• Save
HUD Magazines. Edisi 3 - Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

HUD Magazines. Edisi 3 - Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower

on

  • 1,030 views

Diterbitkan secara berkala oleh Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia atau the HUD Institute.

Diterbitkan secara berkala oleh Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia atau the HUD Institute.

Statistics

Views

Total Views
1,030
Views on SlideShare
1,030
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
16
Comments
2

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

HUD Magazines. Edisi 3 - Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower HUD Magazines. Edisi 3 - Maret 2013. 6 Tahun Program 1.000 Tower Document Transcript

  • Edisi 3 - Maret 20131.000 Tower 1.001 Masalah6TahunProgram1.000 Tower6TahunProgram1.000 TowerBerbincang denganDuo JusufJusuf Kalla“Sedemikian pentingnyaperumahan hinggapemerintah pun membuatKementerian Perumahan Rakyat”.Yusuf Asy’ari“Program ini harus dilanjutkan”...
  • 2Memperingati 6 Tahun Program 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013SelamatHari Otonomi Daerah XVIITahun 2013dengan tema“Dengan Otonomi Daerah KitaTingkatkanKapasitas Pemerintahan Daerah untuk PercepatanKesejahteraan Masyarakat”SukseskanProgram 1.000 Tower
  • 3dariRedaksiSelamatbertemukembalipembacakamiyangsetia. Sudah cukup lama HUDmagz tidakhadir di hadapan Anda. Semuanya bukantanpa maksud, tetapi kami membutuhkan waktuyang cukup lama untuk melakukan perubahanterhadap tampilan dan substansi dari majalahkita ini. Sekaligus juga kehadiran kami kali inimenunggu momen 6 tahun Program 1.000 TowerRumah Susun yang diinisiasi oleh Jusuf Kalla ketika itu.Ya, sudah 6 tahun sejak dilaksanakannya ground breaking program1.000 Tower pada tahun 2007. Namun kemajuan program ini masihbelum sebagaimana yang diharapkan. Data terkini menunjukkanhanya 78 Tower yang berhasil dibangun. Ada apa dengan program1.000Towerini?Untukmenjawabpertanyaantersebut,padaedisikaliini kami menyajikan tema “Program 1.000 Tower. 1.000 Tower 1.001Masalah”. Tentunya dengan harapan kita semua dapat menyelamisecara obyektif permasalahan seputar belum berhasilnya program1.000 Tower ini. Secara tersirat, hambatan utama yang dihadapiadalah terkendalanya perijinan, tidak terwujudnya insentif sepertikeringanan pajak, dan rumitnya urusan pertanahan.Memahami akar masalah tentu akan bermakna ketika kita mendapatinformasi dari tangan pertama baik sebagai penggagas, pelaksana,maupun pemerhati. Untuk itu, wawancara dengan Jusuf Kalla danYusuf Asy’ari (Menpera 2004-2009) sangat membantu membukapemahaman kita akan latar belakang dan inisiatif awal yangdilakukan. Sementara wawancara dengan para pengembang semakinmemperdalam pemahaman kita terhadap kendala dan hambatan dilapangan. Tulisan dari pemerhati pun memberi warna tersendiri.Apapun, pada akhirnya program 1.000 Tower ini harus dilanjutkan.Angka backlog perumahan yang sedemikian besar membuat semuapihak seharusnya menyukseskan program ini. Kekurangan, kendala,dan hambatan mari kita pecahkan bersama dengan dilandasisemangat ingin membantu saudara kita yang belum beruntungbisa menempati rumah yang layak huni. Sudah saatnya kita bekerjacerdas, dan menggunakan hati nurani.Semoga keberadaan HUDmagz kali ini dapat memberi inspirasi bagikita semua untuk menyukseskan program 1.000 Tower. Semoga.Selamat membaca.Jabat erat,Pemimpin RedaksiOswar MungkasaEdisi 3-Maret 2013Redaksi menerima kiriman naskah de­ngan panjang tulisan maksimal 1.600 kata,melalui hudmagz@gmail.com, disertai datadiri. Redaksi berhak melakukan perubahannaskah tanpa mengubah isi.Dewan Pembina:Cosmas Batubara, Siswono Yudho Husodo,Akbar Tandjung, Theo Sambuaga,Erna Witoelar, Soenarno,M. Yusuf Asy’ari dan Suharso Manoarfa.Dewan Penasehat:Djoko Kirmanto, Djan Faridz,Gamawan Fauzi dan Gembong PriyonoPemimpin Umum/Usaha/Penanggung Jawab:Zulfi Syarif Koto.Wakil Pemimpin Umum:F. Teguh Satria, Indra Utama,Martin Roestamy dan Endrawan NatawiriaWakil Pemimpin Usaha:Endang Kawidjaja, Djaja Roeslim danReddy H.Sekretaris Pemimpin Umum/Usaha:M. AmryPemimpin Redaksi:Oswar MungkasaRedaktur:Nursalim, Hadist GP.Konsultan Hukum:Muhammad JoniArtistik dan Koordinasi Produksi:Agus SumarnoManajer Iklan & Keuangan:Herawati.Administrasi dan Umum:Eduardo H, Asep Deni Kusnadi, YuliandiDiterbitkan oleh:Yayasan LP P3I/The HUD InstituteAlamat Redaksi:Yayasan LP P3I/The HUD InstituteJln. Arya Putra No. 14ACiputat-Tangerang SelatanEmail:lpp3hudjkt@gmail.comhudmagz@gmail.com
  • 4Daftar IsiDari Redaksi ......................................................... 3Daftar Isi ............................................................... 4Sekapur Sirih......................................................... 5Laporan Utama n 6Tahun Program 1.000 Tower.1.000Tower 1.001 Masalah ............... 6 n Saling Silang Urusan 1.000 Tower ...................................................... 12 n Berbincang dengan Jusuf Kalla. “Sedemikian pentingnya perumahan hingga pemerintah pun membuat Kementerian Perumahan Rakyat”. ........................................................... 13 n Wawancara JusufAsy’ari “Program Ini Harus DIlanjutkan” .............................................................. 15 n Bersinergi dengan Berbagai Pihak,Perumnas Hidupkan KembaliProgram 1.000 Tower ............... 19 n Pandangan Pemangku Kepentingan tentang Program 1.000 Tower ... 22 n KajianTeknis danTeknologi Program 1.000 Tower ............................... 28Laporan Khusus n Kota Pekanbaru:Menyongsong Era Metropolitan .............................. 36 n Satu Jam BersamaWalikota Pekanbaru,H.Firdaus,S.T.,M.T. “Tahun 2030,Kota Pekanbaru menjadi Kota Nomor Satu di Pulau Sumatera ....................................................................................... 38 n Wawancara Direktur Perkotaan dan Perdesaan Bappenas Ir.Hayu Parasati,MPS:“Kebijakan Pembangunan Perkotaan akan SiapTahun ini” ..................................................................................... 42Pendapat n Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. Pencapaian danAgenda ke Depan oleh Oswar Mungkasa ................. 44 n Pembangunan Rumah Susun dan Rumah Menara: Solusi MasalahApa? olehTjuk Kuswartojo ............................................ 50 n Pemberdayaan Penghuni Rumah Susun sebagai Proses Pembelajaran Sosial oleh Drs.Nursalim Msi ........................... 53 n MenataTransportasi danTata Ruang Jakarta Bagian Kedua (Tamat) olehYayat Supriatna.................................................................................... 57 n MRTAtasi Macet Jakarta? oleh Harun al-Rasyid Lubis ....................... 59 n Jas Merah:Landasan Kebijakan Penyediaan Rumah untuk Rakyat (MBR) oleh Zulfi Syarif Koto .......................................... 62 n Pagar:Tinjauan Sosio-Kriminologis olehAdrianus Meliala.................. 64Konsep n Sistem Pracetak Beton sebagai Sistem Konstruksi Hijau oleh Hari Nugraha Nurjaman,Hairul Sitepu dan HR Sidjaba ............ 67 n Inventarisasi Prinsip Green Building dalam Desain Rumah Susun olehWied W. Winaktoe........................................................................... 72Profil n Bapertarum PNS ......................................................................................... 75 n MetamorfosaAP2ERSI ................................................................................ 77Liputan n Bank BTN Memasuki Usia ke-63 ........................................................ 79 n HUD Institute Rayakan Usianya yang Kedua ........................................ 79 n Puncak HUT REI ke-41Berkarya Membangun Negeri ....................... 81 n 16th FIABCIAsia Pacific Regional Secretariat Summit. Pembangunan Perkotaan dan PerlindunganWarisan Budaya Seiring Sejalan .............................................................................................. 85 n Aksi Masyarakat untuk Penyelamatan Sungai Ciliwung ....................... 87 n Rapat Kerja Daerah REI Batam.......................................... ....................... 88Agenda . n HariAir Dunia 2013 di Indonesia “Gotong Royong PeduliAir”......... 89 n Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Mengenang KembaliTragedi Leuwigajah.......................................... 90Serba Serbi n Mengapa Kita SebaiknyaTidak Membangun Bangunan diAtas Sungai oleh Budi Prayitno ...................................................................................... 91Ragam Info n Info Buku ......................... 92 n Info Regulasi .................... 93 n Info Situs .......................... 94Edisi 3-Maret 2013
  • Edisi 3 - Maret 20135Sekapur Sirihejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, banyak agenda yang harusdilaksanakan. Selain penegasan dan pembaharuan terhadap materi-materi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Peru-mahan dan Permukiman, banyak hal baru yang juga tercantum dalam undang-undang yang baru ini. Di antaranya adalah tercantumnyalingkungan hunian berimbang dalam pasal 34 sampai 37, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri PerumahanRakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang dan SE MendagriNo. 648/3868/SJ, tanggal 3 Oktober 2011.Pada periode sebelumnya, lingkungan hunian berimbang diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Dalam Negeri,Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Perumahan Rakyat) Nomor 648-384 Tahun 1992, Nomor 739/KPTS/1992 dan Nomor 09/KPTS/1992 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Lingkungan Hunian yang BerimbangPencantuman lingkungan hunian berimbang dalam undang-undang ini ditengarai merupakan upaya pemerintah untuk lebih mengefektifkanpenerapan konsep hunian berimbang. Banyak hal yang menjadi penyebab sulitnya penerapan konsep hunian berimbang, sehingga upayamengefektifkannya tidak dapat hanya pada tataran pembaharuan regulasi setingkat undang-undang maupun peraturan menteri. Tetapilebih jauh lagi, peninjauan kembali terhadap konsep lingkungan hunian berimbang agar lebih membumi dan dapat diterapkan.Konsep hunian berimbang telah dikenal lama dalam ilmu perencanaan kota maupun sosiologi perkotaan, sebagai upaya untuk menjagakeseimbangan sosiologis masyarakat. Ide dasarnya bahwa keberadaan beragam strata sosial dalam satu lingkungan hunian akan menjaminterciptanya kerukunan di antara berbagai strata yang ada. Tentunya juga akan menjamin tersedianya rumah bagi masyarakat berpendapatanrendah.Selain itu, konsep hunian berimbang juga diterjemahkan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial pelaku usaha, sekaligus juga sebagaibentuk kemitraan pemerintah dan pelaku usaha (pengembang) dalam penyediaan perumahan umum/publik. Terkait dengan penguasaantanah, hunian berimbang mendorong terjadinya dekomodifikasi tanah, yaitu mengemukanya fungsi sosial tanah yang terjamin melalui dis-tribusi dan struktur penguasaan tanah yang berkeadilan.Hunian berimbang didefinisikan sebagai perumahan dan kawasan pemukiman yang diba­ngunsecara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah de­retantara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah atau dalam bentuk rumahsusun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial (Pasal 1 Permenpera Nomor10/2012).Namun yang sepertinya kurang disadari bersama oleh kita semua bahwa tujuan hunian berim-bang tidak sekedar mengurangi backlog tetapi selain itu juga untuk (i) mewujudkan kerukunanantarberbagai golongan masyarakat dari berbagai profesi, tingkat ekonomi dan status sosialdalam perumahan, pemukiman, lingkungan hunian dan kawasan pemukiman; (ii) mewujud-kan subsidi silang untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pembiayaanpembangunan perumahan; (iii) menciptakan keserasian tempat bermukim baik secara sosialdan ekonomi (pasal 3 Permenpera Nomor 10/2012).Ide ini yang kurang banyak dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan bahkan di kalangan pemerintah sendiri. Sebagai akibatnya,hunian berimbang hanya diartikan sekedar membangun 1 rumah mewah, 2 rumah menengah, dan 3 rumah sederhana. Konsep hunianberimbang banyak disalahpahami sebagai hanya sekedar mengurangi backlog, padahal filosofi utamanya adalah menjaga keserasian sosialdalam masyarakat melalui hidup berdampingan di antara beragam strata sosial dalam satu lingkungan hunian. Sebagai akibatnya, hunianberimbang dalam satu hamparan adalah suatu keniscayaan. Namun perlu juga disepakati luasan minimal yang dapat dikategorikan sebagaisatu hamparan yang memenuhi standar kelayakan minimal terbentuknya suatu komunitas yang heterogen.Di atas semua itu, sebenarnya kita semua sudah sewajarnya melihat pembangunan perumahan bukan sekedar pembangunan fisik, tetapijuga merupakan bagian dari upaya pembangunan bangsa. Sehingga bukan sesuatu yang luar biasa ketika seluruh pemangku kepentinganmelaksanakan konsep hunian berimbang bukan karena keterpaksaan akibat adanya ancaman sanksi. Tetapi lebih sebagai ‘sumbangan’ pe-mangku kepentingan bagi perkembangan keharmonisan bangsa kita tercinta ini.Pada akhirnya, keharmonisan sebuah komunitas dapat tercapai ketika konsep hunian berimbang dilaksanakan dengan benar. Keharmonisankomunitas membentuk keharmonisan kawasan, keharmonisan kawasan membentuk keharmonisan kota, keharmonisan kota membentukkeharmonisan wilayah, dan akhirnya keharmonisan wilayah berujung pada terbentuknya keharmonisan bangsa. Semoga (ZSK).Hunian Berimbang Bukan SekedarPengurangan Angka BacklogZulfi Syarif KotoPemimpin Umum/Penanggung jawab
  • 6Laporan UtamaKronologis Program 1.000 TowerPerkembangan perkotaan di Indonesia saat inisangat signifikan, ditunjukkan dengan pertam­bahan penduduk yang sangat tinggi. Sebagaigambaran, berdasar Sensus Penduduk Indone­sia tahun 2010, penduduk Indonesia mencapai237,6 juta jiwa dan tidak kurang dari 54% penduduk In­donesia bermukim di perkotaan. Jika dibandingkan kon­disi 30 tahun lalu, telah terjadi peningkatan lebih dari 2kali lipat. Apabila kecenderungan pertumbuhan perkotaanini terus berlangsung, diperkirakan pada periode akhirProgram Jangka Panjang Nasional tahun 2025 sekitar 68%penduduk Indonesia bermukim di perkotaan.Perkembangan perkotaan yang sedemikian pesat mem­bawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan perumahandi perkotaan sementara ketersediaan lahan perumahansemakin berkurang. Kondisi ini mendorong pendudukyang tidak mampu untuk bertempat tinggal di sekitarlokasi kerja yang kemudian berkembang menjadi kawasankumuh di perkotaan. Sementara penduduk yang relatifmampu memilih untuk bertempat tinggal di daerah ping­giran kota, dengan konsekuensi meningkatnya volumeperjalanan dari dan ke daerah pinggiran kota. Inilah kemu­dian yang menimbulkan terjadinya fenomena kemacetan,meningkatnya polusi, dan seterusnya.Salah satu jalan keluar dari kondisi ini adalah denganmenyediakan perumahan vertikal atau dikenal sebagai ru­mah susun (rusun) atau apartemen. Pembangunan rusundi pusat kota atau dekat dengan lokasi bekerja dan berakti­fitas, dengan intensitas bangunan tinggi, diharapkan dapatmendorong pemanfaatan lahan dan penyediaan prasarana,sarana, dan utilitas (PSU) yang lebih efisien dan efektif.Pemerintah menyadari hal ini sehingga berinisiatifuntuk memasilitasi pembangunan rumah susun secaramasif di perkotaan, yang kemudian dikenal dengan namaProgram 1.000 Tower. Langkah ini diawali dengan ditan­datanganinya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pemba­ngunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan pada tang­gal 9 Desember 2006. Keppres ini dimaksudkan untukmempercepat pemenuhan kebutuhan perumahan bagimasyarakat berpenghasilan menengah bawah di perkotaandengan mengedepankan efisiensi penggunaan tanah danpenataan permukiman serta mempercepat pembangun­an rumah susun yang layak, sehat dan terjangkau bagimasyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan. Selain itu,Keppres No. 22 Tahun 2006 memiliki fungsi pengarah­an,koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengaturan, pengawasan,pengendalian dan pengembangan teknologi.Setelah terbitnya Keppres Nomor 22 Tahun 2006, padaRumah susun diartikan sebagai bangunan gedung bertingkat yangdibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagianyang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal mau-pun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapatdimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunianyang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanahbersama (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang RumahSusun)Saat ini kita telah memasuki usia 6 tahun perjalanan program 1.000 Tower terhitung dari saat pelak­sanaan pemancangan pertama rusunami tanggal 5 April 2007. Tidak seperti harapan ketika awalpencanangan, program 1.000 Tower berjalan tersendat-sendat kalau tidak mau dikatakan mati suri.Hanya sekitar 70-an Tower yang berhasil terbangun. Untuk itu, laporan utama ini pada intinya akanmengantar kita memahami ‘apa yang sebenarnya terjadi’ dengan program 1.000 Tower ini.6 TahunProgram 1.000 Tower1.000 Tower 1.001 Masalahsumber foto: istimewa
  • 7Edisi 3 - Maret 2013Januari 2007 dilaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas yangdipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden be­serta anggota Kabinet Indonesia Bersatu dan GubernurDKI Jakarta bertempat di Kantor Kementerian Negara Pe­rumahan Rakyat. Rapat tersebut membahas Strategi Per­cepatan Pembangunan Rusunami di Kawasan Perkotaanserta persiapan pemancangan proyek percontohan rumahsusun sederhana milik (rusunami) di DKI Jakarta.Presiden memberikan 4 (empat) arahan pada saat ituyaitu (i) pastikan dengan benar besaran harga jual, subsidi,kualitas yang baik, dan penggunaan yang tepat; (ii) segeramatangkan rencana dan program pencanangan palinglambat awal Maret 2007; (iii) Menpera mengoordinasi­kan semua pemangku kepentingan; (iv) program Menperaharus ambisius (dalam pengertian yang baik) dan progresif,karena membangun rumah membuka lapangan kerja yangluas yang akan mengurangi pengangguran dan kesenjang­an sosial atau salah satu upaya pengentasan kemiskinan.Akhirnya peresmian program terlaksana pada tanggal 5April 2007 oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono diPulo Gebang, JakartaTimur, yang ditandai dengan peman­cangan pertama (ground breaking) Rusunami di Pulo Ge­bang, tepatnya di atas lahan milik Perum Perumnas yangdikerjasamakan dengan PT. Primaland Internusa Develop­ment. Secara bersamaan juga dilakukan pemancangan dilokasi-lokasi lain di Jakarta, yaitu lahan milik BPLIP-DKIdi Pulo Gadung; lahan milik PT. Pintu Air Mas Group(PAM Group) di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Ja­karta Timur; lahan milik PT. Bina Kualita Teknik di JalanBinamarga, Cipayung, Jakarta Timur; lahan milik PTCawang Housing Development – Bahama Group, di JalanSMA 14 Kelurahan Cawang, Jakarta Timur.Peresmian ini sekaligus juga menandai pemancanganpertama pembangunan rusun 1.000 Tower di 9 kota lain­nya yaitu Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Batam,Padang, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin. Sejum­lah menteri tampak hadir mendampingi presiden, antaralain Menteri Negara (Meneg) Perumahan Rakyat M. YusufAsy’ari, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, MenteriKoordinator (Menko) Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bak­rie, Menko Perekonomian Boediono, Gubernur DKI Ja­karta Sutiyoso, Meneg BUMN Sugiharto, dan sejumlahpejabat BUMN. Pada acara pemancangan tersebut juga dilaksanakanpenandatangan Nota Kesepahaman antara Menpera de­ngan Mendagri dan Mensos, serta Menpera dengan Me­neg BUMN dan Kepala BPN, tentang PenyelenggaraanPembangunan Perumahan Sosial Sederhana di kawasanPerkotaan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah danuntuk Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Ka­wasan Perkotaan Bagi Masyarakat Menengah Bawah.Sepanjang Juli hingga September 2007, dilakukan So­sialisasi dan Kunjungan Lapangan ke 10 Kota Metropoli­tan untuk menjaring informasi secara langsung tentangkesiap­an Pemerintah Daerah dalam mendukung Pemba­ngunan 1.000 tower serta mendorong minat para pelakuberpartisipasi dalam program Pemerintah, serta mengiden­tifikasi bakal calon lokasi potensial. Skenario Awal dan Pencapaian Program 1.000 TowerPada saat awal dicanangkannya program 1.000 Tower,direncanakan program ini sampai tahun 2011 akan di­laksanakan setidaknya di 10 kawasan perkotaan (seleng­kapnya pada peta berikut). Namun dalam perjalanannya,sampai Februari 2013, hanya terwujud pada beberapalokasi saja yatu DKI Jakarta (67 Tower), Bodetabek (3),Bandung Raya (1), sehingga total yang telah serah terimakunci hanya 71 Tower. Sangat jauh dari target awal pen­canangannya.Walaupun demikian, minat pengembang untuk mem­bangun masih cukup tinggi, terlihat dari pernyataan mi­nat dari pengembang untuk setidaknya membangun 654Tower lagi. Dari jumlah tersebut, dalam tahapan toppingoff mencapai 30 Tower, pemancangan pertama dan dalampembangunan sebanyak 30 Tower, sehingga dalam waktuRumah susun sederhana atau biasa disebut juga dengan nama aparte-men rakyat yang dimaksud adalah hunian vertikal yang dibangun didaerah perkotaan yang ditujukan bagi MBM sebagai sasaran utama,khususnya bagi mereka yang belum mampu memiliki hunian di ka-wasan perkotaan. Rumah susun sederhana dapat diperoleh melaluistatus milik maupun sewa (rusunami/wa). Apartemen rakyat ini meru-pakan rumah susun sederhana milik yang dibangun dengan dukunganberbagai subsidi dari Pemerintah, sehingga muncul kemudian istilahlainnya yaitu Apartemen Bersubsidi (subsidi bebas PPN, subsidi selisihbunga dan subsidi bantuan pinjaman uang muka) bagi calon konsumensebagai bentuk kemudahan. Apartemen rakyat ini memiliki luas 21-36m² (tipe studio dan tipe dengan dua kamar), dengan harga yang di-pasarkan mulai dari 99 juta-144juta.sumber foto: istimewa
  • 8No JUMLAH TOWERLokasi DKIJakartaBodetabekBandungRayaSurabaya Batam Makasar Balikpapan Jambi TOTAL1 Peminatan 384 94 86 36 114 4 4 3 7252 Serah Terima Kunci (STK) 67 3 1 - - - - - 713 Topping off (TO) 20 4 3 2 1 - - - 304Pelaksanaan pembangunanfisik (konstruksi) dan ground-breaking (KONS)12 9 8 - - - 1 - 305 Perijinan dan penyusunan DED 165 52 49 28 30 1 - 3 328TOTAL(STK+TO+KONS+DED)264 68 61 30 31 1 1 3Tabel Pencapaian Target Program 1.000 Tower per Tahun 2013Sumber: Kemenpera, 2013dekat akan bertambah lagi sebanyak 60 Tower. Menjadi­kan sampai akhir tahun 2013, setidaknya terselesaikanseba­nyak 131 Tower. Sementara itu terdapat potensi tam­bahan setidaknya dalam setahun kedepan sebanyak 328Tower, yang sampai saat ini masih dalam tahap pengajuanijin dan penyusunan DED. Distribusi lokasi selengkapnyapada Tabel di atas.Dari sisi regulasi, telah banyak yang dihasilkan. Un­dang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahandan Kawasan Permukiman dan Undang-Undang Nomor20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun telah berlaku,walaupun kemudian peraturan pemerintahnya belumterselesaikan. Selain itu, menindaklanjuti Keppres Nomor22 Tahun 2006, telah juga dikeluarkan Keputusan MenkoPerekonomian Nomor KEP-07/M.EKON/03/2007 danNomor KEP-09/M.EKON/02/2008 tentang Tim Pelak­sana Percepatan Pembangunan Rumah Susun di KawasanPerkotaan, dan Keputusan Menteri Perumahan RakyatNomor 15/KPTS/M/2007 dan Nomor 19/KPTS/M/2008tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pem­bangunan Rumah Susun di Perkotaan, serta beberapakeputusan tingkat menteri lainnya.Kementerian Keuangan kemudian melengkapi regulasiyang ada melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36Tahun 2007, yang menetapkan batas maksimum hargajual rusunami yang mendapatkan fasilitas bebas PPN ada­lah Rp. 144 juta dengan luasan minimum 36 m2. Lalukemudian melalui Permenpera Nomor 7 Tahun 2007sumber: presentasi Zulfi Syarif Koto, 2012.Rencana Alokasi Target Program Pembangunan Rusunami di Kawasan Perkotaan 2007-2011Laporan Utama
  • 9Edisi 3 - Maret 2013ditetapkan skema penyaluran KPR sarusun bersubsidi danbantuan uang muka bagi kelompok sasaran masyarakatberpenghasilan menengah ke bawah, khususnya MBR.Regulasi terkait persyaratan teknis dan rekomendasiteknologi juga dirilis oleh Kementerian Pekerjaan Umummelalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis PembangunanRumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi. Pedoman inimelengkapi peraturan yang sebelumnya yaitu PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentangPersyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun. Keduaperaturan ini selain menetapkan persyaratan keandalanbangunan gedung - yang meliputi persyaratan keselamat­an, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan- juga me­rekomendasikan beberapa hal yang dapat membuat desainbangunan menjadi ekonomis. Menariknya, pada bagianakhir peraturan ini disertakan contoh desain bangunanrusun tingkat tinggi yang memenuhi rekomendasi, sertaestimasi biaya pembangunannya.Sementara sebagai upaya mendorong pemerintah dae­rah memberikan insentif bagi pelaku pembangunan rumahsusun, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Per­mendagri Nomor 74 Tahun 2007 tentang Pedoman Pem­berian Kemudahan Perijinan dan Insentif dalam rangkaPercepatan Pembangunan Rusuna di Kawasan Perkotaan.Tidak hanya di tingkat pusat, di daerah pun telah di­lahirkan beberapa regulasi pendukung. Ambil contoh, Pe­merintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti programini dengan menerbitkan Peraturan Gubernur DKI JakartaNomor 136 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangun­an Rumah Susun tertanggal 4 Oktober 2007 danKeputusan Gubernur Nomor 1.478 Tahun2007 tentang Pembentukan Tim KoordinasiDaerah Percepatan Pembangunan RumahSusun tertanggal 25 Oktober 2007. Se­hingga kemudian mendorong terlaksana­nya pemancangan Rusuna/ApartemenRakyat Tahap II di DKI Jakarta yang ter­laksana pada tanggal 14 Desember 2007 dilahan DP3K Kemayoran (3 Tower) oleh Gu­bernur DKI Jakarta bersamaan dengan peman­cangan pada 4 (empat) lokasi lainnya yaitu 5 Towerdi Kebagusan (PT Perdana Gapuraprima Tbk), 10 Towerdi Cengkareng (PT Reka Rumanda), 1 Tower di KebunJeruk (PT Anggana Development) dan 4 Tower di Cibubur(PT Rajawali Core Indonesia).Walaupun belum berfungsi optimal, namun tercatatTim Koordinasi Daerah (TKD) telah terbentuk di DKIJakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat,Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, kota Palembang, dan kotaMakassar.Isu dan Kendala Pelaksanaan Program 1.000 TowerSeiring perjalanan waktu, memasuki tahun 2008 pelak­sanaan program ini mulai terkendala, yang kemudiankita kenali dengan jargon “1.000 Tower, 1.001 masalah”.Dampak kebijakan kenaikan BBM pada Mei 2008 mu­lai dirasakan para pengembang rusuna, terutama terkaitde­ngan naiknya harga material bangunan, sehingga isupenyesuaian harga jual rusunami mulai didengungkan.Bahkan sampai saat ini, upaya Kementerian PerumahanRakyat untuk menaikkan patokan harga maksimum ru­mah susun bersubsidi masih belum mendapat tanggapandari Kementerian Keuangan.Pembangunan rumah susun di perkotaan mempunyaimulti dampak terhadap perkembangan kota, baik berupaperubahan bangkitan lalulintas (volume kendaraan daridan ke tujuan tertentu), maupun perubahan gayahidup masyarakat. Hal ini agaknya sedikit terlam­bat disadari oleh pemerintah. Setelah programberlangsung beberapa lama, barulah kemudi­an mulai disadari perlunya melakukan pro­ses internalisasi program 1.000 Tower ini da­lam rencana tata ruang yang ada. Untuk itu,penyempurnaan rencana tata ruang meru­pakan suatu keniscayaan agar pembangunanrumah susun tidak ‘menabrak’ aturan dalamrencana tata ruang yang telah disahkan melaluiperda masing-masing daerah. Proses penyesuaian initentunya membutuhkan waktu yang cukup lama, dan ber­dampak pada tertundanya pembangunan rusun.Pembangunan rusun di perkotaan menghadapi dilematerkait ketersediaan lahan. Hal pertama yang dihadapi pe­merintah adalah paradoks lokasi, berupa kebutuhan akanlokasi yang dekat ke tempat kerja untuk mengurangi biayatransportasi, namun lokasi dimaksud sudah tidak terjang­kau harganya. Akibatnya, lokasi yang terpilih cenderung‘jauh’ dari lokasi kerja. Akibatnya, keberadaan rumah susun...di daerah puntelah dilahirkanbeberapa regulasipendukung.sumber foto: istimewa
  • 10menimbulkan masalah baru bagi penghuninya, yaitu ma­halnya biaya transportasi ke tempat kerja.Selain itu, lahan yang tersedia pun masih banyak yangbelum terbebas dari ‘masalah’. Istilahnya belum ‘clear’ dan‘clean’. Sebenarnya terdapat pilihan lain berupa pemanfaat­an tanah milik BUMN/BUMD, yang ternyata juga tidakmudah prosesnya. Bahkan ternyata lahan milik BUMN/BUMD banyak yang masih disewakan atau bahkan disero­bot pihak lain. Proses sertifikasi tanah pun tidak semudahdan semurah yang dibayangkan. Belum lagi tidak adanyapembedaan antara proses program 1.000 Tower denganproses pembangunan apartemen mewah. Maka lengkaplah kesulitan yang dihadapi terkait ketersediaan lahan danprosesnya.Sepertinya memang program 1.000 Tower ini belummenjadi perhatian, khususnya bagi pemerintah daerah.Terlihat dari masih kurangnya insentif yang diberikan ke­pada pengembang. Hambatan yang masih banyak dikeluh­kan diantaranya lamanya proses perijinan, belum termasukbiaya proses perijinan yang cukup besar yang perlu dike­luarkan. Termasuk juga masih banyak daerah yang belummenyiapkan regulasi berupa perda tentang rumah susun.Dapat dikatakan bahwa keberpihakan terhadap program1.000 Tower masih belum ada. Rumah susun sederhana(rusuna) masih dianggap sama dengan apartemen mewah.Salah satu yang selalu menjadi pertanyaan dari pengem­bang adalah kepastian adanya insentif bagi mereka se­hingga pengembang tetap tertarik membangun rusun. Di­antara insentif yang dibutuhkan adalah keringanan BiayaPerolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB),penetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) bagi tanahNegara (saat ini sedang direvisi PP Nomor 6 Tahun 2006),penetapan PPH Final 1%. Disamping, kemudahan prosesKredit Pemilikan Sarusun, penyediaan kredit konstruksi,keringanan biaya sambungan air, dan tarif listrik.Ketiadaan insentif baik berupa subsidi, pembebasan pa­jak, penyediaan kredit konstruksi, sementara harga jual di­patok oleh pemerintah, mendorong pengembang melaku­kan berbagai cara memperoleh dana segar dari konsumen.Akibatnya, harga jual melonjak di atas ketentuan peme­rintah, bahkan kemudian menjadi ceruk pasar tersendiriyang dikenal sebagai Apartemen Sederhana Milik (anami).Disamping itu, perubahan skema subsidi menjadi FasilitasLikuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditengarai tu­rut mendorong terhambatnya pembangunan rusun.Sebagaimana yang sering terjadi dengan program pe­merintah, koordinasi masih menjadi hambatan besar.Sekedar contoh, terjadinya penyegelan beberapa kegiatanpembangunan rusun oleh pemerintah DKI Jakarta. Terli­hat tidak adanya koordinasi antara pemerintah pusat dandaerah. Hal yang senada pun terjadi antara berbagai ins­titusi pemerintah pusat sendiri. Sebagai ilustrasi, banyakkegiatan penyediaan air minum, sanitasi, listrik yang dibia­yai APBN tidak bersinergi dengan kegiatan pembangunanrusun, sehingga upaya pengurangan biaya pembangunanrusun melalui penyediaan prasarana dan sarana tidak ter­capai. Akibatnya sebagian biaya terbebankan kepada kon­sumen. Sementara prasarana dan sarana yang dibangunoleh pengembang ternyata kualitasnya kurang memadai.Permasalahan pembangunan rumah susun tidak hanyaterfokus pada proses pembangunan fisiknya saja, tetapijuga mencakup paska pembangunannya. Termasuk pem­bentukan Persatuan Penghuni Rumah Susun (PPRS) yangmasih menghadapi kendala dalam prosesnya. Terjadi ba­nyak kekisruhan dalam pembentukannya.Perhatian terhadap aspek lingkungan masih perlu di­tingkatkan, terutama dengan belum tersedianya pedomanterkait aspek Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL),dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pe­mantauan Lingkungan (UPL). Strategi Pembenahan Program 1.000 TowerLangkah awal yang perlu dilakukan adalah menyiner­gikan program 1.000 Tower dengan program terkait baikLaporan Utamasumber foto: istimewasumber foto: istimewa
  • 11Edisi 3 - Maret 2013yang dibiayai APBN maupun APBD. Tentunya ini dapatdilakukan jika tersedia suatu ‘grand design’ program 1.000Tower yang dilengkapi ‘road map’ yang dapat menjadi acu­an bagi semua pemangku kepentingan. Penyiapan ‘granddesign’ dan ‘road map’ didahului dengan pemetaan kondisikesiapan seluruh pemangku kepentingan, disertai keleng­kapan yang dibutuhkan baik kebijakan, regulasi, pedoman,insentif, dan lainnya.Masih kurangnya perhatian pemerintah daerah ter­hadap program 1.000 Tower, disikapi dengan mengada­kan sosialisasi dan advokasi secara berkala dan berkesi­nambungan. Kegiatan ini juga sekaligus bagian dari upayamemasyarakatkan ‘grand design’, ‘road map’, dan infor­masi terkait program 1.000 Tower sehingga pemahamanpengambil keputusan di tingkat daerah menjadi lebihbaik, dan berujung pada pemihakan pada program 1.000Tower.Untuk mempermudah pelaksanaan program 1.000Tower, dibutuhkan suatu forum komunikasi diantara pe­mangku kepentingan yang dapat menjadi ajang penyele­saian masalah. Forum dapat dijadwalkan bertemu secaraberkala atau sesuai kebutuhan. Forum ini sekaligus men­jadi ajang pertemuan Tim Koordinasi Pusat, Tim Koor­dinasi Daerah, pengembang, perbankan, dan masyarakat.Forum ini akan sangat membantu pelaksanaan tugas dariBadan Pelaksana Penyelenggaraan Rumah Susun yangakan dibentuk sesuai mandat Undang-Undang Nomor20 Tahun 2011. Pembangunan rusunamimembutuhkan kerjasamaan­tara pihak pemerintahdengan swasta. Untuk itu,sudah seharusnya dikem­bangkan pola-pola insentifyang menarik bagi pihakswasta untuk bisa terlibat,salah satunya insentif dalamhal perpajakan. Beberapa bentuk insentif yang diinginkanoleh pihak swasta antara lain pembebasan Pajak Pertamba­han Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Ban­gunan (BPHTB), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).Selain itu insentif juga harus diberikan pemerintah dalambentuk kemudahan perizinan (cepat, mudah, dan mu­rah).Hal yang terkadang terlupakan adalah kepentingan parapenghuni rusun. Prinsip dasar yang perlu dipertahankanadalah menjaga agar kepentingan penghuni rusun yangnota bene berasal dari kelompok MBR dapat terakomo­dasi, seperti minimalisasi jarak ke tempat kerja, kemam­puan membayar, dan lainnya. Untuk itu, beberapa halyang harus dianalisis terlebih dahulu, yaitu: (i) kemauandan kesiapan masyarakat kelompok sasaran untuk tinggaldi rumah susun; (ii) tingkat kemampuan masyarakat yangmenjadi kelompok sasaran; dan (iii). mekanisme insentifyang dapat diberikan untuk meningkatkan akses kelom­pok sasaran terhadap rusunami.Diperlukan penyempurnaan regulasi yang dapat mem­percepat pencapaian tujuan program 1.000 Tower, ter­masuk peraturan pemerintah amanat Undang-UndangNomor 20 Tahun 2011. Penyempurnaan dapat dimulaidari penetap­an harga rusun yang lebih optimal mem­pertimbangkan kepentingan kelompok MBR/M danpengembang. Selanjutnya, dukungan Pemerintah untukmemberikan kepastian hukum jangka panjang atas tanahuntuk penghuni/pemilik sarusunami. Disamping itu, perlusegera dipersiapkan RPP tentang Konsolidasi Tanah untukmendo­rong peremajaan kawasan kumuh perkotaan (saatini baru berupa Keputusan Kepala BPN tentang Konsoli­dasi Tanah Perkotaan). Diikuti dengan Revisi Perpres No­mor 65 Tahun 2006 tentang perubahan Perpres Nomor 36Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangun­an bagi Kepentingan Umum, dengan memasukkan pem­bangunan Rusuna sebagai Kepentingan Umum serta revisiPP Nomor 80 Tahun 1999 tentang KASIBA dan LISIBABS sebagai dasar pembentukan bank tanah.Ketersediaan lahan yang terkendala,disikapi dengan melakukan upaya pe­manfaatan tanah terlantar khusus­nya tanah negara/BUMN/BUMD melalui revisi pera­turan perundangan terkait per­tanahan, terutama untuk pem­berian kemudahan mengakses,membangun dan memilikitanah dengan status yang mem­berikan kepastian hukum kepadamasyarakat menengah ke bawah.Program 1.000 Tower diharapkanberkelanjutan, se­hingga dibutuhkan pembinaan dan pem­berdayaan Persatuan Penghuni Rumah Susun (PPRS) olehpemerintah/pemerintah daerah. Perhatian khusus perludiberikan kepada rusunami campuran. Untuk itu, pembi­naan dan pemberdayaan institusi pemerintah daerah yangterkait menjadi suatu keniscayaan.Tentunya program 1.000 Tower akan tetap terkendalaoleh 1.001 masalah ketika pemerintah, pemerintah daerah,pengembang, perbankan, masyarakat dan seluruh pemang­ku kepentingan belum saling bersinergi. Kunci utama ke­berhasilan dari program 1.000 Tower adalah kesamaan visimenyediakan perumahan bagi saudara kita yang masih be­lum beruntung dapat menghuni rumah yang layak. Tidakada pilihan lain (om, fnd, aan, dari berbagai sumber).Pembangunanrusunami membu-tuhkan kerjasamaan­tara pihak pe-merintah denganswasta.sumber foto: istimewa
  • 12Pembangunan Rusunami, yang kini bernama Rumah SusunSejahtera, mati suri. Karena boleh dikatakan sudah tidak adalagi pengembang yang menjual produk apartemen sederhanadengan harga patokan maksimal Rp 144 juta, khususnya di Jakarta.Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera Pangihutan Mar-paung mengakui banyak sekali hambatan program rusunami dilapangan yang dikeluhkan pengembang sebagai pelaku, khususnyadi DKI Jakarta. Ia menjelaskan ada beberapa hal yang membuat tar-get pembangungan 1.000 menara terhambat. Diantaranya insentifpembebasan pajak pertambahan nilai dari Kementerian Keuangan.Selain insentif, tantangan lain yang dihadapi adalah soal per­izinan. Khusus untuk DKI Jakarta, pihak Kemenpera sudah memintarevisi agar persoalan perizinan dipermudah. Maklum permintaanRusunami di Jakarta jumlahnya mencapai 728 menara hingga 2012tapi realisasinya sangat jauh.Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz, menurut Marpaungjuga telah berkirim surat kepada Menteri Keuangan, Agus Mar-towardojo, mereka juga telah menggelar rapat beberapa kali. Na-mun informasi yang diperoleh Marpaung, persoalan insentif perludimintakan pendapat ke Badan Kebijakan Fiskal dan Moneter. “Jadimasih dibahas di internal mereka,” katanya.Selain Menkeu, Kemenpera juga telah menyurati PemerintahProvinsi DKI Jakarta mengenai kendala-kendala yang terkait denganperizinan. Menurut Marpaung kendala yang dihadapi bukan hanyadari sisi koefisien lantai bangunan tetapi juga proses sertifikasi.“Kalau itu disederhanakan saya yakin pengembang akan kembalimembangun Rusunami,” katanya.Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purmana juga belumbersedia berkomentar. Pria yang akrab disapa Ahok tersebut justrumempertanyakan pengekangan seperti apa yang dilakukan olehPemprov. “Nanti akan saya cek dulu seperti apa peraturannya,”ujarnya.Sejak 2007, patokan harga maksimum rusun milik bersubsidiyang bebas PPN adalah Rp 4 juta per meter persegi atau Rp 144juta per unit. Sejak April 2012, Djan Faridz telah melayangkan empatsurat usulan kepada Menteri Keuangan untuk menaikkan patokanharga maksimum rumah susun bersubsidi dari Rp 4 juta per meterpersegi menjadi Rp 7 juta per meter persegi atau setara Rp 252 jutaper unit. Surat itu belum ditanggapi.Ketika dikonfirmasi, Menteri Keuangan Agus Martowardoyoenggan berkomentar lebih jauh. Ketika ditanya mengenai persoalantersebut usai menghadiri rapat di Kementerian Perekonomian, Agushanya berkomentar singkat. “Saya belum memikirkan memberi in-sentif,” ujarnya, seperti dikutip tabloid PRIORITAS.Sementara Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany, menjanji-kan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah benar adamasalah pajak yang menghambat pembangunan rumah susun. Na-mun Fuad menggarisbawahi tidak pernah ada niat dari Kemenkeuuntuk menghambat.Menurutnya perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang danperaturan pelaksanaannya. “Jadi apabila mau memberikan insentifpun harus ada dasar hukumnya di UU,” katanya.Buruknya KoordinasiProgram 1.000 Tower memang kurang dalam urusan koordi-nasi. Contohnya, saat terjadi penyegelan terhadap proyek KalibataCity (Agung Podomoro Group) oleh Pemda DKI Jakarta. Alasannya,bahwa KLB tidak boleh lebih dari 3,5. Akibatnya, kini mulai banyakpengembang tidak tertarik membangun rusunami subsidi. Alasan-nya, “bonus keuntungan luas” tidak lagi menarik pengembang.Dan lucunya program ini oleh Pemerintah DKI Jakarta yang saatitu dinakhodai oleh Fauzi Bowo seolah tak berkoordinasi dengan pe-merintah pusat. Dengan kata lain, program yang di label pro rakyatini tak sejalan antara maksud pemerintah pusat dan pelaksanaannyaoleh pemerintah daerah. Hal ini menggambarkan buruknya koordi-nasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehinggakebijakan KLB 6 yang ditetapkan pusat ternyata dengan mudah dipa-tahkan oleh pemerintah daerah sebagai “penguasa” setempat.Apartemen Sederhana Milik (Anami)Untuk menyiasati situasi sulit, banyak pengembang mengonsepkembali rusunami menjadi apartemen sederhana hak milik (anami).Produk ini dijual dengan harga Rp200 hingga Rp500 juta, yang sebe-narnya hanya terjangkau oleh kelas menengah. “Paska beberapapermasalahan soal rusunami yang terus menggerogoti program ini,kita sebagai pengusaha tetap ingin bisnis terus berjalan. Maka kitapun bermain di kelas menengah dengan harga di atas rusunami. Danternyata banyak peminatnya, tentunya faktor lokasi jadi salah satupemicu,” terang Setyo Maharso Ketua Umum DPP Real Estate In-donesia.Di Jabodetabek pada saat ini ada sekitar 149 tower rusunamiyang sudah mendapatkan izin dengan jumlah total jumlah unit seki-tar 90 ribu. Hingga akhir Desember 2010 sudah diserahterimakansebanyak 12 ribu unit rusunami.Selain di Jakarta, rusunami juga akan dikembangkan di Bandung,Surabaya, dan Makassar karena permintaannya cukup tinggi. “Kamiterus melakukan koordinasi dengan Menpera untuk menginventari-sasi berbagai permasalahan yang menghambat pembangunan rusu-nami sekaligus mencari solusinya,” terang Maharso (fnd/aan)Saling SilangUrusan 1.000 Tower sumber foto: istimewaLaporan Utama
