Your SlideShare is downloading. ×
Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 - 2013. Memperkuat Perekonomian Domestik
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 - 2013. Memperkuat Perekonomian Domestik

637
views

Published on

Diterbitkan oleh Bappenas

Diterbitkan oleh Bappenas


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
637
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012-2013 MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Agustus 2012
  • 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2012-2013: Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat © Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Republik Indonesia Foto cover : Pras Widjojo Desain cover : Ivan W. Sjafary Diterbitkan oleh: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  • 3. KATA SAMBUTAN Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan terbitnya Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk tahun 2012-2013. Buku pegangan ini mengambil tema mengenai: Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat, sebagai rujukan dalam merencanakan berbagai strategi, program, dan kegiatan pembangunan di seluruh Wilayah Nusantara. Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pun perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan. Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, pelaksanaan pembangunan di pusat dan di daerah perlu dilaksanakan melalui empat jalur strategi, yaitu pertumbuhan (pro-growth), kesempatan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor) dan pelestarian lingkungan hidup (pro-environment). Di tengah kondisi persaingan ekonomi global yang masih tidak menentu, penguatan ekonomi domestik menjadi syarat mutlak agar Indonesia dapat tetap menjaga pertumbuhan yang berkualitas. Sinergi antara pusat dan daerah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pertumbuhan merupakan aspek prioritas yang perlu kita lakukan bersama-sama. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan agregasi dari keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penguatan ekonomi nasional adalah hasil akumulasi dari penguatan ekonomi di daerah. Dengan demikian, komunikasi, koordinasi dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah harus terus dipertahankan untuk menjaga momentum pembangunan. Konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah akan tercapai jika dijembatani oleh sinergi pusat-daerah oleh berbagai pemangku kepentingan. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah memiliki tugas dan fungsi yang penting untuk mengkoordinasikan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya dan menjaga konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah. Saya berharap, buku ini dapat menjadi pegangan bagi segenap aparatur pemerintah dalam proses perencanaan dan penyusunan strategi pembangunan di daerah. Melalui pemahaman
  • 4. 2 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 konsep dan faktor-faktor penentu penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat, segenap jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dapat bersama-sama menyamakan langkah untuk menyusun strategi yang terintegrasi dalam mendorong dan menjaga ekonomi domestik yang lebih berdaya tahan tinggi. Dengan terbitnya Buku Pegangan Tahun 2012-2013 ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang telah bekerja dengan itikad dan dedikasi yang baik dalam menyusunnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dan bimbingan Nya dalam setiap upaya untuk menguatkan perekonomian nasional, agar pembangunan ekonomi Indonesia dapat lebih cepat dan lebih luas demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Terima Kasih. Jakarta, 6 Agustus 2012 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana
  • 5. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat i RINGKASAN EKSEKUTIF Penyusunan Buku Pegangan (Handbook) Perencanaan Pembangunan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya peran perencanaan dan strategi pembangunan daerah untuk mendukung penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat, serta memberikan panduan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2012 – 2013 dalam menentukan strategi-strategi yang dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi domestik. Kondisi ekonomi global di tahun 2012 diperkirakan masih belum membaik, karena masih rentannya proses pemulihan negara-negara Eropa yang terlilit krisis utang dan terjadinya perlambatan ekonomi negara-negara maju dan emerging market. Krisis yang dialami negara- negara Eropa terkait utang dan defisit fiskal masih belum teratasi dengan baik sehingga kondisi ekonomi global akan masih diliputi oleh ketidakpastian, sementara pemulihan ekonomi AS masih rentan terhadap guncangan. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat menjadi 3,5 persen pada tahun 2012 dan 3,9 persen pada tahun 2013 (IMF, World Economic Outlook, Juli 2012) disebabkan oleh proses pemulihan AS yang rentan, keberlanjutan krisis keuangan Eropa, serta kemampuan ekonomi Asia yang menurun. Negara maju diperkirakan hanya tumbuh sebesar 1,4 persen pada tahun 2012 dan 1,9 persen pada tahun 2013. Bahkan ekonomi di beberapa negara Eropa, seperti: Italia, Spanyol dan Yunani, diproyeksi tumbuh negatif pada tahun 2012. Sementara itu, negara berkembang Asia akan menjadi penopang pertumbuhan dunia ditengah krisis global, yang diperkirakan tumbuh mencapai 7,1 persen pada tahun 2012. China dan India sebagai negara emerging diperkirakan tumbuh masing-masing sebesar 8,0 persen dan 6,1 persen pada tahun 2012. ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina) diproyeksi mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada tahun 2012.
  • 6. ii Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, perekonomian domestik harus tetap terjaga dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh dan daya saing yang lebih baik. Kondisi ini tentunya akan menjadi suatu keharusan bagi Indonesia dan masing-masing daerah untuk terus bekerja keras dan bersaing dengan negara lain. Langkah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan daya saing bangsa, memperbaiki kinerja ekonomi nasional yang didukung struktur ekonomi yang kuat, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar di seluruh Wilayah Nusantara dan meningkatkan pembangunan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan. Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pun perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan. Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, pelaksanaan pembangunan di pusat dan di daerah perlu dilaksanakan melalui empat jalur strategi, yaitu pertumbuhan (pro-growth), kesempatan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor) dan pelestarian lingkungan hidup (pro-environment). Dengan berbagai tantangan yang ada, sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 adalah sebesar 6,5 persen. Sementara itu, pada tahun 2013, diharapkan perekonomian dapat lebih baik lagi dengan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 7,0 persen. Investasi dan konsumsi masyarakat pada tahun 2012 dan 2013 diharapkan akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, dengan target pertumbuhan untuk investasi adalah sebesar 10,9 persen pada tahun 2012 dan 12,1 persen pada tahun 2013. Pemerintah melalui mekanisme perencanaannya telah menyusun langkah-langkah pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baik yang sedang berjalan yaitu RKP 2012 maupun perencanaan tahun depan dalam RKP 2013. Hal ini demi mencapai sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dalam RPJMN 2010-2014 yaitu “Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Sejahtera dan Berkeadilan”. Adapun tema dari RKP, ditunjukkan pada Gambar berikut. Tema Pembangunan Yang Tertuang Dalam RKP 2010 •Pemulihan Perekonomian Nasional Dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat 2011 •Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Didukung Oleh Pemantapan Tatakelola Dan Sinergi Pusat Dan Daerah 2012 •Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 2013 •MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
  • 7. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat iii Kebijakan pemerintah dalam rangka perkuatan ekonomi domestik yang pada RKP 2013 difokuskan pada empat aspek, yang merupakan komponen penting untuk mendukung penguatan ekonomi domestik, seperti yang tercantum dalam gambar berikut. Faktor Pendukung Penguatan Ekonomi Domestik Peningkatan daya saing untuk mendukung penguatan ekonomi domestik akan dititikberatkan kepada isu strategis: Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha, Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Pembangunan Industri di Berbagai Koridor Ekonomi dan Penciptaan Kesempatan Kerja khususnya Tenaga Kerja Muda. Adapun Peningkatan Daya Tahan Ekonomi akan dititikberatkan pada isu strategis: Peningkatan Ketahanan Pangan Menuju Pencapaian Surplus Beras 10 juta Ton dan Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Konversi Energi. Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat akan dititikberatkan pada isu strategis: Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pengurangan Kemiskinan – Sinergi Klaster 1-4. Sedangkan, Pemantapan Stabilitas Sosial Politik akan dititikberatkan pada isu strategis: Persiapan Pemilu 2014, Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pembangunan Minimum Essential Force. Masing-masing faktor pendukung penguatan ekonomi tersebut memiliki kerangka dan jalur keterkaitan yang berbeda-beda untuk menghasilkan ekonomi domestik yang lebih berdaya saing dan lebih berdaya tahan. Untuk itu, kerangka keterkaitan isu strategis dengan penguatan ekonomi domestik telah dijabarkan secara rinci di dalam Bab IV dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam memahami arti pentingnya isu strategis terhadap pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Dengan memahami kerangka keterkaitan ini, diharapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki pemahaman yang sama, PENGUATAN EKONOMI DOMESTIK Peningkatan Daya Saing Peningkatan Daya Tahan Ekonomi Pemantapan Stabilitas Politik Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat
  • 8. iv Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 sehingga dapat secara bersama-sama mensinergikan pembangunan di pusat dan di daerah dalam rangka memperkuat ekonomi domestik di tengah-tengah kondisi global yang masih belum menentu. Kemudian, di dalam Bab V telah dijabarkan secara rinci strategi yang perlu dilakukan dalam setiap isu strategis serta peran Pemerintah Daerah yang perlu dilaksanakan, agar proses dan upaya penguatan perekonomian domestik serta peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat di pusat dan di daerah dapat lebih sinergi sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal. Sebagai contoh, dalam upaya meningkatkan daya saing nasional diperlukan langkah-langkah konkrit untuk melakukan harmonisasi kebijakan dan peraturan di tingkat pusat dan daerah, serta melakukan sinergi peraturan dan kebijakan antara pusat dan daerah. Untuk itu diperlukan upaya di setiap kementerian/lembaga dan daerah untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sementara itu, sinergi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah dan antar daerah, khususnya dalam kerangka perencanaan kebijakan dapat dilakukan melalui: 1. Memperkuat koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah; 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di semua tingkatan pemerintahan; serta 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Sedangkan upaya bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan antara lain: 1. Sinergi berbagai dokumen perencanaan pembangunan (RPJPN dan RPJPD, RPJM dan RPJMD, RKP dan RKPD); 2. Sinergi dalam penetapan target pembangunan; 3. Standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh kementerian/lembaga dan satuan perangkat kerja daerah; 4. Pengembangan database dan sistem informasi pembangunan yang lengkap dan akurat; 5. Sinergi dalam kebijakan perijinan investasi di daerah; dan 6. Sinergi dalam kebijakan pengendalian tingkat inflasi. Isu strategis lainnya yang menjadi fokus perhatian setiap Pemerintah Daerah adalah pembangunan infrastruktur, dimana infrastruktur menjadi bagian penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik karena dapat menekan ekonomi biaya tinggi, menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Namun demikian, adanya
  • 9. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat v keterbatasan dana yang dimiliki menjadikan peran bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta perlu disinergikan dengan baik. Koordinasi dan sinergi yang dilaksanakan dalam keterhubungan antar wilayah (domestic connectivity) mencakup pembagian peran dan kewenangan, pengembangan kerangka kerja bersama dan pembagian tugas dan tanggungjawab termasuk pembiayaan. Di sisi peningkatan daya tahan ekonomi, masyarakat dan pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam membangun ketahanan pangan dimulai dari proses produksi, distribusi, pengolahan pangan dan pemasaran. Sementara peran pemerintah juga sangat penting dalam pemberian insentif untuk tetap menjaga ketahanan pangan melalui regulasi, penciptaan iklim investasi dan pembangunan fasilitas/prasarana publik. Untuk itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu memiliki strategi bersama, dengan memainkan peran masing-masing dalam menjalankan strategi tersebut. Sebagai contoh, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama memiliki peran untuk peningkatan perluasan areal tanam, kemudian peran Pemerintah Daerah dan Petani sangat diperlukan dalam menerapkan System of Rice Intensification, menjalankan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi secara intensifikasi, pengamanan pasca panen, penguatan penyuluhan dan lain-lain. Pengembangan SDM menjadi salah satu isu sentral pembangunan daerah untuk mendukung upaya meningkatkan dan memperluas kesejahteraan rakyat, dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memastikan bahwa layanan pendidikan tersedia secara memadai dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Satuan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi harus dapat mengakomodasi setiap anak usia sekolah yang memerlukan layanan pendidikan. Bahkan, layanan pendidikan harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, yang bermukim di daerah tertinggal, kepulauan, terpencil dan perbatasan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membangun infrastruktur pendidikan untuk mendukung peningkatan layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat di wilayah tersebut. Untuk itu, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus bersinergi dalam memberikan layanan pendidikan agar kinerja pendidikan di setiap daerah makin meningkat. Untuk meningkatkan efektivitas upaya percepatan pengurangan kemiskinan dalam kerangka penguatan perekonomian domestik juga diperlukan sinergi antara pusat dan daerah. Secara makro, peran pemerintah pusat lebih dititikberatkan kepada upaya untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan melalui pelaksanaan rencana investasi dalam dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sementara, pemerintah daerah diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan seluruh kegiatan investasi di koridor- koridor ekonomi yang berada di daerahnya masing-masing. Dengan sinergi yang tepat dan koordinasi yang intensif diharapkan pelaksanaan rencana investasi MP3EI akan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dan
  • 10. vi Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 memperluas kesempatan kerja secara nasional. Selanjutnya, secara makro pemerintah pusat dan pemerintah daerah berperan dalam menjaga agar tingkat konsumsi masyarakat tidak jatuh melalui upaya mempertahankan kestabilan harga bahan pangan pokok. Harga bahan pangan pokok yang stabil merupakan kunci dalam pengendalian tingkat inflasi. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya menjaga dan mengamankan ketersediaan stok bahan pangan pokok serta pengamanan distribusi bahan pangan pokok. Dalam rangka pemantapan stabilitas politik, langkah utama yang diperlukan dan sangat mendesak dilakukan adalah memberikan fasilitasi dan dukungan sepenuhnya kepada Penyelenggaraan Pemilu dalam melaksanakan amanat perundang-undangan untuk menyelenggarakan Pemilu 2014. Hal ini dengan mengingat amanat Pasal 126 UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas kepada Penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi merupakan hal penting yang juga perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang salah satunya adalah melalui penerapan e- procurement atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Strategi perencanaan dan penganggaran untuk menguatkan perekonomian domestik dapat dicapai dengan adanya sinergi antar pusat-daerah yang baik. Sinergi dalam kerangka kebijakan pembangunan Pusat-Daerah dan antar daerah diperlukan untuk menjamin: (1) koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah; (2) terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (3) keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (4) optimalnya partisipasi masyarakat di semua tingkatan pemerintahan; dan (5) tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Langkah-langkah yang diperlukan pemerintah daerah melalui sinergi pusat-daerah adalah: (i) melakukan sinkronisasi RPJMD dan RKPD dengan prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010 – 2014 dan RKP; (ii) menitikberatkan penganggaran pada peningkatan belanja modal, terutama untuk meningkatkan daya saing daerah; dan (iii) memonitor pelaksanaan rencana pembangunan dan realisasi anggaran, terutama yang terkait dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menjaga iklim investasi, meningkatkan hubungan kerjasama antar daerah dan kemitraan pemerintah-swasta, serta meningkatkan akses terhadap sarana dan prasarana fisik pendukung ekonomi daerah. Untuk itu, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi daerah dalam menentukan strateginya dalam rangka memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.
