Good Governance. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2011

1,334 views

Published on

Media Komunikasi Perumahan dan Permukiman Inforum dikelola oleh Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat. Dimaksudkan sebagai wahana bertukar informasi diantara pemangku kepentingan, termasuk juga masyarakat

Published in: Real Estate
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,334
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
58
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Good Governance. Majalah Perumahan dan Kawasan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2011

  1. 1. EDISI I TAHUN 2011GoodGovernancesebagai Pilar Pembangunan Perumahan dan Kawasan PermukimanUU PKP“Sebuah TantanganKelembagaan”Program Dekonsentrasi 2011PEMDA TentukanKeberhasilanPembangunan Perumahan
  2. 2. PelindungMenteri Negara Perumahan Rakyat TPenasehat RedaksiSekretaris Kementerian Perumahan Rakyat ahun 2010 telah berlalu dan kita kembali bertemuDeputi Bidang Pembiayaan PerumahanDeputi Bidang Pengembangan Kawasan di tahun 2011 ini. Di awal tahun 2011 ini terdapatDeputi Bidang Perumahan SwadayaDeputi Bidang Perumahan Formal kabar yang menggembirakan dan penuh harapanPemimpin Redaksi bagi pembangunan perumahan di Indonesia. RevisiOswar Mungkasa Undang-Undang Perumahan dan Permukiman telah resmiDewan RedaksiRifaid M. Nur diundangkan menjadi Undang Undang No 1 Tahun 2011Hardi Simamora tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.Eko D. HeripoerwantoLukman Hakim Dalam edisi sebelumnya, isi dari Undang-UndangRedaksi Pelaksana tersebut telah kami angkat menjadi topik utama. KehadiranMoch. Yusuf HariagungEko Suhendratma Undang Undang No 1 Tahun 2011 tentang PerumahanLusia Nini Purwajati dan Kawasan Permukiman diharapkan akan memberikanPenyunting dan Penyelaras Naskah :Jeffry harapan baru terutama terkait perumahan bagi MasyarakatTri Pudji AstutiArief Karyawan Berpendapatan Rendah. Namun, tentunya kehadiranHotman Sahat Gayus undang-undang ini juga membawa berbagai konsekuensiReporter dan tantangan baru.Ristyan Mega PutraDavid Agus Sagita Salah satu tantangan yang dihadapi sebagai konsekuensiDesain dan Produksi dari undang-undang baru tersebut adalah dalam aspekAkbar Pandhu PAris Karnadhi kelembagaan pemerintah. Untuk itu, cukup relevan jikaRidho FauzyRossi Dwi Apriawan dalam edisi kali ini, kami menurunkan laporan utamaAgus Sumarno mengenai aspek kelembagaan sebagai konsekuensi lahirnyaBagian AdministrasiAngga Dwijayanti UU baru dan juga secara umum membahas tentang GoodBagian Distribusi Governance sebagai laporan utama. Kementerian PerumahanSaiful AnwarRuby M Rakyat sendiri telah berusaha mempraktekkan GoodSri Rahmi PPustika Chandra K Governance dan di tahun yang baru ini akan berusaha lebihJadima Lumban R baik lagi.Koresponden Kami berharap, dengan semangat Good Governance danR. Budiono SubambangToni Rusmarsidik B. Ekoputro undang-undang yang baru, pembangunan perumahan diCut LisaBambang Sucipto Yuwono tahun 2011 dapat berjalan ke arah yang lebih baik. MajalahAlamat Redaksi Inforum: Inforum pun akan berjalan seiringan agar dapat terus hadirBagian Humas dan ProtokolKementerian Perumahan Rakyat untuk memasyarakatkan isu perumahan yang tentunya takJln. Raden Patah I No. 1 Lantai 3 Wing 3 hanya terbatas mengenai Kementerian Perumahan RakyatKebayoran Baru, Jakarta SelatanTelp / Fax : (021) 724687Email : majalah.inforum@gmail.com belaka. Untuk itu, Inforum juga menerima kiriman artikel,Website : www.kemenpera.go.id foto-foto maupun surat pembaca sehingga informasi yang disajikan bisa lebih luas. Terima kasih.Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yangterkait bidang perumahan rakyat dari pembaca.Lampirkan gambar/foto dan identitas penulis kealamat email redaksi. Naskah ditulis maksimal 5 Selamat membaca.halaman A4, Arial 12.Redaksi juga menerima saran maupun tanggapanterkait bidang perumahan rakyat ke email www.majalah.inforum@gmail.com atau saran danpengaduan di www.kemenpera.go.idFoto cover depan: Humas Kemenpera 2
  3. 3. Edisi 1 Tahun 2011Yth. Majalah Inforum selama ini, banyak di kalangan rekan-rekan saya yangSaya melihat bahwa majalah Inforum ini adalah media kurang mengerti mengenai Kementerian Perumahanyang telah cukup baik dalam mengangkat isu-isu Rakyat. Bahkan, banyak yang kurang “ngeh” akanperumahan dan permukiman. Gaya bahasanya ringan keberadaan Kementerian Perumahan Rakyat yang secaradan tampilannya juga cukup mengikuti “trend” jaman khusus menangani perumahan dan permukiman. Inisekarang sehingga dapat cukup dimengerti. Pertahankan tentunya cukup memprihatinkan. Padahal, perumahandan semoga ke depannya Inforum dapat tetap terbit adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhisecara konsisten serta dapat lebih berkembang. oleh Pemerintah Daerah. Inforum sebaiknya dapatSusilo – Bogor mengambil tempat untuk lebih memasyarakatkan hal ini. Tak lupa, saya harap distribusi majalah Inforum diYth. Sdr. Susilo daerah agar dapat lebih baik lagi.Terima kasih banyak atas apresiasi yang diberikan kepada Andi – MakassarInforum. Untuk itu, kami tentunya tak putus berharap agarSdr. Susilo dan pembaca lainnya dapat untuk terus mendukung Yth. Bapak Andi,Inforum. Terima kasih banyak atas masukannya. Ini menjadi pembelajaran yang sangat berarti untuk Inforum. Sementara ini, kami masih mengalami sedikit keterbatasan dalam distribusi majalah Inforum versi cetak. Namun majalah Inforum tetap dapat diakses setiap saat dengan mengunduh melalui http:// kemenpera.go.idYth. Redaksi Inforum,Pada edisi akhir tahun 2010, Inforum telah mengulasmengenai isi Undang-Undang Perumahan dan KawasanPermukiman. Awal tahun ini, UU tersebut telahdiundangkan secara resmi. Saya harap Inforum turutberpartisipasi untuk menyosialisasikannya lebih lanjut Yth. Majalah Inforum,terutama tentang bagaimana implementasinya secara riil Dalam edisi 2 tahun 2010, Inforum mengangkat topikdi lapangan. utama tentang FLPP. Ini adalah hal yang cukup baruSalam, dan sangat diperlukan masyarakat. Sayang, tentang infoAgus – Jakarta teknis di lapangan sepertinya kurang diinformasikan dalam pembahasan di edisi tersebut. Dari mana sayaYth. Sdr. Agus, dapat mengetahui info-info terkait FLPP dan apakahTerima kasih atas saran dan masukannya.Redaksi Inforum FLPP ini telah ada di daerah-daerah? Mohon info danberkomitmen ikut mengawal pemberitaan dari implementasi UU tanggapannya.PKP tersebut. Pada tahun ini sendiri, akan diselenggarakan pula Tri Astuti – Lombokkegiatan-kegiatan sosialisasi UU PKP yang tentu saja akan terusdiinformasikan oleh Inforum. Yth. Sdri. Tri Astuti, Mulai tahun 2011, Inforum telah memiliki rubrik tanya jawab di mana pembaca dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik terkait perumahan. Dalam edisi kali ini terdapat juga pertanyaan terkait FLPP yang semoga dapat ikut memberikan penjelasan kepada Saudari. Anda juga dapat mengajukanYth. Redaksi Inforum, pertanyaan melalui kotak saran Kementerian Perumahan RakyatSaya adalah salah satu pegawai di dinas daerah yang di http://kemenpera.go.idkebetulan menemukan majalah Inforum ketika sedangmengikuti kegiatan sosialisasi di pusat. Yang saya lihat 3
  4. 4. Wawancara Khusus Dari Redaksi 02 Agus Sumargiarto, SH Surat Pembaca 03 Jangan Dukung Setengah Hati, Daftar Isi 04 Jangan Reformasi Setengah Hati Peraturan untuk mendukung Laporan Utama 06 pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Good Governance Wawancara Khusus 12 telah banyak dikelu­ rkan a oleh pemerintah. Inforum Wacana 16 berkesempatan me­ awancarai w Agus Sumargiarto, SH, Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian, Liputan 24 Kementerian Perumahan Rakyat, untuk membahas pelaksanaan Kata Stakeholder 38 Reformasi Birokrasi khususnya di lingkungan Kementerian Tanya Jawab 4012 Perumahan Rakyat. Intermezzo 41 Tips 44 6 Liputan 24 Pengelolaan Pengetahuan 45 Rapat Kerja Kementerian Praktek Unggulan 51 Perumahan Rakyat Tahun 2011 Raker yang dibuka oleh Menteri Negara Fakta 54 Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa ini berusaha untuk menjaring isu Galeri Foto 56 dan permasalahan terkini, baik yang Laporan Utama terkait dengan hasil pelaksanaan Agenda 58Good Governance pembangunan perumahan dandan Semangat Baru kawasan permukiman sampai tahun 2010, maupun rencana ke depanPembangunan Perumahan dalam rangka menyelesaikan RPJMNPada awal tahun 2011 tepatnya pada dan Renstra Kemenpera Tahun 2010-17-19 Januari 2011, Kemente­ ian rPerumahan Rakyat menyelenggarakan 2014.Ra­ at Kerja Kementerian Perumahan pRakyat (Rakerpera). Dalamkesempatan tersebut, Men­ eri tNegara Perumahan Rakyat Su­ arso hMonoarfa menyampaikan agar dalampelaksanaannya, rencana kerja diKementerian Perumahan Rakyatditerapkan berdasar kaidah goodgover­ ance yang sesuai. nKata Stakeholder 38 Taman Fatahillah Kota Tua : Intermezzo 41 Sarana Promosi Budaya, SaranaKelola Kebijakan Kumpul Kawula Muda danPerumahandengan Baik, Pembangkit Ekonomi Masyarakat.Demi Rumahuntuk Rakyat Pada kesempatan ini pembaca Info-Angka kekurangan rum akan diajak untuk mengunjungipersediaan rumah Kota Tua yang ada di wilayah Jakartabukan berkurang, justruterus bertambah. Menurut Barat. Kenapa Kota Tua? Karena Kotapemerintah, angka kekurangan itu sudah Tua sarat akan sejarah khususnyamencapai hampir 8 juta unit dengan kebutuhan tentang Jakarta.rata-rata sekitar 800 ribu unit per tahun.4
