan INFORUM ke depan.Rakyat. Info tersebut juga dapat diakses melalui situs BPAKemenpera (www.bpa.kemenpera.go.id) 3
  4. 4. Dari Redaksi 02 Wawancara Khusus Kebijakan ini Bertujuan untuk Mewujudkan Perumahan Surat Pembaca 03 dan Kawasan Permukiman yang Daftar Isi 04 Sehat, Aman, Serasi dan Teratur Laporan Utama 06 Pelaksanaan konsep Lingkungan Hunian Berimbang (LHB) berjalan tanpa adanya Wawancara Khusus 10 payung yang jelas sehingga kemudian hari konsep tersebut Wacana 12 sepertinya sangat sulit untuk diimplementasikan. Inforum berkesempatan untuk Liputan 30 berbincang-bincang dengan Dr. Hazaddin T. S. Deputi Kata Pemangku Kepentingan 40 Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat , tentang keberlanjutan dari Tanya Jawab 41 konsep LHB pasca lahirnya UU 10 Nomor 1 Tahun 2011. Intermezzo 42 Pengelolaan Pengetahuan 44 Laporan Utama 6 Fakta 49 Lebih Jelas Praktek Unggulan 50 tentang Lingkungan Hunian Berimbang Galeri Foto 52 Pengertian berimbang lebih menekankan yang bertempat Agenda 53 tinggal atau yang bermukim adalah berbagai kelompok Jelang 55 masyarakat yang majemuk, tidak membentuk eksklusifitas dari kelompok tertentu saja. Intermezzo 42Wacana 12 Liputan 32 “End of Cities” SETUBABAKAN Pertemuan Forum Perencana Menguatkan Eksistensi Muda Internasional Masyarakat Betawi Melalui (International Young Planners Forum) ke-2 Perkampungan Budaya BetawiFenomena Pemekaran Kota menjadi sebuah ajang pertempuran Jakarta kini sudah bukan milik masyarakat untuk menentukan kalah atau menangPerkotaan yang Tidak Teratur kepada generasi masa depan. Betawi saja tapi merupakan kebanggaan Banyak dari kota-kota besar dan dan milik seluruh masyarakat IndonesiaUrban sprawl merupakan sebuah fenomena yang ingin hidup di Ibu kota.perembetan fisik perkotaan ke wilayah sub mega-kota (megacities) di dunia mengalami kejatuhan. Apakah mereka termarjinalkan oleh paraurban yang tidak terencana dengan baik. Hal pendatang baru yang memiliki modal yangini mengakibatkan sulitnya membedakan kuat untuk memiliki dan membangunantara urban dengan sub urban-nya. Jakarta? 4
  5. 5. Edisi 3 Tahun 2010 44 Resensi Buku 46 Info Situs 50 Praktek Unggulan MUKIMITS Desa Sukunan (Yogyakarta) Perubahan-perubahan http://www.mukimits.com dari Sampah Menjadi Emas sosial yang dipelajari Situs ini dikelola oleh Laboratoruim Tahun 2000, areal sawah yang dimiliki dari sudut ruang Perumahan dan Permukiman, Jurusan Arsitektur ITS, dengan harapan oleh masyarakat desa Sukunan perkotaan secara sering tertimbun oleh sampah plastik umum, dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan lainnya yang terbawa melalui penyediaan khususnya di bidang Perumahan dan saluran irigasi dan mulai mencari perumahan pada Permukiman. solusi untuk mengatasi hal tersebut. khususnya. Fokus Sebuah sistem manajemen berbasis buku ini terletak rumah tangga dengan menggunakan pada masalah teknologi pemilahan sederhana dan yang ada di pengomposan serta adanya sebuah perumahan sehari-hari, sistem kolektif pengelolaan sampah diterapkan.dan kombinasinya pada tingkat analisislokal, serta memberikan wawasan segartentang bagaimana pengalaman orang-orang pada zaman dekolonisasi. 45 Info CDFilm Animasi Undang-Undang Nomor 48 Info Pustaka1 Tahun 2011 (DVD)Film Animasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahapan2011 guna mempermudah masyarakat dalam Pelaksanaan memahami kandungan Program Stimulan dari isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pembangunan Perumahan Swadaya 58 Jelang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tema Rendah Melalui Lembaga Keuangan Hari Habitat Dunia 2011: Mikro/Lembaga Keuangan Non Kota dan Perubahan Iklim Bank (LKM/LKNB) Pada era ini, pada umumnya masyarakat tinggal di perkotaan, dan yang menjadi perhatian kita saat ini adalah dampak Fakta 49 bencana terbesar sebagai akibat perubahan iklim diawali dan diakhiri di kota. Kota juga memberikan pengaruh yang besar terhadap Rumah Susun perubahan iklim. dalam Sinema Indonesia Pemerintah sejak beberapa dekade lalu telah mulai menggalakkan rumah susun di berbagai lokasi di Indonesia. Munculnya rumah susun sebagai latar sinema Indonesia menunjukkan rumah susun mulai mendapat tempat di masyarakat. Meski, potret rumah susun dalam ketiga film tersebut lebih dikaitkan dengan kemiskinan ataupun kriminalitas. 5
  6. 6. Laporan Utama Hunian Berimbang: Bukan Suatu yang MustahilS udah sering kita mendengar lam pembangunan perumahan. Men­ dorong terjadinya kerawanan sosial. pernyataan rumah merupa­ jadi menarik kemudian mengetahui Selain itu, disebutkan pula tentang kan kebutuhan dasar dan lebih jauh seperti apa konsepnya, ba­ perlunya kesetiakawanan diantara ber­ bahkan hak asasi manusia. gaimana konsep ini bekerja, kemudi­ bagai kelompok masyarakat, sehingga Ini bukan tanpa dasar. Su­ an kendala yang dihadapi, serta pros­ dimungkinkan kelompok masyarakatdah sejak awal kemerdekaan, prinsip peknya ke depan. Inforum mencoba mampu membantu masyarakat yangrumah sebagai hak dasar dan hak asasi menyajikannya. kurang mampu.manusia dapat ditemukan dalam ber­ Pada saat itu, konsep hunianbagai aturan dan regulasi. Mulai dari Sejarah Hunian Berimbang berimbang diterjemahkan sebagaiUUD 1945 yang awal sampai UUD Konsep hunian berimbang su­ pembangunan rumah dalam satu1945 Amandemen, UU Nomor 39 dah sejak lama dikenal di Indonesia. kompleks hunian dengan komposisiTahun 1999 tentang Hak Asasi Ma­ Setidaknya dimulai pada zaman Orde 1:3:6 yaitu pembangunan rumah 1nusia pasal 40, sampai kemudian Baru, ketika 3 (tiga) menteri terkait (satu) unit rumah mewah selalu di­regulasi terbaru yaitu UU Nomor 1 yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri sertai dengan pembangunan 3 (tiga)Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pekerjaan Umum, dan Menteri Negara unit rumah menengah dan 6 (enam)Kawasan Permukiman pasal 129. Na­ Perumahan Rakyat menerbitkan Surat unit rumah sederhana. Selain itu jugamun bagaimana kenyataannya? Ke­ Keputusan Bersama Nomor 648-384 ditetapkan kriteria luasan dan biayamampuan Negara yang pembangunan rumah.diwakili oleh pemerintahsampai saat ini belum da­ Kendala Penerapan Konseppat memenuhi ketentuan Hunian Berimbangyang tercantum dalam Pertanyaan yang kemudianUndang Undang terse­ me­ ge­ uka adalah apakah n mbut. Akibatnya tercatat aturan dalam SKB tersebutmasih sekitar 8,2 juta ke­ dijalankan? Dalam prakteknyaluarga Indonesia belum sangat sulit ditemui kompleksme­ empati rumah yang n perumahan yang terdiri darilayak huni. 3 (tiga) jenis rumah tersebut. Tentu saja telah ba­ Lebih banyak ditemukan pe­nyak program, kegiatan rumahan mewah bertebarandan upaya yang dilakukan semua Tahun 1992, Nomor 739/KPTS/1992 dimana-mana tanpa adanya pembaur­pihak termasuk pemerintah, namun dan Nomor 09/KPTS/1992 tentang an dengan rumah sederhana bahkanhasilnya belum menunjukkan hasil Pedoman Pembangunan Perumahan rumah menengah sekalipun.yang menggembirakan. dan Permukiman dengan Lingkung­ na Dimana letak kegagalannya? Per­ Salah satu upaya pemerintah se­ Hunian yang Berimbang. Latar bela­ tama, tentunya pene­ apan hukum rlama ini berupa penerapan konsep kang diterbitkannya SKB ini adalah yang tidak tegas. Kedua, tidak terse­hunian berimbang, yaitu prinsip pem­ untuk menghindari terciptanya ling­ dia insentif bagi pengembang yangba­ gunan rumah mewah, menengah n kungan perumahan dengan penge­ mematuhi aturan hunian berimbang.dan sederhana secara berimbang, da­ lompokan hunian yang dapat men­ Ketiga, kondi­ i setiap daerah beragam, s 6
