Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

1,984 views
1,898 views

Published on

Media Komunikasi Perumahan dan Permukiman Inforum dikelola oleh Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat. Dimaksudkan sebagai wahana bertukar informasi diantara pemangku kepentingan, termasuk juga masyarakat

Published in: Real Estate
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,984
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Era Baru Perumahan Rakyat. Majalah Perumahan dan Permukiman. Inforum Edisi 1 Tahun 2010

  1. 1. Edisi 1Tahun 2010 1
  2. 2. Edisi 1Tahun 2010 3
  3. 3. 15Menpera Tidak Main-mainTangani Perumahan Bagi PrajuritDalam menangani masalah perumahan bagiprajurit, Kementerian Perumahan Rakyat(Kemenpera) berkomitmen untuk serius dantidak main-main. 20 27 DPW Kemenpera ikuti Jalan Santai Dharma Wanita Persatuan Kementerian Perumahan Rakyat mengikuti jalan santaiPerumahan sebagai Kegiatan Damai Perempuan Bersatu yang diselenggarakan, Dharma Wanita PusatHak Asasi Manusia bekerjasama dengan United Nations MillenniumPerumahan sebagai hak asasi manusia telah Campaign, Minggu (25/4). Kegiatan initercantum dalam perundang-undangan namun merupakan rangkaian peringatan Hari Kartinimasih banyak yang belum menyadari 2010.
  4. 4. Edisi 1 Tahun 2010 38 36 5 Tips Desain Interior Rumah Idaman Setiap orang memiliki impian tersendiri atas rumah yang dihuni. Tentunya mereka menginginkan rumah tersebut berasa nyaman serta mempunyai tampilan desain interior yang manis. 44 Menengok Lebih Dekat Taman Ayodya Mari sejenak kita melepas penat setelah bekerja seharian atau mungkin lembur yang menyebabkan kondisi tubuh menjadi kaku, terasa pegal dan mungkin saja menyebabkan keram otot.30 31 Fakta Jakarta, Indonesia Populasi: 14 juta, luas: 1360 km2 Kepadatan: 10.500 jiwa/km2. Pendapatan per kapita: $ 7.000Kemenpera Kaji Lokasi Peringkat kemakmuran: 46.Pembangunan Rusunawa Lima puluh persen penduduk Jakartadi Pinggir Rel KA memiliki akses terhadap air bersihKementerian Perumahan Rakyat Info Buku Buku saku Rencana Pembangunan Jangka(Kemenpera) melakukan kajian mengenailokasi yang tepat untuk pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 47 Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman (Pocketrumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Book National Mid-Term Development Plan Yearuntuk merelokasi warga yang tinggal di 2010-2014, Housing and Settlement Sub Sector)pinggir rel kereta api (KA). REI Siap Dukung Pemerintah 33 Tingkatkan Pembangunan Rumah Agenda Ketua Umum REI, Teguh Satria menjelaskan, REI ke depan akan terus Hari Air Dunia 2010 mendukung program perumahan Setiap tanggal 22 Maret di seluruh dunia pemerintah. Untuk itu, pihaknya berharap diperingati sebagai Hari Air Dunia (World pemerintah dapat memberikan dukungan Day of Water). Inisiatif peringatan ini di serta kemudahan bagi para anggota REI umumkan pada Sidang Umum PBB ke 47 yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan tanggal 22 Desember 1992 di Rio de Janeiro, perumahan. Brasil. 5
  5. 5. Laporan Utama Liputan Utama Sumber foto: kemenperaPembangunan Perumahan RakyatMemasuki Era Baru menarik kemudian melihat seperti apa mampu memenuhi pertumbuhan itu Memang tjita-tjita itu tidak akan pembangunan perumahan paling tidak sendiri. tertjapai dalam setahoen doea 5 tahun kedepan (2010-2014). Tulisan berikut mencoba menggambarkan Sepanjang periode 2005–2009, tahoen, tidak akan terselenggara pertambahan rumah tangga baru arah pembangunan perumahan semoeanja dalam 10 ataoe 20 mencapai 3,6 juta. Hal ini tidak sebagaimana yang telah dituangkan tahoen. Tetapi dalam 40 tahoen mampu diikuti dengan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka ataoe setengah abad pasti dapat Meneng ah Nasional (RPJMN) rumah baru yang hanya mencapai ditjapai, apabila kita soenggoeh- 2010-2014 beserta Rencana Strategis 2,5 juta unit. Kondisi tersebut masih soenggoeh maoe dan beroesaha Kementerian Perumahan Rakyat ditambah dengan adanya 555.000 unit dengan penoeh kepertjajaan 2010-2014. rumah dengan kondisi rusak berat yang tidak dapat dihuni, sehingga kekurangan (Wakil Presiden, Kondisi Obyektif rumah (backlog) diperkirakan meningkat Drs Moh. Hatta, Agustus 1950) dari 5,8 juta unit pada tahun 2004 Terlepas dari pencapaian selama ini, menjadi 7,4 juta pada akhir tahun 2009. kita harus mengakui masih banyak Peningkatan jumlah backlog tersebutK etika Bung Hatta mengucapkan masalah yang dihadapi. Pertama-tama masih lebih rendah dibandingkan kalimat-kalimat di atas, mungkin tentunya jumlah ‘backlog’ rumah yang prediksi pada RPJMN tahap pertama tidak terbayangkan bahwa masih cukup besar, mencapai 7,4 yang memperkirakan pertumbuhanbahkan sampai 60 tahun kemudian juta unit pada tahun 2009. Pesatnya backlog akan mencapai 11,6 juta padaangka backlog perumahan masih pertumbuhan penduduk dan rumah akhir 2009, apabila tidak dilakukanmencapai sekitar 8 juta rumah tangga. tangga menyebabkan kebutuhan penanganan.Namun demikian tidak selayaknyalah akan perumahan baru semakinkita menyalahkan pihak lain terhadap meningkat dari tahun ke tahun. Kedua, peningkatan jumlah rumahterjadinya kondisi ini. Melihat kedepan Sementara itu, dari sisi penyediaan, tangga yang menempati rumah yangadalah lebih baik. Untuk itu, menjadi jumlah rumah yang terbangun belum tidak layak huni dan tidak didukung 6
  6. 6. Edisi 1 Tahun 2010oleh prasarana, sarana lingkungan mengindikasikan terjadinya perluasan perumahan dan permukiman sertadan utilitas umum yang memadai. permukiman kumuh mencapai meningkatnya harga lahan telahPada tahun 2009, 4,8 juta unit rumah 1,37% setiap tahunnya, sehingga mempersulit akses masyarakat untukdiperkirakan dalam kondisi rusak pada tahun 2009 luas permukiman menempati hunian yang layak danyakni rumah dengan dua dari tiga kumuh diperkirakan menjadi 57.800 terjangkau di perkotaan. Kondisistruktur dasarnya (dinding, lantai, dan Ha dari kondisi sebelumnya yakni tersebut menyebabkan masyarakat,atap) memerlukan perbaikan. Selain 54.000 Ha pada akhir tahun 2004. khususnya masyarakat berpenghasilanitu, menurut Statistik Kesejahteraan m en e n g a h -b awa h , cen d e r u n gRakyat Tahun 2008, sebanyak 13,8% Tentu saja kondisi di atas tidak menempati hunian di pinggiran kotarumah tangga masih menghuni rumah terjadi dengan sendirinya. Terdapat yang jauh dari lokasi pekerjaan sertadengan lantai tanah, 12,4% dengan beberapa faktor yang ditengarai menimbulkan permukiman liar didinding belum permanen, dan 1,2% menjadi pencetusnya, diantaranya daerah perkotaan;tinggal di rumah yang beratapkan (i) regulasi dan kebijakan yang belumdaun. (iii) lemahnya kepastian bermukim (secure sepenuhnya mendukung terciptanya iklim tenure). Pada akhir tahun 2007, masihSelain masalah kondisi rumah, yang kondusif dalam pembangunan peru- terdapat 22,06% rumah tangga yangkualitas suatu rumah juga diukur mahan dan permukiman. Sampai saat menempati rumah milik sendiridengan tingkat aksesibilitas terhadap ini masih banyak regulasi dan ke- namun belum didukung oleh buktiprasarana, sarana, dan utilitas (PSU), bijakan pembangunan perumahan hukum berupa sertifikat dari Badanseperti ketersediaan air bersih, listrik dan permukiman yang perlu direvisi Pertanahan Nasional (BPN), girik,dan jamban. Pada tahun 2007, Badan dan dilengkapi agar selaras dengan maupun akta jual beli. TingginyaPusat Statistik mencatat bahwa perkembangan lingkungan stra­ biaya proses pengurusan di lapangansebanyak 21,1% rumah tangga di tegis dan kebijakan pembangunan serta keterbatasan informasi terhadapIndonesia belum dapat mengakses nasional, antara lain UU No. 4 Tahun prosedur sertifikasi dan rencanaair bersih, sebanyak 8,54% rumah 1992 tentang Perumahan dan Permu- tata ruang mengakibatkan sebagiantangga masih belum mendapatkan kiman, dan UU No. 16 Tahun 1985 masyarakat menempati