  • 11. Foto: Humas BappenasFoto: Humas Bappenas
  • 12. Foto: Humas Bappenas
  • 13. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat ix DAFTAR ISI KATA SAMBUTAN RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................................ i DAFTAR ISI.................................................................................................................................viii BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................................. 2 1.1 Latar Belakang 2 1.1.1 Perkembangan Kondisi Ekonomi Global 2 1.1.2 Perkembangan Ekonomi Regional 3 1.1.3 Perkembangan Ekonomi Nasional dan Pentingnya Peningkatan Ekonomi Domestik Untuk Meredam Dampak Krisis Global 4 1.2 Maksud dan Tujuan 5 BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2013 ..................................................... 8 2.1 Target Pertumbuhan Ekonomi 8 2.2 Tujuh Arahan Presiden 9 2.3 Tema dan Prioritas RKP 2013 9 2.4 Isu Strategis 2013 11 BAB III KONDISI TERKINI DAERAH ............................................................................................. 22 3.1 Kondisi Ekonomi Nasional 22 3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 22 3.1.2 Tingkat Kemiskinan 23 3.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka 26 3.2 Kondisi Ekonomi Daerah 27 3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Daerah 27 3.2.2 Tingkat Kemiskinan Per Provinsi 28 3.2.3 Tingkat Pengangguran Per Provinsi 30 3.3 Kondisi Daya Beli Masyarakat 32 3.3.1 Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat 32 3.3.2 Peran Konsumsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah 33
  • 14. x Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 3.4 Kondisi Perdagangan dan Investasi 34 3.4.1 Kontribusi Ekspor Daerah Terhadap Nasional 34 3.4.2 Investasi (PMTB) Per Provinsi 35 3.5 Kondisi Infrastruktur Daerah 37 3.5.1 Infrastruktur Jalan 37 3.5.2 Infrastruktur Udara 40 3.5.3 Infrastruktur Laut 41 3.5.4 Infrastruktur Listrik 45 3.5.5 Infrastruktur Telekomunikasi 46 3.6 Kondisi Produksi dan Konsumsi Beras 47 3.7 Kondisi Sumber Daya Manusia 50 3.7.1 Pendidikan 50 3.7.2 Kesehatan 55 3.8 Kondisi Ketenagakerjaan 61 3.8.1 Tenaga Kerja Per Provinsi 61 3.8.2 Upah Minimum Regional Per Provinsi 63 3.8.3 Produktivitas Tenaga Kerja 65 3.9 Perkembangan Reformasi Birokrasi dan Politik 67 3.9.1 Kualitas SDM Aparatur 68 3.9.2 LPSE dan E-Procurement 69 3.9.3 Opini LKPD 71 3.9.4 Implementasi SAKIP 72 3.9.5 Perkembangan Politik 74 3.10 Pelaksanaan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 82 3.10.1 Pelaksanaan MP3EI Tahun 2011 dan 2012 82 3.10.2 Rencana MP3EI Tahun 2013 84 3.11 Postur Pendapatan dan Belanja Daerah 87 3.11.1 Postur Pendapatan Daerah 87 3.11.2 Postur Belanja Daerah 90
  • 15. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat xi BAB IV KERANGKA PENGUATAN PEREKONOMIAN DOMESTIK SERTA PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT .......................................................................... 96 4.1 Pengantar Penguatan Ekonomi Domestik 96 4.2 Aspek Peningkatan Daya Saing 97 4.2.1 Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha 97 4.2.2 Percepatan Pembangunan Infrastruktur 99 4.2.3 Peningkatan Pembangunan Industri di 6 Koridor Ekonomi 101 4.3 Aspek Peningkatan Daya Tahan Ekonomi (Food Security dan Energy Security) 105 4.3.1 Peningkatan Ketahanan Pangan 105 4.3.2 Peningkatan Rasio Elektrifikasi Dan Konversi Energi 109 4.4 Aspek Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 110 4.4.1 Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia 110 4.4.2 Percepatan Pengurangan Kemiskinan 111 4.5 Aspek Pemantapan Stabilitas Politik 113 4.5.1 Persiapan Pemilu 2014 113 4.5.2 Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi 114 BAB V LANGKAH-LANGKAH PENGUATAN EKONOMI DOMESTIK SERTA PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ......................................................................... 120 5.1 Peningkatan Daya Saing 120 5.1.1 Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha 121 5.1.2 Percepatan Pembangunan Infrastruktur 127 5.1.3 Peningkatan Pembangunan Industri di 6 Koridor Ekonomi 132 5.1.4 Penciptaan Kesempatan Kerja Khususnya Tenaga Kerja Muda 134 5.2 Peningkatan Daya Tahan Ekonomi 137 5.2.1 Peningkatan Ketahanan Pangan 137 5.2.2 Peningkatan Rasio Elektifikasi dan Konversi Energi 142 5.3 Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 143 5.3.1 Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia 143 5.3.2 Percepatan Pengurangan Kemiskinan 145
  • 16. xii Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 5.4 Pemantapan Stabilitas Politik 147 5.4.1 Persiapan Pemilu 2014 dan Pilkada 147 5.4.2 Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi 148 5.5 Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 154 5.5.1 Regulasi 154 5.5.2 Konektivitas 155 5.5.3 Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 156 5.6 Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Untuk Mendukung Penguatan Ekonomi Domestik 158 BAB VI PENUTUP ..................................................................................................................... 176 DAFTAR PUSTAKA …………........................................................................................................ 178
  • 17. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat xiii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 – 2013 8 Tabel 2.2 Sasaran Pokok Isu Strategis Peningkatan Daya Saing 13 Tabel 2.3 Sasaran Pokok Isu Strategis Peningkatan Daya Tahan Ekonomi 14 Tabel 2.4 Sasaran Pokok Isu Strategis Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 15 Tabel 2.5 Sasaran Pokok Isu Strategis Pemantapan Stabilitas Sosial dan Politik 17 Tabel 3.1 Gambaran Ekonomi Makro Tahun 2010 – 2012 23 Tabel 3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kawasan 24 Tabel 3.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Maret 2012) 25 Tabel 3.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kawasan 26 Tabel 3.5 Kabupaten/Kota Dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi dan Terendah Per Provinsi Tahun 2010 29 Tabel 3.6 Kondisi Mantap Jalan Tahun 2010 37 Tabel 3.7 Kondisi Jalan Nasional Pada Tahun 2005 dan 2011 38 Tabel 3.8 Kondisi Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2010 39 Tabel 3.9 Jumlah Bandara Per Provinsi Tahun 2010 40 Tabel 3.10 Jumlah Pelabuhan di Indonesia Berdasarkan Jenisnya Tahun 2004 41 Tabel 3.11 Pertumbuhan Produksi Padi Menurut Kawasan (Ribu Ton) Tahun 2009-2011 47 Tabel 3.12 Pertumbuhan Produksi Beras Menurut Kawasan (Ribu Ton) Tahun 2009-2011 47 Tabel 3.13 Alasan Tidak/Belum Bersekolah Tahun 2010 53 Tabel 3.14 Peringkat Indonesia Dalam Pilar Daya Saing Efisiensi Pasar Tenaga Kerja (Dari 142 Negara) Tahun 2008 – 2011 63 Tabel 3.15 Persentase Perubahan UMP Dibandingkan Dengan Laju Inflasi di Provinsi Unggulan Industri Tahun 2000 – 2012 63 Tabel 3.16 Peta Sebaran Daerah Dengan LPSE Tahun 2012 69 Tabel 3.17 Peta Sebaran Daerah Yang Sudah Menerapkan E-Proc Tahun 2012 70 Tabel 3.18 Pengkategorian Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 73 Tabel 3.19 Pencapaian Skor LAKIP di Level Provinsi Tahun 2011 74 Tabel 3.20 Rekapitulasi Kegiatan MP3EI Yang Telah Groundbreaking (Sampai Akhir Desember 2011) 82 Tabel 3.21 Status Penyempurnaan Regulasi (per April 2012) 84 Tabel 3.22 Alokasi dan Kebutuhan Tambahan Konektivitas Tahun 2013 (Miliar Rupiah) 85 Tabel 3.23 Daerah Dengan Postur APBD Yang Baik 93 Tabel 5.1 Pemetaan Untuk Kegiatan-Kegiatan Ekonomi Utama Dari Masing-Masing Koridor 132 Tabel 5.2 Capaian dan Target Produksi Padi Tahun 2010 -2014 138 Tabel 5.3 Sasaran Produksi Padi Tahun 2012-2013 Menurut Provinsi 140
  • 18. xiv Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Tema Pembangunan Yang Tertuang Dalam RKP 10 Gambar 2.2 Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014 11 Gambar 2.3 Isu Strategis Pembangunan Nasional Dalam RKP 2013 12 Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2006 - 2012 24 Gambar 3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tahun 2008 – 2012 26 Gambar 3.3 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010 27 Gambar 3.4 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Per Provinsi Tahun 2011 28 Gambar 3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Per Provinsi (%) Tahun 2010 - 2011 30 Gambar 3.6 Jumlah Penganggur Berdasarkan Perkotaan dan Perdesaan (Ribu Orang) 31 Gambar 3.7 Pertumbuhan Konsumsi dan Konsumsi per Kapita Menurut Provinsi Tahun 2009 32 Gambar 3.8 Rata-rata Peran Konsumsi Rumah Tangga Dalam Sumber Pertumbuhan PDRB Tahun 2006 - 2009 33 Gambar 3.9 Kontribusi Ekspor Daerah Terhadap Nasional Tahun 2011 34 Gambar 3.10 PMTB dan Jumlah Penduduk Tahun 2005 – 2009 35 Gambar 3.11 PMTB dan Kepadatan Penduduk Tahun 2005 – 2009 35 Gambar 3.12 Share Industri Pengolahan Dalam PDRB 36 Gambar 3.13 Rasio Kerapatan Jalan (km/km 2 ) Tahun 2011 37 Gambar 3.14 Rasio Kapasitas Jalan (km/unit) Tahun 2011 38 Gambar 3.15 Perbandingan Kondisi Jalan Nasional dan Daerah (%) 39 Gambar 3.16 Jumlah Penumpang Pesawat Udara Per Provinsi Tahun 2010 41 Gambar 3.17 Persentase Tingkat Utiliasi Penggunaan Dermaga Pelabuhan Tahun 2010 dan 2011 42 Gambar 3.18 Persentase Tingkat Utiliasi Penggunaan Gudang Pelabuhan Tahun 2010 dan 2011 44 Gambar 3.19 Persentase Tingkat Utiliasi Penggunaan Lapangan Penumpukan Pelabuhan Tahun 2010 dan 2011 45 Gambar 3.20 Rasio Elektrifikasi Tahun 2011 46 Gambar 3.21 Persentase Kota/Kabupaten yang Dijangkau Layanan Broadband Tahun 2011 46 Gambar 3.22 Kontribusi Kawasan Per Pulau Terhadap Total Produksi Beras Tahun 2011 48 Gambar 3.23 Produksi Padi di Indonesia Tahun 2009 – 2011 48 Gambar 3.24 Konsumsi Beras Langsung di Rumah Tangga (Kg/Kapita/Tahun) Pada Tahun 2008-2010 49 Gambar 3.25 Produksi dan Kebutuhan Beras (Ribu Ton) Tahun 2011 50
  • 19. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat xv Gambar 3.26 Rata-Rata Lama Sekolah (Usia Penduduk >15 Tahun) Tahun 2010 51 Gambar 3.27 Tingkat Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Sekolah Tahun 2010 52 Gambar 3.28 Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Oleh Penduduk Berusia 10 Tahun Ke Atas Tahun 2010 52 Gambar 3.29 Angka Melek Aksara Penduduk (Berusia > 15 Tahun) Tahun 2010 54 Gambar 3.30 Persentase Guru Belum Berkualifikasi S1/D4 Tahun 2011 55 Gambar 3.31 Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Menurut Provinsi Tahun 2010 56 Gambar 3.32 Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) Tahun 2010 57 Gambar 3.33 Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2010 58 Gambar 3.34 Persentase Bayi Yang Melakukan Kunjungan Neonatus 6-48 Jam (KN1) Tahun 2010 58 Gambar 3.35 Prevalensi Pendek (TB/U) Pada Anak 0-59 Bulan Tahun 2010 59 Gambar 3.36 Keragaman Angka Kejadian Malaria Tahun 2010 60 Gambar 3.37 Perkembangan Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non-Perawatan Tahun 2010 61 Gambar 3.38 Perkembangan Rasio Tempat Tidur RS per 100.000 Penduduk Tahun 2010 61 Gambar 3.39 Persentase Serta Pertumbuhan Pekerja Sektor Formal dan Informal Tahun 2005 – 2011 62 Gambar 3.40 Komposisi Pekerja Formal dan Informal di Setiap Provinsi Tahun 2008 dan 2011 62 Gambar 3.41 UMP Wilayah Sumatera 64 Gambar 3.42 UMP Wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara 64 Gambar 3.43 UMP Wilayah Kalimantan dan Sulawesi 64 Gambar 3.44 UMP Wilayah Gorontalo-Maluku-Papua 64 Gambar 3.45 Pertumbuhan Produktivitas Untuk Tiga Sektor Tahun 2006 – 2011 65 Gambar 3.46 Produktivitas per Tenaga Kerja Tahun 2005 dan 2010 (Menurut Harga Konstan 2000) 66 Gambar 3.47 Persentase Pekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011 67 Gambar 3.48 Persentase Pekerja Profesional/Semi Skill Terhadap Jumlah Pekerja Tahun 2011 67 Gambar 3.49 Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan (per Januari 2012) 68 Gambar 3.50 Peta Kepatuhan Penyampaian LKPD Tahun 2010 71 Gambar 3.51 Pencapaian Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2012 72 Gambar 3.52 Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2009 dan 2010 74 Gambar 3.53 Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2010 75 Gambar 3.54 Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Kepulauan Tahun 2010 76
  • 20. xvi Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Gambar 3.55 Jumlah Kabupaten/Kota dan Jumlah Pemilih Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 77 Gambar 3.56 Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilu Tahun 1971 – 2009 78 Gambar 3.57 Tingkat Partisipasi Politik Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 79 Gambar 3.58 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilpres di Berbagai Wilayah Tahun 2009 80 Gambar 3.59 Tingkat Partisipasi Politik pada Pemilukada Tahun 2010-2011 81 Gambar 3.60 Jumlah dan Nilai Program Bidang SDM di setiap Koridor Ekonomi Tahun 2012 83 Gambar 3.61 Jumlah dan Nilai Program Bidang IPTEK di setiap Koridor Ekonomi 83 Gambar 3.62 Rekapitulasi Alokasi Indikatif Kegiatan Konektivitas Tahun 2013 Menurut Kementerian/Lembaga (Miliar Rupiah) 85 Gambar 3.63 Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2007 – 2011 88 Gambar 3.64 Rasio Pendapatan Daerah Menurut Wilayah Tahun 2011 88 Gambar 3.65 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Kabupaten Dan Kota Se-Provinsi Tahun 2011 89 Gambar 3.66 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Provinsi Tahun 2011 89 Gambar 3.67 Komposisi Belanja Daerah Tahun 2007 – 2011 90 Gambar 3.68 Rasio Belanja Daerah Menurut Wilayah Tahun 2011 90 Gambar 3.69 Rasio Belanja Pegawai Kabupaten/Kota Terhadap Total Belanja Menurut Provinsi Tahun 2008 dan 2011 91 Gambar 3.70 Rasio Belanja Pegawai Provinsi Terhadap Total Belanja Tahun 2008 dan 2011 91 Gambar 3.71 Komposisi Belanja Kabupaten/Kota Menurut Fungsi dan Provinsi 92 Gambar 3.72 Komposisi Belanja Provinsi Menurut Fungsi 92 Gambar 4.1 Faktor Pendukung Penguatan Ekonomi Domestik 96 Gambar 4.2 Kerangka Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Domestik 98 Gambar 4.3 Kerangka Pembangunan Infrastruktur dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Domestik 99 Gambar 4.4 Kerangka Pengembangan Koridor Ekonomi 102 Gambar 4.5 Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia 104 Gambar 4.6 Sistem Ketahanan Pangan 106 Gambar 4.7 Skema Pencapaian Surplus Beras 10 Juta Ton 108 Gambar 4.8 Kerangka Pembangunan Ketenagalistrikan Terhadap Peningkatan Perekonomian Domestik 109 Gambar 4.9 Kerangka Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Yang Berkualitas 111 Gambar 4.10 Kerangka Penguatan Ekonomi Domestik Melalui Upaya Percepatan Pengurangan Kemiskinan 112
  • 21. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat xvii Gambar 4.11 Skema Pencapaian Stabilitas Politik 114 Gambar 4.12 Kerangka Peningkatan Kinerja Birokrasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 115 Gambar 5.1 Peran Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 122 Gambar 5.2 Mekanisme Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Melalui Skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) 128 Gambar 5.3 Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 148 Gambar 5.4 Faktor Pendukung Daya Saing Daerah 158
  • 22. BAB I PENDAHULUAN
  • 23. 2 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.1.1 Perkembangan Kondisi Ekonomi Global Kondisi ekonomi global di tahun 2012 diperkirakan masih belum membaik, karena masih rentannya proses pemulihan negara-negara Eropa yang terlilit krisis utang dan terjadinya perlambatan ekonomi negara-negara maju dan emerging market. Krisis yang dialami negara- negara Eropa terkait utang dan defisit fiskal masih belum teratasi dengan baik sehingga kondisi ekonomi global akan masih diliputi oleh ketidakpastian. Sementara itu, pemulihan ekonomi AS masih rentan terhadap guncangan. Spanyol yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar keempat di Eropa diprediksi akan menjadi anggota keempat Uni Eropa yang membutuhkan dana talangan. Utang negara Spanyol mencapai €709 miliar atau sekitar 2 kali jumlah utang gabungan tiga negara yang mendapat dana talangan sebelumnya (Yunani, Irlandia dan Portugal), sehingga dana talangan untuk menyelamatkan perekonomian Spanyol akan menjadi beban yang berat bagi zona Eropa. Namun demikian, dampak krisis Eropa maupun AS terhadap ekonomi Indonesia ini secara keseluruhan relatif terkendali hingga saat ini. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat menjadi 3,5 persen pada tahun 2012 dan 3,9 persen pada tahun 2013 (IMF, World Economic Outlook, Juli 2012) disebabkan oleh proses pemulihan AS yang rentan, keberlanjutan krisis keuangan Eropa, serta kemampuan ekonomi Asia yang menurun. Negara maju diperkirakan hanya tumbuh sebesar 1,4 persen pada tahun 2012 dan 1,9 persen pada tahun 2013. Bahkan ekonomi di beberapa negara Eropa, seperti: Italia, Spanyol dan Yunani, diproyeksi tumbuh negatif pada tahun 2012. Sementara itu, negara berkembang Asia akan menjadi penopang pertumbuhan dunia ditengah krisis global, yang diperkirakan tumbuh mencapai 7,1 persen pada tahun 2012. China dan India sebagai negara emerging diperkirakan tumbuh masing-masing sebesar 8,0 persen dan 6,1 persen pada tahun 2012. ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina) diproyeksi mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada tahun 2012. Sisi permintaan yang menurun di Kawasan Eropa dan Amerika Serikat telah menyebabkan volume perdagangan dunia cenderung tumbuh melambat. Akibatnya, aktivitas ekonomi negara-negara berkembang dan emerging market cenderung menurun, karena sebagian negara berkembang merupakan pemasok utama pasar Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini kemudian berdampak terhadap menurunnya harga komoditas global non-energi terutama komoditas yang digunakan sebagai bahan baku untuk industri.
  • 24. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 3 1.1.2 Perkembangan Ekonomi Regional Pergeseran geopolitik dan geoekonomi dunia yang ditandai dengan menguatnya peran Asia sebagai pusat kekuatan ekonomi global telah terjadi dalam satu dekade terakhir. Beberapa negara di Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan, telah lebih dulu maju dengan mengandalkan perkembangan sektor industrinya. Selanjutnya, China dan India menyusul sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional dengan statusnya sebagai negara emerging dengan populasi terbesar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara itu, Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya yang memiliki total jumlah penduduk sekitar 598 juta jiwa dan nilai PDB mencapai US$ 1,85 triliun atau sekitar tiga persen dari PDB dunia menjadi kawasan strategis dalam tatanan ekonomi global. Dalam rangka mewujudkan ASEAN sebagai kawasan yang stabil, makmur, serta memiliki daya saing yang ditandai dengan kemampuan menjalankan perdagangan barang, jasa, investasi dan modal yang bebas, para kepala negara ASEAN telah mencanangkan ASEAN VISION 2020. Sasaran akhir ASEAN VISION 2020 adalah kerjasama dalam bidang politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial budaya yang tertuang dalam perwujudan Masyarakat ASEAN tahun 2020 dengan berlandaskan pada tiga pilar yaitu: (i) Masyarakat Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community); (ii) Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community); dan (iii) Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community). Pada Pertemuan 12th ASEAN Summit di Cebu, Filipina, bulan Januari 2007 dideklarasikan Percepatan untuk Membangun Masyarakat Bersama ASEAN (ASEAN Community) dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 (Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina), 2020 (Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam) dan 2010 (Singapura dan Brunei Darussalam). Kemudian pada Pertemuan 13th ASEAN Summit di Singapura bulan November 2007 ditandatangani ASEAN Charter dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC Blueprint) yang merupakan momentum perkuatan komitmen bersama dari negara-negara ASEAN yang mengikat secara hukum bagi terwujudnya AEC. Dalam perkembangannya, pelaksanaan AEC berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik-keamanan dan sosial budaya. Pembentukan AEC 2015 menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan arus barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal yang lebih bebas, mempunyai daya saing tinggi, dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata, serta terintegrasi dalam ekonomi global. Pembentukan AEC 2015 menimbulkan tantangan bagi Indonesia berupa keharusan untuk meningkatkan pemahaman publik dalam negeri mengenai ASEAN baik bagi kalangan Pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat baik di tingkat Pusat maupun Daerah; serta meningkatkan daya saing nasional. Disamping itu, pembentukan AEC akan memberikan peluang bagi Indonesia dengan terbukanya pasar baru bagi barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal di kawasan ASEAN. Dalam menghadapi AEC 2015, bangsa Indonesia harus bekerja keras untuk memperkuat ketahanan nasional sebagai prasyarat untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. Langkah ini hanya dapat dilakukan dengan memperbaiki kinerja
  • 25. 4 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 ekonomi nasional yang didukung struktur ekonomi yang kuat, pelaku ekonomi yang berdaya saing tinggi, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar di seluruh Wilayah Nusantara dan meratanya pembangunan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan. Dengan demikian, diharapkan Indonesia akan dapat menarik manfaat dari integrasi ekonomi kawasan yang berdaya saing tinggi dan terintegrasi dalam ekonomi global, sehingga pada gilirannya akan memberikan manfaat ekonomi secara luas bagi seluruh rakyat Indonesia. 1.1.3 Perkembangan Ekonomi Nasional dan Pentingnya Peningkatan Ekonomi Domestik Untuk Meredam Dampak Krisis Global Saat ini, tingkat persaingan di antara negara-negara berkembang semakin tinggi. Era globalisasi dan kesepakatan perdagangan bebas telah menyebabkan tipisnya batas antar negara, rendahnya hambatan perdagangan barang dan jasa, serta semakin mudahnya arus masuk dan keluar investasi dari suatu negara. Globalisasi telah mendorong semangat persaingan antar negara, sehingga setiap negara dituntut untuk meningkatkan daya saingnya dengan cara lebih produktif dan efisien. Hal ini menyebabkan produk barang dan jasa domestik akan mengalami tingkat persaingan yang cenderung semakin tinggi, baik di pasar global maupun di pasar domestik. Persaingan yang semakin ketat ini tidak hanya dirasakan di tingkat nasional, tetapi juga akan sangat terasa di tingkat daerah. Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, perekonomian domestik harus tetap terjaga dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh dan daya saing yang lebih baik. Kondisi ini tentunya akan menjadi suatu keharusan bagi Indonesia dan masing-masing daerah untuk terus bekerja keras dan bersaing dengan negara lain. Langkah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan daya saing bangsa, memperbaiki kinerja ekonomi nasional yang didukung struktur ekonomi yang kuat, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar di seluruh Wilayah Nusantara dan meningkatkan pembangunan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan. Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pun perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan. Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, pelaksanaan pembangunan di pusat dan di daerah perlu dilaksanakan melalui empat jalur strategi, yaitu pertumbuhan (pro-growth), kesempatan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor) dan pelestarian lingkungan hidup (pro-environment). Perekonomian domestik yang kuat, berdaya saing, berdaya tahan, menyejahterakan rakyat serta stabil secara keseluruhan akan bergantung kepada daerah, terutama karena era otonomi daerah. Dengan kata lain, tingginya daya saing daerah di Indonesia secara keseluruhan akan
  • 26. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 5 menjadi ujung tombak daya saing nasional, yang akan menjadi faktor terpenting untuk Indonesia dalam bersaing di tingkat global (PPSK Bank Indonesia dan LP3E FE-UNPAD, 2008). Peningkatan daya tahan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat serta pemantapan stabilitas sosial politik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga menjadi tanggung jawab daerah. Peningkatan perekonomian domestik, baik oleh daerah dan nasional akan menjadi modal utama untuk menjaga momentum pembangunan dan melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi untuk menuju ke arah transformasi ekonomi menjadi negara maju dan berdaya saing. Oleh sebab itu, peran daerah untuk meningkatkan daya saing daerahnya akan sangat bergantung kepada kemampuan daerah untuk melakukan identifikasi faktor penentu daya saing dan strategi untuk meningkatkan daya saing. Sementara itu untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi, Pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mendorong implementasi dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Keberhasilan pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh peran aktif Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, bersama-sama dengan Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu, penguatan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi sangat penting untuk mendorong peningkatan daya saing dan penguatan ekonomi domestik. 1.2 Maksud dan Tujuan Buku Pegangan (Handbook) Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya peran perencanaan daerah untuk mendukung penguatan perekonomian domestik, serta memberikan panduan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2012 – 2013 dalam menentukan strategi-strategi yang dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Secara rinci, tujuan penyusunan Buku Pegangan (Handbook) Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2012 – 2013 adalah sebagai berikut: 1. Membangun kesepahaman tentang pentingnya dukungan daerah dalam mendorong dan meningkatkan penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat; 2. Menjelaskan langkah-langkah perencanaan dan strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mendukung penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat di daerah.