  5. 5. Edisi 3 Tahun 2010 44 49 Wacana Tips Tips Oke Mengecat Tembok Mengkaji Ulang Good Rumah Idaman Jangan Governance: Transformasi Asal Pilih Cat Tembok Menuju Good Governance di Dunia Global Tembok sebenarnya merupakan bagian penting dari sebuah rumah. Selain Dalam konteks teoritis, pembicaraan tentang mencerminkan kondisi rumah yang good governance tidak bisa lepas dari proses transformasi government, karena dulu istilah sebenarnya, aneka warna cat tembok pemerintahan lebih populer sebagai government, pada dasarnya juga menunjukkan bukan governance. Pandangan ini di dasarkan bagaimana pemilik rumah merawat ulasan Sutoro Eko dalam makalahnya “Mengkaji tempat tinggalnya dengan baik. Tentunya Ulang Good Governance”. Anda juga ingin melihat tembok rumah terlihat indah untuk dipandang dan tidak membosankan. 45 Info Buku 47 Info PustakaMengusik Tata PenyelenggaraanLingkungan Hidup dan PemukimanBuku Mengusik Tata Penyelenggaraan LingkunganHidup dan Pemukiman ditulis oleh KuswartojoBudiharjo atau yang lebih akrab dikenal dengansebutan Tjuk Kuswartojo. Buku ini berisikankumpulan tulisan Tjuk Kuswartojo dalamrentang waktu yang cukup panjang yaitu sejak pertengahan 1980-an hingga dekade awal abad 21 dan terdiri dari 54 Fakta dua jilid buku yang dikemas menjadi satu. Modul Rumah Panggung Dekonsentrasi Lingkup (Platform House) Kementerian Perumahan Rakyat Bentukan arsitektur rumah di nusantara selain Tahun 2011. memiliki bentuk (form) juga memiliki gaya (style) yang beragam salah satunya adalah rumah panggung (platform 48 Info Situs house). Rumah panggung bukan 46 Info CD http://www.bpkp.go.id/ merupakan gaya bentukan arsitektur yang baru di nusantara, hal ini bisaCD Undang-Undang Republik Situs Badan Pengawasan Keuangan dan dibuktikan dari relief-reliefIndonesia Nomor 1 Tahun 2011 Pembangunan (BPKP) yang beralamatkan candi yang ada.Tentang Perumahan dan KawasanPermukiman. di http://www.bpkp.go.id/ memberikanUndang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang informasi antara lain tentang berbagaiPerumahan dan Kawasan Permukiman disahkan peraturan terkait dan informasipada tanggal 12 Januari 2011. Undang-Undang mengenai produk dan layanan unggulanini lebih menegaskan peran pemerintah Badan Pengawasan Keuangan danyang semula sebagai regulator menjadi Pembangunan (BPKP). stimulator dan fasilitator dalam penyelenggaraan perumahan umum, aktor pembangunan rumah negara dan rumah khusus, penyediaan tanah serta Prasarana, Sarana dan Utilitas umum. 5
  6. 6. Laporan Utama SUMBER FOTO: HUMAS KEMENPERAMenteri Negara Perumahan Rakyat dalam Rapat Kerja Kementerian Perumahan Rakyat 2011. Good Governance dan Semangat Baru Pembangunan PerumahanP ada awal tahun 2011 Rakerpera yang diselenggarakan di gambaran awal mengenai good gover- tepatnya pada 17-19 awal tahun 2011 tersebut bertepatan nance yang kemudian akan dirangkai Januari 2011, Kemente- dengan momen penting bagi pemba­ dengan tulisan mengenai tantangan rian Perumahan Rakyat ngunan perumahan dan permukiman kelembagaan dalam UU baru terse- menyelenggarakan Ra- di Indonesia. Undang-Undang Pe- but, konsep good corporate governance,pat Kerja Kementerian Perumahan rumahan dan Kawasan Permukim­ implementasi sistem pengendalianRakyat (Rakerpera) bertempat di an yang pada Desember 2010 telah internal pemerintah, serta gambaranHotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. di­ ahkan oleh DPR, di awal 2011 ini s praktek pelayanan publik di Kemen-Rakerpera tersebut bertemakan “Me- akhirnya telah resmi diundangkan terian Perumahan Rakyat dan praktekmantapkan Good Governance dalam menjadi Undang-Undang No 1 Ta- good governance di negara lain.Menghadapi Perubahan Lingkungan hun 2011 tentang Perumahan danStrategis Pembangunan Perumahan Kawasan Permukiman (PKP). Sejarah Good Governance (GG)dan Kawasan Permukiman”. Kehadiran UU PKP ini tentunya Di Indonesia, penerapan GG mun- Dalam kesempatan tersebut, Men- juga memberi jiwa baru bagi Kemen- cul sejak tahun 1997, saat itu sedangteri Negara Perumahan Rakyat Su- terian Perumahan Rakyat dalam men- krisis multi dimensional yang mem-harso Monoarfa menyampaikan agar jalankan amanahnya. Sejalan dengan pengaruhi tidak hanya sektor ekono-dalam pelaksanaannya, rencana kerja semangat good governance yang diangkat mi, tapi juga pada aspek kehidupandi Kementerian Perumahan Rakyat dalam Rakepera tersebut, UU PKP ini berpolitik dan sosial masyarakat. Se-diterapkan berdasar kaidah good gover- pun juga memberikan tantangan-tan- lama kepemerintahan Orde Baru yangnance yang sesuai, ini tentunya selaras tangan baru terkait implementasi good berkuasa selama 32 tahun, pemerin-dengan tema yang diangkat dalam governance yaitu dari segi kelembagaan. tahan dilaksanakan secara sentralistik,Rakerpera tersebut. Tulisan berikut ini akan memberikan up-down atau birokrasi yang primo- 6
  7. 7. Edisi 1 Tahun 2011dial dan pemerintahan yang lepas dari makna bahwa pemerintahan dilak- rintahan. Demikian pula dengan sek-kontrol sosial yang pada akhirnya ber- sanakan dengan orientasi ideal pada tor swasta yang saat ini wilayah usa-dampak tumbuh suburnya praktek- pencapaian tujuan bernegara dan ber- hanya telah memasuki wilayah yangpraktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme fungsi secara efektif dan efisien. selama ini hanya dikerjakan oleh pe-(KKN) dalam penyelenggaraan pe- Dalam praktek sehari-hari penger- merintah (sektor publik). Dengan de-merintahan. tian governance sering disamakan de­ mikian tiga pilar yang membentuk segi Upaya pemerintahan saat itu da- ngan pengertian government. Kedua kata tiga di atas, satu dengan lainnya salinglam memberantas KKN bukannya tersebut berasal dari akar kata yang berkaitan dengan posisi yang setara,tidak ada. Tahun 1971 diterbitkan UU sama, yaitu “to govern”, namun memi- transparan dan saling mengontrol, se-No. 3 tentang Tindak Pidana Korupsi. liki makna yang berbeda. Government hingga membentuk suatu sistem keta-Keinginan rakyat untuk memberantas diterjemahkan sebagai pemerintah, tanegaraan yang terintegrasi.KKN pun dimanifestasikan dengan pemerintahan, negara, pengelola atau Dalam penerapannya, GG harusdikeluarkannya ketetapan MPR No- pengurus, dengan demikian government dilandasi dengan nilai-nilai luhur, yaitumor XI Tahun 1998 tentang Penye- prinsip-prinsip yang sifatnya funda-lenggaraan Ne­ ara yang Bersih dan g mental dan mengandung kebenaran.Bebas dari KKN. Kemudian, diter- Prinsip GG banyak dikembangkanbitkan pula UU No 28 Tahun 1999 Tiga Prinsip Utama oleh lembaga-lembaga pemerintahtentang Penyelenggaraan Negara yang Good Governance dan nonpemerintah, misalnya dariBebas dari KKN dan UU No. 20 1. Transparansi Bappenas, LAN, BPKP dan UNDP,Tahun 2001 tentang Pemberantasan 2. Akuntabilitas Bank Dunia, dan lain sebagainya. Di-Tindak Pidana Korupsi. Tidak cu- 3. Efektivitas dan efisiensi antara berbagai prinsip dari berbagaikup hanya pener­ iban peraturan per­ t lembaga tersebut, paling tidak terda-undang-undangan, sejak rezim orde pat tiga prinsip yang sama dan meru-baru sampai de­ gan Kabinet Persatu­ n adalah wadah atau institusi. Adapun pakan prinsip yang dominan, yaitu:an jilid dua, telah ba­ yak dibentuk n governance memiliki cakupan yang lebih 1. Transparansi; prinsip ini diterap-lembaga pemerintah yang menangani luas, para ahli mengartikannya seba- kan atas dasar kebebasan aksespemberantasan korupsi mulai jaman gai tindakan, proses, pola penyeleng- arus informasi bagi pihak yangorde baru dengan “OPSTIB-nya” garaan pemerintahan atau sering juga berkepentingan.