rumah tanpasambungan listrik dan sebanyak tentang Rumah Susun. Khususnya memiliki bukti legalitas pemanfaatan22,85% rumah tangga tidak memiliki yang terkait dengan kebijakan oto- lahan dan bangunan. Kondisiakses terhadap jamban. nomi daerah, masih banyak NSPK tersebut semakin diperparah dengan (Norma, Standar, Prosedur dan Kri- ketidaksesuaian terhadap rencanaKetiga. Permukiman kumuh yang teria) yang perlu dilengkapi dalam tata ruang sehingga rawan mengalamisemakin meluas. Tekanan kebutuhan rangka penerapan Standar Pelayanan penggusuran;pembangunan perumahan telah Minimal (SPM) Bidang Perumahanbergeser ke wilayah perkotaan sebagai Rakyat sesuai Peraturan Menteri Ne­ (iv) belum tersedia dana murah jangkadampak dari urbanisasi. Jumlah gara Perumahan Rakyat No. 22 Tahun panjang untuk meningkatkan akses danpenduduk perkotaan sudah mencapai 2008 tentang Standar Pelayanan daya beli masyarakat berpenghasilanlebih dari 50% dari total penduduk Minimal Peru­ ahan Rakyat Dae­ m menengah-bawah. Sebagian besarnasional dengan konsentrasi rah Provinsi dan Daerah Kabupa­ masyarakat bekerja di sektor informalpertumbuhan di kota-kota besar ten/Kota. Di samping itu, regulasi dan tidak mempunyai penghasiland an metropol itan. Luas lahan dan kebijakan yang diterbitkan oleh tetap sehing ga kesulitan untukperkotaan yang terbatas tidak mampu instansi yang berbeda masih belum mengakses kredit perumahan yangmenampung desakan pertumbuhan terintegrasi de­ gan baik untuk men- n disediakan oleh perbankan. Di sisipenduduk dan pada akhirnya kerap dukung pe­ yelenggaraan pemba­ n lain, sumber pendanaannya pun sangatmemunculkan permukiman yang tidak ngunan perumahan dan permukiman terbatas karena hanya mengandalkanteratur, kumuh, dan tidak layak huni. secara terpadu; dana yang bersumber dari bank danPenanganan permukiman kumuh yang pemerintah. Padahal masih banyakbelum holistik menyebabkan kondisi (ii) Keterbatasan akses masyarakat alternatif sumber pembiayaan yangkekumuhan tidak dapat diatasi bahkan berpenghasilan menengah-bawah terhadap dapat dikembangkan, antara laincenderung mengalami peningkatan lahan. Tingginya laju pertumbuhan melalui tabungan perumahan nasional,luas. Hasil penelitian United Nation penduduk di perkotaan, keterbatasan kerjasama pemerintah-swasta danDevelopment Programme (UNDP) lahan untuk pembangunan sumber-sumber dana jangka panjang 7
  7. 7. Laporan Utamaseperti jamsostek, taspen, dana tentang Pembagian Urusan Visi dan Misipensiun dan tabungan perumahan Pemerintahan antara Pemerintah,lainnya yang sejenis pemanfaatannya Pemerintahan Daerah Provinsi, Visi Kementerian Perumahan Rakyatmasih terkendala oleh regulasi yang dan Pemerintahan Daerah Tahun 2010–2014 adalah Setiapmengatur pemanfaatan sumber- Kabupaten/Kota mengamanatkan Keluarga Indonesia Menempatisumber dana tersebut; bahwa pembangunan perumahan Rumah yang Layak Huni. Untuk merupakan urusan wajib pemerintah mewujudkan visi tersebut, maka(v) belum efisiennya pasar primer dan daerah. Namun hal ini belum disertai ditetapkanlah misi kementerianbelum berkembangnya pasar sekunder deng an peningkatan kapasitas yaitu (i) meningkatkan iklim yangperumahan. Pembiayaan perumahan kelembagaan di daerah baik dari kondusif dan koordinasi pelaksanaanyang berkelanjutan harus didukung sisi kualitas sumber daya manusia kebijakan pembangunan perumahanoleh pasar primer dan sekunder yang maupun perangkat org anisasi dan permukiman; (ii) meningkatkansehat. Namun, saat ini kinerja pasar untuk memenuhi standar pelayanan ketersediaan rumah layak huni danprimer masih belum efisien karena minimal di bidang perumahan. terjangkau dalam lingkungan yangmasih ada komponen biaya tinggi Selain itu, koordinasi antar lembaga, sehat dan aman serta didukung olehdalam pembangunan perumahan baik di tingkat pusat maupun daerah prasarana, sarana dan utilitas yangkhususnya dalam perijinan. Hal ini belum berjalan dengan baik; memadai; (iii) meng embangkanmenimbulkan ketidakefisienan pasar sistem pembiayaan perumahan jangkaperumahan karena biaya tersebut panjang yang efisien, akuntabel danakan diteruskan kepada konsumen berkelanjutan; (iv) meningkatkansehing ga semakin menjauhkan Perumahan pendayagunaan sumberdayaketerjangkauan masyarakat terhadap per umahan dan per mukimanharga yang ditawarkan. Selain itu, merupakan secara optimal; (v) meningkatkanprosedur dan jenis perijinan yang urusan wajib peran pem eri ntah d aer a h d a nbelum terstandarisasi semakin pemangku kepenting an lainnyamenambah ketidakpastian bagi para pemerintah dalam pembangunan perumahan danpelaku pembangunan perumahan dan daerah permukiman.permukiman. Di samping itu, kendala Tujuanlainnya adalah sumber pendanaanuntuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (vii) belum optimalnya pemanfaatan S ebag ai penj abaran v i s i d a nmasih bertumpu pada dana pihak sumber daya perumahan dan permukiman. misi, ditetapkan se puluh tujuanketiga yang bersifat jangka pendek Pelaksanaanpembangunanperumahan pembangunan perumahan rakyatsehingga terjadi ketidaksesuaian dan permukiman melibatkan berbagai yaitu (i) meningkatkan pengembanganantara sumber pendanaan dengan pemangku kepentingan termasuk kebijakan dan koordinasi pelaksanaanpemanfaatan yang bersifat masyarakat dan swasta. Pembangunan ke b i j a k a n u n t u k m e n d o r o n gjangka panjang. Untuk mengatasi perumahan yang dilakukan oleh terciptanya iklim yang kondusifhal tersebut, Pemerintah telah masyarakat secara swadaya belum dalam pembangunan perumahanmelembagakan pembiayaan sekunder disertai dengan pendampingan untuk dan permukiman; (ii) meningkatkanperumahan melalui pendirian PT. meningkatkan kapasitas masyarakat akses masyarakat berpenghasilanSarana Multigriya Finansial (PT. dalam membangun/memperbaiki menengah-bawah terhadap lahanSMF). Namun operasionalisasi PT. rumah. Sedangkan partisipasi swasta untuk pembangunan perumahanSMF masih terkendala oleh regulasi dalam pembangunan perumahan dan permukiman; (iii) meningkatkansehingga belum berjalan sebagaimana masih harus ditingkatkan antara lain pembangunan perumahan berbasisyang diharapkan; melalui Corporate Social Responsibilities kawasan yang serasi dengan tata (CSR). Selain itu, sumber daya lokal, ruang, daya dukung lingkungan arsitektur dan teknologi serta hasil dan penyediaan infrastruktur; (iv)(vi) belum mantapnya kelembagaanpenyelenggaraan pembangunan perumahan penelitian di bidang perumahan dan pemenuhan kebutuhan hunian yangdan per mukiman. Peraturan permukiman belum dimanfaatkan layak dan terjangkau serta didukungPemerintah No. 38 Tahun 2007 secara optimal. dengan prasarana, sarana dan utilitas 8
  8. 8. Edisi 1 Tahun 2010yang memadai; (v) mengurangi luas kawas a n d a n PS U p e r u m a h a n 2010–2014 adalah (i) mengefektifkanlingkungan permukiman kumuh; swadaya; (d) penanganan lingkungan kewenangan perumusan kebijakan(vi) meningkatkan akses MBM perumahan dan permukiman kumuh; dan regulasi untuk menciptakantermasuk MBR terhadap pembiayaan (e) pembangunan rumah khusus, iklim yang kondusif bagi percepatanper umahan; (vii) meningkatkan termasuk rumah sederhana sewa dan pembangunan per umahan danpendayagunaan sumber-sumber pasca bencana; (f) pengembangan permukiman melalui pengembanganpembiayaan untuk pembangunan kawasan khusus, termasuk kawasan dan penyediaan produk-produkperumahan dan permukiman; perbatasan, daerah tertinggal dan pas- p e n g a t u r a n yang memadai; (ii) me-(viii) meningkatkan pemanfaatan ca bencana; (g) fasilitasi pra sertifika- mantapkan koordinasi antarpemang-sumber daya pembangunan si dan pendampingan pasca sertifikasi ku kepen­ ingan dan kelembagaan di tperumahan dan permukiman; (ix) tanah bagi MBR; (iii) pengembangan bidang perumahan dan permukimanmendorong peran dan meningkatkan sistem pembiayaan perumahan dan untuk me n d u k u n g p e n y e l e n g g -kapasitas