  • 27. BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2013
  • 28. 8 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2013 2.1 Target Pertumbuhan Ekonomi Dengan berbagai tantangan yang ada, sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 adalah sekitar 6,5 persen. Sementara itu, pada tahun 2013, diharapkan perekonomian dapat lebih baik lagi dengan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 - 7,2 persen. Investasi dan konsumsi masyarakat pada tahun 2012 dan 2013 diharapkan akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, dengan target pertumbuhan untuk investasi adalah sebesar 10,9 persen pada tahun 2012 dan 11,9 - 12,3 persen pada tahun 2013. Tabel 2.1 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 – 2013 2012 2013 PERTUMBUHAN EKONOMI ( persen) 6,5 6,8 - 7,2 Sisi Pengeluaran Konsumsi Masyarakat 4,9 4,8 - 5,2 Konsumsi Pemerintah 6,8 6,7 - 7,1 PMTB 10,9 11,9 - 12,3 Ekspor Barang dan Jasa 9,9 11,7 - 12,1 Impor Barang dan Jasa 11,4 13,5 - 13,9 Sisi Produksi Pertanian 3,5 3,7 - 4,1 Pertambangan 2,0 2,8 - 3,2 Industri Pengolahan 6,1 6,5 - 6,9 Listrik, Gas dan Air Bersih 6,2 6,6 - 7,0 Bangunan 7,0 7,5 - 7,9 Perdagangan, Hotel dan Restoran 8,9 8,9 - 9,3 Pengangkutan dan Komunikasi 11,2 12,1 - 12,5 Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha 6,3 6,1 - 6,5 Jasa-jasa 6,2 6,0 - 6,4 LAJU INFLASI ( persen) 6,8 4,5 - 5,5 PENGANGGURAN TERBUKA ( persen) 6,4-6,6 5,8 - 6,1 PENDUDUK MISKIN ( persen) 10,5-11,5 9,5 - 10,5 Sumber: Bappenas (RKP 2013 ) Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 didorong dengan upaya meningkatkan investasi, menjaga ekspor nonmigas, serta memberi dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara dengan mempertajam belanja negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil, ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Sementara itu, daya beli masyarakat perlu dijaga untuk dapat tetap menjaga peran konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, pengangguran terbuka akan menurun menjadi 5,8 - 6,1 persen dari angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin menjadi 9,5 – 10,5 persen pada tahun 2013.
  • 29. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 9 2.2 Tujuh Arahan Presiden Dalam mencapai sasaran pembangunan nasional yang tinggi, ditengah berbagai tantangan yang ada, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya khusus. Untuk itu pada Sidang Kabinet Paripurna 24 April 2012, Presiden memberikan 7 (tujuh) arahan pokok dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 2012 sebesar 6,5 persen. Adapun arahan tersebut adalah: 1. Mendorong percepatan belanja pemerintah sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi, termasuk didalamnya menyelesaikan perubahan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa - Pemerintah; 2. Menjaga tingkat daya beli masyarakat dengan menjaga laju inflasi pada tingkat yang rendah; 3. Mengoptimalkan program perlindungan sosial antara lain Jamkesmas, Program Keluarga Harapan, PNPM, BOS dan Raskin; 4. Menerbitkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan investasi; 5. Peningkatan daya saing ekspor, terutama produk ekspor non migas melalui diversifikasi tujuan ekspor dengan meningkatkan keberagaman dan kualitas produk; 6. Penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga, kelancaran barang serta menciptakan iklim usaha yang sehat; 7. Mengendalikan impor produk-produk yang berpotensi menurunkan daya saing produk domestik di pasar dalam negeri. 2.3 Tema dan Prioritas RKP 2013 Dengan berbagai kondisi perkembangan ekonomi terkini tersebut, pemerintah melalui mekanisme perencanaannya telah menyusun langkah-langkah pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baik yang sedang berjalan yaitu RKP 2012 maupun perencanaan tahun depan dalam RKP 2013. Hal ini demi mencapai sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dalam RPJMN 2010-2014 yaitu “Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Sejahtera dan Berkeadilan”. Adapun tema dari RKP, ditunjukkan pada Gambar 2.1. Pada tahun 2012, tema pembangunan nasional adalah: “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Indonesia harus siap menghadapi situasi yang dinamis dan penuh tantangan tersebut, menjaga momentum pertumbuhan yang telah dicapai, bahkan mempercepat dan memperluas pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif serta berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi tersebut pada gilirannya harus dapat menciptakan
  • 30. 10 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 lapangan kerja yang lebih banyak dan pada gilirannya mempercepat pengurangan kemiskinan. Gambar 2.1 Tema Pembangunan Yang Tertuang Dalam RKP Pada tahun 2013, tema pembangunan yang dituangkan dalam RKP adalah: “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi, perlu didorong dengan kemampuan pemerataan pembangunan yang lebih luas. Dalam kaitan dengan itu, potensi perekonomian domestik yang besar akan ditumbuhkembangkan guna menghadapi berbagai tantangan eksternal perlambatan perekonomian dunia. Daya tahan perekonomian terus diperkuat, dengan peningkatan daya saing nasional terutama di sektor-sektor produksi, yaitu industri, pertanian dan pariwisata. Semua ini perlu didorong dengan pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyelesaian berbagai hambatan perekenomian terutama melalui reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Sebagai penjabaran RPJMN 2010-2014, pembangunan nasional dalam RKP 2012 dan RKP 2013 dituangkan ke dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya, termasuk di dalamnya prakarsa-prakarsa baru yang terintegrasi dengan RPJMN dan RKP untuk menanggapi situasi kekinian dan menjaga momentum positif yang telah dicapai sebagai hasil pembangunan selama ini. Prakarsa-prakarsa baru tersebut menunjukkan bahwa Indonesia selalu siap dalam mengantisipasi dan merespon berbagai perkembangan yang terjadi serta melakukan perubahan untuk mencapai kemajuan dan hasil pembangunan yang lebih baik. Selanjutnya, 11 Proritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya ditunjukkan pada Gambar 2.2. 2010 •Pemulihan Perekonomian Nasional Dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat 2011 •Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Didukung Oleh Pemantapan Tatakelola Dan Sinergi Pusat Dan Daerah 2012 •Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 2013 •MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Sumber: RKP 2013, Bappenas
  • 31. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 11 Gambar 2.2 Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014 Sumber: RKP 2013, Bappenas 2.4 Isu Strategis 2013 Dalam tahun 2013, perekonomian domestik akan lebih ditingkatkan guna menghadapi perekonomian dunia yang masih beresiko dan persaingan yang semakin ketat. Potensi perekonomian domestik yang besar akan lebih didorong untuk berkembang. Investasi akan terus didorong, baik investasi yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri, yang akan didukung oleh pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi. Pembangunan infrastruktur dibangun untuk memperkuat national connectivity dan ketahanan energi, melalui pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan kerjasama pemerintah dan swasta. Untuk itu hambatan perekonomian, terutama inefisiensi/hambatan-hambatan birokrasi, korupsi dan pelayanan perijinan akan ditangani secara serius agar tercipta iklim investasi dan usaha yang lebih baik. Pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan sangat penting untuk mendorong produktivitas ekonomi. Kebijakan pemerintah dalam perkuatan ekonomi domestik telah dituangkan pada RKP 2013, dimana terdapat empat isu strategis yang menjadi fokus pemerintah. Isu strategis tersebut adalah peningkatan daya saing nasional, peningkatan daya tahan ekonomi, peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat dan pemantapan stabilitas sosial politik. Isu strategis yang menjadi fokus pemerintah pada tahun 2013 ditunjukkan pada Gambar 2.3. ReformasiBirokrasi dan Tata Kelola Pendidikan Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan Ketahanan Pangan Infrastruktur Iklim Investasidan Iklim Usaha Energi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik Kebudayaan, Kreativitas dan InovasiTeknologi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Perekonomian Bidang Kesejahteraan Rakyat
  • 32. 12 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Gambar 2.3 Isu Strategis Pembangunan Nasional Dalam RKP 2013 Sumber: RKP 2013 (diolah) Peningkatan Daya Saing Peningkatan daya saing nasional perlu ditingkatkan pada sektor-sektor produksi, utamanya industri, pertanian dan pariwisata. Pembangunan industri didorong untuk meningkatkan nilai tambah berbagai komoditi unggulan di berbagai Wilayah Indonesia, khususnya koridor- koridor ekonomi dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Namun demikian, daya saing nasional dapat meningkat, jika daya saing daerah lebih baik. Peningkatan daya saing nasional tidak dapat lepas dari kemampuan daerah untuk meningkatkan daya saingnya. Oleh sebab itu, peningkatan daya saing nasional perlu dilakukan melalui peningkatan daya saing daerah secara merata dan terintegrasi. Dalam rangka peningkatan daya saing, iklim investasi akan terus diperbaiki, dengan indikator pencapaiannya adalah target pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) sebesar 10,9 persen pada tahun 2012 dan 12,1 persen pada tahun 2013. Selain itu, untuk peningkatan daya saing nasional akan dilakukan juga peningkatan iklim usaha, dimana sasarannya adalah membaiknya indikator-indikator kemudahan berusaha yang ada pada Ease of Doing Business. Target perbaikan iklim usaha pada tahun 2013 adalah: (1) waktu memulai usaha turun menjadi 20 hari; (2) waktu perijinan mendirikan bangunan yang turun menjadi 137 hari; (3) waktu perolehan akses listrik menjadi 90 hari; serta (4) waktu pendaftaran properti menjadi 20 hari. Sementara itu, langkah-langkah pemerintah untuk mencapai hal tersebut dituangkan pada Prioritas Nasional 7, dengan upaya yang difokuskan pada: (1) penyederhanaan prosedur investasi dan prosedur berusaha; (2) peningkatan efisiensi logistik nasional; (3) Peningkatan Daya Saing •Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha; •Percepatan Pembangunan Infrastruktur; •Peningkatan Pembangunan Industri di Berbagai Koridor Ekonomi; •Penciptaan Kesempatan Kerja khususnya Tenaga Kerja Muda; Peningkatan Daya Tahan Ekonomi •Peningkatan Ketahanan Pangan: Menuju Pencapaian Surplus Beras 10 juta ton; •Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Konversi Energi; Peningkatan Dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat •Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia; •Percepatan Pengurangan Kemiskinan: Sinergi Klaster 1-4; Pemantapan Stabilitas Sospol •Persiapan Pemilu 2014; •Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi; •Percepatan Pembangunan Minimum Essential Force.
  • 33. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 13 pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK); dan (4) harmonisasi kebijakan ketenagakerjaan. Percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung penguatan konektivitas di dalam wilayah maupun antar wilayah. Selama ini telah diketahui bahwa arus barang di Indonesia harus mengeluarkan biaya transportasi yang relatif tinggi sehingga tidak mampu bersaing dengan komoditas impor. Melalui penguataan konektivitas antar wilayah dan di dalam wilayah itu sendiri diharapkan akan menurunkan biaya transportasi barang dan jasa khususnya ke daerah-daerah yang berada jauh dari lokus produksi barang yang nantinya akan menguntungkan para pelaku usaha (produsen), masyarakat (konsumen) dan pemerintah. Sasaran yang akan dicapai dalam percepatan pembangunan infrastruktur adalah kondisi mantap jalan nasional yang mencapai 92,5 persen pada tahun 2013 dan pangsa angkutan laut ekspor impor yang mencapai 12 persen. Tabel 2.2 Sasaran Pokok Isu Strategis Peningkatan Daya Saing ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 1. Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha a. Peningkatan Investasi (%) 8,8 10,9 11,1 b. Tingkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business)1 :  Waktu untuk memulai usaha (hari) 45 36 20  Perijinan mendirikan bangunan (hari) 158 145 137  Perolehan akses listrik (hari) 108 108 90  Pendaftaran properti (hari) 22 22 20 2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur: Domestic Connectivity a. Kondisi Mantap Jalan Nasional (%) 88,50 90,50 92,50 b. Pangsa Angkutan Laut Ekspor Impor (%) 11 11,5 12 c. Pangsa Angkutan KA Barang (%) 1 2 3 d. Pangsa Angkutan KA Penumpang terhadap Total Angkutan Umum (%) 6 8 10 e. Pertumbuhan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri (%/tahun) 9,78 10,50 11,50 f. Pertumbuhan Penumpang Angkutan Udara Luar Negeri (%/tahun) 12,30 12,50 13,00 g. Ibukota Babupaten/Kota yang dilayani Jaringan Broadband (%) 66 76 83 3. Peningkatan Pembangunan Industri di Berbagai Koridor Ekonomi a. Peningkatan Industri Pengolahan (%) 6,2 6,1 6,7 b. Peningkatan Industri Pengolahan Nonmigas (%) 6,8 6,6 7,2 4. Penciptaan Kesempatan Kerja khususnya Tenaga Kerja Muda — Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,6 6,4-6,6 6,0-6,4  Peningkatan Keahlian untuk Bekerja (orang) 449.099 395.434 502.880  Peningkatan Kualitas Pemagangan Berdasarkan Kebutuhan Industri (orang) 34.150 58.500 34.750  Peningkatan Akses Berusaha dan Berwirausaha bagi Tenaga Kerja Muda (orang) 40.367 32.530 52.080 Sumber: RKP 2013, Bappenas 1 Data pencapaian target kemudahan berusaha tahun ke-n akan diperoleh di awal tahun ke-n+1.