(red: Operasi Tertib) hingga KPK di disebut sebagai memerintah, mengua- 2. Akuntabilitas; merupakan tanggungmasa kini. Organisasi kemasyarakat­ sai, mengurus atau mengelola. gugat atas penyelenggaraan gover-an terkait pun banyak bermunculan Dari pengertian di atas, governance nance yang dilakukan oleh penyu­mi­ alnya Masyarakat Transparansi s adalah pelaksana/pelaku dalam pe- sun dan pelaksana kebijakan public,Indonesia (MTI), Indonesia Corruption nyelenggaraan negara. Jika dalam yaitu seberapa besar tingkat kese­ u­ sWatch (ICW) dan lain-lain. Banyaknya govern­­ ment penyelenggara negara ada­­­ lah aian penyelenggaraan dengan pera-ketentuan dan lembaga-lembaga di ha­ ya pemerintah, maka dalam penger- n turan perundang-undangan atauatas tidak serta merta menurunkan tian governance terkandung makna kebijakan yang telah ditetapkan.Indeks Prestasi Korup­ i Indonesia s bahwa penyelenggaraan negara tidak 3. Efektivitas dan efisiensi; penye-seperti yang dikeluarkan oleh MTI. semata dijalankan oleh pemerintah, lenggara negara harus selalu ber­Akhir-akhir ini justru se­ ing diberi- r tetapi ada pelaku lain yang menun- upaya mencapai hasil yang opti­ al mtakan media massa banyak pejabat jang pe­ gelolaan negara tersebut, n untuk kebutuhan warga masya­negara yang diperiksa aparat penegak yaitu sektor swasta (private sector) dan rakat dengan menggunakan sum-hukum. Me­ gapa hal tersebut bisa terus n masyarakat madani (society), sehingga ber daya yang tersedia.terjadi? Apa yang salah: konsep, sistem, ibarat bangunan governance berbentuk Selain tiga prinsip di atas, terda-atau manusianya? segi tiga sama sisi, dengan tiga pilar pat prinsip lainnya yang dikembang- yaitu: state, society, dan private sector. kan antara lain: prinsip kepentingan Konsepsi Good Governance Dalam konsep governance masyara­ umum, partisipasi, peduli kepada GG secara konseptual terdiri kat turut berperan aktif dan berpar- stakeholders; berorientasi kepada kon-atas dua pengertian, yaitu Good atau tisipasi dalam penyampaian gagasan, sensus; kesetaraan; tegaknya supre-baik dan Governance atau tata kelola dan aspirasi, sebagai pelaksana pemba­ masi hukum; profesionalisme; dankepemerintahan. Berdasarkan kedua ngunan dan terakhir berperan sebagai visi strategis. (Tri/LNP, dari berbagaipengertian tersebut GG mengandung social control terhadap jalannya peme­ sumber) 7
  8. 8. Laporan Utama Menuju Good Governance Melalui Pelayanan Publik yang MaksimalD alam era keterbu- efektivitas, supremasi hukum, dan da- Lembaga Kebijakan Pengadaan Ba- kaan informasi pat diterima oleh seluruh masyarakat. rang/Jasa Pemerintah tentang kerjasa- dewasa ini, Good Suatu kepemerintahan yang baik (good ma implementasi sistem pengadaan governance atau tata governance) memiliki tiga elemen dasar, barang/jasa pemerintah secara elek- kelola kepemerin- yaitu: transparansi, partisipasi dan tronik (E-procurement) dalam prosestahan yang baik merupakan isu utama akuntabilitas. Dukungan untuk ber- pengadaan barang/jasa pemerintahdalam pengelolaan administrasi publik partisipasi dalam mewujudkan good di lingkungan Kemenpera. Sasarandewasa ini. Perubahan untuk mewu- governance menjadi hal yang penting. kesepakatan bersama ini meliputi ter-judkan kepemerintahan yang baik Sebagai pelayan masyarakat, peme­ bangunnya Pusat Layanan Pengadaan(good governance) mulai muncul seiring rintah dituntut untuk lebih berperan Barang/Jasa secara Elektronik (Pusatdengan era reformasi, dimulai dengan aktif dan memiliki pemikiran yang LPSE) yang melayani proses peng­dikeluarkannya TAP MPR No. XI/ berkembang dan tanggap terhadap adaan barang/jasa satuan kerja diMPR/1998 dan Undang-Undang No. perubahan yang demikian cepat, seka- lingkungan Kemenpera; penerapan28 Tahun 1999 (UU 28/1999) tentang ligus mampu beradaptasi dalam ber- e-procurement oleh Pusat LPSE secaraPenyelenggaraan Negara yang Bersih bagai aktivitasnya dalam kegiatan pe- bertahap di lingkungan Kemenpera;dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Ne­ nyelenggaraan pembangunan. dan peningkatan kapasitas sumberpotisme (KKN). Untuk mewujudkan daya manusia di bidang pengadaan ba-penyelenggaraan Negara yang mampu Website, E-Procurement, Ko- rang/jasa di lingkungan Kemenpera.menjalankan fungsi dan tugas secara tak Pengaduan Masyarakat Ke- Prinsip-prinsip dasar pelaksana­ n asungguh-sungguh dan penuh tang- menpera Guna Maksimalkan Pe- e-procurement meliputi efisiensi, efek-gung jawab, perlu diletakkan asas-asas layanan Publik tifitas, terbuka dan persaingan sehat,umum penyelenggaraan negara. Asas- Kementerian Perumahan Rakyat transparansi, adil dan non-diskrimi­asas umum penyelenggaraan Negara (Kemenpera) dalam mewujudkan tata natif, akuntabilitas, interoperabilitasmenurut Pasal 3 UU 28/1999 meli- kelola kepemerintahan yang baik te- dan jaminan keamanan data. Denganputi asas kepastian hukum, asas tertib lah melakukan pembenahan untuk penerapan e-procurement ini, prosespenyelenggaraan negara, asas kepen­ melakukan pelayanan publik yang le­ pengadaan barang/jasa di lingkungantingan umum, asas keterbukaan, asas bih maksimal dengan lebih meres­ on p Kemenpera dapat terlaksana denganproporsionalitas, asas profesionalitas, pada kemajuan teknologi informasi baik dan akurat.dan asas akuntabilitas. Yang dimaksud yang ada, diantaranya dengan pene­ Pada kesempatan yang sama,dengan asas akuntabilitas adalah asas ra­ an layanan pengadaan secara elek- p­ Menpera juga meluncurkan websiteyang menentukan bahwa setiap kegiat­ tronik (e-procurement) di lingkung­ n a baru Kemenpera dan kotak pengadu­an dan hasil dari kegiatan penyeleng- Kemenpera, Sistem Informasi Pene­ an masyarakat. Perbedaan mendasargaraan negara harus dapat dipertang- rimaan CPNS elektronik, dan kotak antara website lama dengan website barugungjawabkan kepada masyarakat atau pengaduan masyarakat. Kemenpera lebih kepada keter­ ukaan brakyat sebagai pemegang kedaulatan Bulan Agustus tahun 2010 lalu informasi publik dari sisi kontentertinggi negara sesuai dengan keten- Menteri Negara Perumahan Rakyat, website, meliputi: konten informasituan peraturan perundang-undangan Suharso Monoarfa telah meluncur- pejabat dan tupoksinya; kon­ en in- tyang berlaku. kan:  1).Website (baru), 2) Kotak formasi email pejabat; konten infor- Reformasi di sektor pemerintahan Peng­ duan Masyarakat, serta 3) E- a masi produk perundang-undangantersebut menuntut aparat negara un- Procurement yang berlangsung di Kemenpera; konten saran pengaduantuk melaksanakan kepemerintahan Ruang Rapat Prambanan Kantor Ke- secara online di website dan alamatyang baik, yang mengembangkan dan menterian Perumahan Rakyat, kotak pos; dan konten pengadaan ba-menerapkan prinsip-prinsip profe- Kegiatan tersebut diawali de­ gan n rang/jasa secara elektronik.sionalitas, akuntabilitas, transparansi, penandatanganan kesepakatan bersa- Mengenai kotak pengaduan masya­pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, ma (MoU) antara Kemenpera dengan ra­ at, latar belakang dibentuknya kotak k 8
  9. 9. Edisi 1 Tahun 2011pengaduan masyakarat Kemenpera sional, partisipatif, tidak diskriminatif, mahan; penyalahgunaan wewenangadalah terkait perkembangan di bi- terbuka, akuntabel, tepat waktu, cepat, aparatur kementerian; kedisiplinandang perumahan permukiman yang mudah dan terjangkau. pegawai Kemenpera; dan pengadu­menuntut pemerintah untuk mem- Pembentukan kotak saran pengadu­ an masyarakat lainnya sesuai denganberikan pelayanan yang lebih baik pada an ini bertujuan untuk memberikan haknya untuk mendapatkan pelayananmasyarakat. Hal ini terkait dengan te- pelayanan cepat tanggap atas keingin- Kemenpera dan mitra kerja. Penyam-lah diundangkannya Undang-Undang tahuan masyarakat terhadap pelayanan paian peng­ duan bisa dikirim melalui aNomor 14 Tahun 2008 tentang Ke­ perumahan dan permukiman; mening­ surat ke tromol pos 4400, melalui web-terbukaan Informasi Publik dan Un- katkan partisipasi masyarakat untuk site Kemenpera (pada menu saran dandang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 meningkatkan kualitas pelayanan peru- pengaduan di alamat website www.ke-tentang Pelayanan Publik. Masyarakat mahan dan permukiman; dan mence- menpera.go.id atau datang lang­ ung sberhak untuk mendapat informasi, gah terjadinya penyalahgunaan we- ke Kantor Kemenpera. Diharapkanjuga dapat menyampaikan pengaduan wenang dalam memberikan pelayanan dengan adanya pelayanan publik yangdi bidang perumahan dan permukim­ perumahan dan permukiman. lebih maksimal ini dapat mewujudkanan. Pengaduan dimaksudkan agar hak Jenis pengaduan masyarakat ini good governance dalam mendukung pe­masyarakat sebagai konsumen dapat dapat berupa informasi aktif terha­ ningkatan kinerja Kemenpera. (Pan-dilindungi. Sementara layanan publik dap pelayanan pelaksanaan barang/ du)yang disampaikan kepada masyarakat jasa; pelayanan bantuan fasilitas li- Maksimalisasi Pelayanan Publik:harus berasaskan kepentingan umum, kuiditas perumahan; pelayanan mitra 1. E-Procurement 2. Sistem Informasi Penerimaan CPNSkepastian hukum, kesamaan hak, ke­ kerja yang mengelola fasilitas subsidi 3. Kotak Pengaduan Masyarakatseimbangan hak dan kewajiban, profe- prasarana, sarana dan utilitas peru- Gambaran Implementasi E-Government di Manca Negara G ood governance seringkali dikaitkan dengan keterbukaan tuk pengajuan ijin bangunan. Informasi-informasi