  7. 7. Edisi 2 Tahun 2011terutama ketersediaan lahan, semen­ Revitalisasi Konsep Hunian nian berimbang, sekaligus juga bagitara pengaturannya bersifat seragam. Berimbang pengurangan ‘backlog’ perumahan. Kenyataan bahwa penerapan kon­ Untuk menjaga momentum ini, dibu­Perspektif Undang Undang sep hunian berimbang kurang ber­ tuhkan segera a­ uan yang jelas dalam cNomor 1 Tahun 2011 hasil selama ini mendorong perlunya bentuk Peraturan Menteri sebagaimana Kegagalan penerapan SKB terda­ dilakukan revitalisasi terhadap konsep diamanatkan dalam undang-undanghulu mendorong pemerintah untuk itu sendiri. Belajar dari pengalaman tersebut. Namun tentunya dibutuhkanmempunyai payung hukum yang le­ selama ini, beberapa hal perlu menda­ peraturan yang membumi agar dapatbih lengkap. Untuk itu, di dalam Un­ pat perhatian. Pertama, kondisi dae­ ah dilaksanakan oleh semua pihak yang rdang Undang Nomor 1 Tahun 2011 beragam sehingga dibutuhkan flek­ berkepenting­ n, se­ ing­ a ke­ erlibatan a h g ttentang Perumahan dan Kawasan Per­ sibilitas dalam pengaturannya. Hal ini semua pihak dalam proses penyusun­mukiman telah dicantumkan peng­ sebaiknya tercermin dalam perda yang annya menjadi suatu kenis­ ayaan. Un­ caturan tentang hunian berimbang akan dibuat oleh masing-masing pe­ tuk selanjutnya, ditindaklanjuti olehini. Secara jelas diamanatkan bahwa merintah daerah. Kedua, rumah susun penetapan Peraturan dae­ ah oleh ma­ rhunian berimbang dikembangkan bisa menjadi salah satu pilihan dalam sing-masing peme­ intah daerah. Kita runtuk memenuhi kebutuhan rumah penerapan konsep hunian berimbang. menyadari bahwa ini bukan pekerjaanbagi masyarakat berpenghasilan ren­ Ketiga, pengaturan tidak hanya ber­ mudah namun dengan semangat ke­dah (MBR). Selanjutnya, substansi gantung pada aspek penegakan hukum bersamaan diantara semua ‘stakehold­hunian berimbang diatur dalam pasal tetapi juga sebaiknya mengedepankan ers’, tidak ada yang muskil maupun34 sampai 37. penyediaan insentif yang memadai. mustahil. Kita tunggu (OM). Prinsip utama yang diatur ada­ Keempat, konsep hunian berimbanglah (i) badan hukum yang melaku­ tidak terlepas dari ke­kan pembangunan perumahan wajib beradaan aturan tata Pasal 33mewujudkan perumahan dengan ruang di masing-ma­ (1) ba­­dan hukumdaerah wajib memberikan kemudahanperumahanbagi Pemerintah yang mengajukan rencana pembangunan perizinan un-hunian berimbang; (ii) pembangunan sing dae­ ah. Kelima, r tuk MBR. (2) Pemerintah daerah berwenang mencabut izin pembangunan perumahanperumahan skala besar yang dilaku­ hunian berimbang juga terhadap badan hukum yang tidak memenuhi kewajibannya.kan oleh badan hukum wajib mewu­ terkait dengan aspek (3) tata cara pencabutan izinmengenai bentuk kemudahan perizinanpada Ketentuan lebih lanjut pembangunan sebagaimana dimaksud danjudkan hunian berimbang dalam satu sosial sehingga dampak ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.hamparan. Hal yang menarik bahwa pembauran hunian ju­ Pasal 34dalam hal pembangunan perumahan ga perlu mendapat (1) judkan hukum yang melakukan pembangunan perumahan wajib mewu- Badan perumahan dengan hunian berimbang.dengan hunian berimbang tidak da­ perhatian. Keenam, (2) Pembangunan perumahan skala besar dalam satu hamparan. hukum wajib mewujudkan hunian berimbang yang dilakukan oleh badanlam satu hamparan, pembangunan mi­­ komposisi huni­ (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tos badan hukum yang membangun perumahan yang seluruhnya ditujukanha­ us dilaksanakan dalam satu daerah r an berimbang 1:3:6 untuk pemenuhan kebutuhan rumah umum.kabupaten/kota oleh badan hukum perlu ditinjau kembali. (4) Dalam hal pembangunan pemerintah daerah dapat dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau perumahan sebagaimana memberikan insen-yang sama; (iii) Pemerintah dan/atau Apakah komposisi ini tif kepada badan hukum untuk mendorong pembangunan perumahan dengan hunian berimbang.pemerintah daerah dapat memberikan mutlak ada­ ya? Ketu­ ninsentif kepada badan hukum untuk Pasal 35 juh, pene­ apan good go­ (1) Pembangunan perumahan skala besar dengan hunian berimbang meli- rmendorong pemba­ gun­ n perumah­ n a vernance harus menjadi puti rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah. (2) Ketentuan mengenai hunian berimbang diatur dengan Peraturan Men-an dengan hunian berimbang. bagian dari penerapan teri. Kategori hunian berimbang sen­ hunian berimbang, Pasal 36diri masih tetap sama yaitu meliputi sehingga keterbukaan (1) Dalam hal pembangunan perumahan dengan hunian berimbang tidak dalam satu hamparan, pembangunan rumah umum harus dilaksanakanrumah sederhana, rumah menengah, harus dikedepankan. dalam satu daerah kabupaten/kota. (2) Pembangunan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan rumah mewah. Namun disadari harus mempunyai akses menuju pusat pelayanan atau tempat kerja.sepenuhnya bahwa pengaturan dalam Agenda Kedepan (3) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan daerah.undang-undang masih perlu ditindak­ Lahirnya Undang- (4) Pembangunan perumahan dengan hunian berimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang sama.lanjuti dengan pengaturan lebih rinci Undang 1 Tahun 2011sehingga ditetapkan bahwa ketentuan merupakan momen­ Pasal 37 Ketentuan lebih lanjut mengenai perumahan skala besar dan kriteria hunianmengenai hunian berimbang diatur tum penting bagi pe­ berimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Menteri.dengan Peraturan Menteri. ne­ ap­ n konsep hu­ r a Sumber: UU Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 7
  8. 8. Laporan Utama sumber foto: istimewa Lebih Jelas tentang Lingkungan Hunian Berimbang Yusuf Yuniarto*P engertian Lingkungan Hunian menteri tahun 1992 sebagai berikut: tus sosial serta tingkat ekonomi yang dalam Undang-Undang No­ ‘Bahwa untuk mencapai tujuan berbeda, mencegah terjadinya kerawa­ mor 1 Tahun 2011, merupa­ ank pembangunan perumahan dan per­ nan sosial.bagian dari kawasan permukiman, mukiman yang serasi tersebut di atas,yang dapat berupa kawasan perkotaan perlu diwujudkan lingkungan permu­ Pelaksanaan Lingkungan Huniandan atau kawasan perdesaan, yang kiman yang penghuninya terdiri dari Berimbang Masa Laluberfungsi sebagai tempat tinggal (ber­ berbagai profesi, tingkat ekonomi Ketentuan lingkungan hunianmukim). Jadi tekanan dari fungsi ling­ dan status sosial yang saling membu­ berimbang sebenarnya sudah berjalankungan hunian adalah tempat tinggal tuhkan dengan dilandasi rasa keke­ jauh sebelum peraturan 3 menteri iniatau bermukim. Tempat tinggal atau luargaan, kebersamaan dan kegotong diterbitkan. Perumahan baru diba­bermukiman tersebut dapat berupa, royongan, serta menghindari tercip­ ngun pada awal 1980-an sampai de­perumahan atau permukiman tergan­ tanya lingkungan perumahan dengan ngan awal 1990-an dapat menerapkantung dari besar atau jumlah tempat