  • 34. 14 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Peningkatan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi pada tahun 2013 akan dilakukan dengan sasaran peningkatan industri pengolahan sebesar 6,7 persen dan peningkatan industri pengolahan non migas sebesar 7,2 persen. Selain itu, peningkatan daya saing ditargetkan pula dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 6,0-6,4 persen pada tahun 2013. Peningkatan Daya Tahan Ekonomi Kebutuhan penyediaan pangan terus meningkat baik jumlah maupun kualitasnya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk setiap tahun dan peningkatan pendapatan masyarakat. Penyediaan pangan pokok seperti beras tidak bisa mengandalkan dari luar negeri, oleh karena itu produksi dalam negeri harus ditingkatkan. Ketahanan pangan yang kuat akan menjadi salah satu pendorong dalam menciptakan perekonomian yang berdaya tahan. Dalam hal ini, beberapa langkah yang akan dilakukan pemerintah yang dimasukkan dalam isu strategis ketahanan pangan adalah: (1) peningkatan produksi pangan, termasuk upaya menuju surplus beras 10 juta ton per tahun mulai tahun 2014 serta pencapaian produksi perikanan 22,39 juta ton pada tahun 2014; (2) pengembangan diversifikasi pangan; (3) stabilisasi harga bahan pangan dalam negeri; dan (4) peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu, tersedianya energi juga merupakan salah satu faktor pendukung daya tahan ekonomi nasional. Ketersediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia merupakan suatu keharusan, untuk itu pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi (RE) sebesar 77,6 persen. Konversi energi dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM, mengurangi subsidi energi, meningkatkan aksesibilitas terhadap infrastruktur energi dan meningkatkan pasokan energi domestik juga menjadi fokus pemerintah. Dalam kaitan itu, pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur energi dalam bentuk gas serta jaringan distribusinya. Tabel 2.3 Sasaran Pokok Isu Strategis Peningkatan Daya Tahan Ekonomi ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 1. Peningkatan Ketahanan Pangan: Menuju Pencapaian Surplus Beras 10 juta ton a. Produksi Padi (juta ton GKG) 65,7 67,8 72,1 b. PenurunanKonsumsi Beras (%/tahun) 1,5 1,5 1,5 c. Pencetakan Sawah Baru (ribu ha) 62,1 100 100 2. Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Konversi Energi  Peningkatan Rasio Elektrifikasi a. Rasio Elektrifikasi (%) 72,95 73,60 77,60 b. Rasio Desa Berlistrik (%) 96,02 96,70 97,80 c. Kapasitas Pembangkit (MW) 37.353 43.653 48.555  Pelaksanaan Konversi Gas a. Pembangunan Jaringan Distribusi Gas untuk Rumah Tangga (kota) 5 5 4 b. Sambungan Gas ke Rumah Tangga 17.939 16.000 16.000 Sumber: RKP 2013, Bappenas
  • 35. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 15 Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat Perekonomian domestik yang kuat tentunya ditujukan untuk peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini perlu didorong dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu berpendidikan dan sehat. Layanan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan dan efisien menjadi kebutuhan mendasar dalam menciptakan SDM yang cerdas, terampil, produktif, mandiri, berbudi pekerti luhur, serta memiliki karakter bangsa yang kuat. Isu strategis pendidikan diarahkan untuk pemenuhan layanan pendidikan dasar, menengah, tinggi yang berkualitas, berdaya saing dan selaras dengan kebutuhan pembangunan. Sementara itu, peningkatan kualitas SDM yang sehat juga perlu diraih dengan peningkatan akses dan layanan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau dan terlindungi bagi penduduk Indonesia. Antara lain dengan: (1) peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak; (2) peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan; (3) peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata; (4) peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan; (5) peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri; (6) peningkatan akses pelayanan KB berkualitas yang merata. Peningkatan dan perluasan kesejahteraan masyarakat perlu didukung dengan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Saat ini pemerintah sedang menyusun dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) 2011-2025. MP3KI diarahkan untuk mendorong perwujudan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat miskin dan marjinal sehingga dapat terlibat langsung dan menerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. MP3KI merupakan kebijakan afirmatif dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang pro-growth, pro-poor, pro- job dan pro-environment. Tabel 2.4 Sasaran Pokok Isu Strategis Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 1. Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pendidikan a. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (tahun) 7,75 7,85 8,25 b. Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (%) 5,17 4,8 4,40 c. APM SD/SDLB/MI/Paket A (%) 95,3 95,7 95,80 d. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (%) 74,7 75,4 76,00 e. APK SD/SDLB/MI/Paket A (%) 117,6 118,2 118,6 f. APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B (%) 101,5 103,9 106,8 g. APK SMA/SMK/MA/Paket C (%) 76,0 79,0 82,0 h. APK PT usia 19-23 Tahun (%) 26,1 27,4 28,24 i. APS Penduduk Usia 7-12 Tahun (%) 98,1 98,7 99,0 j. APS Penduduk Usia 13-15 Tahun (%) 90,3 93,6 95,0
  • 36. 16 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 Kesehatan a. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan dan Gizi yang Berkualitas bagi Ibu dan Anak  Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (cakupan PN) 86,3 88 89  Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap 84,7 85 88  Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) 71,4 75 80  Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan 8.608 9.236 9.323 b. Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Penyehatan Lingkungan  Persentase Kasus Baru TB Paru (BTA positif) yang Disembuhkan 86,2 87 87  Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk 1,75 1,5 1,25  Persentase Provinsi yang memiliki Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 63,6 80 90  Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 6.235 11.000 16.000 c. Peningkatan Profesionalisme dan PendayagunaanTenaga Kesehatan yang Merata  Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Aparatur (PNS dan PTT) 62,2 80 85  Jumlah Tenaga Kesehatan yang Didayagunakan dan Diberi Insentif di DTPK dan di DBK 1.376 3.820 5.320 d. Peningkatan Jaminan Pembiayaan Kesehatan  Jumlah TT Kelas III RS yang Digunakan untuk Pelayanan Kesehatan (new initiave) - - 9.600  Jumlah Puskesmas yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Penduduk Miskin 9.125 9.236 9.323 e. Peningkatan Ketersediaan, Pemerataan, Keterjangkauan, Jaminan Keamanan, Khasiat/Manfaat dan Mutu Obat, Alat Kesehatan dan Makanan, serta Daya Saing Produk Dalam Negeri  Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin 87 90 95 f. Peningkatan Akses Pelayanan KB Berkualitas yang Merata  Jumlah Peserta KB baru dari Keluarga Miskin (KPS dan KS-I) yang Mendapatkan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (juta akseptor) 4,29 3,89 3,97  Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta yang Mendapatkan Dukungan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB 4.700 4.700 4.700  Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta yang Mendapat Dukungan Penggerakan Pelayanan KB 23.500 23.500 23.500  Persentase Komplikasi Berat dan Kegagalan KB yang Dilayani 0,11 0,11 0,11  Jumlah PPLKB, PLKB/PKB dan IMP yang Mendapatkan Dukungan Operasional dan Mekanisme Operasional Lapangan - 501.593 745.491  Jumlah Peserta KB yang Berasal dari Anggota Kelompok BKB yang Mendapatkan Penggerakan Rintisan BKB dan Penguatan Kelembagaan BKB (New Inisiative) - - - Kelompok Rintisan 702 - Kelompok Paripurna 444  Jumlah provinsi sebagai model manajemen pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (program KB Kencana) (New Inisiative) - - 4
  • 37. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 17 ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 2. Percepatan Pengurangan Kemiskinan: Sinergi klaster 1-4 a. Penurunan Angka Kemiskinan (%) 12,5 10,5-11,5 9,5-10,5  Klaster I - PKH (juta RTSM) 1,116 1,516 2,4 - Raskin (juta RTS) 17,5 17,5 17,52 15,53 - Jamkesmas (juta RTS) 8,61 9,24 9,33 - Beasiswa Miskin i. SD/MI s/d SMA/MA/SMK (ribu siswa) 4.950,5 7.698,6 14.068,0 ii. PT Umum dan Islam (ribu mahasiswa) 239,5 303,9 186,0  Klaster II - PNPM Perdesaan (Kecamatan) 5.020 5.100 5.230 - PNPM Perkotaan (Desa/Kelurahan) 10.948 10.948 10.922  Klaster III - Perluasan Kredit Usaha Rakyat i. Jumlah Provinsi 33 33 33 ii. Jumlah UMKM 27.520 27.520  Klaster IV - Pembangunan Perumahan Swadaya/Rumah Sangat Murah (ribu unit) 60 298,25 Sumber: RKP 2013, Bappenas Pemantapan Stabilitas Sosial dan Politik Perekonomian domestik yang kuat perlu didukung oleh kemantapan stabilitas sosial dan politik. Dalam rangka hal tersebut, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan perlu terus ditingkatkan baik di pusat dan daerah. Reformasi birokrasi di daerah harus sejalan dengan pemantapan penataan otonomi daerah agar kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah makin meningkat, khususnya dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Sementara itu, kondisi sosial dan politik menuju pemilu 2014 juga perlu terus dijaga. Tantangan penyelenggaraan pemilu sangat besar dan masyarakat menaruh harapan luar biasa pada penyelenggaraan pemilu agar dapat berlangsung secara jujur, adil, demokratis dan aman. Tabel 2.5 Sasaran Pokok Isu Strategis Pemantapan Stabilitas Sosial dan Politik ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 1. Persiapan Pemilu 2014 — Tingkat Partisipasi Politik Tahun 2014 (%) 751) 2. Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi a. Indeks Persepsi Korupsi 3,0 3,2 4,0 b. Opini WTP atas Laporan Keuangan (%)  Kementerian/Lembaga 63 80 100  Provinsi 18 40 60  Kabupaten/Kota 8,5 20 40 2 Jan-Jun, PPLS 2008 3 Jul-Des, PPLS 2011
  • 38. 18 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 c. Integritas Pelayanan Publik (Pusat) 7,07 7,25 7,5 d. Integritas Pelayanan Publik (Daerah) 6,00 6,5 7,0 e. Jumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah (%) 85 90 100 f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (%)  Kementerian/Lembaga 21 80 100  Provinsi - 100 100  Kabupaten/Kota - 15 40 g. Instansi Pemerintah yang Akuntabel (%)  Kementerian/Lembaga 82,93 85 90  Provinsi 63,33 65 70  Kabupaten/Kota 12,78 30 50 3. Percepatan Pembangunan Minimum Essential Force Peningkatan Alutsista (%) a. Matra Darat 17 30 37 b. Matra Laut 15 19 21 c. Matra Udara 22 24 31 Sumber: RKP 2013, Bappenas
  • 39. Foto: Humas Bappenas
  • 40. BAB III KONDISI TERKINI DAERAH
  • 41. 22 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 BAB III KONDISI TERKINI DAERAH 3.1 Kondisi Ekonomi Nasional 3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Pada tahun 2011, kinerja ekonomi Indonesia sangat baik dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,5 persen, atau lebih tinggi dari tahun 2010 yang tumbuh 6,2 persen. Sementara itu, inflasi bisa ditekan hingga 3,8 persen, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 7,0 persen. Tingkat pengangguran terbuka serta penduduk miskin juga menurun hingga mencapai masing-masing sebesar 6,6 persen dan 12,5 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 terutama ditopang oleh ketahanan domestik berupa investasi yang meningkat dan daya beli masyarakat yang terjaga serta ekspor barang dan jasa yang tetap tumbuh. Stabilitas ekonomi Indonesia pada tahun 2011 masih terjaga di tengah berbagai krisis eksternal. Di sisi pengeluaran, investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun 2011 meningkat dengan pertumbuhan sebesar 8,8 persen. Pengeluaran pemerintah juga meningkat sebesar 3,2 persen. Sementara itu, konsumsi masyarakat tetap tumbuh sebesar 4,7 persen, sama dengan tahun sebelumnya. Di lain pihak, ekspor dan impor tumbuh melambat karena dampak dari krisis global, dimana pertumbuhannya masing-masing sebesar 13,6 persen dan 13,3 persen. Di sisi produksi, sektor pertanian tumbuh 3,0 persen dan sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh 6,2 persen. Sektor tersier yang meliputi listrik, gas dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan telekomunikasi; keuangan, real estat dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa tumbuh masing-masing sebesar 4,8 persen; 6,7 persen; 9,2 persen; 10,7 persen; 6,8 persen; serta 6,7 persen. Kemudian pada Triwulan I tahun 2012, perekonomian Indonesia tetap tumbuh baik dengan laju sebesar 6,3 persen. Konsumsi masyarakat dan investasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di sisi pengeluaran, dimana kontribusi keduanya terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5,1 persen. Di sisi produksi, sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Pada tahun 2012 ini, sasaran pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 6,5 persen. Tingkat pertumbuhan ini diperkirakan dikontribusikan oleh antara lain pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar 4,9 persen, konsumsi pemerintah sebesar 6,8 persen dan PMTB sebesar 10,9 persen. Sementara itu ekspor dan impor diperkirakan hanya tumbuh sebesar 9,9 persen
  • 42. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 23 dan 11,4 persen dikarenakan kondisi ekonomi dunia yang masih belum pulih. Tabel 3.1 Gambaran Ekonomi Makro Tahun 2010 – 2012 2010 2011 2012 (Sasaran) PERTUMBUHAN EKONOMI ( persen) 6,2 6,5 6,5 Sisi Pengeluaran Konsumsi Masyarakat 4,7 4,7 4,9 Konsumsi Pemerintah 0,3 3,2 6,8 PMTB 8,5 8,8 10,9 Ekspor Barang dan Jasa 15,3 13,6 9,9 Impor Barang dan Jasa 17,3 13,3 11,4 Sisi Produksi Pertanian 3,0 3,0 3,5 Pertambangan 3,6 1,4 2,0 Industri Pengolahan 4,7 6,2 6,1 Listrik, Gas dan Air Bersih 5,3 4,8 6,2 Bangunan 7,0 6,7 7,0 Perdagangan, Hotel dan Restoran 8,7 9,2 8,9 Pengangkutan dan Komunikasi 13,4 10,7 11,2 Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha 5,7 6,8 6,3 Jasa-jasa 6,0 6,7 6,2 LAJU INFLASI ( persen) 7,0 3,8 6,8 PENGANGGURAN TERBUKA ( persen) 7,1 6,6 6,4-6,6 PENDUDUK MISKIN ( persen) 13,3 12,5 10,5-11,5 Sumber: Bappenas (RKP 2013) Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tahun 2012 diperkirakan dikontribusikan oleh antara lain pertumbuhan sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan masing- masing sebesar 3,5 persen, 2,0 persen dan 6,1 persen. Sementara itu sektor listrik, gas dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan telekomunikasi; keuangan, real estat dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa masing-masing diperkirakan tumbuh sebesar 6,2 persen; 7,0 persen; 8,9 persen; 11,2 persen; 6,3 persen dan 6,2 persen. 3.1.2 Tingkat Kemiskinan Secara nasional, jumlah penduduk miskin selama periode 2006-2012 mengalami penurunan yang signifikan, dari 39,3 juta jiwa pada 2006 menjadi 29,13 juta jiwa pada 2012 sehingga selama periode tersebut jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 10,17 juta jiwa atau secara rata-rata sebesar 1,45 juta jiwa per tahun (Gambar 3.1). Tren yang serupa juga terjadi dalam perkembangan persentase penduduk miskin dalam periode yang sama, dimana terjadi penurunan yang tajam dari sekitar 17,75 persen pada 2006 menjadi sekitar 11,96 persen pada 2012. Dengan demikian, selama periode 2006-2012 terjadi penurunan persentase penduduk miskin sekitar 32,6 persen atau secara rata-rata sekitar 4,65 persen per tahun.
  • 43. 24 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2006 - 2012 Dengan menggunakan data kemiskinan yang mutakhir (Susenas, Maret 2012), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret tahun 2012 sebesar 29,13 juta orang (11,96 persen). Apabila dibandingkan dengan perhitungan jumlah penduduk miskin berdasarkan Susenas Maret 2011 yang berjumlah 30,02 juta (12,49 persen) maka terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,13 juta orang selama periode Maret 2011 – Maret 2012. Selama periode tersebut, jumlah penduduk miskin menurut kawasan baik perkotaan maupun perdesaan masing-masing turun menjadi 3,61 persen dan 2,6 persen. Jumlah penduduk miskin di perkotaan berkurang sebesar 0,40 juta orang, sementara di perdesaan berkurang sebesar 0,49 juta orang (Tabel 3.2). Selama periode tersebut, persentase penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Tabel 3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kawasan Kawasan Jumlah Penduduk Miskin (Juta) Persentase Penduduk Miskin (%) Perkotaan Maret 2011 11,05 9,23 September 2011 Maret 2012 10,95 10,65 9,09 8,78 Perdesaan Maret 2011 18,97 15,72 September 2011 Maret 2012 18,94 18,48 15,59 15,12 Perkotaan+Perdesaan Maret 2011 30,02 12,49 September 2011 Maret 2012 29,89 29,13 12,36 11,96 Sumber: BPS 39,3 37,17 34,96 32,53 31,02 30,02 29,13 17,75 16,58 15,42 14,15 13,33 12,49 11,96 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa) Persentase Penduduk Miskin (%) Sumber: BPS
  • 44. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 25 Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) inflasi umum yang relatif rendah, (2) penurunan harga eceran beberapa komoditas bahan pokok, (3) perbaikan penghasilan petani yang ditunjukkan dengan naiknya nilai tukar petani, (4) terjaganya kinerja pertumbuhan ekonomi nasional sampai dengan triwulan III dan (5) penurunan tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan wilayah, persentase penduduk miskin terbesar di Wilayah Maluku dan Papua, yaitu sebesar 24,77 persen, sementara persentase penduduk miskin terkecil di Wilayah Kalimantan, yaitu sebesar 6,69 persen. Namun demikian, apabila dilihat dari jumlah penduduk maka sebagian besar penduduk miskin terkonsentrasi di Wilayah Jawa, yaitu sebesar 16,11 juta orang, sementara jumlah penduduk miskin terkecil berada di Wilayah Kalimantan, yaitu sebesar 0,95 juta orang (Tabel 3.3). Tabel 3.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Maret 2012) Pulau Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa Sumatera 2.075,54 4.225,33 6.300,87 10,15 13,30 12,07 Jawa 7.209,94 8.897,26 16.107,20 8,84 15,46 11,57 Bali dan Nusa Tenggara 640,23 1.393,71 2.033,94 12,13 17,03 15,11 Kalimantan 266,15 688,42 954,57 4,41 8,37 6,69 Sulawesi 341,04 1.756,20 2.097,24 5,70 14,86 11,78 Maluku dan Papua 114,33 1.524,27 1.638,60 5,88 32,64 24,77 Indonesia 10.647,23 18.485,19 29.132,42 8,78 15,12 11,96 Sumber: BPS Pada periode Maret 2011–Maret 2012 secara umum terjadi perbaikan kondisi penduduk miskin yang ditunjukkan adanya penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Nilai P1 turun dari 2,08 pada Maret 2011 menjadi 1,88 pada Maret 2012, sementara nilai P2 turun dari 0,55 menjadi 0,47 pada periode yang sama (Tabel 3.4). Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan serta berkurangnya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Berdasarkan kawasan, nilai P1 dan P2 di perdesaan masih tetap lebih tinggi daripada di perkotaan. Pada Maret 2012, nilai P1 untuk perkotaan hanya 1,40 sementara di perdesaan mencapai 2,36. Selanjutnya, nilai P2 untuk perkotaan hanya 0,36 sementara di perdesaan mencapai 0,59. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di perdesaan lebih buruk daripada di perkotaan.