  • 13Edisi 3 - Maret 2013Berbincang dengan Jusuf Kalla“Sedemikan Pentingnya PerumahanHingga Pemerintah pun MembuatKementerian Perumahan Rakyat”sumber foto: istimewaebagai negarawan, Jusuf Kalla, mantan wakil PresidenRI, banyak menyurahkan perhatiannya pada bidangsosial dan bidang yang berkenaan dengan kebutuhandasar rakyat. Pada masa pemerintahannya mendampingiSBY, Jusuf Kalla yang lebih sering disebut dengan inisial­nya JK, menggagas dan mendorong konsep perumahanvertikal dengan program 1.000 Tower. Kini ditengah masa“istirahatnya” sebagai pejabat negara, JK tetap peduli padabidang perumahan dalam konteks hak bermukim sebagaikebutuhan dan hak dasar warga bangsa. Berikut wawancaraEndrawan Natawiria dengan Pak JK ditengah persiapan ke­berangkatannya ke negeri jiran. Wawancara ini ditayangkanpada perhelatan Musyawarah Besar Asosiasi PengembangPerumahan Rakyat Seluruh Indonesia (MUBES AP2ERSI) diGrand Preanger – Bandung pada tanggal 17 April 2013.EN : Berkenaan dengan besaran angka backlog perumah­an kita yang tahun ini diperkirakan mencapai angka 15 juta,jika dirunut kebelakang angka backlog ini semakin bertambahtahun demi tahun, bagaimana pendapat bapak?JK : Kita tentu sepaham bahwa kebutuhan perumahanitu adalah kebutuhan pokok setelah pangan, kebutuhan yangsangat penting yang menjadi kewajiban Pemerintah, pengu-saha dan masyarakat banyak. Akibat pertumbuhan ekonomidan pertumbuhan lainnya maka pertumbuhan kebutuhanperumahan meningkat setiap tahun. Jika pertumbuhanpenduduk 1,5 %, pertumbuhan ekonomi 6 % dengan hasratuntuk memiliki rumah baru yang terus menerus pada tiaptahunnya, katakanlah ada pertumbuhan 5 sampai 6 % pertahun maka diperkirakan dibutuhkan 2,5 juta rumah baru pertahun. Memang bukan hal yang mudah tetapi harus diingatbahwa petumbuhan pembangunan perumahan juga meng-gerakkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan perumahanbukan usaha sosial tapi menimbulkan manfaat ekonomi yangbesar, berbeda sifatnya dengan kebutuhan pangan yang habisterpakai sedangkan nilai perumahan terus menerus berkem-bang. Sifatnya yang “bankable” membuat bidang perumahanmendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah danperbankan.Singkatnya, perumahan harus dibangun terus menerusnamun yang harus dicari solusinya adalah akibat pertumbuh­an ekonomi yang berdampak pada kecenderungan migrasipenduduk ke kota. Saat ini 51 % penduduk Indonesia ting-gal di kota, tumpah di sekitar kota, akibatnya tanah mahaldan perlu penataan infrastruktur yang baik, penatagunaantanah dan infrastruktur. Keduanya adalah tugas Pemerintah.Penataan perkotaan tentu berbeda dengan di desa. Jika tidakditata dengan baik dan didukung infrastruktur yang memadaimaka hancurlah kota itu.Solusi kemahalan lahan adalah hunian vertikal, harusdibuat hunian vertikal minimum empat lantai sekalipun diluar kota. Hunian vertikal pun jadi solusi dari alih fungsilahan dari persawahan atau pertanian menjadi perumah­an. Harus ada solusi sosial-ekonomi dalam hal ini. Artinyaada unsur sosial yang menjadi tugas pemerintah dan unsurekonomi yang menjadi tugas perbankan dan pengusaha,kedua unsur digabung untuk menjadi solusi untuk mengatasikecenderung­an migrasi penduduk ke kota.Di kota dimana terjadi pertumbuhan industri, perdagang­an yang berakibat pada meningkatnya kebutuhan hunian,tidak mengherankan jika kita butuh 2,5 juta rumah baru pertahun.EN : Menurut UDD 45 pasal 28 H bahwa hak bermukimini adalah hak dasar, sementara itu dalam soal pemenuhankebutuhan rumah, pemerintah menyandarkan pada produkti­fitas para pengembang swasta, dimana peran negara ?JK : UUD 45 tidak mengatakan bahwa semua perumahanharus dibangun oleh negara. Kewajiban negara adalah mem-
  • 14bangun infrastrukturnya seperti jalan, pasar, menata perenca-naan/planologinya dan lain-lain, justru hal ini akan memberi-kan peluang pada pihak swasta. Kewajiban pemerintah yanglainnya adalah menyiapkan pendanaan berupa kredit jangkapanjang. Hal tersebut adalah sesuatu yang umum, sesuatuyang sudah kita fahami bersama, peran negara bukan berartimengambil alih seluruh peran bidang perumahan. Tiga halyang harus dilakukan pemerintah dalam bidang perumahan,yaitu menyiapkan kredit jangka panjang, menyiapkan danmembangun infrastruktur, dan menyediakan lahan yangterjangkau daya beli rakyat. Hak dasar untuk bermukim tidakberarti pemerintah harus langsung membangun perumahan.EN : Para pengembang saat ini langsung bersentuhandengan Pemerintah Kota/Kabupaten/Provinsi terutama dalamhal perijinan. Bagaimana mengoptimalkan peranPemerintah Kota/Kabupaten/Provinsi agarmereka lebih berkontribusi dalam mendorongpercepatan pemenuhan kebutuhan rumahbagi MBR (Masyarakat BerpenghasilanRendah)?JK : Memasuki era otonomi daerah,peranan Pemerintah Daerah lebih kuat,sebelum itupun perijinan perumahan telahdiiatur oleh Pemerintah Daerah. Bahwaperijinan itu keharusan untuk menghindarikekacauan namun harus di ingat oleh para KepalaPemerintahan Daerah bahwa demi kepentingan rakyat-nya perijinan perumahan harus dipermudah sekaligus harusdisiplin dalam menegakkan aturan. Perencanaan kota denganterapan aturan yang baik akan menghindarkan kota dari keku-muhan, nilai ekonominya pun akan terus menerus meningkat.EN : Apakah Bapak setuju adanya pembeda perlakuandan biaya perijinan bagi perumahan MBR dan perumahanmewah?JK : Mesti ada pembeda. Pemerintah Daerah hendaknyamempunyai perangkat regulasi baik berupa Perda, Perbup,Pergub yang mengatur perijinan perumahan sesuai lokasi,fungsi dan proporsinya. Nilai tanah dan bangunan rumahuntuk MBR tentu lebih murah daripada rumah mewahmaka tarif atau biaya perijinannya pun harus lebih murah.Pemerintah Pusat pun memiliki Undang-undang, PeraturanPemerintah yang mengatur tentang hal ini. Dulu, KementerianPerumahan punya konsep proporsi perumahan 1:3:6. Padasaat itu, Pengusaha Real Estate wajib membangun RumahSederhana. Sekarang ada konsep hunian 1:2:3.EN : Jadi Bapak sepakat dengan konsep hunian berim­bang?JK : Bukan hanya sepakat tetapi harus. Ketidakseimbang­an hunian akan berdampak sosial adanya jurang pemisahyang lebar antara “The Have” and “The Have not” yang akanmemicu konflik sosial.EN : Apa saran dan Petuah Pak Jk kepada para pengem­bang yang peduli dan konsisten membangun rumah bagiMBR ?JK : Seperti yang telah saya sampaikan bahwa kebutuhanterhadap perumahan adalah kebutuhan pokok, adalah tugassemua orang untuk menyiapkannya, tugas pengusaha, tugaspemerintah untuk menyiapkannya. Anda yang telah memilihprofesi sebagai pengembang perumahan, bidang usaha yangmemiliki misi sosial yang memiliki dampak ekonomi yangkuat bagi masyarakat di sekitar maupun bagi pengusahanyasendiri. Bidang ini memang membutuhkan kejelian usaha danmemiliki dampak ekonomi-sosial jangka panjang. Sedemikanpentingnya hingga pemerintah pun membuat KementerianPerumahan Rakyat.Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama semua fihakantara Pemerintah, dalam hal ini Kemenegpera,Pemerintah Daerah yang mengeluarkan perijinandan infrastruktur, kalangan perbankan yangmenyiapkan KPR/kredit jangka panjang sertapara pengembang penggiat perumahanrakyat. Kerjasama banyak pihak ini akanberdampak sosial ekonomi yang menda-tangkan keuntungan bagi semua pihak. Sayaingin mengingatkan satu hal lagi berkenaandengan semakin terbatasnya lahan, pertum-buhan penduduk kian meningkat, alih fungsilahan terus menerus dari lahan pertanian menjadiperumahan yang menganggu sediaan lahan pertanian,persawahan hingga kita harus mengimpor beras seperti seka-rang ini. Solusinya kedepan adalah perubahan pola fikir parapengembang perumahan untuk mulai dan selalu membangunrumah susun, rusunawa atau rusunami. Ini adalah sebuahjawaban ketika lahan makin mahal maka ongkos membangunperumahan pun (rumah tapak-EN) makin mahal. Memangdibutuhkan penguasaan teknis dan kemitraan yang baik untukmenyelenggarakannya.EN : Pertanyaan terakhir pak, diluar bidang perumahan.Akronim JK saat ini mulai diartikan sebagai “Jalan Keluar”.Faktanya solusi yang bapak pernah lakukan di banyak bidangsemasa menjadi pejabat pemerintah terasa sangat manfaat­nya. Diantaranya peralihan dari Bahan Bakar Minyak Tanahmenjadi gas yang semula banyak ditentang kini mulai terasamanfaatnya oleh rakyat. Pertanyaannya adalah jika rakyatmeminta Bapak untuk memimpin negeri ini, apakah Bapakbersedia ?JK : Menjadi satu pertimbangan, saya selalu mengatakanbahwa kita harus selalu siap untuk berbuat baik kepada bang-sa dan negara di bidang kita masing-masing. Jika pengusahaberbuat baik dalam bidang usahanya maka saya yang memilikipengalaman dalam bidang pemerintahan jika diminta untukberbuat baik bagi bangsa dan negara maka saya harus siap.Setiap orang harus selalu siap jika diminta untuk berbuat baikbagi bangsa dan negaranya (EN).….kita harusselalu siap untukberbuat baikkepada bangsadan negara…Laporan Utama
  • 15Edisi 3 - Maret 2013Itulah sekelumit cerita bagaimana seriusnya sang wakil presidenmenangani soal pembangunan 1.000 tower rusunami.Ditemui di kediamannya, dan ditanyakan lagi soal itu, M.Yusuf Asy’ari, tersenyum. Ia pasti tidak akan pernah melupakannya.Yusuf, ingat betul waktu itu. “Saya tidak malu, saya malah senangdiingatkan, karena itu memang bagian dari tanggung jawab saya.Pak Jusuf perhatiannya memang luar biasa soal program 1.000menara rusunami ini,” kenang Yusuf yang waktu itu memangmenakhodai Kemenpera.Yusuf, mengerti, kejengkelan sang wapres (wakil presiden-red)waktu itu, karena rusun yang dibangun Perum Perumnas tersebutbaru pada tahap pemasangan tiang pancang. Padahal, sudahsetahun lebih pembangunan rusun itu dicanangkan Presiden SusiloBambang Yudhoyono.Kala itu pemerintah sangat optimis program yang dipeloporioleh Jusuf Kalla tersebut akan berjalan mulus. Pada 2008 lalu, Yusufmengatakan paling tidak dapat diselesaikan pembangunan 100menara rumah susun.“Kalau tahun ini (2008-red) bisa dibangun 100 tower, sayawaktu itu optimistis 2011 dapat dicapai 1.000 tower. Saya kira bisa,karena semuanya ada. Uang ada, lahan ada, kontraktor ada, pasarpun ada. Tadi pengembangnya bilang walau fisik baru selesai 30persen, tetapi sudah 70 persen yang dipesan. Itu artinya pasarnyaada. Hanya semangatnya yang harus ditambah,”ujar Yusuf.Menurut Yusuf, percepatan pembangunan rusun harusdilakukan karena mampu mengatasi 50-60 persen persoalan hidupmasyarakat perkotaan, yakni transportasi, penggunaan lahan,banjir, pencemaran, polusi, dan kesejahteraan masyarakat miskin.“Dengan adanya rusun yang dekat dengan tempat bekerja,seorang sopir tidak perlu mengeluarkan uang sampai 30 persendari penghasilan untuk naik kereta dari Bogor ke kota,” katanya.Di DKI Jakarta saja, kawasan kumuh berat dihuni 21 ribu kepalakeluarga (KK), kawasan kumuh ringan dihuni 490 ribu KK, dankawasan kumuh berat yang ilegal dihuni 82 ribu KK. Karena itu,dibutuhkan 70 ribu unit rumah landed house dan 42 ribu unit rusunper tahun.Kepada HUDmagz, sepulang menunaikan ibadah umroh,Menpera pertama di era reformasi tersebut kembali berkisahHikayat Duo Jusuf di Rumah SusunKemayoran, medio Maret 2008. Raut muka Jusuf Kalla, WakilPresiden RI (2004-2009) tampak serius. “Sekiranya saya tidakdatang, pasti tidak dibawa tiang-tiang pancang itu ke sini. Andapasti akan melanjutkan tidur, ” semprot-nya, pada para pejabat yanghadir.“Pak Gubernur, tiap minggu Bapak harus datang ke sini. PakMenteri (Menpera) tentu lebih sering, tiap dua hari. Bapak kan MenteriPerumahan Rakyat, bukan menteri perumahan elite. Ini tugas Bapak.Jadi, kalau diundang meresmikan kondomonium, gak usah hadir-lah. Kalau peresmian rusun baru hadir, “ tegas Jusuf, yang kala itumengenakan kemeja putih, lengan pendek, bercelana biru,.Mereka yang terkena semprot diantaranya: Menteri PerumahanRakyat, M. Yusuf Asy’ari, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, DireksiPengelola dan Pelaksana Pembangunan Kawasan Kemayoran (DP3KK)Sekretariat Negara, dan Dirut Perum Perumnas, Himawan Arief. Taktanggung-tanggung, mereka semua, disemprot Wapres di depan umum.“Saya pikir saya datang akan lihat sepuluh tingkat. Ternyata masihbegini“ lanjut Kalla di depan tamu yang waktu itu hadir Menteri BUMNSofyan Djalil, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyowinoto,dan Dirut PT Bank Tabungan Negara, Iqbal Latanro.Tak lupa, Wapres juga menegur direksi DP3KK Sekretariat Negarayang hingga tiga bulan belum menyelesaikan perjanjian pelepasanlahan Bandar Udara Kemayoran. Waktu itu, lahan bekas bandaraKemayoran itu memang disewakan ke swasta. Tapi, setahun sebelumpencanangan program rusun, Wapres telah memerintahkan DP3KKmemutus kontrak sewa dan digunakan untuk membangun rusun.“Jadi, kapan MoU ditandatangani. Sudah tiga bulan kok masihdiproses-proses terus. Pokoknya, senin depan harus teken!” tegas priakelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942 itu.Tak cukup hanya pejabat yang dia semprot, Direktur JakartaAuction, salah satu penyewa lahan bekas Bandara Kemayoran waktuitu juga dia tanya, kapan bisa pindah dari kawasan Kemayoran.“Tidak usah ambil terlalu luas tanah rakyat. Ini tanah rakyat yangpunya. Percepat ya, berarti Agustus sudah diserahkan. Agustus bisakan?” desak Kalla, disambut tawa hadirin.WawancaraYusuf Asy’ari(Menteri Perumahan Rakyat 2004-2009)“Program IniHarus Dilanjutkan”sumber foto: nasional.news.viva.co.id
  • 16tentang Jusuf Kalla, bos-nya waktu itu, dan berbagai sengkerutyang terjadi plus perubahan kebijakan penggantinya yang tidak lagimelanjutkan kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Kutipannya:Bagaimana ide awal program 1.000 tower itu tercetus?Kalau soal ide itu memang usulan dari Jusuf Kalla. Saya lupawaktu itu kapan persisnya dia bilang soal itu. Tapi memang waktuitu kami intensif diskusi dengan Pak JK (Jusuf Kalla-red). Pak JK ituorang yang paling gampang ditemui, orang yang paling gampangdiajak bicara, dan yang mau didebat. Kalau kita nggak cocok, kitadebat, beliau akan menerima meskipun beliau punya argumentasibalik. Itu menyebabkan kita nyaman berdiskusi.Jadi dari diskusi itu akhirnya cikal bakal program itu lahir?Kalau kita bicara cikal bakal program itu, panjang ceritanya.Kita mesti kembali kepada situasi tahun 2005/2006. Pada 2004akhir, Kementerian Negera Perumahan Rakyat baru ditimbulkankembali setelah dua periode tidak ada. Dua periode yang tidakada ini sudah memporak-porandakan struktur yang ada. Jadi harusdibangun kembali.Dari berbagai diskusi, didapat beberapa usulan antara lainyang terkait dengan rusuna ini. Di dunia, pembangunan perkotaantidak ada yang melebar, tapi naik karena di manapun juga tanahyang ada tidak diciptakan lagi sehingga makin lama semakin mahal.Karena itu, upaya untuk memperbanyak hunian, ya ke atas.Itu kesatu. Kedua, di kota-kota besar di dunia ini yang tinggaldi pusat kota orang miskin. Orang-orang yang tinggal di pinggirankota itu orang kaya yang punya fasilitas, seperti mobil, tanahluas, tidak terhambat oleh faktor transportasi. Mungkin strukturperekonomian sudah sesuai. Banyak toko-toko besar ada di pinggir-pinggir kota sehingga tidak memacetkan lalu-lintas.Kalau rumah-rumah kalangan menengah bawah inidikembalikan ke pusat-pusat dan dekat dengan tempat kerjadiharapkan akan memberikan keuntungan pada kesejahteraanmereka dan juga memurahkan biaya transportasi yang selama inimahal mereka biayai. Artinya, kesimpulannya marilah kita galakkanpembangunan rusuna baik sewa maupun milik.Kemudian, kalau kita kembali kepada peran pemerintah.Peran pemerintah ini berbeda dalam rusunawa dan rusunami. Kitamelihat peran pemerintah dibagi dua dalam masalah perumahanini. Apakah dia menjadi enabler atau provider. Kalau dia jadienabler, dia mencoba, mengatur, mendorong dan memfasilitasiagar orang lain atau rakyat itu membangun sendiri. Itu yang banyakdilakukan untuk rusunami.Tapi sebagai provider itu sebaliknya, pemerintah menyediakanlangsung. Ini karena rakyat belum mau terjun ke situ. Dan memangkarena rakyat belum mau dan pihak swasta belum mau terjun kesitu, mau tidak mau harus dipelopori oleh pemerintah. Saya mautanya Indonesia ini belum jelas pemerintah sebagai enabler atauprovider.Di awal pembentukan kementerian, peran pemerintah lebihberat ke enabler, tidak ada provider. Tapi, karena kita menyadariada aspek-aspek swasta belum mau masuk dan ini perlu kitapionir maka kita mengusahakan supaya Kementerian PerumahanRakyat diberi fungsi operasi terbatas. Itulah kemudian kenapadi Kementerian Perumahan Rakyat ada anggaran rusunawa.Kemudian juga proyek perumahan swadaya.Dengan koordinasi wakil presiden, policy itu didukung olehbaik Kementerian Perumahan Rakyat dan pemerintah daerah,khususnya dalam hal ini adalah DKI yang selalu diajak ramai-ramai rapat. Karena itu di DKI, sebagai salah satu dari seluruhkota yang akan diupayakan digerakkan rusunami ini, setujudan menyanggupkan diri dalam hal memberikan keringanan-keringanan. Cuma belakangan setelah Pak Sutiyoso diganti PakFauzi Bowo, policy ini diganti.Mestinya waktu Pak Sutiyoso menjadi Gubernur kan Pak FauziBowo menjadi wakil Gubernur. Dia mestinya terikat dong. Tapi,begitu dia menjadi Gubernur, dia ubah segala sesuatunya denganpertimbangan kita lihat ketakutan bahwa dengan banyaknyarusunami akan ada kekumuhan baru.Laporan Utama
  • 17Edisi 3 - Maret 2013Apakah soal kekumuhan itu tidak dipikirkan juga dimasaSutiyoso?Sudah dan rapat itu dihadiri oleh Fauzi Bowo sendiri sebagaiWakil Gubernur waktu itu. Semua itu sebetulnya dari diskusi-diskusi kami dengan Pak Jusuf Kalla. Tetapi karena program iniprogram baru. Tidak bisa sekaligus seluruh aturan dibikin, tidaksemuanya bisa efektif. Oleh karena itu, kita dorong semua masukdulu rusunami. Kalau kita ingin swasta mau masuk rusunami makakita juga harus bisa mendorong mereka. Salah satunya, kita janganmerasa sayang atau merasa tidak boleh misalnya pihak swastamendapat keuntungan. Cuma keuntungannya bisa diatur.Karena itu kemudian Anda dekat dengan pengembang karenamau membujuk mereka bangun Rusunami?Saya memang harus mendekati pengembang. Saya melihatdengan ketiadaan anggaran, operasional ke daerah sangat terbatas,saya mendekati teman-teman pengembang. Kita banyak bicara,kemudian ada semacam kesepakatan bahwa saya untuk sementaraakan memfungsikan DPD-DPD (dewan pimpinan daerah-red.) REIsebagai kanwil-kanwil Kementerian Perumahan. Rasanya dalamsetiap musyawarah kerja DPD REI, pada umumnya saya datang.Sehingga saya di daerah dapat bantuan gratis dari teman-temanREI karena setiap Musda (musyawarah daerah-red.) saya mintasaya mau datang asal teman-teman mengundang seluruh bupati-bupati di ibukota propinsi untuk rapat kerja. Saya melihat win-win solution di situ. Jadi upaya kita bagaimana semua programkementerian itu di dukung juga oleh swasta.Sekarang setelah pengembang mau bangun, regulasi yangdulu dijanjikan pemerintah tidak kunjung datang akhirnyaprogram ini tidak jalan. Bahkan ada yang bilang sudah mati suri.Bagaimana tanggapan Anda?Iya itu yang saya sayangkan. Kenyataannya bahwa sekarangmati suri. Kenapa ini terjadi? Karena tidak ada kepastian hukum.Hal itu karena setiap ganti menteri, ganti kebijakan, ganti prioritas.Demikian juga dengan pemerintah daerah di era otonomi daerah.Dia bisa saja tidak suka dengan keputusan seorang menteri dantidak menjalankannya. Bahkan dengan seorang wakil presiden pundia berani tidak menjalankan perintah beliau karena merasa diadipilih rakyat di daerahnya. Kenyataannya itu bisa terjadi. Tidak adadukungan akhirnya program ini mati suri.Lalu apa saran Anda terhadap Gubernur DKI yang baru agarprogram rusunami dapat berlanjut dan bisa diterapkan di lapangan?Kita berharap supaya beliau mau menengok kembali kebijakanyang diterapkan Pak Sutiyoso, meneruskan dan memperbaikinyakarena sangat perlu. Maksud saya, kalau kita bicara undang-undangrumah susun jangan bergelut yang 10 lantai, 20 lantai atau 30lantai. Tapi bagaimana rakyat harus dibiasakan membuat rumah2 lantai 3 lantai supaya secara kultural mereka terbiasa hidup dirumah susun.Bagaimana masalah di daerah lain di luar DKI Jakarta?Untuk menggerakkan rusunami di daerah perlu upaya yanglebih kencang. Pertama, kebutuhan di daerah belum sekencang diDKI. Kedua, peraturan perda-nya sendiri masih harus dibuat. Masihbanyak daerah yang tidak mengerti aturan rumah susun.Jadi menurut Anda sebaiknya program ini lanjut atau tidak?Kalau kita bicara masa sekarang, program ini harus dilanjutkan.Itu karena kebutuhan kawasan perkotaan, mau tidak maudilanjutkan. Kalau saya lihat sekarang ini mandek di jalan. Ini cumamasalah waktu saja. Mau tidak mau kebutuhannya (rusun-red.)akan dirasakan.Banyak yang kemudian bilang rusunami itu akhirnya salahsasaran?Kadang-kadang salah sasaran itu istilah manis yang nggakjelas maknanya. Saya melihat, waktu saya tanya pada beberapaorang, waktu dia beli mungkin hidupnya tidak seperti sekarang.Menurut saya yang lebih liberal lagi itu pendapat Pak JK, dia bilangnggak ada orang kaya yang menghuni rumah susun yang sempit-sempit. Kalau dibeli orang kaya pasti dipakai buat supirnya untukpegawainya dan itu biarkan saja kata Pak JK.Terakhir, bagaimana Anda menanggapi peran Kemenperasekarang yang sepertinya mulai mengarah menjadi penyedia(provider)?Fungsi itu bisa saja diemban. Tetapi intinya, kalau KementerianPerumahan Rakyat mau jadi penyedia (provider), itu kalau terpaksasaja. Terpaksa kalau masyarakat belum bergerak ke situ. Istilahnyajadi pionir saja. Hanya sebagai pendorong tadi. Menurut saya,membatasi pada enabler saja juga tidak efektif, tergantung padapasar (fnd).sumber foto: fnd
  • 18Sentosa Worldwide Resort menghadirkankembali proyek terbaru di kawasan CempakaPutih Jakarta Pusat dengan nama SentosaResidence Jakarta. Kehadiran proyek ini merupakankerja sama strategis Sentosa Worldwide Resortdengan Bahama Group. Sentosa Residence Jakartaakan mencakup tujuh menara terintegrasi yangterdiri dari lima menara apartemen, satu servicedresidence dan satu menara perkantoran. Totaljumlah unit apartemen Sentosa Residence Jakartaadalah 687 unit, pada lahan seluas 2,7 Ha.LUXURY LIVINGHOLIDAY STYLEJAKARTANOW SELLINGHEAD OFFICEJL.AMPERA RAYA NO. 62SITE OFFICEJL. CEMPAKA PUTIH RAYA NO. 1JAKARTA INDONESIAt. +62 21 42 888 000f. +62 21 42 887 000www.sentosajakarta.comLUXURY LIVING. HOLIDAY STYLE.
  • 19Edisi 3 - Maret 2013Jelang 6 tahun Program 1.000 Tower Rusun, terlihata­ngin segar terkait pengembangan hunian vertikal bagimasyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pertengah­an Maret lalu, Perum Perumnas melakukan prosesi ground­breaking atas pembangunan rusunami tower A4 dan A5Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat.Ditengah mati surinya pembangunan rusunami ternya­ta ruang untuk hunian bagi masyarakat kecil di kota masihterakomodir walau jumlahnya terbatas. Tower A4 dan A5rusunami Bandar Kemayoran ini akan menyediakan 512unit hunian yang dijual dengan harga khusus. Unit-unittersebut memiliki 1 kamar tidur dan 1 ruang keluarga sertakamar mandi. Dan tak semuanya dijual pada masyarakatkarena sebanyak 122 akan dijadikan unit yang disewakansebagai subsidi silang pengelolaan rusun setelah beropera­si.Himawan Arief, Direktur Utama Perumnas menyata­kan program pembangunan Rusunami Tower A4 dan A5Bandar Kemayoran ini terwujud dari sinergi Kemente­rian BUMN, Kementerian Perumahan Rakyat, PemprovDKI Jakarta dan PT. Hutama Karya (Persero). Programini nantinya akan dilanjutkan dengan pembangunan lebihbanyak tower rusunami di Jakarta.Pembangunan rusun oleh Perumnas ini merupakankelanjutan dari program yang pernah diusulkan kepadaGubernur DKI Jakarta mengenai program pembangunan200 tower di atas lahan Perumnas. Selain program kawasanbaru, peremajaan rumah susun tua dan pemanfaatan lahanPerumnas yang banyak dihuni para penggarap, juga pena­taan kawasan kumuh dan padat di tanah Perumnas.Lebih jauh Himawan mengutarakan bahwa, program200 tower dapat dikerjakan dalam jangka waktu 3 sampai4 tahun dengan total 80 ribu unit hunian atau 320 ribujiwa dapat dirumahkan. ”Program ini merupakan terobos­an yang sangat baik bagi masyarakat menengah ke bawahuntuk tinggal di rumah yang relatif dekat dengan tempatkerjanya,” imbuhnya. Program ini juga dapat bergulir untuk membangunTower berikutnya, secara berkesinambungan. Mengingatkawasan ini sangat strategis dan dilengkapi dengan fasilitasmemadai dan akan dijual dengan harga dibawah ketetapanpemerintah. Tentunya akan mendapat tanggapan pasaryang tinggi. Untuk itu, ditetapkan kriteria-kriteria terten­tu agar peruntukanya tepat sasaran.Himawan menambahkan, Program Rusunami dapatterwujud apabila ada kerjasama antara Perum Perumnasdan Pemprov DKI Jakarta dalam penyediakan lahan baikmilik Pemda maupun milik Perumnas. Program ini didu­kung oleh Kementerian BUMN melalui program PKBL(Program Kemitraan Bina Lingkungan) BUMN.Sinergi PerumnasSebagai BUMN yang bergerak pada bidang properti,Perumnas merupakan lokomotif pembangunan perumah­an untuk masyarakat Indonesia. Perjalanannya sedaritahun 1974 saat pertama kali didirikan, Perumnas dia­manatkan untuk membangun rumah murah yang layakbagi masyarakat berpenghasilan rendah. Perjalanan pro­gram 1.000 Tower ini tak lepas dari peran Perumnas. Saatpertama kali program ini dicanangkan oleh Jusuf Kalladan kemudian diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang,Yudhoyono, di lahan milik Perumnas Pulogebang JakartaTimur.Saat ini di tanah tersebut, telah berdiri Sentra TimurResidence yang dalam pembangunannya Perumnas berko­laborasi dengan (PT Bakrie Pangripta Loka ) BakrielandDevelopment. Proyek ini dikonsep sebagai Central BussinesDistrict (CBD) baru di wilayah timur Jakarta. “PercepatanBersinergi dengan Berbagai Pihak,Perumnas Hidupkan KembaliProgram 1.000 Towersumber foto-foto: perumnas
  • 20pengembangan Sentra Timur Super Blok ini bertujuan un­tuk membuat kawasan bisnis baru di Jakarta Timur yangdilengkapi dengan hunian dan berbagai pembangunanhighrise building untuk menarik konsentrasi bisnis ke arahtimur Jakarta, sehingga mengurangi beban mobilitas, akti­fitas di pusat Jakarta,” terang Himawan.Dan beberapa waktu lalu baru saja dilakukan topping offTower 4. Selain bagian dari program pembangunan 1.000Tower, juga merupakan bagian dari program 200 Toweryang digagas Perum Perumnas kerjasama dengan PemprovDKI Jakarta yang sudah diusulkan kepada Gubernur DKIJoko Widodo beberapa waktu yang lalu. Rencananya diSentraTimur Residence akan dibangun 17 Tower atau lebihkurang 8.900 unit hunian atau setara dengan meru­mahkan35.600 jiwa. Sentra Timur ini merupakan kawasan yangprospektif mengingat lokasi yang sangat strate­gis di pinggirTol JORR, berdampingan dengan terminal terpadu SentraTimur Pulo Gebang didukung sarana Bus Way koridor 11,dan Stasiun Kereta Api Cakung.Kondisi terkini pembangunan proyek Sentra Timurini terfokus pada Sentra Timur Residencetahap II yang terbagi atas 3 menara yaituOrange Tower, Ruby Tower, dan Tosca Tower. Orange Toweryang memiliki 20 lantai dengan 390 unit hunian sudahterjual habis. Topping off yang dilakukan pada awal Aprillalu tersebut menandakan proyek ini akan segera melaku­kan serah-terima kunci yang dijadwalkan pada Desember2013.Sedangkan untuk Ruby Tower telah diluncurkan padaDesember 2012 lalu dengan penjualan mencapai 70 persenhingga saat ini. Sedangkan Tosca Tower akan siap diluncur­kan pada Mei 2013 mendatang. Sebelumnya, Bakrielanddan Perumnas juga sukses menjual 3 tower di tahun 2008di Sentra Timur Residence Tahap I yang terdiri dari GreyTower (24 lantai, 534 unit), Green Tower (20 lantai 428unit), dan Yellow tower (20 lantai, 431 unit) dengan totalkeseluruhan unit sebanyak 1.393 unit.Selain Pulogebang, di Cengkareng Perumnas jugamengembangkan rusunami dengan nama CityPark yangberkolaborasi dengan PT Reka Rumanda Agung Abadi.Proyek ini berdiri di kawasan Bumi Indah Cengkareng mi­lik Perumnas. Di CityPark ini telah terbangun 3 ribu unitrusunami dan sudah beroperasi sejak 2009 lalu, peresmi­annya langsung dilakukan oleh Presiden Susilo BambangYudhoyono.Ke depan di kawasan ini Perumnas berencana mem­bangun 20 tower rusunami. Konsep rusun ini memin­dahkan masyarakat yang berada di kawasan kumuh danpadat. “Proyek ini akan jalan tahun ini. Kita punyakawasan 400 hektar di Bumi Cengkareng dan kitaakan bangun 20 tower untuk dihuni warga. Saat inikita minta izin perubahan peruntukannya saja,”jelas Himawan.Selain membangun 20 tower Rusunami diCengkareng, Perumnas juga akan membangunpuluhan tower Rusunami di Pondok Kopi, JakartaTimur. Di tempat ini, Perumnas juga akan merevi­talisasi rusunami tua yang sudah dihuni puluhantahun. Melalui konsep sinergi ini, Perumnas ten­tunya akan mempercepat pembangunan hunianvertikal.Selain itu, dukungan pemerintah daerah jugamerupakan bagian yang tak terpisahkan. Diharap­kan di era Jokowi ini, pemerintah provinsi DKIJakarta akan lebih memberikan ru­ang kemudahan terkait hunian bagimasyarakat berpenghasilan ren­dah. Bahkan juga diharapkan da­pat merubah wajah kota menjadilebih baik dengan memindahkanmasyarakat yang berada di ka­wasan kumuh dan padat ke rusu­nami (aan).sumber foto: perumnasLaporan Utama
  • 21Edisi 3 - Maret 2013SukseskanProgram 1.000 TowerMemperingati 6 TahunProgram 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013PT. Primaland InternusaPT. REKA RUMANDA AGUNG ABADISukseskanProgram 1.000 TowerMemperingati 6 Tahun Program 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013SukseskanProgram 1.000 TowerMemperingati 6 TahunProgram 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013
  • 22Ketua Umum DPP REI ini boleh dikatakan adalah salah satupelopor sekaligus merasakan sendiri bagaimana tidak kon-dusifnya berbagai aturan yang diterapkan pemerintah terkaitprogram 1.000 Tower. Proyek rusunami ”East Park” di Jakarta Timur,yang digawangi PT. Cakra Sarana Persada, miliknya, adalah salahsatu rusunami pelopor.Sehingga, tentu Setyo mengerti benar dan jelas geram denganberbagai langkah yang tidak pro bisnis yang kemudian diterapkanoleh pemerintah DKI Jakarta semasa gubenur Fauzi Bowo.Data terbaru menunjukkan, sejak tahun 2007 hingga sekarang,di DKI Jakarta hanya terbangun 79 menara dari target awal 258 me-nara atau sebanyak 32 proyek.Kepada HUD Magazines, pria kelahiran Se-marang, 4 November 1958 ini menceritakan ba-gaimana komitmen REI untuk tetap ingin mem-bantu pemerintah menyediakan hunian yanglayak dan terjangkau bagi masyarakat yang ting-gal diperkotaan. Berikut petikannya.Program 1.000 Tower sejak dicanangkanoleh Presiden RI tahun 2007 lalu nyaris matisuri, tidak ada gebrakan. Bagaimana tanggap­an Anda?Apakah anggota REI juga sudah tidakberminat lagi membangunnya?Saya rasa teman-teman tetap komit untukitu. Program ini sejak awal mendapat dukunganREI. Sampai saat ini, yang saya dengar dari rekan-rekan, mereka tetap komit untuk itu. Mereka maumengerjakannya. Tentu karena kami pebisniskacamatanya adalah bagaimana supaya regulasi­nya juga menguntungkan bagi kami pengembang. Tidak mungkinpengembang masuk, tapi rugi.REI itu dengan pemerintah adalah mitra, mari kita carikan jalankeluar bersama-sama kalau ingin program ini berlanjut. REI sudahbanyak menyampaikan usulan baik lisan maupun tertulis agar pro-gram ini betul-betul berjalan dan dinikmati masyarakat. Pemerintahtidak bisa jalan sendiri. Jadi kalau pembangunannya tidak jalan dilapangan bukan berarti pengembang tidak berminat. Tetapi tentuada yang salah. Itulah yang harus diperbaiki. Selama belum, swastapasti juga tidak mau.Bukan berarti untuk rusunami REI juga sudah kibarkan ben­dera Putih?Waktu dulu HUT REI ke 40 di Manado kami katakan kalaumasalah rumah sejahtera susun ibaratnya pengembang sudah ang-kat ben­dera putih atau menyerah. Kalau harga usulan pengembangditerima maka bisa berjalan lagi. Nah sekarang harga memang su-dah dinaikan jadi Rp.216 juta, tetapi kan tetap tidak bisa eksekusi(bangun-red). PPN (pajak pertambahan nilai-red.) misalnya belumdisesuaikan. Lalu aturan lainnya. Soal KLB (Koefisien Lantai Bangun­an-red.) misalnya di DKI Jakarta masih aturan lama maksimal 3,5yang menurut teman-teman jelas tidak menarik. Kebijakan antarapemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat pengembangkebingungan sendiri. Belum lagi di luar Jakarta.Tidak ada insentif buat pengembang rusunami.Tentu sebagai pebisnis kami harus berpikir ulang.Dan itu saya rasa dirasakan oleh semua pengem-bang yang awalnya mau membangun rusunami.Tetapi kan REI tetap komit akan janjinyamembantu program Pemerintah?Iya pasti. REI selama ini selalu di depan.Anggota kami sebagian besar kan terlibat mem-bangun rumah bersubsidi program pemerintah,khusus untuk rumah tapak sejahtera. Kami sudahmembangun lebih dari 3 juta unit rumah bersub-sidi. Termasuk saya tegaskan lagi REI tetap komituntuk membangun rusunami tentu dengan regu-lasi yang jelas dan mendukung. Untuk Jakartamisalnya, kembalikan Koefisien Lantai Bangunan(KLB) yang pernah diberikan pada zaman Guber-nur DKI Sutiyoso menjadi 6, agar secara bisnis kami tidak dirugikandan kami punya tanggung jawab untuk membantu pemerintah.Jika regulasi yang ada mendukung, bagaimana dengan targetREI?Kami yakin program rusunami 1.000 tower akan rampung 2tahun yang akan datang. Dengan catatan, kembali, regulasi yanglama dapat dikembalikan oleh Gubernur Jokowi sekarang. Kita ya-kin kok, pasarnya besar. Itu sudah kami buktikan dengan banyaknyapengembang yang membangun apartemen milik begitu rusunamiini tidak jalan.Perjalanan program 1.000 Tower yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2007 silam belum menunjukkan perkembangan yang berarti.Padahal, kebutuhan terhadap rusun sangat besar dan dapat membantu mengurangi backlog perumahan.Terkait hal tersebut, menjadi menarik untuk mengetahui pandangan pemangku kepentingan tentang pelaksanaan program 1.000 Tower dilapangan dan peluangnya ke depan. Berikut petikan wawancara dengan beberapa nara sumber, yaitu Setyo Maharso, Ketua Umum DewanPimpinan Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) 2010-2013, Reddy Hartadji (Chief Executive Officer/CEO Bahama Group, Presiden DirekturBahama Development, Wakil Ketua Umum Bidang Rumah Susun DPP REI 2010-2013), Bally Saputra Datuk Jano Sati (CEO Riyadh GroupIndonesia, Presiden Direktur PT Graha Rayhan Tri Putra, Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Rumah Susun DPP REI 2010-2013), Lukas Sartono(Direktur Utama PT. Sanggar Hurip).Pandangan Pemangku Kepentingantentang Program 1.000 TowerSetyo Maharso, Ketua Umum DPP REI 2010-2013“Program Rusunami Bisa Jalan Lagi Asalkan…..”sumber foto: dok pribadiLaporan Utama
  • 23Edisi 3 - Maret 2013Sempat terpuruk akibat tergiur bisnis perkebunan, ReddyHartadji bangkit kembali melalui usaha impor anggur, sebelumakhirnya mendapatkan sejumlah momentum terbaik di duniaproperti. Kini dibawah grup Bahama, pelan tapi pasti benderanyakian berkibar kencang. Ia-lah pengusaha dibalik sukses proyek Botani Square, proyekkerjasamadenganalmamaternya,IPB.Reddyjugamemilikisetumpukportofolio di proyek residensial sampaihunian jangkung. Sebut saja Latumenten,Menara Kebun Jeruk, Menteng Square, danbeberapa kondotel, seperti Sea Sentosa diPulau Dewata.Di kelas hunian jangkung bagi MBR,Reddy adalah pelopornya. Menara Cawang,demikian nama proyek rusunaminya.Walaupun dia mengaku babak belur tetapiia selalu bersyukur, selalu ada hikmahdibalik itu. Dan ketika ditanya apakah maumembangun rusunami lagi.Ia hanya men-jawab pendek. “Tinggal tunggu Gubenur.Sudah ada rumusnya”.Karena itu, dibalik perjalanan 6 tahunprogram 1.000 menara ia banyak terlibatsejakawal.Iajugamengakukorbanbujukan.Entah siapa yang membujuk dia. Nah,disela-sela kesibukannya, pria bertubuh tambun ini menceritakanbanyak masukan soal program populis bagi masyarakat yang tinggaldi perkotaan ini. Berikut pe­tikan wawancaranya.Bagaimana Anda melihat perkembangan program 1.000 to­wer sejak diluncurkan tahun 2007 silam?Ya sebenarnya begini dari 2007 atau enam tahun terakhir ini kanistilahnya rusunami adalah proyek pasang surut. Kita semua kalauingin memajukan rusunami, kita menganggap bahwa proses iniharus dijadikan suatu proses belajar. Proses belajar ini tidak hanyakepada suplai (penawaran red.). Dalam hal ini pengembang/deve­loper (pemda DKI) dan sebagainya. Dari sisi konsumennya pun harusada suatu proses belajar. Itu lebih penting.Kita harus sepakat dulu iniharus dievaluasi semua jangan sampai salah-salahan.Apa penyebab mandek-nya program 1.000 Tower?Kembali lagi 1.000 tower itu sifatnya hanya pencanangan,simbolik. Proyek ini berhasil kalau ada titik temu (antara) suplai dandemand. Itu baru di titik berhasil. Tidak hanya suplai saja dan tidakhanya demand-nya saja. Ada satu proses evaluasi dari sisi suplai, darisisi pengembang, dari sisi harga. Saya kira dengan harga Rp.216 jutaitu sudah cukup bagus. Di tarik ke belakang, tanahnya harus berapa.REI merekomendasikan tidak lebih dari Rp.2 juta per meter. Nah,sekarang dengan Rp.2 juta per meter kalau itu full residence, siapayang punya tanah Rp.2 juta itu.Tanggapan Anda mengenai penggunaan lahan BUMN untukrusunami?Coba itu dievaluasi. Tanyakanlah kepada BUMN. Itu tidak Rp.1juta harganya kan. Bisa dijual Rp.1 juta. BUMN-nya mau apa nggak?.Begitu sajalah.Bagaimana dengan permintaan rusunami?Banyak. Tapi perlu edukasi. Ini kan sebenarnya dari rumahtapak (landed) ke rumah susun (vertical)kan perlu perubahan gaya hidup, perlupendidikan dan perlu tahapan. Bukanhanyasosialisasi,tapievaluasibahwaharusada satu titik rumah susun itu layak ataubahwa itu adalah alternatif yang baik.Bagaimana menggairahkan kembalipengembang untuk membangunrusunami?Kalau pengembang kan very simplebahwa kembali lagi pengembang itu bisabangun, tapi kita jangan bicara untungdulu lah, kemudian bisa jualan dan bisabangun. Berarti ujungnya adalah kita harusmendapatkan tanah yang Rp.2 juta itu kan.Sekarang kalau tanah nggak bisa dapatRp.2 juta bagaimana bisa bangunnya.Bagaimana dengan regulasi yangdikeluarkan pemerintah terkait rusunami?Justru kalau boleh dikatakan, yang paling siap itu DKI Jakarta.Yang dulu berubah-berubah (aturannya). Sekarang aturannya sudahada, tinggal ketersediaan lahan. Nah lahan ini harus ada satu kerjasama yang baik antara pengembang dan tanah-tanah di DKI.Artinya, masalah lahan pemprov DKI harus turun tangan. Sebe-narnya kalau bicara rusunami itu adalah alat untuk menyelesaikandaerah kumuh. Misalnya, daerah kumuh sekarang ada 13 hektaratau 20 hektar, kemudian ada sebagian untuk dijadikan stadionatau untuk lapangan apa yang sosial tapi yang 6 hektar dijadikanrusunami. Dan orang-orang ini tidak tergusur karena akan tinggaldi rusunami.Harapan Anda mengenai program rusunami?Yang punya kewenangan mengenai KLB (Koefisien LuasBangunan) itu adalah di DKI. Tidak bisa dengan keputusan menteri.Harus di evaluasi lima tahun terakhir ini apakah yang KLB 3,5 atau 5itu berjalan atau tidak. Dulu, Pak Foke dengan KLB 6 ditakutkan akanada daerah-daerah kumuh di rumah susun karena ketinggian. Nah,rusunami yang ada sekarang di evaluasi terlebih dahulu.Bahwa dengan KLB 3,5 atau yang dulu itu kumuh apa nggak.Hipotesanya benar apa nggak? Kalau hipotesanya itu bahwa ini bisaditingkatkan, ya ditingkatkan. Tapi, kalau itu tidak didasari oleh studijuga nggak ada gunanya.sumber foto: dok pribadiReddy Hartadji, CEO Bahama Group, Presiden Direktur Bahama Development,Wakil Ketua Umum Bidang Rumah Susun DPP REI 2010-2013“Evaluasi Menyeluruh Program Rusunami”