pemerintah daerah dalam permukiman bagi MBM melalui: (a) a r a a n pem bang u nan p er u m a h ­pembangunan per umahan dan pengembangan pembiayaan pe- an dan permukiman yang lebihpermukiman; (x) menyelenggarakan rumahan melalui fasilitas likuiditas; terintegrasi; (iii) mengefektifkantugas dan fungsi Kementerian ( b ) p e n g e m b a n g a n Ta b u n g a n kewenangan operasionali­ asi ke-sPerumahan Rakyat dalam rangka Perumahan Nasional; (c) peningkatan bijakan untuk mendukung penyedi-memberikan pelayanan di bidang pemanfaatan sumber-sumber aan perumahan d a n p e r mu k i m a nperumahan dan permukiman. pembiayaan untuk pembangunan k h u s u s n y a sebagai proyek-proyek per um a h a n d a n p er mu k i m a n ; percontohan dan best practice di ber-Arah Kebijakan dan Strategi (d) peningkatan pendayagunaan bagai lokasi terpilih yang dapat dire­ ­ p likasi dan dikembangkan secaraUntuk mewujudkan visi, misi, lebih luas; (iv) meng­ ptimalkan odan tujuan Kementerian Pe- peran dan kapasitas p a r arumahan Rakyat maka disusun p e m a n g­ u ke p en ti n g ­ n , k aarah kebijakan dan strategi, yaitu khususnya peran pemerintah(i) pengembangan regulasi daerah dalam pembangunandan kebijakan untuk men- perumah­ n dan permukiman aciptakan iklim yang kondusif, melalui bimbing­ n/bantu- aserta koordinasi pelaksanaan an teknis, pendamping ankebijakan di tingkat Pusat dan dan penyebarluasan infor-Daerah dalam rangka pelaksana­ masi dan kebijakan nasionalan Standar Pelayanan Minimal pembangun­ n a perumahan(SPM) Bidang Perumahan dan dan permukiman; (v) meman-Permukiman; (ii) peningkatan Sumber foto: Kemenpera faatkan dan mendayagunakanpemenuhan kebutuhan Rumah sumberdaya pembangunan sumberdaya perumahan dan permu-Layak Huni (RLH) yang didukung perumahan dan permukiman serta kiman, hasil penelitian dan pengem-dengan prasarana, sarana dan utilitas pengembangan dan pemanfaatan ha- bangan teknologi, serta kearif­ n lokal a(PSU) serta kepastian bermukim bagi sil-hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pemba­ gunan nmasyarakat berpenghasilan mene­ teknologi maupun sumber daya dan perumahan dan permukiman yangngah-bawah, melalui (a) Pembangun­ kearifan lokal; (v) peningkatan sinergi berkelanjutan; (vi) mengoptimalkanan rumah layak huni (RLH) melalui pusat-daerah dan pemberdayaan pemanfaatan sumber pembiayaanpasar formal maupun secara swadaya pemangku kepentingan lainnya perumahan dan permukiman yangmasyarakat baik untuk pembangunan dalam pembangunan perumahan dan akuntabel dan berkelanjutan; (vii) me-baru maupun peningkatan kualitas; permukiman. manfaatkan peluang kerjasama dan(b) pembangunan r umah susun kemitraan dengan berbagai pihak un-sederhana (r usuna) baik sewa Sementara strategi Kementerian tuk me­ ingkatkan ketersediaan dan nmaupun milik; (c) penyediaan PSU Perumahan Rakyat untuk memastikan kualitas perumahan dan permukiman.perumahan dan permukiman yang tercapainya sasaran pembangunan (sumber: Renstra Kemenpera 2010-2014).memadai untuk pengembangan perumahan dan permukiman tahun 9
  9. 9. terselesaikannya rancangan perubahan UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman dan UU Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, peningkatan peringkat Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi 16 dari 74 instansi pusat (2007), selama tiga tahun berturut-turut (2006-2008), mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Misi 2. Pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan para pelaku pembangunan perumahan dan permukiman. Pencapaian utamanya adalah penyediaan bantuan stimulan bagi pembangunan baru dan peningkatan kualitas, pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR). Misi 3. Meningkatkan pendayagunaanS sumber daya perumahan dan permukiman. elama periode tahun 2005– Pe n c a p a i a n u t a m a n y a a d a l a h 2009 Kementerian Perumahan membaiknya penyerapan dana APBN Rakyat telah melaksanakan Kementerian Perumahan Rakyatberbagai program pembangunanperumahan dan permukiman sesuai Misi 4. Meningkatkan pemenuhanarahan Rencana Pembangunan Jangka kebutuhan rumah yang layak huni sertaMenengah Nasional 2004–2009 yang meningkatkan kualitas lingkungandijabarkan dalam Rencana Strategis perumahan dan permukiman. PencapaianKemenpera 2005–2009. utamanya adalah terealisasinya pembangunan rumah baru layakSecara ringkas, pencapaian program huni (RSH Bersubsidi, RSH, danpembangunan per umahan yang RSH Non Subsidi, rumah khusus,dilaksanakan oleh Kementerian rumah pasca bencana) yang mencapaiPerumahan Rakyat selama tahun sekitar 1,3 juta unit (109% dari target),2005–2009 mencakup terealisasinya sebanyak 34 ribu unitMisi 1. Penciptaan iklim yang kondusif rusunawa (sekitar 57% dari target),dalam pembangunan perumahan dan tercapainya peningkatan kualitaspermukiman. rumah sebanyak 1,9 juta unit, dan pembangunan rumah baru sebanyakPencapaian utama diantaranya adalah 1,6 juta unit melalui skema swadaya.
  10. 10. Edisi 1 Tahun 2010W aktu berjalan demikian terlibat dalam kegiatan ini, yaitu Pemangku kepentingan yang terlibat cepat sehingga tidak tokoh lintas generasi, lintas sektor, ini tumbuh dan berkembang setelah terasa waktu telah hampir dan lintas wilayah. Kongres ini juga ta h u n 1 9 5 0 , m el a l u i b er b a g a i60 tahun sejak terlaksananya menyatukan berbag ai individu, peristiwa seperti Lokakarya NasionalKongres Perumahan Rakyat Tahun kelompok masyarakat, profesional, Pe r u m a h a n d a n Pe r m u k i m a n1950. Tidak perlu kita mencari pemerintah, pengembang, lembaga (1972, 1992), Semiloka Nasionaltahu kenapa demikian lama waktu keuangan, koperasi, lembaga Perumahan dan Permukiman (2002),yang terbuang sebelum Kongres t a b u n g a n d a n a s u r a n s i w a j i b, perubahan konstelasi politik danPerumahan dan Permukiman II perguruan tinggi, pengamat, dan ketatanegaraan dari era sentralisasiterlaksana pada tanggal 18-20 organisasi nonpemerintah. ke desentralisasi, per ubahanMei 2009. Hal terpenting adalah lingkungan strategis global dankongres II berlangsung meriah Setidaknya sebanyak 1.500 orang regional, terutama terkait dengandengan hasil yang membanggakan. terlibat dalam Kongres. Bahkan isu lingkungan hidup (perubahanTidak hanya itu tetapi juga proses bila dihitung dengan kegiatan iklim dan dunia yang semakin meng-persiapannya yang didahului oleh menjelang Kong res, setidaknya kota) dan investasi, serta terikatnyakegiatan sarasehan, pra kongres, 2.500 orang terlibat, yang Indonesia sebagai anggota organisasibaik di pusat maupun di daerah. semuanya berasal dari 33 provinsi dunia untuk menjalankan AgendaSelain itu, semua Keluarga Besar di Indonesia dan lebih kurang 334 Global (Agenda Habitat, AgendaPe r u m a h a n d a n Pe r m u k i m a n kabupaten/kota. 21, Millenium Development Goals). 11