  • 45. 26 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Tabel 3.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kawasan Indeks Kota Desa Kota+Desa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Maret 2011 1,52 2,63 2,08 September 2011 Maret 2012 1,48 1,40 2,61 2,36 2,05 1,88 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Maret 2011 0,39 0,70 0,55 September 2011 Maret 2012 0,39 0,36 0,68 0,59 0,53 0,47 Sumber: BPS 3.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Secara nasional, tingkat pengangguran terbuka (TPT) cenderung terus menurun selama lima tahun terakhir. Pada bulan Februari 2012 TPT nasional telah mencapai 6,32 persen, menurun cukup tinggi dari TPT pada tahun 2008 yang masih sebesar 8,46 persen. Antara 2011 – 2012, jumlah angkatan kerja bertambah 1,01 juta orang menjadi sebesar 120,41 juta. Dalam kurun waktu tersebut jumlah kesempatan kerja baru yang tercipta sebesar 1,52 juta orang, sehingga dengan demikian jumlah penganggur menurun sekitar 500 ribu orang. Gambar 3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tahun 2008 – 2012 8,46% 8,14% 7,41% 6,80% 6,32% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 0 20 40 60 80 100 120 140 2008 2009 2010 2011 2012 JutaOrang Angkatan Kerja Bekerja Penganggur Terbuka TPT Sumber: Sakernas, BPS
  • 46. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 27 3.2 Kondisi Ekonomi Daerah 3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Daerah Ukuran pasar domestik di dalam perekonomian daerah tergambar dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk. Pasar yang besar memiliki daya tarik yang lebih tinggi bagi investor karena menawarkan beberapa keuntungan (agglomeration economies). Pertama, pasar yang besar memfasilitasi para pelaku usaha untuk berproduksi pada skala ekonomi yang optimal. Kondisi ini akan meningkatkan daya saing perusahaan- perusahaan di daerah tersebut karena mampu berproduksi secara lebih efisien. Kedua, semakin besar ukuran pasar semakin besar pula kemungkinan terjadinya linkages atau keterkaitan, baik keterkaitan ke belakang maupun keterkaitan ke depan. Di perekonomian yang besar, para pelaku usaha akan lebih mudah menemukan pembeli, penyuplai bahan baku, maupun industri pengguna produknya untuk diolah lebih lanjut. Ketiga, daerah-daerah dengan populasi besar juga memfasilitasi berfungsinya pasar tenaga kerja secara lebih efisien. Dalam hal ini pengusaha akan lebih mudah menemukan tenaga kerja dengan spesialisasi yang sesuai dengan kebutuhan di daerah padat penduduk dibandingkan dengan di daerah berpenduduk sedikit. Bagi pekerja kondisi ini juga memberikan manfaat bagi peningkatan spesialisasi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan produktivitas dalam perekonomian. Keuntungan aglomerasi yang terakhir adalah adanya eksternalitas positif dari terkonsentrasinya industri dan investasi di suatu lokasi, berupa limpahan (spillover) informasi dan pengetahuan. Gambar 3.3 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010 (4) - 4 8 12 - 300 600 900 NAD SumateraUtara SumateraBarat Riau Jambi SumateraSelatan Bengkulu Lampung Kep.BangkaBelitung Kep.Riau DKIJakarta JawaBarat JawaTengah DI.Yogyakarta JawaTimur Banten Bali NusaTenggaraBarat NusaTenggaraTimur KalimantanBarat KalimantanTengah KalimantanSelatan KalimantanTimur SulawesiUtara SulawesiTengah SulawesiSelatan SulawesiTenggara Gorontalo SulawesiBarat Maluku MalukuUtara PapuaBarat Papua Persen RpTriliun PDRB ADHB Th. 2010 (Rp Trilyun) Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi 2005-2010 Sumber: BPS
  • 47. 28 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Pola di atas juga nampak dalam kinerja perekonomian daerah (provinsi) di Indonesia. PDRB provinsi-provinsi di Jawa mendominasi PDRB provinsi-provinsi lainnya dalam hal peran PDRB terhadap perekonomian nasional. DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat adalah tiga provinsi dengan PDRB terbesar, masing-masing berperan sebesar 16,4 persen, 14,8 persen dan 14,7 persen terhadap perekonomian nasional (total PDRB 33 provinsi). Sementara itu Maluku Utara, Gorontalo dan Maluku merupakan tiga provinsi dengan PDRB terkecil secara nasional dengan peran masing-masing kurang dari 0,2 persen. Provinsi-provinsi di Jawa juga masih merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Wilayah lain yang memiliki kinerja pertumbuhan baik adalah Sulawesi. Bahkan dalam lima tahun terakhir kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sulawesi termasuk yang paling tinggi di antara provinsi-provinsi lainnya. Bila kecenderungan ini terus berlanjut maka peran Wilayah Sulawesi yang saat ini relatif kecil akan semakin meningkat dan semakin penting sebagai pendorong pertumbuhan Wilayah Kawasan Timur Indonesia. 3.2.2 Tingkat Kemiskinan Per Provinsi Secara geografis, konsentrasi penduduk miskin pada tahun 2011 masih berada di Wilayah Jawa, terutama di Jawa Barat (4,7 juta jiwa), Jawa Tengah (5,1 juta jiwa) dan Jawa Timur (5,4 juta jiwa). Diluar ketiga provinsi tersebut masih terdapat provinsi-provinsi lain dengan jumlah penduduk miskin lebih dari 1 juta orang, yaitu Sumatera Utara (1,4 juta jiwa), Sumatera Selatan (1,07 juta jiwa), Lampung (1,2 juta jiwa) dan Nusa Tenggara Timur (1,01 juta jiwa). Secara nasional, Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin terbesar, sedangkan Papua memiliki persentase penduduk miskin terbesar (Gambar 3.4). Gambar 3.4 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Per Provinsi Tahun 2011 0 5 10 15 20 25 30 35 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 NAD SumateraUtara SumateraBarat Riau Jambi SumateraSelatan Bengkulu Lampung Kep.BangkaBelitung Kep.Riau DKIJakarta JawaBarat JawaTengah DIYogyakarta JawaTimur Banten Bali NusaTenggaraBarat NusaTenggaraTimur KalimantanBarat KalimantanTengah Kalimantanselatan KalimantanTimur SulawesiUtara SulawesiTengah SulawesiSelatan SulawesiTenggara Gorontalo SulawesiBarat Maluku MalukuUtara PapuaBarat Papua Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa) Persentase Penduduk Miskin (%) Sumber: BPS
  • 48. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 29 Dalam publikasi yang berjudul Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, 2012, Badan Pusat Statistik (BPS) telah memetakan kabupaten/kota di masing- masing provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi dan terendah pada 2010. Dari pemetaan tersebut tercatat bahwa kabupaten Deyai di provinsi Papua memiliki persentase penduduk miskin tertinggi secara nasional, yaitu sekitar 49,58 persen, sedangkan kota Tangerang Selatan memiliki persentase penduduk miskin terendah, yaitu sekitar 1,67 persen. Tabel 3.5 Kabupaten/Kota Dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi dan Terendah Per Provinsi Tahun 2010 Provinsi Kabupaten/Kota Tertinggi % Kabupaten/Kota Terendah % NAD Kab. Bener Meriah 26,23 Kota Banda Aceh 9,19 Sumatera Utara Kota Gunungsitoli 33,87 Kab. Deli Serdang 5,34 Sumatera Barat Kab. Kepulauan Mentawai 19,77 Kota Sawahlunto 2,48 Riau Kab. Kepulauan Meranti 42,57 Kota Pekan Baru 4,20 Kepulauan Riau Kab. Lingga 15,83 Kab. Kepulauan Anambas 4,80 Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur 12,41 Kota Sungai Penuh 3,64 Sumatera Selatan Kab. Musi Banyuasin 20,06 Kab. OKU Timur 9,81 Kep. Bangka Belitung Kab. Belitung Timur 10,36 Kab. Bangka Barat 5,25 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan 22,64 Bengkulu Tengah 6,43 Lampung Kab. Lampung Utara 28,19 Kab. Tulangbawang Barat 7,63 DKI Jakarta Kab. Kepulauan Seribu 13,07 Kota Jakarta Timur 3,40 Jawa Barat Kota Tasikmalaya 20,71 Kota Depok 2,84 Banten Kab. Pandeglang 11,14 Kota Tangerang Selatan 1,67 Jawa Tengah Kab. Purbalingga 24,58 Kota Semarang 5,12 DI Yogyakarta Kab. Kulon Progo 23,15 Kota Yogyakarta 9,75 Jawa Timur Kab. Sampang 32,47 Kota Batu 5,11 Bali Kab. Jembrana 8,11 Kota Denpasar 2,21 Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Utara 43,14 Kota Bima 12,80 Nusa Tenggara Timur Kab. Sabu Raijua 41,16 Kab. Flores Timur 9,61 Kalimantan Barat Kab. Landak 14,06 Kab. Sanggau 5,02 Kalimantan Tengah Kab. Barito Timur 10,51 Kota Palangka Raya 5,31 Kalimantan Selatan Kab. Hulu Sungai Utara 7,76 Kab. Banjar 3,34 Kalimantan Timur Kab. Malinau 15,31 Kota Balikpapan 4,07 Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Selatan 18,84 Kota Manado 6,51 Gorontalo Kab. Boalemo 19,84 Kota Gorontalo 5,49 Sulawesi Tengah Kab. Tojo Una Una 24,07 Kota Palu 9,98 Sulawesi Selatan Kab. Pangkajene Kepulauan 19,26 Kota Makassar 5,86 Sulawesi Barat Kab. Polewali Mamasa 21,24 Kab. Mamuju Utara 6,20 Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka Utara 20,06 Kota Kendari 8,02 Maluku Kab. Maluku Barat Daya 39,28 Kota Ambon 7,67 Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah 24,57 Kota Ternate 4,53 Papua Kab. Deiyai 49,58 Kab. Merauke 14,54 Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 47,62 Kota Sorong 14,03 Sumber : BPS
  • 49. 30 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Dari data tersebut terlihat pula bahwa terdapat 5 (lima) provinsi yang memiliki kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi diatas 40 persen, yaitu Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat. Selanjutnya, nilai terendah persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat sekitar 14 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan nilai persentase penduduk miskin kabupaten/kota baik nilai tertinggi maupun terendah, tingkat kemiskinan di Wilayah Indonesia Timur sangat serius sehingga memerlukan perhatian yang khusus baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 3.2.3 Tingkat Pengangguran Per Provinsi Distribusi Regional Berdasarkan Sakernas Agustus 2011, jumlah tenaga kerja yang berstatus penganggur di Indonesia adalah sebanyak 7,7 juta orang, yang merupakan 6,56 persen dari keseluruhan angkatan kerja yang berjumlah sekitar 117,37 juta orang. Distribusi jumlah penganggur menurut masing-masing provinsi dapat dilihat pada Gambar 3.5. Gambar 3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Per Provinsi (%) Tahun 2010 - 2011 Konsentrasi penganggur di Indonesia berada di Wilayah Indonesia Barat. Mayoritas penganggur yang berada di Pulau Jawa dan Bali berjumlah 5,08 juta orang atau sekitar 64,0 persen dari total penganggur Indonesia. Sementara itu penganggur di Pulau Sumatera 3,06 3,25 3,34 3,55 4,14 4,25 4,59 4,61 4,61 4,62 5,16 5,25 5,29 5,39 5,57 5,63 5,69 6,03 6,21 6,65 6,90 6,95 7,14 7,43 7,68 8,37 8,37 8,72 9,61 9,97 10,10 10,33 11,05 13,68 2,86 2,70 2,67 3,72 3,66 4,18 3,41 4,27 4,34 4,99 4,61 5,62 5,35 3,85 5,24 3,25 5,47 5,62 6,07 6,07 7,04 7,14 6,56 7,18 8,28 8,27 6,69 7,17 9,19 7,72 10,21 9,84 10,83 13,50 Bali SulawesiBarat NusaTenggaraTimur Papua KalimantanTengah JawaTimur Bengkulu SulawesiTengah SulawesiTenggara KalimantanBarat Gorontalo KalimantanSelatan NusaTenggaraBarat Jambi Lampung Kep.BangkaBelitung DIYogyakarta MalukuUtara JawaTengah SumateraSelatan Kep.Riau SumateraBarat INDONESIA SumateraUtara PapuaBarat NAD SulawesiSelatan Riau SulawesiUtara Maluku KalimantanTimur JawaBarat DKIJakarta Banten TPT 2010 TPT 2011 Sumber: Sakernas, BPS
  • 50. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 31 berjumlah sekitar 1,44 juta orang, atau sekitar 18,5 persen dari total penganggur Indonesia. Dua bagian kawasan barat Indonesia ini telah menampung sekitar 85,0 persen total penganggur Indonesia atau 6,52 juta. Provinsi dengan jumlah penganggur terbesar adalah Jawa Barat (1,9 juta orang), diikuti oleh Jawa Tengah (1,0 juta orang) dan juga Jawa Timur (821,6 ribu orang). Tiga provinsi ini memberikan kontribusi hampir sekitar 50 persen penganggur yang ada di Indonesia. Distribusi Pengangguran Kota-Desa Berdasarkan distribusi pengangguran kota-desa di setiap provinsi, konsentrasi pengangguran di daerah perkotaan secara umum terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Tingkat pengangguran di daerah perkotaan secara nasional adalah 8,22 persen sementara di daerah perdesaan adalah 4,96 persen. Kecuali provinsi Jambi dan NAD, yang memiliki tingkat penganggurannya lebih tinggi di daerah perdesaan. Gambar 3.6 Jumlah Penganggur Berdasarkan Perkotaan dan Perdesaan (Ribu Orang) 1282,109 555,408 504,551 493,452 417,037 267,133 122,953 118,159 109,156 101,115 80,075 77,168 59,473 58,318 57,258 53,544 48,884 40,785 40,54 37,192 31,739 26,461 24,825 19,602 15,617 14,094 13,975 13,767 11,398 10,235 8,502 7,564 4,122 619,734 187,112 404,509 134,992 50,740 99,410 104,609 135,811 56,147 65,620 14,844 7,855 36,225 47,211 61,658 11,599 46,083 111,594 28,762 25,320 33,174 13,429 37,064 18,357 46,194 8,297 17,488 15,499 11,315 13,651 11,461 1.000,000 500,000 0,000 500,000 1.000,000 1.500,000 Jawa Barat DKI Jakarta Jawa Tengah Banten Jawa Timur Sumatera Utara Kalimantan Timur Sumatera Selatan Lampung Sulawesi Selatan Riau Sumatera Barat DI Yogyakarta Kep. Riau Sulawesi Utara Kalimantan Selatan Nusa Tenggara Barat Bali Kalimanta Barat NAD Papua Maluku Nusa Tenggara Timur Papua Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Jambi Kep. Bangka Belitung Kalimantan Tengah Maluku Utara Gorontalo Bengkulu Sulawesi Barat Perdesaan Perkotaan Sumber: Sakernas, BPS
  • 51. 32 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Untuk daerah-daerah tertentu, seperti provinsi Papua Barat, Banten, Lampung, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Maluku, DKI Jakarta dan Jawa Barat, tingkat penganggurannya diatas 10,0 persen. Sementara daerah yang tingkat penganggurannya dibawah 5,0 persen adalah DI Yogyakarta, Kep. Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Jambi, Kalimantan Tengah, Bali dan Bengkulu. Provinsi Banten, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat memiliki tingkat pengangguran yang hampir sama antara di kota dan desa. Gambaran daerah lainnya, seperti Papua, Lampung, Sumatera utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara, merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran antara kota dan desa yang perbedaannya sangat besar. 3.3 Kondisi Daya Beli Masyarakat 3.3.1 Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat Konsumsi masyarakat mengalami pertumbuhan positif di semua provinsi selama periode 2006-2009, namun dengan kisaran yang cukup lebar. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tertinggi terjadi di provinsi Kepulauan Riau dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 14,2 persen, sedangkan pertumbuhan konsumsi terendah terjadi di NAD sebesar 0,82 persen. Sebanyak dua belas provinsi mengalami pertumbuhan konsumsi cukup tinggi di atas 7 persen, sebagian besar di Wilayah luar Jawa. Hal ini menandakan meningkatnya daya beli masyarakat secara riil di wilayah-wilayah tersebut. Gambar 3.7 Pertumbuhan Konsumsi dan Konsumsi per Kapita Menurut Provinsi Tahun 2009 - 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Aceh SumateraUtara SumateraBarat Riau Jambi SumateraSelatan Bengkulu Lampung KepulauanBangkaBelitung KepulauanRiau DKIJakarta JawaBarat JawaTengah DIYogyakarta JawaTimur Banten Bali KalimantanBarat KalimantanTengah KalimantanSelatan KalimantanTimur SulawesiUtara SulawesiTengah SulawesiSelatan SulawesiTenggara Gorontalo SulawesiBarat NusaTenggaraBarat NusaTenggaraTimur Maluku MalukuUtara PapuaBarat Papua JutaRp Persen Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (ADHB) Tahun 2009 (Juta Rp) Rata-rata pertumbuhan konsumsi 2006-2009 (%) - sisi kiri Sumber : BPS diolah
  • 52. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 33 Sementara itu enam provinsi mengalami pertumbuhan konsumsi relatif rendah, kurang dari 4 persen per tahun dan lima belas provinsi sisanya mengalami pertumbuhan konsumsi relatif moderat antara 4 sampai 7 persen. Bila kinerja pertumbuhan ini dikaitkan dengan tingkat konsumsi per kapita maka terlihat kecenderungan pemerataan daya beli masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh relatif tingginya pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada provinsi- provinsi dengan tingkat konsumsi per kapita relatif rendah, khususnya di Wilayah Indonesia Timur. Namun demikian di daerah-daerah tersebut investasi dan perdagangan perlu tumbuh lebih tinggi agar pertumbuhan konsumsi ini berkelanjutan. 3.3.2 Peran Konsumsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Peran konsumsi masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari pangsanya dalam PDRB dan laju pertumbuhannya. Pangsa konsumsi rumah tangga dalam PDRB bervariasi antar provinsi, dari yang terkecil 15,8 persen di Kalimantan Timur hingga yang terbesar 86,4 persen di Nusa Tenggara Timur. Pangsa konsumsi yang rendah di Kalimantan Timur disebabkan oleh tingginya pangsa ekspor sumber daya alam dalam PDRB. Kondisi serupa ditemui di Provinsi NAD dan Riau. Sementara itu tingginya pangsa konsumsi rumah tangga dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur menggambarkan relatif belum berkembangnya kegiatan investasi dan kegiatan produktif yang menghasilkan komoditi ekspor daerah. Hal serupa juga terjadi di Provinsi Maluku Utara, Maluku dan Sulawesi Barat. Gambar 3.8 Rata-rata Peran Konsumsi Rumah Tangga Dalam Sumber Pertumbuhan PDRB Tahun 2006 - 2009 Selama periode 2006-2009 peran konsumsi rumah tangga dalam sumber pertumbuhan daerah sangat bervariasi antar provinsi. Namun demikian di sebagian besar provinsi, konsumsi 0 20 40 60 80 100 120 NAD SumateraUtara SumateraBarat Riau Jambi SumateraSelatan Bengkulu Lampung Kep.BangkaBelitung Kep.Riau DKIJakarta JawaBarat JawaTengah DIYogyakarta JawaTimur Banten Bali KalimantanBarat KalimantanTengah KalimantanSelatan KalimantanTimur SulawesiUtara SulawesiTengah SulawesiSelatan SulawesiTenggara Gorontalo SulawesiBarat NusaTenggaraBarat NusaTenggaraTimur Maluku MalukuUtara PapuaBarat Papua Persen Rata-Rata Peran Konsumsi dalam Sumber Pertumbuhan PDRB (persen) Sumber: BPS diolah