pun tampil sangat publik. Ini selaras dengan 3 prinsip Good governance lengkap mulai dari lingkup kota, neighborhood, hingga individu. yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Seiring Pada situs ini, yang menarik adalah dalam hal pengaduan dengan kemajuan teknologi, internet kini menjadi media utama masyarakat, keluhan-keluhan diklasifikasikan hingga ke pem- bagi pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan publik terse- bagian yang sangat mikro misalnya terkait tumpukan salju atau but. Layanan pemerintah melalui media internet sering disebut parkir ilegal yang mengganggu rumah individu. Hal ini menunjuk- dengan E-government. Layanan E-govenrment ini dipercaya dapat kan bahwa aspek-aspek mikro tersebut telah turut diatur oleh meminimalkan penyelewengan dan Kemenpera sendiri telah ikut pemerintah. mempraktekkan misalnya melalui LPSE. Berikut ini adalah contoh Situs kota Manchester di Inggris (http://www.manchester. gambaran praktek di beberapa negara lain. gov.uk/) memungkinakan pengunjungnya untuk turut melakukan India sebagai contoh, mengeluarkan RTI Act atau Right to In- proses monitoring dan evaluasi. Dalam portal konsultasi (http:// formation Act pada 2005 di mana masyarakat berhak untuk tahu manchester-consult.limehouse.co.uk), masyarakat Manchester dan berhak untuk meminta informasi tentang penyelenggaraan dapat turut memberikan review terhadap dokumen rancangan pemerintahan. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan bahwa pemerintah dengan terlebih dahulu mendaftar dan mengisi data setiap lembaga publik pemerintah harus menyimpan data-data diri. Salah satu contoh dokumen yang dapat turut direview mi­ dalam format digital atau ke dalam bentuk komputer agar nanti- salnya adalah Manchester Core Strategy yang akan berlaku mulai nya dapat diakses luas. Lembaga publik pemerintah tersebut tahun 2012 hingga 2027. (LNP, dari berbagai sumber) juga diminta untuk mempublikasikan informasi dalam kategori tertentu. Salah satu media untuk memperoleh informasi terse- but adalah melalui internet dan website. Implementasinya bisa dilihat pada situs pemerintah kota Hyderabad (http://ghmc.gov. in) di mana dalam situs ini, dimungkinkan pembayaran pajak se- cara online begitu pula dalam hal pengaduan masyarakat. Terkait perumahan, layanan yang terkait adalah pengajuan ijin bangunan secara online. Pada situs kota Boston di Amerika (http://cityofboston.gov), fasilitas yang disediakan antara lain adalah fasilitas pembayaran, laporan dan publikasi, serta formulir ijin dan aplikasi misalnya un- Situs web kota Boston 9
  10. 10. Laporan Utama Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Langkah Menuju Good Governance Tri Prijana*P enerapan GG di setiap instansi pemerintah, di- harapkan akan dapat terus meningkatkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan, untuk itu imple-mentasi GG harus didukung dengan struktur organisasidan sistem yang handal. Penyiapan struktur organisasi dan kan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. 3. Kegiatan pengendalian. Unsur ini membantu memas- tikan bahwa arahan pimpinan dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapai­sistem yang handal adalah sangat penting dan ini merupa- an tujuan organisasi.kan bagian dari Reformasi Birokrasi (RB). Dalam strategi 4. Informasi dan komunikasi. Informasi harus dicatat danimplementasi program RB, sesuai Peraturan MENPAN dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah danNomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalamUmum RB disebutkan antara lain berupa Program Perce- suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu se-patan (Quick Win) dengan dampak perbaikan sistem dan hingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintahperbaikan kualitas produk utama, dan Program Penataan melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.Sistem dengan dampak perbaikan organisasi ketatalaksa­ 5. Pemantauan. Untuk dapat menilai kualitas kinerja darinaan dan sistem manajemen SDM. waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi Kedua program RB tersebut berkaitan langsung de­ hasil audit dan reviu lainnya dapat segera ditindaklan-ngan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) se- juti perlu dilakukan pemantauan.bagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Implementasi SPIP harus dilakukan secara bertahap,Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, karena PP tersebut agar SPIP menjadi efektif dan efisien, tahapan tersebutmengatur mengenai Sistem pengendalian intern (SPI) yang meliputi :berupa perangkat lunak (soft control), yaitu kualifikasi SDM- 1. Tahapan pemahaman, yaitu tahapan untuk mengetahuinya, maupun perangkat kerasnya (hard control) berupa pe- tingkat pemahaman dan kepedulian terkait penerapanmenuhan instrumen dan ketatalaksanaan dalam pengen- SPIP secara efektif dan efisien di instansinyadalian intern. 2. Tahapan membangun desain. Hal yang harus dipertim- SPIP adalah suatu proses yang integral pada tindakan bangkan adalah ukuran, kompleksitas, dan tugas fungsidan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh instansi serta memperhatikan kepatutan dan kewajar­pimpinan dan seluruh jajarannya untuk memberikan keya- an.kinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi 3. Tahapan menjalankan dan mereviu. SPI yang telahmelalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pe- dibangun harus diimplementasikan pada setiap lini in-laporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan stansi pemerintah dan harus direviu atau dimonitor, di-terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur petakan faktor-faktor penghambat efektivitas penerap­SPIP meliputi: an dalam mewujudkan tercapainya tujuan organisasi.1. Lingkungan pengendalian. Unsur ini berkaitan dengan 4. Tahapan peningkatan keandalan sistem. SPI merupa- soft control, yaitu yang berkaitan dengan perilaku, etika kan satu hal yang dinamis sehingga menuntut adanya dan integritas SDM, oleh karena lingkungan dalam ke- peningkatan yang terus menerus, seiring dengan tu- seluruhan organisasi harus diciptakan dan dipelihara juan instansi pemerintah yang juga selalu mengalami untuk menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengembangan. Penerapan suatu SPI bukanlah suatu terhadap pengendalian internal dan manajemen yang tujuan melainkan suatu proses yang dibangun untuk sehat. memberikan keyakinan yang memadai atas pencapai­2. Penilaian risiko. Pengendalian internal harus memberi- an tujuan yang ditetapkan. SPI dikembangkan dengan 10
  11. 11. Edisi 1 Tahun 2011 mempertimbangkan aspek biaya-manfaat (cost and bene- Perubahan Paradigma fit ratio), SDM, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas Kemenpera perlu melakukan perubahan paradigma dan perkembangan teknologi informasi, serta dilaku- untuk menghilangkan pengertian lama (ortodoks) menge- kan secara komprehensif. nai pemerintahan yang melulu hanya memerintah (punya Di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat (Ke- kuasa). Strategi Kemenpera ke depan yang harus diuta-menpera) SPI sebenarnya juga bukan merupakan hal yang makan dalam rangka mewujudkan visi “Setiap Keluargabaru, namun secara konsep SPI yang ada belum terinte- Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni”grasi, masih terpisah-pisah dan belum dilaksanakan se- meliputi :cara terus menerus. Secara umum konsep SPIP belum 1. Fungsi koordinasi, yaitu mengoordinasikan kepen­sepenuhnya dipahami oleh para pegawai Kemenpera, hal tingan pihak pemerintah (state), para pengembang pe-tersebut karena belum optimalnya sosialisasi PP Nomor rumahan, pihak perbankan, lembaga penerbit kredit60/2008. Berdasarkan data hasil pemetaan BPKP atas (sektor swasta) dan warga masyarakat (society) yangpenyelenggaraan SPIP di K/L, kondisi ini tidak hanya membutuhkan rumah (terutama MBR). Koordinasiterjadi di Kemenpera melainkan hampir diseluruh K/L. diperlukan karena hubungan antartiga pilar GG se- Penyelenggaran SPIP di Kemenpera berdasarkan Diag- makin kompleks dengan latar belakang yang berbedanostic Assesment (DA) BPKP disimpulkan bahwa penerapan serta perkembangan lingkungan strategis yang sangatSPIP masih belum memadai dan terdapat area-area yang dinamis, dengan demikian berbagai kepentingan paramemerlukan perbaikan (areas of improvement), hal tersebut pelaku dapat diakomodasi.wajar karena tahapan penerapan SPIP yang telah dilaksa­ 2. Fungsi pengaturan, sebagai regulator menyiapkannakan baru pada tahapan pemahaman, melalui sosialisasi. peraturan perundang-undangan bidang perumahan Unsur yang paling signifikan untuk diperbaiki adalah dan kawasan permukiman, menjamin kepastian hu-unsur Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian. kum