  • 24Sebuah pencapaian. Itulah yang dialami dan tengah dirintisRiyadh Group Indonesia. Usai menancapkan taji di kota Pa-dang dan beberapa daerah di Sumatera Barat, pengembangini  menorehkan jejak ke berbagai daerah di se-luruh Indonesia. Jenis properti yang digarappun semakin beragam, tak hanya perumah­an  tapak juga hunian vertikal dan beberaparuang komersial.Di Jakarta, Riyadh Group Indonesia mela-lui anak usahanya PT Graha Rayhan Tri Putramenggarap Pancoran Riverside. Sejatinya iniadalah proyek apartemen sederhana atauyang dikenal sebagai rusunami. Tetapi di te­ngah jalan perseroan harus berputar haluan,masuk ke segmen apartemen menengah de­ngan harga Rp 250-600 juta/unit.Portofolio vertikal perdananya itu berloka-si di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Di ataslahan seluas 5 Ha, rencananya akan diba­ngun7 menara apartemen dengan total 3.600 unit,yang meliputi 3.200 unit rusun dan sisanyaapartemen komersial. ”Semula seluruh unitdijadikan rusunami, tetapi kondisi pasar danmasyarakat minta kuali­tasnya ditingkatkan, se-hingga kami masuk pasar komersial juga,” kata Bally Saputra DatukJano Sati,  Chief Executive Officer (CEO) Riyadh Group IndonesiaBerikut petikan wawancara dengan Bally Saputra, pengembang“urang awak” yang membangun apartemen Pancoran Riversidedengan jargon “Apartemen for Rakyat” itu.Bagaimana Anda melihat perkembangan program 1.000 To­wer sejak diluncurkan Tahun 2007 silam?Masih jalan di tempat.Malahan jalannya mundur ke belakang,bukan jalan di tempat lagi. Ini karena tidak adanya peran serta ataukeseriusan dari pemerintah untuk mendukung terjadinya pem-bangunan rusunami ini baik dari Menpera maupun dari presidensendiri. Di Indonesia untuk masyarakat bawah tidak dipikirkan olehpemerintah.Kalau orang kaya saja dipikirin pemerintah.Pendapat Anda mengenai bebagai kendala seperti regulasi,perizinan yang sulit, biaya tinggi dan harga patokan rusunami?Karena nggak ada regulasi yang dibikin pemerintah. Tidak adasatupun yang jalan. Tidak hanya soal perijinan. Soal keseluruhanaturan, termasuk harga jual, insentif pemerintah itu nggak ada yangjalan semua. Jadi, memang sama sekali tidak ada keseriusan peme­rintah dalam hal pembangunan rumah susun milik di Indonesia.Saat ini sudah tidak ada lagi pembangunan rusunami?Sudah nggak ada lagi. Kita kan swasta. Kalau nggak ada untungngapain kita kerjain. Jadi kita kerjain yang low cost apartemen saja.Jadi, untuk sementara rusunami stop dulu.Bagaimana Anda melihat permintaan rusunami?Sangat tinggi sekali. Apalagi ada beberapa yang sudah berdiridan orang sudah merasakan manfaatnya tinggal dan hidup di rumahsusun dan apartemen. Ini untuk jangka pan-jang demand-nya sangat besar sekali.Dan siapa bilang hidup dirumah susunorang tidak bisa bersosialisasi dengan ling-kungan sekitar. Justru dengan (tinggal) dirumah susun sosialisasi lebih terarah de­ngan baik karena tinggal berde­katan, punyafasilitas umum, fasilitas olah raga sehinggalebih bagus sosialisasinya daripada tinggaldi landed (rumah tapak-red.).Apa solusi agar pembangunan rusu­nami kembali bergairah?Bukan hanya Kemenpera yang turuntangan, minimal Presiden karena Menperasendiri nanti nggak disetujui sama MenteriKeu­angan. Jadi, harus ada keseriusan daripejabat yang lebih tinggi dari Menpera, ter-utama Presiden harus turun tangan bahwaketersediaan lahan di Indonesia akan se-makin berkurang.Anda melihat ke depan apakah ada ti­tik terang program rusunami kembali berjalan?Sampai saat ini gelap, kecuali Presiden dalam beberapa bulanini terbuka matanya, terbuka hatinya baru bisa terang lagi cahayarusunami. Tapi kalau masih sibuk dengan yang lain-lain masih belumbisa. Kita harapkan buka mata dan buka hati untuk Presiden bagiprogram rusunami.Terobosan langsung dari Presiden?Ya, dulu kan RI 1 langsung ditindaklanjuti RI 2 kan Pak Jusuf Kalla.Melalui Keppres bisa kan tinggal menindaklanjuti memperbarui Kep-pres yang ada mengenai harga jual dan semua. Itu semua di bawahinstansi presiden. Kuncinya, keseriusan Presiden untuk memulai lagi(program rusunami), tidak hanya Menpera.Menurut Anda bagaimana penggunaan lahan BUMN untukrusunami?Itu sudah lama usulannya, tapi tidak bisa ditindaklanjuti karenaperan presiden nggak jalan. Dulu udah oke masih Pak JK (Jusuf Kallared.), BUMN diambil tanahnya dibayar seharga Rp.2 juta per meter,tapi nanti bisa dibangun rumah susun baik sewa maupun milik.Harapan Anda terhadap program rusunami?Harapan saya Presiden turun tangan. Kalau tanpa ada campurtangan Presiden jangan harap rusunami bisa bergerak lagi. Kalauhanya mengandalkan pasar, swasta nyari yang menguntungkankarena program rumah murah ini kan program pemerintah. Jangandibebankan ke swasta.Bally Saputra Datuk Jano SatiChief Executive Officer (CEO) Riyadh Group Indonesia,Presiden Direktur PT Graha Rayhan Tri Putra,Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Rumah Susun DPP REI 2010-2013“Program Rusunami Mundur, Bukan lagi Jalan di Tempat”sumber foto: dok pribadiLaporan Utama
  • 25Edisi 3 - Maret 2013Berdiri sejak tahun 1980, PT Sanggar Hurip adalah salah satupengembang terkemuka di Bandung, Jawa Barat. Perseroantelah memiliki beragam portfolio pengembangan propertidari berbagai segmen, antara lain Kompleks Ruko di Tegalega, Pe-rumahan Cihanjuang Estate, Perumahan Margahayu Permai, Peru-mahan Cisaranten Indah, Sanggar Hurip Estate, dan masih banyaklagi. Lukas Sartono, Direktur Utama PT Sanggar Hurip, adalah lakondibalik kesuksesan perusahaan.Pada tahun 2009, PT. Sanggar Hurip mendapatkan rekomendasidari Kementerian Perumahan Rakyat untuk ikut serta dalam me-nyukseskan “Program 1.000 Tower”. Jadilah kemudian “ApartemenSanggar Hurip - Soekarno Hatta” sebagai proyek rumah susun milikpertama di Bandung.“Apartemen ini menunjang kebutuhan akan hunian di wilayahBandung Timur yang sangat besar yaitu hunian dengan fasilitas leng-kap serta dekat dengan pusat keramaian/kota, di samping itu hargaterjangkau untuk masyarakat. Karena itu kami sangat bersemangatmembangunnya,” cetus Lukas.Apalagi Apartemen Sanggar Hurip - Soekarno Hatta  juga ter-masuk dalam kawasan pengembangan kota Satelit Gede Bage yangmempunya prospek luar biasa bagus untuk segi ekonomi dan so-sial bagi masyarakat Bandung karena letaknya berdekatan denganStadion Utama Sepak Bola Gede Bage (stadion olah raga bertarafinternasional).Sayangnya akibat berbagai regulasi yang tidak mendukungproyek yang semula khusus untuk MBR dengan kepemilikan mela-lui KPR FLPP terpaksa harus disesuaikan dengan mekanisme pasar.“Soal harga, dari kementerian itu satu step posisinya selalu terlam-bat. Sehingga tidak menarik lagi. Di samping konsumen juga susahmau ambil KPR FLPP,” cetusnya.Akibatnya, program rusunami 1.000 tower yang digulirkan se-jak 2007 silam mengalami mati suri. Kepada HUD Magazines, LukasSartono, sang pelopor Rusunami di Ka-wasan Bandung ini mengeluhkan ber-bagai hal. Petikannya.Bagaimana Anda melihat perkem­bangan program 1.000 to­wer sejak di­luncurkan tahun 2007 silam?Sejak program 1.000 Tower ini di-jalankan pertama kali, terasa sangatjauh berbeda, terutama dukungannya.Contohnya pada saat kita mengaju-kan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan),kenyataannya di daerah insentif tidakada sama sekali. Kedua, keberpihakandulunya sangat memperhatikan sekalikesulitan-kesulitan pengembang untukmenggolkan 1.000 Tower. Tapi, saat inidirasa kurang.Artinya perlu revisi regulasi ?Regulasinya awalnya sudah bagus.Sasaran pemerintah juga sa­ngat bagus,tapi harus komprehensif.Sekarang har-ga rusun walaupun masuk dalam kate-gori bersubsidi konsumen tetap tidak bisa akses.Jadi ini bagaimana?Maksud saya begini, rusun itu kan ada FLPP-nya yang digulirkan pe-merintah yang disalurkan oleh perbankan. Saat ini yang saya tahuFLPP itu sangat sulit untuk dimohonkan, khusus untuk rumah susunapalagi.Sekarang, apapun keputusan dari kementerian itu satu step(langkah-red.)posisinya selalu terlambat. Misalnya harga rusun itudievaluasi. Dari evaluasi sampai keluar itu kan butuh waktu palingnggak setengah tahun sampai setahun. Dan pada saat keluar hargaitu sudah nggak bisa cocok lagi dan sudah harus naik lagi. Ini yangkita lihat sangat terlambat. Dulu ada aturan yang bagus, pemerintahtidak perlu harus merevisi harga, cukup hanya melihat pokok kre­ditnya masuk FLPP atau tidak. Tetapi sekarang aturan yang bagus itudirubah lagi jadi setiap tahun pemerintah harus revisi harga.Persoalan pembiayaan memang disini sangat harus diperhati-kan, kualitas pengembangnya juga. Perlu diperhatikan pengembang-pengembang yang serius dalam hal penyuksesan 1.000 Tower ini.Seharusnya mendapat dukungan yang benar-benar penuh.Tanggapan Anda mengenai sulitnya mencari lahan?Dari kementerian banyak memberikan solusi. Di mana lahan pe-merintah yang bisa diaktifkan. Menurut saya, di mana pun kesulitantoh nantinya akan ada, tapi bukan artinya tidak bisa di realisasikan.Tetap bisa direalisasi. Buat saya yang lebih penting bukan dari tanah-nya. Kalau tanah menurut saya kalau di Jakarta agak ke pinggir. Kalaudi daerah, agak ke tengah kota. Itu masih dimungkinkan. Yang jadimasalah dukungannya. Komprehensif dukungan.Bagaimana Anda melihat masa depan program ini?Harusnya kalau program untuk rakyat nggak boleh berhenti. Kitajuga minta wujud nyata dukungannya. Misalnya dalam hal menda­patkan izin, kemudahan dalam hal pembiayaan. Itu kan penting sekalisehingga siapapun akan tertarik untuk menyukseskan program ini.Dengan permintaan yang tinggi, bagaimana prospek pemba­ngunan rusunami?Betul. Pasti tinggi demand-nya. De-mand nggak akan bisa berku­rang se­iringdengan perkembangan kota. Nggakakan mungkin turun. Kalau istilah turunatau berkurang itu nggak mungkin kare-na demand akan semakin banyak. Seka-rang, kita harus memodernisasi hunianterhadap MBR ini. Ini yang harus dikejaroleh orang yang benar-benar ingin tepatsasaran sebab masyarakat ini bisa hidupditatanan modern.Harapan terhadap program ini?Ini kan program pemerintah jadinggak ada istilahnya untuk berhenti.Cuma kita harapkan juga dukungan daripemerintah semakin lama semakin so­lid. Pemerintah harus pro (mendukung-red.), juga harus mengeluarkan insentifyang konkrit bukan hanya diatas kertas.Ijin-ijin memang harus dimudahkan ka­rena ini kan untuk MBR. (fnd)Lukas Sartono, Direktur Utama PT. Sanggar Hurip“Kementerian Satu Step Selalu Terlambat”sumber foto: dok pribadi
  • 26Dalam berbagai kesempatan pemerintah melalui Kemen-terian Perumahan Rakyat menyampaikan bahwa selainrumah murah tapak, pemerintah juga berjanji akan me-masilitasi kepemilikan rumah susun bagi masyarakat berpeng-hasilan rendah (MBR). Sayang, konsep ini hanya sebatas ucapansaja tak sesuai harapan dan tak berjalan.Maka tak heran kondisi di lapangan justru kian menyulitkanMBR untuk memiliki rumah tapak murah atau rusunami. Faktorverifikasi perbankan selalu menjadi ganjalan MBR tidak lolos ujikelayakan sebagai syarat memiliki hunian. Ironisnya, programrusunami yang semula diperuntukkan bagi masyarakat bawahjustru bergeser membidik pasar kalangan yang tak semestinya.Padahal, tingginya minat masyarakat bawah untuk menyicilatau mengangsur kredit hunian tanpa memperhitungkan sukubunga kredit, ketimbang membeli secara tunai. Ini menunjukkankebutuhan hunian layak bagi masyarakat bawah sebagai penggu-na langsung masih sangat bergantung pada fasilitas pembiayaankredit yang diharapkan dapat lebih berpihak pada MBR.Berbagai urusan kredit yang membelit masyarakat bawahdalam proses kepemilikan rusunami justru menjadi celah bagimasyarakat menengah atas dalam memperoleh rusunami yangditujukan untuk tujuan investasi. Hampir 100 persen masyarakatmenengah atas membeli unit rusunami dengan cara tunai, ke-mudian disewakan kembali dengan tujuan agar imbal hasilnyadapat melebihi keuntungan deposito. Hal ini memang banyakterjadi dalam penjualan rusunami, karena potensi sewanya me-mang ada dan juga besar. Rusunami yang dibeli oleh kalanganmene­ngah atas pun disewakan dengan nilai yang berlipat-lipatdari nilai kredit. Bahkan untuk tujuan lain, investor rusunami jugakerap memindahtangankan kepemilikan unit dengan harga jualsetara apartemen menengah atas.Salah satu solusi ditawarkan oleh Endang Kawidjaja, Direk-tur Utama PT. Delta Pinang Mas, pengembang rusunami DeltaCakung. Idenya berangkat dari kenyataan bahwa dari sepuluhcalon pembeli rusunami dari masyarakat bawah, hanya sekitardua hingga tiga calon pembeli rusunami masyarakat bawah yanglolos verifikasi.Endang mengatakan sebagian besar masyarakat bawah bia­sanya tidak lolos verifikasi perbankan karena berbagai urusan ad-ministrasi tidak terpenuhi seperti data sumber pendapatan yangmengharuskan memiliki penghasilan tidak kurang dari 4,5 jutaRupiah/bulan. Dia menjelaskan dalam urusan ini ada jalan keluarlain bagi masyarakat bawah untuk memiliki rusunami, melaluiskema sewa-beli. “Dengan skema sewa-beli, masyarakat bawahdapat memiliki rusunami dengan syarat membayar 4 komponen,di antaranya uang muka, bunga kepada penyandang dana talang­an, umpama pekerja katakanlah Jamsostek, serta biaya chargedan biaya administrasi selama sistem sewa-beli ini berlangsung,”jelas Endang.Konsep sewa-beli dapat berlangsung selama tiga tahun,dan selama itu masyarakat bawah dapat menyelesaikan prosesperbankan. Pada tahun ketiga sewa-beli, masyarakat bawahmengembalikan uang hasil akad untuk dikembalikan kepada pe-nyandang dana.Siasati BangunanSebenarnya banyak cara agar program merumahkan MBRkhususnya yang berada di tengah kota mendapatkan hunianyang layak. Salah satu cara yang dilakukan oleh PT Delta PinangMas yang merupakan pengembang rusunami Delta Cakungadalah dengan menyiasati bentuk bangunan. Endang Kawidjajamenceri­takan, saat pertama kali merencanakan pembangunanrusunami ini berpatokan pada ide awalnya bahwa rusunami inidiperuntukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.Untuk itu, berbagai elemen yang bisa disiasati diantaranyabangunan diminimalkan bentuk dan fungsinya. Rusunami DeltaCakung tidak dikembangkan dalam ketinggian kebanyakan rusu-nami, tingginya hanya 6 lantai yang terdiri dari 2 tower dengantotal unit sebanyak 520. Ini dilakukan untuk mengurangi bebanbangunan, terkait kedalaman pondasi bangunan yang tentunyaakan mengurangi biaya pembangunan.Selanjutnya dengan ketinggian yang minim ini, tak memer-lukan lift untuk mengangkut penghuni rusunami ke lantai-lantaiatas. Namun dalam perjalanannya setelah adanya subsidi fasilitasliftbarulahdioperasikanlift.“Inijugakarenatuntutanmasyarakat,konsumen Delta Cakung. Kita pun akhirnya menggunakan fasili-tas ini dengan bantuan dari Kemenpera,” kata Endang.Dan yang paling memangkas pengeluaran adalah dalam se-tiap unit rusunami tak menggunakan plafon. Instalasi air danlistrik yang dibalut pipa disusun rapi di dinding bagian atas dansamping. Namun ini tak mengurangi estetika ruangan, karenadari sisi perawatan tentunya akan lebih mudah dan juga mengu-rangi biaya tinggi.Nah, dengan konsepnya yang sederhana ini, ternyata ada hallain yang patut jadi pemikiran baru agar konsep rusunami ini te-pat sasaran. “Dengan bentuk desain interior demikian, investortentunya akan lari karena bentuknya kurang menarik. Tapi bagimereka yang ingin memiliki hunian murah di tengah kota ini takmasalah. Terbukti dari 520 unit yang ada semuanya sudah terjualdan 90 persen penjualannya menggunakan FLPP. Rencananyakita akan melakukan prosesi topping off dalam waktu dekat ini,”tegas Endang (aan).Agar Tak Salah Sasaran,Sewa-Beli Bisa Jadi Solusisumber foto: dok. pribadiEndang Kawijaya,Direktur Utama PT. Delta Pinang Mas/Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan Rumah Susun DPP APERSI 2010 – 2013Laporan Utama
  • 27Edisi 3 - Maret 2013SukseskanProgram 1.000 TowerMemperingati 6 Tahun Program 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013PT. GRAHA RAYHAN TRI PUTRASukseskanProgram 1.000 TowerMemperingati 6 Tahun Program 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013SukseskanProgram 1.000 TowerMemperingati 6 Tahun Program 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013
  • 28Program 1000 Tower adalah program percepatanpembangunan rumah susun untuk masyarakat ber­penghasilan menengah bawah perkotaan yang diga­gas Pemerintah pada masa kabinet Indonesia Bersatu jilid I,melalui Keppres 22 Tahun 2006. Pada tanggal 5 April 2007,dilakukan ground breaking di Rumah Susun Milik Pu­logebang Jakarta yang dilakukan sendiri oleh Presiden, yangdidampingi oleh beberapa menteri terkait dan kepala daerah.Menjelang 6 tahun berlangsungnya program ini, pada pelak­sanaannya mengalami pasang surut, namun melihat esensidan urgensinya ke masyarakat, bangsa dan negara, programini terus dilanjutkan sampai saat ini.Salah satu persyaratan keberhasilannya adalah pemenuh­an persyaratan teknis dan teknologis, karena menentukankeseimbangan antara keandalan bangunan dan harga ba­ngunan, yang secara realitas menentukan pasang-surutnyaprogram ini. Tulisan ini menyajikan kaji aspek teknis danteknologis yang dimulai dari kilas balik program rusun darisejak pertama kali secara formal diterapkan pada tahun1974, regulasi khusus yang dibuat untuk mendukung pro­gram 1.000 tower, pasang surut penerapan di lapangan, sertamasukan untuk pelaksanaan program ini ke depan.Kilas Balik Aspek Teknis dan Teknologi Rumah SusunProgram rumah susun secara sistematis dimulai darisejak tahun pembangunannya di Sarijadi Bandung padatahun 1974 oleh Perum Perumnas, seperti terlihat padaGambar 1. Pembangunan dilakukan dengan mengguna­kan suatu prototipe desain gedung 4 lantai yang dibangundengan teknologi sistem prefab “Brecast” yang berasal dariInggris. Momen ini adalah sangat penting, karena meru­pakan terobosan baik dari aspek kebijakan maupun dariaspek teknis dan teknologis. Dari aspek kebijakan, hal inimerupakan antisipasi jauh ke depan bahwa masyarakatperkotaan akan tinggal di rumah vertikal, padahal sampaitahun 1980 baru 22.4% penduduk di Indonesia tinggal didaerah perkotaan. Dari aspek teknis dan teknologis, jugamerupakan terobosan karena menggunakan suatu proto­tipe desain dan sistem pembangunan prefab. Sistem precastadalah sistem yang memang mempunyai keunggulan in­trinsik yang lebih baik dari sistem konvensional dalam halmutu, kecepatan, dan biaya yang ekonomis. Sistem precastsaat ini memang merupakan pilihan utama, namun padatahun itu boleh dikatakan pertama kali diterapkan di In­donesia untuk bangunan gedung.Perum Perumnas melanjutkan program pembangunanrusun di kota-kota besar lain seperti di Jakarta, Palembangdan Medan, seperti terlihat pada Gambar 2 dalam ku­run waktu 1979 – 1995. Teknologi yang digunakan padau­mumnya juga sistem prefab, yang saat itu masih merupa­kan teknologi impor, karena belum ada industri konstruk­si nasional yang menguasai teknologi ini pada bangun­angedung secara utuh. Saat ini, rusun-rusun itu menjaditerletak di pusat-pusat kota, dan memberi gambar­an ba­gaimana seharusnya program 1.000 tower pada saat inidilaksanakan.Urbanisasi di Indonesia terus meningkat dengan cepat.Pada tahun 2000, penduduk perkotaan sudah mencapai40%. Pada tahun 1995, Pemerintah sudah mulai meng­antisipasi fenomena ini dengan membuat suatu programpembangunan rusun untuk masyarakat berpenghasilanrendah (MBR) yang lebih sistematis, dengan Perum Pe­Kajian Teknis dan TeknologisProgram 1.000 TowerDR.Ir. Hari Nugraha Nurjaman, MT*Gambar 1 Rumah Susun Sarijadi Bandungdengan Sistem BrecastGambar 2 Rusun Terbangun Tahun 1979 – 1995di Kota-kota Besar (Jakarta dan Palembang)Laporan Utama
  • 29Edisi 3 - Maret 2013rumnas menjadi ujung tombaknya. Peresmian program inilangsung dipimpin oleh Presiden, yang saat itu dijabat olehSoeharto, di lokasi pembangunan rusun di Cengkareng.Program ini di sokong oleh beberapa pemerintah kota be­sar seperti Jakarta, Surabaya, dan Batam, serta beberapaBadan Usaha Milik Negara seperti PT Pelindo, Jamsostekdan lainnya. Dari segi teknis dan teknologis, masing-ma­sing menggunakan desain prototipe antara 4 – 6 lantai danmenggunakan sistem pembangunan yang lebih baik darisistem konvensional, yang saat itu sudah itu terdiri darisistem pracetak dan sistem formwork, seperti terlihat padaGambar 3.Pada fase inilah pemerintah mendorong pihak industrikonstruksi nasional untuk mengembangkan sistem pra­cetak secara mandiri. Proses dimulai dari alih teknologipada pembangunan rusun Cengkareng (1995), yang laludilanjutkan dengan penelitian dan pengembangan sistempracetak tahan gempa oleh beberapa industri konstruksinasional dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Per­mukiman (Puskim) Kementerian Pekerjaan Umum. Padatahun 1998, paten pertama dihasilkan oleh industri kon­struksi nasional, diikuti oleh beberapa sistem lain, sehinggasampai tahun 2002 tersedia 6 sistem pracetak tahan gempauntuk bangunan gedung bertingkat medium, seperti terli­hat pada Gambar 4. Pada fasa ini lah terintis suatu sinergiyang baik antara pemerintah, peneliti, penemu dan indus­tri konstruksi nasional sehingga secara teknis dan teknolo­gis kemampuan industri konstruksi nasional berkembangdalam menghasilkan rusun untuk MBR yang berkuali­tas, dengan kapasitas produksi massal dengan harga yangekonomis.Pada era reformasi yang mulai menampakkan kesta­bilannya pada tahun 1999 – 2004, terjadi perubahan be­sar pada pihak yang menangani rusun untuk MBR. Pe­merintah Pusat mengambil alih peran utama lewat danaAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yangdisalurkan lewat Kementerian Pekerjaan Umum (denganberbagai variasi namanya). Program secara efektif dimulaitahun 2002, lewat program uji coba rumah susun di 10kota besar di Indonesia. Pelaksanaan program ini dilaku­kan dalam kondisi negara yang berubah secara drastis, teru­tama dalam aspek hubungan pemerintah pusat dan daerahserta metoda pengadaan barang jasa yang harus mengikutiaturan implementasi APBN. Pada awalnya, desain dilaku­kan secara khusus untuk tiap lokasi, namun seiring dengankebutuhan yang semakin besar, maka dibuatlah prototipedesain rusunawa Kementerian Pekerjaan Umum T-24(2006). Pelaksanaan rusun pada era ini dapat dilihat padaGambar 5.Gambar 3 Pembangunan Rusun Era Tahun 1995 - 2002Gambar 4 Sistem Pracetak yang Berkembangpada Kurun Waktu 1995 – 2002Gambar 5 Pelaksanaan Rusuna pada 2002 - 2006
  • 30Pada era ini, sistem pracetak tetap menjadi andalanimplementasi program. Suatu studi dari berbagai penerap­an sistem pracetak di berbagai daerah, terbukti dapat di­terapkan dengan harga yang tidak lebih mahal dari sistemkonvensional, walaupun dalam jumlah 1 blok rusun sajadi berbagai daerah jauh dan terpencil seperti Jayapura,Nunukan dan Entikong. Berdasarkan studi dari berbagaidesain dan penerapan sistem pracetak, disusunlah proto­tipe rusunawa T24 Kementerian Pekerjaan Umum sepertiterlihat pada Gambar 6, agar secara desain lebih efisien danpeningkatan kualitas dapat dilakukan secara kontinu ber­dasarkan desain yang standar.Regulasi Khusus untuk Mendukung Program 1.000TowerUntuk mendukung program 1.000 Tower dalam as­pek persyaratan teknis dan rekomendasi teknologi agarmendapatkan bangunan yang memenuhi persyaratan na­mun ekonomis, Kementerian Pekerjaan Umum mener­bitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis PembangunanRumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi. Pedoman inimelengkapi peraturan yang sebelumnya yaitu PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor 60/PRT/1992 tentangPersyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun. Keduaperaturan ini, selain menetap­kan persyaratan keandalanbangunan gedung, yang meli­puti persyaratan keselamatan,kesehatan, kenyamanan, dankemudahan, juga merekomen­dasikan beberapa hal yang da­pat membuat desain bangunanmenjadi ekonomis.Pada aspek arsitektur danMechanical Engineering (ME)misalnya direkomendasikanpencahayaan, penghawaan dankendali bau dilakukan secaraalami. Pada aspek konstruksi,misalnya direkomendasikanmenggunakan sistem pem­bangunan yang lebih baik darikonvensional, seperti sistempracetak dan sistem formwork.Pada aspek material, misal­nya direkomendasikan peng­gunaan beton pracetak untukdinding fasad serta beton ri­ngan atau kalsiboard/gipsumuntuk dinding partisi dalam.Pada bagian akhir, juga disam­paikan contoh desain bangun­an rusun tingkat tinggi yangmemenuhi rekomendasi, sertaestimasi biaya pembangunan­nya untuk rusun bertingkat 8,15 dan 20 lantai seperti terli­hat pada Gambar 7.Peraturan teknis danteknologis ini menjadi bagianterintegrasi dari seperangkatperaturan lain dari berbagaiKementerian dan PemerintahGambar 6 Prototipe Rusunawa T24 Kementerian Pekerjaan UmumGambar 7 Prototipe Rusun Bertingkat Tinggi dari Permen PU Nomor 05/PRT/M/200731Laporan Utama
  • 31Edisi 3 - Maret 2013Daerah yang menyangkut harga jual, fasilitas yang mem­beri kemudahan perijinan, fasilitas dalam bidang perpa­jakan dan lain-lain. Hal ini diperlukan karena program1.000 tower pada dasarnya membuka kesempatan bagipihak swasta untuk berpartisipasi. Peraturan tersebut padadasarnya memberikan berbagai insentif, agar swasta dapatterlibat untuk mendukung program pengadaan perumah­an bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah dikota-kota besar.Penerapan di Lapangan (2007 -2012)a. Program Rusunami bersama PengembangProgram 1.000 tower diresmikan oleh Presiden padatanggal 5 April 2007, lewat pembangunan rusunami dilahan Perumnas di Pulogebang. Keseluruhan desain danmetoda pelaksanaan memenuhi persyaratan teknis danteknologis dalam Permen PU No.05/PRT/M/2007, seper­ti terlihat pada Gambar 8.Sejak itu pengembang swasta mulai banyak yang masukke pembangunan rusunami, karena secara finansial cukupmenarik dan banyak insentif yang ditawarkan. Maka ter­ciptalah suatu pasar baru, yang tidak pernah terpikirkansebelumnya - bahkan oleh para pengembang swasta palingberpengalaman sekalipun -, yaitu “apartemen murah’ de­ngan harga dibawah Rp.200.000.000,-. Pada waktu sebe­lumnya, apartemen umumnya berharga Rp.500.000.000,-ke atas, yang jelas hanya bisa dimiliki oleh masyarakatberpenghasilan menengah ke atas.Program ini mulai menghadapi cobaan berat pada akhir2007 dan awal 2008, ketika terjadi dua kali kejadian pen­ting, yaitu krisis moneter yang mengakibatkan kenaikandrastis harga besi dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak(BBM) yang juga menaikkan hampir seluruh komponenharga bangunan. Secara faktual, seluruh asumsi dasar per­hitungan yang digunakan dalam membuat regulasi pendu­kung menjadi mentah. Pengembang minta harga disesuai­kan, namun pihak pemerintah tidak mampu melakukanhal tersebut karena alasan-alasan “birokratis”. Pengembanglalu menyikapinya secara pragmatis, mulai dari penaikanharga secara halus (peningkatan kualitas, harga khususuntuk posisi tertentu) bahkan sampai penurunan kualitasdesain sampai dibawah standar yang ditetapkan dalam Per­men PU No.05/PRT/M/2007 (tipe yang lebih kecil, ko­ridor lebih sempit, ada kamar tidur yang tidak mendapatcahaya langsung, kamar mandi tidak ada ventilasi dan lain-lain), seperti terlihat pada Gambar 9, serta mengisi rusu­nami program 1.000 tower dengan penghuni yang tidakmasuk kategori MBR.Gambar 8PeresmianProgram 1000Tower di RusunamiPulogebangGambar 9Beberapa Contoh DesainRusunami yang TidakMemenuhi PersyaratanTeknis
  • 32Aspek penurunan kualitas desain inilah yang mendo­rong Tim Penasehat Arsitektur Kota (TPAK) mengirimsurat secara khusus ke Gubernur DKI, untuk meninjaukembali persyaratan teknis rusunami, termasuk masalahkepadatan hunian yang berimbas ke insentif KLB yang ter­cantum dalam Pergub Nomor 137/2007. Pihak DKI lalumembekukan proses perijinan rusunami, selagi dilakukandiskusi untuk menyepakati aturan teknis. Diskusi aspekteknis ini berlangsung hampir 2 tahun sampai tahun 2009.Para pengembang swasta yang sudah masuk ke program ini-dengan sudah melakukan investasi- masih berharap bahwaPemerintah – yang sudah mengundang mereka masuk –untuk bisa ‘memahami’ entusiasisme mereka dalam mendu­kung program 1.000 tower. Di pihak pemerintah sendiri,yang memang terdiri dari banyak instansi, tidak sepenuh­nya bisa satu suara dalam menyikapi hal ini. Birokrasi tidakdapat memahami mengapa pengembang meminta penye­suaian harga, dan bahkan terkesan menganggap pengem­bang berusaha mengambil untung “terlalu besar”.Pukulan paling mematikan adalah keluarnya revisi Per­gub tentang rusun, yaitu Pergub Nomor 29/2009, yangsecara efektif merevisi berbagai insentif, yang kemudian di­lakukannya “razia” penyegelan banyak rusunami yang tidakmemiliki IMB, yang menyebabkan pengembang rusunamiharus membayar denda. Ancaman lain adalah tim penye­lidik pajak yang mengancam akan memberi sanksi pidanabagi pengembang yang memberikan bagian dari rusunamiyang diusulkan termasuk program 1.000 tower, kepadapenghuni yang tidak memenuhi persyaratan MBR. Ke­seluruhan sikap pemerintah ini dianggap “pengkhianatan”,sehingga para pengembang swasta secara resmi ramai-ra­mai mengundurkan diri dari program 1.000 tower.Di luar dari carut marut tersebut, suatu legasi yangtidak terbantahkan adalah munculnya pasar baru “Apar­temen Murah” yang berharga Rp.200 jutaan. Pasar initadinya tidak terpikirkan oleh pengembang swasta palingberpengalaman sekalipun. Pasar ini tadinya merupakan“exit” dari pengembang swasta yang terlanjur masuk keprogram 1.000 tower, namun dengan carut marut yang adamereka memutuskan menjual produk yang sudah terlanjurdibangun dengan sama sekali tidak menggunakan fasilitasinsentif pemerintah. Pasar ini ternyata sangat kuat, sehing­ga secara alami para pengembang menggunakan prinsip-prinsip aspek teknis dan teknologis yang tercantum dalamPermen PU Nomor 05/PRT/M/2007 untuk mendapat­kan bangunan yang efisien, agar dapat dijual pada segmenpasar baru tersebut.Pada tahun 2012, Pemerintah melalui Kemenperaakhirnya merevisi harga jual rusunami menjadi Rp.216juta, namun aturan dari Kementerian lain yang mendu­kung (misal perpajakan), dan juga Pergub DKI (misalnyainsentif KLB) belum secara selaras direvisi kembali. Parapengembang swasta sudah menyatakan secara verbal akankembali mendukung program 1.000 tower, namun padadasarnya sikap mereka adalah “wait and see” apakah peme­rintah konsisten dalam merevisi regulasi yang terkait. Jelasbahwa saat ini pengembang swasta sudah punya pilihan dipasar “Apartemen Murah”, jadi tidak perlu bergantung lagipada “janji-janji” pemerintah.b. Program Rusunawa dari APBN/APBDProgram rusunawa dari APBN/APBD ditangani dipusat oleh Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU)dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), sertadi daerah oleh beberapa Pemda seperti Pemda DKI Jakartadan Pemkot Surabaya. Pembagian tugas antara Kemen PUdan Kemenpera sebenarnya cukup jelas, walau di lapanganterkadang masih tumpang tindih.Kemen PU sampai saat ini konsisten mengembangkanprogram rusunawa berdasarkan aspek teknis dan teknolo­gis. Pada tahun 2007 – 2012, hampir semua rusunawa diba­ngun dengan prototipeT-24 dengan menggunakan metodapracetak, dengan jumlah rusun yang dibangun meningkatsecara proporsional, seperti terlihat pada Gambar 10. De­ngan cara yang konsisten ini, maka peningkatan kualitasdapat dilakukan secara sistematis, melalui pembinaan yangberkesinambungan pada para pelaku pembangunannya.Baru pada tahun 2011 - 4 tahun setelah ditetapkan standarprototipe - Kementerian PU menyatakan bahwa sudah di­capai taraf mutu rusunawa yang baik (fungsional, tampil­an baik, tepat waktu, ekonomis dan yang penting tidakbocor), seperti yang dinyatakan Menteri Pekerjaan Umumpada peresmian rusunawa mahasiswa Institut TeknologiBandung di Jatinangor seperti terlihat pada Gambar 11.Gambar 10 Pembangunan Rusunawa Kementerian PU2007 – 2012 dengan prototipe T-24Gambar 11 Menteri PU dalam Peresmian RusunawaKampus ITB 2011Laporan Utama
  • 33Edisi 3 - Maret 2013Baru setelah aspek teknis dan teknologis dapat dikuasaidengan baik oleh para pelakunya, Kemen PU akan melang­kah ke variasi desain prototipe yang lain, yaitu tipe yanglebih besar (mengarah ke tipe 36 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun)dan bertingkat tinggi. Sebagai uji coba, dilakukan pem­bangunan rusunawa bertingkat 10 double loaded corridordengan kombinasi unit tipe 36 dan 24 di Rempoa, yangdikhususkan untuk pegawai Kemen PU. Pencanangan inidilakukan sendiri oleh Menteri PU pada tahun 2013, se­perti terlihat pada Gambar 12. Kemen PU berharap desainini dapat menjadi contoh nyata bagi pihak-pihak lain yangakan membangun rusun bertingkat tinggi.Kemenpera sampai tahun 2011 mengikuti pola Ke­men PU, yaitu penggunaan desain prototipe dan metodapracetak, serta peningkatan jumlah rusun per tahun secaragradual. Pada tahun 2012, terjadi perubahan orientasiyang tidak sepenuhnya berdasar kajian teknis dan teknolo­gis yang tepat. Untuk rusunawa “reguler” jumlah dilipatgandakan dengan pengurangan jumlah lantai hanya men­jadi 2 – 3 lantai. Ada kesan bahwa bangunan 2 – 3 lantai“mudah” dibuat, sehingga tidak memerlukan persiapan as­pek teknis dan teknologis yang terlalu “serius”. Pengabaianini menyebabkan banyaknya pembangunan rusun tahun2012 yang tidak tepat waktu dan kualitas yang tidak baik.Di sisi lain, untuk DKI Jakarta, Kemenpera justru meng­gagas konsep rusun super tinggi (di atas 24 lantai), danbahkan sebagian direncanakan di atas jembatan kali Cili­wung. Konsep ini merupakan loncatan yang terlalu jauhdari aspek teknis dan teknologis, sehingga sampai saat inibelum bisa terwujud.Pemda DKI Jakarta sampai saat ini masih mengikutipola Kemen PU untuk rusunawa bertingkat medium sam­pai 6 lantai. Pada tahun 2012, di era Gubernur baru, Pem­da DKI bertekad untuk membangun rusun tingkat tinggiuntuk MBR dalam jumlah yang sangat banyak, karena haltersebut memang sudah merupakan kebutuhan khusus.Gubernur secara spesifik sudah menyampaikan agar de­sain rusun tidak “kaku” dengan berbasis hanya fungsional,mempunyai pencirian etnik Betawi, dan dibuat sesuaitematik dominan penghuninya (misalnya tematik nelayan,pasar tekstil). Saat ini sedang terjadi diskusi yang intensantarberbagai pihak terkait, namun perlu dicatat bahwatanpa didukung persiapan aspek teknis dan teknologi yangtepat, program ini tidak dapat optimal dijalankan.Masukan untuk Program 1.000 Tower ke DepanBerbagai pengalaman penerapan yang dijabarkan sebe­lumnya, terlihat jelas aspek teknis dan teknologis adalahaspek alamiah penting yang harus diperhatikan oleh selu­ruh pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yangterlibat dalam program 1.000 tower. Jika diikuti pasti akanGambar 12Rusunawa Rempoa,Uji Coba 10 lantai tipe 36 dan 24
  • 34membawa berkah. Jika diabaikan atau bahkan diingkari,sama saja dengan pengingkaran hukum alam (yang me­rupakan juga Hukum Tuhan), yang pasti mendatangkanazab.Untuk program rusunami yang konsepnya melibatkanpengembang, pemerintah harus mendukung hal yang su­dah diterobos Kemenpera yang sudah menaikkan hargajual berdasarkan kajian teknis dan teknologis, dengan re­gulasi-regulasi di sektor lain terutama di sektor fiskal (diKementerian Keuangan) dan insentif (di Pemda, terutamadi DKI). Para pengembang memang saat ini sudah mem­punyai pasar baru “Apartemen Murah Kelas 200 jutaan se­bagai ekses dari program 1.000 tower, sehingga tidak terlaluberharap akan “janji-janji” pemerintah tersebut. Berdasar­kan pengalaman sifat pasar, harga “Apartemen Murah” iniakan berangsur-angsur naik jika tidak ada penyeimbang,sehingga peran Pemerintah sebenarnya sangat diharapkandisini, agar apartemen rusun tingkat tinggi yang terjang­kau akan tetap ada bagi masyarakat berpenghasilan me­nengah bawah.Untuk program rusunawa dari APBN/APBD, Kemen­terian Pekerjaan Umum diharapkan untuk terus konsis­ten menjadikan aspek teknis dan teknologis sebagai dasarutama, sehingga dapat menjadi acuan bagi berbagai pihakyang akan mengembangkan rusun, baik bertingkat me­dium maupun bertingkat tinggi. Kementerian PerumahanRakyat agar kembali ke “khittah” nya, sehingga programpembangunan rusunawa dapat dilakukan kembali denganbaik. Untuk Pemda DKI, perlu persiapan yang baik dariaspek teknis dan teknologis, agar pembangunan rusuna­wa bertingkat tinggi dalam jumlah banyak dengan desainyang “tidak kaku”, mempunyai ciri Betawi, dan mempu­nyai tematik sesuai fungsi sesuai harapan Gubernur dapatterlaksana nantinya dengan baik.Untuk asosiasi, diharapkan dapat meningkatkan ke­mampuan teknis dan teknologisnya baik secara faktual(de facto) maupun secara hukum (de jure). Kemampuanfaktual adalah peningkatan sumber daya manusia, kualitasmanajemen, peralatan pendukung, dan kapasitas produksi.Kemampuan secara hukum adalah membuat para pelakukonstruksi mempunyai sertifikat keahlian dan badan usa­hanya mempunyai sertifikat badan usaha yang khusus un­tuk teknologi non konvensional (misalnya seperti sistempracetak dan sistem formwork untuk struktur) seperti yangdigariskan oleh Permen PU Nomor 05/PRT/M/2007.Dari aspek hukum, juga perlu dibuat terobosan me­ngenai cara pengadaan barang dan jasa bersumber dariAPBN dan APBD. Dengan pola yang ada, setiap rusunharus melalui proses tender desain dan tender pelaksana­an. Cara pelelangan yang berpatok pada “harga terendah”sepertinya jika terapkan secara naif, biasanya justru gagalmenghasilkan perencana dan barang yang tepat mutu danwaktu. Kemen PU saat ini sudah dapat menyesuaikan diridengan lingkungan regulasi yang ada, sedangkan Kemen­pera sepertinya justru sedang “jatuh” dalam masalah ini.Terdapat terobosan menarik yang dilakukan oleh DinasPekerjaan Umum Pemda DKI saat ini, dengan memanfaat­kan peluang e-purchasing dalam Pasal 110 Perpres 70/2012tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pada pasalini dapat dibuat standar harga produk, yang ditetapkan ke­wajarannya oleh tim penilai khusus dan di­sahkan bersamadengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Peme­rintah (LKPP).Jika produk dan harganya sudah masuk daftar, makapengguna jasa dapat membeli langsung ke pemasok tanpamelalui tender. Cara ini sangat memotong waktu imple­mentasi program dengan tetap dalam koridor hukum yangberlaku (sudah diterapkan misalnya pada normalisasi su­ngai dengan turap beton), sehingga cocok untuk antisipasikarakter Gubernur DKI yang baru. Akan sangat menarikjika konsep ini bisa diterapkan pada produk rusun dengansistem prefabrikasi dengan desain prototipe tertentu yangsudah memenuhi kajian teknis dan teknologis yang benar.Keseluruhan harga produk dikaji dengan tim independen,lalu disahkan oleh LKPP. Jadi keinginan Gubernur yangselalu disampaikan dalam tiap kesempatan “Jika lahan,perijinan dan dana sudah siap, besok langsung cor” dapatterjembatani.PenutupPada setiap pekerjaan konstruksi, aspek teknis danteknologis merupakan aspek natural yang harus menjadipertimbangan utama para penentu kebijakan (Pemerin­tah) dan pemangku kepentingan (Pengembang dan paraprofesional). Pengalaman pembangunan rusun dari sejakdimulai secara sistematis sejak 1974 sampai pada program1.000 tower saat ini menunjukkan bahwa jika program di­lakukan dengan pertimbangan teknis dan teknologis yangbenar akan membahwa kemaslahatan, namun jika diabai­kan atau diingkari, justru akan membawa azab.Program 1.000 tower pada dasarnya adalah program de­ngan tujuan mulia untuk memberi kesempatan masyarakatberpenghasilan menengah bawah untuk mendapatkanhunian yang layak, yang pada tahun 2020 diperkirakanjumlahnya 60% tinggal di perkotaan. Hunian yang layakakan menjamin tumbuhnya masyarakat yang sehat dankuat, yang pada akhirnya akan membawa bangsa Indone­sia menuju gerbang kemakmuran dan kesejahteraan se­pertiyang diinginkan oleh kita semua.*Anggota Tim Pakar HUD Institute/Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan danPerkotaan Indonesia (LP P3I).Laporan Utama