  • 53. 34 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 rumah tangga berperan besar dalam mendorong perekonomian daerah. Pada 24 provinsi, lebih dari 50 persen pertumbuhan ekonomi daerah bersumber dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Bahkan di tiga provinsi, yakni Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Kepulauan Riau, peran konsumsi rumah tangga dalam sumber pertumbuhan daerah melebihi 100 persen. Sementara itu di provinsi NAD dan Papua yang mengalami pertumbuhan rata- rata negatif pada periode tersebut, pertumbuhan konsumsi berperan sangat besar dalam mencegah perekonomian berkontraksi lebih parah. Hal ini menandakan pentingnya peran konsumsi masyarakat dalam menyangga kinerja perekonomian domestik. Implikasi kebijakan yang bisa dipetik adalah pentingnya mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, investasi dan pertumbuhan sektor riil perlu terus digalakkan di daerah. 3.4 Kondisi Perdagangan dan Investasi 3.4.1 Kontribusi Ekspor Daerah Terhadap Nasional Pada tahun 2011, ekspor nasional mencapai 203,5 miliar USD. Provinsi yang memberikan kontribusi terbesar dalam ekspor adalah Kalimantan Timur, Jawa Barat dan Riau dengan kontribusi masing-masing sebesar 18,8 persen, 13,4 persen dan 10,4 persen. Ketiga provinsi tersebut menyumbang ekspor nasional mencapai 42,5 persen. Adapun ekspor Kalimantan Timur, Riau dan beberapa provinsi lainnya melakukan sebagian besar ekspornya di pelabuhan muat provinsi asal. Sementara Jawa Barat dan Banten merupakan daerah yang sebagian besar ekspornya dimuat di pelabuhan provinsi lain. Gambar 3.9 Kontribusi Ekspor Daerah Terhadap Nasional Tahun 2011 0,7 5,6 1,2 10,4 6,8 2,3 2,5 1,5 0,2 1,6 5,4 13,4 5,0 2,6 0,1 8,7 0,3 0,6 0,0 1,0 0,7 4,8 18,8 0,5 - 0,2 1,0 - 0,5 0,1 0,3 1,8 1,5 - 4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 NAD SumateraUtara SumateraBarat Riau Kep.Riau Jambi SumateraSelatan Kep.BangkaBelitung Bengkulu Lampung DKIJakarta JawaBarat Banten JawaTengah DiYogyakarta JawaTimur Bali NusaTenggaraBarat NusaTenggaraTimur KalimantanBarat KalimantanTengah KalimantanSelatan KalimantanTimur SulawesiUtara Gorontalo SulawesiTengah SulawesiSelatan SulawesiBarat SulawesiTenggara Maluku MalukuUtara Papua PapuaBarat Pelabuhan Muat Prov. Asal Pelabuhan Muat Prov. Lain Ekspor Berdasarkan Provinsi Sumber: BPS
  • 54. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 35 3.4.2 Investasi (PMTB) Per Provinsi Daerah-daerah dengan populasi besar dan kepadatan tinggi serta memiliki kinerja pertumbuhan tinggi mampu menarik investasi relatif besar dibandingkan daerah lain. Hal ini tampak dari distribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menurut provinsi, di mana secara rata-rata antara tahun 2005-2009 DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat merupakan tiga provinsi penyerap investasi terbesar dengan pangsa sebesar 26,9 persen, 12,1 persen dan 11,4 persen. Gambar 3.10 PMTB dan Jumlah Penduduk Tahun 2005 – 2009 Gambar 3.11 PMTB dan Kepadatan Penduduk Tahun 2005 – 2009 - 10 20 30 40 50 - 60 120 180 240 300 NAD SumateraUtara SumateraBarat Riau Jambi SumateraSelatan Bengkulu Lampung Kep.BangkaBelitung Kep.Riau DKIJakarta JawaBarat JawaTengah DI.Yogyakarta JawaTimur Banten Bali NusaTenggaraBarat NusaTenggaraTimur KalimantanBarat KalimantanTengah KalimantanSelatan KalimantanTimur SulawesiUtara SulawesiTengah SulawesiSelatan SulawesiTenggara Gorontalo SulawesiBarat Maluku MalukuUtara PapuaBarat Papua JutaJiwa TriliunRp Pembentukan Modal Tetap Bruto Th. 2009 Jumlah Penduduk (Juta Jiwa) - 2 4 6 8 10 - 60 120 180 240 300 NAD SumateraUtara SumateraBarat Riau Jambi SumateraSelatan Bengkulu Lampung Kep.BangkaBelitung Kep.Riau DKIJakarta JawaBarat JawaTengah DI.Yogyakarta JawaTimur Banten Bali NusaTenggaraBarat NusaTenggaraTimur KalimantanBarat KalimantanTengah KalimantanSelatan KalimantanTimur SulawesiUtara SulawesiTengah SulawesiSelatan SulawesiTenggara Gorontalo SulawesiBarat Maluku MalukuUtara PapuaBarat Papua LogKepadatanPenduduk TriliunRp Pembentukan Modal Tetap Bruto Th. 2009 (Trilyun Rp) Log Kepadatan Penduduk (Jiwa/km persegi) Sumber: BPS Sumber: BPS
  • 55. 36 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Provinsi-provinsi lainnya yang memiliki peranan investasi relatif besar adalah Riau, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan di Kawasan Barat Indonesia, serta Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan di Kawasan Timur Indonesia. Kinerja perekonomian daerah juga tampak dari pangsa industri pengolahan dalam PDRB yang menggambarkan tingkat industrialisasi daerah. Secara umum provinsi-provinsi di Wilayah Jawa memiliki pangsa industri pengolahan relatif tinggi yang menggambarkan perannya sebagai pusat industri nasional. Pangsa industri pengolahan di DKI Jakarta terlihat cukup rendah, namun hal ini lebih karena struktur perekonomian Jakarta lebih didominasi sektor- sektor jasa, khususnya keuangan dan perdagangan. Di samping itu, perkembangan kawasan perkotaan Jakarta yang semakin padat membuat kawasan industri menyebar di kota-kota di sekitar Jakarta dan membentuk kawasan metropolitan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Gambar 3.12 Share Industri Pengolahan Dalam PDRB Beberapa daerah di luar Jawa yang memiliki pangsa industri pengolahan cukup tinggi adalah Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan dan Kepulauan Riau. Hal ini menunjukkan potensi pengembangan industri pengolahan di daerah-daerah tersebut cukup besar. Beberapa daerah seperti Kalimantan Timur dan Papua Barat juga memiliki pangsa industri pengolahan cukup tinggi, namun hal itu karena besarnya kegiatan industri pengolahan migas. - 10 20 30 40 50 NAD SumateraUtara SumateraBarat Riau Jambi SumateraSelatan Bengkulu Lampung Kep.BangkaBelitung Kep.Riau DKIJakarta JawaBarat JawaTengah DI.Yogyakarta JawaTimur Banten Bali NusaTenggaraBarat NusaTenggaraTimur KalimantanBarat KalimantanTengah KalimantanSelatan KalimantanTimur SulawesiUtara SulawesiTengah SulawesiSelatan SulawesiTenggara Gorontalo SulawesiBarat Maluku MalukuUtara PapuaBarat Papua Share Industri Pengolahan dalam PDRB (%) Sumber: BPS
  • 56. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 37 3.5 Kondisi Infrastruktur Daerah 3.5.1 Infrastruktur Jalan Panjang Jalan di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 458.828,07 km yang terdiri dari jalan tol 761,45 km, jalan nasional sepanjang 38.569,84 km, jalan provinsi sepanjang 49.280,93 km dan jalan kabupaten/kota sepanjang 370.215,85 km. Dari total panjang jalan yang ada, 50,8 persen dalam kondisi tidak mantap (rusak ringan dan rusak berat). Tabel 3.6 Kondisi Mantap Jalan Tahun 2010 Jalan Panjang Total (km) Kondisi Mantap Kondisi Tidak Mantap Jalan Tol 761,45 761,45 100,0% - 0,0% Jalan Nasional 38.569,84 33.833,78 87,7% 4.736,06 12,3% Jalan Provinsi 49.280,93 19.742,31 40,1% 29.538,62 59,9% Jalan Kabupaten/Kota 370.215,85 171.361,68 46,3% 198.854,17 53,7% TOTAL 458.828,07 225.699,21 49,2% 233.128,85 50,8% Wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan dan Maluku menghadapi keterbatasan prasarana dan sarana transportasi terutama jalan. Rasio kerapatan jalan (rasio panjang jalan dan luas wilayah daratan) di Wilayah Papua, Maluku dan Kalimantan relatif rendah sehingga perlu percepatan pembangunan jalan. Sementara, rasio kapasitas jalan (rasio panjang jalan dan jumlah unit kendaraan roda 4) di Wilayah Jawa-Bali relatif rendah sehingga perlu pengembangan transportasi masal untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Gambar 3.13 Rasio Kerapatan Jalan (km/km 2 ) Tahun 2011 1,52 0,42 0,06 - 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 DIYogyakarta Bali JawaTengah JawaTimur Banten JawaBarat SulawesiUtara KepulauanRiau SulawesiSelatan SumateraUtara Lampung SumateraBarat Gorontalo NusaTenggaraBarat Bengkulu NusaTenggaraTimur NAD KalimantanSelatan Riau SualwesiTengah Kep.BangkaBelitung Jambi SulawesiTenggara SumateraSelatan MalukuUtara Maluku KalimantanBarat KalimantanTengah KalimantanTimur Papua Sumber: Direktorat Bina Program, Kementerian PU, 2011 Sumber: Direktorat Bina Program, Kementerian PU, 2010
  • 57. 38 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Gambar 3.14 Rasio Kapasitas Jalan (km/unit) Tahun 2011 Berdasarkan kondisi kualitas jalan nasional, sebagian besar kondisi mantap jalan telah mengalami peningkatan dengan rata-rata di atas 86 persen, walaupun selama periode 2005- 2011 kondisi jalan tidak mantap (rusak ringan dan rusak berat) cenderung meningkat. Kondisi tersebut akibat adanya penambahan panjang jalan nasional sepanjang 5.439,63 km, baik karena pembangunan baru, juga adanya perubahan status jalan provinsi menjadi jalan nasional. Namun secara umum kondisi kemantapan jalan nasional sangat memadai. Tabel 3.7 Kondisi Jalan Nasional Pada Tahun 2005 dan 2011 Pulau Panjang Jalan (km) Jalan Tidak Mantap Tahun 2005 Jalan Tidak Mantap Tahun 2011 2005 2011 Km % Km % Sumatera 10.429,8 11.568,1 724,85 6,9 1.370,17 11,8 Jawa+Bali 5.389,5 6.146,2 341,86 6,3 386,54 6,3 Nusa Tenggara 1.795,8 2.038,9 118,52 6,6 114,89 5,6 Kalimantan 5.538,2 6.363,6 609,83 11,0 657,90 10,3 Sulawesi 6.844,8 7.799,8 175,75 2,6 936,51 12,0 Maluku 1.255,5 1.578,6 68 5,4 267,81 17,0 Papua 1.876,5 3,074,7 260,26 13,9 1.002,28 32,60 Nasional 33.130,2 38.659,8 2.299,07 6,9 4.736,10 12,3 Sumber: Direktorat Bina Program, Kementerian PU, 2011 Kondisi sebaliknya terjadi pada kualitas jalan daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dimana seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, jalan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk pelaksanan pemeliharaan dan pembangunannya. Berdasarkan data kondisi 175,64 18,38 0,45 - 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 Kep.BangkaBelitung Jambi SumateraSelatan JawaBarat JawaTengah Bali JawaTimur DIYogyakarta KalimantanTengah Riau KepulauanRiau KalimantanTimur SulawesiUtara Banten SumateraUtara Bengkulu NusaTenggaraBarat' Lampung Maluku SumateraBarat SulawesiSelatan NAD KalimantanBarat SulawesiTenggara KalimantanSelatan Papua Gorontalo SulawesiTengah NusaTenggaraTimur MalukuUtara Sumber: Direktorat Bina Program, Kementerian PU, 2011
  • 58. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 39 kualitas jalan, jalan provinsi dengan total panjang jalan mencapai 49.280,93 km memiliki rata- rata kondisi jalan tidak mantap 40,1 persen dan jalan kabupaten/kota dengan total panjang jalan mencapai 370.215,85 km memiliki rata-rata kondisi jalan tidak mantap 46,3 persen. Berdasarkan perbandingan jalan tidak mantap antar wilayah, jalan tidak mantap baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten/kota, tertinggi terdapat di Wilayah Papua, Maluku dan Sulawesi dengan kondisi jalan tidak mantap rata-rata di atas 55 persen. Kondisi akan sangat menghambat mobilitas barang dan penumpang dan berdampak terhadap kinerja perekonomian daerah. Tabel 3.8 Kondisi Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2010 Pulau Panjang Jalan Provinsi Jalan Tidak Mantap 2010 % Panjang Jalan Kabupaten/Kota Jalan Tidak Mantap 2010 % Sumatera 16.046,07 7.189,51 44,8 134.097,0 65.163,31 48,6 Jawa 9.521,81 1.148,21 12,1 83.999,1 28.586,76 34,0 Kalimantan 6.888,13 2.997,30 43,5 40.929,4 18.674,02 45,6 Sulawesi 6.274,65 3.246,65 51,7 57.611,7 30.345,79 52,7 Bali-NT 4.462,77 1.615,04 36,2 26.602,5 12.622,17 47,4 Maluku 2.766,80 1.976,21 71,4 8.853,3 4.461,86 50,4 Papua 3.320,70 1.569,39 47,3 18.123,0 11.507,78 63,5 TOTAL 49.280,93 19.742,31 40,1 370.215,85 171.361,68 46,3 Sumber: Direktorat Bina Program, Kemen PU, 2010 Gambar 3.15 Perbandingan Kondisi Jalan Nasional dan Daerah (%) 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% Sumatera Jawa Bali-Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku Papua Jalan Nasional Kondisi Mantap Jalan Daerah Kondisi Mantap Sumber: Kementerian PU
  • 59. 40 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Panjang jalan nasional yang hanya 8,4 persen dari total panjang jalan yang ada, memiliki kondisi mantap mencapai 87,7 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi jalan daerah (jalan provnsi dan jalan kabupaten/kota), dengan panjang total mencapai 419.496,78 km (91,4 persen dari total panjang jalan yang ada), kondisi kemantapan jalan hanya mencapai 54,4 persen. Kondisi tersebut mengakibatkan kurang efektif dan efisiennya distribusi barang dan orang serta sistem logistik di daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di deerah. Sementara perbandingan kondisi jalan nasional dan daerah ditunjukkan pada Gambar 3.15. 3.5.2 Infrastruktur Udara Jumlah bandar udara di Indonesia adalah sebanyak 514 bandara, dimana jumlah bandara terbesar terdapat di Provinsi Papua yang mencapai 202 bandara termasuk bandara perintis dan Papua Barat sebanyak 36 bandara. Moda transportasi udara merupakan alat transportasi utama untuk daerah dengan kondisi alam pegunungan dan kepulauan seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat. Tabel 3.9 menerangkan jumlah bandara di Indonesia berdasarkan per provinsi. Tabel 3.9 Jumlah Bandara Per Provinsi Tahun 2010 Provinsi Jumlah Bandara Provinsi Jumlah Bandara NAD 14 Nusa Tenggara Barat 5 Sumatera Utara 10 Nusa Tenggara Timus 15 Sumatera Barat 5 Kalimantan Barat 52 Riau 7 Kalimantan Tengah 14 Jambi 3 Kalimantan Timur 46 Sumatera Selatan 5 Sulawesi Utara 5 Bengkulu 2 Sulawesi Tengah 8 Lampung 5 Sulawesi Selatan 8 Kep. Bangka Belitung 2 Sulawesi Tenggara 5 Kep. Riau 7 Gorontalo 1 DKI Jakarta 1 Sulawesi Barat 1 Jawa Barat 13 Maluku 12 Jawa Tengah 5 Maluku Utara 11 DI Yogyakarta 2 Papua Barat 36 Jawa Timur 7 Papua 202 Banten 3 Total 514 Bali 2 Sumber: Ditjen Perhubungan Udara, Kemenhub, 2010
  • 60. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 41 Jumlah penumpang angkutan udara terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penerbangan yang menerapkan Low Cost Carrier (LCC). Jumlah penumpang domestik dan internasional pada tahun 2010 di Indonesia sebesar 108 juta penumpang. Bandara Soekarno- Hatta di Provinsi Banten menempati posisi teratas sebesar 41 persen dengan jumlah penumpang sebesar 43,9 juta penumpang. Hal ini disebabkan bahwa Bandara Soekarno-Hatta terletak dekat dengan ibukota negara dan juga merupakan hub Internasional maupun domestik. Penumpang tersebut berasal dari Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Gambar 3.16 Jumlah Penumpang Pesawat Udara Per Provinsi Tahun 2010 Posisi kedua ditempati oleh Bandara Ngurah Rai di provinsi Bali sebesar 11 persen, kemudian diikuti oleh Jawa timur 7 persen dan Sumatera Utara 6 persen. Jumlah penumpang yang besar di Bandara Ngurah Rai, yaitu sebesar 11,3 juta penumpang, disebabkan oleh pesatnya kemajuan industri pariwisata di Bali dengan banyaknya wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara. 3.5.3 Infrastruktur Laut Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 17 tahun 2004, total jumlah pelabuhan yang diusahakan berjumlah 725 pelabuhan. Terdapat 2 pelabuhan hub (pengumpul) Internasional yaitu Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan Internasional berjumlah 18, pelabuhan nasional sebagai feeder (pengumpan) antar provinsi berjumlah 245, pelabuhan regional sebagai penghubung antar kabupaten berjumlah 139 pelabuhan dan pelabuhan lokal setempat berjumlah 321 pelabuhan. Tabel 3.10 Jumlah Pelabuhan di Indonesia Berdasarkan Jenisnya Tahun 2004 Provinsi Int'l Hub Port Int' Port National Port Regional Port Local Port NAD - - 10 4 3 Sumatera Utara - 1 13 10 30 Riau - 1 44 4 20 Sumatera Barat - 1 3 5 3 Jambi - - 4 4 6 Bengkulu - - 1 2 1 Kep. Bangka Belitung - - 6 8 0 Sumatra Utara 6% Sumatra Selatan 2% Banten 41% Jawa Tengah 2% DI Yogyakarta 3% Jawa Timur 7% Bali 11% Sulawesi Selatan 2% Bandara Lainnya 26% Sumber: Ditjen Perhubungan Udara, Kemenhub, 2010
  • 61. 42 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Provinsi Int'l Hub Port Int' Port National Port Regional Port Local Port Sumatera Selatan - 1 1 2 0 Lampung - 1 2 11 5 Jawa Barat - 1 1 7 1 Banten - 1 2 2 2 DKI Jakarta 1 - 5 1 0 Jawa Tengah - 2 1 6 3 Jawa Timur 1 - 11 7 7 Bali - 1 3 3 4 Nusa Tenggara Barat - - 6 5 5 Nusa Tenggara Timur - 1 9 12 21 Kalimantan Barat - 1 8 1 1 Kalimantan Tengah - - 6 5 1 Kalimantan Selatan - 2 5 2 0 Kalimantan Timur - 1 14 3 1 Sulawesi Utara - 1 9 1 18 Gorontalo - - 3 1 9 Sulawesi Tengah - - 12 6 9 Sulawesi Selatan - 1 15 6 21 Sulawesi Tenggara - - 6 3 25 Maluku Utara - - 3 10 9 Maluku - - 15 7 26 Papua - 1 27 1 90 Sumber : Keputusan Menteri no. 17 tahun 2004 Terdapat 3 indikator kinerja pelabuhan Indonesia berdaraskan Tingkat Penggunaan Dermaga (BOR), Tingkat penggunaan gudang (SOR) dan Tingkat Penggunaan Lapangan Penumpukan (YOR) untuk pelabuhan Internasional hub, pelabuhan Internasional dan pelabuhan nasional. Gambar 3.17 Persentase Tingkat Utiliasi Penggunaan Dermaga Pelabuhan Tahun 2010 dan 2011 Sumber Data: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Utilisasi BOR 2010 Standar BOR % Utilisasi BOR 2011
  • 62. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 43 Persentase tingkat utilisasi penggunaan dermaga pada tahun 2010 di pelabuhan Belawan, Panjang, Kupang dan Samarinda telah melewati batas standar BOR yaitu 70% (Gambar 3.17). Namun pada tahun 2011 utilisasi BOR di keempat pelabuhan ini menurun, artinya sudah ada perbaikan dan penambahan fasilitas baru untuk memperlancar bongkar muat di pelabuhan tersebut. Pada tahun 2011 Pelabuhan Teluk Bayur dan Pelabuhan Dumai mengalami kenaikan utilisasi BOR cukup tinggi, yaitu sebesar 12%, dimana artinya terjadi tingkat keterlambatan kegiatan bongkar muat di pelabuhan tersebut dan perlu penambahan fasilitas pelabuhan. Boks 3.1 Perhitungan Indikator Kinerja Pelabuhan Berth Occupancy Ratio (BOR) atau atau tingkat penggunaan dermaga 2010 - 2011 Berdasarkan Kep. Dirjen Perhubungan Laut No. UM.002/38/18/DJPL-II tanggal 5 Desember 2011. Tingkat Penggunaan Dermaga (BOR) merupakan perbandingan antara waktu penggunaan dermaga dengan waktu yang tersedia (dermaga siap operasi) dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Dalam Keputusan tersebut standarisasi BOR = 70%. Artinya, < 70 = baik, 70 sampai dengan 77 % = cukup baik dan >78% = kurang baik. BOR = ∑( ) Shed Occupancy Ratio (SOR) atau tingkat penggunaan gudang 2010 – 2011 Tingkat penggunaan gudang (Shed Occupancy Ratio/ SOR) merupakan perbandingan antara jumlah pengguna ruang penumpukan dengan ruang penumpukan yang tersedia yang dihitung dalam satuan ton hari/ satuan hari. SOR = Berdasarkan Kep. Dirjen Perhubungan Lautb No. UM.002/38/18/DJPL-II tanggal 5 Desember 2011. Dalam Keputusan tersebut standarisasi SOR = 65%. Artinya, < 65 = baik, 65 sampai dengan 72 % = cukup baik dan >72% = kurang baik. Yard Occupancy Ratio (YOR) atau tingkat penggunaan lapangan penumpukan atau Kesiapan operasi peralatan 2010 – 2011 Tingkat Penggunaan Lapangan Penumpukan (YOR) merupakan perbandingan antara jumlah penggunaan ruang penumpukan dengan ruang penumupukan yang tersedia (siap operasi) yang dihitung dalam satuan ton hari. Berdasarkan Kep. Dirjen Perhubungan Laut No. UM.002/38/18/DJPL-II tanggal 5 Desember 2011. Dalam Keputusan tersebut standarisasi YOR = 50%. Artinya, < 50 = baik, 50 sampai dengan 55 % = cukup baik dan >55% = kurang baik.