dan keadilan bagi setiap warga masyarakat untukPenilaian Risiko (Risk Assessment) antara lain meliputi pe­ memperoleh rumah yang layak huni dengan harga yangnetapan tujuan secara keseluruhan dan pada tingkat ke­ terjangkau di lingkungan atau kawasan yang teratur.giatan, identifikasi, serta kegiatan analisis risiko. Lemah- 3. Fungsi pengendalian, yaitu melakukan pengendaliannya penilaian risiko dapat menggagalkan capaian visi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidangKemenpera, contoh yang saat ini sedang menjadi current perumahan dan kawasan permukiman di tingkat pusatissue di media massa adalah tingkat hunian Rusunawa yang dan daerah, memfasilitasi kawasan dan lingkung­ n siap asangat rendah, bahkan pengamanan fisiknya cenderung bangunan untuk mencegah berkembangnya kawasan/terabaikan, karena persyaratan serah terima aset tersebut lingkungan kumuh, menjaga suku bunga pembiayaanyang diminta Kementerian Keuangan selaku Pengelola perumahan tetap rendah terjangkau oleh MBR.BMN belum terpenuhi. Rendahnya capaian kinerja pro- Pelaksanaan fungsi-fungsi di atas harus sesuai dengangram Rusunawa ini antara lain disebabkan tidak adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakurisk assessment atas program tersebut. dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Sedangkan kelemahan dalam Kegiatan Pengendalian GG serta aspek kehati-hatian (prudential) dan ketelitianberkaitan dengan pengendalian atas sistem informasi, pe­ dengan menerapkan SPIP. Untuk efektif dan efesiennyangendalian fisik aset, SOP dan penempatan serta pengem- penerapan SPIP langkah pertama yang harus dilakukanbangan SDM sesuai kebutuhan organisasi. Namun de- adalah penyebaran “vaksin” unsur SPIP kepada seluruhmikian yang mungkin harus segera ditingkatkan dan tetap staf/pegawai sampai tingkat yang paling rendah, pembe-harus dipelihara adalah unsur Lingkungan Pengenda- rian contoh keteladanan oleh para pemimpin, penyiap­lian, karena unsur ini berkaitan dengan SDM. Sebaik- an SDM sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi,baiknya suatu sistem dibangun akhirnya sangat tergantung kelengkapan rasana prasarana informasi berikut sistemdari kuantitas dan kualitas manusia yang melaksanakannya. keamanannya, penyiapan SOP, dan yang lebih pentingSistem akan hancur jika pelaksananya tidak punya keahlian adalah menyiapkan SDM agar memiliki budaya kerja yang(tidak kompeten), memiliki sifat yang buruk (korup, rakus, menekankan pentingnya nilai integritas dan etika. Untukserakah, dan tidak disiplin seperti gerombolan) dan seba- itu perlu adanya perubahan mindset seluruh jajaran Kemen-gainya. Kelemahan dalam Pemantauan Pengendalian pera dan ditetapkan suatu aturan perilaku dan etika (code ofIntern yang seharusnya berfungsi mengawal kesuksesan conduct) yang disepakati dan dituangkan dalam ketentuanpencapaian tujuan, juga turut andil pada rendahnya capai­ yang formal.an kinerja karena keterbatasan sumber daya. *) Inspektur Kementerian Perumahan Rakyat 11
  12. 12. Wawancara Khusus Jangan Dukung Setengah Hati, Jangan Reformasi Setengah Hati Agus Sumargiarto, SH Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian, Kementerian Perumahan Rakyat tohnya Humas atau Inforum, pasti terukur kan? Si A melak- sanakan apa, si B melakasanakan apa, terus digabung, hasilnya itu dibuat sebagai laporan. Jadi semua terukur dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 3. Apa hal terberat dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat? Saya pikir tidak berat, kita jelas siap. Kita dorong semuanya supaya siap, memiliki kemauan untuk berubah, jadi tidak setengah-setengah. Reformasi Birokrasi janganP SUMBER FOTO: BPA hanya dilihat saat ini saja, ini masa depan semua, PNS eraturan untuk mendukung pelaksanaan Reformasi generasi muda khususnya dan masyarakat Indonesia secara Birokrasi dan Good Governance telah banyak dikelu- umum. Negara ini luas, harus dikelola supaya efektif dan arkan oleh pemerintah. Inforum berkesempatan me- efisien. Nah, kita sebagai PNS memberikan fasilitasi untukwawancarai Agus Sumargiarto, SH, Kepala Biro Hukum kesejateraan masyarakat.dan Kepegawaian, Kementerian Perumahan Rakyat, untukmembahas pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya di 4. Apakah masyarakat bisa ikut serta untuk memantaulingkungan Kementerian Perumahan Rakyat. pelaksanaan Good Governance, jika ya bagaimana caranya? Tentu saja. Ada Undang-Undang No. 14 Tahun 1. Saat ini sedang hangat dibicarakan tentang pelaksanaan 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kemudianGood Governance dan Reformasi Birokrasi hampir di seluruh Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayananinstitusi pemerintah, apa tujuan utama dari pelaksanaan Good Publik. Peran aktif itu bukan peran yang tidak terukur,Governance dan Reformasi Birokrasi ini? (namun) harus sesuai dengan regulasi. Masyarakat bisa Tujuannya jelas, bagaimanapun, tujuan Reformasi mencari tahu program-program apa saja di KementerianBirokrasi untuk kepentingan semua. Pertama, kalau kita yang diperuntukkan untuk masyarakat. Misalnya tingkatbicara dari roadmap Reformasi Birokrasi (Red: Kemenpera pelayanan, dalam rangka fasilitasi pembiayaan perumahan,juga sedang menyiapkan roadmap tersebut) adalah untuk (jika) masyarakat mau bertanya bagaimana mekanismenya,memberikan arahan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi silakan menulis surat. Selain itu ada pusat informasi, bisadi Kementerian atau Pemda agar berjalan efektif, efisien, juga kan melalui Inforum ini.terintegrasi, dan terlembaga serta berkelanjutan. Selain itu,dengan adanya Reformasi Birokrasi, kita menata diri kita 5. Bagaimanakah konsep reward dan punishment untuksendiri. Penataan ini harus disadari oleh semua karyawan pegawai dalam Reformasi Birokrasi?atau PNS. Reward dan punishment berlaku untuk semua tidak hanya Kemenpera. Ada PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 2. Dalam menuju pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang Pegawai, di situ diatur kenapa kita memberikan punishmentbaik, paradigma apa yang diharapkan berubah di lingkungan dan reward. Contoh yang gampang saja deh, pegawai kalaubirokrasi terutama Kementerian Perumahan Rakyat dan apa tidak masuk kerja, ada hukumannya, dari hukuman yangindikator dari perubahan itu? ringan hingga berat sudah diatur. Termasuk pimpinan, Sebenarnya kita mengharapkan peran serta semua tidak memberikan kesempatan kepada pegawai untukdalam Reformasi Birokrasi. Pejabat publik harus menaati meningkatkan kemampuan (pun), bisa terkena sanksi. Jadiperaturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Untuk kita harapkan melalui Inforum ini kita ajak semua karyawanindikatornya, bisa terlihat dari hasil kerja Kementerian, di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat khususnya,apakah efisien atau efektif. Ketertiban juga bisa terukur, mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi, “Jangandiantaranya beban tugas dari masing-masing pegawai, con- Dukung Setengah Hati, Jangan Reformasi Setengah Hati”. 12
  13. 13. Edisi 1 Tahun 2011 Prof. Dr. Indroyono Soesilo Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Mari Bersama-sama Bergandengan Tangan untuk Membangun Bangsa Menyejahterakan MasyarakatI SUMBER FOTO: BPA nforum kali ini berkesempatan dirapatkan dalam rapat koordinasi, untuk mewawancarai Prof. Dr. dalam rapat tersebut Menkoeko Indroyono Soesilo, Sekretaris datang, Menkokesra datang, MenkeuKementerian Koordinator Bidang datang, setelah itu dilihat punyaKesejahteraan Rakyat. Dalam uang berapa untuk 2011, kalau adakesempatan ini Inforum berdiskusi uang segini cukup untuk membangunmulai dari hal penyediaan perumahan, berapa rumah. Tahun 2012 berapagood governance, hingga masalah pangan rumah, tahun 2013 berapa rumah,terkait pencalonannya sebagai kandidat dan seterusnya. HarapannyaDirektur Jenderal FAO periode 2012- masyarakat yang mampu mencicil2014. bangsa 100-200 ribu perbulan, bisa 1. Terkait ketersedian ‘papan’ atau memiliki rumah. Karena dignityperumahan terdapat istilah housing for sebuah keluarga kan kalau punyaall. Bagaimana menurut Bapak dukungan dari Kemenkokesra rumah. Kalau sekarang rumah harganya puluhantentang penyediaan perumahan? juta rupiah, itu susah sekali, sekarang kita bicara Kalau dalam koordinasi kita melihat saat ini ‘bisa tidak sih cicilannya 100-200 ribu sebulan?’ JikaMen-Pera bersama Men-PU sedang menyusun itu memungkinkan, harapannya semua orang punyaprogramnya, seperti apa sih rumah murah, desain dan rumah dengan harga murah.segala sesuatunya sedang disusun. Misalnya rumahmurah dengan harga 10 juta itu seperti apa, kemudian 2. Pada era Reformasi Birokrasi, saat ini pemerintahpertanyaannya apakah harga tersebut sudah termasuk selalu menyuarakan bahwa hal tersebut bertujuan untuktanahnya atau belum? Nah, setelah siap biasanya mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik atau good SUMBER FOTO: ISTIMEWA 13