pengelompokan hunian yang dapat lingkungan hunian berimbang de­tinggal yang menjadi satu kesatuan mendorong terjadinya kerawanan so­ ngan baik sampai dengan awal tahunkomunitas dan pelayanannya. Penger­ sial’. (Konsideran Menimbang huruf 1990-an. Perumahan yang dibanguntian berimbang lebih menekankan b. SKB 3 Menteri, tentang Pedoman oleh instansi pemerintah atau olehyang bertempat tinggal atau yang Pembangunan Perumahan dan Per­ perusahaan swasta juga menerapkanbermukim adalah berbagai kelom­ mukiman dengan Lingkungan Huni­ lingkungan hunian berimbang yangpok masyarakat yang majemuk, tidak an yang Berimbang 1992) diperuntukkan bagi eksekutif utama,membentuk eksklusifitas dari kelom­ Dari konsideran SKB 3 Men­ tenaga eksekutif madya dan tenagapok tertentu saja. teri huruf b tersebut nampak bahwa kerja di bawah tingkat tersebut de­ Tujuan utama ketentuan lingkung­ hunian berimbang ditekankan suatu ngan komposisi rumah tertentu.an hunian yang berimbang disebutkan kesetia-kawanan sosial dari berbagai Perkembangan selanjutnya, rumahdi dalam Surat Keputusan Bersama 3 lapisan masyarakat, baik profesi, sta­ dan perumahan bukan lagi dibangun 8
  9. 9. Edisi 2 Tahun 2011dan dijual sebagai pemenuhan ke­ tinggi, jiwa Bhineka Tunggal Ika dan an dengan pola 1:3:6 perlu ditinjaubutuhan dasar saja tetapi sudah me­ gotong royong, tetap membangun ru­ ulang, apakah perbandingan itu su­lekat dengan nilai prestise/pencitraan mah sederhana. Maka terjadi segregasi dah merupakan cerminan komposisidiri secara sosial (social prestige). De­ lokasi yang tajam antara rumah seder­ masyarakat dari salah satu wilayah,ngan tambahan nilai pencitraan diri hana dan rumah yang lainnya. atau dengan komposisi tersebut jiwaatas kebutuhan dasar tersebut harga Dengan Undang-Undang Nomor kenasionalan dapat terwujud? Keten­jual rumah menjadi berlipat dan sa­ 1 Tahun 2001, yang salah satunya tuan ini sebaiknya mengikuti kom­ngat menguntungkan bagi pemba­ ber­ saskan Kenasionalan, Lingkung­ a posisi masyarakat setiap wilayah, danngunnya. Ternyata masyarakat juga an Hunian Berimbang lebih terkait penelitian yang mendalam apakahmengikuti pancingan pasar sehingga, de­ gan jiwa Bhineka Tunggal Ika. n dengan perbanding­ n tersebut benar- apasar rumah dan perumahan dengan Lebih sempit lagi semangat kegotong- benar dapat membangun jiwa kena­tambahan nilai prestise tersebut laris royong­ n pada masya­ akat yang ber­ a r sionalan lebih baik dan lebih cepat.manis. Rumah dan perumahan yang asal dari berbagai kelompok dapat Pengertian rumah sederhana apa­dibangun tanpa menambahkan nilai kah berdasar ukuran kavling tanah­pencitraan diri ditinggalkan, bukan nya (ketentuan UU 1/2011, ukurankarena tidak menguntungkan yang rumah minimal adalah 36 m2), ataumembangun, tetapi akan lebih un­ harga jualnya. Ketentuan yang lalutung jika menjual rumah dengan rumah sederhana berdasarkan padadiberikan tambahan pencitraan diri harga pembangun­ nnya yang se­ a(social prestige). nilai 75% dari pemba­ gunan rumah n Oleh sebab itu, rumah seder­ negara tipe C. Hal-hal tersebut perluhana yang dibangun sekedar untuk dikaji ulang dalam pelaksanaan ke­pemenuhan kebutuhan dasar, tidak tentuan lingkungan hunian berim­diminati oleh pembangun rumah bang pada Undang-undang Nomordan perumahan, karena akan lebih 1 Tahun 2011, sesuai dengan jiwameng­ ntungkan membangun ru­ u yang melandasi.mah dan perumahan yang mem­ Momentum sekarang adalah ke­punyai tambah­ n pencitraan diri. a sempatan yang sangat baik untukUkuran rumah dapat sama, mi­ alnyas dapat merumuskan ketentuan pelak­tipe 36 m2 dengan ukuran kavling sanaan lingkungan hunian berim­tanah yang sama dengan rumah dan bang berasaskan kenasionalan yangperumahan sederhana, tetapi de­ melandasi ketentuan dalam batangngan tambahan nilai pencitraan diri tubuh Undang-Undang tersebut.lebih tinggi, harga jual rumah dan tercipta dalam suatu permukiman, Pelaksana­ n jiwa kenasionalan hen­ aperumah­ nnya dapat mencapai 3 atau a sebagai salah satu pelaksanaan dari daknya juga dipahami oleh perumusbahkan 5 kali lebih mahal dari rumah asas tersebut. Oleh sebab itu, pem­ Rencana Peraturan Pemerintah dalamdan perumahan sederhana. bangunan permukiman wajib melak­ merumuskan aturan tentang penggu­ sanakan pembangunan lingkungan naan nama perumahan atau kelompokPelaksanaan Lingkungan Hunian hunian yang berimbang sebagai suatu rumah (klaster) yang mencerminkanBerimbang Masa Depan perwujudan jiwa nasionalisme dan kenasionalan untuk tidak memper­ Ketentuan lingkungan hunian jiwa Persatuan Indonesia dari Pancasi­ panjang penyakit sosial kita, inferiorberimbang yang mengharuskan diba­ la. Kesengajaan tidak melaksanakan complex, pada lingkup penyelengga­ngunnya rumah sederhana disamping pembangun­ n permukiman dengan a ran perumahan dan kawasan permu­rumah menengah dan mewah tidak lingkungan hunian berimbang, apa­ kiman, yang selama ini lebih banggasepenuhnya dijalankan. Profit men­ pun dalihnya, merupakan penging­ dengan menggunakan bentuk bangu­jadi motivasi utama para pembangun karan asas kenasionalan dari Undang- nan, bahasa dan nama asing.permukiman. Hanya pembangun Undang. *Staf Ahli Menteri Negarapermukiman yang mempunyai ideal­ Pelaksanaan pembangunan per­ Perumahan Rakyat Bidang Tataisme mewujudkan jiwa kenasionalan mukiman dengan lingkungan huni­ Ruang, Pertanahan dan Permukiman 9
  10. 10. Wawancara Khusus Kebijakan ini Bertujuan untuk Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Sehat, Aman, Serasi dan Teratur Topik tentang Lingkungan Hunian Berimbang (LHB) sebenarnya sudah dimulai sejak lahirnya SKB tiga menteri pada tahun 1992 yang kemudian lebih dikenal khalayak ramai sebagai konsep 1, 3, 6. Pelaksanaan konsep ini berjalan tanpa adanya payung yang jelas sehingga kemudian hari konsep tersebut sepertinya sangat sulit untuk diimplementasikan. Inforum berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Dr. Hazaddin T. S. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kementerian Perumahan Rakyat, tentang kelanjutan dari konsep LHB pasca lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disela-sela kesibukannya.S elama ini kebijakan tentang Lingkungan Hunian Ber­ Ruh dari SKB tersebut kemudian dicoba untuk diangkat imbang hanya dinaungi oleh Surat Keputusan Bersama kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang (SKB) tiga Menteri pada tahun 1992, dengan harapan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menurut pandanganterwujudnya sebuah lingkungan perumahan dan kawasan Bapak apakah sejumlah pasal yang membahas tentang Ling­permukiman yang serasi, bagaimana Bapak memandang kebi­ kungan Hunian Berimbang dalam UU tersebut yaitu pasal 34,jakan ini di masa lalu? 35, 36 dan 37, telah dianggap memadai? Sebagaimana dimaklumi kebijakan tentang Hunian Kebijakan Hunian Berimbang yang baru sebagaimanaBerimbang pada waktu yang lalu adalah melalui SKB Men­ diamanatkan dalam Pasal 34 sampai 37 Undang-Undangteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Per­Negara Perumahan Rakyat Nomor 648-384 Tahun 1992, mukiman, tentu saja belum memadai. Oleh karena itu perluNomor 739/KPTS/1992, Nomor 09/KPTS/1992 tentang dijabarkan lebih lanjut (rinci) yang selanjutnya dituangkanPedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman de­ dalam Peraturan Menteri tentang Hunian Berimbang,ngan Lingkungan Hunian Berimbang atau yang lebih dike­ sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011nal dengan pola 1:3:6. Kebijakan Lingkungan Berimbang dan saat ini proses penyusunan rancangannya masih dalamdimasa lalu dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain. pembahasan tentang insentif. Pertama, dari aspek tujuan, kebijakan ini bertujuanuntuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman Sebenarnya apa yang menjadi kendala utama pelaksana­ n ayang sehat, aman, serasi dan teratur dengan berbagai kelom­ aturan hunian berimbang selama ini? Apakah pengaturan yangpok masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan ada saat ini sudah bisa menangani kendala tersebut? Apakahstatus sosial, berbasis rasa kekeluargaan, kebersamaan dan dengan nantinya masih dianggap perlu dibuatkan pengaturankegotong-royongan serta menghindari terciptanya lingkung­ lebih lanjut sebagai kelanjutan dari pengaturan dalam UU?an perumahan eksklusif, yang dapat mendorong terjadinya (Jika ya, apa bentuknya dan kapan rencananya)kerawanan dan kecemburuan sosial melalui pola 1:3:6 (1 Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya beberaparumah mewah : 3 rumah menengah : 6 rumah sederhana). kendala utama pelaksanaan LHB antara lain, kewajiban Kedua, dari aspek pelaksanaannya kebijakan ini harus membangun rumah sederhana dalam satu hamparan dinilaidiakui banyak menghadapi kendala dalam operasionalisasi­ mengurangi keuntungan pengembang; harga tanah mahalnya. Kendala tersebut antara lain, harga tanah di perkotaan sehingga sulit dibangun rumah sederhana untuk mewujud­mahal dan terbatas; image/citra lingkungan perumahan yang kan LHB sesuai ketentuan; image/citra lingkungan perumah­dibangun cenderung menurun kalau ada rumah sederhana, an yang dinilai akan turun; kelompok yang lebih mampudalam SKB LHB tidak diatur secara jelas dan tegas tentang (mewah) tidak ingin hidup berdampingan dengan MBR;insentif dan disinsentif (sanksi); persoalan kompensasi yang belum ada insentif dan disinsentif yang jelas untuk menjaditidak jelas dan sebagainya daya tarik pembangunan dengan Hunian Berimbang, dan Ketiga, dari aspek yuridis SKB tidak punya legitimasi yang lain-lain.kuat karena tidak dipayungi oleh aturan yang lebih tinggi(undang-undang) sebagaimana yang sedang disiapkan ini. Apakah konsep Lingkungan Hunian Berimbang hanya 10
  11. 11. Edisi 2 Tahun 2011terpaku pada konsep 1 Rumah Mewah, 3 Rumah Menengah, Apakah insentif yang bisa diberikan oleh pemerintah (baikdan 6 Rumah Sederhana? pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) kepada pengem­ Sebelumnya memang konsep komposisi LHB sesuai bang jika telah membangun kawasan perumahan dan permu­dengan yang termaktub dalam SKB tersebut, tapi saat ini kiman dengan konsep hunian berimbang?kita (Kemenpera-Red) sedang mencoba mengembangkan Berbagai insentif memang perlu dipikirkan. Beberapa in­menjadi lebih luas termasuk menyangkut hal rumah tapak sentif yang sedang diusulkan dalam Rancangan Permenperadan rumah susun juga kemungkinan perubahan komposisi, tentang Hunian Berimbang saat ini antara lain; pemberianmisalnya menjadi 1:2:3 termasuk insentif dan diinsentif. stimulan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas – Red.) untukHarapannya bisa diimplementasikan di daerah. rumah sederhana; pemberian stimulan DAK bidang peru­ mahan dan permukiman; pemberian program-program Ke­ Beberapa rumor beredar bahwa sebenarnya konsep 1, 3, 6 menpera (RP3KP, Rencana Rinci, DED), pemberian peng­ini terlalu dipaksakan untuk diwujudkan, padahal sebenarnya hargaan di bidang perumahan; serta dari Pemda memberikanpihak penyelenggara perumahan kurang bisa memperoleh keun­ pembebasan restribusi dan perijinan dan juga pemberiantungan, bagaimana Bapak melihat persoalan ini? kemudahan lainnya. Intinya kita akan berusaha memberikan Rumor tersebut ada benarnya, tapi saat ini kita sudah insentif yang lebih, bukan pas dengan modal, karena harusberdasarkan amanat undang-undang karena itu saat ini kita kita hargai pengorbanan yang mereka (pengembang – Red.)(Kemenpera-Red.) mencoba memperbaiki aturannya melalui lakukan untuk mewujudkan ini.Permenpera tentang Hunian Berimbang yang sedang di­susun. Dalam prosesnya kita mengadakan semacam ‘dengar Apakah yang telah dilakukan selama ini dalam upayapendapat’ untuk menjaring masukan atau keinginan dari “memberikan pemahaman” kepada para pengembang agarpara pemangku kepentingan penye­ melaksanakan konsep Lingkungan Hunianlenggara dan pelaksana pembangunan Berimbang?perumahan dan kawasan permukiman. Dalam rangka menyiapkan Permenpera Hunian Berimbang, seperti di awal telah di­ Bagaimana peran pemerintah daerah ...nantinya terangkan kita sudah melakukan diskusi-dis­dalam hal ini? Permenpera kusi di Pusat dan Daerah sekaligus menginfor­ Peran Pemda masih terbatas dan ini dapat masikan dengan mengundang para pemangkukurang memahami benar atas tujuan mewadahi kepentingan di bidang perumahan seperti dariHunian Berimbang, padahal Hunian berbagai Kementerian Pekerjaan Umum, KementerianBerimbang sangat terkait dengankepentingan Pemda sendiri dalam macam aspirasi... Dalam Negeri, REI, APERSI, PERUMNAS, KOPERASI, Pemerintah Provinsi/Kota/Kabu­penyediaan rumah bagi semua kelom­ paten, kalangan civitas akademika dari pergu­pok masyarakat termasuk bagi MBR di ruan tinggi, pengamat perumahan dan lainnyadaerahnya serta menjadi tanggung jawab untuk menyampaikan pendapat, masukan,Pemda dalam penyediaan rumah sebagaimana diatur dalam saran, bahkan uneg-uneg­ nya tentang Hunian Berimbang. -PP Nomor 38 Tahun 2007. Dengan demikian nantinya Permenpera ini dapat mewadahi berbagai macam aspirasi dan keinginan serta ide-ide baru Sejauh ini implementasi hunian berimbang yang sudah yang segar.dilakukan dan berhasil ada di daerah mana saja? Beberapa contoh pelaksanaan pembangunan perumahan Selama ini konsep Lingkungan Hunian Berimbang selaludengan konsep Hunian Berimbang sampai saat ini antara diterapkan pada ‘Rumah Tapak’, apakah bisa konsep ini dite­lain; Perumahan Telaga Kahuripan di kabupaten Bogor rapkan pada ‘Rumah Susun’? Mohon penjelasan Bapak.dengan luas lokasi lebih kurang 750 Ha, Perumahan Bukit Konsep pembangunan perumahan dengan hunian ber­Semarang Baru di kabupaten Semarang dengan luas lokasi imbang pada prinsipnya dapat juga diterapkan pada pem­lebih kurang 1.250 Ha, Perumahan Bukit Baruga di kota bangunan Rumah Susun Milik (RUSUNAMI). Hal tersebutMakassar dengan luas lokasi lebih kurang 1.000 Ha, Peru­ sedang dicoba untuk dikembangkan misalnya dalam satumahan Driyorejo di kabupaten Gresik dengan luas lokasi kawasan dibangun apartemen mewah, apartemen menengahlebih kurang 1.000 Ha dan Perumahan Kurnia Jaya di kota dan disampingnya dapat dibangun Rusunami. Atau untukBatam dengan luas lokasi lebih kurang 100 Ha. Diharapkan rumah tapak misalnya jika memiliki lahan sempit maka un­ke depan akan banyak lagi pengembang yang akan melak­ tuk rumah sederhananya dapat dikonversi menjadi rusunamisanakan konsep Hunian Berimbang ini. sehingga Hunian Berimbang dapat diwujudkan. 11