  • 63. 44 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Berikutnya untuk persentase tingkat utilisiasi penggunaan gudang pelabuhan tahun 2010 dan 2011 di indonesia, kondisinya masih dalam taraf baik (Gambar 3.18). Artinya utilisasi penggunaan gudang pelabuhan masih memadai. Pada tahun 2011 Pelabuhan Belawan mengalami kenaikan utilisasi penggunaan gudang yang tinggi, yaitu sekitar 60%. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kenaikan tersebut yaitu karena peningkatan jumlah tonase kargo curah, dwelling time (masa proses/ waktu tunggu) di pelabuhan dan kapasitas efektif di pelabuhan. Pelabuhan lainnya yang mengalami kenaikan tingkat utilisasi pada tahun 2011 adalah Pelabuhan Tanjung Priok, Palembang, Pontianak, Benoa, Kupang, Makassar, Ambon, Jayapura, Tanjung Intan, Samarinda dan Dumai. Gambar 3.18 Persentase Tingkat Utiliasi Penggunaan Gudang Pelabuhan Tahun 2010 dan 2011 Sumber Data: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV Kemudian Gambar 3.19 menunjukkan persentase tingkat utilisasi penggunaan lapangan penumpukan di pelabuhan tahun 2010 dan 2011 yang didominasi oleh kontainer dan kendaraan. Terdapat beberapa pelabuhan yang perlu penambahan fasilitas dan perluasan lapangan penumpukan diantaranya pelabuhan Pontianak, Benoa, Balikpapan, Ambon, Jayapura dan Samarinda. Tahun 2011 Pelabuhan Palembang, Pontianak dan Banjarmasin mengalami kenaikan tingkat utilisasi lapangan penumpukan cukup tinggi. Artinya pelabuhan tersebut mengalami kenaikan jumlah arus kontainer/kendaraan yang tinggi pada tahun tersebut. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Utilisasi SOR 2010 Standar SOR % Utiliasi SOR 2011
  • 64. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 45 Gambar 3.19 Persentase Tingkat Utiliasi Penggunaan Lapangan Penumpukan Pelabuhan Tahun 2010 dan 2011 Sumber Data: PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV 3.5.4 Infrastruktur Listrik Salah satu indikator daya saing di sektor ketenagalistrikan adalah rasio elektrifikasi. Rasio elektrifikasi menunjukkan tingkat perbandingan jumlah penduduk yang memperoleh sambungan listrik terhadap total penduduk di wilayah itu. Rasio elektrifikasi sangat berhubungan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Peningkatan elektrifikasi merupakan salah satu prioritas Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, dengan pembangunan pembangkit listrik dan jaringan transmisi yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara serta swasta. Sesuai data BPS hingga tahun 2011, rasio elektrifikasi Indonesia adalah sebesar 72,95 persen, artinya 27,05 persen penduduk Indonesia belum memperoleh sambungan listrik. Beberapa penyebabnya adalah kondisi daerah yang terisolasi serta kurangnya fasilitas transmisi dan distribusi yang membuat transfer kelebihan daya menjadi sangat mahal. Sementara itu, provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua merupakan provinsi dengan rasio elektrifikasi terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya, yang masing-masing sebesar 39,9 persen dan 29,3 persen. 0 20 40 60 80 100 120 140 Utilisasi YOR 2010 Standar YOR % Utiliasi YOR 2011
  • 65. 46 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Gambar 3.20 Rasio Elektrifikasi Tahun 2011 3.5.5 Infrastruktur Telekomunikasi Salah satu indikator daya saing di sektor komunikasi dan informatika adalah ketersediaan jaringan broadband. Berbagai literatur internasional menunjukkan korelasi positif antara jaringan broadband dan pertumbuhan ekonomi. Di negara berkembang, kenaikan 10 persen tingkat penetrasi broadband akan memicu pertumbuhan ekonomi sebesar 1,38 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan 10 persen tingkat penetrasi fixed line, seluler dan internet yang masing-masing hanya memicu kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,73 persen, 0,81 persen dan 1,12 persen. Gambar 3.21 Persentase Kota/Kabupaten yang Dijangkau Layanan Broadband Tahun 2011 39,92 29,25 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NAD SumateraUtara Riau Kep.Riau SumateraBarat Jambi Bengkulu SumateraSelatan Lampung Kep.BangkaBelitung Banten JawaBarat DKIJakarta JawaTengah DIYogyakarta JawaTimur Bali NusaTenggaraBarat NusaTenggaraTimur KalimantanBarat KalimantanTengah KalimantanSelatan KalimantanTimur SulawesiBarat SulawesiSelatan SulawesiTenggara SulawesiTengah Gorontalo SulawesiUtara MalukuUtara Maluku Papua PapuaBarat Dalam% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali Nusra Maluku Papua 70% 98% 60% 66% 23% 0% 0% 70% 98% 60% 66% 65% 0% 0% 2010 2011 Sumber: Capaian KESDM Tahun 2011 Sumber: PT Telkom dan Kominfo, 2011 (diolah)
  • 66. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 47 Dengan memperhatikan masih sangat terbatasnya jaringan broadband nasional, percepatan pembangunan jaringan broadband menjadi salah satu agenda utama sektor komunikasi dan informatika, serta menjadi salah satu prioritas Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Pembangunan jaringan broadband dilakukan baik berbentuk jaringan backbone untuk menghubungkan antar pulau (antar koridor), jaringan ekstension hingga ke ibukota kabupaten/kota (dalam koridor), maupun jaringan homepass hingga ke rumah tangga. Hingga tahun 2010, pembangunan jaringan broadband sudah menjangkau 311 kabupaten/kota atau sekitar 63 persen dari total 497 kabupaten/kota dengan sebagian besar lokasi terdapat di bagian barat Indonesia. Adapun jangkauan jaringan broadband pada tahun 2011 mencapai 328 kabupaten/kota atau 66 persen dari total kabupaten/kota. Pembangunan di Wilayah Timur Indonesia akan dimulai pada tahun 2012. Hingga tahun 2014 diperkirakan 88 persen kabupaten/kota di Indonesia sudah dijangkau oleh jaringan broadband. 3.6 Kondisi Produksi dan Konsumsi Beras Dalam rangka memperkuat perekonomian domestik dan peningkatan produksi pangan terutama padi, serta seiring dengan peningkatan penduduk dan pendapatan masyarakat, diperlukan jumlah penyediaan pangan (terutama padi) yang mencukupi di setiap tahunnya. Kondisi produksi padi menurut kawasan pada tahun 2009-2011 ditunjukkan dalam Tabel 3.11. Tabel 3.11 Pertumbuhan Produksi Padi Menurut Kawasan (Ribu Ton) Tahun 2009-2011 No. Kawasan 2009 2010 2011* 1 Sumatera 14.696,2 15.200,0 15.664,1 2 Jawa dan Bali 35.758,7 37.243,8 35.262,6 3 Kalimantan 4.392,1 4.425,2 4.577,3 4 Sulawesi 6.801,5 6.994,6 7.277,2 5 Maluku , Nusa Tenggara dan Papua 2.749,7 2.605,3 2.959,5 Total 64.398,2 66.469,4 65.740,9 Sumber : BPS (diolah) , Keterangan:*) Angka Sementara Tabel 3.12 Pertumbuhan Produksi Beras Menurut Kawasan (Ribu Ton) Tahun 2009-2011 No. Kawasan 2009 2010 2011 1 Sumatera 8.262,2 8.545,4 8.806,3 2 Jawa dan Bali 20.103,5 20.938,4 19.824,6 3 Kalimantan 2.469,2 2.487,9 2.573,3 4 Sulawesi 3.823,8 3.932,4 4.091,2 5 Maluku , Nusa Tenggara dan Papua 1.545,9 1.464,7 1.663,8 Total 36.204,5 37.368,8 36.959,2 Sumber : BPS (diolah )
  • 67. 48 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Pada Tabel 3.12 terlihat bahwa total produksi beras 4 pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 409,6 ribu ton atau turun sekitar 1,1 persen. Dimana, penurunan produksi beras ini berasal dari penurunan produksi beras di Kawasan Jawa dan Bali dari 20,9 juta ton pada Tahun 2010 menjadi 19,8 juta ton pada Tahun 2011; atau turun sebesar 5,3 persen. Gambar 3.22 Kontribusi Kawasan Per Pulau Terhadap Total Produksi Beras Tahun 2011 Sebagian besar produksi beras berasal dari Wilayah Jawa dan Bali, atau mencapai 54 persen; kemudian disusul dengan Wilayah Sumatera sebesar 24 persen dan Wilayah Sulawesi sebesar 11 persen (Gambar 3.22). Gambar 3.23 Produksi Padi di Indonesia Tahun 2009 – 2011 Sumber : BPS diolah ; *) Keterangan: Angka Sementara 4 Konversi padi ke beras adalah dengan mengalikan produksi padi dengan 0,562 24% 54% 7% 11% 5% Sumatera Jawa & Bali Kalimantan Sulawesi Maluku, Nusa Tenggara dan Papua 64.389,9 66.469,4 65.740,9 6,80% 3,20% -1,10% -2,00% -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 63000 63500 64000 64500 65000 65500 66000 66500 67000 2009 2010 2011* Produksi Pertumbuhan Sumber: BPS (diolah)
  • 68. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 49 Untuk memperkuat perekonomian nasional daerah serta meningkatkan ketahanan pangan nasional dan daerah, total produksi beras maupun padi harus selalu dijaga dan meningkat setiap tahunnya guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan mendukung pencapaian Surplus Beras 10 juta ton di mulai pada tahun 2014. Perkembangan pertumbuhan produksi padi tahun 2009-2011 ditunjukkan pada Gambar 3.23. Pertumbuhan produksi padi pada tahun 2009 dan 2010 mengalami peningkatan masing- masing sebesar 6,8 persen dan 3,2 persen. Pada tahun 2011 produksi padi mengalami penurunan sebesar 1,1 persen. Penurunan produksi padi tersebut lebih disebabkan karena penurunan luas panen dan produktivitas akibat terjadinya kekeringan, banjir serta serangan hama penyakit. Penurunan produksi padi tersebut terjadi terutama di Wilayah Jawa. Pada tahun 2012 produksi padi diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 4,3 persen atau produksi mencapai 68.594,90 juta ton (ARAM I, 2012 ). Berdasarkan data Susenas (Gambar 3.24), konsumsi beras langsung di rumah tangga pada tahun 2008 sebesar 104,85 kg/kapita/tahun, tahun 2009 102,22 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2010 sebesar 100,76 kg/kapita/tahun. Pada tahun 2011 turun menjadi 100,69 kg/kapita/tahun. Adapun kebutuhan beras total per kapita (yaitu: konsumsi beras langsung di rumah tangga ditambah dengan konsumsi beras diluar rumah tangga) adalah sebesar 139,15 kg/kapita/tahun pada tahun 2010 dan 137,06 kg/kapita/tahun pada tahun 2011. Dengan demikian, total kebutuhan beras nasional pada tahun 2010 dan 2011 adalah sebesar 33,06 juta ton pada tahun 2010 dan 33,05 juta ton pada tahun 2011 5 . Gambar 3.24 Konsumsi Beras Langsung di Rumah Tangga (Kg/Kapita/Tahun) Pada Tahun 2008-2010 5 Dihitung dengan asumsi jumlah penduduk pada tahun 2010 dan 2011 masing-masing sebanyak 237.641.326 jiwa dan 241.182.182 jiwa 2008 2009 2010 2011 2012 Beras 104,85 102,22 100,76 102,82 98,57 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 Kg/Kapita/Th Sumber: Susenas BPS
  • 69. 50 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Gambar 3.25 menunjukkan produksi dan kebutuhan beras di masing-masing provinsi pada tahun 2011. Provinsi yang memiliki surplus beras cukup besar adalah Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Kemudian, terdapat 15 provinsi yang jumlah produksi berasnya lebih kecil dari jumlah kebutuhannya. Perhitungan kebutuhan beras menggunakan asumsi konsumsi per kapita rata-rata sebesar 137,06 kg. Gambar 3.25 Produksi dan Kebutuhan Beras (Ribu Ton) Tahun 2011 3.7 Kondisi Sumber Daya Manusia 3.7.1 Pendidikan Kualitas SDM merupakan faktor kunci dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah dan keunggulan daya saing lokal. Ketersediaan SDM bermutu sangat menentukan kemampuan suatu daerah dalam memasuki era ekonomi pasar bebas, yang menuntut kemampuan daya saing tinggi. Untuk itu, peran pendidikan sangat penting dan strategis dalam upaya melahirkan SDM berkualitas, yang ditandai oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta memiliki keterampilan teknikal memadai. Pendidikan terutama pada jenjang menengah dan tinggi mutlak diperlukan untuk mendukung pengembangan SDM dan tenaga kerja yang berdaya saing tangguh dalam menghadapi kompetisi yang ketat baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Terkait dengan kualitas pendidikan, beberapa indikator penting perlu dilihat yaitu: (1) rata-rata lama sekolah, (2) jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk, (3) tingkat keberaksaraan dan (4) jumlah dan kualifikasi guru. - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 NAD SumateraUtara SumateraBarat Riau Kep.Riau Jambi SumateraSelatan Kep.BangkaBelitung Bengkulu Lampung DKIJakarta JawaBarat Banten JawaTengah DIYogyakarta JawaTimur Bali NusaTenggaraBarat NusaTenggaraTimur KalimantanBarat KalimantanTengah KalimantanSelatan KalimantanTimur SulawesiUtara Gorontalo SulawesiTengah SulawesiSelatan SulawesiBarat SulawesiTenggara Maluku MalukuUtara Papua PapuaBarat Produksi konsumsi Sumber: BPS (diolah)
  • 70. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 51 Rata-rata Lama Sekolah Indikator pertama kualitas pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (average years of schooling). Rata-rata lama sekolah menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif bersekolah yang dicapai penduduk berusia 15 tahun ke atas. Pembangunan bidang pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia, yang antara lain ditandai dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas dari 7,09 tahun pada tahun 2003 menjadi 7,92 tahun pada tahun 2010. Hal ini menandakan rata-rata tingkat pendidikan penduduk adalah pada jenjang SMP/sederajat kelas 2. Data persebaran angka rata-rata lama sekolah menurut provinsi menunjukkan bahwa capaian rata-rata lama sekolah penduduk di Indonesia masih cukup bervariasi. Pada tahun 2010, rata-rata lama sekolah penduduk di 19 provinsi sudah berada di atas rata-rata nasional atau lebih dari 7,92 tahun. Data yang sama juga menunjukkan bahwa penduduk di Provinsi DKI Jakarta telah mencapai rata-rata lama sekolah paling tinggi yakni 10,41 tahun atau setingkat dengan jenjang SMA/sederajat kelas 1. Sebaliknya, rata-rata lama sekolah penduduk di Provinsi Papua masih berada di tingkat terendah yaitu 6,27 tahun (Gambar 3.26). Gambar 3.26 Rata-Rata Lama Sekolah (Usia Penduduk >15 Tahun) Tahun 2010 6,27 6,62 6,82 6,99 7,11 7,24 7,24 7,38 7,45 7,65 7,75 7,82 7,84 7,84 7,92 7,96 8,00 8,02 8,11 8,21 8,25 8,32 8,36 8,48 8,58 8,81 8,83 8,85 8,89 9,02 9,07 9,16 9,59 10,41 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 Papua Nusa Tenggara Barat Kalimantan Barat Nusa Tenggara Timur Sulawesi Barat Jawa Timur Jawa Tengah Gorontalo Bangka Belitung Kalimantan Selatan Lampung Sumatera Selatan Jambi Sulawesi Selatan INDONESIA Kalimantan Tengah Sulawesi Tengah Jawa Barat Sulawesi Tenggara Bali Bengkulu Banten Maluku Utara Sumatera Barat Riau Aceh Kalimantan Timur Sumatera Utara Sulawesi Utara Maluku DI Yogyakarta Papua Barat Kepulauan Riau DKI Jakarta Tahun Sumber: Susenas, BPS, 2010
  • 71. 52 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Gambar 3.27 Tingkat Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Sekolah Tahun 2010 Gambar 3.28 Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Oleh Penduduk Berusia 10 Tahun Ke Atas Tahun 2010 Tidak/Belum Sekolah 6% Belum Tamat SD 19% SD/Sederajat 31% SMP/Sederajat 18% SMA/Sederajat 20% PT 6% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Nusa Tenggara Timur Sulawesi Barat Kalimantan Barat Nusa Tenggara Barat Jawa Tengah Lampung Papua Jawa Timur Gorontalo Kalimantan Tengah Kep. Bangka Belitung Kalimantan Selatan Sulawesi Tengah Sumatera Selatan Jambi Jawa Barat INDONESIA Maluku Utara Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Bengkulu Riau Sumatera Barat Banten Aceh Sumatera Utara Maluku Sulawesi Utara Bali Kalimantan Timur Papua Barat DI Yogyakarta Kep. Riau DKI Jakarta Tidak/ Belum sekolah Belum Tamat SD SD-SMP/ sederajat SM - PT/ sederajat Sumber: Susenas 2010 Sumber: Susenas 2010
  • 72. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 53 Bila diuraikan menurut provinsi, pendidikan tertingggi yang ditamatkan penduduk di sebagian besar provinsi relatif masih rendah yakni setingkat SD/SMP. Namun, beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, DKI dan DIY sudah memiliki persentase penduduk 10 tahun ke atas dengan pendidikan terakhir sekolah menengah (SM) ke atas yang cukup baik dan sudah di atas rata-rata nasional per jenjang pendidikan (Gambar 3.28). Data Susenas 2010 menunjukkan variasi alasan mengapa mereka tidak/belum pernah bersekolah atau tidak bersekolah lagi yaitu: (1) tak ada biaya, (2) menikah/mengurus rumah tangga (RT), (3) sekolah jauh, (4) malu, (5) tidak diterima, (6) cacat dan lain-lain. Alasan ketiadaan biaya berkaitan erat dengan faktor kemiskinan (kesulitan ekonomi). Sementara alasan sekolah jauh berkaitan dengan ketersediaan jumlah sekolah yang minim atau kondisi geografis suatu daerah yang menyebabkan akses menjadi sulit. Tabel 3.13 Alasan Tidak/Belum Bersekolah Tahun 2010 Alasan Tidak/Belum Pernah Bersekolah atau Tidak Bersekolah Lagi Perkotaan Perdesaan Total L P L+P L P L+P L P L+P Tidak ada biaya 52,68 6,64 54,66 53,82 56,48 55,05 53,38 56,55 54,89 Bekerja/mencari nafkah 12,94 13,45 13,19 9,09 4,96 7,18 10,57 8,52 9,59 Menikah/mengurus RT 0,30 4,57 2,43 0,30 8,12 3,92 0,30 6,63 3,32 Merasa pendidikan cukup 6,08 6,08 6,08 4,61 5,49 5,02 5,18 5,73 5,44 Malu karena ekonomi 1,58 0,94 1,26 1,55 1,20 1,39 1,56 1,09 1,34 Sekolah jauh 0,44 0,53 0,49 4,69 4,73 4,71 3,06 2,97 3,01 Cacat 3,10 1,99 2,55 2,60 2,37 2,49 2,79 2,21 2,51 Menunggu Pengumuman 3,25 4,27 3,76 0,99 1,51 1,23 1,86 2,67 2,25 Tidak Diterima 0,72 0,46 0,59 0,51 0,42 0,47 0,59 0,44 0,52 Lainnya 18,90 11,08 15,00 21,84 14,72 18,54 20,71 13,19 17,12 Jumlah 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Sumber : Susenas BPS, 2010 Kemampuan Keberaksaraan Penduduk Indikator ketiga kualitas pendidikan adalah kemampuan keberaksaraan yang ditandai oleh kemampuan membaca dan menulis. Angka melek aksara merupakan hasil proporsi antara jumlah penduduk usia tertentu yang bisa membaca dan menulis huruf latin dan lainnya dengan jumlah penduduk pada kelompok usia yang sama. Data persebaran pada tingkat wilayah menunjukkan bahwa disparitas angka melek aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas antar provinsi hampir tidak ditemukan. Hampir semua provinsi telah mendekati sasaran 100 persen, kecuali Provinsi Papua. Peningkatan partisipasi pada jenjang pendidikan dasar telah mendorong peningkatan kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis.