  11. 11. Laporan UtamaKongres II berhasil mengeluarkan deklarasi yang ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2009, yang diharapkan dapatmemiliki semangat kebangkitan nasional yang bersejarah itu. Deklarasi ditandatangani oleh 41 orang yang mewakilidelegasi pusat dan delegasi provinsi serta kabupaten/kota. Disamping itu, hasil Sidang Kongres Nasional Perumahandan Permukiman II Tahun 2009 yang berisi Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan merupakan bagian takterpisahkan dari Deklarasi. Deklarasi Kongres Perumahan dan Permukiman II Tahun 2009 Atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kongres telah dapat diselesaikan dengan menyepakati berbagai landasan menuju hari depan era baru pembangunan perumahan dan permukiman yang lebih baik. Kami: Peserta Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009, sebagai pewaris keputusan Kongres Nasional Perumahan Rakyat Tahun 1950 yang telah meneguhkan perumahan sebagai urusan negara, merasa bertanggung jawab atas pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen serta Undang- Undang tentang HAM yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; Menyadari bahwa: 1. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, mewadahi penduduk yang berjumlah besar dengan ke­ nekaragaman budayanya, dan sedang mengalami proses urbanisasi serta menghadapi tantangan karena a kedudukannya terhadap berbagai potensi bencana alam; 2. Perkembangan kehidupan yang dinamis, perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan iklim, menuntut pengorganisasian pembangunan perumahan dan permukiman oleh Negara; 3. Seluruh pemangku kepentingan telah berupaya membantu pembangunan perumahan dan permukiman, tetapi belum seluruh persoalan perumahan dan permukiman teratasi; 4. Desentralisasi dan otonomi daerah membawa konsekuensi baru pada upaya-upaya pembangunan perumahan dan permukiman Meneguhkan tekad untuk : 1. Melindungi dan menjamin hak akan tempat tinggal yang layak, yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, hak asasi manusia, dan jati diri, untuk menjadi tanggung jawab Negara; 2. Mengakui dan menghormati keragaman berbagai latar belakang budaya yang ada dan yang berkembang dalam permukiman; 3. Menjamin keadilan dan kesetaraan pembangunan perumahan dan permukiman dalam menghadapi kendala sumber daya yang terbatas terutama tanah, air, dan energi; 4. Meningkatkan kualitas kehidupan secara berkelanjutan dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan, dan mengurangi risiko bencana; 5. Memberdayakan masyarakat tidak mampu dan berpenghasilan rendah melalui peningkatan akses dan subsidi terhadap sumber daya dan pembiayaan perumahan; 6. Mengembangkan sistem kelembagaan dan menyelenggarakan tata kelola yang baik dalam pembangunan perumahan dan permukiman dengan menerapkan kaidah partisipatif, transparansi, responsif, akuntabel dan berorientasi pada kesepakatan para pihak; 7. Menyepakati untuk bermitra, berbagi manfaat dan beban untuk melaksanakan agenda perumahan dan permukiman yang telah dihasilkan Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II, Tahun 2009, yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari deklarasi ini; 8. Mengevaluasi pelaksanaannya, sekurang-kurangnya lima tahun sekali atas apa yang disepakati di dalam menghadapi permasalahan pembangunan perumahan dan permukiman, dan memantaunya setiap satu tahun sekali.12
  12. 12. Edisi 1 Tahun 2010 Agenda Menyongsong Era Baru Perumahan dan Permukiman Indonesia1. Rekomendasi Kebijakan dan Pelaksanaan Terpenuhinya Tempat Tinggal yang Layak bagi Semua Penduduk Indonesia sebagai Hak Asasi a. Mewujudkan pengakuan dan pelindungan hak seluruh anggota masyarakat dengan cara memenuhi kebutuhannya akan tempat tinggal yang layak huni, dilengkapi dengan prasarana dan sarana umum, dengan cara memberikan kesempatan dan pilihan yang luas, pemberdayaan, serta menjamin kepastian bermukim b. Meningkatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan perumahan dan permukiman sebagai unsur penting pengakuan dan pelindungan hak asasi manusia serta sebagai ukuran pembangunan manusia sejahtera seutuhnya c. Mewujudkan sistem penyelenggaraan perumahan sosial bagi masyarakat yang lemah dan tidak mampu2. Rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan terwujudnya perumahan dan permukiman yang berbasis komunitas dan kekeluargaan a. Mendorong perwujudan pendekatan keluarga dan komunitas dalam pembangunan perumahan dan permukiman b. Mendorong pengembangan sarana dan prasarana permukiman untuk memfasilitasi interaksi sosial bagi terwujudnya komunitas yang sehat, kreatif, dan dinamis c. Mewujudkan lingkungan permukiman yang mencerminkan keserasian hunian dan kecukupan prasarana dan sarana yang berbasis komunitas3. Rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan terpadunya proses sosial, ekonomi, dan kondisi l lingkungan untuk perkembangan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan a. Mengendalikan laju persebaran penduduk dan urbanisasi b. Mewujudkan kawasan perumahan dan permukiman sebagai bagian dari sistem pembangunan perkotaan dan perdesaan yang berkelanjutan c. Mendorong pengintegrasian perencanaan dan pembangunan perumahan dan pengembangan permukiman dengan sistem transportasi, tempat kerja, dan prasarana, sarana lingkungan, dan utilitas umum serta menuangkannya ke dalam perencanaan dan pengelolaan kota d. Mewujudkan permukiman yang lebih ramah lingkungan, hemat energi, mengurangi risiko bencana alam ataupun bencana akibat perbuatan manusia dan perubahan iklim melalui pembangunan perumahan dan penataan kembali permukiman yang ada e. Mendorong peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan sumber daya dalam batasan daya dukung suatu ekosistem f. Meningkatkan upaya konservasi sumber daya alam, terutama air, dan sumber daya buatan g. Mendorong upaya mewujudkan perumahan dan permukiman berbasis nilai budaya lokal h. Menargetkan tercapainya kota tanpa permukiman kumuh tahun 2025 i. Meningkatkan dan memperkuat penegakan hukum atas pelaksanaan rencana tata ruang dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang melibatkan semua pemangku kepentingan j. Meningkatkan dan mempermudah akses terhadap tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) k. Mengembangkan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan bagi pengembangan perumahan dan permukiman l. Meningkatkan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) m. Memperkuat landasan hukum dan perundang-undangan pengembangan perumahan dan permukiman yang sesuai dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara n. Mendorong pengembangan model-model kemitraan dalam pembangunan perumahan dan permukiman pada berbagai tingkatan o. Mendorong penerapan tata kelola yang baik dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan perumahan permukiman di tingkat nasional dan daerah p. Mewujudkan sistem kelembagaan perumahan dan permukiman yang kuat 13
  13. 13. Liputan Utama Sumber foto : Humas Kemenpera Suharso Monoarfa Resmi Jabat Menpera 2009 – 2014S uharso Monoarfa resmi menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat Kabinet IndonesiaBersatu II periode 2009-2014.Suharso Monoarfa menggantikan Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/10). Sedangkan serah terima jabatan Kementerian Negara Perumahan Rakyat, perwakilan Komisi V DPR RI, Perum Perumnas, Real Estat Indonesia (REI), Apersi, Bapertarum PNS, Jamsostek, kalangan perbankan Menpera dilakukan secara langsungMohammad Yusuf Asyari, yang oleh Mohammad Yusuf Asyari serta mitra kerja lainnya.telah menyelesaikan masa jabatannya kepada Suharso Monoarfa di Ruangpada tanggal 20 Oktober 2009 lalu. Prambanan, Kantor Kemenpera, Dalam sambutannya, SuharsoSuharso Monoarfa dilantik sebagai Jakarta, hari Kamis tanggal 22 menyatakan dirinya akan berupayaMenteri Negara Perumahan Rakyat Oktober 2010 sore. Hadir dalam melanjutkan program-programKabinet Indonesia Bersatu II periode acara serah terima jabatan tersebut serta kebijakan perumahan yang2009-1014 oleh Presiden RI Susilo pejabat di lingkungan kerja menyentuh kalangan masyarakat 14