  • 35SukseskanProgram 1.000 TowerMemperingati 6 Tahun Program 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013HUT Bank BTN ke 63HUT REI ke 41HUT Bapertarum PNS ke 20HUT Otonomi Daerah ke 17Alamat Redaksi:Yayasan LP P3I/The HUD InstituteJln. Arya Putra No. 14A, Ciputat-Tangerang SelatanEmail:lpp3hudjkt@gmail.comhudmagz@gmail.com
  • 36Pertumbuhan kota-kota besar di Indonesiaterbilang sangat pesat. Bahkan beberapa kotabesar dalam waktu dekat akan naik kelas menjadikota metropolitan. Di antara kota besar denganjumlah penduduk yang mendekati 1 (satu) jutajiwa adalah kota Pekanbaru. Dengan laju pertumbuhanpenduduk sebesar 4,47 persen per tahun, diperkirakantahun 2013 angka 1 (satu) juta jiwa telah tercapai.Menjadi menarik kemudian melihat dari dekatbagaimana sebuah kota mempersiapkan diri menjadisebuah metropolitan. Tulisan ringkas ini merupakan hasilpengamatan langsung, dan bincang-bincang dengan walikotaPekanbaru, H. Firdaus, dan pemangku kepentingan lainnya.Sekilas Kota PekanbaruSejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketigaberpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medandan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaruyang cukup pesat mencapai 9,05 persen per tahun (2011),menjadi pendorong tingginya laju pertumbuhan penduduk.Ciri-ciri sebuah metropolitan telah lama disandangnya.Misalnya saja, pertambahan penduduk yang tinggi,lapangan pekerjaan didominasi perdagangan dan jasa, sertapenduduknya yang multi etnis.Langkah Antisipatif dan KreatifPemerintah kota Pekanbaru terlihat siap dalammenyongsong keberadaan kota Pekanbaru sebagaikota Metropolitan, setidaknya melalui visinya, yaitu“Mewujudkan kota Pekanbaru menjadi kota Metropolitanyang Madani”. Hal ini dibuktikan dengan langkah antisipatifpemerintah kota melalui penyebaran pusat kegiatan denganmemindahkan pusat pemerintahan kota ke wilayah yanglebih rendah kepadatannya. Langkah ini terbilang sistematiskarena didahului oleh revisi tata ruang. Selain itu, penyiapaninfrastruktur kota juga dilakukan sebagai antisipasipertumbuhan penduduk yang sangat tinggi.Penyediaan fasilitas yang menjadi prioritas adalahsaluran drainase yang didahului dengan penyusunan rencanainduk pengembangan drainase sebagai upaya mengatasibanjir. Terkait transportasi publik dilakukan penambahanjumlah bus kota, penambahan koridor, serta jaringan jalan.Peningkatan kapasitas listrik terpasang juga dilakukanmelalui berbagai sumber baik pembangkit listrik tenagauap dari batubara, pembangkit listrik tenaga sampah, danpembangkit listrik tenaga gas. Peningkatan kapasitas layananair minum pun dilakukan bekerja sama dengan investor.Pengelolaan sampah juga menjadi kepedulian denganmemanfaatkan TPA sistem sanitary landfill dan melibatkanmasyarakat dalam mengurangi timbulan sampah.Untuk mencegah pertumbuhan kawasan perumahandan permukiman yang tidak terkendali, pemerintahkota berinisiatif mengundang para pengembang yangmengajukan ijin untuk melakukan ekspose di hadapanwalikota dan seluruh SKPD. Pertemuan ini juga menjadiajang saling bertukar informasi antara pemerintah danpengembang sehingga terbentuk kesamaan paradigmapembangunan kota.Kesiapan sumber daya manusia juga menjadi perhatian.Pelayanan kesehatan dengan pendekatan preventif.Masyarakat didorong berperilaku hidup bersih dan sehat.Pembenahan pendidikan dilakukan melalui gerakanbersama antara pemerintah, ulama dan masyarakat yangdikenal dengan nama Sekolah Mengaji. Terjadi keterpaduanantara pendidikan formal dan pendidikan moral. Intinya,pengembangan sumber daya manusia melalui ‘gerakan’.Pembenahan birokrasi dilakukan dengan perubahanparadigma dari atasan-bawahan menjadi mitra kerja.Setiap pimpinan unit menandatangani pakta integritas danmempunyai indikator kinerja yang dievaluasi setiap 3 (tiga)bulan. Birokrat tidak sekedar pegawai pemerintah tetapi jugaLaporan KhususKota Pekanbaru:Menyongsong Era Metropolitansumber foto: istimewa
  • 37Edisi 3 - Maret 2013menjadi agen perubahan.Keterbatasan anggaran disikapi dengan menarik investorbekerja sama dengan perusahaan daerah. Beberapa skemainvestasi yang akan dan sedang dilakukan adalah kerja samaperusahaan daerah propinsi dan kota Pekanbaru denganinvestor Australia untuk membangun pembangkit listriktenaga sampah, kerja sama BOT (build, operate, transfer)PDAM dengan investor Korea untuk penambahan layanan airminum, dan kerja sama perusahaan daerah dengan investordomestik untuk membangun fiber optic bawah tanah dalamupaya menjadikan kota Pekanbaru sebagai cyber city.Perkembangan kota yang pesat juga diantisipasi olehpengembang. Di antaranya DPD APERSI Riau yang melakukanupaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadapkepemilikan rumah melalui penyediaan Rubrik Pojok APERSIbekerja sama dengan koran lokal, dan penyediaan PojokAPERSI bekerja sama dengan pusat pertokoan lokal. Selainitu, dibentuk forum komunikasi untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan pengembang.Kesesuaian dengan Kebijakan dan Strategi PerkotaanNasional (KSPN)Walaupun belum terjalin komunikasi yang intensifdengan pemerintah pusat yang sedang menyiapkan KSPN(lihat juga wawancara dengan Direktur Perkotaan danPerdesaan Bappenas), namun terlihat upaya pemerintahkota Pekanbaru sudah menerapkan 3 (tiga) pendekatanpembangunan perkotaan, yaitu smart city, liveable city dangreen city.Setidaknya terkait smart city, pemerintah kota sedangbersiap bekerja sama dengan swasta membangun fiberoptic bawah tanah untuk mencapai Pekanbaru Cyber City.Sementara agar kotanya nyaman ditinggali (liveable city),dilakukan penyebaran pusat kegiatan melalui revisi rencanatata ruang, penambahan kapasitas layanan fasilitas umum,penyediaan lokasi berdagang pedagang kaki lima berikutbantuan modal memanfaatkan dana CSR (corporate Socialresponsibility) perusahaan dan pembentukan koperasi,serta menjadikan keberagaman etnis sebagai obyekpariwisata budaya. Upaya menjaga lingkungan hidup jugatelah dilakukan (green city) melalui upaya penyiapan RuangTerbuka Hijau (RTH) bekerja sama perguruan tinggi besar,selain mengoperasikan Tempat Pengolahan Akhir (TPA)Sampah secara sanitary landfill.Terkendala Pembebasan LahanDi antara beragam permasalahan yang dihadapi, yangcukup signifikan adalah tingkat urbanisasi yang tinggi dankendala pembebasan lahan. Tingginya tingkat urbanisasitelah diantisipasi dengan penyediaan lapangan kerjainformal. Sementara kendala pembebasan lahan berdampakpada lambatnya pembangunan infrastruktur dan penyediaanperumahan. Hal ini diakui baik oleh pemerintah kotamaupun para pengembang yang tergabung dalam RealEstate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahandan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI).Keluhan utama para pengembang adalah lamanya prosesperijinan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.Dibutuhkan waktu setahun sebelum ijin yang dibutuhkandapat diperoleh. Hal ini berakibat pada menurunnyapasokan perumahan (OM).Fakta1: Pekanbaru mencapai luas 632,26 km2, terdiri dari 12 kecamatandan 58 kelurahan, dan berbatasan dengan kabupaten Siak, kabupatenKampar, dan kabupaten Pelalawan.Fakta 2: Lokasi Pekanbaru dipandang strategis karena berada tepat dite­ngah-tengah propinsi Riau dan pulau Sumatera. Selain itu, dilalui olehsu­ngai Siak yang merupakan jalur kapal besar dari dan ke daerah peda­laman.Fakta 3: Jumlah penduduk mencapai 937.939 jiwa (2011), dengan tingkatpertumbuhan penduduk di atas rata-rata nasional, yaitu 4,47%. Kepadat­anpenduduk tertinggi mencapai 12.710 jiwa per km2.Fakta 4: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 64,16% de­ngan pengangguran relatif besar mencapai 9,33%.Fakta 5: Penduduk sebagian terbesar bekerja pada lapangan usaha perda-gangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel (40%); jasa kemasyarakat­an, sosial, dan perorangan (26%), sementara hanya sedikit yang bekerjapada lapangan usaha pertanian (4,7%).Fakta 6: Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai3,45% (proporsi terkecil di propinsi Riau, walaupun secara absolut bukanyang terkecil).Fakta 7: Pendapatan per kapita mencapai Rp.45,2 juta.Fakta 8: Pertumbuhan ekonomi sebesar 9,05% (terbesar di propinsi Riau).Fakta 9: Terdapat 3 (tiga) perguruan tinggi besar yaitu Universitas Riau (30ribu mahasiswa), Universitas Islam Riau (16 ribu), dan Universitas IslamNegeri Sultan Syarif Kasim (17 ribu)Fakta 10: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 78,72 (terbesardi propinsi Riau).Fakta 11: Realisasi Pendapatan Daerah (Rp.1,54 triliun) lebih besar dariRealisasi Pengeluaran (Rp.1,45 triliun), sehingga terdapat surplus sebesarRp.91,4 miliar.Sumber: Pekanbaru dalam Angka 2012.11 Fakta Kota Pekanbarusumber foto: www. dbestlists.com
  • 38Pertama-tama kami ingin mengetahui konsep andadalam menyikapi keberadaan Pekanbaru sebagai kotametropolitan?Penduduk kota Pekanbaru saat ini telah mencapai 1(satu) juta jiwa. Untuk itu, dalam menyikapi perkembanganini kami telah menyiapkan visi yaitu “Mewujudkan kotaPekanbaru menjadi kota Metropolitan yang madani”. Ter­dapat 2 (dua) konsentrasi kami, yaitu Pertama, membangunfisik kota dengan menyediakan infrastruktur metropolitan.Kedua,membangun wilayah kota yang merata. Hal inidikare­nakan perkembangan kota tertumpu di pusat kota,dan kemacetan mulai terjadi.Terkait penyediaan infrastruktur metropolitan sebagaikonsentrasi pertama anda, apa saja yang telah dan akandilakukan?Banjir masih terjadi di bantaran sungai Siak dan be­berapa daerah lainnya karena ketinggian yang rendah dankondisi drainase yang kurang baik. Kami segera menyusunmaster plan drainase sebagai pedoman pembangunan pusat,propinsi dan kota.Terkait prasarana jalan, dilakukan penambahan jaringanjalan sehingga terjadi peningkatan rasio jaringan jalan, danpengembangan outer ring road yang tersambung ke rencanajalan tol Pekanbaru-Dumai. Sementara kondisi angkut­an umum yang hanya tersedia 20 unit bus kota bantuanpemerintah pusat, sangat tidak memadai. Tahun 2013, kamisedang mempersiapkan pengoperasian tambahan angkutanumum 70 unit. Saat ini ada 2 koridor, direncanakan akanada 6 koridor baru. Taksi berargo juga telah tersedia.Kemudian infrastruktur lain, seperti listrik, pada akhir ta­hun 2013 akan beroperasi pembangkit listrik tenaga uap daribatubara dengan kapasitas 2 kali 110 MW (mega watt-red) dikecamatan Tenayan. Kami merencanakan akan menambahtenaga listrik dengan memanfaatkan semua potensi yang ada.Diantaranya dengan membangun pembangkit listrik skalakecil dari non fosil berupa sampah yang berkapasitas 1.000ton per hari, yang akan menghasilkan 40 Kilo Watt per hari.Sumber dananya berasal dari investasi swasta asing (Austra­lia) bekerja sama dengan perusahaan daerah propinsi dankota Pekanbaru dengan membentuk sebuah konsorsium.Disamping juga, kami merencanakan akan memanfaatkangas yang akan menghasilkan 30 Kilo Watt.Air menjadi persoalan. PDAM Tirta Siak putus kontrakkerjasama dengan Belanda 3 tahun lalu. Sebenarnya kerja­sama dimulai 7 tahun lalu. Pada awalnya terdapat 25 ribuSR (sambungan rumah red.) tetapi ternyata empat tahunmalah berkurang menjadi 14.000 SR. Saat ini, kondisi mulaimembaik dengan penambahan SR dalam dua bulan terakhir.Selain itu, PIP (pusat investasi pemerintah-red) Kemen­terian Keuangan memberi bantuan investasi untuk meng‘upgrade’. Untuk mengejar peningkatan jumlah layananSatu Jam Bersama Walikota Pekanbaru, H. Firdaus, S.T., M.T.Tahun 2030, Kota Pekanbaru Menjadi KotaNomor Satu di Pulau SumateraPekanbaru sebagai salah satu kota besar di Indonesia telah berkembangcukup pesat sehingga penduduknya saat ini telah mencapai angka 1 jutajiwa, yang berarti Pekanbaru telah ‘naik kelas’ menjadi kota Metropoli­tan. Untuk itu, menjadi menarik mendengarkan langsung dari WalikotaPekanbaru, H. Firdaus, langkah antisipasi pemerintah daerah dalammenyambut keberadaan Pekanbaru sebagai kota metropolitan denganberbagai peluang, tantangan dan permasalahannya.H. Firdaus, baru menjabat selama setahun lebih, setelah sebelumnyamenjabat sebagai Kepala Dinas PU. Tepatnya beliau dilantik pada 26Januari 2012. Pria yang masih terlihat energik ini menerima kami dalamsebuah wawancara yang akrab di ruang kerja pribadinya di kediamanresmi Walikota Pekanbaru pada suatu siang medio Maret 2013.Berikut ini petikan hasil wawancaranya.sumber foto: bagian humas pemkot PekanbaruLaporan Khusus
  • 39Edisi 3 - Maret 2013200 ribu SR, kami juga menjalin kerjasama BOT (Build,Operate, Transfer red.) 30 tahun dengan Korea yang saatini sedang dalam tahapan studi kelayakan. Direncanakandistribusi ke masyarakat tetap oleh PDAM. Total sambunganpada tahun 2018 akan mencapai 150 ribu SR.Infrastruktur telekomunikasi dilayani oleh semua opera­tor, namun kami membatasi jumlah tower nya agar tidak ter­jadi ‘hutan tower’. Dalam upaya mencapai Pekanbaru sebagaiCyber City, telah disepakati investasi Rp.500 miliar olehperusahaan swasta nasional konsorsium dengan perusahaandaerah untuk membangun fiber optic bawah tanah. Nantinyakebutuhan penyimpanan data akan terlayani untuk keselu­ruhan kota.Tahun ini pengelolaan sampah sudah sanitary landfill. Tahun depan sampah akan jadi bahan baku listrik.Masyarakat juga dilibatkan dalam mengelola bank sampah disekolah, dan kantor kelurahan. Saat ini, sudah berjalan baikpada 7 sekolah dan sudah terkumpul dana Rp.31 juta.Pembangunan kota secara merata menjadi konsentrasikedua. Apa langkah yang telah dan akan dilakukan?Pada tahun 2012 telah dilakukan revisi tata ruang.Dalam revisi ini, beberapa hal yang signifikan telah dilaku­kan. Pertama, memindahkan pusat pemerintahan kota daripusat kota sekarang ke wilayah bagian selatan Pekanbaru dikecamatan Tenayan Raya, yang berada di ruas jalan lingkarluar Pekanbaru yang mempunyai akses ke rencana jalan tolPekanbaru–Dumai. Akses tol ini termasuk hub MP3EI diSumatera.Kemudian juga diupayakan penataan ruang de­nganmembagi kawasan berdasar fungsi tertentu sehingga masing-masing mempunyai daya tarik agar dapat memicu per­tumbuhan.Terdapat 3 (tiga) wilayah kecamatan yang akandikembangkan, yaitu kecamatan Tenayan sebagai pusatpemerintahan dan kawasan industri, pusat bisnis baru,termasuk terminal barang (darat dan laut). Rumbai Pesi­sir sebagai kawasan pariwisata, dan CBD (Central BusinessDistrict-red) baru sebagai super blok kota Pekanbaru. Keca­matan Rumbai untuk perumahan, dilengkapi pusat rekreasiberupa kebun binatang dipadu dengan wisata air. Bantaransungai jadi water front city dikombinasikan dengan wisata air.Selain itu di kecamatan Tampan, terdapat dua kampus besarUniversitas Riau (30.000 mahasiswa) dan Universitas IslamRiau (26.300 mahasiswa) ditambah beberapa kampus kecil.Terkait bidang perumahandan permukiman, bagaimanakesiapan kota Pekanbaru?Tata ruang untuk perumahansudah ditetapkan. Mulai tahunlalu telah dimulai pengadaan tanahdalam rangka memenuhi 30 per­sen Ruang Terbuka Hijau (RTH).Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk penyiapan RTHtelah dimulai. Seperti kerjasama dengan Universitas IslamRiau, UNRI dan Politeknik, berupa penyediaan RTH di da­lam kampus. RTH difungsikan sebagai kolam retensi untukantisipasi berkurangnya daerah rawa. RTH juga difungsikansebagai tempat berolahraga. RTH menjadi multi fungsi.Penyediaan tanah untuk masyarakat menjadi perhatiankita. Terutama mengantisipasi tingginya tingkat pertumbuh­an penduduk yang mencapai 4,47 persen per tahun. Selainitu, sejak bencana alam di Sumatera Barat, terjadi lonjakanmigrasi penduduk yang mendorong meningkatnya minatbeli rumah khususnya MBR.Kami menyadari lahan yang terbatas sehingga harusdimanfaatkan secara efisien dan efektif. Saat ini, kami mulaimengambil kebijakan pembangunan rumah secara vertikalbaik berupa rusunawa maupun rusunami. Kembali kepada perkembangan kota Pekanbaru yangdemikian pesat, apakah terdapat daerah kumuh disini?Alhamdulilah tidak ada yang kumuh. Ini merupakan ha­sil kerjasama yang baik dengan APERSI (Asosiasi PengembangPerumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia-red), REI(Real Estate Indonesia-red), dan Perumnas.Sebelum mengeluarkan ijin prinsip membangun, parapengembang diminta untuk melakukan ekspose. Hasil evalu­asi menunjukkan bahwa masalah lingkungan yang timbulterjadi karena ketidaksinkronan atau kurangnya koordinasiantarperumahan, yang tidak saling mendukung. Itu lahsaya katakan pada teman pengembang untuk membangunmasyarakat madani dimulai dengan perencanaan yang baiktermasuk perencanaan perumahan.Kenapa? Kita harapkan tidak ada celah sedikit pununtuk terjadinya konflik. Kita antisipasi. Apa yang terjadisekarang? Kemungkinan konflik terjadi karena perencanaanyang kurang matang dan pelaksanaan di lapangan yang tidakselalu bersinergi. Ini bisa membuat masyarakat berkonflik.Masalah drainase antarperumahan yang mengakibat­kan banjir. Ini yang saya beri pengertian pada pengembangmaupun asosiasi sebagai rumah besar para pengembang.Kami juga menjaga air tanah, selain menjaga banjir, denganmenyiapkan sumur resapan. Bahkan kita punya perda (pera­turan daerah-red) untuk sumur resapan. Ini menunjukkankepedulian kami untuk menjaga lingkungan.Terkait dengan ekspose yangdilakukan sebelum memper-oleh ijin prinsip membangun,apakah Anda masih punyacukup waktu untuk itu?Kita sempatkan. Awalnyaselama enam bulan pertamapro­sesnya seperti biasa. Begitudievaluasi di lapangan ternyatasumber foto: bagian humas pemkot Pekanbaru
  • 40hasilnya tidak bisa (diterima-red). Jadi selama enam bulansampai setidaknya setahun ini akan diminta ekspose. Kitamengajak menyatukan persepsi untuk mencintai lingkunganyang bersih, dan sehat. Kita sampaikan kepada mereka inibukan untuk mempersulit. Sekarang sudah mulai terlihathasilnya. Pada saat ekspose tidak hanya di depan saya tapitermasuk SKPD (satuan kerja perangkat daerah-red) terkait.Semua pihak hadir karena ini menyamakan persepsi.Percepatan pembangunan yang diinginkan membu-tuhkan dukungan sumberdaya manusia yang memadai.Bagaimana anda mengantisipasinya?Hasil penelitian salah satu perguruan tinggi terkemukamenyatakan bahwa 20-30 tahun mendatang kota Pekanbaruberpeluang menjadi kota nomor satu di pulau Sumatera.Karenanya, pembangunan kota Pekanbaru tidak hanya fisikkota tapi juga sumberdaya manusianya terutama karenamempunyai sumberdaya alam terbatas.Pembangunan sumberdaya manusia penting. Pemba­ngunan sumberdaya manusia dimulai dengan pemberianpemahaman ajaran agama. Kembali kepada ajaran agama.Konkritnya mulai Mei tahun lalu ada program Sekolah Me­ngaji. Menyediakan waktu 40 menit sebelum jam pertamasekolah. 20 menit untuk membaca Al-Qur’an bersama, dan20 menit mendengar terjemahan dan pemahaman kandung­an Al-Qur’an. Hasilnya, pertama terbebas dari buta aksaraAl-Qur’an. Kedua, bisa menangkap, paham dan melaksana­kannya.Dua program andalan dalam pengembangan sumberdayamanusia, pelayanan kesehatan, dan pendidikan formal dankeagamaan. Meningkatkan pelayanan kesehatan denganmerubah paradigma. Selama ini asumsinya (pelayanankesehatan masyarakat-red) dengan menyediakan rumahsakit dan pusat kesehatan masyarakat yang bersifat kuratif.Kan butuh biaya besar dan tidak menyelesaikan masalah.Dirubah menjadi preventif. Dicegah di hulu. Menciptakanmasyarakat sehat. Konkritnya, cintai lingkungan. Mulai daridiri sendiri, keluarga, rumah tangga, lingkungan permukim­an, dan seterusnya seluruh kota. Jadilah kota yang bersihsehat dan tertata rapi.Ujungnya tercipta masyarakat agamis penuh toleransidapat bekerja sama berdampingan tanpa membedakan sukuagama. Ini semua dalam sebuah gerakan dan tidak sporadik.Sekolah mengaji itu gerakan, lingkungan sehat juga gerakan.Kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.Pemerintah tidak bisa dengan kekuatan sendiri tapi harusada 3 (tiga) unsur yang bekerjasama yaitu pemerintah (ek­sekutif dan legislatif), pemerintah-masyarakat, pemerintah-masyarakat-ulama.Bagaimana dengan kesiapan aparatur?Saya menyadari kondisi sumberdaya manusia dari peme­rintah. Dibutuhkan perubahan sangat mendasar. Walikotayang lama berbeda cara berpikirnya dengan saya. Perubahanmendasar dalam manajemen. Yang lalu ada bapak buah dananak buah. Sekarang tidak menggunakan kata itu tapi mitra(partner) kerja. Satu tahun awal belum melakukan mutasi.Pemahaman yang sama dulu. Setelah setahun baru dilakukanperubahan. Saat ini baru saja sekitar 2 (dua) bulan dilaku­kan penggantian (staf dan pimpinan unit-red). Hanya diberiwaktu 2 (dua) kali tiga bulan, kemudian prestasi dievaluasi.Diminta menandatangani pakta integritas. Kecepatan masihbelum sama tapi sudah terlihat perubahan. Pegawai di­mintamenjadi agen perubahan agar tercipta masyarakat yangmadani.Kendala dan hambatan utama dalam menjalankansemua konsep ini?Sampai hari ini yang signifikan belum ada paling riak-riak kecil. Paling PKL (pedagang kaki lima-red.). Maka men­jadi kepedulian kami. Pekanbaru tidak punya sumberdayaalam, yang jadi andalan kami adalah jasa termasuk pasardan PKL. Setiap bulan kami menerima migran sekitar 2.000orang dengan tingkat pendidikan rendah. Karenanya kamimelakukan pembinaan PKL melalui pembentukan koperasidan menyediakan tempat. Kami juga bekerjasama denganPTP V, perbankan, Telkom dan Pegadaian untuk menyedia­kan bantuan modal untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil danMenengah-red.) termasuk juga investasi dengan bekerjasamaswasta untuk membangun Pasar Induk.Selain itu, lambatnya pembangunan infrastruktur karenakesulitan pembebasan lahan. Tahun lalu dari alokasi danaRp.86 miliar, hanya cair Rp.30 miliar. Raker APEKSI (Aso­siasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia-red.) juga membahastentang pembebasan lahan. Ini perlu disuarakan.Deputi BPN (Badan Pertanahan Nasional-red.) padaRaker APEKSI menyatakan beban tugas begitu berat, jumlahpersonil terbatas, paradigma yang belum sama, ini tidakdipungkiri menjadi kendala yang membuat lambatnya pelak­sanaan pembangunan (pembebasan lahan-red.). Kerugianbesar buat bangsa ini jika BPN tidak cepat menangani ini.Apalagi Tahun 2013 diberlakukan aturan yang baru. Semua(urusan pembebasan tanah-red.) tidak lagi di Tim 9 tapi diBPN.Kalangan pengembang juga masih terkendala olehlamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses perijinan diBPN (OM).sumber foto: bagian humas pemkot PekanbaruLaporan Khusus
  • 41Edisi 3 - Maret 2013SukseskanProgram1.000 TowerMemperingati 6 Tahun Program 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013PEMERINTAH KOTAPEKANBARU
  • 42Indonesia telah menjadi salah satu negara denganpopulasi perkotaan terbesar di Asia Timur dan Pasifik.Pada tahun 2010, tercatat 49,8 persen pendudukIndonesia bermukim di wilayah perkotaan (Bank Dunia,2012). Fenomena ini terus berlanjut, dan ditengarai dalamwaktu dekat beberapa kota besar akan bertumbuh menjadikota metropolitan, yaitu kota dengan jumlah pendudukminimum 1 (satu) juta jiwa.Berkenaan dengan hal tersebut di atas, menjadi menarikuntuk mengetahui antisipasi pemerintah baik berupakebijakan, strategi maupun program yang dilaksanakan.HUDmagz berkesempatan mewawancarai DirekturPerkotaan dan Perdesaan Bappenas, Ir. HayuParasati, MPS. yang bertanggung jawabmenyiapkan Kebijakan dan Strategi PerkotaanNasional (KSPN). Berikut hasil wawancaranya.Bagaimana perkembangan penyusunanKebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN)?Kegiatan penyusunan KSPN dimulai dalam bentukProyek Reformasi Birokrasi Perkotaan di Direktorat JenderalCipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.Mereka bikinimplementasi di beberapa lokasi dan terdapat komponenkebijakannya berupa kebijakan pengelolaan perkotaan.Ternyata implementasinya jalan duluan karena TA-nya (technical assistance/bantuan teknis-red), berupapenyusunan kebijakan, berlarut-larut. Implementasinyabikin pasar, terminal dan lainnya terlepas dari penyusunankebijakannya. Sementara TA-nya tanggung. Reformasinyahanya menyangkut birokrasinya saja. Akhirnya diperbesarmenjadi KSPN. Kebetulan pembangunan perkotaan dinamikanyatinggi tapi tidak punya payung kebijakan secara makro.Walaupun penyelesaiannya mengambil waktu yang cukuplama. Padahal sudah dilakukan diskusi dengan banyak pihaktermasuk pemerintah daerah.Sekarang ini prosesnya sedang dicoba ditetapkan melaluiPerpres atau kalau memungkinkan jadi Undang-Undang.Indikatornya harus jelas ada bench marking (tolok ukur).Sementara itu, atas desakan stakeholder dibuatlah RUUPerkotaan yang sedang disiapkan di Kemendagri. Materinyasama. Secara paralel.Saat ini telah dibentuk Tim Koordinasi PembangunanPerkotaaan (TKPP). Tim Pengarah Kemenko Perekonomian,Kemenpera, Kemen PU, Kemendagri, dan Bappenas.Koordinatornya Menteri PPN/KepalaBappenas. Salahsatu tugas TKPP adalah menggodok KSPN melalui Pokja(kelompok kerja-red). Pokja dibentuk berdasar isu yangdibahas. Karena sedang menyusun KSPN makadibentuklah Pokja KSPN. Sementara ini masihberjalan agak lambat, padahal isunya berkembangterus. Ada keinginan dari kalangan di luarpemerintah yang meminta dilibatkan dalam PokjaKSPN, termasuk juga perguruan tinggi.Bisa digambarkan garis besar substansi dari KSPNtersebut?Tentunya ada visi pembangunan perkotaan, yaitu KotaBerkelanjutan dan Berdaya Saing untuk KesejahteraanRakyat. Pendekatannya adalah smart city, green city, danliveable city. Smart city diartikan sebagai kota inovatif, kreatifdan berbasis IT (information and technology-red), liveablecity adalah kota layak huni, berkeadilan dan mengakuikeragaman, dan green economy city adalah kota produktif,hijau dan berketahanan iklim. Pendekatan ini kemudianditerjemahkan masing-masing ke dalam bench markingatau tolok ukur. Sehingga pencapaiannya dapat terukur.Namun sampai saat ini, kami belum sepenuhnya berhasilmenerjemahkan tolok ukur perkotaan tersebut ke dalamindikator dan parameter. Masing-masing (pendekatan-red.) sudah dilakukan banyak lokakarya, yang seharusnyamenyatu dan tidak terpisah.WawancaraDirektur Perkotaandan Perdesaan BappenasIr. Hayu Parasati, MPS.“Kebijakan PembangunanPerkotaan akan Siap Tahun ini”Laporan Khusus
  • 43Edisi 3 - Maret 2013Rencananya, agar workable (indikator dan parameter-red.) maka dibagi dalam tahapan, yaitu standar minimumdan standar ideal. Tahun 2025, minimal ada kota yangmemenuhi standar ideal. Ada SPP (Standar PelayananPerko­taan) tahun 2025, semua perkotaan terpenuhi. Saatini, Kemendagri sedang menyusun SPP tetapi hanya aspekpelayanan publik. Seharusnya menyangkut tiga pendekatantadi, karena berbicara perkotaan banyak aspek lain yangperlu disentuh, seperti ketenagakerjaan dan lainnya.Jalannya paralel. Ibu-nya belum ada tapi anaknya sudahdibuat.Selain SPP, kita juga sudah punya indikator yang ditetap­kan dalam RPJMN. Misalnya Indeks Kriminalitas salah satubagian dari livable city. Ini dijadikan standar minimum saatini. Kota-kota sendiri belum tahu jika terdapat indikator ini. SPP nanti akan menjadi Peraturan Pemerintah (PP).Jadi akhir tahun ini, regulasi terkait kebijakan pembangunanperkotaan seperti Perpres, dan PP dapat diselesaikan.Tentunya substansi kebijakannya masuk dalam RPJMN 2015-2019. Dengan demikian, kita berharap tahun 2015 sudahmulai dilaksanakan.Kalau melihat perkembangan perkotaan termasukmetropolitan saat ini, sepertinya berjalan sendiri saja.Apakah benar begitu?Ya, karena belum ada acuan. Belum ada kebijakan yangjelas. Walaupun demikian, sebenarnya kota-kota sudahbanyak melakukan inisiatif bahkan inovasi yang kalaudiperhatikan sebenarnya sejalan dengan apa yang sedangdigodok menjadi kebijakan pembangunan perkotaan. Semuatergantung pimpinannya. Saat ini, pemerintah kota Surabaya, Yogya, Balikpapan,Makasar, Palembang, dan Denpasar telah bertemu denganpemerintah pusat dan menyatakan minatnya untukmedapatkan fasilitasi dan pendampingan dalam rangkapembangunan perkotaan. TKPP menjadi satu-satunya pintu(one gate policy) dalam memasilitasi kota tersebut. Dibantujuga oleh Bank Dunia. TKPP diberdayakan secara nasional,kebijakan disiapkan segera, prosedur disiapkan denganbantuan lembaga donor.Apakah dalam TKPP ada pembahasan isu perkotaan?Ada tetapi kaitannya dengan Jabodetabekjur (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur-red.), yaitumenyinkronkan pelaksanaan pembangunan antarwilayahmelalui BKSP (Badan Kerja Sama Pembangunan)Jabodetabekjur.Efektifitas BKSP dievaluasi. Ternyata terbatas hanyamelakukan kompilasi saja tetapi pelaksanaannya tidakberperan. Telah di evaluasi bahwa pelaksanaan usulan BKSPharus diangkat ke atas minimal Wapres.Sebetulnya ada dasarnya yaitu Perpres tentang RencanaTata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTRKSN) Perkotaan.Tidak perlu jauh-jauh membahas isu yang akan ditangani,sementara ini tidak ada satu pun propinsi yang telahmelaksanakan RTRKSN ini.Apakah ada koordinasi antara BKTRN dan TKPP?Selama ini sepertinya belum, karena TKPP sendiri belumefektif. Tadinya karena konsep utuh kebijakan perkotaanbelum jadi, maka kami belum berani melakukan tindakan.Karena kan harus ada dasarnya.Bagaimana peran Bappenas dan kementerian teknisdalam konteks pembangunan perkotaan? Apakahketerlibatan masyarakat sudah diakomodasi?Saat ini yang aktif berperan dalam pembangunanperkotaan adalah Bappenas, Kementerian PU, KementerianDalam Negeri. Bappenas bertanggung jawab menyelesaikanKSPN termasuk menggolkan regulasinya baik berupaperaturan presiden atau bahkan undang-undang, danmenyiapkan program pembangunan perkotaan.Kementerian PU sudah lebih maju, misal DirektoratJenderal Tata Ruang sudah menyusun konsep green citymisalnya. Bahkan sudah juga mengembangkan beberapaparameter yang terkait dengan tupoksi mereka. Sebenarnyaparameter yang telah ditetapkan oleh mereka telahmencakup keseluruhannya tetapi karena bukan tupoksimereka sehingga tidak dielaborasi. Keterkaitan antarakota dan desa juga sudah mulai dielaborasi. Ada hal lainlagi. Nantinya RPIJM (Rencana Program Investasi JangkaMenengah-red.) yang ditangani oleh Ditjen Cipta KaryaKementerian Pekerjaan Umum diselaraskan dengan KSPN.Kemendagri yang saat ini sedikit tertinggal. SementaraTKPP nantinya berperan menyebarluaskan informasitermasuk pembelajaran pembangunan perkotaan. Terkait keterlibatan masyarakat, masih dalam bentukketerlibatan beberapa LSM seperti Rujak Center, danbeberapa individu dari perguruan tinggi dari berbagai daerahdan asosiasi perencana (OM).
  • 44PengantarPelaksanaan konsep desentralisasi dan otonomi daerahtelah berlangsung lama bahkan sejak sebelum kemerde­kaan, dan mencapai puncaknya pada era reformasidengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-UndangNomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan yangkemudian direvisi masing-masing menjadiUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004.Walaupun demikian, penerapan konsepdesentralisasi dan otonomi daerah di Indo­nesia sampai saat ini dianggap masih belum menunjukkanhasil yang menggembirakan. Masih ditemukan banyak kele­mahan dalam pelaksanaannya, baik dari kelengkapan regulasi,kesiapan pemerintah daerah, maupun penerimaan masyarakatsendiri.Terlepas dari itu semua, desentralisasi dan otonomi daerahtelah menjadi suatu keniscayaan dengan mempertimbangkanamanat UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia yangtelah menegaskan hal tersebut. Dengan demikian, menjadilebih berharga kemudian meninjau kembali pencapaian se­lama ini dan merumuskan agenda desentralisasi dan otonomike depan. Dengan keterbatasan yang ada, tulisan ini padaintinya mencoba merumuskan agenda tersebut. Pengertian dan FilosofiSecara formal, berdasar Undang-Undang Nomor 32 Ta­hun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi diar­tikan sebagai penyerahan kewenangan pemerintah oleh Pe­merintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka NegaraKesatuan Republik Indonesia. Sementara otonomi daerahdiartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah oto­nom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan peme­rintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai denganperaturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004).Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahpusat kepada daerah otonom bermakna peralihan kewenang­an secara delegasi, lazim disebut delegation of authority. De­ngan demikian, pemberi delegasi kehilangan kewenangan itu,semua beralih kepada penerima delegasi. Berbeda ketika pe­limpahan wewenang secara mandatum, pemberi mandat ataumandator tidak kehilangan kewenangan dimaksud. Mandat­aris bertindak untuk dan atas nama mandator. Sebagai kon­sekuensinya bahwasanya pemerintah pusat kehilangan ke­wenangan dimaksud. Semua beralih menjadi tanggungjawabdaerah otonom, kecuali urusan pemerin­tahan yang oleh undang-undang dinyata­kan sebagai urusan pemerintah pusat.3Walaupun demikian, menurut Devas(1997), pengertian dan penafsiran ter­hadap desentralisasi ternyata sangat be­ragam, dan pendekatan terhadap desentralisasipun sangatbervariasi dari negara yang satu ke negara yang lain. Tetapi,secara umum definisi dan ruang lingkup desentralisasi selamaini banyak diacu adalah pendapat Rondinelli dan Bank Dunia(1999), bahwa desentralisasi adalah transfer kewenangan dantanggungjawab fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintahpusat kepada pemerintah daerah, lembaga semi-pemerintah,maupun kepada swasta. Menurut Suwandi (2005), filosofi dari otonomi daerahadalah (i) eksistensi pemerintah daerah untuk menciptakankesejahteraan secara demokratis; (ii) setiap kewenangan yangdiserahkankedaerahharusmampumenciptakanke­sejahteraandan demokrasi; (iii) kesejahteraan dicapai melalui pelayananpublik; (iv) pelayanan pubik dapat bersifat pelayanan dasarmaupun bersifat pengembangan sektor unggulan.Reformasi Regulasi Desentralisasi dan Otonomi DaerahDimulainya otonomi daerah pada era reformasi di Indo­nesia ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang No­Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia:Pencapaian dan Agenda Kedepan1Mungkin banyak diantara kita yang tidak mengetahui bahwa setiap tanggal 25 April diperingati sebagai hari OtonomiDaerah di Indonesia. Hari otonomi daerah diperingati pertama kali pada tahun 1997. Untuk itu, tulisan ini dimaksud­kan sebagai salah satu upaya memperingati Hari Otonomi Daerah tersebut. Selamat dan semoga otonomi daerah mencapaitujuannya menyejahterakan masyarakat Indonesia dalam waktu tidak lama lagi. AminOswar Mungkasa21. Versi lengkap dari tulisan ini dengan judul Desentralisasi dan Otonomi daerah diIndonesia: Konsep, Pencapaian dan Agenda Ke Depan dapat di akses on line diwww.academia.edu/2759012/Desentralisasi_dan_Otonomi_Daerah_di_Indonesia_Konsep_Pencapaian_dan_Agenda_Kedepan2. Pemimpin Redaksi HUD Magazines. (sandi.putra61@gmail.com)3. Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan,bahwasanya urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusatmeliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal,dan agama.Pendapat
  • 45Edisi 3 - Maret 2013mor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Un­dang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang secararesmi dicanangkan per 1 Januari 2001.Kemudian, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi dae­rah di Indonesia memasuki babak baru dengan terbitnya UUNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yangtelah diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004. Undang-undang tersebut secara substansial mengubah  beberapa para­digma penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam UUNo. 22 Tahun 1999. Salah satunya adalah desentralisasi dandekonsentrasi dipandang sebagai sesuatu yang bersifat konti­num bukan bersifat dikotomis. Dalam pembentukan daerah,UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mengatur persyaratan ad­ministrasi, teknis dan fisik kewilayahan. Hal ini dimaksudkanagar pembentukan daerah dapat menjamin terselenggaranyapelayanan secara optimal.Berkenaan dengan pembagian urusan pemerintahan ter­dapat pembagian urusan yang spesifik. Pertama, urusan yangsepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Pusat, meliputi poli­tik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskalnasional, yustisi, dan agama. Kedua, urusan yang bersifat con­current atau urusan yang dapat dikelola bersama antara pusat,provinsi, atau pun kabupaten/Kota.Dalam urusan bersama yang menjadi kewenangan daerahterbagi dua, yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Urusanwajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pe­layanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuh­an kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasardan sebagainya. Sedangkan yang bersifat pilihan adalah halyang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkankesejahteraan.Selanjutnya agar penyediaan pelayanan kepada masyarakatmampumemenuhiukurankelayakanminimal,pelaksanaanpe­layanan kepada masyarakat oleh PemerintahDaerah harus berpedoman kepada StandarPelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkanoleh Pemerintah.Aspek penting lainnya adalah aspekdemokratisasi yang diukur dari unsur keter­libatan masyarakat dalam menentukanpejabat publik di daerah. Oleh sebab itu,Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerahdipilih secara langsung oleh rakyat.HubunganantaraPemerintahDaerahdanDPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setaradan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwadi antara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukanyang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi.Sementara berdasar UU Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Daerah, yang merupakan hasil revisiterhadap UU Nomor 25Tahun 1999, pengaturan pembiayaandaerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsen­trasi, dan tugas pembantuan. Pembiayaan penyelenggaraanpemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atasbeban APBD. Oleh karenanya, kepala daerah diberikan ke­wenangan untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment)dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) sertabantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai dana perim­bangan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan ber­dasarkan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN danpembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangkatugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pe­merintahan yang menugaskan.Selain itu, dilakukan juga perubahan pola bantuan dansumbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sub­sidi Daerah Otonom dan Dana Inpres dihapuskan dan digantidengan DAU yang bertujuan untuk mengurangi ke­timpangankemampuan keuangan antar daerah (horizontal imbalance). Pencapaian Desentralisasi dan Otonomi DaerahSejak dicanangkannya otonomi daerah pada tahun 2000,telah terbentuk daerah otonom baru sebanyak 217 buah yangterdiri dari 8 provinsi, 175 kabupaten dan 34 Kota. Denganperkataan lain terjadi peningkatan  68% dari jumlah daerahotonom tahun 1998 atau secara rata rata dalam satu tahunlahir 18 daerah otonom baru. Sehingga daerah otonom men­jadi sebanyak 536 unit (propinsi, kabupaten, kota) (Wikepe­dia, 2013). Selengkapnya pada Tabel 1.Hasil evaluasi efektifitas pelaksanaan otonomi daerahmenunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah belummencapai tujuan yang hakiki dari otonomi daerah yaitu me­ningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesimpulan ini merupakanhasil kajian Direktorat Otonomi Daerah Bappenas pada ta­hun 2011. Adapun indikator pengukuran efektifitas pelaksanaan oto­nomi daerah yang dipergunakan adalah (i) angka Kemiskinan;(ii) kualitas SDM; (iii) pemenuhan hak dasar; (iv) lapangankerja dan angka pengangguran; (v) pengembangan infrastruk­tur seperti jalan, penerangan dan air minum; (vi) pember­dayaan ekonomi; (vii) kualitas pengelolaan pemerintahan ber­Tabel 1 Perkembangan Jumlah Daerah Otonom antara Tahun 1999 – 2013JUMLAH DAERAH OTONOM 1999 PERUBAHAN 2010Jumlah provinsi 26 8 34Jumlah kabupaten 234 175 409jumlah kota 59 34 93Jumlah Total Daerah Otonom(*) 319 217 536Sumber: Wikipedia, 2013(*) Angka ini tidak termasuk 1kabupaten administratif dan 5 kota administratif di DKI Jakarta.
