Hari Perumahan Nasional 25 Agustus
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 
  • 593 views

 

Statistics

Views

Total Views
593
Views on SlideShare
593
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Hari Perumahan Nasional 25 Agustus Hari Perumahan Nasional 25 Agustus Document Transcript

  • Agenda Hari Perumahan Nasional 2013 H Latar Belakang ari Perumahan Nasional (Hapernas) diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran bahwa perumahan adalah kebutuh­ n dasar manusia yang menjadi tanggung jawab a bersama. Hapernas yang diperingati setiap tanggal 25 Agustus oleh pemangku kepentingan bidang perumahan dan permukiman juga bertujuan untuk mendorong pemenuhan pencapaian kebutuhan perumahan dan permukiman. Sejak masa pra kemerdekaan, kebijakan tentang Perumahan telah menjadi perhatian walau masih terbatas hanya untuk pegawai negeri, rumah sewa, dan perbaikan lingkungan dalam rangka kesehatan. Pada masa penjajahan Belanda, terdapat Departement Van Verkeer en Waterstaat (Dept. V en W) yang menangani perumahan rakyat (Volk Huisvedting) dan bangunan gedung/rumah negara/pemerintah (Landsgebouwen) serta Pest Bestrijding untuk menangani wabah penyakit perkotaan. Sedangkan pada masa penjajahan Jepang, masalah perumahan ditangani oleh Doboku sebagai pengganti Departement Van Verkeer en Waterstaat. Memasuki masa kemerdekaan, pada tahun 1947 dibentuk Kementerian Pekerjaan Umum yang antara lain menangani perumahan rakyat pada tingkat “Balai Perumahan”. Pada masa tersebut, sebagian unsur Kementerian penanganannya pada tingkat Balai dan Jawatan. Sementara itu, untuk kelembagaan di daerah sebagian besar mengikuti struktur organisasi jaman kolonial Belanda dengan membentuk dinas-dinas dan jawatan-jawatan. Tahun 1950 kemudian menjadi tonggak sejarah bagi perumahan nasional, dengan terselenggaranya kongres perumahan yang pertama. Kongres yang dikenal dengan Kongres Perumahan Rakyat Sehat tersebut diadakan pada 25 – 30 Agustus 1950 di Bandung. Dalam kongres tersebut, Bung Hatta memberikan sambutan pembukaan yang mendengungkan cita-cita untuk membangun rumah layak bagi setiap keluarga di Indonesia. Pelaksanaan Kebijakan perumahan dan permukiman sejak awal kemerdekaan hingga masa sekarang adalah untuk meneruskan pembangunan perumahan secara konstitusional seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan untuk menyejahterakan rakyat adalah melalui penyediaan sandang, pangan dan papan. Rumah (papan) merupakan salah satu hak dasar seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28H ayat 1 yaitu: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan 68 mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, masalah papan telah dipertegas kembali dalam Amandemen Ke-dua UUD 1945. Amanah tersebut diharapkan dapat diteruskan secara berkelanjutan oleh generasi saat ini maupun generasi yang akan datang, melalui suatu kelembagaan bidang perumahan yang mapan dan berkelanjutan. Berdasarkan lintasan sejarah tersebut, pada 10 Juli 2008 para stakeholder bidang perumahan telah mendeklarasikan Penetapan Hari Perumahan Nasional, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 46/KPTS/M/2008 tanggal 6 Agustus 2008 tentang Hari Perumahan Nasional yang menetapkan tanggal 25 Agustus sebagai Hari Perumahan Nasional (Hapernas). Tema Kegiatan Hari Perumahan Nasional Tahun 2013 ini adalah “Dengan semangat Hapernas, kita tingkatkan peran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang menyejahterakan masyarakat”. Adiupaya Puritama Dalam rangka Hapernas, untuk mendorong penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam pemenuhan kebutuh­ an rumah yang layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Kementerian Perumahan Rakyat memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta masyarakat yang mempunyai komitmen dan berperan aktif dalam mengembangkan dan membangun perumah­ an dan kawasan permukiman melalui Penganugrahan ADIUPAYA PURITAMA. Adiupaya Puritama menurut definisi adalah usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh dalam mewujudkan tempat tinggal atau hunian yang layak. Penganugerahaan ADIUPAYA PURITAMA ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penganugrahan Adiupaya Puritama Kementerian Perumah­ an Rakyat. Penghargaan ini terdiri dari berbagai bidang, yaitu (i) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi; (ii) Pengembang Rumah Tapak; (iii) Bank Penyalur FLPP; (iv) Pendamping dan Pelaksana Perumahan Swadaya (sumber: Panitia Hapernas 2013).