  12. 12. Wacana Fenomena Pemekaran Perkotaan yang Tidak Teratur sumber foto: googleearth Eko Suhendratma*T ahun 1970 Jakarta hanya berpenduduk 4,5 juta tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai jiwa dan pada tahun 2010 angka ini melonjak dengan strata ekonomi yang heterogen serta coraknya menjadi 9,6 juta jiwa di malam hari. Pertanyaan materialis. Sedangkan sub urban dapat didefinisikanbesarnya kemudian adalah berapa penduduk Jakarta di sebagai sebuah wilayah peralihan yang memilikisiang hari? Ternyata pada siang hari Jakarta dihuni oleh karakteristik antara wilayah perkotaan dengan wilayah15 juta penduduk, ini berarti ada sekitar 5,4 juta jiwa perdesaan, biasanya disebut dengan pinggiran kota (urbanpenduduk yang komuter masuk dan keluar Jakarta setiap periphery). Jadi sub urban merupakan suatu wilayah yangharinya. Pertanyaan kedua adalah kemanakah 5,4 juta berada di antara urban (kota) dan rural (desa). Jika hal iniorang tersebut pergi? dilihat sebagai suatu bentuk komunitas, maka sub urban Jawaban dari pertanyaan di atas pasti ke daerah- merupakan komunitas yang memiliki sifat-sifat urbandaerah penyangga di sekitaran Jakarta seperti Tangerang, yang berada di tengah-tengah rural (Kuswitoyo, 2000).Depok, Bogor dan Bekasi. Datang pagi hari dan kembali Urban sprawl ditandai juga dengan terjadinya alihke rumah pada sore hingga malam hari. Jika kita fungsi lahan-lahan pertanian menjadi sesuatu yang bukanperhatikan dengan seksama maka kita dapat menemukan pertanian. Data terakhir mencatat di Jakarta telah terjadisebuah fenomena dimana tidak ada laginya perbedaan konversi lahan pertanian dengan rata-rata 12,03 persenatau batasan yang jelas antara Jakarta dengan ‘kota’ per tahun. Lahan-lahan pertanian inilah yang sebenarnyapenyangganya. Wujud yang dapat kita jumpai selalu akan dapat dikatakan sebagai batas tegas antara wilayah urbansama yaitu façade (tampak muka) bangunan rumah atau dengan sub urban-nya. Contoh mengenai hal ini masihruko (rumah toko). dapat kita jumpai di beberapa negara maju, ketika Fenomena ini dikenal dengan urban sprawl atau kita keluar dari kota maka yang akan ditemui adalahdapat disebut juga dengan perembetan fisik perkotaan hamparan lahan pertanian atau perkebunan yang sangatke wilayah sub urban yang tidak terencana dengan luas tanpa permukiman. Antara kota yang satu denganbaik secara sporadis. Hal ini mengakibatkan sulitnya lainnya dipisahkan dengan zonasi yang jelas.membedakan antara urban dengan sub urban-nya. Dengan terjadinya fenomena ini, maka muncullahDjaljoeni 1988, mendefinisikan kota sebagai sistem pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan Tangerang-jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan Depok-Bogor-Bekasi. Hal ini terjadi karena pemerintah 12
  13. 13. Edisi 2 Tahun 2011juga mendorong munculnya pusat-pusat permukiman berbagai interaksi baik ke dalam atau keluar dandengan gaya ‘kota’ di wilayah-wilayah tersebut. Tidak menimbulkan dampak ketidakteraturan. Pencampuranhanya permukiman yang muncul, kawasan industri kegiatan dan interaksi ini akan mengakibatkan bataspun bergeser sehingga secara ekonomi hal ini ikut antara kawasan perkotaan dan pinggiran menjadi tidakmempengaruhi struktur ekonomi Jakarta. Sektor industri jelas lagi.di wilayah sekitar Jakarta ini memberikan kontribusi yang Hal ini akan tentunya tidak menguntungkan danmeningkat pada daerahnya masing-masing, Bekasi 60,9 sangat terasa di berbagai sektor, utamanya penggunaanpersen (1993) menjadi 81,7 persen (2009), Bogor 49,4 moda transportasi akibat mobilitas penduduk daripersen (1993) menjadi 68,8 persen (2009) dan Tangerang daerah pinggir ke lokasi bisnis di pusat perniagaan59,3 persen (1993) menjadi 71,7 persen (2009). perkotaan memerlukan waktu tempuh yang panjang.Perubahan struktur ekonomi ini juga yang ikut memicu Ketidakmampuan ‘kota inti’ menangani perpindahantumbuhnya pusat-pusat permukiman baru. warganya dari dan menuju ‘kota penyangga’ akhirnya Tak bisa dipungkiri, kota akan membawa persoalan baruadalah magnet yang menjadi dimana kemacetan lalu lintas akandaya-tarik manusia untuk bertambah parah.ditempati. Kota ibarat sebuah Seyogyanya, untuk mengantisipasiperadaban yang menjanjikan hal tersebut, perlu diimbangi dengankehidupan yang lebih baik penegakan regulasi (peraturan) bagidari daerah asal (perdesaan). pengelola kota sehingga pemekaranItulah yang selalu terpatri di kota akan sejalan dengan rencana tatabenak para angkatan kerja, ruang dan wilayah yang disusun. Danbaik yang telah dibekali skill mungkin sebaiknya antara Jakartadan kompetensi melalui dan kawasan sekitarnya seharusnyapendidikan formal, ataupun memerlukan “satu regulasi” ataumasyarakat informal yang hanya bahkan mungkin “satu penanganan”.mengandalkan tenaga dan daya Keberadaan Rencana Tata Ruangjuangnya untuk melangsungkan Wilayah (RTRW) seharusnya segerakehidupan. Dengan kata lain disusun dan diimplementasikankondisi kota dipandang mampu dalam mencapai tata ruang yangmenyediakan kesempatan kerja pro lingkungan dan mendukungyang lebih berkualitas sehingga pemerataan ekonomi.menjadi faktor penarik Pemerintah daerah juga perlu sumber foto: istimewa Walaupun muncul pusat- segera membuat panduan pelaksanaanpusat kegiatan perekonomian baru, konsentrasi kegiatan pembangunan untuk menjaga konsistensi perkembangandi Jakarta belum sepenuhnya berhasil di transfer ke kawasan perkotaan. Dalam jangka panjang, perlu segerawilayah luar Jakarta. menciptakan keserasian perkembangan kota dengan Masih terpusatnya kegiatan ekonomi di Jakarta wilayah sekitarnya, serta menciptakan keterpaduanmengakibatkan orang tetap memilih untuk bekerja pembangunan sektoral dengan wilayah sekitarnya.di Jakarta. Namun dikarenakan ketersediaan lahan di Mengimplementasikan rencana struktur dan polaJakarta yang semakin terbatas dan mahal, orang lebih pemanfaatan ruang kawasan perkotaan, dan upaya-upayamemilih untuk bergerak ke pinggiran kota atau sub pengelolaan kawasan fungsional, yang akan menjadiurban dan bermukim di kota-kota baru tersebut. Hal ini tugas utama dalam pengendalian pembangunan kawasanmengakibatkan terjadinya mobilitas yang tinggi antara perkotaan. Hal inilah yang akan mengurangi pemekaran‘kota inti’ dan ‘kota penyangga’. “Pembiaran” mobilisasi wilayah kota yang tak teratur, sehingga dampak negatifpenduduk ini akan menimbulkan masalah dalam dari urban sprawl dapat diminimalisir.pemanfaatan tata ruang wilayah, sehingga kepadatankawasan pemukiman akan bergeser meluas keluar laksana *memperoleh gelar Master Urban Management darifringer area atau seperti jari tangan. Pertambahan kawasan Institutte for Housing and Development Studies, Erasmuspermukiman ke luar kawasan perkotaan menimbulkan University, Rotrerdam 13