  • 46dasar prinsip Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).Terlepas dari perdebatan tentang dampak positip dannegatip dari otonomi daerah, setidaknya berbagai kalanganmempercayai terdapat banyak hal positip dari penerapankonsep otonomi daerah di Indonesia, diantaranya (i) se­makin meningkatnya tingkat kemandirian dan kemampuandaerah dalam mengelola pembangunan ekonomi daerahnya,ditunjukkan dari terjadinya perencanaan ekonomi daerahyang lebih mempertimbangkan aspirasi masyarakat di daerah(bottom-up planning), disertai peningkatan kemitraan denganberbagai pemangku kepentingan; (ii) perkembangan pereko­nomian yang signifikan, ditandai dengan peningkatan ProdukDomestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan per kapita,pertumbuhan ekonomi, serta semakin membaiknya fungsi in­termediasi bank umum.Sementara hasil kajian  IRDA  (2002) menunjukkan de­sentralisasi berhasil mendorong terwujudnya tiga kondisipenting, yaitu (i) meningkatnya kepedulian dan pengharga­an terhadap partisipasi masyarakat dalam proses politik ditingkat lokal; (ii) perangkat pemerintahan daerah memilikikomitmen yang makin kuat dalam pemberian layanan sertamerasakan adanya tekanan yang berat dari masyarakat agarmereka meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan (iii)pemerintah daerah saling bekerjasama dan berbagi informasiuntuk menyelesaikan persoalan yang sama-sama mereka ha­dapi.  Walaupun demikian,  SMERU (2002)  mengungkapfakta banyaknya daerah yang memberlakukan berbagai pu­ngutan baru yang berpotensi menghambat ikliminvestasi dan gairah bisnis lokal (Utomo, 2010).Di sisi lain, dampak negatif juga terjadi dian­taranya (i) banyak kebocoran (korupsi) dan peng­gunaan anggaran yang tidak efisien dan efektif;(ii)terbukanyapotensikegaduhanyangdisebab­kan oleh ketidaksiapan daerah dan ketidakleng­kapan desain regulasi untuk mengimplementasikanproses desentralisasi, berupa desentralisasi KKN danduplikasi Perda yang justru berlawanan dengan spiritotonomi daerah. Jika sebelumnya watak KKN lebih bersifatvertikal dengan institusi di atas mengambil bagian yang palingbesar, maka sejak era otonomi watak KKN lebih bersifat hori­zontal dengan setiap lini penyelenggara pemerintah (daerah)mengambil bagian yang sama. Contoh lainnya, pemerintahdaerah mencoba meningkatkan penerimaan daerah akibatorientasi kepada PAD yang berlebihan. Masalahnya adalah,peningkatan PAD tersebut dibarengi dengan kebijakan-ke­bijakan duplikatif sehingga sangat memberatkan masyarakatdan pelaku ekonomi pada khususnya4. Sebagian besar perda-perda tersebut dianggap menjadi penyebab munculnya highcost economy (ekonomi biaya tinggi) sehingga tidak mendu­kung upaya peningkatan iklim usaha di Indonesia, baik dalambentuk pajak, retribusi, maupun non-pungutan. Pada kasusini tentu saja pemerintah daerah telah berperan sebagai pen­cari rente (Rent-Seeker) (Sari dkk, 2012).Temuan lain oleh Hidayat (2003), bahwa kebijakan de­sentralisasi juga tak luput dari serangkaian permasalahan se­perti munculnya pembengkakan organisasi daerah, terjadinyaoligarki politik oleh elit lokal maupun gejala pembangkangandaerah terhadap pemerintah pusat.Isu, Tantangan dan KendalaMemperhatikanpengalamanpelaksanaanotonomidaerah,dapat dikategorikan beberapa isu utama yang perlu mendapatperhatian, yaitul Tumpang tindih regulasi sektoral dan desentralisasi terhadappelaksanaan otonomi daerah.Berdasarkan kajian Direktorat Otonomi Daerah Bappenas(2011), terdapat 87 regulasi sektoral yang mengatur 31 urus­an yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Setidaknya29 bidang urusan diantaranya tumpang tindih.Ditengarai beberapa faktor menjadi penyebab tum­pangtindihnya regulasi sektoral yaitu (i) pertentangan antaraundang-undang dengan peraturan pelaksanaannya; (ii) kebi­jakan instansi pusat saling bertentangan; (iii) benturan antarawewenang instansi pemerintah karena pembagian wewenangyang tidak sistematis; (iv) perbedaan antara peraturan perun­dangan dengan yurispudensi dan Surat Edaran MahkamahAgung (Direktorat Otonomi Daerah, 2011).l Pelaksanaan otonomi daerah belum efektifSalah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalahmeningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.Namun berdasar hasil kajian Direktorat OtonomiDaerah Bappenas (2011), ternyata pelaksanaanotonomi daerah belum berhasil meningkatkankesejahteraan secara signifikan.l Ekstensifikasi sumber pendapatan Daerahyang berlebihanSalah satu konsekuensi otonomi daerah ada­lah kewenangan daerah yang lebih besar dalampengelolaan keuangannya, yang berdampak padamunculnya  risiko bawaan, bahwa daerah akan melakukanupaya maksimalisasi, bukan optimalisasi, perolehan pendapat­an daerah.Langkah yang dilakukan adalah melalui pola tradisionaldengan mengintensifkan dan mengekstensifkan pemungutanpajak dan retribusi. Pola ini menjadi sebuah pilihan utamakarena ketidakmampuan pemerintah dalam mengembangkansifat wirausaha (enterpreneurship).Langkah ekstensifikasi pajak daerah akan menimbulkan4. Menteri Keuangan pada tahun 2003 telah merekomendasikan kepada MenteriDalam Negeri untuk mencabut 206 Perda di seluruh kabupaten/kota diIndonesia. Perda yang bermasalah pada level kabupaten pada tahun 2006bahkan mencapai 65,63% dari seluruh total Perda yang diproduksi, sedangkanpada level propinsi dan kota di bawah 22%. (Jatmiko, 2010)Pendapat
  • 47Edisi 3 - Maret 2013beban yang terlalu besar buat masyarakat umum dan pelakuekonomi yang pada akhirnya berujung pada meningkatnyabeban masyarakat secara tidak proporsional dan menimbul­kan ekonomi biaya tinggi sehingga dapat melemahkan per­tumbuhan ekonomi daerah.l Belum optimalnya hasil pemekaran daerahPemekaran wilayah merupakan salah satu dampak ikutandari penerapan kebijakan desentralisasi di Indonesia, bahkanterlihat bahwa pertambahan wilayah administratif kabupaten/kota hasil pemekaran bertambah secara signifikan sejak dimu­lainya kebijakan desentralisasi ini.Namun dengan banyaknya daerah otonom baru, ber­dampak terhadap semakin besarnya dana pembangunan dae­rah otonom baru yang dialokasikan dari APBN. Sebagai ilus­trasi, pada tahun 2002 dialokasikan DAU sebesar Rp. 1.33triliun, tahun 2003 sebesar Rp. 2.6 triliun dan pada tahun2010 sebesar Rp. 47.9 triliun. (Harmantyo, 2011).Berdasar kajian Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerin­tahan (2010), terdapat sejumlah kelemahan dalam pelaksana­an penataan daerah di Indonesia, yaitu (i) desain kebijakansangat kental dengan pola pikir ‘inward looking’ sehinggapenataan daerah diterjemahkan hanya sebagai pembentukandaerah otonom baru; (ii) bersifat parsial, sehingga kepenting­an per daerah yang menjadi acuan.Dilain pihak, ditemui fakta bahwa pemekaran wilayahtersebut terlihat tidak disiapkan dengan baik sehingga ditemuikabupaten baru yang hanya berpenduduk 12 ribu jiwa. Di­samping persoalan adanya ketimpangan antara besarnya danayang dialokasikan dengan hasil yang dicapai dalam pemba­ngun­an daerah otonom baru serta munculnya konflik hori­sontal yang cenderung semakin meningkat, yang ternyatamasalah di atas juga disebabkan oleh lemahnya aturan per­syaratan dan penahapan pembentukan daerah otonom baru.l Kondisi SDM aparatur pemerintahan dan legislatif yang be­lum menunjang sepenuhnya pelaksanaan  otonomi daerahKeberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ber­gantung kepada kemampuan aparaturnya, sementara berdasarfakta pencapaian otonomi daerah, hanya 20 % pemerintahdaerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah dan ber­buah kesejahteraan rakyat di daerah. Ditengarai rendahnyapencapaian ini banyak ditentukan oleh kapasitas dan integri­tas sumberdaya manusia yang masih jauh dari memadai.Beberapa faktor menyumbang pada terjadinya kondisiini, yaitu (a) masih rendahnya profesionalitas birokrasi, di­sebabkan antara lain pola rekruitmen yang belum sempurna(menyangkut perencanaan kebutuhan dan seleksi); (ii) polapembinaan karir yang belum mempunyai aturan yang jelasdan pasti, sehingga mempengaruhi terhadap semangat danbudaya kerja birokrasi; (iii) masih kuatnya pengaruh kekuat­an politik pada birokrasi daerah, sehingga loyalitas aparaturpemerintah cenderung lebih kuat kepada kekuatan politikdari pada kepentingan masyarakatl Partisipasi masyarakat masih belum memadaiMasyarakat menjadi salah satu faktor penting bagi setiapkebijakan yang diberlakukan, karena masyarakat sesungguh­nya adalah pelaku utama, yang langsung “bersentuhan” atauberkepentingan dengan kebijakan tersebut. Oleh karenanyaketerlibatan masyarakat menjadi suatu keniscayaan. Secaraumum, keterlibatan masyarakat dalam proses implementasiOtonomi Daerah belum terlihat jelas. Kondisi ini bermuarapada masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang oto­nomi daerah. Bahkan pemahaman masyarakat cenderungbertentangan dengan jiwa otonomi daerah. Sebagai ilustrasi,pada beberapa daerah, nelayan daerah lain tidak boleh me­nangkap ikan di luar daerahnya (Sari dkk., 2012).l Korupsi di Daerah masih marakFenomena lain yang sejak lama menjadi kekhawatiranbanyak kalangan berkaitan dengan implementasi otonomidaerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke dae­rah5. Beberapa bentuk korupsi yang masih terjadi diantaranya(i) penggelembungan nilai barang dan jasa pada proses peng­adaan barang dan jasa; (ii) Penghapusan barang inventaris danaset negara (tanah); (iii) pungutan liar dalam penerimaan pe­gawai, pembayaran gaji, kenaikan pangkat, pengurusan pensi­un dan sebagainya; (iv) pemotongan uang bantuan sosial dansubsidi (sekolah, rumah ibadah, panti asuhan dan jompo); (v)pemberian bantuan fiktif; (vi) penyelewengan dana proyek;(vi) penyelenggaraan proyek fiktif; (vii) manipulasi hasil pe­nerimaan penjualan, penerimaan pajak, retribusi dan iuran(Sari dkk., 2012)l Kesalahpersepsian terhadap keberhasilan otonomi daerahyang diukur dengan kemampuan keuangan daerahKeberhasilan otonomi daerah seringkali dipersepsikansebagai keberhasilan suatu daerah hanya dalam aspek ke­mampuan keuangan daerah. Akibatnya konsep “urusan”lebih dikaitkan dengan “keuangan”, yaitu hak daerah untukmenggali sumber keuangan dan bukan untuk memberikanpelayanan.Agenda ke DepanMemperhatikan isu utama dalam pelaksanaan otonomidaerah yang telah banyak mempengaruhi pelaksanaan otono­mi daerah, dibutuhkan langkah nyata dalam menanggapi isudimaksud. Beberapa agenda yang dipandang perlu dan segerauntuk dilakukan adalah:l Penyusunan Desain Besar Otonomi Daerah Tahun 2015-2025Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah telahberlangsung lama, namun pelaksanaannya masih terkesan5. Sepanjang 2004-2011 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatatterdapat sebanyak 158 kasus korupsi yang menimpa kepala daerah yang terdiriatas gubernur, bupati, dan wali kota (Sari dkk., 2012).
  • 48berubah-ubah bahkan pada era reformasi perubahan regu­lasi terkait otonomi daerah berlangsung dalam waktu yangsingkat. Sebagai ilustrasi, Undang-Undang Nomor 22 Ta­hun 1999 hanya efektif selama 5 tahun dan direvisi menjadiUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Untuk itu, perludisiapkan langkah penyiapan naskah akademik dengan me­libatkan berbagai pihak. Desain Besar ini akan dilengkapidengan peta jalan yang sekaligus merupakan masukan bagipenyusunan RPJMN Tahun 2015-2019.l Penyempurnaan regulasi otonomi daerah dan sinkronisasidengan regulasi sektoral terkaitAgenda utama yang perlu dilakukan adalah sinkronisasikeseluruhan regulasi terkait otonomi daerah, baik sektoralmaupun yang terkait langsung dengan otonomi daerah, ter­masuk regulasi di pusat (undang-undang, PP, permen, juklak,juknis), maupun daerah (perda). Sebagai konsekuensi logis­nya, undang-undang otonomi daerah kemungkinan besarjuga perlu direvisi.Berdasar penelitian dan diskusi yang diselenggarakan Pro­gram Pascasarjana S2 Politik danPemerintahan Fakultas Ilmu Sosialdan Ilmu Politik Universitas GadjahMada selama tahun 2008-2009, di­sepakati terdapat beberapa isu yangbelum mampu dijawab oleh desaindesentralisasi saat ini, yaitu:Ketidakjelasan pembagian ke­ wenangan antara pemerintahpusat, provinisi dan kabupaten/kota yang berakibat pada per­bedaan interprestasi, tumpangtindih, dan tarik-menarik kewenangan antarlevel peme­rintahan (pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,pemerintah daerah provinsi dengan kabupaten/kota);Kerancuan yang terjadi menyusul model susunan pe­ merintahan yang menempatkan provinsi sebagai daerahotonom sebagaimana kabupaten/kota, padahal wilayahprovinsi meliputi wilayah kabupaten/kota, dan pada saatbersamaan juga merupakan wakil pemerintah pusat didaerah;Situasi pembuatan kebijakan desentralisasi/otonomi dae­ rah yang cenderung terpecah-pecah sehingga menghasil­kan peraturan perundang-undangan yang saling ber­tentangan atau tidak tepat sasaran, baik dalam lingkupnasional maupun lokalKecenderungan pemerintah nasional tidak melakukan penyesuaian kelembagaan dengan rezim desentralisasise­­hingga yang terjadi justru “pembengkakan” strukturkelembagaan di pusat;Pembagian kewenangan menjadi urusan wajib dan urus­an pilihan yang belum jelas dan cenderung seragam untukseluruh daerah sehingga menimbulkan banyak kesulitankarena tak seluruhnya sesuai dengan karaktersitik dan ke­butuhan daerah, dan;Banyaknya urusan pemerintahan yang menyaratkan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria), dimanakelambanan di kementerian sektoral dalam mengeluarkanNSPK berimbas pada tidak adanya standar kualitas penye­lenggaran urusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.Walaupun ada keleluasaan bagi daerah untuk bergeraksebelum NSPK keluar, namun sangat sedikit daerah yang­berinovasi untuk menetapkan sendiri kualitas pelayananpubliknya (Dwipayana, 2011).Salah satu masukan terkait revisi Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 berasal dari Hakim Konstutusi Akil Mochtar(2012), yang menyatakan bahwa setidaknya terdapat 22 isustrategis yang dirumuskan dalam RUU Pemerintahan Daerahantara lain: (1) pembentukan daerah otonom; (2) pembagianurusan pemerintahan; (3) daerah berciri kepulauan; (4) pemi­lihan kepala daerah; (5) peran gubernur sebagai Wakil Peme­rintah Pusat di Daerah; (6) Muspida;(7) perangkat daerah; (8) kecamatan;(9) aparatur daerah; (10) peraturandaerah; (11) pembangunan daerah;(12) keuangan daerah; (13) pelayananpublik; (14) partisipasi masyarakat;(15) kawasan perkotaan; (16) kawasankhusus; (17) kerjasama antardaerah;(18) desa; (19) pembinaan dan peng­awasan; (20) tindakan hukum ter­hadap aparatur Pemda; (21) inovasidaerah; (22) dan Dewan PertimbanganOtonomi Daerah (DPOD).l Peningkatan kualitas proses perencanaan pembangunan daerahPembangunan daerah yang berkualitas masih sulit dica­pai, ketika proses perencanaan pembangunan daerah belummendapat perhatian. Untuk itu, beberapa hal yang perlu di­lakukan adalah peningkatan kualitas para pimpinan dan stafperencana melalui pendidikan dan pelatihan perencanaanberkala, dan peningkatan kualitas rapat koordinasi wilayah,pembenahan sistem informasi, peningkatan kualitas data, danpelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dan tepatwaktu.l Peningkatan kualitas pengendalian program melalui pengem­bangan sistem informasi otonomi daerah yang menerapkanmanajemen pengetahuanSalah satu kelemahan pelaksanaan otonomi daerah adalahtidak terpantaunya kegiatan secara memadai, yang terutamadiakibatkan oleh kesulitan mengakses data pencapaian. Aki­batnya hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah menjadikurang berkualitas. Untuk itu, perlu dikembangkan konsepPendapat
  • 49Edisi 3 - Maret 2013manajemen pengetahuan yang pada intinya menjaga alirandata dan informasi mulai dari pengumpulan data dasar, peng­olahan, pendistribusian dan bahkan meningkatkan data daninformasi tersebut menjadi pengetahuan. Beberapa hal yangakan tercakup adalah sistem informasi, mekanisme monitor­ing dan evaluasi, ketersediaan akses melalui keberadaan pusatinformasi di tiap daerah.l Pembenahan proses pemekaran daerah melalui penyusunanDesain Besar Penataan daerahSebagaimana telah diketahui bahwa pemekaran daerahternyata pada akhirnya tidak mendukung tujuan pelaksanaanotonomi daerah, bahkan pada titik tertentu menjadi bebanbagi pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu, dibutuhkansuatu grand design (desain besar) yang dapat menjadi suatuacuan bagi langkah pemekaran daerah.Saat ini telah tersedia suatu makalah kebijakan bertemaDesain Besar Penataan Daerah6di Indonesia, yang merupa­kan hasil kolaborasi berbagai pihak dengan dikoordinasikanbersama oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kemitraanbagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Partnership for Gover­nance Reform). Menjadi agenda pemerintah selanjutnya untukmereview dan menginternalisasikan Desain Besar ini kedalamDesain Besar Otonomi Daerah dan regulasi terkait khususnyaundang-undang otonomi daerahBeberapa ide utama dalam dokumen ini diantaranya ada­lah(i) terdapat 4 (empat) elemen dasar penataan daerah, yaitu(a) pembentukan daerah persiapan sebagai tahap awalsebelum ditetapkan sebagai daerah otonom; (b) peng­gabungan dan penyesuaian daerah otonom; (c) penataandaerah yang memiliki karakteristik khusus; (d) penetapanestimasi jumlah maksimal daerah otonom di Indonesia ta­hun 2010-2025 (selengkapnya pada Tabel 2 );(ii) nilai dasar pembentukan daerah otonom terdiri atasefisiensi administrasi (daya saing daerah dan skala ekono­mi dan jumlah beban propinsi) dan efektifitas adminis­trasi (rentang kendali, aksesibilitas dan potensi wilayah),demokrasi pemerintahan (aspirasi dan kendali masyarakat,keterwakilan), dan ketahanan nasional.Untuk melihat jumlah ideal dari propinsi, kabupaten/kota,digunakan 7 (tujuh) formulasi dari berbagai sudut pandang,yaitu (i) administrasi publik, yaitu meningkatkan efisiensi danefektifitas pemerintahan dan mengaktualisasikan representasilokal; (ii) manajemen pemerintahan, dengan pertimbanganjumlah penduduk, luas wilayah, dan rentang kendali; (iii)manajemen keuangan; (iv) demografi, dengan pertimbang­an kepadatan penduduk, persebaran dan etnis; (v) geografi,yaitu hidrologi, perairan kepulauan, topografi, ekologi; (vi)perta­hanan dan keamanan, yaitu geografi, demografi, sumberdaya alam/buatan, kondisi sosial ekonomi; (vii) sosial ekono­mi, yaitu agama, budaya, tingkat kemakmuran.l Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembenah­anbirokrasi daerah melalui reformasi birokrasiFenomena rendahnya kualitas sumberdaya manusia didaerah yang telah berlangsung lama perlu segera dihentikan.Dimulai dengan penyusunan sistem kepegawaian daerah yangberisi pola rekrutmen, penjenjangan karir, sistem insentif/di­sinsentif, sistem pendidikan pegawai, dan lainnya, yang di­padu dengan pengembangan reformasi birokrasi di daerah.Dimungkinkan juga pertukaran data dan informasi secaraaktif diantara pemerintah daerah.l Pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan,pemantauan dan evaluasi secara partisipatifSelama ini proses desentralisasi dan otonomi daerah ter­lalu fokus pada aspek kepemerintahan, dengan melupakanbahwa filosofi otonomi daerah diantaranya adalah keterlibat­an aktif masyarakat dalam proses ini. Akibatnya masyarakathanya menjadi obyek. Untuk itu, dibutuhkan upaya bertahapuntuk mulai melibatkan masyarakat dimulai dengan melaku­kan sosialisasi secara intensif, menyelenggarakan dengarpendapat publik, melibatkan masyarakat dalam pemantauandan evaluasi secara partisipatif. Dengan demikian diharapkandukungan masyarakat akan membantu meningkatkan kuali­tas otonomi daerah.l Pengembangan alternatif sumber pembiayaan pemerintahdaerahKesulitan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mem­peroleh sumber pembiayaan di daerah perlu disikapi denganmenyiapkan terobosan alternatif pembiayaan. Diantara yangdapat dilakukan adalah efisiensi anggaran, revitalisasi perusa­haan daerah, dan kerjasama dengan swasta.l Pembenahan forum komunikasi otonomi daerahPelaksanaan otonomi daerah menjadi kepentingan semuapihak, sehingga keterlibatan pemangku kepentingan men­jadi suatu keniscayaan. Untuk itu, dibutuhkan suatu forumyang dapat membantu mengakomodasi semua kepentingan,baik pemerintah, dan pihak di luar pemerintah termasukmasyarakat. Forum yang ada selama ini dapat dioptimalkanperannya dalam meningkatkan keterlibatan pemangku ke­pentingan.6. Penataan daerah meliputi (i) pemekaran dan pembentukan daerah; (ii)penghapusan dan penggabungan daerah; (iii) penyelesaian batas daerah; (iv)pengalihan status daerah serta pemindahan ibukota (Kemitraan bagi TataPemerintahan, 2010).Tabel 2 Estimasi Jumlah Maksimal Kabupaten/Kotadi Indonesia (2010-2025)Daerah otonom 2010 Penambahan 2025(*)Jumlah provinsi 33 11 44Jumlah kabupaten/kota 491 54 545Jumlah daerah otonom 524 65 589(*) Diolah berdasarkan estimasi tim Desertada Kemendagri (2010)
  • 50Pembangunan rumah susun massal sebagai produkkebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah pe­rumahan dan perkotaan di Indonesia baru munculawal tahun 80an. Dimulai dengan membangun rumahsusun 4 lantai di Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota lain­nya, sekedar eksperimen untuk mendapatkan pengalam­an teknis. Tahun 1985, kemudian diterbitkan undang-undang rumah susun untuk memberi landasan hukumtentang kepemilikan dan kewajiban serta tanggung jawabpenghuninya. UU ini beriringan dengan pembangunanrumah susun di Kebon Kacang, Klender (Jakarta), di Suka­jadi (Bandung), dan sebagainya. Sementara itu, peratur­anpemerintah tentang persyaratan yang lebih teknis terkaitrumah susun diterbitkan pada tahun 1988.Tahun 1990, muncul instruksi presiden untuk mena­ngani permukiman kumuh pada tanah negara dan secaraeksplisit menyatakan bahwa perbaikan permukiman ku­muh itu dilakukan dengan membangun rumah susun.Membangun tanpa menggusur, begitulah slogan yangdicanangkan. Pada waktu itu belum ada undang-undangtentang perumahan dan permukiman, yang ada adalah UUNomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumah­anyang terfokus pada hubungan sewa menyewa perumahan.Dengan demikian, kehadiran payung hukum rumah susunmendahului payung hukum perumahan dan permukimanyang lebih menyeluruh dan komprehensif.Pembangunan rumah susun di KebonKacang (Jakarta) juga merupakan eks­perimen untuk menggantikan permu­kiman kumuh dengan rumah susun.Sedang pembangunan rumah su­sun di Klender (Jakarta), Sukajadi(Bandung), Palembang dan seba­gainya oleh Perumnas sebagai al­ternatif rumah sederhana. Dengandemikian, sejak awal pembangun­an rumah susun dianggap sebagaisolusi untuk dua misi. Pertamauntuk meningkatkan kualitas per­kotaan dengan mengganti permu­kiman kumuh dengan rumahsusun. Kedua untuk memenuhikebutuhan akan rumah yang terus meningkat oleh per­tambahan penduduk. Pertambahan penduduk dan per­luasan kota yang tak terbendung, menjadikan kehidupandan manajemen kota makin sulit, makin memberatkanmasyarakat maupun pemerintah kota. Masalah inilah yangdiatasi dengan membangun kota secara vertikal.Misi tersebut belum akan berubah selama permukimankumuh masih ada. Apalagi rencana pembangunan jang­ka panjang telah mencanangkan kota tanpa permukimankumuh 2025. Persoalannya adalah bagaimana agar rumahsusun menjadi solusi yang tepat dan efektif itulah yangmenjadi soal.Rumah Susun dan Rumah Menara: Dapatkah Meng-ganti Permukiman Kumuh?Kampung yang menjadi kumuh, adalah solusi bagimasyarakat berpenghasilan rendah agar beban menghunilebih ringan dan terjangkau. Kampung kumuh pasti de­kat de­ngan tempat mencari nafkah, air gratis, tidak harusmembayar iuran sanitasi maupun sampah dan ongkos pe­meliharaan rumah pun ringan. Kalaupun rumah tersebutharus menyewa, biasanya juga murah. Resiko tinggi meng­huni kampung kumuh seperti banjir, kebakaran, penyakitoleh kondisi lingkungan, penyakit menular dan mungkinjuga penggusuran, semuanya terpaksa harus dihadapi. Ka­rena dengan sifat kebutuhan dan tingkat pendapatannya,tidak ada pilihan lain bagi suatu lapisan masyarakat, kecua­li harus menghadapi resiko tersebut. Apalagi resiko meng­huni tersebut dikompensasikan juga dengan hubungankeakrab­an sosial yang terbangun di kampung tersebut.Rumah susun sebagai pengganti permukimankumuh sudah diselenggarakan sejak 25 tahun yanglalu, tetapi tidak memberikan hasil yang berarti.Karena selama itu, pembangunan rumah susunmemang tidak pernah sungguh-sung­guh menjadi instrumen peningkat­an kualitas permukiman kumuh.Skala pembangunan terlampau ke­cil dibanding luas dan banyaknyarumah di permukiman kumuh.Apa yang dianggap uji coba dancontoh yang baik seperti rumahsusun di Dupak dan Sombo (Sura­baya), atau Kepunden (Semarang)Pembangunan Rumah Susundan Rumah Menara:Solusi Masalah Apa?Tjuk Kuswartojo*sumberfoto:istimewaPendapat
  • 51Edisi 3 - Maret 2013tidak direplikasi atau dikembangkan lebih lanjut. Karenaitu, pembangunan rumah susun terkesan inkremental danterfragmentasi sehingga tidak memberi efek nyata, seper­ti misalnya pembangunan rumah susun untuk mengatasipermukiman liar dan kumuh di Hongkong tahun lima­puluhan. Terlebih lagi karena manajemen pengoperasiandan pemeliharaan rumah susun tersebut sangat lemahsehingga akhirnya rumah susun mengumuh juga. Didorong oleh niat meningkatkan skala pembangun­an massal dengan lebih cepat, pada suatu waktu di ta­hun 2007, wakil presiden dan beberapa menteri, terbangde­ngan helikopter mengamati permukimankumuh di Jakarta. Beliau-beliau tersebutmungkin trenyuh dan risau melihat sebaran,lokasi dan luasnya permukiman kumuh danmenjadi yakin bahwa rumah menara adalahsolusi yang tepat. Muncullah gagasan mem­bangun tower, rumah susun lebih dari 10lantai, untuk mengganti rumah kumuh.Mengapa tower, karena penggunaan tanahnyakecil sehingga bisa diperoleh ruang terbukahijau yang luas, yang akan menyelamatkanJakarta dari banjir dan juga memberi udarasegar. Mengapa bukan rumah susun empat/lima lantai seperti yang telah ada, tentu sajaagar penduduk yang dapat ditampung bisalebih banyak. Rumah susun bisa menam­pung maksimum 400 orang/hektar sedangtower bisa lebih dari 2.000 orang/hektar. Ha­rapannya bahwa perumahan ini tidak hanyadiperuntukkan bagi penghuni permukimankumuh saja, tetapi masyarakat yang sabanhari naik di atap KRL mondar mandir ke Ja­karta juga dapat ditampung.Begitulah, pengamatan dari helikopter itu meneguhkankebijakan perumahan yang dikenal dengan program 1.000tower. Mungkin hanya suatu lontaran ide tanpa telaahyang mendalam, tetapi nyatanya menjadi kebijakan yangmenyibukkan para penjabat kementerian. Ide itu memba­wa serta banyak soal. Bagaimana membiayainya, apakahpara pengembang mau, di mana lokasinya dan berapaluas lahan yang dibutuhkan untuk memulainya. Denganmeng­otak atik struktur bangunan, meminimkan kebutuh­an ruang dan utilitas, ditambah dengan subsidi pemerin­tah serta kemudahan perizinan akhirnya Perumnas danbeberapa pengembang mau membangun tower tersebut.Hadirlah kemudian kompleks apartemen ”sederhana” diKelapa Gading, Kalibata dan Pulo Gebang. Disebut apar­temen sederhana karena harganya pada waktu itu ”hanya”Rp.85 juta per unit satu kamar tidur dan Rp.144 juta perunit dua kamar tidur.Apartemen yang telah dibangun itu ternyata diserbubukan oleh yang membutuhkan rumah, tetapi olehinvestor kecil yang tidak terlalu menghitung pengembalianwalaupun tetap mau untung. Tipe studio sekarangdisewakan dengan harga Rp.900.000 sehingga tidakterlalu jauh berbeda dengan indekosan sekitar JalanThamrin atau Jalan Gatot Subroto. Walaupun demikianpenghuni apartemen terkena kewajiban membayar ongkosmanajemen antara Rp.9.000 sampai Rp.15.000 per meterpersegi per bulan. Dengan demikian, penyewa tipe studiomisalnya seluas 20 m2 harus menyediakan Rp.180.000sampai Rp.300.000 per bulan untukpemeliharaan. Tentu saja lis­trik dan air harusbayar juga. Karena lokasinya, apartemenGading Nias dan Kalibata kini tampak hidupdan bahkan bisa menumbuhkan banyakaktivitas ekonomi. Berbagai usaha kecil,mulai dari warung makanan, penjual sayur-sayuran, tukang pijit, salon, dokter dan agenproperti kecil-kecilan, tumbuh di komplekstersebut.Bagaimana hubungannya dengan per­mukiman kumuh. Nah ini yang tidak ada,ternyata rumah menara tidak menjawab soalpermukiman kumuh. Memang benar pem­bangunan ini dilaksanakan tanpa menggusur,karena memang tidak ada yang harus digusur.Tower yang diba­ngun tersebut nggak nyam­bung dengan permukiman kumuh. Walau­pun demikian masih ada sisa pemikiran un­tuk tetap membangun tower guna mengatasikekumuhan di pinggiran Ciliwung. Kalaumemang demikian, kebijakan tower ini harusdisertai dana subsidi untuk menghuni. Karena pasti ong­kos tinggal di tower akan jauh lebih tinggi dari pada ting­gal di kampung. Hubungan sosial yang terbangun selamapuluhan tahun di permukiman kumuh juga perlu diperha­tikan dan difasilitasi di kompleks tower. Selain itu, masihharus diselesaikan soal siapa yang berhak dan bagaimanamengelola tower pengganti permukiman kumuh tersebut.Meski tidak menjadi keputusan dan pernyataan yangeksplisit, sesungguhnya Gubernur DKI Jakarta waktu itutidak terlalu suka dengan kebijakan towerisasi rumah mu­rah itu. Karena dengan kepadatan penduduk yang begitutinggi, 30.000 jiwa menempati persil seluas 12 Ha, pastimenjadi beban berat bagi sarana dan prasarana kota di ka­wasan tersebut. Ketinggian bangunan itu sendiri, menun­tut persyaratan teknis yang tinggi pula. Seperti apa yangterjadi dengan tower Kalibata, persyaratan yang diajukanGubernur mengakibatkan beliau dituduh sebagai peng­hambat pembangunan....rumah menaratidak menjawabsoal permukimankumuh...sumber foto: istimewa
  • 52Rumah susun, apartemen murah atau apapun nama­nya, mungkin akan mengatasi ongkos transpor dan me­ngecilkan resiko menghuni. Walaupun demikian, ongkosmenghuni akan berlipat ganda sehingga tidak dapat di­jangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, apalagimasyarakat miskin yang tinggal di kampung kumuh .Subsidi Ongkos MenghuniOngkos pemeliharaan, perbaikan, penyediaan air bersihakan menjadi beban menghuni. Pajak bumi dan bangunanpun akan menjadi lebih tinggi. Keluhan Dinas Perumah­an DKI Jakarta atas besarnya penunggak sewa perumahanMarunda yang konon ”hanya” Rp.128.000 per bulan,mengindikasikan ada kesenjangan antara pendapatan danongkos menghuni. Masyarakat miskin yang tinggal di ko­long jalan layang atau di genangan air memang tidak akanmampu tinggal di rumah susun sewa. Masyarakat yang hi­dup dibawah garis kemiskinan, tidak mungkin menang­gung ongkos sewa rumah susun seperti Marunda. Apalagibila bangunan itu berupa menara lebih dari duapuluh lan­tai. Keamanan konstruksi, intalasi keamanan dan lift akanmenjadi beban menghuni. Dari segi ini, tidak mungkinapartemen sesederhana apapun bisa menggantikan permu­kiman kumuh, kecuali pemerintah juga memberikan sub­sidi beban menghuni tersebut. Artinya pemerintah jugaharus ikut menanggung ongkos pemeliharaan, air bersih,sanitasi, selain subsidi ongkos konstruksi.Subsidi beban menghuni tersebut mungkin bisa jugadihubungkan dengan beban pemerintah daerah untuk pe­nanganan kebakaran dan pemeliharaan kesehatan. Selainitu, ada soal lain yang harus ditangani dengan sungguh-sungguh, yaitu bagaimana mengelola subsidi tersebut agartepat sasaran, mendapat respon masyarakat dan mempu­nyai efek konstruktif. Subsidi yang saat ini disediakan olehpemerintah nasional, ternyata disambut dingin-dingin sajaoleh masyarakat. Masyarakat yang begitu beragam, berla­pis dan dengan kesenjangan yang tinggi menjadi soal be­rat untuk dapat menentukan besaran dan sasaran subsididengan tepat. Apalagi sebagian besar masyarakat tersebutberpenghasilan dari sumber-sumber informal yang sulitdiketahui besarannya. Pada waktunya subsidi memangdapat dicabut. Kapan pencabutannya perlu dipantau dandikaji secara mendalam, yang pasti tidak dalam jangkapenggantian menteri atau pimpinan daerah. PemerintahInggris baru mencabut susbsidi yang dilaksanakan lewatperu­mahan publik (public housing), setelah subsidi terse­but berlangsung selama lebih dari 50 tahun.Sering kita dengar, yang perlu kita dicari adalah solu­si, tetapi banyak solusi yang ditawarkan bahkan dilaksa­nakan, ternyata tidak didasari pada pemahaman atas apamasalahnya. Kalaupun masalah itu dikemukakan, seringhanya berupa masalah simptomatik dan bukan masalahyang mendasar. Masalah yang sering dikemukakan parapenjabat bahkan para tokoh perumahan konon adalahbacklog membesar. Ini bukan masalah simptomatik, tetapikiralogi (ilmu kira-kira begitulah ) untuk retorika politik.Istilah backlog yang digunakan menyatakan kekuranganrumah itu pun sesungguhnya keliru, tetapi menjadi le­bih keliru lagi karena tidak diungkapkan kekurangan itudimana dan terjadi untuk lapisan masyarakat yang mana.Begitulah jadinya, rumah susun adalah solusi, tetapi tidakjelas apa masalah yang sesungguhnya.*) Pemerhati kebijakan permukiman, perkotaan danlingkungan hidupsumber foto: istimewaPendapat
  • 53Edisi 3 - Maret 2013Kata pemberdayaan masih terus didesakkan ke­pada pemerintah oleh para pakar dan penggiatpembangunan guna membantu masyarakat mis­kin (lemah) yang tak berdaya menghadapi permasalahanyang muncul dari implementasi kebijakan pembangunan.Demikian pula, pemberdayaan sangat diperlukan bagimasyarakat berpenghasilan menengah ke bawah(MBR) penghuni rumah susun (rusun) di perko­taan. Mengapa pemberdayaan diperlukan? Halini dikarenakan: Pertama, karakteristik sosialekonomi dan budaya MBR yang lemah seringmemunculkan permasalahan dalam penghunianrusun, dan kedua, kebijakan pembangunan rusunmasih sering tidak berpihak kepada MBR.Gerakan pemberdayaan atau empowerment bagi MBRpenghuni rusun diperlukan karena gerakan tersebut didasar­kan pada gagasan “memberikan kekuatan (power) kepadayang lemah (powerless) sehingga dengan kepemilikan kekuat­an seseorang dapat melaksanakan proses aktualisasi (Pranar­ka, 1996). Bagi MBR, dengan adanya keberdayaan yangtinggi dalam proses pembangun­an rusun, maka kesejahte­raan hidup mereka dalam meng­huni rusun dapat sustainable.Pemberdayaan bagi MBR penghuni rusun telah sering di­lakukan oleh pemerintah. Namun, yang terjadi masih mun­cul sejumlah permasalahan di dalamnya. Masalah apa sajayang muncul dalam penghunian rusun bagi MBR di berba­gai kota besar Indonesia?, dan bagaimanakah implementasipemberdayaan yang dapat mengatasi problem peng­hunianrusun oleh MBR? Kedua hal tersebut akan dibahas dalamartikel pendek ini dan selanjutnya diharapkan memuncul­kan diskursus tentang permasalahan penghunian rusun bagiMBR perkotaan.Masalah dan faktor penyebabPembangunan rusun ditujukan untuk mengatasi kebu­tuhan perumahan MBR di perkotaan yang tidak mampumendapatkan sarana dan prasarana tempat huni­an (rumah) yang layak, terjangkau, dan berkelan­jutan. Namun, dalam proses pembangunan rusundan pemanfaatannya masih menimbulkan banyakmasalah bagi penghuni rusun yang hingga kinisulit terpecahkan. Berbagai masalah dan faktorpenyebab dalam penghunian rusun bagi MBRdapat diidentifikasikan sebagai berikut:a. Bias investasi pembangunan rusunMunculnya masalah ini terlihat dari penghunian rusunyang jatuh pada masyarakat non target group. Dalam ba­nyak rusun yang ada, terutama di DKI Jakarta, penghuni­nya adalah PNS dan lainnya yang tidak berhak atas rusun.Hal ini disebabkan oleh harga rusun tidak terjangkau MBRdi satu sisi, dan di sisi lain disebabkan pengembang inginrusun yang dibangunnya cepat terjual.b. Termarjinalisasi penghuni rusunMasalah ini terjadi karena MBR penghuni rusun tidaksanggup membiayai biaya angsuran dan biaya operasionalhidup di rusun. Hasil penelitian Fatwan Tadjung (1999)di Rusun Benhil DKI Jakarta yang me­nyimpulkan masih30 persen penghuni asli masih bertahan hidup di rusundan selebihnya penghuni lain bukan kelompok sasaran.Adanya fenome­na ini membuktikan bahwa dalam peng­hunian rusun telah terjadi marjinalisasi terhadap peng­huni rusun.c. Penghunian rusun belum optimalDalam kasus di beberapa kota besar di Indonesia, masihnampak tingkat penghunian rusun belum optimal. Mun­culnya masalah ini disebabkan oleh adanya harga rusuntak terjangkau oleh MBR dan praktik pemasaran rusunsulit diakses MBR. Adanya akses yang rendah bagi MBRuntuk menghuni rusun dikarenakan persyaratan tertentu,seperti kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)dan struk gaji sulit dipenuhi oleh MBR. Demikian pula,rendahnya akses MBR tersebut juga disebabkan oleh pe­rilaku oknum pejabat di Dinas Perumahan yang tidakPemberdayaan Penghuni Rumah Susunsebagai Proses Pembelajaran SosialDrs. Nursalim, M.Si.sumber foto: istimewa
  • 54memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Halini dapat dibuktikan dari tindakan Wakil Gubernur DKIJakarta yang memecat seorang pejabat Dinas Perumahanyang menghalang-halangi masyarakat korban banjir me­nempati rusun yang disediakan Pemda.d. Rusaknya sarana dan prasarana rusunSuatu realita yang dapat dijumpai, terutama pada peng­huni rusunawa, misal di rusun di Penjaringan DKI Jakarta,memperlihatkan kondisi fisik bangunan rusun yang se­makin rusak dan kumuh. Munculnya masalah ini disebab­kan oleh tingkat kesadaran penghuni yang masih rendahdalam memelihara rumah yang disewa. Di samping itu,Pemda DKI tidak melakukan pengawasan yang tegas danterkesan membiarkan proses terjadinya kerusakan rusunyang berlarut-larut.e. Kehidupan sosial, ekonomi, budaya kurang berkembangPembangunan rusun di perko­taan adalah untuk menyejahtera­kan MBR. Dampak positif yangdiharapkan adalah terwujudnyakehidupan yang harmonis parapeng­huni, perkembangan tingkatekonomi penghuni, dan budayahidup MBR di rusun semakinberkembang. Akan tetapi yangterjadi banyak penghuni men­jual rusun dengan pindah ke laintempat, kondisi ekonomi tidaksemakin baik, rusun dalam keadaan kumuh, dan rusundijadikan ke­giatan tempat kriminal (transaksi narkoba),dan lain-lain. Masalah ini muncul karena kurang adanyapembinaan pemerintah yang tepat dan intensif terhadappenghuni rusun.f. Belum adanya asuransi penghunianHingga saat ini MBR penghuni rusun di berbagai kotabesar di Indonesia masih belum tenang hidupnya jikamendapat musibah atau bencana seperti bangunan runtuhdan terjadinya kebakaran. Hal ini karena tidak adanya per­hatian pemerintah untuk peduli melindungi harta dan jiwapenghuni rusun. Disamping itu, lembaga jasa swasta jugatidak tertarik memberikan layanan asuransi penghunianrusun karena dipandang tidak menguntungkan dan ba­nyak ruginya bila dilakukan.Formalitas PemberdayaanDalam paket kebijakan pembangunan rusun, sebe­narnya telah disertakan program pemberdayaan penghunirusun. Kegiatan sosialisasi dan pembinaan penghuni rusundengan konsep pendekatan “TRI DAYA” (sosial, ekono­mi, dan lingkungan) telah dilakukan oleh pemerintah/pemda. Akan tetapi dalam implementasi, pemberdayaantersebut belum memberikan kontribusi yang besar bagikelangsung­an hidup penghuni rusun. Berbagai masalahpenghunian rusun yang telah dipaparkan di muka men­jadi bukti bahwa pemberdayaan penghuni rusun belumdiimplementasikan secara tepat dan benar.Sosialisasi sebagai pemberdayaan pada tahap awal pem­bangunan rusun masih memosisikan masyarakat calonpenghuni rusun sebagai obyek pembangunan. Sosialisasiyang dilakukan pemerintah lebih mengesankan pada mo­bilisasi dan instruktif.Demikian pula, dalam kegiatan pembangunan rusunmasih sering MBR tidak dilibatkan dalam perencanaanbentuk (desain) rusun yang akan ditempati. Sebagai aki­batnya, seperti telah dipaparkan di depan telah memun­culkan masalah ketidakmampuan bertahan hidup di rusunkarena terbebani biaya operasional perawat­an rusun yangtinggi. Dampak dari kondisi inimenimbulkan eksodus pindah ru­mah yang jauh dari tempat beker­janya sehingga menyebabkan be­ban hidup untuk biaya sosial danekonomi menjadi semakin tinggi.Adapun ketidakefektifan pem­berdayaan penghuni rusun melaluipendekatan “TRI DAYA” ada­lah dalam implementasinya lebihterkesan bersifat proyek. Artinya,program penguatan kehidupansosi­al, ekonomi, dan lingkung­an belum dilakukan secarakonprehensif, berkelanjut­an dan kurang dapat melahirkankader-kader penghuni rusun sebagai ahli pemberdayaanuntuk diri mereka.Dari kenyataan implementasi pemberdayaan tersebuttidak berarti apa yang telah dilakukan pemerintah salah.Akan tetapi implementasi pemberdayaan penghuni rusunperlu disempurnakan baik mengenai teknik pendekatanmaupun pengaturan pihak-pihak yang terlibat dalam pem­berdayaan penghuni rusun.Implementasi PemberdayaanKata pemberdayaan dalam Undang-Undang Nomor20 Tahun 2011 tentang Rusun, terdapat dalam pasal 11ayat (1) berbunyi ”Pemerintah melakukan pembinaanpenyelenggaraan rumah susun secara nasional untuk me­menuhi tertib penyelenggaraan rumah susun” dan padaayat (2) butir g dinyatakan bahwa pembinaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pember-dayaan pemangku kepentingan rumah susun.Dengan memperhatikan bunyi ketentuan tersebut, ter­lihat bahwa pemerintah wajib melakukan pemberdayaanpemangku kepentingan rumah susun, termasuk penghunisumber foto: Peduli Menara LatumetenPendapat