  14. 14. Wawancara Khususgovernance apalagi saat ini masyarakat dapat meminta informasi untuk kemajuan bangsa dan kepentinganinformasi dari pemerintah dengan adanya dukungan UU semua orang dapat terlaksana dengan baik.tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bagaimana halini menurut Bapak? 3. Salah satu inti dari pokok tugas Kementerian Benar sekali dengan adanya Undang-Undang Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat adalahNo. 14 Tahun 2008 masyarakat dapat memperoleh mengupayakan kesejahteraan rakyat Indonesia, menurutberbagai macam data dan informasi tentang apa yang Bapak dengan berjalannya reformasi birokrasi untukdikerjakan oleh pemerintah, jika dulu masyarakat pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, kapankahsangat sulit menembus dunia birokrasi, maka dengan masyarakat Indonesia dapat mencapai kesejahteraannya?adanya Undang-Undang ini masyarakat dapat dengan Hmm… pemerintah saat ini bekerja denganmudah memperoleh informasi, hal ini juga membuat sungguh-sungguh untuk terus berupayamasyarakat berperan aktif dalam pengelolaan menyejahterakan rakyat, memang jika ingin dikatakanpemerintahan. Akibatnya, masyarakat dapat menjadi masih belum sempurna mari kita sama-samafungsi kontrol bagi pemerintah dalam menjalankan melihatnya sebagai sebuah proses yang berjalan.pemerintahan, harapannya tata pemerintahan dapat Kita analogikan saja pemerintah yang saat iniberjalan menjadi lebih baik. Tapi Undang-Undang berproses seperti kita, manusia yang sedang tumbuhKIP tidak bisa sendiri, harus punya saudaranya, harus berkembang, manusia kan butuh waktu belajar untukpunya mitra Undang-Undang lainnya, yaitu Undang- berjalan, misalnya dari merangkak, berpegangan padaUndang Intelijen dan Undang-Undang Rahasia sesuatu untuk merambat, pelan-pelan di-tetah hinggaNegara. Saya kira cocok, kalau cuma satu susah nanti. akhirnya bisa berjalan sendiri bahkan terkadang saatInformasi publik, semuanya terbuka kecuali yang sudah jalan masih bisa terjatuh, nah seperti inilah sayadirahasiakan. Pertanyaannya, yang dirahasiakan mana? umpamakan keadaan saat ini. Jadi yang baik adalahYa kita susun sendiri. Jadi Undang-Undang KIP tidak hanya menjustifikasi ini salah yang ini benar,menetapkan bahwa semua informasi publik terbuka tapi mari bersama-sama bergandengan tangan untukkecuali yang dirahasiakan. Sehingga pengelolaan membangun bangsa menyejahterakan masyarakat. SUMBER FOTO: ISTIMEWA 14
  15. 15. Edisi 1 Tahun 2011 Prof. Dr. Indroyono Soesilo dan Pencalonannya Menjadi Dirjen FAO - Saat ini, Bapak mencalonkan diri sebagai Dirjen FAO, apa Pangan harus tersedia untuk makhluk hidup diyang melatarbelakanginya? dunia caranya food for all. Pertama pangannya harus ada. Pertama latar belakang negara, Indonesia sekarang ini Sedangkan untuk misinya adalah memberikan aksesibilitasdi dunia sudah sering tampil sebagai negara new emerging terhadap pangan artinya pangan harus mudah didapatkan,ekonomi, sebagai negara yang memiliki kebangkitan misalnya jika kita melakukan pemetaan terhadap manaekonomi yang sangat signifikan beberapa tahun terakhir. daerah yang surplus mana yang kekurangan sehingga adaKedua, Indonesia masuk dalam G-20. Ketiga Indonesia integrasi sistem yang baik, termasuk kita harus secaraadalah pendiri, kalau sekarang berpengaruh sebagai ketua global terkoneksi.GNB. Keempat, sekarang kita ketua ASEAN. Kelima, - Untuk meningkatkan produkasi pangan dibutuhkan lahan,Indonesia juga leader dalam bidang perubahan iklim. sedangkan kalau melihat ketersediaan lahan yang ada semakinPosisi Indonesia sudah sering tampak di dunia, tentunya berkurang dan terbatas, lalu bagaimana caranya meningkatkanIndonesia harus bisa tampil memegang posisi-posisi produksi pangan jika lahan yang dibutuhkan tidak ada?penting di dunia. Oleh karena itu, ini waktunya Indonesia Isu pertama memang untuk menyediakan ‘lahan’dalam tanda kutip memberikan kontribusi lebih kepada sebagai ‘sumber’ penyediaan pangan adalah denganFAO, selain karena kita sudah menjadi anggota FAO sejak membuka lahan-lahan pertanian baru. Nah, pembukaantahun 1949. Indonesia, untuk swasembada pangan tahun lahan baru ada kaitannya dengan bibit unggul, bibitnya1985 yang kemudian membawa Indonesia mendapatkan unggul juga tahan terhadap perubahan iklim. Kedua adapenghargaan dari FAO di tahun yang sama. Mengapa saya isu perubahan iklim, kita harus tahu betul perubahansecara pribadi maju (menjadi kandidat)? Karena FAO adalah iklim, karena jika kita dapat memantau perubahan iklimlembaga pengetahuan. Lembaga FAO berkaitan dengan secara bagus maka kita dapat memprediksi kapan kitapangan, pertanian dengan kehutanan dan pengelolaan mulai tanam dan panen. Kalau kita terlambat tahuSDA. Melihat latar belakang saya yang sudah 10 tahun prediksi perubahan iklim, misanya terlambat menanamsebagai pejabat eselon satu di Kementerian, saya pernah padi 2-3 minggu, bisa merubah siklus pangan, haleselon I di BPPT, sekarang saya Sesmenkokesra, mudah- ini dapat berimplikasi pada ketersedian pangan ataumudahan dapat menjawab harapan kita untuk ada orang istilahnya ketahanan pangan. Nanti badan dunia sepertiIndonesia yang tampil, sudah waktunya kita tampil. Karena FAO yang harus menginformasikan, sebaiknya haruslatar belakang saya ilmu pengetahuan. 30 tahun karir saya, tanam sekarang karena nanti akan ada kemarau panjang,20 tahun di dunia pengetahuan dan 10 tahun di birokrasi, sebaiknya hujan buatan harus dibuat karena nanti akanpejabat eselon I. Saat kita melaksanakan reform, jadi ini ada El Nino, hal seperti inilah harus di-share khususnyakesempatan bahwasanya dengan semua pengalaman yang di dalam database dan inventory. Dengan demikianada, baik sebagai scientist atau birokrat, bisa dihimpun dan menurunnya jumlah lahan pertanian yang ada dapatdisumbangkan untuk kemaslahatan dunia. diakali sehingga pangan tetap tersedia untuk semua orang. - Perubahan seperti apa yang nantinya Bapak harapkan? - Jadi FAO itu mempunyai kewenangan untuk memberikan FAO sedang memasuki era reformasi, oleh karena seperti peringatan ya?itu nanti kalau saya terplih saya akan menawarkan misi Oh ya, makanya kemarin misalnya FAOreformasi. Beberapa isu yang kami angkat misalnya memberitahu, hati-hati harga pangan dunia akan naik,FAO itu lembaga pengetahuan, lantas apa sih tugasnya? karena ada perubahan iklim, Rusia kena kebakaran hutanUntuk mengurangi kelaparan di seluruh dunia. Dengan maka produksi gandumnya turun, siap-siap karenademikian maka dengan keberadaan kami, harapan kami ada kenaikan harga pangan. Negara-negara ada yangbisa memobilisasi sumberdaya yang ada di FAO dan SDA menimbun cadangan pangannya, negara lain sibuk imporyang ada di anggota FAO untuk bergerak bersama-sama, pangannya, sehingga harga pangan naik. KIta harusmeningkatkan kinerja, dan menjawab tantangan. concern dengan hal itu ke depan dan merupakan salah satu - Apa visi misi, Bapak sebagai seorang kandidat Dir-Jend tugas dari FAO yaitu untuk memberikan peringatan.FAO? (SR/PL/DVD) 15
  16. 16. Wacana Tantangan Kelembagaan dalam Undang Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman KELEMBAGAAN SEBAGAI PILAR UTAMA GOOD GOVERNANCE Oleh Haryo Sasongko* Dalam permasalahan kelembagaan sering dilupakan pentingnya sinergi dan ko-produksi Aspek Kelembagaan dalam UU baik internal maupun eksternal.. Adanya UU PKP tersebut memberi kesempatan kepa- Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP da kita untuk menata kembali hubungan antarlembaga dalam pembangunan perumahan Pada dasarnya aspek kelembagaan da kawasan permukiman. Akhirnya pada dasarnya Good governance (di bidang PKP) mewarnai seluruh Bab (I/XVIII) itu sendiri merupakan ko-produksi dari para pemangku… yang ada dalam UU PKP ini, sesuai P dengan penjelasan tentang 7 prinsip enerapan tata kelola peme­ 1. Organisasi adalah rumahnya, Good Governance (diambil dari Komite rintahan yang baik atau Good yang terdiri dari kamar-kamar atau Nasional Kebijakan Governance) dan 3 Governance merupakan elemen ruangan-ruangan yang bisa dilihat pilar Reformasi Birokrasi (penataan yang penting dalam penyelenggaraan sebagi kotak-kotak yang tercermin organisasi, tata laksana, dan SDM) pemerintahan Dalam mewujudkan dalam bentuk atau struktur orga­ yang digambarkan dalam analogi ru- good governance, Kementerian Perumah­ nisasi. mah yang ada di awal tulisan ini. an Rakyat menghadapi tantangan 2. Proses bisnis adalah sistem atau Dari beberapa pertemuan para pa- baru dari segi kelembagaan yaitu de­ tatanan yang berlaku di dalam ru- kar, antara lain pada waktu membahas