  14. 14. Edisi 1 Tahun 2010menengah ke bawah. “Saya akan pemerintah. Pasalnya, dengan Kemenpera ke depan akanberusaha untuk bekerja sebaik semakin meningkatnya harga terus meningkatkan koordinasimungkin untuk perkembangan tanah, maka pemerintah ke depan dengan berbagai departemenperumahan Indonesia. Untuk juga harus memiliki cadangan lintas sektoral baik keuangan,itu, segala bentuk hambatan baik tanah yang dapat diperuntukkan transportasi maupun lembaga-birokrasi maupun kebijakan yang untuk pembangunan perumahan. lembaga lainnya. Adapun terkaittidak mendukung pengembangan “Tidak mungkin di Jakarta yang permasalahan kepemilikanperumahan rakyat harus harga tanahnya mahal kita bangun asing, dirinya juga mendukungdihilangkan,” ujarnya. Rusunawa atau Rusunami untuk kebijakan itu sebagai salah satu orang-orang yang daya belinya upaya memajukan pasar kelasUntuk meningkatkan kinerja rendah. Karena itu harus ada menengah atas dan melancarkanKemenpera ke depan, kata Suharso, pencadangan tanah. Oleh karena aksi korporasi perusahaansalah satu hal yang harus dilakukan itu, mestinya semua daerah harus sehingga bisa digunakan untukadalah memetakan pasar perumahan mempunyai cadangan tanah untuk subsidi silang. Sebelumnya,serta hambatan yang ada. Selain perumahan, dan ini terkait dengan Mohammad Yusuf Asyariitu, melihat sejauh mana subsidi perencanaan kota,” terangnya. menyatakan bahwa dirinya sangatperumahan yang dapat dirasakan berterimakasih kepada seluruhlangsung oleh masyarakat luas. Terkait masalah koordinasi lintas karyawan Kemenpera serta mitra sektoral, Suharso menegaskan, kerja lainnya atas dukungan dan“Kita akan petakan pasar seperti kerjasama dalam mendukungapa, dari sudut mana, dan supply program perumahan. Meskipundemand. Kami ingin melihat profil demikian, dirinya juga memintapasar dari mereka dan bagaimana Saya akan maaf apabila selama dirinyakita bisa membantunya supaya berusaha menjabat sebagai Menperaefektif. Jangan sampai ketika sudah masih ada kekurangan. “Sayadiberikan subsidi atau bantuan bekerja sebaik mengucapkan terimakasih atastertahan ditengah jalan, karena sudah mungkin untuk dukungan dan kerjasama daripensiun atau daya beli berkurang. seluruh karyawan serta mitraJadi kontinuitas dari daya beli harus perkembangan kerja Kemenpera. Saya berharapdilihat,” tandasnya. perumahan dengan kepemimpinan MenperaTerkait permasalahan land banking yang baru akan ada semangatatau ketersediaan lahan, dirinya Indonesia baru dalam pengembanganmenjelaskan bahwa hal itu perlu pembangunan perumahan kemendapat perhatian khusus dari depan,” harapnya. Menteri Perumahan Rakyat Sebelum menjabat sebagai Menpera, Suharso Monoarfa Republik Indonesia : pernah menjadi anggota DPR periode 2004-2009, fraksi PPP daerah pemilihan Gorontalo, dan menjabat Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR RI. Selain itu, pria kelahiran Mataram 1. Cosmas Batubara (1978-1988) tanggal 31 Oktober 1954 ini juga menjadi Bendahara Umum 2. Siswono Yudhohusodo (1988-1993) DPP PPP dan aktif dalam berbagai organisasi. 3. Akbar Tandjung (1993-1998) Untuk diketahui, pada era Kabinet Gotong Royong, urusan 4. Theo L. Sambuaga (1998-1999) perumahan ada pada Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah dan kemudian berubah menjadi 5. Mohammad Yusuf Asyari (2004-2009) Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 6. Suharso Monoarfa (2009-2014) 15
  15. 15. Wawancara khusus Lebih Dekat dengan Menteri Negara Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa A lokasi dana perumahan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 meningkat tajam. Hal ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pembangunan perumahan rakyat semakin membaik. Untuk itu, menjadi menarik mengetahui arah pembangunan perumahan rakyat paling tidak lima tahun kedepan langsung dari Menteri Negara Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa, yang baru saja dilantik. berkesempatan melakukan wawancara langsung dengan beliau. Berikut petikan wawancaranya. Sumber foto : KemenperaPerhatian pemerintah terhadap shortcut. Diselesaikan dengan baik, kan seperti yang kita ketahui, pastipembangunan perumahan meskipun lagi-lagi kapasitas fiskal ada pengeluaran yang diharapkansaat ini telah menunjukkan pemerintah terbatas, sehingga tidak akan menjadi penerimaan. Artinyaperubahan. Terlihat dari alokasi mungkin untuk mengembalikan kembali lagi atau ada penerimaandana bagi program perumahan pada posisi yang semula. Jadi karena yang nanti akan dikeluarkan lagi.rakyat yang meningkat signifikan itu diperlukan sebuah intervensi Terus terjadi daur seperti itu.pada periode 2010-2014 dibanding negara dalam hal ini dengan2005-2009. Menurut Bapak apa instrumennya adalah APBN. Ketiga, adanya keinginanyang mendasari perubahan ini? dari pemerintah untuk ikut Tapi meskipun terjadi pertambahan menyukseskan MDGs. DalamYang pertama saya kira kita kan yang signifikan, itu sesungguhnya rangka MDGs, kita antara lainada persoalan di backlog, backlog juga terjadi penghematan. Karena diminta untuk menurunkan luasperumahan. Kemudian yang pertambahan itu tidak semuanya kekumuhan dan yang kita tahukedua ternyata selama lima menjadi belanja tapi ada yang sekarang luas kumuh justrutahun sebelumnya itu, kecepatan dialihkan. Bahkan tahun 2010 ke bertambah dari 53.000an hektarpertambahan backlog itu melebihi 2014 sebesar Rp.21 trilyun itu kita menjadi 57.000an hektar. Kitadibandingkan kemampuan kita alihkan ke pembiayaan. Kalau berharap pada 2010 sampai 2014 inimengatasi backlog. Nah ini ingin di yang namanya pembiayaan itu, kita bisa menekan laju pertambahan 16
  16. 16. Edisi 1 Tahun 2010 Saya mau kumuh itu, dan karenanya Kemudian pada cakupan-cakupan diperlukan lagi pertambahan wilayah itu diukurlah wilayah-wilayah organisasi di anggaran yang signifikan. mana yang mengalami penurunan atau degradasi dari pelayanan publik tempat saya itu Keempat, kita di dalam kenaikan dan PSU. ini juga ada target-target fisik yaituyang cepat...harus misalnya bagaimana memastikan Berarti PSU sangat berhubungan ketersediaan lokasi. Jadi bukan dengan perumahan? speed...speed... lahannya, tetapi lokasi untuk perumahan bagi masyarakat Oh iya. PSU sangat menentukan speed...mereka berpenghasilan rendah dengan tingkat kualitas pemukiman. cara intervensi pemerintah di PSU Bayangkan ada sebuah kompleks harus cepat (Prasarana, Sarana dan Utilitas) dan perumahan yang tidak ada saluran juga Dana Alokasi Khusus. air bersih atau listriknya tidak hidup. tanggap, harus Dapat dibayangkan bagaimana Bicara soal bertambahnya luas kualitas kehidupan di sana makin cepat mengambil kekumuhan bagaimana cara lama akan makin menurun mengukurnya dan apa yang dan orang akan menjadi acuh keputusan menyebabkan luas kekumuhan dengan lingkungannya dan terjadi itu bertambah? penurunan kondisi fisik dari waktu ke waktu. Pertama, cara mengukur perluasan kekumuhan itu sesungguhnya Peningkatan anggaran yang didapat dari informasi yang signifikan tentunya juga memberi disediakan oleh pemerintah beban yang cukup berat dalam daerah. Bagaimana cara mereka mencapai target yang tercantum mengukur luas kekumuhan itu dalam Renstra Kemenpera. tentu akan dimulai dari apa yang Adakah target yang dipandang dimaksud dengan kekumuhan. cukup sulit untuk dicapai? Atau Kekumuhan ditandai dengan membutuhkan perhatian khusus? menurunnya kualitas PSU (Prasana, Sarana dan Utilitas). Kemudian Bukan soal sulit atau tidak. kenapa dia menurun, karena Bagaimana cara mencapainya (yang PSU itu sudah tidak memadai penting). Pekerjaan itu kan harus lagi akibat kepadatan penduduk dibagi habis ke dalam struktur yang luar biasa atau kepadatan organisasi. Siapa, bertanggung jawab penduduk yang meningkat. Lalu apa dan kemudian dilaksanakan karena pemeliharaan yang kurang, dengan cermat sesuai dengan kemudian kapasitasnya semakin kaidah-kaidah pengelolaan menurun secara fisik dan adanya pemerintah yang baik. pertambahan jumlah penduduk yang menghuni di daerah itu secara liar. Apa yang saya lakukan adalah meminta kepada setiap penanggung Bagaimana mereka mengukur luas jawab di setiap jenjang struktur seperti itu, saya kira tentu dari organisasi ke bawah menyusun luas cakupan-cakupan wilayah DPI (Deep Performance Index). yang dikuasai oleh kabupaten-kota Pengukurannya seperti apa. seluruh Indonesia. Kemudian dari level itu ke level 17