  • 55Edisi 3 - Maret 2013rusun sehingga dapat membantu meningkatkan kehidup­an sosial, ekonomi dan budaya penghuni rusun. Sepertidiungkapkan di depan bahwa kebijakan yang tepat bagipeningkatan kesejahteraan MBR penghuni rusun adalahdilakukan melalui pemberdayaan. Bagaimanakah imple­mentasi pemberdayaan MBR dapat membantu memecah­kan berbagai problem yang muncul dalam penghunianrusun?Implementasi yang tepat dalam pemberdayaan peng­huni rusun dapat dilakukan pada tahap perencanaan,pembangunan dan penghunian rumah susun. Sedang­kan siapa yang melaksanakan, kita dapat mengacu padatahapan pemberdayaan seperti dikemukakan Prijono(1996), yaitu (i) Tahap inisial, dari pemerintah, oleh pe­merintah, dan untuk rakyat; (ii) Tahap partisipatoris, daripemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersamamasyarakat, untuk rakyat; dan 3. Tahap emansipatif, darirakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah ber­sama masyarakat. Ketiga tahapan tersebut dapat dilakukanpada implementasi pemberdayaan masyarakat BMR peng­huni rusun, dengan cara sebagai berikuta. Perencanaan rusunRusun dibangun tidak hanya untuk kepentingan pihakpembangun (swasta atau pemerintah), tapi yang lebihpenting untuk memenuhi kepentingan penghuni. Olehkarenanya, segala keinginan dan harapan yang ada padacalon-calon penghuni rusun harus benar-benar didalamidan diakomodasi dalam pembuatan rencana pembangun­an rusun. Sosialisasi program dan perencanaan rusun perludilakukan dengan pendekatan manusiawi dan komunikasidua arah serta menerapkan bottom up planning. Meskipada tahap awal pembangunan rusun porsi pemerintahdominan, namun pemerintah harus mendengarkan aspi­rasi MBR. Dan, apa yang direncanakan pemerintah harusbenar-benar untuk kepentingan MBR. Melalui pendekat­an ini akan menimbulkan kepercayaan (trust) yang tinggidari calon penghuni MBR bahwa pemerintah benar-benarmemikirkan pemenuhan kebutuhan rumah yang layak,terjangkau, dan berkelanjutan yang menjadi harapannya.b. Pembangunan rusunPada tahapan pembangunan rusun (rusunami danrusunawa), pemberdayaan pada penghuni rusun harus di­orientasikan pada terciptanya kemampuan daya beli dansewa rusun. Di samping itu, keberdayaan penghuni rusunjuga harus diwujudkan dalam pilihan lokasi yang strategisdekat dengan tempat kerja dan sarana transportasi massal.Untuk kepentingan pertama, pemerintah wajib memberi­kan insentif (pajak), kemudahan berbagai perijinan, danlainnya kepada pengembang rusun MBR sehingga hargarusun tidak mahal baik untuk dimiliki atau disewa. Un­tuk kepentingan kedua, pemerintah daerah harus beranimenyusun RTRW yang memungkinkan MBR dapat ting­gal di rusun yang dekat dengan tempat kerja dan saranatransportasi umum.c. Penghunian rusunPemberdayaan melalui “TRI DAYA” pada penghunirusun, yaitu penguatan kehidupan sosial, ekonomi, dan bu­daya (lingkungan) seperti yang telah dilakukan pemerintahmasih relevan untuk dilanjutkan. Namun, pendekatannyaharus dirubah dari pendekatan proyek ke pendekatan nonproyek. Pemerintah/pemda dalam implementasi pember­dayaan harus melibatkan peran serta masyarakat de­nganmemberikan fasilitasi terbentuknya forum peran sertadalam pemanfaatan rusun (Pasal 132 Undang-UndangNomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan KawasanPermukiman). Di samping itu, sudah saatnya pemerintah/pemda memasilitasi tersedianya tenaga pendamping darimasyarakat (LSM atau Perguruan Tinggi) untuk dilibat­kan dalam kegiatan memberikan bimbingan dan pelatihanke arah terwujudnya proses pembelajaran sosial, ekonomi,dan budaya penghuni rusun.Peran pemangku kepentingan pembangun rusun perluditingkatkan perannya sehingga mempercepat terwujud­nya kehidupan penghuni rusun yang harmonis (sosial),kesejahteraan keluarga (ekonomi), dan perilaku bersihdan betah tinggal di rusun (budaya). Uluran tangan yangdiberikan dapat berwujud pemberian (i) jaminan asu­ransi kepenghunian rusun, (ii) bimbingan keterampilankewirausahaan, (iii) memasilitasi kemudahan memper­oleh modal ke lembaga keuangan bank dan non bank, (iv)bimbingan keamanan dan ketertiban masyarakat, (v) pe­nyuluhan kebersihan lingkungan.sumber foto: www.koran-jakarta.com
  • 56PendapatKEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYATREPUBLIK INDONESIAMemperingati 6 Tahun Program 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013SukseskanProgram1.000 Tower
  • 57Edisi 3 - Maret 2013Di dalam Perda RTRW Jakarta 2030, sinergi keduakomponentermuatdalamaturantentangstrukturruang dan sistem transportasi pada Pasal 17 hing­ga Pasal 40. Muat­an materi yang perlu mendapat perhatiansecara khusus di RTRW Jakarta 2030 adalah sistem pusatkegi­atan yang direncanakan pada Pasal 18. Hal yang perludipertimbangkan dan mendapat catatan adalah apakahsistem dan jaring­an transportasi yang diuraikan pada Pasal21 yang terkait Sistem dan Jaringan Transportasi mampumewa­dahi kebutuhan mobilitas akibat pengembangansistem pusat kegiatan sebagaimana dijabarkan pada Pasal18. Kondisi empiris menunjukkan bahwa bangkitan lalulintas akibat perubahan tata guna lahan pada masa ber­lakunya RTRW Jakarta 2000–2010 tidak mampu diwa­dahi/dilayani oleh pertumbuhan jaringan transportasi.Tidak dapat ditutupi, kegagalan menyinergikan aspektata guna lahan dan transportasi menjadikankota yangtidak rapi, dan pada akhirnya akan memberi kontribusipada terciptanya kemacetan yang menetap. Harian Kom­pas (2010), secara khusus pernah menyoroti perubahantata guna lahan yang semakin sulit dikendalikan. Bahkanhasil evaluasi terhadap RTRW 2000-2010 menunjukkanindikasi ter­ja­dinya penyimpangan terhadap tata ruang cu­kup tinggi. Hal yang menjadi pertanyaan apakah untukmembangun Jakarta saat ini dan kedepannya masih tetapmenggunakan rencana tata ruang atau tidak. Jika tata ru­ang tidak menjadi rujukan, dimana letak kemandulan darirencana tata ruang Jakarta?Terdapat beragam penyebab lemahnya implementasisuatu rencana tata ruang, seperti beragamnya penafsirandan pemahaman yang terbatas terhadap setiap produk hu­kum yang terkait dengan penataan ruang. Faktor lemah­nya penegakan hukum, disertai kebijakan yang seringberubah-ubah karena tuntutan perkembangan zaman aki­bat tekanan kapitalisme (neo-liberal) dan perubahan so­sial yang dipengaruhi perkembangan teknologi yang amatcepat menjadi faktor yang mempengaruhi pemanfaatanruang. Sehingga dalam pelaksanaannya pun kerap terpaksaharus “meninggalkan” peraturan yang sudah ditetapkan.Terjadinya inkonsistensi dan juga tidak konsekuennyadalam mengimplementasikan, bukan hanya disebabkankelemahan aparatur, namun karena memang aturan yangdisusun di dalam rencana tata ruang belum dilengkapidengan berbagai ketentuan aturan pelaksanaannya. Hallain yang tidak kalah pentingnya adalah masalah tumpangtindih kewenangan yang tidak jarang menimbulkan ben­turan konflik kepentingan disebabkan ego sektoral ataubenturan kepentingan ekonomi, sosial dan politik. Jakartamemerlukan struktur birokrasi dan aktor pimpinan daerahyang kompeten, memiliki komitmen yang tinggi serta in­tegritas yang kuat untuk berpihak pada sisi kepentinganpublik yang lebih besar dalam penataan sistem tata ruangkota dan sistem tranportasinya.Percepatan Pembenahan SistemSaat ini untuk membenahi masalah transportasi, Pem­prov DKI telah menerapkan kebijakan Pola TransportasiMakro, melalui Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun2007.Arahanpengembangantransportasiyangdikembang­kan adalah menjadikan angkutan umum sebagai tulangpunggung sistem dan menerapkan kebijakan manajemenpermintaan (TDM) serta penyediaan jaringan jalan seba­gai pendukungnya. Pola Transportasi Makro ini memilikitiga langkah strategi untuk mengatasi masalah kema­cetan,Yayat Supriatna*n Bagian kedua (Tamat)MenataTransportasi danTata Ruang JakartaPendapat
  • 58antara lain melalui strategi pembangunan infra­strukturjalan, pembangunan angkutan massal, dan pe­nerapan re­gulasi untuk sisi pengendalian kendaraan pribadi. Kendalaterbesar untuk memba­ngun infrastruktur dan pembenahanangkutan massal adalah masalah ruang/lahan, waktu dandana. Akibat keterbatasan ruang, upaya menambah ruasjalan semakin sulit. Hal lain yang cukup menambah ruwetadalah terkait pembebasan lahan yang berlarut-larut akibatsengketa hukum dan harga pembebasan yang kadangkalasulit untuk mencari nilai kesepakatan.Penerapan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peng­adaan Tanah bagi Pembangunan untuk KepentinganUmum, belum sepenuhnya berjalan karena berbagai ken­dala operasional dan sosialisasi peraturannya yang belumsepenuhnya dipahami masyarakat. Diharapkan denganturunnya berbagai peraturan pelaksanaan dalam bentukPP dan Perda yang dapat diberlakukan di wilayah Jakarta,masalah pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruk­tur jalan dapat me­nemukan jalan keluarnya.Tingginya nilailahan dan semakin padatnya kota, menjadi catatan tersen­diri tertundanya berbagai target pembangunan angkutanmassal. Seharusnya berdasarkan target yang ditetapkan da­lam Pergub 103 Tahun 2007, pencapaian pemba­ngunan 15koridor busway sudah harus tercapai pada tahun 2010. Halini didasarkan pertimbangan penahapan pembangunansistem transportasi yang terintegrasi dengan menyinergikankonsep pengembangan jaringan Bus Priority (Busway), LRT(Light Rapid Transit) dan MRT (Mass Rapid Transit) yangdiharapkan akan selesai pada tahun 2020.Pengembangan BRT telah beroperasi sejak tahun 2004.Hingga saat ini telah beroperasi 11 koridor. Koridor 1 sam­pai 8 telah terpenuhi targetnya dari 2004 sampai 2007, si­sanya koridor 9 sampai 15 ditetapkan selesai 2007 sampai2010. Terjadi kelambatan pembangunan yang seha­rusnyadijelaskan kepada masyarakat faktor penyebabnya, sehinggamasyarakat dapat memahami sejauh mana tingkat keserius­an Pemprov DKI untuk membenahi angkutan umumnya.Dengan semakin tingginya jumlah pengguna busway, di­harapkan layanan yang mencakup beberapa simpul kegiat­an utama di Jakarta dapat dipenuhi tanpa kendala.Sementara untuk pembangunan jaringan LRT, yangmelingkupi LRT Monorail Green Line dan Blue Line, yangdimulai sejak tahun 2005/2006 resmi dibatalkan olehGubernur sehingga tidak dapat diketahui bentuk ren­cana alternatif apa yang akan dikembangkan selanjutnya.Direncanakan mengembangkan model elevated busline,sebagai alternatif pengganti monorail. Kita belum ba­nyakmempunyai pengalaman dalam pengelolaan elevated bus­line, walau ada pertimbangan dengan adanya model seper­ti ini diharapkan efektifitas layanan akan lebih me­ningkatkarena tidak adanya penyerobotan terhadap jalur bus ka­rena bersifat khusus. Tetapi yang menjadi catatan pentingdari pengelolaan Transjakarta, adalah keterkaitan denganunsur-unsur penunjangnya seperti kepastian ter­hadap pa­sokan gasnya dan bagaimana menata ulang dengan jalur-jalur busway yang sudah berjalan selama ini. Peru­bahankonsep sebaiknya dikaji ulang dan disertai dengan me­rubah ketentuan Peraturan Gubernur yang mengatur peri­hal Pola Transportasi Makro.Jika mengkaji dari berbagai studi transportasi yang telahdilakukan di Jakarta, terdapat banyak catatan buruk yangharus diperbaiki. Berdasarkan rencana, sejak tahun 1974Jakarta sudah memiliki lebih dari 12 Dokumen RencanaSistem Transportasi yang minim realisasi. Termasuk di da­lamnya upaya langkah-langkah percepatan yang dikemu­kakan oleh Wakil Presiden terhadap 17 langkah strategismengatasi kemacetan di Jakarta. Hampir sebagian besarisi rencana jauh dari realisasi yang diharapkan. Implikasidari setiap penundaan adalah akan munculnya masalahbaru yang lebih parah, karena penundaan dan sekedarberwacana. Fenomena yang menarik saat ini akibat tidakberjalannya sistem, adalah dengan munculnya ribuan ojeksepeda motor sebagai sarana yang paling efektif mengatasikemacetan. Hingga saat ini belum banyak tindakan yangsudah dilakukan untuk menata ratusan sepeda motor yangmenyebar dan bergerombol di pintu-pintu masuk gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan di se­antero Jakarta.Pembenahan sistem transportasi perlu segera dilaku­kan, baik pada tataran makro (kebijakan dan kewilayah­an)hingga pada tataran mikro (tingkat operasional di lapang­an). Kebijakan di tataran makro harus tegas dan jelas sertamampu menjelaskan siapa yang harus bertanggungjawabuntuk menjalankan hak dan kewajibannya. Esensi yang pa­ling krusial untuk di tingkat makro adalah masalah finan­sial. Kapasitas anggaran APBD yang terbatas dan mi­nimnyadukungan finansial yang kuat dari peme­rintah pusat men­jadi kendala untuk menyelesaikan semua masalah di dalamsistem. Indikator banyaknya hambatan dan kelambatansudah banyak yang diketahui. Untuk meng­atasi berbagaidilema dalam pembenahan transportasi di Jakarta, salah saturekomendasi yang penting untuk dijalankan Pemprov DKIadalah harus tetap konsisten dengan semua hasil rencanadan kebijakan yang telah disusun. Semua hasil kajian adalahhasil kerja keras para ahli dan masukan dari masyarakat, dansemua dokumen rencana dibuat dengan biaya yang cukupbesar. Setiap rencana perlu untuk segera ditindak lanjuti.Masalah kemacetan tidak dapat diselesaikan hanya denganwacana, tetapi diperlukan kerja keras serta konsisten denganamanat yang telah diberikan.*Staf Pengajar Teknik Planologi – Universitas Trisakti. Penggiat di SUD-Forum, Peneliti P4W –IPB serta Pengguna Komuter Line Bogor –Jakarta.Pendapat
  • Edisi 3 - Maret 201359Kemacetan lalu lintas yang terjadi di kota-kotame­tropolitan seperti Jabodetabek, Surabaya,Metro Bandung dan Medan, tidak mungkin lagidicari jalan keluarnya melalui ritual predict and provide,membangun jalan (tol) dalam kota yang memadai untukmengakomodasi lalu lintas. Kenyataan yang terjadi,terbukti menambah jalan malah mendorong pemilikandan penggunaan kendaraan pribadi. Hasilnya jalansemakin macet, polusi bertambah dan mutu lingkunganterus merosot. Diperlukan keterpaduan kebijakan danstrategi untuk mempercepat implementasi pengembangandan perbaikan angkutan umum, paralel dengan upayamengurangi ketergantungan terhadap angkutan pribadi(mobil, motor), dan memperpendek jarak pergerakanpenduduk lewat penataan ruang kota yang efisien. Targetuntuk menurunkan hingga 26% emisi rumah kaca padatahun 2020 yang diungkap Presiden SBY dalam G20Pittsburgh Summit, seharusnya disambut dan merupakanpintu dialog kebijakan publik untuk merinci targetdan action planning penataan transportasi kota yangHarun al-Rasyid Lubis, Ph.DAssociate Professor, Transportation Research GroupInstitut Teknologi BandungMRTAtasi Macet Jakarta?Gambar 1.MRT Masa DepanGambar 2.Angkutan UmumBerbasis Rel Masa Depan
  • 60berkelanjutan, sampai kini dimaklumi baru sampai batasbasa-basi.Di Jakarta, pembangunan MRT (mass rapid transit)koridor Utara-Selatan Tahap I, Lebak Bulus - BunderanHI sepanjang 15,2 km terdiri dari 9,2 km layang dan 6km terowongan sekarang memasuki tahap konstruksi,setelah berwacana selama 30 tahun. Tahap II HI- Kota- Kp Bandan 8,1 km, segera menyusul. MRT Tahap IIIdan Tahap IV koridor Timur- Barat sepanjang 87 kmmasih dalam tahap studi, lihat Gambar 1. MRT Tahap Idirencanakan beroperasi tahun 2016, dengan target dayaangkut setelah tiga tahun operasi ( 2020) berkisar 412 ribuper hari. Tahap II target operasi tahun 2018, dengan targetdaya angkut 630 ribu per hari (2037?). Akankah MRTdapat mengatasi macet Jakarta? Kebijakan pendukung apayang penting untuk percepatan realisasi MRT dan targetangkutnya?Saat ini sesungguhnya jaringan angkutan umum sudahlumayan banyak di Jakarta dan sekitarnya mencakupmetromini, bus konvesional, busway dan kereta api KRLJabodetabek, namun semua belum terintegrasi denganapik. Transjakarta (busway) dengan 12 koridor operasihari ini sudah mengangkut 320 ribu penumpang per hari,bila fokus dengan 12 koridor saja dan ditambah denganjalur-lalur pengumpan (feeder) diperkirakan bisa meng­angkut 1,5 juta penumpang per hari. KRL sepanjang 150km sudah beroperasi dan saat ini mengangkut sekitar400 ribu penumpang per hari. Sekarang melalui PT KCJ(anak perusahaan PT KAI) tengah berbenah operasi KRLdan menambah armada. Daya angkut KRL ditargetkanberlipat tiga kali (1,2 juta penumpang per hari) dalamdua tahun mendatang. Gambar 2, menyajikan jaringanangkutan umum berbasis rel masa depan, yang sangatpotensial dipadukan secara fisik, ticketing, maupun secarakelembagaan dalam jangka panjang.Angkutan berbasis rel, termasuk rencana monorel biladipadukan bersama BRT Transjakarta total diperkirakanmemiliki daya angkut riil saat ini tidak kurang dari 4juta penumpang per hari. Hal ini bisa direalisasi dalamjangka pendek, dan dapat dilipatgandakan dalam jangkamenengah, asalkan ada kepemimpinan dan komitmenanggaran yang kuat terutama dari Pemerintah Pusat,Pemerintah DKI Jakarta dan DPR/DPRD.Keberadaaan MRT sendiri, hanya satu dari beragamjenis moda angkutan umum yang ada di Jakarta. Dengankecepatan dan target pembangunan MRT, pengembanganKRL juga TransJakarta saat ini sulit dibayangkan potensidi atas dapat dicapai, terkecuali ada program fokus dankebijakan lain untuk menunjang target jangka pendek.Gambar 3 menunjukkan beragam kapasitas, jaraktempuh dan kecepatan moda angkutan umum yangdapat dirancang untuk saling menunjang. Moda yangberkapasitas besar ditempatkan pada koridor utama yangpadat, yang berkapasitas lebih kecil ditempatkan sebagaipengumpan. Untuk kondisi Jakarta, ini membutuhkanrestrukturisasi yang sangat mendasar untuk memadukanberagam moda angkutan umum yang sudah ada. Setiappengembangan koridor angkutan umum apapun jenisnyahampir dipastikan akan bersentuhan dengan trayekangkutan umum yang lama, seperti bis, metromini, danangkot.Gambar 3. Ragam Kapasitas, Jarak Tempuh dan Kecepatan Angkutan Umum.Pendapat
  • Edisi 3 - Maret 201361Strategi Transportasi Terpadu yang BerkelanjutanKebijakan pendukung lain yang diperlukan untukmencapaitargetdayaangkutdiatasmencakup2halberikut:(i) beragam upaya Transport Demand Management(TDM) baik yang menyangkut pembatasan fisik/ruang(kendali ruang parkir, penutupan jalan, traffic calming),pembatasan waktu (flexi hours, plat kendaraan ganjil/genap) maupun fiskal (jalan berbayar/ERP, menaikkantarif parkir, subsidi angkutan umum). (ii) Transit OrientedDevelopment (TOD), tata ruang dan angkutan dirancangsedemikian rupa agar untuk sampai ke tujuan, sehari-hariorang diarahkan menggunakan angkutan umum berbasisutama rel (kereta api) yang ditunjang oleh trayek umpan(feeder) moda angkutan umum lain, serta dilengkapifasilitas park & ride, kenyamanan akses berjalan kakiuntuk jarak dekat dan bersepeda (tersedia gratis) untukmenjangkau 1,5 atau 2,5 km selanjutnya.Pertanyaannya adalah tingkat keterpaduan dankeberlanjutan seperti apa yang ingin ditargetkan? Upayadan debat tentang ini, kebanyakan baru terfokus sampaiketerpaduan fisik transportasi khususnya jalan danoperasional angkutan umum: tingkat pelayanan, tarif,tiket elektronik. Sesungguhnya ada strategi terpadu yanglebih komprehensif menyangkut bagaimana memadukanberagam paket instrumen kebijakan dalam upayameningkatkan kinerja transportasi yang berkelanjutan.Dalam literatur “Implementing Sustainable Urban TravelPolicies” (ECMT, 2002), pilihan strategi dapat mencakup:a) Keterpaduan antarinstrumen kebijakan yang me­nyang­kut beragam moda angkutanb) Keterpaduan antarinstrumen kebijakan yang menyang­kut pengadaan infrastruktur, manajemen operasi,pembiayaan dan informasic) Keterpaduan antarberagam upaya kebijakan tansporta­si dan tata ruangd) Keterpaduan sektoral bukan hanya transportasi, tetapile­bih melebar mencakup bisnis kota, kesehatan danpendidikane) Keterpaduan otorita/kelembagaan antarpemerintah­an,khususnya di kota metropolitan yang beragglome­rasi.Mengingat setiap paket kebijakan dapat memilikidampak yang berbeda, bisa jadi dua instrumen paketkebijakan bersifat counter-productive, atau pun bersinergimemberikannilaipositif.Sehinggakeberhasilanmerancangstrategi terpadu dapat didekati melalui dua prinsip: i)sinergi antarberagam instrumen paket kebijakan, atauii) menghilangkan halangan (barrier) yang menghambateksekusi suatu kebijakan. Sinergi diartikan bila dua paketdilaksanakan bersamaan, akan menghasilkan manfaatekstra, hasilnya tidak sekedar penjumlahan manfaat(additive) dari masing-masing paket. Istilah sinergiterkadang diartikan memiliki sifat komplementer dengandua paket kebijakan bila diterapkan bersamaan akanberdampak saling mendukung dan menghasilkan dampakyang lebih luas, daripada bila salah satu diimplementasisecara terpisah.Memilihpasangan-pasanganpaketkebijakanyangsalingmendukung merupakan kunci sinergisitas kebijakan dalammewujudkan transportasi yang berkelanjutan. Beberapacontoh dapat disampaikan, seperti menyiapkan fasilitaspark & ride untuk mendukung pengembangan angkutanumum perkeretaapian ataupun bus; memberikan insentifbagi pengembangan kawasan baru untuk mendukunginvestasi jalur perkeretaapian; merelokasi parkir on-street dan mengadakan ruang parkir off-street untukmeningkatkan efisiensi pemanfaatan kapasitas jalan.Upaya mengintegrasi paket kebijakan untuk mewu­judkan transportasi yang berkelanjutan, tak dapat dihin­dari memerlukan keterpaduan otorita atau kordinasisesama kelembagaan publik. Integrasi ataupun efektifitaskerjasama antarpemda dalam menangani permasalahanbersama menyangkut utilitas publik, masih merupakanbarang langka dan sulit diwujudkan. Keberadaan BKSP(Badan Kerja Sama Pembangunan) Jabodetabek yangsudah ada, misalnya, belum bermanfaat dan belum efektifberjalan. Wilayah metropolitan seperti Jabodetabekharuslah menyiapkan protap perencanaan transportasiyang dilengkapi kolaborasi institusi publik (pemda), swastadan peran serta masyarakat. Upaya ini harus dimotorioleh Gubernur dan Kepala Daerah di sekitar wilayahmetropolitan guna membangun protap perencanaan,mengembangkan kapasitas lembaga, sembari berusahamemecahkan masalah-masalah jangka pendek (quick wins)yang mendukung implementasi agenda transportasi yangberkelanjutan.Dalamcakupanlebihsempitlembagasejenisdapat dimulai dari badan Otorita Angkutan Umum saja,baik di internal Pemda dan antarPemda se Jabodetabek.sumber foto: istimewa
  • 62Landasan Penyelenggaraan Perumahan di IndonesiaPenyelenggaraan perumahan rakyat semula berawaldari lahirnya Deklarasi Universal Hak-Hak AsasiManusia yang diumumkan oleh Majelis Umum PBBpada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A.Dalam Pasal 25 ayat (1) resolusi tersebut menyatakan bah­wa: ” Setiap orang berhak atas pangan, pakaian, perumahandan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlu­kan, dan seterusnya ...”. Hal ini kemudian ditindaklanjutidengan dilaksanakannya Kongres Perumahan Rakyat Per­tama di Bandung pada tanggal 25–30 Agustus 1950. Esensidari kongres ini menyatakan bahwa Negara (harus) ikutcampur dalam masalah perumahan rakyat secara sungguh-sungguh. Seperti apa yang disampaikan dalam Pidato WakilPresiden RI ketika itu, H. Moh. Hatta, “Satu Rumah Se-hat untuk Satu Keluarga”, yang mengamanatkan kepadakita sebagai pewaris bangsa untuk secara bersama-samamenyelenggarakan pembangunan perumahan yang la­yak bagi rakyat yang telah hidup merdeka, beradab danbermartabat (memiliki harga diri).Kongres Perumahan Rakyat tahun 1950 telahmenghasilkan 3 keputusan yaitu (i) setiap provinsimeng­usahakan berdirinya perusahaan pembangunanperumahan rakyat; (ii) dirumuskan norma dan syaratminimum perumahan rakyat dan segera ditetapkan da­lam Undang-Undang; dan (iii) membentuk badan yangmenangani pembangunan dan pembiayaan perumahan.Sebagai tindak lanjut, di tingkat pusat dibentuk Djawa­tan Perumahan Rakyat sebagai bagian dari DepartemenPekerjaan Umum, di tingkat provinsi didirikan Yayasan KasPembangunan Perumahan Rakyat yang berfungsi sebagailembaga pembiayaan yang bersifat koperatif.Penegasan status Bank Tabungan Negara (BTN) seba­gai bank milik negara ditetapkan dengan Undang-UndangNomor 20 Tahun 1968, dengan tugas utama saat pendirianpostspaarbank (1897) sampai dengan Bank Tabungan Negara(1968) adalah bergerak dalam lingkup penghimpunan danamasyarakat melalui tabungan. Pada tanggal 29 Januari 1974,pemerintah memberikan tambahan tugas kepada Bank BTNsebagai wadah pembiayaan proyek pembangunan perumah­an rakyat. Menindaklanjuti tugas tersebut, sejak tahun 1976Bank BTN menyalurkan pemberian Kredit Pemilik­an Rumah(KPR), dan untuk pertama kalinya penyaluran KPR terjadipada tanggal 10 Desember 1976, karena itulah tanggal 10 De­sember diperingati sebagai hari KPR bagi BTN. Adapun jenisproduknya yakni KPR subsidi. Dalam perjalanannya perananBank BTN terhadap pembangunan perumahan bertambahluas dengan diluncurkannya KPR Non Subsidi dalam bentukKPR Komersil, KP Rumah Toko (Ruko), Kredit Swagriya,Kredit Griya Multi dan Kredit Griya Sembada.Pada Lokakarya Nasional Perumahan dan PermukimanI (1972), dilahirkan Badan Usaha Milik Negara bidangperumahan dan permukiman yaitu PERUM PERUM­NAS. Perumnas diarahkan untuk berperan: (i) Melayanikebutuhan perumahan rakyat sebagai kebutuhan publik;(ii) Mengembangkan aset publik untuk menunjang perandi atas; (iii) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan produktifdengan mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi dan prinsipmenjamin keamanan dan pemanfaatan aset-aset negara; (iv)Menerapkan kebijakan perumahan sesuai arahan kebijakandan program pemerintah.Sebelumnya persatuan Perusahaan Real Estate Indone­sia (REI) didirikan pada hari Jumat bersejarah 11Februari 1972 di Jakarta. REI lahir dalam kondisiserba kekurangan. Saat itu, REI belum mem­punyai pengurus, dan baru sepekan kemudian,pada 18 Februari 1972, dibentuk Peng­urus Se­mentara yang dipimpin Ir. Ciputra dari PT. Pem­bangunan Jaya.Pada tanggal 10 Maret 1992 lahir Undang-UndangNomor 4 tentang Perumahan dan Permukiman, yang jugakemudian diikuti dengan Undang-Undang Nomor 24Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Keterkaitan antaraperumah­an dan tata ruang muncul dalam dokumen Ke­bijaksanaan dan Strategi Nasional Perumahan 1990 yangkemu­dian diperkenalkan konsep perumahan dengan pen­dekatan lingkungan hunian berimbang (1:3:6) berdasarSurat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPekerjaan Umum dan Menteri Perumahan Rakyat (SKBTiga Menteri) Nomor 648-384 Tahun 1992, Nomor 739/KPTS/1992 dan Nomor 09/KPTS/1992 tentang PedomanPembangunan Perumahan dan Permukiman dengan Ling­kungan Hunian yang Berimbang.Pada Lokakarya Nasional Perumahan dan Permukim­an II (1992), potensi-potensi masyarakat lebih banyak di­bahas dan salah satu rekomendasinya adalah dikembang­kan Pembangun­an Perumahan Bertumpu pada Kelompok(P2BPK). Sebagai tindak lanjutnya dikembangkan LembagaOleh Zulfi Syarif Koto*Jas Merah: Landasan KebijakanPenyediaan Rumah untuk Rakyat (MBR)Jas Merah: Adaptasi Judul Pidato Presiden RI (Bung Karno) dalam PeringatanHUT RI Tahun 1966: “JANGAN SEKALI-KALI MELUPAKAN SEJARAH!!”Pendapat
  • 63Edisi 3 - Maret 2013Keswadayaan Masyarakat (LSM) bidang pembangunanperumahan sebagai mitra pemerintah dalam pemenuhankebutuhan rumah bagi masyarakat yang tidak mempunyaiakses kepada kredit perbankan. Pada tahun 1992, Kemente­rian Perumahan Rak­yat bekerjasama dengan United NationsDevelopment Programme (UNDP) mengembangkan P2BPK(Pembangunan Perumahan Bertumpu pada Kelompok)melalui proyek Community Based Low-Cost Housing Pro­ject. Dalam uji coba yang dilakukan di Cengkareng, Jakartadan Rancaekek, Bandung ini dikembangkan pembangunanperumahan bertumpu pada kelompok masyarakat denganmelakukan pergeseran orientasi dari menyediakan (provi­ding) kepada memampukan (enabling). Melekat denganP2BPK dikembangkan mekanisme pembiayaan Kredit Tri­guna (BTN) yang mencakup Kredit Pemilikan KavelingSiap Bangun (KP-KSB).Melalui Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1994, di­bentuk Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangun­an Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N) yangtugasnya menyiapkan rumusan kebijaksanaan, memecahkanberbagai permasalahan, dan melaksanakan pengawasan danpengendalian di bidang pembangunan perumahan dan per­mukiman. Di daerah, BKP4N dibantu oleh Badan Pengen­dalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman DaerahTingkat II (BP4D).Gagasan Pemikiran Kebijakan PenyelenggaraanPerumahan RakyatMempertimbangkan gambaran sejarah landasan kebijak­an perumahan rakyat tersebut di atas, perlu dirumuskan be­berapa gagasan pemikiran yang paling tidak terdiri dari:a. Perumahan merupakan hak dasar rakyat. Perumahan ada­lah untuk semua golongan dan lapisan masyarakat, tetapipolitik perumahan harus lebih tegas dan berpihak kepadakaum lemah dan tidak mampu, yang dikenal dengan isti­lah Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR),b. Perlunya memperluas paradigma pendanaan perumahan,yang semula hanya bertumpu pada dana pemerintah(APBN/APBD), menjadi konsep pendanaan yang jugamengakomodasikan dukungan dari berbagai sumberdayapendanaan yang lebih luas dan beragam (consolidatedfund), termasuk memobilisasi skema pendanaan ru­mah swadaya. Keterbatasan sumberdaya pendanaanpemerintah/pemerintah daerah dalam penyediaan peru­mahan bagi masyarakat perlu disikapi dengan upayamendorong kemitraan antarpelaku (badan usaha),misalnya Bapertarum PNS, PT. Asabri, Taspen, danapensiun BUMN, PT. Jamsostek, dan lain-lain secaramaksimal melalui konsep Kesepakatan Bersama (MoU),Kerjasama Swasta Pemerintah/Public-Private Partnership,termasuk memasilitasi pemanfaatan dana Corporate SocialResponsibility (CSR) bagi pembangunan perumahan danpermukiman. Keseluruhannya akhirnya bermuara padaTabungan Perumahan Rakyatc. Pembiayaan perumahan berbasis perbankan perlu dileng­kapi dengan pembiayaan khusus perumahan yang di­jalankan oleh lembaga keuangan bukan bank, sehinggaconsolidated fund dan multipurpose financing lebih bisadilayani. Dengan demikian dibutuhkan upaya evalua­si program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan(FLPP). Disamping itu, skema subsidi dan skema ban­tuan infrastruktur perlu diperluas, mengingat proporsiMBR di Indonesia masih cukup besar, sehingga urgensi­nya keberadaan tabungan perumahan rakyat dapat segeradirealisasikan dalam Undang-Undang (sesuai amanat da­lam Pasal 124 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang PKP).d. mendorong kebersamaan dan kemitraan antarpelaku (ba­dan usaha) secara maksimal melalui konsep PPP (Publicprivate partnership) termasuk memasilitasi pemanfaatandana CSR bagi pembangunan perumahan guna menyi­kapi keterbatasan sumberdaya pendanaan pemerintah/pemerintah daerah dalam penyediaan perumahan bagimasyarakat, khususnya MBR. Tentunya termasuk pe­nguatan 3 (tiga) pilar pembangunan perumahan, yaituKemenpera, Perum Perumnas, dan BTN, yang disertaipenguatan kelembagaan perumahan dan kawasan per­mukiman yang berkesinambungan di daerah.e. pembenahan dengan segera terhadap permasalahan 6(enam) K dalam penyelenggaraan perumahan dan kawas­an permukiman, yang terdiri dari: Konsepsi, Komunikasi,Koordinasi, Kerjasama, Komitmen, dan Kontrol. Kelemah­an 6 K tersebut perlu dipadukan dengan elemen kepe­mimpinan, dengan karakter pemimpin yang mampumenjalankan amanat konstitusi demi kepentingan rakyat(masyarakat menengah ke bawah, khususnya MBR).f. Pada akhirnya, diharapkan agar institusi perumahan rak­yat (dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat) da­pat memastikan atau mewujudkan beberapa hal, antaralain: (i) backlog perumahan semakin menurun; (ii) luas­an perumahan dan kawasan permukiman (PKP) kumuhsemakin berkurang; (iii) kepedulian atau keberpihak­an pemda provinsi, kabupaten, maupun kota terhadappenyediaan perumahan bagi masyarakat menengah kebawah, khususnya MBR semakin meningkat; (iv) keswa­dayaan, kesetiakawanan, atau kegotong royongan ma­syarakat semakin meningkat; (v) kemitraan yang setaradan sinergis dengan para pemangku kepentingan PKPsemakin meningkat dan terarah; (vi) pemupukan danamurah, masa tenor yang panjang dan bunga murah dapatterwujud; (vii) stimulan fisik maupun non-fisik berupainsentif dan disinsentif dapat tepat waktu, tepat mutu,dan tepat sasaran; dan (viii) daya beli atau daya cicil ma­syarakat menengah ke bawah, khususnya MBR semakinmeningkat. Insya Allah.*Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan danPerkotaan Indonesia (LP P3I)/the HUD Institute
  • 64Jika pagar berfungsi sebagai penghalang masuknya orangatau binatang yang tidak diundang, apa anehnya? Jikapagar berfungsi sebagai pencegah hilangnya harta-bendayang terdapat dalam rumah, juga apa anehnya?Memang tidak aneh jika hanya dua hal di atas saja yangmerupakan fungsi pagar. Pada kenyataannya, pagar bisamemiliki 1.001 fungsi. Oleh karena itu pula, menjadi wajarjika tampilan pagar bisa beragam mewakili beragam fungsi­nya tadi. Sehingga, guna memahaminya, bisa dipergunakantinjauan atau perspektif sosio-kriminologis.KepemilikanPada fungsinya yang paling purba, pagar merepresentasi­kan suatu kepemilikan atas tanah. Dengan dipagarinya suatubidang tanah, maka terciptalah konsepsi sederhana tentangkepemilikan lahan; yang dibalik pagar ini milikku, yang sebe­lah sana milikmu. Untuk fungsi itu, maka bongkahan batuyang ditumpuk teratur memanjang sudah cukup untuk ke­mudian disebut pagar.Ketika pemilik lahan itu bernama kerajaan, maka pagaratas suatu wilayah yang dikuasai rajapada dasarnya bernama pagar juga.Sebagai contoh, lihatlah TembokCina. Ha­nya saja, saking besar danpanjangnya, kemudian memiliki se­butan khusus yakni benteng (fortress).Namanya saja benteng, maka pagaritu disertai dengan persenjataan un­tuk mempertahankan diri dan wilayahdari serangan lawan. Benteng-benteng khas dari kerajaan-kerajaan Eropa mencerminkan hal ini.Pada ekstrim yang lain, pagar sebenarnya cukup berupaditancapkannya sebuah bambu berwarna tertentu, didirikan­nya sebuah pohon yang khas atau ditumpuknya batu menjadisemacam monumen. Bambu, pohon atau monumen itu men­simbolisasikan siapa yang menjadi pemilik tanah tersebut.Ketika jaman menjadi lebih maju, simbol kepemilikan lahanberubah menjadi patok yang terbuat dari batu dan semenatau berbentuk sebuah papan yang bertuliskan nama pemiliklahan, termasuk di sini dasar hukum yang diacu. Tak lupapula disertai ancaman seperti “dilarang masuk” atau “dilarangmendirikan bangunan” dan sebagainya.Ketika simbol-simbol ini menjadi tidak atau kurang ber­makna bagi sebagian orang, terbukti dari adanya penguasaanlahan oleh orang yang tidak berhak, maka “pagar simbolik”ini cenderung tidak banyak lagi dimanfaatkan. Sebagai gan­tinya, dibuatlah pagar dari kawat berduri mengelilingi lahantertentu. Tidak cukup dengan itu, di mulut lahan, dibangun­lah pos jaga di tempat orang keluar-masuk. Tidak lupa pula,di palang papan nama yang telah dibuat tertulis pula “awasanjing galak”.Agak berbeda adalah situasi di Eropa yang pada kebanyak­an palang tertulis trespasser will be prosecuted. Dengan katalain, melewati suatu wilayah tanpa ijin pun tidak boleh. Apa­lagi jika ada orang yang membuat bangunan tidak permanenhingga semi-permanen, seperti sering dilakukan Etnis Gipsydi Eropa.Ketika di dalam lahan terdapat properti yang lain, katakan­lah terdapat peternakan atau perkebunan, atau di dalam lahanterdapat rumah dengan segala perangkatnya, maka pagar le­bih berfungsi sebagai pencegah penyusup (intruder). Denganfungsi baru ini, maka bentuk pagar juga berubah ketimbangpagar yang dipakai untuk mempertahankan diri dari orangyang ingin menguasai (invader). Para penyusup itu kita ke­nal dengan sebutan pencuri, maling, pencoleng atau bahkanpemulung. Terkait penyusup-penyusup itu, pagar cenderungdibangun tinggi-tinggi atau dikelilingi kawat berduri, bahkanjuga dilengkapi Closed-Circuit Television (CCTV).Dewasa ini, penyusup tidak sela­manyadikenalsebagaipencuri,malingdan sebagainya, tetapi bisa jadi mun­cul terang-terangan. Di siang bolongpula. Jika ada kasus pembobolan ru­mah berupa orang yang berpura-puramengambil barang milik tuan rumah,atau kasus perampokan rumah olehorang yang mengaku-aku orang dekatkorban, itulah penyusup model baru yang seringkali tampilperlente dan, oleh karenanya, tidak disangka-sangka. Tembokyang gagah pun seakan takluk oleh para penipu ini.Inilah pula kelemahan CCTV, sebagai suatu sistem penga­manan wilayah paling mutakhir. CCTV hanya melihat per­gerakan orang, tidak melihat pada motif, niat serta kesiapanorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Alhasil, di mataorang-orang yang sudah siap dan punya tekad melakukan tin­dak pidana, CCTV bukan lagi penghalang.Target HardeningPerbincangan di atas pada dasarnya terkait dengan pagardalam fungsinya sebagai alat bantu si pemilik untuk memper­tahankan diri dari gangguan, entah itu berupa invader atauintruder. Secara teknis, hal itu disebut dengan maintainingdefensible space. Tanpa pagar, maka orang bisa tidak berdayaapa-apa ketika ada orang iseng atau orang jahat hendak meng­Pagar: Tinjauan Sosio-KriminologisAdrianus Meliala *Pendapat
  • 65Edisi 3 - Maret 201365ganggu. Tiba-tiba saja orang iseng atau jahat itu sudah ada didepan pintu rumah dan bisa segera masuk rumah dengan caramencungkil pintu atau jendela. Sebaliknya, dengan adanyapagar, maka orang iseng atau jahat itu pertama-tama perlumelewati pagar terlebih dahulu, entah dengan cara melom­patiatau membobol pagar, yang tentunya tidak terlalu mudah.Masih dalam rangka defensible space, maka terhadap mere­ka yang tinggal di hotel, apartemen atau asrama, pertahanandiri dibangun melalui sistem yang membatasi dan menyaringorang-orang yang hendak menemui mereka. Dengan ban­tuan CCTV, telepon internal, kunci yang diberi password ataudengan bantuan tenaga pengaman, jangankan intruder, yangbisa bertemu kita pun bukanlah sembarang orang.Singkatnya, dengan pagar, orang lebih mampu bertahan.Upaya untuk bertahan pun bisa dilakukan secara lebih ber­variasi. Ujung-ujungnya, keberadaan kita (dalam hal ini ru­mah atau properti lainnya) menjadi lebih kuat, tidak mudahdikerjai, sebagai suatu target kejahatan. Itulah prinsip targethardening.Namun demikian, dalam rangka “memperkeras” diri agartidak menjadi target kejahatan yang mudah dikerjai, perlu di­ingatkan terkait azas proporsionalitas dan fungsionalitas. De­ngan kata lain, upaya tersebut perlu disesuaikan dengan bahayayang mungkin datang serta probabilita datangnya bahaya dan,di pihak lain, nilai atau besaran dari target yang hendak dilin­dungi. Jika, katakanlah, kita memiliki uang yang amat banyak,amat wajar apabila dilakukan pengamanan yang tidak hanyaketat tetapi juga berlapis dan bersenjata. Sebaliknya, jika kitabukan seseorang yang kaya-raya, maka dapat diperkirakantidak banyak pihak yang akan mengganggu kita.Mengingat dalam rangka mempertahankan defensiblespace dan melakukan target hardening diperlukan biaya tidaksedikit, maka banyak perumahan memakai konsep cluster yangmenyinergikan banyak hal, salah satunya, aspek keamanan.Dengan metode satu pintu, orang hanya boleh keluar-masukdari pintu yang selalu dijaga tersebut, sehingga defensible spaceditarik pada tingkat blok atau cluster. Hal ini jauh lebih efisiendari segi biaya. Seiring dengan itu, rumah-rumah didalamnyatidak perlu lagi membuat pagar.Masalahnya, jika pengamanan di pintu masuk lemah ataubobol (entah karena satpam tidak ada di tempat atau sudahdiperdaya), semua rumah dalam cluster bisa dikatakan tidakberdaya apa-apa lagi (defenseless). StatusPagar bisa menjadi tidak bisa diprediksi lagi tampilannyaketika dikaitkan dengan status sosial pemilik pagar tersebut.Guna memperlihatkan preferensi pemilik rumah, misalnya,dibangunlah pagar bergaya Yunani. Jika pemilik mengingin­kan pagar yang tetap memungkinkan orang “melongok” kedalam rumahnya yang megah, bisa dibangun pagar bergayaGothik yang penuh ukiran. Nuansa tradisional, misalnya, ju­ga bisa dihadirkan melalui pagar. Tidak hanya itu, kehadiranpintu pagar yang angker plus satpam berkumis, misalnya,adalah cara lain menancapkan status sosial pemilik rumah.Singkatnya, pagar tidak lagi sekadar menjadi simbol ke­pe­milikan atau mekanisme mempertahankan diri, tetapi sudahmenjadi instrumen dalam rangka aktualisasi diri. Oleh kare­na itu, sifatnya sangat subyektif dan penuh cita rasa pribadi.Namun demikian, seyogyanya keinginan untuk mengejar es­tetika sekaligus pengedepanan status, tidak kontra produktifdengan perspektif pencegahan kejahatan (crime prevention)yang seyogyanya built-in atau termaktub dengan sendirinyadalam perencanaan rumah tinggal atau properti lainnya.Pagar yang terlalu kokoh, tinggi dan tertutup padadasarnya menempatkan rumah dan penghuni rumah dalamkeadaan terisolasi dan, jika terjadi apa-apa, tidak bisa meman­faatkan enerji sosial yang terdapat di luar rumah. Enerji so­sial itu berasal dari kehadiran tetangga atau orang yang lewat(passers-by) yang bisa membantu saat, katakanlah, mendengarteriakan atau kegaduhan dari dalam rumah. Hal ini seringterjadi ketika ada penyusup yang masuk rumah, terlepas dariapakah itu rumah mewah atau rumah sederhana. Inilah con­toh ketika niat untuk meningkatkan status malah bisa beru­jung pada ketidakamanan diri sendiri dan keluarga.Tentunya ada saja orang yang memilih tidak mau meng­andalkan pada enerji sosial dan lebih percaya sepenuhnyapada kemampuan diri sendiri. Hal ini memang ada benarnya.Kemampuan finansial yang kuat serta kepercayaan diri danditunjang oleh perangkat komunikasi yang canggih, bagibanyak orang dapat menggantikan dukungan enerji sosialjika terjadi ketidakamanan pada diri orang tersebut. Nama­nya juga orang dari kelas menengah hingga elite, untuk apatergantung pada masyarakat di lingkungan sekitar yang se­ringkali lebay. Inilah fenomena yang terjadi pada komunitasbaru masyarakat perkotaan yang hidup di apartemen penca­kar langit di Jakarta.Kehidupan mereka amat “dipagari” oleh dinding-dindingunit tempat tinggal mereka. Interaksi sosial yang minim, bah­kan boleh dibilang tidak ada kontak sama sekali antarpenghu­ni apartemen, adalah pemandangan sehari-hari. Unit tempattinggal bukan lagi sebagai pagar, tetapi telah menjadi “penjarabaru” yang mengurung mereka sendiri. Akibatnya, munculfenomena ketidakamanan model baru. Sebagai contoh, peng­huni apartemen meninggal berhari-hari tanpa ada yang tahu.Atau, terjadinya kasus perampokan yang pelakunya orangdekat korban, yang dengan demikian melumpuhkan semuasistem pengamanan yang ada.*) Prof. Adrianus Meliala, Ph.DKriminolog & Guru Besar FISIP UI,Komisioner pada Komisi Kepolisian NasionalDapat dihubungi di adrianusmeliala@gmail.com