ngan hadirnya Undang-Undang No 1 mah tersebut yang mengatur ba- RPP yang diamanatkan UU PKP ini, Tahun 2011 tentang Perumahan dan gaimana penghuni rumah tersebut ada pemikiran sebagai berikut: Kawasan Permukiman (UU PKP). melaksanakan tugas dan tanggung Yang diperlukan berikutnya adalah Tulisan ini akan berusaha mengupas jawabnya. pembagian “peran dan fungsi” pemerin- mengenai kelembagaan sebagai pilar 3. SDM adalah penghuni rumah tah, dunia usaha dan masyarakat yang utama Good Governance untuk men- tersebut, yang bernaung, ting- jawab tantangan yang dihadapi Ke- gal serta beraktivitas dan ten- menpera dengan terbitnya UU PKP tu saja akan tunduk dengan tersebut. sistem atau tatanan yang ber- laku dalam rumah tersebut. Untuk memperkokoh tegak­ nya bangunan rumah serta berlangsungnya aktivitas peng­ huninya, maka rumah perlu dilandasi semangat dan upaya untuk melakukan reformasi. Seperti nampak dalam analogi rumah tersebut di atas, dengan pondasi semangat reformasi, maka transparan, sinergi dan akuntabel. bangunan rumah beserta sistem serta Disamping itu diperlukan “penguatan penghuninya akan menghasilkan ki- kelembagaan” pemerintah (pusat danSumber: Template Reformasi birokrasi KementerianPerumahan Rakyat. nerja (performance) yang bersih (good daerah), dunia usaha dan masyarakat. governance), lebih nyaman (peningkatan Penguatan kelembagaan pemerintah Kelembagaan sebagai pilar kinerja), memberikan rasa keamanan antara lain terdapat pada pasal 5 ayat Good Governance bagi penghuni maupun orang lain 2 tentang pembinaan pada tingkat na- Dengan mengambil analogi ten- (pelayanan publik) yang akhirnya akan sional merupakan kewenangan tingkat tang ‘rumah’, maka gambar diatas da- memberikan kepercayaan masyarakat Menteri. Maka Kemenpera juga harus pat dijelaskan sebagai berikut: sekitarnya. mampu menjalankan fungsinya secara 16
  17. 17. Edisi 1 Tahun 2011optimal dalam penyelenggaraan pem- mon enterprise) untuk mewujudkan dan sebagaimana tercermin dalam au-bangunan perumahan rakyat sampai memantapkan demokrasi yang didu- dit BPK dengan opini Wajar Tanpake tingkat Provinsi dan Kabupaten/ kung oleh ekonomi pasar. Pengecualian (WTP) selama 5 tahunKota sesuai peraturan perundang-un- Kemudian pertanyaan yang mun- berturut-turut. Sukses penyelenggara­dangan yang berlaku. cul adalah bagaimana kemitraan an APMCHUD juga merupakan ca- Adapun diharapkan BTN akan antara pemerintahan, dunia usaha dan paian tersendiri yang patut menda-me­ uju National Housing Fund Autho­ ­ n r masyarakat dalam rangka mewujudkan pat apresiasi. Langkah awal Reformasiity. Selanjutnya Perum Perumnas di- good governance di bidang pembangunan Birokrasi di lingkungan Kemenperaharapkan menuju National Housing and perumahan rakyat dapat terjadi? Atau juga telah membuahkan hasil, teru-Urban Development Corporation, yang dengan kata lain dapat dipertanyakan, tama keterlibatan hampir semua peja-menjalankan misi sekunder peru- apakah kemitraan antara ketiga stake- bat dan staf untuk langkah inside out-mahan yang kuat dan berkelanjutan. holder tersebut telah mencerminkan nya. Telah banyak yang dilakukan danPusat Penelitian dan Pengembangan penyelenggaraan pembangunan peru- terakhir terbitnya UU PKP ini yangPermukiman (PUSLITBANGKIM) mahan rakyat yang sinergis, akuntabel, juga merupakan kerja bersama (co-hendaknya berperan besar dalam transparan, dan partisipatif ? production). Dengan kata lain, UU inimendukung inovasi teknik, teknologi Dalam kenyataannya hingga seka- sudah mencerminkan good governancedan bahan bangunan strategis yang rang pembangunan perumahan masih itu sendiri. Tinggal, kini bagaimanaberkualitas bagi pembangunan peru- belum sesuai dengan paradigma good aturan pelaksanaannya dapat diaturmahan rakyat, khususnya MBR. Bank governance. Hal ini terbukti dari muncul- dalam PP, Permen, Perda, dan lain-Daerah (Asbanda) harus berperan nya berbagai permasalahan dalam pe- lain. Langkah berikutnya ini menjadiaktif untuk membantu dan mendu- nyelenggaraan dan pengelolaan pem- tantangan bersama semua pihak.kung penyelenggaraan pembangunan bangunan perumahan rakyat, seperti Meski demikian, masih ada bebe­perumahan rakyat di daerah masing- perizinan, pertanahan, pembiayaan, rapa penyelenggaraan tugas dan fung-masing sesuai dengan amanat PP No. infrastruktur dan energi, perpajakan/ si Kemenpera belum mencapai kinerja38/2007 (Koto, Zulfi Syarif, Politik retribusi, teknik, teknologi dan bahan yang diharapkan. Hal ini didasarkanPembangunan Perumahan Rakyat di Era bangunan lokal/strategis, kemampuan pada beberapa kenyataan, antara lain:Reformasi, Siapa Mendapat Apa, 2011), konsumen, dan peraturan perundang- a. Dibidang kelembagaan dan or-yang semuanya membutuhkan kemi- undangan. ganisasi masih ditemukannya:traan yang setara dan sinergis. • Tumpang tindih tugas antar unit Tantangan yang dihadapi Ke- kerja di lingkungan Kemenpera, Kemitraan dan Good Govern­ menpera ataupun dengan unit kerja lain diance Diakui bahwa banyak hal positif lingkungan Kementerian/Lemba­ Lahirnya paradigma baru dalam yang dicapai Kemenpera antara lain ga/Pemerintah Daerah lainnyatata kelola pemerintahan, yaitu good go­ dalam pengelolaan keuangan publik sehingga perlu dilakukan penataanvernance, menjadikan pemerintahan diera reformasi ini berkepentingan un-tuk mewujudkannya, termasuk dalampenyelenggaraan pembangunan peru-mahan rakyat. Apa kaitan antara goodgovernance dengan kemitraan pemerin-tahan, dunia usaha dan masyarakat?Nampak bahwa kemitraan eksternalantara pemerintah dengan society dandunia usaha memungkinkan terwujud-nya suatu kepemerintahan yang siner-gis, akuntabel, transparan, dan par-tisipatif atau good governance. Namun,hal ini hanya dapat dicapai jika negaradan kelompok-kelompok masyarakatmadani menyadari bahwa mereka ter-ikat dalam suatu upaya bersama (com- Sumber: Template Reformasi Birokrasi Kementerian Perumahan Rakyat. 17
  18. 18. Wacana organisasi Kemenpera. Peluang Kementerian Peru­ win RB Kemenpera (selain E-• Belum tersusunnya Indikator Ki- mah­­ Rakyat an Proc, Kotak Layanan Pengaduan nerja Utama Kemenpera hingga Peluang untuk menyempurnakan dan FLPP). unit kerja terendah. dalam arti melengkapi UU PKP ini da- 2. Kemitraan yang telah diuraikan lam bentuk RPP, permenpera maupun sebelumnya perlu dituangkan da-b. Belum optimalnya ketatalak- perda (Prop, Kab/kota) sudah terbuka. lam bentuk peta jalan (road map) sanaan (proses bisnis) dengan Ini harus secara positif dikembangkan, pembangunan perumah­ n dan a masih adanya: terutama karena kelebihan UU ini dari kawasan permukiman antarpe-• Proses kegiatan yang tidak memi- yang sebelumnya, antara lain sebagai mangku kepentingan (stake­ liki Standar Operasional Prosedur berikut: 1) Pembagian tugas dan we- holders), selain peta jalan yang (SOP), termasuk dalam penyedi- wenang pemerintah dalam pembinaan sedang disusun Tim RB Kemen- aan pelayanan publik. dan operasionalisasi, melakukan lit- pera. Peluang ini bisa dimanfaat-• Belum optimalnya kinerja pe- bang, sertifikasi terhadap pelaku dan kan Kemenpera untuk mengambil layanan yang diberikan oleh apara- keahlian serta diklat akan meningkat- inisiatif memulai. tur Kemenpera kepada pemangku kan kapasitas dan posisi pemerintah di 3. Upaya penyempurnaan aturan kepentingan maupun pihak-pihak tingkat pusat. Sedangkan peran pemda per­ ndangan bisa dengan Regula- u terkait, termasuk didalamnya ke- sebagaimana diamanatkan dalam PP tion Examination. Dengan terbitnya tika melakukan fungsi fasilitasi pe- 38/2007 akan semakin jelas dengan UU PKP ini, bisa diusulkan mi­ nyelenggaraan pemerintah daerah. adanya pengaturan mengenai pem- salnya penajaman PP 38/2007 dan• Tingkat efisiensi, efektivitas, dan binaan penyelenggaraan perumahan PP 41/2009. Dengan demikian produktivitas birokrasi Kemen- dan kawasan permukiman; 2) Mem- RPP yang diamanatkan UU PKP pera belum menggunakan indika- bagi jenis dan bentuk rumah dengan ini bisa selaras dengan PP yang tor kinerja yang terukur. jelas sesuai dengan fungsi, peran dan lain dan demikian juga sebaliknya.