  17. 17. Wawancara khususbawah juga menyusun DPI-nya Jadi saya mau ambil dulu prioritas dana yang tersedia berjangka pendeksehingga kita bisa lihat dari waktu memperbaiki dari sisi demand side-nya dan mahal sementara keperluannyake waktu seperti apa. Ini kan sudah untuk memastikan bahwa mereka adalah murah dan jangka panjang.berjalan dan dari situ saya bisa tahu yang berpenghasilan menengah Sementara dana pemerintah ituberapa sebenarnya target-target yang ke bawah itu - low income people terbatas. Lalu tabungan masyarakattelah dicapai dan yang kemungkinan ini benar-benar dapat memiliki dalam hal perumahan juga belumdapat dicapai pada jangka waktu sebuah daya beli yang efektif untuk melebar, belum meluas, belumyang dekat. penyediaan rumah mereka. Itu yang menjadi sesuatu yang sifatnya wajib. pertama. Masih sifatnya voluntary, belumSebab kita tidak bisa lagi membuat sifatnya obligatory.pekerjaan itu dalam skala-skala Apakah dari sisi produksi jugayang besar yang juga membuat diperlukan, saya kira iya. Yang Maka ke depan yang mesti dilakukanpenugasan dan tanggung jawabnya kedua, sebenarnya yang kita perlu bagaimana pemerintah bisamenjadi terlalu lebar. Tetapi juga dorong adalah pembangunan mengintervensi dari sisi pengadaankita harus ke spesialisasi dengan rumah secara swadaya oleh dana itu yang murah dalam hal initanggung jawab yang spesifik yang masyarakat dimana masyarakat yang saya sebut dengan Fasilitasmudah diukur dan ownership dari sebenarnya sudah berusaha Likuiditas (FL). FL dimaksudkanpekerjaan itu menjadi luas dan maksimal dan tinggal memerlukan untuk mengatasi miss match maturityorang akhirnya bisa take a role - bisa dorongan-dorongan yang kuat dari dimana dana pemerintah relatifmengambil peran. Saya kira itu pemerintah termasuk penyediaan lebih murah dan ini akan di-blendedcara yang penting diantara cara- PSU, penyediaan layanan publik dengan dana bank yang ditangkapcara konvensional yang biasa kita yang memadai di lingkungan dari masyarakat yang relatif mahal.lakukan. perumahan mereka. Jadi diperlukan Dilakukanlah sebuah financial dorongan-dorongan yang kuat dari engineering di sana sedemikian rupa sisi otoritas sebab dengan swadaya untuk kemudian menawarkan danaSebenarnya apa saja isu utama ini juga akan meringankan kita yang tersedia secara murah danpembangunan perumahan rakyat semua untuk mengatasi backlog dengan jangka waktu semasa kreditdi Indonesia? perumahan di Indonesia. mereka.Kalau menurut saya hari ini yang Bicara soal sumber pembiayaan, Bagaimana dengan masyarakatpaling diperlukan buat Indonesia Bapak menekankan bahwa yang bekerja di sektor nonadalah dari sudut pandang sebaiknya agar masyarakat formal? Adakah skema khususpembiayaan - sumber pembiayaan mampu membeli. Apakah untuk mereka?yang murah. Sebab kalau sumber tersedia sebuah skema yangpembiayaan yang murah tidak ditawarkan kepada masyarakattersedia maka yang pertama akan agar mereka mampu membeli Kalau yang non-bankable,menjadi persoalan adalah mereka rumah? yang penting menurut sayayang sebenarnya bisa punya adalah bagaimana mereka bisakapasitas untuk membeli rumah dikelompokkan. Kalau ini problemtidak terbantukan, tidak dapat Seperti yang saya sampaikan tadi, solving-nya ya. Dikelompokkanmeraih kesempatan memiliki rumah. di sisi pembiayaan ini kita tahu kemudian dibantu dengan sebuahKemudian dari hari ke hari akibat dana yang tersedia di perbankan supervisi kepada mereka, supayainflasi daya belinya justru turun itu adalah dana jangka pendek dan mereka menjadi bankable dengandengan harga rumah yang semakin mahal. Terjadi apa yang disebut cara tanggung renteng. Karenanaik. dengan miss match maturity, yaitu ada cara mekanisme itu. Lalu ada 18
  18. 18. Edisi 1 Tahun 2010perkuatan organisasi diantara para bisa menumbuhkan nilai-nilai Saya lebih menghargai orang yangdebitur itu, yang akan meyakinkan yang kemudian bisa membentuk cepat mengambil keputusan daribank. sebuah masyarakat dan akhirnya pada tidak mengambil keputusan terbentuklah sebuah bangsa. Jadi karena takut salah. Lebih bagus janganlah rumah itu membuat orang mengambil keputusan dengan cepatVisi - Kemenpera adalah "Setiap menjadi sumpek, sehingga orang sekalipun salah, sebab kalau diaKeluarga Indonesia menghuni semakin cepat semakin tahu jugaRumah yang layak huni",bagaimana dengan kriteria layak kalau dia itu salah. Jadi semakinhuni ini? Saya lebih cepat juga kita perbaiki, tapi kalau sudah lama-lama salah pula...wah menghargai runyam kita. Saya suka denganPertama. Rumah yang layak huniitu secara fisik memenuhi rasio luas orang yang cepat...cepat...cepat.per orang. Dalam hal ini setidak- cepat mengambil Yang kedua, kalau sudah bisatidaknya 9 meter persegi. Luasminimal 36 meter persegi karena keputusan dari pada cepat tentu harus tepat, ituorientasinya adalah untuk 4 orang. menjadi efektif kecepatannya. Tapi tidak mengambil kalau cepat ternyata tidak tepat,Itu sudah cukup bagus. keputusan karena efektifitasnya agak berkurang tetapi lebih jauh masih lebih bagusKedua. Ada supporting-nya, dalam takut salah dibandingkan lambat.hal ini adalah dengan tersedianyakoneksi rumah itu dengan PSUdi lingkungannya. Kemudian Yang ketiga mereka harus maukoneksitasnya dengan infrastruktur belajar. Kita adalah learning tidak bisa berkreasi, orang tidak bisa organization yang senantiasamakro, ini dari sisi fisik. belajar, orang tidak bisa respect satu membuka diri, tidak merasa benar sama lain. Yang muncul itu adalah sendiri, tidak merasa hebat sendiri,Ketiga. Memenuhi syarat-syarat kegaduhan, yang muncul adalah tidak merasa dapat menyelesaikankesehatan. Tidak mengancam hati yang panas - emosional, dan ini masalah sendiri. Pasti ada sharebahaya buat penghuninya termasuk tidak baik dalam rangka membentuk orang di sana, pasti ada sahamanak-anak. sebuah bangsa. Itu kira-kira bentuk orang lain dalam menyelesaikan mimpi saya yang disebut dengan masalah. Jadi jangan posesif. Posesif ituKeempat. Sisi fisik lain yang juga rumah yang sejahtera. Dari situlah nggak bagus. Yang bagus ownership...perlu diperhatikan adalah dari terbentuk keluarga, dibentuk anak- ownership yang meluas bukan posesifdesain organisasi ruangnya, yang anak yang sehat, anak-anak yang jadi yang seperti itulah. Seperti itulahmemungkinkan ada sirkulasi udara andalan bangsa di masa depan. yang saya inginkan.yang baik sehingga menyehatkan. Iklim organisasi apa yang Yang terakhir apakah BapakKelima. Memenuhi kriteria tata diinginkan dalam internal pernah bercita-cita menjadiruang dan zonasi sebuah daerah, Kemenpera untuk mendukung seorang Menteri? Kalau boleh tausehingga jika dibangun tidak pemikiran Bapak? apa cita-cita Bapak sebenarnya?menjadi persoalan dikemudian hari.Dari sisi non fisik, rumah ini adalah Saya mau organisasi di tempat sayauntuk dalam rangka membangun itu yang cepat...harus speed...speed... Saya tidak pernah bermimpi menjadisebuah keluarga. Keluarga yang speed...mereka harus cepat tanggap, menteri dan sebenarnya saya inginsejahtera, keluarga yang dimana harus cepat mengambil keputusan. jadi dokter...ha...ha...ha... 19
  19. 19. WacanaSekilas tentangPerumahan sebagai Hak Asasi ManusiaOleh Oswar Mungkasa* P embangunan perumahan di Indonesia telah berlangsung lama bahkan jauh sebelum era kemerdekaan. Namun hasilnya masih belum dapat menuntaskan ‘backlog’, yang saat ini telah mencapai sekitar 7,4 juta rumah tangga yang belum menempati rumah yang layak. Ditengarai salah satu faktor penyebabnya adalah masih kurangnya pemahaman bahwa perumahan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Tulisan ini merupakan bagian dari upaya advokasi dengan mencoba menjelaskan konsep perumahan sebagai hak asasi manusia. Dimulai dengan konsep hak asasi itu sendiri, kemudian perumahan sebagai bagian dari hak asasi. Dilengkapi dengan sejauh mana internalisasinya dalam peraturan di Indonesia. Sumber foto : KemenperaPengertian dan Ciri Pokok tentang HAM disebutkan bahwa Pada hakikatnya Hak Asasi ManusiaHakikat HAM “Hak Asasi Manusia adalah terdiri atas dua hak dasar yang paling seperangkat hak yang melekat pada fundamental, ialah hak persamaanHAM didefinisikan sebagai hak-hak hakekat dan keberadaan manusia dan hak kebebasan. Dari keduadasar yang dimiliki oleh manusia, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha hak dasar inilah lahir hak-hak asasisesuai dengan kodratnya, yang Esa dan merupakan anugerah-Nya lainnya atau tanpa kedua hak dasardiberikan langsung oleh Tuhan. yang wajib dihormati, dijunjung ini, hak asasi manusia lainnya sulitJika hak tersebut terabaikan maka tinggi, dan dilindungi oleh negara, akan ditegakkan.manusia mustahil dapat hidup hukum, pemerintah dan setiapsebagai manusia. Sebagaimana orang, demi kehormatan serta Beberapa ciri pokok hakikat HAMtercantum dalam pasal 1 Undang- perlindungan harkat dan martabat yaitu (i) HAM tidak perlu diberikan,Undang Nomor 39 Tahun 1999 manusia” dibeli ataupun diwarisi. HAM 20