  • 66AGUNG PODOMORO GROUPL’AvenueGreen Bay Pluit
  • 67Edisi 3 - Maret 2013KonsepPembangunan yang berkelanjutan (SustainableConstruction) merupakan suatu topik yang saatini berkembang di dunia konstruksi internasio­nal sebagai respon atas isu pemanasan global (globalwarming). Prinsip dasar dari tipe pembangunan ini ada­lah penggunaan energi yang optimal secara integratifmulai dari tahap perencanaan, konstruksi, pemanfaat­an sampai pada pembongkaran. Sistem pracetak be­ton merupakan suatu sistem pembangunan yang me­menuhi kaidah konstruksi hijau (green construction),karena menerapkan penggunaan materialdan metoda kerja yang efisien sehingga dida­pat optimalisasi penggunaan energi selamakonstruksi. Penelitian optimasi energi konstruksi dandampak lingkungan dilakukan pada pembangunan ru­mah susun di Batam, yang dilakukan dengan bebera­pa sistem pembangunan: sistem konvensional, sistempracetak sebagian, dan sistem pra­cetak penuh. Hasilpenelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagipara pelaku konstruksi nasional, agar juga mulai mem­pertimbangkan optimalisasi energi dalam perencanaanpembangunan, sehingga dapat menjadi bagian dalamusaha menjaga kelestarian bumi.Konsep Perhitungan Energi Konstruksi dan DampakLingkunganReferensi perhitungan energi tiap item pekerjaankonstruksi didasarkan referensi [5]. Proses penyetaraanuntukperbandingantiapitemdilakukan denganmetodaLCA (life cycle analysis) melalui software Simapro 5.0untukmenganalisisaspeklingkunganyangberhubungandengan suatu produk dan siklus hidupnya, mulaidiambil dari alam, diproduksi, dipergunakan, dipeliharasampai dibongkar dan kembali ke alam. Software inimengalkulasi input seperti kuantitas bahan baku suatuproses industri dan menghasilkan output agar kita bisamelakukan perbaikan proses dan dampakyang lebih aman ke lingkungan.a. Analisis Bahan Baku Pembangunan RusunawaPembangunan rusunawa membutuhkan banyaksumberdaya alam sebagai bahan baku konstruksi.Pemanfaatan sumberdaya tersebut dapat berdampakterhadap kerusakan alam. Bangunan Rusunawa terbuatdari konstruksi beton, yang dalam pengerjaannya dapatdilakukan melalui 3 alternatif pelaksanaan konstruksi,yaitu secara konvensional, pracetak sebagian danpracetakpenuh.Bahanbangunanutamayangdigunakanbeserta kebutuhan masing-masing pada setiap jenisSistem Pracetak Betonsebagai Sistem Konstruksi Hijau:Studi Kasus Perbandingan Energi Konstruksi dan Dampak Lingkungandi Pembangunan Rumah Susun di BatamOleh:Hari Nugraha Nurjaman, Hairul Sitepu dan HR SidjabatGambar 8. Pembangunan Rusun di Batam 2010 - 2011Bagian Kedua*
  • 68pelaksanaan konstruksi dapat dilihatpada Tabel 2Pada Tabel.2 terlihat pemakaian besitulangan beton pada pracetak sebagianberkurang secara signifikan, dari 180 tonpada konvensional menjadi 77 ton padapracetak sebagian. Penghematan besiyang sangat signifikan ini didapat karenasistem pracetak yang digunakan adalahsistem column-slab yang sangat efisien,terutama dari komponen pelat yangmenggunakan sistem grid prategangseperti terlihat pada Gambar 9.Kondisi yang sama juga pada peng-gunaan kayu, baik sebagai perancahmaupun sebagai cetakan sebanyak 603m3, tidak diperlukan lagi pada pracetaksebagian dan pracetak penuh. Selain penggunaan ba-han bangun­an lebih efisien, kelebihan lain dari peng-gunaan beton pracetak sebagian dan pracetak penuhadalah dalam pembiayaan yang berkurang secara cu-kup signifikan dan kecepatan pelaksanaan pembangun­an dari semula 8 bulan, menjadi hanya 5-6 bulan. Di-lain pihak, penggunaan tenaga kerja secara total lebihsedikit diban­dingkan beton konvensional, namun peng-gunaan tenaga kerja terampil lebih banyak di beton pracetak [10]. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gibb [4]yang mengemukakan bahwa beberapa prinsip betonpra­cetak tersebut dipercaya dapat memberikan man-faat lebih dibandingkan beton monolit terkait denganpe­ngurangan waktu dan biaya, peningkatan jaminankualitas, predicability, relocability, dan sebagainya.b. LCA Beton KonvensionalHasil analisis skor tunggal menunjukkan bahwa besibeton merupakan elemen yang memberikan dampakpaling besar (8,19 kPt), disusul oleh semen (4,55 kPt).Elemen yang memberikan dampak paling kecil adalahair untuk beton (3,93 x 10-7kPt) dan penggunaantruk (1,66 x 10-5kPt). Berdasarkan hasil pembobotan,hampir seluruh elemen berpotensi menimbulkan tigadampak lingkungan dominan (impact categories), yaitu:(1) kandungan racun lingkungan perairan kronis (5,55kPt); (2) kandungan racun lingkungan perairan akut(5,17 kPt); (3) kandungan racun lingkungan tanah kronis(4,13 kPt).Kandungan racun lingkungan perairan kronisdisebabkan oleh material-material mencemari badanair permukaan dalam jangka waktu yang lama. Apabilapencemaran tersebut tidak ditangani dengan seriusdan benar dampaknya akan berlanjut ke pencemaranlingkungan perairan akut. Hal tersebut akan sangatberbahaya terhadap manusia dan organisme hiduplainnya yang akan memanfaatkan perairan tersebut.Hasil pembobotan menunjukkan bahwa hampirseluruh elemen berpotensi menimbulkan tiga dampaklingkungan dominan, yaitu: (1) kandungan racunlingkungan perairan kronis (5,56 kPt); (2) kandunganGambar 9. Sistem Pracetak Column SlabBesi tulangan beton 180 ton 77 ton 122 tonCetakan kayu 41 m3Perancah kayu 562 m3Besi tulangan beton 180 ton 77 ton 122 tonCetakan kayu 41 m3Perancah kayu 562 m3Tabel 2. Kebutuhan Bahan Bangunan Masing-masing Alternatif*) Teknologi Pracetak yang digunakan adalah dari salah satu produsen nasionalKonsep
  • 69Edisi 3 - Maret 2013racunlingkunganperairanakut(5,17kPt);(3)kandunganracun lingkungan tanah kronis (1,56 kPt)c. LCA Beton Pracetak SebagianHasilanalisisskortunggalpenggunaanbetonpracetaksebagian menunjukkan bahwa semen merupakanelemen yang bisa memberikan dampak paling besar(4,7 kPt), disusul oleh besi beton (3,59 kPt). Selain haltersebut, kontributor proses yang memberikan dampakpaling kecil adalah air untuk beton (3,57 x 10-7kPt) danpenggunaan truk (1,66 x 10-5kPt).Hasil pembobotan menunjukkan hampir seluruh ele­men berpotensi menimbulkan tiga dampak lingkungandominan, yaitu: (1) kandungan racun lingkungan perair­an kronis (4,06 kPt); (2) kandungan racun lingkunganperairan akut (3,79 kPt); (3) kandungan racun lingkung­an tanah kronis (3,00 kPt).d. LCA Beton Pracetak penuhHal yang membedakan material yang digunakan da-lam pembuatan rusuna menggunakan beton pracetakpenuh dengan pracetak sebagian adalah penguranganpenggunaan bahan baku bagi pembuatan dinding danplesterannya, seperti semen, pasir dan bata merah.Pengurangan bahan baku dinding ini disubtitusi selu-ruhnya oleh beton pracetak, sehingga dampak lingkung­an akibat pemanfaatan bata me­rah berkurang secarasignifikan, tetapi di sisi lain meningkatkan volume peng-gunaan beton pracetak. Seperti halnya dalam penggu-naan beton konvensional dan beton pracetak sebagian,besi beton dan semen merupakan kontributor prosesterbesar yang berdampak terhadap lingkungan. Bahkandampak lingkungannya relatif lebih tinggi, ka­rena pe­ningkatan volume penggunaan semen dan besi sebagaibahan pokok penyusun beton pracetak.Hasil analisis skor tunggal menunjukkan besi betonmerupakan kontributor proses yang bisa memberikandampak paling besar (6,81 kPt), disusul oleh semen(3,82 kPt). Sementara elemen yang memberikandampak paling kecil adalah air untuk beton (5,75 x 10-7kPt) dan penggunaan truk (1,12 x 10-5kPt).Seperti pada penggunaan beton konvensional danbeton pracetak sebagian, hampir seluruh elemen ber-potensi menimbulkan tiga dampak lingkungan dominan,yaitu: (1) kandungan racun lingkungan perairan kronis(4,19 kPt); (2) kandungan racun lingkungan perairanakut (3,91 kPt); (3) kandungan racun lingkungan tanahkronis (3,06 kPt).e. AnalisisPerbandingan energi konstruksi alternatif berdasar-kan analisis daur hidupnya (LCA) dilakukan terhadaptiga pilihan, yaitu pembangunan rusunawa mengguna-kan beton konvensional, beton pracetak sebagian, danbeton pracetak penuh. Hasil skor tunggal secara agre-gat menunjukkan penggunaan beton pracetak sebagianmemiliki kinerja sedikit lebih baik dibandingkan denganpenggunaan beton pracetak penuh dalam hal dampaklingkungan yang ditimbulkan daur hidup kontributorprosesnya. Dampak lingkungan secara keseluruhan aki-bat daur hidup kontributor proses penggunaan betonkonvensional sebesar 18,6 kPt. Hal ini bisa diturunkanmenjadi hanya 13,8 kPt dengan penggunaan betonpracetak penuh dan menjadi hanya 13,0 kPt denganpenggunaan beton semi pracetak. Sementara perbe-daan kemampuan antara penggunaan beton pracetakpenuh dan beton Pracetak sebagian 6% (0,8 kPt) dalammenurunkan dampak lingkungan.Bahan bangunan utama yang mempunyai dampaklingkungan terbesar adalah besi beton, semen, alumini­um, bata merah, keramik dan sanitari, sebagaimanadisajikan pada Tabel-3.Jika dilihat dari kebutuhan energi pembangunansistem konvensional merupakan sistem pembangunanyang terboros yaitu 272 kWh/m2, disusul sistem pra­cetak penuh 219 kWh/m2, dan yang paling he-mat adalah sistem pracetak sebagian yaitu175 kWh/m2. Kebutuhan energi kon-struksi yang dianggap wajar untukbangun­an perumahan adalah240 kWh/m2 [9] sehinggasumber foto: istimewa
  • 70pem­­bangunan rumah susun bertingkat medium dengansistem prace­tak dapat dianggap memenuhi kriteria kon-struksi hijau.Besi sebagai bahan baku pembuatan besi beton, me­rupakan kontributor proses yang memiliki dampak terbe-sar dalam pembangunan rusunawa terhadap lingkungan.Secara umum besi terbuat dari biji besi, batu bara danlimestone, lalu dicampur, diolah, dipanaskan dalam oven,lalu setelah melalui proses pendinginan dalam air, akandiperoleh batangan atau lembaran besi. Selanjutnya di-lakukan proses deform sesuai kebutuhan, misalnya besibeton polos, ulir, kawat, pelat, balok, dan lain-lain se­suai kebutuhan. Semua proses mulai dari pengambilandi alam, proses produksi, perakitan, pemeliharaan sam-pai pembongkaran akan berdampak pada lingkungan,salah satu dampak yang akan muncul pencemaran padaperairan. Tanda-tanda terdapatnya pencemaran akibatbesi di perairan adalah apabila terdapat suasana asamdalam kondisi aerob [2]. Pada perairan yang diperuntuk-kan bagi keperluan domestik, kadar besi yang berlebihandapat mengakibatkan warna kemerahan pada porselin,bak mandi, pipa air dan pakai­an. Kelarutan besi mening-kat dengan menurunnya pH [3]Bahan lain yang memiliki dampak terbesar adalah se-men. Secara umum semen terbuat dari batu kapur, tanahliat, pasir silika, pasir besi, clicker dan gypsum. Semua ba-han baku ini dieksplorasi dari alam, sehingga mulai daripengambilan di alam, pemilahan, pember­sihan, pencam-puran, pembakaran, penggilingan, penggunaan, peme-liharaan sampai pembongkaran akan mencemari ling-kungan. Proses eksplorasi sumber daya alam berpotensipencemaran lingkungan perairan dan tanah, sedangkanproses pembakaran akan berakibat pemanasan global danpelepasan debu berakibat polusi udara. Bahan bangunanlain yang berpengaruh pada sitem pracetak adalah kayuyang dapat dihemat sebesar 603 m3. Apabila rerata diame-ter pohon 1 m dan jarak pohon di hutan 25m, maka akan dapat dihemat hutan seluas1,25 ha untuk setiap bangunan Rusunawa,yang pada gilirannya akan dapat memper-tahankan penyerapan CO2. Pelaksanaankonstruksi dengan pracetak sebagian jugadapat menghemat penggunaan energisebesar 446.792,8 KWH bila dibandingkandengan konvensional. Berdasarkan bebera-pa hasil perbanding­an diatas, sistem pelak-sanaan pracetak sebagian merupakan yangpaling ramah lingkungan.PenutupPelaksanaan konstruksi denganmeng­gunakan beton pracetak sebagiandan pracetak penuh mempunyai kelebihan dalam per-cepatan waktu pelaksanaan, biaya lebih murah danpenghematan penggunaan kayu dibanding konvensio­nal, sehingga memenuhi kriteria konstruksi hijau yangsangat memperhatikan efisiensi energi. Analisis jugamenunjukkan bahwa sistem pra­cetak sebagian adalahyang lebih ramah lingkungan dibandingkan sistem pra­cetak penuh. Kekurangan penggunaan beton pracetaksebagian adalah penggunaan tenaga kerja secara totallebih sedikit dibandingkan beton konvensional, namunpenggunaan tenaga kerja terampil lebih banyak. Besibeton dan semen merupakan kontributor proses yangbisa memberikan dampak paling besar, sementara airuntuk beton dan penggunaan truk merupakan elemendengan dampak terkecil. Hampir seluruh elemen bahanbangunan berpotensi menimbulkan tiga dampak ling-kungan dominan, yaitu: (1) kandungan racun lingkunganperairan kronis; (2) kandungan racun lingkungan perair­an akut; (3) kandung­an racun lingkungan tanah kronis.*) Bagian Pertama dimuat pada HUD Magazines Edisi Pertamadaftar pustaka1. BPS (2010). Data Sensus Penduduk. Jakarta.2. Cole, G.A. (1988). Textbook of Limnology. Waveland Press, Inc.Illinois. USA.3. Effendi, H. (2000). Telaan Kualitas Air. Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan.Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Bogor.4. Gibb, A.G.F. (1999). Off-Site fabrication. John Wiley and Son. New York. USA5. Goedkoop, M and M. Oele. (2001). Database Manual General Introduction. PRé(Product Ecology Consultant). USA.6. Graubner, C.A, T Mielecke (2010). Sustainability of Highrise Building, High RiseTowers and Tall Buildings 2010 Design and Construction of Safe and SustainableHighrise Structures, Munich, Germany.7. Morgen, K. (2010). New Icon of Dubai. High Rise Towers and Tall Buildings 2010 Designand Construction of Safe and Sustainable Highrise Structures, Munich, Germany.8. Nasir, R.Y (2011). Achieving High Performance Building through Green BuildingRating Tools in Indonesia, Diseminasi Peraturan Perundang-undangan BangunanGedung dan Lingkungan. Kementerian Pekerjaan Umum, Makasar, Indonesia.9. Sabbarudin, A. (2011). Standardisasi Pengujian Material Ramah Lingkungan,Seminar Konstruksi Ramah Lingkungan. PT Estop Indonesia, Jakarta, Indonesia.10. Sijabat, H.R dan H.N. Nurjaman (2007). Sistem Bangunan Pracetak untuk RumahSusun dan Rumah Sehat Sederhana. Pusat Pengembangan Perumahan Kemenpera,Jakarta, Indonesia.Tabel 3. Perbandingan Dampak Lingkungan Bahan Bangunan UtamaAlternatif PelaksanaandanBahan Bangunan UtamaPotensi PencemarKatagori Dampak Lingkungan (Pt)Energi(kWh)RacunperairankronisRacunperairanakutRacuntanahkronisKonvensional:-besi beton-semen-aluminium5,18 x 1082,85 x 1084,95 x 1073,68 x 1062,53 x 1071,39 x 1071.253.774,7Pracetak sebagian:-semen-besi beton-bata merah2,94 x 1082,27 x 1082,82 x 107-9,97 x 1061,43 x 1071,11 x 107806.981,9Pracetak penuh:-besi beton-semen-keramik & sanitari4,11 x 1082,39 x 1083,92 x 1072,29 x 1071,97 x 1073,65 x 1061.008.199,9Konsep
  • 71Edisi 3 - Maret 2013APERSI5 April 2007 - 5 April 2013SukseskanProgram 1.000 TowerMemperingati 6 TahunProgram 1.000 Tower
  • 72Konservasi Energi sebagai Isu-Historis Green Buildingdan Desain Rumah SusunGreen building didefinisikan sebagai praktik (i) pe-ningkatan efisiensi energi, air, material yang di-gunakan suatu bangunan dan tapak, (ii) reduksidampak bangunan terhadap kesehatan manusia dan ling-kungan (melalui orientasi, desain, konstruksi, operasional­isasi, pemeliharaan, serta pembangunan-kembali) (Officeof the Federal Environmental Executive, USA, 2003).Kesadaran konseptual green building ini muncul usaipenggunaan teknologi era 1930-an (penggunaan HVAC se-cara masif serta ikon glass box architecture) (Cassidy, 2003)mengalami tantangan penyusutan sumberdaya akibat eraminyak-murah II (1950-1974) (Burberry, 1979) serta em-bargo OPEC (1973). Pada era 1970-an, sejumlah arsitek,ahli lingkungan, serta pakar ekologi menilai-ulang kebijak­an membangun yang mendayagunakan sistem heatingand cooling secara masif tersebut seiring dorongan akibatsejumlah dokumen, yakni ”Design with Climate” karyaVictor Olgyay, ”Form and Stability” karya Ralph Knowles,serta ”Silent Spring” karya Rachel Carson (Cassidy, 2003).Isu energi ini menjadi fokus dari Leadership in Energy andEnvironmental Design (LEED versi 1.0) yang muncul padaakhir tahun 1998 di Amerika Serikat; LEED menjadi salahsatu alat penilaian peringkat green building yang populerdan kerap menjadi rujukan penyusunan alat penilaian diluar Amerika Serikat.Sebagaimana tercatat dalam White Paper on Sustain­ability: A Report on the Green Building Movement, se-jumlah tipe bangunan yang menjadi tonggak (milestone)periode 1970-1993 didominasi oleh perkantoran (misal:Environmental Defense Fund Offices, 1985), rumah (mi­sal: Audubon House, 1992) (Burberry, 1979). Sebuah halyang menarik bahwa di luar kerangka milestone tersebut,sebuah dokumen komprehensif berjudul “Housing” ter-bit pada tahun 1981 [mendahului Bruntland Report, UNWorld Commission on Environment and Development,1987 dan AIA Committee on the Environment (COTE),1989]; sejalan dengan upaya mengatasi isu energi di ja-mannya, dokumen ini juga memberi perhatian khususmengenai konservasi energi yang berlaku untuk berbagaitipe rumah susun (lowrise, midrise, highrise). Konservasienergi pada rumah susun pada dasarnya diarahkan untukmengendalikan jumlah panas yang dilepaskan (heat loss)oleh selubung ba­ngunan sedemikian sehingga area kacasebaiknya direduksi sedangkan dinding/atap haruslah ter-insulasi (Macsai dkk, 1981)Adapun sejumlah advis rinci mengenai data peran­cangan dan konservasi energi, antara lain:Data Iklim,• analisis pola dan durasi suhu, hujan, perge­rakan matahari, perilaku angin sangat dibutuhkan seba-gai dasar penetapan sistem pengendalian lingkungan;Konstruksi• , bagian-bagian bangunan harus tersambungerat untuk mencegah kebocoran (leakage) udara mau-pun air;Orientasi• , jika layak maka pemanfaatan sinar matahari,pepohonan, perbukitan dapat diinternalisasi ke dalamdesain;Pemanasan secara pasif (passive solar heat),• sudut pe-nyinaran matahari, jenis kaca, serta material sebaiknyadirencanakan untuk penyerapan dan penyimpanan pa-nas;Pengendalian suhu udara• (temperature control), desainbangunan disarankan untuk menyertakan perencanaandan pemeliharaan agar suhu dapat dikelola secara opti-mum (mencegah overheating maupun overcooling).InventarisasiPrinsipGreen Buildingdalam DesainRumah SusunWied W. Winaktoe*sumber foto/ill.: istimewaKonsep
  • 73Edisi 3 - Maret 2013Perluasan Adopsi Prinsip-prinsip Green Building dalamDesain Rumah SusunPada kasus Indonesia, komponen bangunan yangberhubungan dengan kenyamanan-termal agaknya akantetap mendominasi isu desain rumah susun, sebagaima-na terindikasi melalui komposisi penggunaan listrik padabangun­an secara umum (AC 66%, pencahayaan 17,4%)(DJLEB, 1992) maupun residensial (AC 11%, pencahayaan33%) (ITB, 1994). Pada sisi lain, keberadaan sistem penilai­an green building, sebagaimana yang dikembangkan Pem-prov DKI Jakarta (Pergub Nomor 38/2012 tentang Bangun­an Gedung Hijau), Kementerian Pekerjaan Umum (DraftPermen PU tentang Pedoman Teknis Bangunan Hijau),maupun GBCI (Greenship) diperkirakan akan memperluasprinsip-prinsip yang harus diinternalisasi rumah susun.Selain efisiensi energi, maka prinsip efisiensi air, materialbangunan ramah lingkungan, reduksi limbah, reduksi tok-sik, kualitas udara ruang-dalam, efisiensi lahan akan me-lekat pada desain rumah susun.Manifestasi fisik dari prinsip green building tersebutdapat saja bervariasi namun, paling tidak, substansi darikomponen yang hendak diinternalisasi antara lain:Efisiensi energi• , desain rumah susun diarahkan untukmengendalikan laju panas (heat rate) yang memasukiselubung bangunan serta, secara bertahap, merestruk-turisasi sumber-sumber energi listrik melalui pening­katan proporsi penggunaan renewable energy;Efisiensi air• , desain rumah susun diarahkan untukmelakukan upaya penghematan penggunaan air baikdi dalam (aplikasi fixtures yang efisien) maupun di luarbangunan (reduksi run off serta meningkatkan ground­water recharging);Material bangunan ramah lingkungan• , desain rumahsusun diarahkan untuk memrioritaskan penggunaanmaterial dengan nilai indikator lingkungan yang baik(embodied energy rendah, embodied carbon yangrendah, mampu didaur-ulang). Pada kasus penerapanskema self build dan sweat policy yang melibatkan kon-tribusi tenaga penghuni sebagai bagian skema pem-biayaan unit maka material juga haruslah memiliki in-dikator labour intensive serta cost effective;Reduksi limbah• , desain rumah susun diarahkan untukmampu mengelola produksi dan transformasi limbah-nya agar tidak membebani ekosistem;Reduksi toksik• , desain rumah susun diarahkan sebagaiwahana yang mampu memelihara kesehatan penghunimelalui pengendalian terhadap berbagai elemen de-sain yang berpotensi meracuni air, udara, tanah;Kualitas udara ruang-dalam• , desain rumah susun di-arahkan untuk mampu mengendalikan kenyamanan-termal, kebisingan/akustik, serta bau (odor);Efisiensi lahan• , desain rumah susun diarahkan untukmengoptimasi penggunaan lahan mengingat keter-batasan lahan-layak serta carbon footprint yang dihasil-kan dari setiap pembangunan;PenutupUnited Nations Conference on Human Settlements(Habitat II, 3-14 Juni 1996) di Istanbul, Turki, telah mende-klarasikan agar berbagai negara menjamin perwujudan ad­equateshelterforall; relatifsejalandenganprinsipefisiensienergi yang diusung green building movement maka ade­quate shelter menyertakan ”lighting, heating, ventilation”(pencahayaan, suhu, ventilasi) sebagai kriteria yang harusdipenuhi dalam membangun rumah layak, termasuk ru-mah susun. Itikad positip Pemerintah Pusat, PemerintahDaerah, serta non-Pemerintah untuk mengimplementasi-kan prinsip-prinsip green building diharapkan dapat ber-imbas pada komoditas rumah susun pula. Secara khusus,Pergub Nomor 38/2012 tentang Bangunan Gedung Hijauyang diluncurkan Pemprov DKI Jakarta telah secara spesi-fik menempatkan rumah susun (minimum total luas lantai50.000 m2) sebagai subyek yang wajib mengaplikasikanprinsip-prinsip hijau (green). Kini merupakan momentumyang tepat untuk menyinergikan kriteria adequate shelterdengan regulasi green building agar rumah susun turutberkontribusi pada kesinambungan fungsi ekosistem.*Green Development Initiatives, Dana Mitra Lingkungan (DML)
  • 74SukseskanProgram 1.000 TowerMemperingati 6 Tahun Program 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013BAPERTARUM-PNSSukseskanProgram 1.000 TowerMemperingati 6 Tahun Program 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013
  • 75Edisi 3 - Maret 2013Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia, disamping sandang dan pangan,merupakan harapan setiap manusia untuk dapat memenuhinya. Dari tigakebutuhan dasar tersebut , pemenuhan kebutuhan akan rumah merupakan halyang paling sulit dijangkau oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan PegawaiNegeri Sipil (PNS) pada khususnya.Pegawai Negeri Sipil yang jumlahnya hampir mencapai 3,9 juta orang dan tersebar diseluruh Indonesia tersebut terdiri dari berbagai golongan yaitu mulai dari golonganI sampai dengan IV, yang berarti juga terdapat perbedaan penghasilan, yangberpengaruh kepada kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, terutamarumah.BAPERTARUM-PNS didirikan berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubahdengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994.Yang melatarbelakangi didirikannya BAPERTARUM-PNS, antara lain :1. Sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil untukmemiliki rumah yang layak.2. Terbatasnya kemampuan Pegawai Negeri Sipil untuk membayar uangmukapembelian rumah dengan fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah atau KPR3. Tabungan perumahan PNS dapat membentuk dana untuk mengatasi kendalatersebut yang merupakan kegotong-royongan diantara Pegawai Negeri Sipil dalamupaya peningkatan kesejahteraan antara Pegawai Negeri Sipil.Sejak didirikan tahun 1993 BAPERTARUM-PNS telah melakukan beberapa kebijakandan upaya yang bertujuan untuk semakin meningkatkan pelayanannya kepada PNS.Struktur OrganisasiKetua:Presiden Republik IndonesiaKetua Harian merangkap anggota:Menteri Negara Perumahan RakyatAnggota:1. Menteri Keuangan2. Menteri Dalam Negeri3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian NegaraKepala PelaksanaDivisi PerencanaanPropram dan EvaluasiDivisi UmumDivisi Keuangandan Penyaluran DanaSatuan PengawasanInternal (SPI)Sub Satuan PengawasanBidang Pelayanan PenyaluranTaperum-PNSSub Satuan PengawasanBidang OperasionalSub DivisiAdministrasiKeuanganSub DivisiAdministrasiPenyaluranDanaSub DivisiAdministrasiPengelolaanDana PNSSub DivisiUmumSub DivisiHumas danProtokolSub DivisiSumber DayaManusia(SDM)Sub DivisiHukumSub DivisiPropram danAnggaranSub DivisiPengembanganSistem Informasidan PengolahanDataSub DivisiMonitoring danEvaluasiBAPERTARUM-PNSBadan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri SipilStruktur Organisasi Pelaksana Sekretariat TetapBadan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri SipilVisiMenjadi pengelola Tabungan Perumahan(Taperum) PNS yang bereputasi baik dandipercaya serta handal dalam pemupukan danpengelolaan dana perumahanMisi1. Memberikan kemampuan kepada PNS dankepada masyarakat yang berpenghasilan tetapdalam pemilikan rumah yang layak melaluibantuan pembiayaan dari dana tabunganperumahan PNS dan dana perumahan laindari masyarakat non PNS, serta bantuanpemerintah dan bantuan fasilitas pembiayaandari lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan, serta bantuan fasilitas teknisdengan bekerjasama secara kemitraan strategisdengan pihak terkait dalam pengadaan rumah2. Memberikan pelayanan yang terintegrasidan memuaskan dengan pengelolaanserta pemupukan dana untuk pembiayaanperumahan yang bernilai bagi PNS danmasyarakat berpenghasilan tetap, sehinggaberkontribusi dalam mendukung pemerintahmemenuhi kebutuhan rumah untukmasyarakatProfil
  • 76Visi PerusahaanMenjadi pemain utamaekonomi nasional yang didukungoleh tenaga kerja yang prima,produk berkualitas,pelayanan terbaik, dansistem yang terintegrasi.Misi PerusahaanMemberi berkah bagi masyarakatdengan membangun kepeloporanekonomi nasional.SukseskanProgram 1.000 TowerMemperingati 6 TahunProgram 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013
  • 77Edisi 3 - Maret 2013Profiletelah enam tahun beraktifitas sebagai asosiasi penggiatperumahan di Jawa Barat, Asosiasi Pengembang Perumah-an Rakyat (AP2ERSI) kini siap untuk berkiprah sebagai aso-siasi penggiat perumahan di tingkat nasional de­ngan dukungan8 (delapan) DPD tingkat Provinsi.Perubahan AP2ERSI menjadi asosiasi penggiat perumah­an nasional dikukuhkan pada MUBES I AP2ERSI yangberlangsung pada tanggal 16-17 April 2013 di GrandPreanger–Bandung. Pada MUBES yang bertajuk“Metamorfosa AP2ERSI menjadi Organisasi Nasional:Semakin Pro-Rakyat Pro-MBR” tersebut, disepakati 3(tiga) agenda utama yaitu (i) Perubahan Anggaran Dasardan Anggaran RumahTangga AP2ERSI; (ii) Platform organisasiAP2ERSI sebagai asosiasi penggiat perumahan skala nasional;(iii) Pemilihan Ketua Umum AP2ERSI masa bakti 2013-2018Pada hari pertama tanggal 16 April 2013, antusiasme pesertabegitu besar sejak persidangan Pertama. Pada persidangan Ke­dua yang dipimpin oleh Ketua DPD Provinsi Aceh dan DPD NusaTenggara Barat didampingi Ketua Komite Pengarah, terjadi ba­nyak koreksi dan interupsi yang membahas perubahan AnggaranDasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta platformOrganisasi AP2ERSI. Persidangan Ketiga, yang mengagendakanpemilihan Ketua Umum, berhasil terpi-lih H Ferry Sandiyana SE sebagai KetuaUmum dengan dukungan bulat dari DPDProvinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau,Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, DKIJakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Ba-rat. Pemilihan Ketua Umum dilaksanakansecara langsung dan terbuka dengandiimbuh pandangan dari seluruh DPD.Hampir senada mereka menyampaikandukungan kepada H. Ferry SandiyanaS.E. karena kapasitas dan kredibilitasnyaserta mengapresiasi perjuangan AP2ERSIJawa Barat yang melahirkan AP2ERSI dariorganisasi skala regional menjadi asosiasipenggiat perumahan skala nasional.Dalam sambutan Pelantikannya KetuaUmum AP2ERSI terpilih menyatakan,pengalaman enam tahun sebagai peng-giat perumahan di Jawa Barat memberikan pengalaman danpembelajaran bagi AP2ERSI saat ini untuk tetap konsisten seba-gai asosiasi yang berpihak pada Masyarakat Berpenghasilan Ren-dah (MBR). Tag perjuangan AP2ERSI adalah Pro Rakyat-Pro MBR.Dua Program utama kami adalah pengembangan organisasi dankemitraan. Insya allah dalam waktu dekat AP2ERSI akan be­kerjasama dengan salah satu BUMN untuk membangunrumah murah bagi para pekerjanya. Dengan dukunganpeme­rintah dan banyak pihak kami yakin rencana un-tuk memba­ngun perumahan rakyat yang termurahakan bisa terwujud.Menteri Negara Perumahan Rakyat yang diwakili oleh Ir SriHartoyo, Deputi bidang Pembiayaan Kemenegpera RI, menyata-kan menyambut baik dan menyatakan selamat datang kepadaAP2ERSI untuk turut berkiprah dalam bidang perumahan nasio­nal disertai harapan agar AP2ERSI akan memberikan kontribusibagi pemenuhan kebutuhan perumahan nasional .Pada MUBES I AP2ERSI tersebut di selenggarakan Diskusi Panelbertajuk “Solusi Pemenuhan Backlog Rumah Rakyat” de­nganPembicara Kunci, Jusuf Kalla dan para panelis, Ir. Zulfi Syarif Koto(The Hud Institute), Dr. Nugraha (Kemenegpera) dengan modera-tor, Yusuf Fitriadi SE (Pikiran Rakyat). Dalam keterangannya KetuaKomite Pengarah MUBES I AP2ERSI, Drs.Endrawan Natawiria, menyatakan “kamimemilih Pak JK (Jusuf Kalla) sebagai pem-bicara kunci karena pengalaman beliausebagai negarawan, birokrat dan praktisibisnis. Sayang pada Diskusi panel kali inikami tidak bisa menghadirkan gagasandan fikiran beliau secara langsung tetapisecara virtual (pre-recorded), karena be-liau mendadak harus ke luar negeri”.Mengawali program kemitraannya, DPPAP2ERSI pada MUBES I tersebut menan-datangani Nota Kesepahaman dengan PTCemerlang Mandiri Selaras (DistributorSemen BOSOWA Jawa Barat) yang akanditindaklanjut dengan BOSOWA GROUPuntuk bekerjasama dalam menyeleng-garakan pembangunan rumah murah diIndonesia.METAMORFOSAAsosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (AP2ERSI)KETUA UMUM : H Ferry Sandiyana SESEKRETARIS UMUM : Drs. Endrawan NatawiriaBENDAHARA UMUM : Nina HerlinaKETUA I : R. H. Agus Rachman S.H.KETUA II : Adin RestiadiKETUA III : Nuslih Jamiat S.E., M.M.KETUA IV : Azhar Hariman S.T.KETUA V : M. Perkasa Alam S.H., M.H., M.M.KETUA VI : DR. H. PurwadhiKETUA VII : H. Ahmad Zailani Mpd.WASEKUM I : Drs. Agus IrsyadWASEKUM II : Ir. Atri Kusumaningsih M.T.WASEKUM III : Ir. Dany JuandaWABENDUM I : Hasan Kurniawan S.E.WABENDUM II : Diana LB. LimbongDEWAN PEMBINAKETUA : DR. Ir. H. Lili AsdjudiredjaANGGOTA : Ir. Zulfi Syarif Koto H. Yomanius Untung Spd. DR. H. Sodik Mujahid Mpd.DEWAN PENASIHATKETUA : Ir. Wahyu NugrohoANGGOTA : Irwan A. Gunawan Agus Sumarno S.E. Yusuf Fitriadi S.E.DEWAN PENGURUS PUSATAsosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (AP2ERSI)Masa Bakti 2013-2018sumber foto: AP2ERSI
  • 78Memperingati 6 Tahun Program 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013SukseskanProgram1.000 Tower
  • 79Edisi 3 - Maret 2013Rapat Kerja dan Tasyakuran dalam rangka per­ingatan ulang tahun kedua Lembaga PengkajianPengembangan Perumahan dan Perkotaan Indo­nesia (LP P3I) atau dikenal sebagai the HUD Institute di­laksanakan pada tanggal 14 Januari 2013 secara sederhanadi Wisma PKBI Kebayoran Baru Jakarta Selatan.Turut hadir para anggota Dewan Pembina yaituYusuf Asy’ari (Menpera 2004-2009), Teguh Satria (KetuaUmum DPP REI 2007-2010), para pengurus, termasukwartawan. Peringatan dimulai pagi harinya dengan rapatterbatas anggota mendengarkan Laporan Pengurus dantanggapan Dewan Pembina. Pada kesempatan tersebut,Zulfi Syarif Koto selaku Ketua Umum menyampaikanLaporan Tahunan, yang pada intinya dapat diterima olehDewan Pembina yang diwakili oleh Yusuf Asy’ari.“Ke depannya LP P3I akan mulai memantapkan fokuskegiatan dan melebarkan jejaring ke daerah. Dengandemikian diharapkan isu perumahan menjadi lebih dipa­hami oleh pengambil keputusan baik di tingkat pemerin­tah pusat maupun daerah” jelas Zulfi.Pada sesi siangnya, dilanjutkan dengan pernyataanPers Tahunan LP P3I /the HUD Institute dengan topik“Evaluasi Pembangunan Perumahan Rakyat Tahun 2012dan Rekomendasi Tahun 2013”, yang pada intinya me­nyoroti berbagai isu perumahan yang mengemuka danperlu mendapat perhatian para pemangku kepentingan.Pernyataan Pers selengkapnya dapat diakses http://www.scribd.com/doc/120289940/Evaluasi-Pembangunan-Pe­rumahan-Rakyat-Tahun-2012-dan-Rekomendasi-Tahun-2013 (OM).Tidak terasa BTN telah memasuki usia ke 63 padatanggal 9 Februari 2013 lalu. Dalam rangkaianperingatan HUT BTN, sejak tiga tahun lalu,BTN menyelenggarakan BTN Property Expo. Pamerankali ini merupakan ajang pameran terbesar dibandingtahun-tahun sebelumnya. Tema yang diangkat adalah`Pesta KPR BTN Menuju Keluarga Sejahtera’, diikutisekitar 218 developer yang menyajikan lebih dari 400proyek perumahan, dari rumah subsidi, menengahmaupun mewah dengan harga mulai Rp 65 juta hinggamiliaran rupiah, dan didominasi oleh proyek-proyekperumahan yang tersebar di Jabodetabek. “Ini buktikomitmen dan konsistensi Bank BTN dalam mewujud­kan pembiayaan perumahan. Pameran ini hanya diikutioleh satu bank (BTN) dengan banyak pengembang” kataMaryono, Direktur Utama BTN.Menurut Maryono, yang baru diangkat 28 Desember2012, kebutuhan rumah di Indonesia rata-rata sekitar 800ribu unit, tapi yang bisa direalisasi baru sekitar 400 ribuunit. Ini menunjukkan potensi pasar perumahan masihbesar. Secara kumulatif sejak tahun 1974 Bank BTN telahmemberikan KPR lebih dari 3,1juta orang di seluruh Indonesia.“Kami sebagai pemimpin pasar di bidang KPRdengan menguasai pangsa KPR sekitar 25%, sementarapangsa KPR subsidi hingga 98%,” kata Maryono.Dijelaskan Maryono, hingga saat ini portofolio BankBTN 86% di perumahan, sedangkan sisanya 14% untuknon perumahan. Kedepan, komposisi KPR subsidi akanditingkatkan komposisinya menjadi 65%, sedangkansisanya untuk KPR non subsidi 35%. Dalam 3 tahunterakhir Bank BTN telah menambah lebih dari 400 kan­tor layanan, hingga akhir tahun lalu Bank BTN memiliki3.678 kantor layanan, termasuk 2.922 outlet Kantor Pos.Bank BTN saat ini sudah masuk pada kelompok besarperbankan nasional. Asset Bank BTN per Desember 2012diperkirakan mencapai lebih dari Rp.100 Triliun. Kredit,Dana Pihak Ketiga, Laba diperkirakan tumbuh masing-masing di kisaran 20% sampai dengan 30% dengan rasiokeuangan yang sehat. ”Kami menargetkan penyalurankredit sebesar Rp 28 triliun tahun ini,” beber Maryono(OM, dari berbagai sumber).Bank BTN Memasuki Usia ke-63Menajamkan Fokus Bisnis danMengutamakan Good Corporate Governancesumber foto: LP P3I/the HUD InstituteHUD Institute Rayakan Usianya yang KeduaLebih Fokus dan BerjejaringLiputan
  • 80SukseskanProgram 1.000 TowerMemperingati 6 Tahun Program 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013
  • 81Edisi 3 - Maret 2013Memasuki usia yang tidak muda lagi, yakni 41tahun, REI telah berperan penting dalammemajukan dunia properti Indonesia. Ke depan,diharapkan peran REI makin berkibar dengan proaktif me­nyelesaikan sejumlah masalah di industri properti.Usia ke-41 bukanlah usia yang muda lagi bagi sebuahorganisasi yang telah menorehkan berbagai prestasi di duniaproperti Indonesia. Keberadaan REI sebagai organisasiperusahaan wadah pengembang bersama seluruh anggotanyayang telah 41 tahun berkiprah berperan di dalam sebuahperjalanan panjang penuh tantangan menempuh arah tujuanturut serta mengemban amanah berkontribusi kepadaNegara dan Bangsa Indonesia demi memenuhi kebutuhanperumahan dan permukiman serta menggerakkan pertum­buhan ekonomi nasional melalui berbagai jenispembangunan properti.Sebagai mitra kerja Pemerintah dan ber­sinergidengan semua pemangku kepentingan, perbank­an, industri pendukungnya, serta instansi terkait,diharapkan REI semakin mampu Berkarya Mem­bangun Negeri mendukung program penyediaanperumahan dan permukiman yang seimbangdan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuh­an rumah bagi seluruh lapisan masyarakat diIndonesia.Melewati masa waktu dengan berbagai ke­ada­an danperubahan menjadikan REI semakin dewasa, me­ning­katkanperannya menjadi mitra kerja strategis peme­rintah dan men­jalin kerjasama konstruktif dengan pemangku kepentingandan berbagai lembaga, memberikan parameter positif bagidunia usaha dan iklim investasi sehingga mampu melakukanperannya sebagai organisasi perusahaan yang memberikanmanfaat bagi para anggotanya dan mendorong pertumbuh­an industri properti dalam membangun negeri.Kondisi ini tentunya tidak serta merta terwujud tanpaadanya prakarsa awal dan konsistensi sosok figur para pendi­ri yang mendeklarasikan pembentukan REI oleh Ir. Ciputrapada tanggal 11 Februari 1972, dan semangat para mantanKetua Umum REI, Alm. Ir. Eric Samola, Soekarjo W, Ir.Siswono Yudo Husodo, Alm. Ferri Soneville, MS Hidayat,Drs. Enggartiasto Lukito, Ir. Edwin Kawilarang, Ir. Agus­man Efendi, Ir. Yan Mogi, Ir. Lukman Purnomosidi, Ir. FXTeguh Satria, hingga periode ini yang di nakhodai Ir. SetyoMaharso masih membingkai pigura REI mencapai tujuanmenjadi organisasi yang semakin maju berperan memberi­kan kontribusinya bagi seluruh anak negeri.Momentum HUT REI ke 41 sangat penting bagiorganisasi untuk sejenak merenung dan menengok kebela­kang mengevaluasi tapak tilas sejarah perjalanannya dengansenantiasa merajut kebersamaan membangkitkan semangatdaya juang dalam menghadapi tantangan dan peluang gunamenapak hari esok yang lebih baik dan bermakna.Puncak Perayaan HUT REIPuncak Peringatan HUT REI 41 tahun2013 telah berlangsung di Padang, SumateraBarat. Sedikitnya 700 orang tamu undangandari seluruh Indonesia hadir selama 13-15Maret 2013 lalu. Seperti tradisi REI dalammerayakan HUT-nya setiap tahun, makaperayaan kali ini juga diisi dengan kunjunganke berbagai lokasi wisata, selain dijamu olehpenguasa negeri, seperti Gubernur, Bupatidan Walikota.Malam Selamat Datang dilakukan di ke­diaman dinas Gubernur Sumatera Barat. Disana hadir parasesepuh REI, Bupati/Walikota se Sumatera Barat dan pejabatinstansi terkait. Selain kegiatan temu ramah dan presentasipeluang investasi daerah, para tamu undangan juga dijamudengan berbagai pertunjukan kesenian daerah.Esoknya, pada hari pertama HUT, peserta mengunjungiobjek wisata Istano Basa Pagaruyung. Di sana selain me­nikmati berbagai hiburan tradisional, Bupati Tanah Datarjuga menghidangkan makanan tradisional Minangkabaudengan tradisi “Makan Bajamba”.“Tidak semua tamu bisa menikmati makan bajambadi Istana Basa ini. REI adalah salah satunya yang menu­rut kami harus merasakan bagaimana masyarakat Minangmenjalankan tradisinya. Dan kedatangan 600 orang REIsecara serentak di Istana Basa hari ini menurut kami sangatPuncak HUT REI ke-41BerkaryaMembangunNegeri sumber foto: REILiputan
  • 82istimewa.Kami mengundang investor untuk melihat secaralangsung potensi negeri kami,” harap Hendri Arnis, WakilBupati Tanah Datar dalam sambutannya.Selesai menikmati beragam sajian khas minang, rom­bong­an kemudian melanjutkan perjalanannya ke Bukit­tinggi. Di Jam Gadang dan Pasar Atas, Bukittinggi, rom­bongan selanjutnya menikmati berbagai acara wisata danbelanja kuliner. Malamnya, dilanjutkan ke Padang Panjang,menikmati sate Mak Syukur, untuk selanjutnya beristirahatdi kota Padang.Keesokan harinya rombongan menuju Pantai AirManis Padang. Selain melakukan kegiatan wisata juga baktisosial ke berbagai panti asuhan serta menyerahkan bantuanperbaik­an sarana infrastruktur. Siangnya dilanjutkan denganwisata keliling kota dan membantu program perbaikan ling­kungan permukiman kumuh yang ada di kota Padang.Peresmian 100.000 Unit RSTYang istimewa dalam HUT REI ke 41 tahun ini adalahpuncak perayaan HUT REI juga dibarengi dengan kegiatanPeresmian 100.000 unit Rumah Sejahtera Tapak (RST)yang dibangun oleh anggota REI di seluruh Indonesia. Iniperesmian RST yang keempat. Tahun 2010 REI meresmi­kan 100 ribu unit RST di Lamongan, Jawa Timur. Tahun2008 sebanyak 100 ribu unit di Jonggol, Jawa Barat dantahun 2007 juga 100 ribu unit di Semarang.Kali ini peresmian dilakukan di Perumahan NuansaGriya Arosuka kabupaten Solok, Sumatera Barat oleh KetuaDPD RI, Irman Gusman. Hadir pada kegiatan peresmiantersebut adalah Menteri Perindustrian, para Bupati/walikotadan wakil Gubenur Sumatera BaratPada kesempatan tersebut, Ketua DPD RI, Irman Gus­man berpesan agar para kepala daerah di seluruh Indonesiamendukung percepatan pengembangan perumahan sejenisbekerja sama dengan anggota REI dan instansi lainnyayang juga berkewajiban menyediakan perumahan untukmasyarakat.Pemerintah, baik pusat maupun daerah harus memilikikomitmen dan kesungguhan untuk terus membangun peru­mahan rakyat, utamanya untuk golongan menengah ke bawah. “Gubernur, Bupati, dan walikota yang bagus adalah yangbisa menjadi contoh dalam upaya memfasilitasi dan mem­berikan kemudahan agar pembangunan perumahan rakyatberjalan dengan baik di daerahnya masing-masing berupainfrastruktur, kemudahan perizinan dan bantuan lain,” kataIrman.Apalagi, dia menambahkan, PP Nomor 38 Tahun 2007mengatur kewajiban bagi pemerintah daerah untuk jugamelakukan pembangunan perumahan rakyat, terutamauntuk golongan menengah ke bawah. Harapan Sejumlah DaerahREI sebagai sebuah organisasi yang berkontribusi besarterhadap pertumbuhan sektor properti di Indonesia diharap­kan berperan lebih aktif lagi memasuki usia ke-41. MenurutErlangga Satriagung, Ketua DPD REI Jatim, ke depan REItidak hanya menunggu kebijakan yang dikeluarkan pemerin­tah, tapi harus lebih aktif memberikan kerangka konstruktifuntuk kemajuan dunia properti Indonesia.“REI dalam usia yang ke-41 tahun ini, kita mengharap­kan bahwa REI ini tidak hanya menunggu kebijakan peme­rintah, tapi REI harus mampu memberikan konsep-konsepyang strategis kepada pemerintah untuk dijadikan kebijakan.Karena kalau hanya menunggu akan bersifat reaktif. Ke de­pan kita harus lebih aktif sebagai suatu tim agar pemerintahmengeluarkan kebijakan di sektor properti ini. Kemudiansetelah memberikan kerangka konstruktif kita meng­awalnyasupaya menjadi kebijakan,” jelasnya.Erlangga berharap sektor pro­perti dimasukkan ke dalamkelompok sektor strategis terkait dengan pembangunanekonomi nasional karena mengingat sektor ikutannyayang banyak sekali. Menurutnya industri properti diyakinidapat memberikan pengaruh kepada sektor lain. Belum lagidampak setelah pembangunan dilaksanakan pasti kawasanitu akan menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru.“Yang sekarang, sektor properti belum dimasukkan da­lam kelompok itu. Harusnya oleh pemerintah dimasukkandalam kelompok sektor strategis sehingga saya yakin kalauitu masuk dalam kelompok sektor strategis maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan menjadi diperhatikan karenamasuk ke dalam kerangka pembangunan ekonomi nasional,”ucap Erlangga.sumber foto: REIsumber foto: REILiputan