• Tingkat transparansi dan akun­ tanggung jawab penyelenggaraannya 4. Pembentukan badan/lembaga tabilitas birokrasi Kemenpera termasuk kriteria teknisnya; 3) Mem- yang diamanatkan oleh UU PKP masih rendah. bagi bentuk penyelenggaraan pemba­ ini seiring dengan perkembangan ngunan perumahan maupun kawasan Kemenpera sendiri. Untuk pe­c. Belum optimalnya pengelolaan permukiman di perkotaan maupun di ningkatan Sinergitas Pemerintah sumber daya manusia (SDM) perdesaan secara spesifik; 4) Pendana­ Pusat-Daerah bisa memanfaatkan yang ada dalam Kemenpera, un- an dan sistem pembiayaan pembangun­ rencana Program Dekonsentrasi tuk dapat mewujudkan pelayanan an perumahan yang berkelajutan; 5) Lingkup Kementerian Perumahan prima tehadap pemangku kepen­ Keberpihakan kepada MBR (pro poor); Rakyat. Berbagai kajian di lingkung­ tingan, sesuai fungsi dan peran 6) Infrastruktur (PSD-PU dan PSU); an Kemenpera antara lain Penyusun­ Kemenpera. Hal ini mencakup ke­ 7) Insentif dan disinsentif; 8) Penye- an Pedoman Penguatan Kapa- seluruhan siklus pengelolaan sumber diaan tanah; 9) Peran masyarakat; 10) sitas Kelembagaan Perumahan daya aparatur, mulai dari rekruitmen, Perlindungan konsumen; 11) Larangan dan Permukiman di Daerah juga pengisian fungsi/jabatan dan ke- dan sanksi; dan sebagainya. bisa dipakai sebagai masukan. mampuan/kecakapan aparaturnya, Saat ini adalah peluang yang sangat 5. Untuk sinergitas Pembangunan termasuk tingkat disiplin dan etos bagus untuk segera menyusun aturan antara Pusat dan Daerah, semuanya kerja sebagian aparatur Kemenpera. pelaksanaannya, mengingat Pasal 165 perlu mengacu pada Pedoman Pe­ Kondisi Kemenpera yang diharap- Ayat 1, yang menyatakan paling lama rencanaan Kemenpera yang sedangkan dalam jangka waktu 5 tahun men- dalam jangka 1 tahun harus telah “diru- disusun, sehingga mengikuti siklusdatang tergambar dari Renstra Kemen- muskan peraturan pelaksanaannya”, se- perencanaan secara Nasional sesuaipera tahun 2010-2014 yang vi­ inya s dangkan pada Ayat 2 yang menyatakan UU no 17 Th 2003 tentang Keuang­adalah: Setiap Keluarga Indonesia paling lama dalam 2 tahun telah diben- an Negara dan UU No. 25 Th 2004menempati Rumah yang Layak Huni. tuk “badan/lembaga” yang diamanatkan tentang Sistem Perencanaan Pem-Ini semua akan didukung dengan misi oleh undang-undang tersebut. bangunan Nasional (SPPN).yang secara internal berupa optimalisa- Beberapa pemikiran adalah seba-si bidang kelembagaan dari organisasi, gai berikut: * Tenaga Ahli Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat; Anggota Tim Verifikasi RB Kemenpera;praktek ketatalaksanaan, dan pengelo- 1. Kegiatan penyusunan RPP seba- Anggota Pokja RPP UU PKP; dan Anggota De-laan sumber daya manusia. gai salah satu program Quick- wan Pakar the HUD Institute LPP3I. 18
  19. 19. Edisi 3 Tahun 2010 Good Corporate Governance: Suatu Tinjauan Pelaksanaan Korporasi yangBaik sebagai Refleksi dalam Good Governance Oleh : Moch.Yusuf Hariagung* Good People do not need laws to tell them to act responsibility while bad people will find away around the laws (Plato).G ood Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk • Kompetitif, menyiapkan sistem dan struktur yang kuat serta • Berkelanjutan, kokoh bagi korporasi Indonesia. Sebagai suatu • Keuntungan yang tinggi dan,sistem, GCG mengatur bagaimana korporasi diarahkan • Nilai yang optimumdan dikendalikan untuk meningkatkan kemakmuran bis- Sebagai ilustrasi dapat dilihat dalam perbedaan antaranis secara akuntabel untuk mewujudkan nilai pemegang korporasi yang jelek dengan korporasi yang baik adalahsaham dalam jangka panjang dengan tidak mengabai- sebagai berikut :kan kepentingan stakeholder lainnya. Sedangkan sebagaisuatu struktur, GCG memberikan kejelasan fungsi, hak,kewajiban dan tanggungjawab antara pihak-pihak yangberkepentingan atas korporasi, mencakup proses kontrolinternal dan eksternal yang efektif serta menciptakan ke­seimbangan internal (antar organ perusahaan) dan kese­imbangan eksternal (antar stakeholders) Beberapa hal yang melandasi adanya GCG adalahadanya penyimpangan terhadap:a. Penggunaan perusahaan sebagai vehicle untuk menda­ Korporasi yang jelek patkan dana murah dari masyarakat.b. Ketidakterbukaan atas informasi bisnis yang berisiko.c. Penggunaan nama perusahaan untuk pinjaman pri­ badi.d. Keputusan bisnis yang diambil karena moral hazard.e. Intervensi pemegang saham atau pihak lain dalam ke­ giatan perusahaan.f. Adanya praktik perusahaan dalam perusahaan.g. Perusahaan “highly leveraged” tidak mempertimbangkan service capacity. Korporasi yang baikh. Diversifikasi dan ekspansi usaha yang tidak pruden- sial. Manfaat GCGi. Risiko tidak dikelola secara hati-hati. Kemanfaatan yang diperoleh dari suatu korporasi de­j. Diabaikannya hak-hak pemegang saham minoritas. ngan pengelolaan yang baik adalah sebagai berikut : Mengapa Good Corporate Governance diperlukan? • Pengelolaan sumber daya korporasi secara amanah dan Agar korporasi bisa melakukan pengelolaan secara : bertanggungjawab, yang akan meningkatkan kinerja • Efisien, korporasi secara berkelanjutan. 19
  20. 20. Wacana• Perbaikan citra korporasi sebagai agen ekonomi yang sebagai pengganti KNKCG. Penetapan ini didasarkan bertanggungjawab (good corporate citizen) sehingga me­ pada Surat Keputusan Menko Bidang Perekonomian No- ningkatkan nilai perusahaan (value of the firm). mor: KEP/49/M.EKON/11/2004. KNKG ini terdiri• Peningkatan keyakinan investor terhadap korporasi se- dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi. hingga menjadi lebih atraktif sebagai target investasi.• Memudahkan akses terhadap investasi domestik dan Refleksi GCG terhadap Good Governance (GC) asing Refleksi terhadap korporasi yang baik bisa dipakai se-• Melindungi Direksi dan Dewan Komisaris dari tuntut­ bagai pembelajaran pada tata kelola pemerintahan yang an hukum baik (good governance), hal tersebut dapat dituangkan dalam Hal mendasar secara sederhana tentang Good Corporate beberapa kebijakan yang selalu mengutamakan kepen­Governance (GCG) dapat dilihat dalam ilustrasi sebagai tingan publik. Selain itu, mekanisme korporasi yang baikberikut : bisa dijadikan contoh untuk meningkatkan pelayanan publik, sebagaimana terjadi pada perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN). Pada pemerintahan, pola dan me- kanisme tentang ketepatan metode, kedisiplinan waktu, serta penempatan seseorang dalam jabatan sesuai kapa- sitas dan pengalamannya akan memberikan nilai tambah dalam pengelolaan pemerintahan. Peluang dan tantangan good governance bagi pemerintah Indonesia adalah dengan memanfaatkan sumber daya ma- nusia dalam kerangka yang tepat, sebagai peluang jumlah pegawai negeri sipil harus diarahkan pada merespon tan-Pada intinya adalah melakukan apa yang ditulis, dan menulis- tangan global untuk bertahan dan memperbaiki diri da-kan apa yang dilakukan. lam dinamika lingkungan yang selalu berubah. Sedangkan tantangan kuat terhadap kesinambungan pegawai negeri Transparan yaitu korporasi harus menyediakan in- sipil adalah kemauan dan budaya untuk berubah, dari pola formasi yang material dan relevan dengan cara yang yang sifatnya konvesional rutin menjadi pola yang sifatnya mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepen­ berbasis hasil dan kemanfaatan. Satu hal yang perlu juga tingan. disadari bahwa peningkatan kemampuan melalui updating Akuntabel yaitu korporasi harus dapat mepertang- data, updating informasi maupun kemampuan mengonver- gungjawabkan kinerjanya secara trasnparan dan wajar. si informasi dalam bentuk manajemen pengetahuan perlu Kejelasan yaitu korporasi harus senantiasa memper- diletakkan sebagai pilar pemikiran utama. hatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku Reformasi Birokrasi sebagai pilar dari perubahan kepentingan lainnya. menuju good governance harus disikapi secara proporsional, Bertanggung jawab yaitu korporasi harus mematuhi tidak serta merta perubahan reward sebagai tujuan utama, peraturan perundang-undangan serta melaksanakan namun harus dilandasi sikap berubah terhadap competetive- tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan ness suatu pengeloalaan yang terbaik dari suatu kementerian dan atau lembaga. Beberapa pengukuran kiner­a kementerian/ j Kebebasan yaitu korporasi harus dikelola secara in- lembaga saat ini sudah berjalan dengan baik melalui La­ dependen. poran Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), mau- pun monitoring yang dialakukan oleh Unit Kerja Presi- Implementasi GCG den tentang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Sebagai implementasi dari GCG telah dilakukan bebe­ (UKP-PPP), namun semangatnya perlu dirubah dari yangrapa komitmen yang dilakukan pemerintah dengan Bank sifatnya reporting menjadi competetiveness yang terbaik. KeIndonesia. Pada tahun 1999 telah dibentuk Komite Na- depan, diharapkan dapat diciptakan iklim yang kondusifsional tentang Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) maupun lingkungan yang saling mendukung untuk meraihyang didasarkan pada Keputusan Menko Ekuin Nomor: perubahan yang terbaik dalam sistem pengelolaan peme­KEP/31/M.EKUIN/08/1999 tentang pembentukan rintahan yang adaptif, tansparan dan bertanggung jawab.KNKCG. Di sini, KNKCG diamanatkan untuk mener- * Kepala Bagian Data dan Pelaporan, Biro Perencanaanbitkan pedoman GCG di Indonesia. Kemudian, pada 2004 dan Anggaran, Kementerian Perumahan Rakyatdibentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 20

×