  20. 20. Edisi 1 Tahun 2010adalah bagian dari manusia secara mengakui hak setiap warga negaraotomatis; (ii) HAM berlaku untuk atas standar hidup yang layaksemua orang tanpa memandang yaitu meliputi kecukupan atasjenis kelamin, ras, agama, etnis, makanan, pakaian dan perumahanpandangan politik atau asal-usul serta senantiasa meningkatkansosial dan bangsa; (iii) HAM tidak HAM perbaikan kondisi penghidupanbisa dilanggar. Tidak seorangpun secara terus-menerus. Bahwa katamempunyai hak untuk membatasi tidak perlu “recognize” atau mengakui atasatau melanggar hak orang lain. diberikan, hak setiap warga negara untukOrang tetap mempunyai HAM mendapatkan standar hidup yangwalaupun sebuah negara membuat dibeli ataupun layak baik kecukupan makanan,hukum yang tidak melindungi atau pakaian, dan perumahan tersebutmelanggar HAM (Mansyur Fakih, diwarisi memiliki makna membebani2003). kewajiban kepada negara yaitu “the obligation to respect” (kewajibanPengakuan Internasional negara untuk menghormati), “the obligation to protect” (kewajibanThe International Covenant on untuk melindungi), “the obligationEconomical and Social Rights (untuk including adequate food, clothing and to promote (kewajiban untukselanjutnya disingkat CESCR) housing, and to the continous improvement menyosialisasikan), “the obligation totelah disusun dan disepakati of living conditions. The State Parties fullfill” (kewajiban untuk memenuhi)sebagai bagian dari Hukum HAM will take appropiate steps to ensure the hak-hak yang terkandung dalamInternasional (The International Bill realization of this right, recognizing kovenan CESCR melalui langkah-of Rights) dengan maksud tidak lain to this effect essential importannce of langkah yang nyata (Cekli Setyaadalah untuk melindungi hak-hak international co-operation based on free Pratiwi, 2009).asasi manusia sehingga manusia consent. Terjemahan bebasnya adalahdapat hidup sebagai manusia negara-negara Pihak pada Kovenan Konteks Indonesiaseutuhnya, bebas, aman, terlindungi ini mengakui hak setiap orang atasdan hidup sehat. Hak untuk hidup standar kehidupan yang layak untuk Sementara itu, untuk menunjukkansebagai hak yang paling kodrati dirinya sendiri dan keluarganya, penghargaan bangsa Indonesiatidak akan dapat pernah tercapai termasuk kecukupan pangan, sebagai anggota Perserikatankecuali semua hak-hak dasar yang pakaian, perumahan yang layak dan Bangsa-Bangsa yang mengembandibutuhkan ketika manusia hidup atas perbaikan kondisi penghidupan tanggungjawab moral dan hukumseperti “hak untuk bekerja, makan, yang bersifat terus menerus. Negara- untuk menjunjung tinggi danrumah, kesehatan, pendidikan, dan negara Pihak akan mengambil melaksanakan Deklarasi Universalbudaya” dapat tercukupi (adequately) langkah-langkah yang layak untuk tentang Hak Asasi Manusia yangdan tersedia (available) bagi setiap memastikan perwujudan hak ini. ditetapkan oleh Perserikatanorang. Bangsa-Bangsa, serta berbagai Implikasi dari ketentuan Pasal 11 instrumen internasional lainnyaPasal 11 Ayat (1) CESCR Ayat (1) CESCR di atas adalah mengenai hak asasi manusia,menyatakan bahwa The States Parties bahwa bagi setiap negara yang maka bangsa Indonesia secaraof the present Covenant recognize the menjadi peserta atau meratifikasi sadar bahkan telah mengeluarkanright of everyone to an adaquate standard kovenan ini (termasuk Indonesia), Ketetapan Majelis Permusyawaratanof living for himlself and his family, memiliki kewajiban untuk Rakyat Republik Indonesia Nomor 21
  21. 21. WacanaXVII/MPR/I998 tentang Hak Konsep yang ada dalam UUD 1945 meratifikasi kovenan internasionalAsasi Manusia. Di samping itu, Pasal 28H tersebut sebenarnya tentang hak ekonomi, sosial, budayapengaturan mengenai hak asasi hanya mengulang ketentuan yang melalui UU Nomor 11 Tahun 2005manusia pada dasarnya sudah ada dalam Pasal 9 UU Nomor 39 sehingga negara harus memenuhitercantum dalam berbagai peraturan Tahun 1999 tentang Hak Asasi hak masyarakat termasuk kebutuhanperundang-undangan, termasuk Manusia yang memang lebih akan perumahan.undang-undang yang mengesahkan dulu dibuat (satu tahun sebelumberbagai konvensi internasional amandemen Pasal 28 dilakukan). Tanggungjawab Pemerintahmengenai hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang NomorKita juga patut bersyukur bahwa 39 Tahun 1999, khususnya Bagian Berdasar komentar umum Nomorjauh sebelumnya, konsep hak Kesatu Hak Untuk Hidup Pasal 15 dari Komite PBB tentang Hakasasi manusia sebenarnya telah 9 Ayat (1), (2), dan (3) dinyatakan Ekonomi, Sosial dan Budaya bahwatercantum dalam Undang Undang bahwa (1) Setiap orang berhak hak atas rumah sebagaimana hakDasar Republik Indonesia mulai untuk hidup, mempertahankan asasi lainnya menghasilkan tigadari UUD 1945 yang awal sampai hidup dan meningkatkan taraf tipe kewajiban bagi negara yaitupada UUD 1945 amandemen. kehidupannya; (2) Setiap orang kewajiban menghargai (to respect),Khusus pada Perubahan Kedua berhak hidup tenteram, aman, kewajiban melindungi (to protect), danUUD 1945 yang ditetapkan damai, bahagia sejahtera, lahir dan kewajiban memenuhi (to fulfil).pada tanggal 18 Agustus Tahun batin; (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan Kewajiban menghormati. Kewajiban2000, terdapat beberapa pasal ini mengharuskan negara tidakterkait HAM yang mengalami sehat. Sementara yang mengacu pada perumahan adalah pasal 40 mengganggu baik langsung maupunperubahan dan penambahan. Pada tidak langsung keberadaan hakperubahan kali ini, UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk bertempat tinggal atas rumah. Kewajiban termasukdinilai lebih rinci dalam mengatur misalnya tidak membatasi aksesdan menjamin perlindungan HAM serta berkehidupan yang layak. kepada siapapun.dibanding sebelumnya. Lebih Sebenarnya Undang Undang Nomorjelasnya terkait dengan hak atas 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Kewajiban melindungi: mengatur pihakrumah, UUD 1945 khususnya Pasal dan Permukiman masih lebih maju. ketiga. Kewajiban ini mengharuskan28H Ayat (1) disebutkan bahwa : Disebutkan bahwa setiap warga negara untuk menghalangi campurSetiap orang berhak hidup sejahtera negara mempunyai hak untuk tangan pihak ketiga dengan caralahir dan batin, bertempat tinggal, menempati dan/atau menikmati apapun keberadaan hak atas rumah.dan mendapatkan lingkungan dan/atau memiliki rumah yang Pihak ketiga termasuk individu,hidup yang baik dan sehat, layak dalam lingkungan yang sehat, kelompok, perusahaan dan institusiberhak memperoleh pelayanan aman, serasi dan teratur. Bahkan yang dibawah kendali pemerintah.kesehatan. Walaupun pemahaman diatur lebih jauh lagi tidak hanya Kewajiban termasuk mengadopsi‘hak bertempat tinggal’ bisa saja hak tetapi juga kewajibannya, yaitu regulasi yang efektif.sedikit berbeda, lebih luas atau dalam ayat 2 disebut setiap wargalebih sempit, dibanding ‘hak atas negara mempunyai kewajiban dan Kewajiban memenuhi: fasilitasi,perumahan”, yang diterjemahkan tanggungjawab untuk berperan serta promosi dan penyediaan.sebagai seseorang dapat saja dalam pembangunan perumahan Kewajiban ini mengharuskanmenghuni rumah meskipun dia dan permukiman. Jelas bahwa pemerintah mengambil langkahtidak memiliki rumah tersebut. rumah yang layak menjadi hak setiap untuk memenuhi hak atas rumah.Dalam kondisi sosial masyarakat warga negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yangyang komunal seperti di Indonesia, tercantum dalam UUD 1945 Pasalmasih banyak ditemui rumah Bahkan sejalan dengan 28I Ayat (4) bahwa pemenuhantangga yang tinggal bersama perkembangan dunia internasional, hak asasi manusia adalahdengan keluarga besarnya. pemerintah Indonesia telah tanggungjawab negara khususnya 22