  14. 14. Wacana Menimbang Kembali Kebijakan Hunian BerimbangI stilah hunian berimbang telah muncul dalam undang-undang perumahan dan kawasan permu-kiman. Pasal 34 sampai pasal 37, UUNomor 1/2011 tentang Perumahan Oleh Tjuk Kuswartojo sumber foto: google earth nakan pada pembangunan perumahan komersial atau campuran komersial umum skala besar. Apakah skala be- sar ini akan merupakan angka mutlak atau angka relatif yang disesuaikandan Kawasan Permukiman, memuat dengan kondisi setempat, masih harusketentuan tentang pembangunan pe- dipertegas. Undang-undang ini sendirirumahan dengan hunian berimbang. memberikan ketentuan yang mendua,Dengan demikian kebijakan hunian di satu sisi skala besar tersebut diha­berimbang yang semula hanya meru- ruskan berupa satu hamparan (pasal 34pakan prakarsa dan kesepakatan ber- ayat 2), tetapi pada sisi lain boleh tidaksama tiga menteri, kini merupakan satu hamparan asal dalam satu daerahpengaturan yang kehadirannya diwa- kabupaten/kota (pasal 36 ayat 1).jibkan oleh undang-undang. Ketiga, bahwa untuk mewujudkan Sejauh dapat dimengerti, undang- Upaya mewujudkan blok hunian berimbang: pembangunan perumahan dengan Tergolong rumah sederhanakah yang ber­ ­ aundang ini tidak begitu saja menga- da di jalan yang lebih kecil. hu­ ian berimbang, pemerintah dan ndopsi kebijakan hunian berimbang atau pemerintah daerah dapat mem-seperti yang tertera dalam surat kepu- rumah swadaya, rumah khusus dan berikan insentif, apa bentuk insentiftusan bersama (SKB) Menteri PU, rumah negara. Selanjutnya, UU ini yang paling merangsang bangkitnyaMenteri Dalam Negeri dan Menteri mengatur bahwa badan hukum yang nafsu mewujudkan hunian berimbangPerumahan Rakyat Tahun 1992 itu. membangun rumah komersial atau masih harus dicari.Karena meski hunian berimbang di- campuran antara rumahan komersial Keempat, bahwa Menteri Perumah­anggap penting, tetapi ada pengeta- dan rumah umum skala besar yang an Rakyat mendapatkan mandat UUhuan empirik tentang pelaksanaan wajib mewujudkan hunian berim- untuk menindak lanjuti dan mengaturSKB tersebut dan ada hal baru yang bang. Rumah komersial menurut UU lebih lanjut ketentuan tentang hunianakan tercipta oleh UU Nomor 1/2011 tersebut diselenggarakan untuk tujuan berimbang tersebut. Ada dua pasalini yang harus menjadi pertimbangan. mendapatkan keuntungan, sedang ru- (pasal 35 dan pasal 37) yang menga-Hal baru tersebut belum ada dalam mah umum diselenggarakan untuk manatkan bahwa hunian berimbangpemikiran perumusan SKB, tidak ter- memenuhi kebutuhan masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturancantum dalam UU perumahan lama ber­ enghasilan rendah. Secara im- p Menteri. Dengan demikian, Kemen-dan bahkan belum dijumpai dalam plisit UU ini menganggap bahwa terian Perumahan Rakyat akan selalukondisi nyata. Hal baru tersebut ha­ pembangunan rumah umum tidak dapat melakukan perbaikan, penyem-rus dipertimbangkan dan harus men- bisa mendapatkan keuntungan karena purnaan dan penyesuaian denganjiwai konsep hunian berimbang yang itulah pembangunan rumah umum perkembangan tanpa harus bernego-masih ditunggu kelahirannya. ini dibantu subsidi atau fasilitas dari siasi dengan kementerian lain. Paling tidak ada empat hal baru pemerintah. Mungkin dapat dipertim- Sebelum hadirnya UU Nomoritu yang harus dipertimbangkan se- bangkan pula adanya imbalan (fee) jasa 1/2011 tersebut sesungguhnya telahcara mendalam, dalam pengembang­ n a penyelenggaraan perumahan yang ada upaya unit kerja di lingkungankonsep dan kebijakan pemba­ gunan n tran­ ­ aran dan bukan keuntungan sp Kementerian Perumahan Rakyat un-perumahan dengan hunian berim- yang cara memperolehnya tersembu- tuk meninjau kembali SKB tiga men-bang. Pertama, UU Nomor 1/2011 nyi. teri tersebut. Walaupun demikian se-telah menentukan adanya pengatego- Kedua, pembangunan perumahan jauh yang dapat diamati, peninjauanrian rumah komersial, rumah umum, dengan hunian berimbang hanya dike- SKB tersebut masih dibelenggu oleh 14
  15. 15. Edisi 2 Tahun 2011 sumber foto: google earthpemikiran bahwa hunian berimbangadalah proporsi satu rumah mewah,tiga rumah sedang dan enam rumahsederhana. Walapun angkanya dico-ba diotak-atik kembali tetapi konsepproporsi tipe rumah tersebut tetapdipertahankan. Konsep yang dice-tuskan sekitar duapuluh tahun yanglalu itu hampir menjadi mitos untukmewujudkan keseim­ angan pem- bbangunan perumahan. Suatu upayaagar pembangunan perumahan (olehpengembang) tidak didominasi olehrumah mewah saja.SKB Hunian Berimbang:Kebijakan Muskil,Implementasi Mustahil Apabila disimak pertimbanganyang mendasari SKB hunian ber-imbang tahun 1992 tersebut, akan Tatanan Belanda (1920an): Rumah untuk masyarakat lapisan atas yang disetarakan dengandiperoleh kesan bahwa rumusannya Belanda menghadap jalan besar, rumah pribumi pegawai rendahan di belakangnya dengan MCK umum. Kini semua rumah telah menjadi rumah gedongan dan dihuni lapisan atas.memang sederhana. SKB ini hanyamengenai proporsi jumlah rumahyang dibangun, tetapi dibalik itu se- terdiri dari aneka status sosial, aneka dianggap bisa membawa sial. Manasungguhnya ada tujuan muskil yang profesi, aneka asal usul dan semuanya mau orang kaya hidup berdampinganhendak dicapai. Bagaimana tidak, mendapatkan pelayanan serta fasilitas dengan orang sederhana. Karena itukebijakan hunian berimbang yang publik secara adil. ada pemerintah daerah yang terang-mematok pembangunan perumahan Apakah selama ini kebijakan terse- terangan menolak formula ini. Adadengan formula 1 mewah: 3 sedang: 6 but dapat diwujudkan. Rasanya belum pula pemerintah daerah secara kreatifsederhana harus diterapkan di seluruh pernah terdengar adanya evaluasi yang memelintir kebijakan ini dengan me-Indonesia yang beragam. serius atas implementasi kebijakan ini. nyilahkan pembangunan rumah me- Dibalik formula sederhana itu, se- Karena itu sebetulnya belum diketahui wah saja, asalkan dana pembangunansungguhnya ada tujuan memang mu- secara persis berapa banyak pemba­ untuk rumah sederhana diserahkanlia, muluk dan juga muskil. Pemba­ ngunan perumahan yang benar-benar pada suatu organisasi yang dibentukngunan perumahan digunakan untuk menaati kebijakan ini. Kenyataannya untuk mengurusi jenis rumah ini. For-merekayasa terwujudnya suatu satuan tidak mudah untuk menemukan pe- mula 1:3:6 tetap dapat dipenuhi, tetapisosial multistrata yang harmonis. Ke- rumahan yang dibangun sejak 1993 tentu saja jauh dari niat untuk mewu-bijakan hunian berimbang adalah yang menaati SKB tersebut dalam judkan komunitas multistrata yangupaya untuk mewujudkan komuni- satu hamparan. Ternyata eksklusifitas harmonis, walaupun mungkin subsiditas yang meski terdiri dari berbagai dan dominasi penggunaan prasarana silang memang bisa dilakukan.lapisan masyarakat tetapi tetap serasi. umum terus bermunculan tanpa ada Meski tidak banyak, tetapi ada ba-Kehadiran eksklusifitas tempat ting- tindak apapun untuk mengatasinya. dan usaha yang menyelenggarakangal dapat dicegah dan kesetia-kawan- Agaknya para pemberi izin dan pembangunan perumahan denganan sosial bisa terwujud. Pemanfaatan pelaksana kebijakan tersebut mema- konsep hunian berimbang tersebut.prasarana dan fasilitas dapat dilaku- hami bahwa formula 1:3:6 adalah ke- Pembangunan rumah mewah, se-kan secara adil dan subsidi silang- bijakan yang mustahil untuk diwujud- dang dan sederhana ditata dalam satupun dapat dilaksanakan. Pokoknya kan, apalagi dalam kaitannya dengan blok dengan mengadopsi apa yangperu­ ahan dengan komposisi 1:3:6 m pembangunan perumahan komersial. dikonsepkan dan pernah diwujud-tersebut diharapkan akan mewujud- Kehadiran angka enam dalam ham- kan oleh perencana zaman kolonialkan suatu komunitas serasi meskipun paran perumahan komersial justru Belanda (Thomas Karsten) sekitar 15