  • 83Edisi 3 - Maret 2013Sebagai tuan rumah HUT REI ke-41, kota Padang akanmendapatkan sejumlah dampak positif. Menurut KetuaDPD REI Sumatera Barat, Alkudri, REI banyak berkontri­busi terhadap kemajuan kota-kota di daerah. Tidak hanyaberkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) mela­lui pajak dan retribusi, tetapi juga meningkatkan perekono­mian dan menciptakan lapangan kerja baru.“Penciptaan multiplier efek itu adalah menggerakkan175 industri lainnya. Jadi, REI terus berkarya untuk negeri.Kami dari keluarga besar Sumatera mengucapkan terimakasih kepada REI diberi kepercayaan atas penyelenggaraanHUT REI ke-41 di Sumatera Barat dan ini istimewa rasanyabagi kami di daerah karena tidak hanya ulang tahun saja.ada juga peresmian 100.000 rumah sederhana. Ada jugaMoU Kota Baru Mandiri. Ini akan membawa dampakpositif bagi keluarga REI Sumatera Barat dan juga kepadapemerintah Sumatera Barat dan masyarakat Sumatera Ba­rat,” jelas Alkudri.Ajang HUT REI ke-41, lanjut Alkudri juga menjadiajang silaturahim antaranggota yang dapat memberikandampak positif bagi Sumatera Barat. “Harapan kita motto-nya silaturahim yang baik akan tumbuh rezeki. HUT REIitu kan juga ajang silaturahim. Mudah-mudahan rezeki initidak berkaitan dengan uang saja, tetapi peluang, kesempat­an, ilmu, pengalaman dan jaringan” tutur Alkudri.Sementara Ketua DPD REI Riau, Rifa Yendi berharap,di ulang tahunnya yang ke-41, REI tetap eksis sebagaiorganisasi yang sangat memperhatikan anggotanya. Tidakhanya bagi anggotanya, REI sebagai organisasi profesi jugasangat membantu masyarakat dengan program-prgram yangmenguntungkan baik bagi anggota maupun masyarakat.“Kita berharap ke depannya REI tetap eksis dalam artikata tetap mengetahui permasalahan yang dihadapi anggotadan ada solusi yang terbaik. Kita menginginkan REI suatuorganisasi yang dapat melindungi anggota dan organisasiyang bisa tetap mengikuti perkembangan ekonomi sebagairoda perekonomian Indonesia,” kata Rifa Yendi. (fendi).Presiden Batal Hadirdi Acara Peresmian100 ribu Unit RSTAwalnyasepertiperesmian100.000unitRSTyangdibangun anggota REI pada tahun sebelumnya,dilakukanPresidenRI.Namuntahuninipresidentidak bisa hadir karena tidak turunnya rekomendasidari kementerian teknis, dalam hal ini KementerianPerumahan Rakyat.Padahal pemilihan lokasi tersebut menurut Setyoberdasarkan saran dan permintaan Presiden secaralisan, sewaktu membuka Rakernas REI 2012 lalu yangberjanji akan datang kembali meresmikan perumahansederhana yang sudah dibangun oleh pengembangREI dan meminta lokasi peresmian RST, sebaiknya diluar wilayah pulau Jawa.Setyo Maharso, mengungkapkan Presiden RI SusiloBambang Yudhoyono (SBY) yang sedianya meresmikanperumahan tersebut, akhirnya batal hadir akibat tidakadanya rekomendasi dari Menteri Perumahan Rakyat,Djan Faridz.Menurut Maharso, Menpera menilai perumahantersebut tidak layak. “Cuma tidak layaknya apa, tidakdijelaskan Menpera. Padahal Deputi PembiayaanKemenpera sudah melihat langsung dan mengatakansudah layak karena harga jualnya Rp 75 juta per unit,sesuai aturan KPR FLPP, memiliki saluran air bersih,jalan yang layak, bangunan sesuai spesifikasi, karenaseluruh rumah sudah terbangun dan menggunakanKPR FLPP. REI juga sudah mendapatkan rekomendasidari BTN serta gubernur,” terang Maharso.sumber foto: REI
  • 84LiputanSukseskanProgram 1.000 TowerMemperingati 6 TahunProgram 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013REAL ESTATE INDONESIA
  • 85Edisi 3 - Maret 2013Semangat menyerasikan pembangunan perkotaan danperlindungan warisan budaya mewarnai 16th FIAB­CI Asia Pcific Regional Secretariat Summit yang ber­tema “Cultural Heritage and Urban Develompent in Har­mony” di Bandung tanggal 23-24 Maret 2013.Pada kesempatan tersebut Ketua Umum PersatuanPerusahaan Realestate Indonesia (REI), Setyo Maharso,menekankan pentingnya pertemuan ini bagi Indonesia de­ngan mempertimbangkan banyaknya potensi yang dimi­liki tetapi belum dimanfaatkan dengan baik.”Kota-kota di Indonesia memiliki banyak warisan pe­ninggalan arsitektur bernilai tinggi. Namun, hampir se­mua warisan budaya itu tidak bisa dikelola secara optimaldemi kepentingan wisata budaya dan penggalian potensiekonomi bagi masyarakat,” ujarKetua Umum Persatuan Perusa­haan Real Estate Indonesia (REI)Setyo Maharso.Sementara Presiden FIABCIAsia Pasific, Teguh Satria, yangjuga Ketua Umum DPP REI pe­riode 2007-2010 ini, mengung­kapkan pertemuan ini untukmenyamakan persepsi terkaitpengembangan kawasan waris­an budaya, yang intinya kamimemasilitasi dan mendorongpengembangan kawasan secaraharmoni dan berimbang.Pertemuan yang digagas olehFIABCI bekerja sama denganREI ini dihadiri sekitar 150 pe­serta yang berasal dari berbagaielemen seperti arsitek, pejabatpemerintahan, penggerak peles­tarian warisan budaya, anggotaREI serta elemen terkait lainnya.Sementara nara sumber yanghadir selain dari Indonesia, juga hadir nara sumber dariAustralia, Taiwan, Singapura, Jepang dan Malaysia.Sementara I Gede Ardika, selaku Ketua IndonesianHeritage yang pernah menjabat sebagai Menteri Pariwisata,dalam paparannya menekankan bahwa saat ini masyarakatkita tengah dalam kebingungan besar. Masyarakat kitaseolah kehilangan kecintaannya pada berbagai kearifandan identitas lokal. Terbukti dari nama-nama konstruksi,gedung dan berbagai fasilitas lainnya menggunakan namadana istilah asing. Untuk itu, Ardika menyambut baik per­temuan ini sebagai langkah mengembalikan kebanggaankita semua terhadap warisan budaya bangsa sendiri. Ditam­bahkannya pula, Indonesia dapat kehilangan keunikannyayang berdampak pada berkurangnya daya tarik Indonesiasebagai tujuan wisata. Untuk itu, pers memegang perananpenting dalam mengomunikasikan pesan pelestarian wa­risan budaya bangsa ini.Saat ini, di Asia Pasifik, Penang,Singapura dan Shanghai meru­pakan contoh kota yang berhasilmelakukan pengembangan kawasanwarisan budaya secara harmoni danberimbangPesan yang disampaikan olehArdika disambut baik oleh KetuaUmum DPP REI, Setyo Maharso,dan Presiden FIABCI Asia Pacific,Teguh Satria. Setyo mengomentaribahwa implementasi ide ini harusdimulai dari pengembang, yangsudah seharusnya mendidik klien.Sementara Teguh mengingatkan,pada periode tahun 1992 sampai1995 REI pernah menegaskan re­gulasi mengenai penggunaan namaIndonesia. Penggunaan nama In­donesia terbukti tidak menguranginilai ekonomi. “Pak Ciputra telahmembuktikan, Pondok Indah danPuri Indah dapat laku dengan namaIndonesia,” tambahnya. (OM)Sekilas FIABCIFIABCI adalah akronim bahasa Perancis “FederationInternationale des Administrateurs de Bien-ConselisImmobiliers”, yang artinya Federasi Realestat Interna-sional (International Real Estate Federation). FIABCImerupakan asosiasi nir laba dan sebuah federasi dari120 organisasi real estate profesional yang mewakili1,5 juta tenaga profesional dan 3.300 praktisi pro­perti individual.Tujuan pembentukan FIABCI adalah membantuanggotanya meningkatkan pengetahuan, mengem-bangkan jejaring, dan mengoptimalkan kesempatanbisnis di seluruh dunia.Indonesia bergabung dengan FIABCI sejak tahun1977, dan merupakan salah satu perwakilan dari 60negara yang terwakili dalam FIABCI. Selain pengem-bang, pemangku kepentingan lainnya juga terlibatseperti broker properti, perbankan, notaris, konsul-tan dan lainnya.FIABCI memiliki status khusus sebagai SpecialConsultative di dalam Konsil Ekonomi dan Sosial(Economic and Social Council-ECOSOC). Tugas utamaFIABCI disini adalah mengeluarkan rekomendasi dansaran atas hak properti dan perumahan bagi rakyatmiskin. Sumber: Situs FIABCI16th FIABCI Asia PacificRegional Secretariat SummitPembangunanPerkotaan danPerlindungan WarisanBudaya Seiring Sejalansumber foto: detikfinanceLiputan
  • 86Teguh SatriaPresiden FIABCI Asia-PasifikAlamat: Suite E 12-12Wisma Sunrise, Plaza No. 2Jalan Kiara, Mont’ KiaraKuala Lumpur 50480Email:info@fiabci-asiapacificSitus:www.fiabci-asiapacific.comFIABCI Asia Pacific(Federasi Real Estate Internasional)FIABCI (The International Real Estate Federation) adalah asosiasi nir-laba yangmemperoleh keistimewaan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)berstatus mitra konsultasi PBB dan merupakan federasi dari 120 organisasireal estate profesional yang mewakili lebih dari 1,5 juta profesional dan 3.300individu praktisi real estate.FIABCI telah berusia 62 tahun dan tersebar di 60 negara dan bertujuanmembawa dimensi internasional ke pasar lokal dan menyalurkan kesempatanbisnis real estate ke seluruh anggotanya. Keanggotaannya terbuka bagi semuapraktisi yang terlibat dalam disiplin real estate.ANCOL MANSION
  • 87Edisi 3 - Maret 2013Permasalahan Ciliwung berupapenurunan kualitas dan kuan­titas air sungai masih belummemiliki solusi yang terpadu. Per­masalahan berupa fluktuasi debit airyang tidak terkendali yang mengaki­batkan banjir, pencemaran kualitasair sungai berstatus mutu tercemarringan hingga berat akibat limbahrumah tangga maupun industri, sertasampah yang dibuang ke sungai darihulu hingga hilir Ciliwung, masihmewarnai keseharian sungai Cili­wung.Kementerian LingkunganHidup bersama dengan komunitasmasyarakat dan institusi lainnyasecara berkala menyelenggarakanaksi dengan memanfaatkan momentertentu. Kali ini dengan temamemperingati Hari Peduli Sampahdiselenggarakan aksi bertema “AksiMasyarakat untuk Penyelamat­an Sungai Ciliwung” di Cikoko,Cawang, Jakarta Timur. Acara inidiisi dengan pemutaran film “SolusiSampah oleh Komunitas Ciliwung”,talk show, penanaman pohon, danpameran daur ulang sampah.Talk Show menghadirkan nara­sumber Menteri Lingkungan HidupProf.Dr.Baithasar Kambuaya MBA,Direktur Jenderal Cipta KaryaKementerian Pekerjaan Umum(PU) Imam Ernawi, Kepala BadanPe­ngendalian Lingkungan HidupDaerah (BPLHD) Provinsi DKI Ja­karta Muhammad Tauhid dan KetuaGerakan Ciliwung Bersih Erna Wi­toelar. Acara dihadiri oleh masyarakatKomunitas Ciliwung, LembagaSwadaya Masyarakat yang bergerak dibidang lingkungan dan 7 OrganisasiPerempuan. Pada kesempatan ini,juga diresmikan ‘polisi Ciliwung’,yang beranggotakan masyarakat Ci­liwung dengan tugas mengawasi danmencegah kegiatan yang merusaksungai Ciliwung.Acara ini tidak terlepas dari kerjakeras komunitas Ciliwung di Cikokoyaitu Masyarakat Peduli Ciliwung(Mat Peci) yang dinakhodai olehUsman. Tempat ini terpilih kare­na Mat Peci yang diprakarsai olehKelompok Tani mengembangkanpertanian perkotaan beserta kegiatandaur ulang sampah organik menjadikompos dan sampah anorganik men­jadi barang daur ulang yang memi­liki nilai tambah untuk membantuperekonomian mereka, yang telahmenjadi salah satu praktek unggulan(best practice) di Indonesia.Lokasi acara menjadi salah satudaerah kunjungan KementerianLingkungan Hidup Korea Selatansaat berkunjung ke Indonesia. Dilahan seluas 1.500 m² di bantaransungai Ciliwung yang terabaikan,sejak tahun 2012 telah ditanami ber­bagai macam tanaman langka Jakarta,sayur mayur dan tanaman buah-buahan. Walaupun kemudian padaJanuari 2013 dihantam oleh debit airCiliwung yang tinggi.Semangat Masyarakat PeduliCiliwung di Cikoko yang kembaliberaktivitas memperbaiki lahanpertanian perkotaan yang merekakembangkan telah memperolehperhatian dari berbagai pihak, baikpemerintah dan dunia usaha untukmembantu usaha restorasi lahanpertanian perkotaan dan kegiatanpengolahan sampah mereka. Kiniprogram penanaman berbagai jenisbambu, sayur mayur, buah-buahandan tanaman langka Jakarta akandilaksanakan pada bantaran Ciliwungdi daerah Cikoko, Pancoran,sepanjang + 2 km.Masyarakat di bantaran Ciliwungsering dianggap sebagai sumbermasalah daripada sebagai solusi.Mereka terpaksa hidup di bantaranCiliwung dan sering terjangkitpenyakit akibat air Ciliwung yangtercemar, meskipun sumber pence­maran juga berasal dari masyarakatyang tinggal jauh dari Ciliwungmelalui kontribusi sampah mereka.Melalui Masyarakat Peduli Ciliwungdi Cikoko dan komunitas peduliCiliwung lainnya yang berjumlah25 komunitas di hulu hingga hilirCiliwung, maka kini komunitasCiliwung telah menjadi solusi untuklingkungannya (Miya-DML).“Aksi Masyarakat untukPenyelamatan Sungai Ciliwung”sumber foto: DMLLiputan
  • 88REI Khusus Batam baru saja(18 April 2013), menyeleng­garakan Rapat Kerja Daerah(Rakerda) yang dilaksanakan dengantema “Bersama Kita MenyelesaikanPermasalahan Pengembang untukPembangunan Pro­perti Berkualitas diBatam”. Rakerda dipersiapkan seba­gai ajang konsultasi antara pengem­bang de­ngan pemerintah baik pusatmaupun daerah.Pada rapat kerja tersebut turuthadir Ketua Umum DPP REI, wakildari Kementerian Perumahan Rakyat,dan Kementerian Dalam Negeriyang berkesempatan menyampaikanpokok-pokok pemikiran.Kementerian Perumahan Rakyat(Kemenpera), yang diwakili olehSekretaris Kementerian PerumahanRakyat, Rildo Ananda Anwar, me­negaskan pemerintah akan me­nyiapkan lahan untuk membantupembangunan perumahan, terutamayang berpenghasilan rendah. Selainitu, diingatkan juga tentang penting­nya pertumbuhan industri propertidalam menggerakkan bidang usahalain. “Hasil penelitian menyebutkanbahwa setiap kehadiran pengembangakan menggerakkan 140 bidangusaha,” papar Rildo. Pada kesem­patan yang sama, Direktur JenderalBina Pembangunan Daerah, yangdiwakili oleh Direktur Perkotaan,mengingatkan perlunya sinkronisasipembangunan perkotaan.Wakil Gubernur KepulauanRiau, Soerya Respationo, menyorotikendala perijinan sebagai akibattidak adanya koordinasi yang baikantara Badan Pengusahaan KawasanBatam dan pemerintah kota Batamyang berujung benturan kewenanganperijinan pengelolaan lahan.Ketua UmumDPP REI, SetyoMaharso, menekankan prospekpertumbuhan Batam sebagai FreeTrade Zone (FTZ) perlu diantisipasioleh pemerintah dengan mempermu­dah pengurusan izin pembangunanproperti yang diperlukan. “Untukitu, pemerintah diharapkan dapatmempermudah perizinan,” harapnya.Dari sisi pengembang, diharapkanpemerintah segera turun tanganmembantu menyelesaikan statushutan lindung. Banyak ditemuilahan yang telah dibangun olehpengembang dan telah bersertifikat,ternyata lokasinya merupakankawasan hutan lindung. “Banyakpengembang di Batam yangmenghadapi ketidakpastianhukum lahan setelah lahan-lahandialokasikan,” ujar Djaja Roeslim,Ketua DPD Real Estate Indonesia(REI) Khusus Batam.Bahkan,beberapa perumahan MasyarakatBerpenghasilan Rendah (MBR)ternyata dibangun di sejumlahkawasan hutan lindung sepertiMukakuning.Selain itu, kendala prosesperijinan IMB yang baru ternyatamenjadikan biaya IMB membengkak.“Sekarang malah ada izin AmdalLalin yang biayanya lebih besar daripada mengurus IMB-nya,” sambungDjaja. Tak kalah pentingnya adalahkeberadaan peraturan yang tidaksinkron. ”Yang kami alami diBatam, kami memiliki dua intitusipemerintahan yaitu BP Batam danPemko Batam yang sering kali kitaalami peraturannya tidak sinkron,”kata dia.REI Khusus Batam juga meng­usulkan agar pemerintah segeramenangani kawasan rumah liar ataurumah illegal melalui penyediaanrusunawa atau rusunami. Dengancatatan, dibangun pada lokasi yangdekat dengan sentra industri.Selain itu, usai Rakerda diseleng­garakan BTN REI Ekspo di MegaMall Batam Centre yang rutindiselenggarakan setiap Rakerda REIBatam (OM, dari berbagai sumber).Rapat Kerja Daerah REI Batam“Bersama Menyelesaikan Masalah”Liputan
  • 89Edisi 3 - Maret 2013Hari Air Sedunia diperingati setiap tanggal 22 Maret sebagaiwadah untuk menyatukan fokus perhatian dunia kepadaperan penting tersedianya air (minum) dan mengupayakantata kelola sumber daya air yang berkelanjutan. Hari Air Seduniadicetuskan untuk pertama kali pada saat Nations Conference onEnvironment and Development (UNCED) dan di umumkan padaSidang Umum PBB ke 47 tanggal 22 Desember 1992 di Rio deJaneiro, Brasil. Tiap tahun peringatan hari air dunia mempunyaitema yang berbeda, pada tahun 2013 ini Hari Air seDunia XXI, biasadisingkat HAD, mempunyai tema”Water Cooperation”. Tema “Wa­ter Cooperation” ditujukan untuk meningkatkan kesadaran bekerjasama dalam menghadapi tantangan dalam pengelolaan air berupapeningkatan akses, alokasi serta pelayanan atas air.Biasanya per­ingatan HAD dilakukanoleh berbagai pihaksesuai dengan temanya.Pemerintah sendiribaru akan mengadakanperingatan puncak HADpada bulan Mei 2013.Salah satu kegiatan pe­rayaan HAD yang cukupbesar di Jakarta dilaku-kan secara bersama-sama oleh sekitar 17institusi baik peme­rintah, swasta, maupunLSM selama tiga hari pada tanggal 18, 21 dan 22 Maret 2013.Acara puncaknya dilaksanakan di sekretariat Gerakan CiliwungBersih (GCB), yang dikoordinasikan oleh GCB bekerja sama dengankelompok kerja Indonesia Water Mandate yang merupakan forumdukungan Indonesia Global Compact Network (IGCN) dan UnitedNations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).Peringatan ini juga didukung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup,Asia Pulp & Paper (APP), PAM JAYA, PALYJA, Aetra, Nestlé Indonesia,Unilever, Express Group, SmartFM, Green Radio, Martina Berto,Coca-Cola Amatil Indonesia, Danone Aqua, Palang Merah Indone-sia, PPM Manajemen.Rangkaian peringatan hari air sedunia tersebut dimulai dengandialog yang bertema “Tantangan dan Solusi Permasalahan Air un-tuk Agenda Pasca 2015” pada tanggal 18 Maret 2013. Dilanjutkanpada tanggal 21 Maret2013 dengan pameran edukasi air, kunjung­an ke instalasi air bersih Palyja untuk anak-anak dan ibu-ibu yangbertujuan agar mereka mengetahui bagaimana proses penjernihanair, sehingga mereka bisa menghargai air yang diperoleh. Diadakanjuga pelatihan kesiapsiagaan banjir untuk ibu-ibu, anak-anak danmasyarakat. Selain itu, ada rangkaian aktivitas permainan bertema-kan air untuk anak-anak, pertun-jukan musik bertema lingkungan,dan dialog antarkomunitas peduli sungai dari Jakarta, Surabaya,Jogjakarta, Bandung, Bogor, Depok.Pada acara dialog tersebut, sesama komunitas yang pedulisungai saling belajar dan berbagi pengalaman dari apa saja yangsudah mereka lakukan terhadap sungai dan outputnya untuk pe-meliharaan sungai. Komunitas peduli sungai Berantas merupa­kansalah satu komunitas yang berhasil dalam memperbaiki kualitasair sungai dan mengumpulkan jenis flora fauna di sungai Beran-tas. Hal ini disebabkan karena Ecoton sebagai Lembaga SwadayaMasyarakat yang bekerja penuh di sungai ini mampu memadukankegiatan antarkomunitas sungai Brantas dari hulu sampai hilir.Bersamaan dengan peringatan hari air sedunia pada tanggal22 Maret2013, Forum Air Jakarta (FAJ) mendeklarasikan dirinyadengan motto “Bersama untuk Keterjaminan Air”. PembentukanFAJ bertujuan menyediakan forum diskusi, wadah bekerja samabagi semua pemangku kepentingan, untuk mencari solusi bagiketersediaan sumber air minum yang berkelanjutan. Anggota FAJsebagian besar merupakan penyelenggara acara Hari Air Dunia2013 ini, yaitu PAM Jaya, PALYJA, Aetra, Badan Regulator PelayananAir Minum DKI Jakarta, Tim Koordinasi Pengelolaan SDA, DewanSDA DKI Jakarta, Bappeda DKI, Forkami, Komunitas Ciliwung, PerumJasa Tirta II, Perpamsi, KPAM DKI Jakarta, Dana Mitra Lingkungan,dan beberapa individu pemerhati masalah air minum di Jakarta.Pembentukan FAJ difasilitasi oleh Jejaring AMPL (Air Minum danPenyehatan Lingkungan).Salah satu komitmen menarik dinyatakan oleh Indonesia GlobalCompact Network (IGCN) yang menargetkan tersedianya tambahanlubang resapan biopori sebanyak 10.000 lubang di Jakarta dalamsetahun ke depan.Pada tanggal 22 Maret 2013 yang merupakan puncak per-ingatan hari air sedunia ini diadakan Dialog Multi-stakeholderbertema ”Solusi Air Berbasis Masyarakat”. Peserta berasal daripemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, komunitas ciliwung,komunitassungai Brantas, komunitas sungai Gajahwong dan LSMyang peduli terhadap sungai Ciliwung. Dialog tersebut bertujuanuntuk berbagi informasi kebijakan pemerintah serta pengalamanyang telah dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan.Pada kesempatan HAD juga diserahkan bantuan dari hasil peng-galangan dana GCB berupa beberapa mesin pencacah plastik, alatpembuat lubang bioporidan alat pembuat gasberbahan baku komposkepada beberapa komu-nitas sepanjang sungaiCiliwung (Miya GCB/DML).Hari Air Dunia 2013 di Indonesia“Gotong Royong Peduli Air”foto: GBC/DMLfoto: GBC/DMLAgenda
  • 90Kamis siang tanggal 21 Februari lalu, Tempat PengolahanSampah Terpadu (TPST) Rawasari, Jakarta Pusat menjadipusat peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. TPST Rawa­sari pada hari itu dipenuhi oleh para pelaku, praktisi dan pemerhatipengelolaan sampah padat.Tepat tujuh tahun yang lalu, 69 rumah penduduk ambrukditerjang longsor ratusan kubik sampah TPA Leuwigajah. Sebanyak157 nyawa menjadi korban tragedi pengelolaan sampah terbesarsepanjang sejarah di Indonesia, dua kampung terhapus dari petakarena tergulung longsoran sampah.‘’Inilah musibah yang barangkali tercatat pertama kali dalamsejarah peradaban manusia, ratusan nyawa melayang gara-garatertimbun sampah,’’ Wakil Ketua Umum InSWA Mohammad Helmymengawali uraiannya mengingatkan setiap orang yang hadir untukmenoleh kembali kepada kejadian di TPA terbesar di Provinsi JawaBarat itu. ‘’Jarak kampung yang terkena longsoran sampah lebihkurang 1,5 Km dari TPA Leuwigajah,’’ tambah Mohammad Helmy.Bayangkan betapa tingginya gunungan sampah tersebut hinggamampu menimbun dua kampung yang jaraknya cukup terbilangjauh dari TPA.Inilah cermin pengelolaan sampah yang umum dipraktikkan dinegara berpenduduk 250 juta jiwa ini. Padahal sistem pembuang­an sampah open dumping ini merupakan sistem paling primitifdalam terminologi pengelolaan sampah kota di manapun di dunia.Pengelolaan sampah kota belum menjadi program strategis peme­rintah daerah. Sebagai gambaran betapa minimnya alokasi angga­­­r­an untuk pengelolaan sampah kota, seperti disebutkan MohammadHelmy, adalah yang terjadi di salah kota di Kalimantan. Denganproduksi sampah 300 ton per hari, pemerintah daerah tersebuthanya mengalokasikan biaya operasionalnya Rp. 200 juta per ta-hun. ‘’Sungguh dana yang tidak layak untuk pengelolaan sampah disebuah kota,’’ ujar Helmy prihatin.Perilaku Tidak Tertib dan Kendala LahanSelain miskin dukungan pendanaan pengelolaan sampah,perilaku dan mental masyarakat yang miskin kesadaran membuangsampah dengan tertib juga cukup memusingkan. Pemerintah Jakar-ta Pusat, contohnya, telah menempatkan tong-tong sampah yangdirasa sangat cukup. Tapi tetap saja, masyarakat seakan tidak pedulidengan sampahnya. Contoh nyata bisa dilihat di kawasan Monasyang sampahnya masih terlihat berserakan, padahal jelas-jelas tongsampah telah disediakan lebih dari cukup di sana.Pemerintah Kota Jakarta Pusat yang diwakili sekretarisnyaBambang Musyawardana mengatakan, pemerintah memerlukandukungan dalam mencari solusi yang tepat mengenai pendekatandan strategi apa yang sebaiknya dilakukan untuk meningkatkankepedulian masyarakat. Selain hal itu, kendala yang saat ini di­hadapi Jakarta Pusat adalah kekurangan lahan dalam mengimple-mentasikan Bank Sampah. ‘’Kami berharap pihak swasta bisamembantu program ini dari segi desain penempatan Bank Sampahagar tidak memerlukan lahan yang luas untuk pembangunannya,’’ujar Bambang Musyawardana.Kepala Bidang Peran Serta Masyarakat dan Kebersihan DinasKebersihan Provinsi DKI Jakarta Ajang P. Pinem mengatakan, pe­ngelolaan sampah di tingkat masyarakat saat ini tergantung sekalipada seorang tokoh masyarakat yang peduli terhadap lingkungansekaligus bisa menggerakkan masyarakatnya. Untuk pengelolaanskala komunal, TPST Rawasari menjadi percontohan, namun belumada dua TPST yang seperti ini. Pemerintah Provinsi DKI sendiri,untuk perbaikan semua aspek pengelolaan sampah, menurutnya,telah melakukan beberapa langkah maju.Seperti dikatakan Ajang P Pinem, Pemerintah Provinsi DKI Ja-karta saat ini sedang membuat Perda tentang Pengelolaan Sampah.‘’Seperti diamanatkan UU No 18 Tahun 2008 tentang PengelolaanSampah, sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.Namun juga tanggung jawab masyarakat, pelaku industri sertapengelola kawasan,’’ kata Ajang menjelaskan. Apalagi dari sampahyang dihasilkan, tambahnya, komposisi terbesar berasal dari rumahtangga yakni 53%, diikuti industri sebanyak 47%.Menurut Ajang lagi, Perda pengelolaan sampah bertujuan agarpengelola kawasan seperti apartemen, mal, hotel, rumah sakit,pabrik-pabrik dan sebagainya harus bisa mengelola sampahnyasendiri hingga tuntas. Pengelola kawasan juga harus menyediakansarana untuk pemilahan sampah dari sumber dan juga membuatprogram Bank Sampah di kawasannya. ‘’Dalam surat perjanjianpembangunan gedung untuk izin penggunaan bangunan juga tertu-lis kewajiban seperti itu. Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah(SIPPT) mewajibkan setiap pengguna tanah memiliki InstalasiPe­ng­olahan Air Limbah (IPAL), Analisis Mengenai Dampak Ling-kungan (AMDAL), serta menyediakan sarana pengelolaan sampah.‘’Dengan begitu nantinya akan mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA,’’ papar Ajang mengakhiri (InSWA).Peringatan Hari Peduli Sampah NasionalMengenang Kembali Tragedi Leuwigajahsumber foto: InSWAAgenda
  • 91Edisi 3 - Maret 2013Serba SerbiMengapa kita sebaiknyatidak membangunbangunan di atas sungaisumber foto: istimewaDi perkotaan, permukaan basah seperti kolamdan sungai berfungsi mengurangi gejala UrbanHeat Island (UHI) akibat permukaan penyerappanas seperti aspal dan beton (termasuk atap dandinding bangunan). Kolam dan sungai membantumengurangi gejala UHI melalui proses pendinginanevaporatif (evaporative cooling). Dengan demikian, selainmemperluas permukaan hijau, kota juga perlu memperluaspermukaan basah dan membiarkan permukaan basah yangsecara alami sudah ada (seperti sungai) tetap terbuka.Sungai adalah tempat tumbuh dan berkembangbiota sungai yang juga menjadi bagianbiodiversitas kota yang saat ini menjadi isupenting pada perencanaan dan perancangankota berkelanjutan. Biota sungai tersebut memerlukancahaya matahari. Sungai yang ditutupi akan mengganggukehidupan biota tersebut. Phytoplankton akan mati karenatidak memperoleh cahaya matahari cukup yang berakibatturunnya oksigen terlarut. Memang untuk skala kecilpenutupan itu dapat ditolerir, tetapi pembangunan satubangunan yang melintang sungai akan memberi presedenbagi bangunan lain yang kemudian akan menutupi sungai.Sungai memiliki fungsi sebagai wind path(lorong angin) yang akan membantupergerakan angin di kota, terutama kota padat.Atmospheric boundary layer (lapisan batasatmosfir) di kota cukup tinggi karena padatnya bangunan.Pergerakan angin terhalang oleh bangunan. Lajur sungaimenjadi kesempatan bagi angin untuk bergerak bebasdan mengembangkan kecepatan. Ini diperlukan dalamventilasi kota. Membuat bangunan melintang sungai akanmengganggu fungsi tersebut. Sungai yang curam bahkan bisamenjadi urban canyon alami.Secara alami, sungai menjadi penghiaskota yang unik. Orang suka melihatpemandangan dari atas jembatankarena salah satunya adalah efek indahkemenerusan aliran sungai. Pemandangan alami tersebuttidak dapat digantikan oleh kemenerusan jalan raya,misalnya. Di atas sungai orang bisa mendapatkan pelepasanpandangan yang biasanya sesak (sumpek) oleh bangunan.Jembatan yang melintang sungai dapat menjadi ornamenkota yang indah tetapi bangunan hunian yang melintangsungai akan sangat mengganggu.Bangunan hunian melintang sungai dalam skalabesar dihindari di seluruh dunia walau secarateknologi, biaya, dan desain dapat diwujudkan.Itu menjadi pesan yang jelas bahwa membuatbangunan hunian melintang di atas sungaitidak dapat diterima akal sehat; semacamkesepakatan tak tertulis yang ada di pikiran bawah sadarmanusia (Budi Prayitno).
  • 92Kondisi transportasi khususnya di kota metropolitan dan kotabesar telah menjadi prioritas pemerintah kota dimana pun didunia. Hal ini disebabkan pertumbuhan kota yang demikiancepat melampaui kemampuan pemerintah kota menyediakantransportasi publik yang memadai, sehingga berdampak padakemacetan, dan mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagisemua pihak. Namun upaya pemerintah kota menyediakan fasilitastransportasi tidak selamanya berhasil, bahkan tidak sedikit yanggagal. Untuk itu, menjadi menarik untuk mengetahui faktor yangberdampak terhadap keberhasilan maupun menjadi kendala proyektransportasi perkotaan.Laporan ini merupakan hasil penelitian yang diselenggarakanoleh KPMG International untuk menganalisis faktor yangberpengaruh terhadap keberhasilan proyek transportasi perkotaan,berikut penjelasan terhadap signifikansi dampak dari masing-masing faktor.Dipertimbangkan terdapat 6 (enam) faktor yang berpengaruhterhadap keberhasilan proyek transportasi perkotaan, yaitu situasidan gangguan terhadap proyek, kendali politik, peran pemerintahpusat, kefektifan perencanaan, keefektifan proses pelelangan danpembiayaannya, dan pengelolaan. Untuk mengetahui dampaknya,dilakukanpenelitianterhadap19buahproyektransportasiperkotaandi 13 lokasi berbeda pada 9 negara. Sebagian terbesar berupakereta api, sebagian kecil bus dan jalan terowongan bawah tanah.Keberhasilan dinilai dari 3 (tiga) hal, yaitu keuangan, kebijakan dandaya tahan.Hasilnya secara umum menunjukkan bahwa faktor yang palingberpengaruh adalah keefektifan proses pelelangan dan pembiayaanuntuk ketiga jenis ukuran keberhasilan.Berdasar perbandingan terhadap ketiga ukuran keberhasilan,disimpulkan proyek tranportasi perkotaan yang paling berhasiladalah Manchester Metrolink Phase 1, London Dockland’s LightRailway (DLR), dan Nottingham Express Transit (NET). Sementaraproyek yang dipertimbangkan gagal pada ketiga ukuran keberhasilanadalah London Underground Limited Public Private Partnership (LULPPP). Proyek yang lainnya berada pada kondisi sedang saja.Berkaitan dengan rencana pembangunan Mass Rapid Transport(MRT)diDKIJakarta,terdapatduaproyekMRTyangmenjadisasaranpenelitian, yaitu Manila MRT 2 dan Manila MRT 3. Hasil penelitianmenunjukkan Manila MRT 2 tingkat keberhasilannya rendah,sementara Manila MRT 3 relatif lebih baik. Dengan demikian,Pemerintah dan Pemerintah DKI dapat belajar banyak dari hasilpenelitian ini (OM).Info BukuBuku ini pada dasarnya mengungkapkan fenomena tingkaturbanisasi yang demikian tinggi di kota-kota Asia yangberdampak negatif terhadap kondisi lingkungan perkotaan.Khususnya, terfokus pada (i) masalah lingkungan yang dihadapi kotaAsia sebagai dampak urbanisasi; (ii) implikasi masalah lingkungantersebut terhadap lingkungan global; (iii) upaya yang perlu dilakukandalam menanganinya, baik di tingkat kota Asia maupun global.Materibukuinisecaragarisbesarterbagidalam10(sepuluh)babyang membahas (i) teknologi dan pengembangan tata ruang sebagaikatalisator pengembangan kota hijau. Pada bagian ini diperkenalkanbeberapa upaya baik melalui teknologi dan pengaturan tata ruangyang dapat mengurangi penggunaan energi; (ii) konsep-konsep kotahijau seperti green urbanism, atau zero waste city; (iii) pendekatanenergi sebagai bagian dari kota hijau, misalnya program konsumsienergi rendah-karbon; (iv) pengembangan sistem transportasimenuju kota hijau; (v) pemanfaatan air secara efisien, sepertipengolahan kembali air limbah, pemanfaatan air hujan; (vi)pengelolaan sampah padat, melalui upaya pengurangan timbulansampah, dan pengolahan kembali; (vii) sumber pembiayaan kotahijau; (viii) konsep smart cities.Pada intinya, setelah membaca buku ini, pembaca diharapkandapat memahami bahwa untuk mencapai kondisi kota hijaudibutuhkan upaya mengurangi penggunaan energi, mengurangipolusi udara dan air, melalui pengelolaan proses urbanisasi, bentukdan desain kota, kepadatan kota, sistem transportasi dan logistikdengan lebih efisien dan efektif.Kondisi kota-kota di Indonesia dengan tingkat urbanisasiyang sangat tinggi mulai menimbulkan dampak negatif terhadaplingkungan. Peristiwa kemacetan, banjir, ketidaktersediaan air yanglayak, keberadaan sampah yang tidak tertangani, air limbah yangmencemari lingkungan dan seterusnya telah menjadi fenomenabiasa di perkotaan Indonesia. Dengan demikian, keberadaan bukuini mungkin bisa menjadi sumber pencerahan bagi para pengambilkeputusan, mulai dari eksekutif maupun legislatif, termasuk jugatentunya para konsultan, pemerhati perkotaan, dan pengajar diperguruan tinggi (OM).Judul:Success and Failure in Urban Transport Infrastructure ProjectsPenulis:Stephen Glaister, Roger Allport,Richard Brown, Tony TraversPenerbit:KPMG InternationalTahun:2010Halaman:ii, 22Judul:Green CitiesEditor: Michael Lindfielddan Florian SteinbergPenerbit:Asian DevelopmentBank (ADB), ManilaTahun:2012Halaman:xiv, 413
  • 93Edisi 3 - Maret 2013Info RegulasiPeraturan Presiden (Perpres) ini diluncurkan sebagai dasarpelaksanaan MP3EI. Keberadaan MP3EI merupakanbagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional 2005-2025 dan untuk melengkapi dokumenperencanaanagarperekonomiannasionallebihberdayasaing.Dalam Perpres ditekankan bahwa MP3EI merupakan arahanstrategis dalam percepatan dan perluasan pembangunanekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahunterhitung sejak tahun 2011 sampai tahun 2025. MP3EImemberi arah yang lebih jelas, strategi yang tepat, fokus danterukur. Dokumen MP3EI tercantum dalam lampiran yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Perpres ini.Secara khusus Perpres ini menetapkan beberapa halutama yaitu (i) MP3EI terdiri dari 4 (empat) bagian meliputiPendahuluan, Prasyarat dan Strategi MP3EI, Koridor EkonomiIndonesia, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi MP3EI;(ii) fungsi MP3EI sebagai acuan para menteri dan pimpinanlembaga nonkementerian untuk menetapkan kebijakansektoral, maupun sebagai acuan penyusunan kebijakanpada tingkat provinsi dan kabupaten/kota bersangkutanterkait percepatan dan perluasan pembangunan ekonomiIndonesia; (iii) MP3EI merupakan acuan bagi badan usahadalam menetapkan modal di Indonesia; (iv) penetapan KP3EI(Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan EkonomiIndonesia) sebagai koordinator pelaksanaan MP3EI, yangdiketuai oleh Presiden dan Ketua Harian ditunjuk MenteriKoordinator Bidang Perekonomian.Dalam Perpres ini juga disebutkan KP3EI dibantu olehTim Kerja, dan KP3EI didukung oleh Sekretariat KP3EI. Secararinci juga dijelaskan tentang sekretariat KP3EI mencakupkedudukan,pimpinan,penetapansusunanorganisasidantatakerja, tata cara pengangkatan dan status tenaga profesional(PNS dan non PNS) (OM).Terkait penyusunan dan pelaksanaan MP3EI, terdapat beberapa regulasi penting yang menjadi acuannya. Pada rubrikRegulasi kali ini, beberapa diantara regulasi tersebut disajikan secara ringkas, sebagai berikut.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatandan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025Salah satu kendala terbesar dalam pembangunankhususnya infrastruktur di Indonesia adalah ketersediaantanah. Terjadi tarik menarik antara pemilik tanah dan pihakpemerintahsebagaipihakyangberkepentinganmelaksanakanpembangunan untuk kepentingan umum. Kepentingan umumdianggap lebih prioritas dibanding kepentingan individu,namundemikianpengadaantanahharusdilaksanakandengantetap mengedepankan prinsip kemanusiaan, demokratis danadil. Sementara peraturan perundang-undangan belum dapatmenjaminperolehantanahuntukpelaksanaanpembangunan.Untuk itu, dibutuhkan suatu Undang-Undang tentangPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk KepentinganUmum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuanmenyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan gunameningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa,negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentinganhukum Pihak yang Berhak.Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakanberdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan,kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejah­teraan, keberlanjutan dan keselarasan.Undang-Undang ini ditetapkan pada tanggal 14 Januari2012,yangterdiridari7babdan61pasal,berisikanpengaturanterkait pokok-pokok pengadaan tanah, penyelenggaraanpengadaan tanah, sumber dana pengadaan tanah, hak,kewajiban dan peran serta masyarakat (OM).sumber foto: istimewaUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanahbagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  • 94Info SitusWorld Green Building Councilwww.worldgbc.orgWorld Green Building Council sebagai pemilik situs ini menyiapkandengan baik materi yangter­sedia. Sebagaimana situssejenis, disini tersedia juga apa dansiapa, agenda dan kegiatan, dan be­rita terkait. Termasuk juga kita dapatmeng­akses situs Green Building Coun­cil Regional. Namun hal paling me-narik dari situs ini adalah tersedianyalayanan resources berupa kumpulandokumen, bahan presentasi, dan videoyang dapat diunduh.Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan EkonomiIndonesia (KP3EI)www.kp3ei.go.idSitus ini merupakan situs KP3EI, yang sekaligus merupakan situs resmiMP3EI. Situs KP3EI merupakan situs terlengkap tentang MP3EI. Sebagianterbesar isinya menyangkut MP3EI dimulai dari penjelasan ringkas KP3EI,latar belakang, visi misi dan strategi utama MP3EI; regulasi; inisiatif strategis,dan daftar proyek investasi. Walaupun beberapa informasi masih belumtersedia, tetapi sebagai sebuah sumber data dan informasi terkait MP3EI, situsini sudah cukup memadai.BeberapainformasitambahandapatdiperolehdarisitusinimelaluiE-Libraryseperti buku MP3EI (edisi Bahasa dan Inggris), dan Jawaban pertanyaan (FAQ)MP3EI; Seputar KP3EI yang mengetengahkan berita kliping; Berita Koridoryang secara khusus mengungkapkan data terkait 6 (enam) koridor. Selain jugaterdapat situs khusus Koridor Ekonomi Jawa.Kota Tua Jakartakotatuajakarta.orgSitus ini dikelola oleh Unit Pengelola Kawasan Kota Tua yang diberi tugasoleh Pemerintah DKI Jakarta untuk mengelola kawasan kota tua Jakartatermasuk melaksanakan penyebarluasan informasi.Situs ini sangat menarik khususnya bagi para pencinta kota tua. Tersediaberagam informasi terkait keberadaan kota tua Jakarta, mulai dari petunjukobyek wisata, sejarah kota tua, dan daftar komunitas terkait kota tua. Bagianpaling menarik dari situs ini adalah tersedianya info terkini tentang agendakegiatan maupun berita terkait kota tuaJakarta. Tersedia juga video kota tua Jakartadan beragam buku sejarah Batavia.Jika ingin bergabung dengan salah satukomunitas kota tua Jakarta, sisa memilih dariDaftar Komunitas yang ada di laman situsini. Situs ini juga dilengkapi dengan RencanaInduk Kota Tua Jakarta yang dapat diun-duh. Disayangkan bahwa situs ini tidak ter-mutakhirkan lagi setidaknya 6 (enam) bulanterakhir.FIABCI (The InternationalReal Estate Federation)www.fiabci.orgSitus ini merupakan situs resmiFederasi Perusahaan Pengem-bang Dunia yang dikenal dengansingkat­an FIABCI yang berasal dari sing-katan bahasa Perancis. FIABCI didiri-kan di Perancis oleh Federasi NasionalManajer Properti Perancis (CNAB).Melalui situs ini kita juga bisa meng­akses situs FIABCI regional. Mengaksessitus ini akan sangat membantu kitamemahami apa dan sia­pa, sejarah, agenda dankegiatan, dan berita ter­kait FIABCI. Selain itu,juga tersedia informasitentang bea siswa olehyayasan yang dibentukFIABCI. Melalui situs ini,kitajugabisamengaksessitus FIABCI regional.Hal yang paling me-narik adalah ProxioProyaitu sebuah layananpe­masaran dan jeja­ring global eksklusifbagi profesional pro­perti. Ber­gabungdengan layanan ini memungkinkan kitadikenal oleh dunia internasional. Layan-an ProxioPro menjangkau lebih dari500.000 agen properti di 100 negara.Layanannya tanpa bayar.Berita terbaru adalah akan diseleng-garakannya Kongres FIABCI ke 64 padatanggal 24-29 Mei 2013 di Taichung,Taiwan. (OM)
  • 95Edisi 3 - Maret 2013
  • 96KEMENTERIANPEKERJAAN UMUMSukseskanProgram1.000 TowerMemperingati 6 Tahun Program 1.000 Tower5 April 2007 - 5 April 2013