  22. 22. Edisi 1 Tahun 2010pemerintah. Bagaimana bentuk pemenuhan hak atas rumah sumber daya manusia memadai.tanggungjawabnya?. Hal tersebut setidak-tidaknya dapat diukur Kedua, informasi dan pendidikan.diatur dalam pasal 27 Undang menggunakan 6 (enam) indikator Ini dibutuhkan untuk memastikanUndang Nomor 4 tahun 1992, yang yaitu (1) sifat kepemilikan haknya pembangunan perumahan yangmenyebutkan bahwa pemerintah (security of tenure), (2) ketersediaan transparan dan bertanggungjawab.memberikan bimbingan, bantuan, pelayanannya (availability of services), Masyarakat harus mengetahuidan kemudahan kepada masyarakat (3) keterjangkauan daya beli dan memahami hak mereka.baik dalam tahap perencanaan masyarakatnya (affordability), (4) Tentunya sebaliknya juga merekamaupun dalam pelaksanaan, kelayakan sebagai tempat tinggal harus tahu kewajibannya. Diserta melakukan pengawasan dan (habitability),(5) adanya peluang bagi lain pihak, otoritas publik jugapengendalian untuk meningkatkan setiap orang (accessibility), serta (6) harus mengetahui kewajibannya.kualitas permukiman. kesiapan lokasi dan daya dukung Ketiga, dialog multi pihak. budaya (location and cultural adequacy). Dialog ini melibatkan berbagaiBagaimana dengan pemerintah Oleh karena itu, peraturan daerah pihak mulai dari swasta, LSM,daerah? Sebenarnya penentu utama yang dikeluarkan oleh pemerintah masyarakat miskin, yang dapattercapainya hak atas rumah sebagai daerah dalam rangka pemenuhan berkontribusi dalam proseshak asasi manusia berada ditangan hak rumah atas warga daerahnya perencanaan, pembangunan danpemerintah daerah. Komentar tidak boleh sekedar memperhatikan pengelolaan perumahan. Hal iniUmum PBB Nomor 15 menegaskan satu atau dua indikator saja dari dapat menjadikan otoritas publikbahwa pemerintah pusat harus keenam indikator di atas, melainkan lebih bertanggungjawab danmemastikan bahwa pemerintah seharusnya memperhatikan transparan. Keempat, menjadikandaerah mempunyai kapasitas baik pemenuhan semua indikator. pemerintah daerah sebagai ujungsumber daya keuangan maupun tombak. Seringkali aktor utamasumber daya manusia. Hal ini juga dari pembangunan perumahansejalan dengan Peraturan Pemerintah terlupakan. Berdasarkan regulasiNomor 38 Tahun 2007 tentang Tiga tipe kewajiban yang ada, pemerintah daerahPembagian Urusan Pemerintahan negara yaitu lah yang saat ini menjadi pihakantara Pemerintah, Pemerintahan menghargai yang bertanggungjawab. MenjadiDaerah Provinsi, dan Pemerintah pertanyaan penting, sejauh mana (to respect),Daerah Kabupaten/Kota konsep rumah sebagai hak asasi melindungiIndikator Pemenuhan Hak manusia telah dipahami oleh (to protect), dan pengambil keputusan di daerah.Komite Hak Ekonomi Sosial Budaya memenuhi (to fulfil) Jika itu saja belum terlaksana,memberikan penjelasan terhadap jangan berharap banyak bahwaketentuan Pasal 11 CESCR tentang resolusi PBB tersebut akanapa yang dimaksud ”adequate Agenda ke Depan berdampak bagi penguranganhousing”. The Committee has defined the angka backlog di Indonesia.term ”adequate housing” to the comprise Pada kenyataannya, tidak mudah Kelima, internalisasi konsepsecurity of tenure, availability of services, untuk memenuhi kewajiban rumah sebagai hak asasi manusiaaffortability, habitability, accessibility, pemerintah tersebut. Sejumlah kedalam dokumen perencanaanlocation and cultural adequacy. faktor dibutuhkan untuk pemerintah daerah, semisal rencana memastikan rumah sebagai hak Pembangunan Jangka MenengahDengan demikian, terhadap asasi terpenuhi. Pertama, pemerintah Daerah (RPJMD). Secara eksplisitkewajiban negara khususnya harus memiliki regulasi dan intitusi dinyatakan dan dijadikan indikatorPemerintah baik pemerintah yang efektif, termasuk otoritas kinerja perumahan.pusat maupun pemerintah publik yang mempunyai mandat *bekerja di Direktorat Permukiman dandaerah dalam rangka menjamin jelas yang dibekali sumber dana dan Perumahan, Bappenas 23
  23. 23. LiputanKemenpera - BPKPJalin KerjasamaPerkuat Tata Kelola Pemerintahan APBN dan menciptakan seluruh Kementerian Perumahan kegiatan Kemenpera yang tepat jumlah, Rakyat (Kemenpera) dan Badan tepat sasaran dan taat pada aturan,” Pengawasan Keuangan dan ujar Menpera, Suharso Monoarfa Pembangunan (BPKP) menjalin Adanya penghargaan dalam sambutannya. kerjasama mengenai penguatan WTP jangan sampai tata kelola kepemerintahan Menpera menjelaskan, pernyataan membuat Kemenpera yang baik. Penandatanganan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas menjadi terlena. nota kesepahaman kerjasama laporan keuangan yang diperoleh oleh itu ditandatangani oleh Menteri Kemenpera dari Badan Pemeriksa Perumahan Rakyat (Menpera), Keuangan (BPK) merupakan salah Suharso Monoarfa dan Plt. satu prestasi yang harus dipertahankan. Kepala BPKP, Kuswono Soeseno Untuk itu, Menpera berharap Adanya sejumlah kasus dugaan di Ruang Prambanan, Kantor seluruh jajaran pegawai di lingkungan penyimpangan dana subsidi perumahan Kemenpera, Jakarta, Selasa (23/2). Kemenpera, khususnya satuan kerja di Sulut dan Jawa Barat beberapa waktu agar tidak khawatir atau takut dalam lalu, ungkap Menpera, membuat dirinyaP bekerja selama pekerjaan dilakukan merasa miris. Namun demikian, dirinya erjanjian kerjasama Nomor berharap hal itu tidak mempengaruhi 01/SKB/M/2010 dan sesuai aturan yang ada. kinerja Kementerian dalam program Nomor MoU-136/K/ Lebih lanjut, Menpera menambahkan, penyediaan rumah yang layak bagiD2/2010 tersebut mengatur dirinya mengumpamakan penguatan masyarakat. Selain itu, Kemenpera akantentang Penguatan Tata Kelola tata kelola kepemerintahan yang melakukan evaluasi mengenai kebijakanKepemerintahan yang Baik baik dalam rangka mewujudkan good penyaluran dan verifikasi pemberiandi Lingkungan Kementerian governance ibarat aliran darah ke jantung. subsidi bagi masyarakat.Perumahan Rakyat Republik Apabila ada hambatan tentu dapatIndonesia. Hadir dalam kegiatan itu membuat aliran darah tidak lancar. “Verifikasi penerima subsidi nantinyasejumlah pejabat Eselon I, II, dan tidak akan dilakukan oleh pemerintahIII di lingkungan Kemenpera dan “Tentunya diperlukan sebuah melainkan oleh bank. Saya harapBPKP. tindakan pencegahan sebelum muncul dengan mekanisme kontrol intern dari hambatan itu. Saya berharap hal ini bisa bank dan pengawasan dari KemenperaTujuan diadakannya penandatangan menguntungkan Kemenpera agar tetap dapat membantu masyarakat sebagainota kesepahaman kerjasama ini bisa mempertahankan prestasi yang penerima subsidi,” tandasnya.adalah untuk memperkuat tata kelola pernah diraih sebelumnya,” harapnya.kepemerintahan yang baik (good Sementara itu, Plt. Kepalagovernance) di lingkungan Kemenpera, BPKP, Kuswono Soesenokhususnya bidang akuntabilitas mengungkapkan, pihaknya berharappengelolaan Anggaran Pendapatan Kemenpera bisa lebih meningkatkandan Belanja Negara (APBN) dalam atau mempertahankan prestasi yangrangka peningkatan kinerja dan telah diraih selama ini. Adanya penghargaan WTP jangan sampai Sumber foto : Kemenperapelayanan publik. membuat Kemenpera menjadi“Adanya jalinan kerjasama terlena mengingat program yangini diharapkan dapat menjadi dilaksanakan banyak menyentuhdasar komitmen bersama untuk persoalan yang cukup penting bagimeningkatkan kuliatas penyelenggaraan masyarakat. 24

×