  16. 16. Wacanatahun 1920an. Rencana tersebut me­ jumlah para kawula. saja suatu daerah mempunyai begitunempatkan rumah gedongan meng- Implementasi kebijakan hunian ba­ yak lapisan masyarakat sehingga nhadap jalan besar dan satu blok de­ berimbang dengan formula 1:3:6 bu- tidak cukup untuk ditampung hanyangan rumah kampung sederhana yang kan hanya buruk, tetapi juga mustahil dalam tiga tipe rumah. Mungkin harusmenghadap gang kecil dibelakangnya. untuk dapat diwujudkan. SKB hunian diciptakan tipe rumah sangat seder-Rumah gedongan diperuntukkan go- berimbang tersebut diberlakukan di hana, hampir sederhana, sederhana,longan yang berkedudukan sosial serta seluruh Indonesia, tanpa petunjuk agak menengah, menengah, mene­penghasil­ n yang lebih tinggi daripa- a bagaimana menyesuaikannya dengan ngah plus, hampir mewah, mewah,da penghuni rumah kampung di be- kondisi daerah. Padahal daerah di sangat mewah dan sebagainya.lakangnya, “orang kampung” tersebut Indonesia memunyai perkembangan Skala pembangunan juga tidakbisa mendapatkan penghidupannya dan kondisi yang sangat beraneka dipertimbangkan secara mendalamdari penghuni gedongan dan sebaliknya ra­ am, sehingga tidak mungkin ada g dalam SKB hunian berimbang ini.orang gedongan bisa mendapatkan satu kebijakan pembangunan peru­ Tampaknya tidak diperhitungkan,jasa orang kampung. Wujud konsep mahan yang dapat diberlakukan de­ berapa luas hamparan atau berapape­ inggalan perencana Belanda ini n ngan cara yang sama untuk seluruh jumlah rumah yang dibangun agar da-masih bisa ditemukan antara lain di daerah. Meskipun semua daerah perlu pat memenuhi formula hunian berim-Semarang, tetapi tentu realitanya tentu mewujudkan keserasian dan keadilan, bang untuk mewujudkan komunitastidak seperti yang diteorikan. tetapi oleh stratifikasi dan kondisi harmonis dan subsidi silang. Skala ini Apakah adopsi konsep Belanda lingkung­ n yang berbeda, cara un- a juga menentukan jangka waktu pem-tersebut berhasil mewujudkan ko- tuk mencapainyapun perlu dibeda- bangunan yang menentukan prosesmunitas multi strata yang harmonis, kan. Bahkan ada kemungkinan suatu pembentukan dan perkembanganternyata tidak. Rumah sederhana yang daerah tidak membutuhkan adanya komunitas. Pasti ada bedanya pemba­ditempatkan di belakang rumah se- kebijakan hunian berimbang, karena ngunan yang dimulai dengan rumahdang, ternyata tidak dibeli oleh orang memang tidak ada perumahan mewah sederhana dulu, mewah dulu atau di-sederhana. Bahkan banyak yang hanya yang dibangun. Sebaliknya mungkin lakukan bersamaan. Malaysia meng-untuk investasi dan tidak untuk ditem- sumber foto: google earthpati. Karena itu bisa terjadi dua tigarumah di tangan satu pemilik. Sedangpara penghuninya, jangankan mem-bentuk komunitas, saling kenal punjuga tidak. Juga ada yang menggagas untukmengadopsi konsep komunitas multistrata seperti sistem ngindung dan ma­gersari bangsawan Jawa. Atas kebaikanhati sang bangsawan, di halaman be-lakang rumah besarnya (dalem ageng)dibangun rumah untuk para kawulayang sederhana dengan status ngin­dung (nebeng) atau magersari (semacamrumah dinas) disekitarnya. Tentu sajakonsep semacam ini mustahil dite­rapkan, karena dalam sistem ngindungperumahan adalah produk sistem so-sial, sedang konsep hunian berimbangmerupakan proses sebaliknya yaituperumahan untuk membangun sistemsosial. Lagi pula dalam kehi­ upan yang dmengota dan modern, tidak mungkindapat dijumpai bangsawan baik hati Satu hamparan perumah campuran: perumahan komersial mewah, sedang, sederhanadalam jumlah yang sebanding dengan dan perumahan swadaya sederhana. Apakah juga merupakan suatu satuan komunitas. 16
  17. 17. Edisi 2 Tahun 2011atur agar rumah sederhana dulu yang dicatat sebagai berikut: pembangunan perumahan skalaharus dibangun sebagai syarat untuk (1). Kebijakan hunian berimbang ha­ yan besar. Oleh karena itu, rencanamendapatkan izin membangun ru- diberlakukan untuk pemba­ gunan n pembangunan kawasan permukim­mah mewah. skala besar. Berapa jumlah unit an harus menjadi dasar menyusun Sejak SKB tiga menteri sesung- rumah atau berapa luas hamparan kebijakan hunian berimbang. Diguhnya puluhan perumahan skala be- yang akan dibangun masih harus daerah mana perumahan skalasar telah hadir terutama di Jakarta dan ditetapkan. Skala ini perlu disesuai- besar (permukiman, lingkungansekitarnya, yang semuanya pasti men- kan dengan kondisi dan perkiraan hunian, kawasan permukiman)coba menyiasati pelaksanaan SKB perkembangan daerah yang akan akan dikembangkan harus ditetap-hunian berimbang tersebut. Apa yang menampung pembangunan peru- kan dulu dan baru kemudiantelah terjadi ini perlu dipelajari dengan mahan skala besar tersebut. ditetapkan kebijakan hunian ber-seksama agar dapat diperoleh gambar­ (2). Kebijakan hunian berimbang ha­ usr imbang.an nyata bagaimana sesungguhnya bertolak dari adanya pengatego- (2). Kebijakan hunian berimbang, tidakpembentukan komunitas terjadi. rian rumah komersial dan rumah hanya mengenai proporsi rumah Mungkin ada pandangan bahwa umum. Karena badan hukum yang sederhana, menengah dan me-SKB hunian berimbang tersebut me­ membangun rumah komersial atau wah, tetapi yang perlu ditetapkanrupakan pedoman umum, yang ope­ campuran antara rumah komersial proporsi berapa rumah komersialrasionalisasinya harus ditindak lanjuti dan rumah umum berskala besar dan berapa rumah umum.oleh Gubernur, Bupati/Walikota. Se- yang wajib mewujudkan hunian (3). Kebijan hunian berimbang yanghingga merekalah yang bertanggung berimbang. akan datang harus bisa lebihjawab menyukseskan SKB tersebut. (3). Pemerintah dan atau pemerintah berkekuatan, karena meskipunHal yang demikian itu memang terjadi daerah dapat memberikan insentif. tidak ada sanksi tetapi ada insentifdan karena itu juga dianggap sah saja Tentang insentif ini perlu dipadu- yang dapat dijadikan alat pemaksaapabila ada kepala daerah tidak melak- kan dengan insentif/disinsentif (forcing instrument) diterapkannyasanakannya atau menerjemahkannya sebagai instrumen pengendalian kebijakan tersebut.dengan konsepnya sendiri. Benarkah pemanfaatan kawasan permukim­ (4). Kebijakan hunian berimbang,begitu. Kalau memang boleh demiki- an (pasal 85). perlu dikaitkan dengan berbagaian mengapa harus ada pedoman yang (4). Rumah sederhana, menengah dan kebijakan lain yang juga diamanat-ditetapkan dengan surat keputusan mewah seperti yang dimaksud kan oleh undang-undang, sepertibersama. pasal 3, UU Nomor 1/2011 perlu penyelenggaraan perumahan dan dipahami secara lebih imajinatif penyelenggaraan kawasan.Kebijakan Hunian Berimbang dan kreatif. Di Indonesia pernah (5). Kebijakan hunian berimbang se-dalam Perspektif Undang-Undang. ada kebijakan yang menetapkan bagai instrumen rekayasa sosial Undang-Undang Nomor 1/2011 adanya: rumah inti, rumah sangat hanya dapat dilakukan secaramemberi perspektif dan kerangka sederhana dan rumah sederhana selektif. Pada umumnya perkem-baru tentang hunian berimbang. Kini dalam kaitannya dengan fasilitasi bangan permukiman di Indonesiakebijakan hunian berimbang menjadi pembiayaan. Kini undang-undang terlanjur acak, apalagi sekitar kotawewenang dan tanggung jawab Ke- telah mematok angka minimum besar seperti Jakarta, Bandung danmenterian Perumahan Rakyat. Sebagai luas rumah 36 m2 tanpa dikait- lain-lainnya, sehingga rekayasapelaksanaaan undang-undang, de­ gan n kan dengan jumlah penghuni dan sosial yang dilakukan hanya da-sendirinya substansi pengaturan harus kualitas rumahnya. Istilah rumah lam satu hamparan efeknya akandikembangkan dari apa yang menjiwai sederhanapun mulai tidak disukai sangat terbatas dan menjadi upayadan ditetapkan UU secara menyelu- tanpa alasan yang bisa dimengerti. yang sia-sia.ruh. Karena itu mestinya peraturan Sejauh apa yang dapat dipahami Demikian, mudah-mudahan tu-menteri tersebut tidak terpaku hanya dari UU Nomor 1/2011, upaya un- lisan ini dapat menjadi bahan re-pada pasal yang mengamanatkan tuk meninjau dan menyusun kembali nungan dan pemikiran dalam upayaadanya peraturan hunian berimbang kebijakan hunian berimbang perlu meninjau dan menimbang kembalisaja. Ketentuan dalam UU Nomor mempertimbangkan hal-hal sebagai kebijakan hunian berimbang.1/2011 yang perlu digunakan sebagai berikut: Bandung, 5 Agustus 2011dasar merumuskan peraturan tentang (1). Kebijakan hunian berimbang ada- Penulis adalah Pemerhati masalah permukiman,hunian berimbang paling tidak dapat lah tindak lanjut dari kebijakan perkotaan dan lingkungan hidup. 17
  18. 18. Wacana “Sisi Lain” Hunian Berimbang dalam Satu Hamparan *Retno Hastijanti dalam satu hamparan, akan menimbul- kelompok tersebut melakukan suatuU kan “sisi lain” yang perlu diwaspadai. proses untuk membuat suatu bentuk ntuk memenuhi kebutuhan Terdapat potensi untuk menghasilkan ruang yang sesuai bagi mereka. Proses hunian bagi masyarakat ber­ “ruang konflik” diantara kelompok- tersebut di kenal sebagai clustering pro- peng­ asilan rendah  (MBR) h kelompok rumah tersebut. Sedangkan cess. Hasilnya berupa kantong (enclave)dan implementasi konsep permukim­ perumahan skala besar tersebut akan yang menggambarkan dialog antaraan yang berkeadilan, Kemen­ erian t menghasilkan masyarakat plural baru kelompok-kelompok tersebut.Perumahan Rakyat menegaskan kem- di wilayah perkotaan. Proses ini kemudian membagi ke-bali pola pembangunan hu­ ian ber­ n lompok-kelompok tersebut dalam se-imbang. Peraturan ini ditujukan bagi Fenomena Ruang Konflik pada butan “kita” dan “mereka”. Sehinggapengembang untuk mem­ angun ru- b Permukiman Masyarakat Plural terjadi proses inklusi dan eksklusi yangmah sejahtera tapak bagi kebutuhan Kota, sebagai pusat berkumpulnya menyebabkan timbulnya batas-batasmasyarakat kecil. Pola hunian berim- populasi pluralis terbesar, merupakan area milik masing-masing kelompok.bang ini diatur dalam Undang-undang gabungan dari area-area milik berbagai Ini diikuti dengan penekanan tandaPerumahan dan Kawasan Permu­ kelompok yang berbeda, ia adalah a set dan simbol masing-masing kelompokkiman (PKP), utamanya pada Pasal of areas of different group. Kelompok- untuk menandai kehadiran mereka di34, 35 dan 36. Pada Pasal 34 ayat (2)dijelaskan bahwa pembangunan pe- Gambar 1rumahan skala besar yang dilakukanoleh badan hukum wajib mewujud-kan hunian berimbang dalam satuhamparan. Sedangkan Pasal 35 (1)menjelaskan bahwa pembangunanperumahan skala besar dengan huni-an berimbang meliputi rumah seder-hana, rumah menengah, dan rumahmewah. Dapat dipastikan bahwa, masing-masing kelompok rumah, akan mem-bentuk komunitas sendiri-sendiriberdasarkan segregasi sosial ekonomimasing-masing penghuninya. Walau-pun belum dipastikan komposisi yangakan diterapkan pada masing-masingkelompok rumah, menyatukan mereka 18
  19. 19. Edisi 2 Tahun 2011area tersebut. Dengan demikian kota potensi terbentuknya ruang eksklusif.akan dibagi-bagi berdasarkan pada Itu membuat ruang-ruang permu­keberadaan kelompok homogen yang kiman kota menjadi terpetak-petak.bermacam-macam. Dan kedua keku­ Ruang Terbentuknya ruang eksklusif danatan tersebut, selalu ada, walau terka- ekslusif juga inklusif, pada dasarnya juga mencer-dang kekuatan salah satu mendomina- minkan adanya pembagian kekuasaansi yang lain. menyimbolkan (power) dalam masyarakat. Ruang ek- Proses pengelompokan yang terja- sklusif merupakan salah satu bentukdi, pada akhirnya menghasilkan suatu identitas sosial contoh bagi “kekuasaan lebih” suatutatanan yang didasarkan pada perilaku dan perbedaan kelompok masyarakat terhadap ke-penghuninya. Tatanan ini diatur oleh lompok masyarakat yang lain. Ia jugaberbagai macam tanda yang diketahui penghuninya. merupakan perantara wujud kekua-dan dipatuhi oleh penghuninya. Mere- saan pada arsitektur, dan mempunyaika mempunyai kesamaan budaya dan dimensi yang spesifik. Antara lain,menjalankan bersama aturan-aturan dimensi yang menekankan adanyayang tak tertulis. Mereka adalah ke- sasi sehingga menjadi milik kelompok pembagian ruang berdasarkan haklompok yang homogen. Dalam kon- tertentu. Bentuk ini membuat frag- istimewa suatu kelompok terhadapdisi seperti itu, kelompok homogen mentasi atau merusak apa yang dise- kelompok lain. Selain itu, juga me-tersebut memiliki privacy, yang didefi- but civitas, yang mengatur hidup ko- nekankan adanya ‘batas’ ruang yangnisikan sebagai kontrol akses diri yang munitas. Ada 3 (tiga) hal utama yang memisahkan kelompok masyarakatselektif. Dengan privacy, kelompok menyebabkan terjadinya lingkungan berdasarkan status, gender, ras, bu-tersebut dapat mengontrol keterbu- ini, berdasarkan motivasi dari peng­ daya, kelas dan umur, serta mencipta-kaan dan ketertutupan mereka dalam huninya, yaitu komunitas dengan gaya kan ruang istimewa bagi kenyamananbersosialisasi dengan kelompok lain. hidup tertentu; komunitas elit; atau kelompok tertentu. Ruang eksklusifPrivacy dapat berupa suatu proses dia- kebutuhan untuk membentuk zona juga menyimbolkan identitas sosiallog dua arah untuk mengontrol batas- keamanan. Makin berkembangnya dan perbedaan penghuninya. Denganbatas yang disepakati. Dengan ber- ruang-ruang eksklusif di perumahan penyelesaian batas ruang dan tempatgabung dalam suatu kelompok, dan saat ini, seiring dengan makin berkem- yang tegas, suatu komunitas kemu-mempunyai privacy kelompok, maka bangnya konsep perumahan yang ada. dian mendapat hak istimewa terhadapindividu akan merasa lebih aman. Di- Konsep-konsep perumahan seperti kelompok lain. Dan dampak negatifsini mereka melakukan privatism, suatu konsep regency, thematic cluster, ataupun dari hal ini lebih besar dari dampakpencarian kestabilan dalam dunia yang strata title, merupakan konsep dengan positifnya.tidak stabil dan menakutkan. Contohdampak privatisasi, adalah tumbuh­ yangated communities, suatu hunian yang ja- Gambar 2lan masuknya dijaga dan diawasi sertaterpisah dari lingkungan sekitarnya,biasanya dipisah oleh pagar tinggi.Dan ini adalah awal perubahan ruangmenjadi tempat yang mencerminkanproses eksklusi dan tempat yang men-cerminkan proses inklusi. Atau de­ngan kata lain, akibat terjadinya pro-ses privatisasi ini, kita dapatkan ruangeksklusif dan ruang inklusif. Blakely dan Snyder menyebutruang eksklusif yang berpotensi kon-flik sebagai - the gated, walled, privatecommunity- dan merupakan bentukbaru dalam diskriminasi. Dengan caraini, maka suatu ruang publik diprivati- 19

×