  • 73. 54 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Gambar 3.29 Angka Melek Aksara Penduduk (Berusia > 15 Tahun) Tahun 2010 Jumlah dan Kualifikasi Guru Indikator keempat kualitas pendidikan adalah guru berkualifikasi dan tersertifikasi. Undang- Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru dari jenjang pra-sekolah sampai dengan sekolah menengah, temasuk sekolah keagamaan, minimal harus berpendidikan Diploma 4 atau Sarjana. Pada tahun 2011, juga dilakukan peningkatan kualifikasi bagi 124 ribu guru yang belum berpendidikan S1/D4. Secara nasional, jumlah guru yang telah berkualifikasi minimal S1/D4 meningkat dari 50,3 persen pada tahun 2010 menjadi 58 persen pada tahun 2011. Pada tahun 2012, upaya percepatan peningkatan profesionalisme guru akan tetap dilanjutkan dengan melakukan sertifikasi bagi 300 ribu guru dan meningkatkan kualifikasi pendidikan minimal S1/D4 bagi 134 ribu guru. Dengan tetap berupaya melaksanakan program peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru, data yang ada menunjukkan bahwa persentase guru menurut kualifikasi akademik bervariasi antar daerah (Gambar 3.30). 92,91 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 SulawesiUtara DKIJakarta Riau KalimantanTengah Maluku SumateraSelatan SumateraUtara Kep.Riau SumateraBarat KalimantanTimur NAD Banten JawaBarat MalukuUtara SulawesiTengah Gorontalo KalimantanSelatan Jambi Kep.BangkaBelitung Bengkulu PapuaBarat Lampung INDONESIA SulawesiTenggara DIYogyakarta KalimantanBarat JawaTengah NusaTenggaraTimur SulawesiBarat Bali JawaTimur SulawesiSelatan NusaTenggaraBarat PapuaBarat Sumber: Susenas 2010
  • 74. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 55 Gambar 3.30 Persentase Guru Belum Berkualifikasi S1/D4 Tahun 2011 3.7.2 Kesehatan Status kesehatan dan gizi masyarakat terus menunjukkan kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya umur harapan hidup (UHH) menjadi 71,1 tahun (2011), menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup (2007), menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup (2007), 40,14 46,15 49,03 51,32 53,56 53,62 53,79 57,14 57,53 57,75 59,01 60,71 61,39 61,92 62,27 62,61 65,13 65,32 66,15 66,20 66,78 67,12 68,05 68,93 69,17 69,24 69,62 69,63 70,65 72,71 74,63 74,61 77,05 0 20 40 60 80 100 DKI Jakarta Jawa Timur DI Yogyakarta Bali Banten Jawa Barat Jawa Tengah Sulawesi Selatan Kalimantan Timur Sumatera Utara Bengkulu Sumatera Barat Riau Kep.Riau NTB Aceh Sumatera Selatan Sulawesi Utara Gorontalo Jambi Papua Sulawesi Tenggara Sulawesi Barat Kalimantan Selatan Sulawesi Tengah Papua Barat Maluku Utara Lampung Kalimantan Tengah Bangka Belitung NTT Kalimantan Barat Maluku Rata-Rata Nasional 57,40 % Sumber: Kemendikbud, 2009
  • 75. 56 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 menurunnya prevalensi kekurangan gizi menjadi sebesar 17,9 persen (2010) dan menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stunting) menjadi sebesar 35,6 persen (2010). Selain pembangunan kesehatan, upaya pengendalian kuantitas penduduk yang dilaksanakan melalui Program Keluarga Berencana (KB) berkontribusi signifikan di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Upaya ini menjadi sangat penting mengingat jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah akan menjadi beban pembangunan, sebaliknya penduduk besar dengan kualitas baik akan menjadi modal pembangunan. Hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 menunjukkan bahwa dalam periode 10 tahun (2000–2010), laju pertumbuhan penduduk (LPP) Indonesia meningkat dari 1,45 persen menjadi 1,49 persen dan secara absolut jumlah penduduk meningkat sebanyak 32,5 juta jiwa, yaitu dari 205,8 juta jiwa pada tahun 2000 (SP 2000) menjadi 237,6 juta jiwa pada tahun 2010 (SP 2010). Gambar 3.31 Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Menurut Provinsi Tahun 2010 Sementara itu, upaya yang terbukti efektif untuk menurunkan AKI yaitu pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih terus meningkat dari 77,34 persen (2009) menjadi 82,2 persen (2010). Namun demikian, disparitas cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan masih cukup lebar. Berdasarkan data Riskesdas (2010), secara umum cakupan pelayanan pada kawasan Indonesia bagian timur lebih rendah jika dibandingkan dengan kawasan Indonesia bagian barat. Capaian tertinggi sebesar 98,6 persen di Provinsi DI Yogyakarta diikuti Provinsi Bali, Kepulauan Riau dan DKI Jakarta, sementara capaian terendah sebesar 26,6 persen di Provinsi Maluku Utara (Gambar 3.31). 82,2 20 40 60 80 100 MalukuUtara Maluku SulawesiTengah PapuaBarat KalimantanTengah Papua SulawesiTenggara Gorontalo Jambi SulawesiBarat NusaTenggaraTimur Banten KalimantanBarat SulawesiSelatan JawaBarat KalimantanSelatan NusaTenggaraBarat KalimantanTimur Lampung Bengkulu Indonesia SulawesiUtara SumateraBarat SumateraSelatan Riau SumateraUtara NAD JawaTengah JawaTimur Kep.BangkaBelitung DKIJakarta KepulauanRiau Bali DI.Yogyakarta Sumber: Riskesdas, 2010
  • 76. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 57 Gambar 3.32 Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) Tahun 2010 Pelayanan antenatal (antenatal care) juga penting untuk memastikan kesehatan ibu selama kehamilan dan menjamin ibu melakukan persalinan ditolong tenaga kesehatan. Kunjungan ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan antenatal pada trimester pertama kehamilan (K1) mencapai 72,3 persen, lebih tinggi dari kunjungan keempat yaitu sebesar 67,87 persen (Riskesdas, 2010). Cakupan pelayanan antenatal tertinggi terdapat di Sulawesi Utara, yang mencapai 84,9 persen. Sedangkan cakupan pelayanan antenatal yang terendah terdapat di Provinsi Papua yang hanya mencakup sebesar 31,0 persen. Selanjutnya, upaya untuk mencapai target penurunan kematian bayi menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2014 juga terus dilakukan melalui perbaikan status kesehatan anak. Secara nasional, cakupan imunisasi lengkap pada anak usia 12-23 bulan terus meningkat mencapai 53,8 persen dan yang mendapat imunisasi campak mencapai 74,4 persen 84,89 82,54 77,7 77,23 75,93 74,43 74,4 74,18 73,86 71,75 71,6 68,44 68 67,87 66,68 65,66 65,58 63,91 63,22 62,29 57,84 55,23 52,5 52,13 52,01 50,53 50,07 46,9 45,83 43,1 42,73 35,96 33,23 31 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Sulawesi Utara Jawa Tengah Jawa Timur Nusa Tenggara Timur Bali Jawa Barat NAD DI Yogyakarta Nusa Tenggara Barat Sumatera Utara Jambi Sumatera Barat Sulawesi Selatan INDONESIA Sulawesi Tenggara Gorontalo Lampung Kalimantan Selatan Sumatera Selatan Riau Maluku Sulawesi Barat Bengkulu Kepulauan Riau Kalimantan Barat Banten Kalimantan Tengah Maluku Utara Kep. Bangka Belitung Sulawesi Tengah DKI Jakarta Kalimantan Timur Papua Barat Papua Sumber: Riskesdas, 2010
  • 77. 58 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 (Riskesdas, 2010). Sementara itu, kunjungan ke pelayanan kesehatan pada saat bayi berumur 6-48 jam (kunjungan neonatal pertama/KN1) mencapai 71,4 persen (Riskesdas, 2010). Gambar 3.33 Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2010 Gambar 3.34 Persentase Bayi Yang Melakukan Kunjungan Neonatus 6-48 Jam (KN1) Tahun 2010 Data Riskesdas menunjukkan bahwa prevalensi kekurangan gizi pada anak balita menurun dari 18,4 persen (2007) menjadi 17,9 persen (2010), yang terdiri dari gizi kurang sebesar 13,0 persen dan gizi buruk sebesar 4,9 persen. Kemajuan juga terjadi pada upaya penurunan 53,8 0 20 40 60 80 100 Papua SulawesiBarat SumateraUtara NusaTenggaraTimur SulawesiTengah NAD Riau SulawesiTenggara PapuaBarat SumateraSelatan MalukuUtara Bengkulu Maluku SumateraBarat Banten SulawesiSelatan KalimantanBarat JawaBarat KalimantanSelatan DKIJakarta Indonesia Gorontalo KalimantanTengah Kep.BangkaBelitung Jambi NusaTenggaraBarat KalimantanTimur Lampung SulawesiUtara JawaTimur Bali JawaTengah KepulauanRiau DIYogyakarta 71,4 0 20 40 60 80 100 120 MalukuUtara PapuaBarat NusaTenggaraTimur MalukuUtara Gorontalo PapuaBarat KalimantanBarat SulawesiTenggara KalimantanTengah SulawesiTengah SulawesiBarat Banten JawaBarat Riau SulawesiSelatan SumateraSelatan INDONESIA Lampung NAD NusaTenggaraBarat KalimantanTimur Bengkulu SumateraBarat SumateraUtara Kep.BangkaBelitung KalimantanSelatan JawaTimur Jambi KepulauanRiau SulawesiUtara JawaTengah DKIJakarta Bali DIYogyakarta Sumber: Riskesdas, 2010 Sumber: Riskesdas, 2010
  • 78. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 59 kekurangan gizi kronis yang diukur dengan prevalensi anak balita yang pendek (stunting), menurun dari 36,8 persen (2007) menjadi 35,6 persen (2010). Sampai dengan tahun 2011, prevalensi TB mencapai 289 per 100.000 penduduk sedangkan persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan dan yang disembuhkan masing- masing mencapai 75,26 persen dan 86,22 persen (Kemkes, 2011). Sementara itu, prevalensi HIV pada populasi dewasa terus dikendalikan untuk berada di bawah 0,5 persen, yaitu mencapai sebesar 0,3 persen (Kemkes, 2011). Angka penemuan kasus malaria yang diukur dengan annual parasite index (API) dapat diturunkan dari 1,96 (2010) menjadi 1,75 per 1.000 penduduk (2011). Selanjutnya, terkait aspek penyehatan lingkungan, penyediaan akses air minum dan sanitasi layak masih rendah yaitu sebesar 44,19 persen dan 55,53 persen (Susenas, 2010). Gambar 3.35 Prevalensi Pendek (TB/U) Pada Anak 0-59 Bulan Tahun 2010 Laporan kasus AIDS dapat disampaikan bahwa secara kumulatif sampai dengan Desember 2011 jumlah kasus AIDS sebanyak 29.879 kasus dengan AIDS case rate tertinggi adalah Papua sedangkan AIDS case rate secara nasional adalah 12,51. Dari sisi lain, angka kumulatif kasus per 100.000 penduduk menunjukkan keadaan yang berbeda karena sebaran jumlah penduduk per provinsi yang sangat beragam. Dengan dipengaruhi oleh jumlah penduduk, maka karena jumlah penduduknya yang sangat kecil, Papua menduduki urutan pertama, sedangkan DKI Jakarta dengan angka kumulatif yang jauh lebih besar hanya pada urutan ketiga. Sementara itu Kepulauan Riau dengan hanya 404 kasus komulatif menduduki urutan ke lima, lebih tinggi dibanding dengan Jawa Timur dengan 4.598 kasus. 22,5 26,6 26,9 27,8 28,3 29,0 29,1 29,3 29,4 30,2 31,6 32,2 32,8 33,5 33,6 33,9 35,3 35,6 35,9 36,2 36,3 37,5 37,8 38,9 38,9 39,6 39,7 40,3 40,4 41,6 42,3 48,2 49,2 58,4 0 10 20 30 40 50 60 DI.Yogyakarta DKIJakarta KepulauanRiau SulawesiUtara Papua Kep.BangkaBelitung KalimantanTimur Bali MalukuUtara Jambi Bengkulu Riau SumateraBarat Banten JawaBarat JawaTengah KalimantanSelatan Indonesia JawaTimur SulawesiTengah Lampung Maluku SulawesiTenggara NAD SulawesiSelatan KalimantanTengah KalimantanBarat Gorontalo SumateraSelatan SulawesiBarat SumateraUtara NusaTenggaraBarat PapuaBarat NusaTenggaraTimur Sangat pendek Pendek Pendek+ Sangat pendek Sumber: Riskesdas, 2010
  • 79. 60 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Upaya pengurangan angka kejadian malaria sudah menunjukan keadaan yang positif. Terjadi penurunan yang signifikan dari tahun 1990 sampai 2011, yaitu dari 4,68 per 1.000 penduduk beresiko menjadi tinggal 1,75 per 1.000 penduduk saja. Namun demikian, dalam angka mutlak cukup besar, yaitu 256.592 orang penderita dan hanya Provinsi DKI Jakarta yang tidak ditemukan kejadiannya. Keragaman angka kejadian malaria sangat besar, namun terkonsentrasi pada 3 provinsi endemik, yaitu Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat. Angka kejadian malaria berkisar dari yang terendah (di luar DKI) yaitu Bali dengan hanya 7 kejadian dan tertinggi adalah 3 provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat dengan masing-masing 69.645, 66.577 dan 25.287 kejadian. Pada ketiga provinsi ini saja proporsinya sudah mencakup hampir 63 persen dari seluruh kejadian pada tahun 2011. Gambar 3.36 Keragaman Angka Kejadian Malaria Tahun 2010 Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sebagai salah satu komponen untuk perbaikan upaya kesehatan juga terus ditingkatkan. Jumlah puskesmas pada tahun 2010 mencapai 9.005 puskesmas dengan rasio sebesar 3,79 per 100.000 penduduk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.920 tergolong puskesmas perawatan dan 6.085 termasuk puskesmas non-perawatan. Sementara itu, jumlah rumah sakit pemerintah meningkat menjadi 794, sedangkan rumah sakit swasta meningkat menjadi 838 rumah sakit dengan rasio tempat tidur (TT) rumah sakit terhadap penduduk sebesar 68,88 TT per 100.000 penduduk (Profil Kesehatan, 2010). Rasio tempat tidur Rumah Sakit (per 100 ribu penduduk) yang terbesar adalah di Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan DI Yogyakarta; sedangkan yang terendah adalah di Provinsi Sulawesi Barat, Banten dan Nusa Tenggara Barat. 69465 66577 25287 8613 8613 7914 6663 6661 6356 6355 6175 5028 3744 3523 3140 3136 2667 2450 2352 2331 2247 2045 1973 1430 957 743 517 196 88 45 14 7 0 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 NusaTenggaraTimur Papua PapuaBarat KalimantanBarat SulawesiTengah KalimantanSelatan Maluku KalimantanTengah SumateraUtara Bengkulu SulawesiUtara Jambi KalimantanTimur Lampung SulawesiSelatan SulawesiTenggara Kep.BangkaBelitung MalukuUtara NusaTenggaraBarat KepulauanRiau SulawesiBarat Gorontalo NAD SumateraSelatan Riau SumateraBarat JawaBarat JawaTengah Banten JawaTimur DIYogyakarta Bali DKIJakarta Sumber: Kemenkes, 2011
  • 80. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 61 Gambar 3.37 Perkembangan Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non-Perawatan Tahun 2010 Gambar 3.38 Perkembangan Rasio Tempat Tidur RS per 100.000 Penduduk Tahun 2010 Sumber: Profil Kesehatan, 2010 Sumber: Profil Kesehatan, 2010 3.8 Kondisi Ketenagakerjaan 3.8.1 Tenaga Kerja Per Provinsi Pasar kerja Indonesia dapat digambarkan sebagai suatu perekonomian dualistis yang ditandai oleh sektor modern atau formal yang relatif kecil dan sektor tradisional atau informal yang sangat besar, yang mencerminkan ‘surplus’ tenaga kerja. Sektor formal rata-rata memberikan upah yang lebih tinggi dan kondisi kerja yang lebih baik kepada pekerja dibandingkan dengan sektor informal yang dipadati oleh pekerja. Pekerja di sektor formal mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan keterampilan di tempat kerja mereka (keterampilan yang memungkinkan mereka mendapatkan pekerjaan di sektor formal) dan akses untuk memperoleh pelatihan sehingga mereka mempunyai posisi yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Sebaliknya, sebagian besar pekerja (tetapi tidak semua pekerja) di sektor informal merupakan kegiatan-kegiatan yang rendah tingkat produktivitasnya dengan pendapatan pekerja informal yang umumnya rendah dan kurang menentu. Pertumbuhan pekerja formal dan informal tahun 2006-2011 dan jumlah pekerja formal dan informal dari waktu ke waktu dapat digambarkan pada Gambar 3.39. Sedangkan komposisi pekerja formal dan informal untuk seluruh Provinsi digambarkan pada Gambar 3.40. 2.077 2.497 2.683 2.438 2.704 2.920 5.592 5.518 5.551 6.110 6.033 6.085 7.669 8.015 8.234 8.548 8.737 9.005 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Puskesmas Non Perawatan Puskesmas Perawatan Jumlah Puskesmas 132.231 136.766 138.451 142.707 149.538 163.680 166.288 60,92 62,49 62,27 63,25 65,44 70,74 69,97 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jumlah TT Rasio
  • 81. 62 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Gambar 3.39 Persentase Serta Pertumbuhan Pekerja Sektor Formal dan Informal Tahun 2005 – 2011 Gambar 3.40 Komposisi Pekerja Formal dan Informal di Setiap Provinsi Tahun 2008 dan 2011 -10,00% -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 100% pertumbuhan Persentase Pekerja Formal Persentase Pekerja Informal Pertumbuhan Jumlah Pekerja Formal Pertumbuhan Jumlah Pekerja Informal 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bali 2011 Bali 2008 Banten 2011 Banten 2008 Jawa Timur 2011 Jawa Timur 2008 DI Yogyakarta 2011 DI Yogyakarta 2008 Jawa Tengah 2011 Jawa Tengah 2008 Jawa Barat 2011 Jawa Barat 2008 DKI Jakarta 2011 DKI Jakarta 2008 Jambi 2011 Jambi 2008 Sumatera Selatan 2011 Sumatera Selatan 2008 Bengkulu 2011 Bengkulu 2008 Lampung 2011 Lampung 2008 Kep. Babel 2011 Kep. Babel 2008 Kep. Riau 2011 Kep. Riau 2008 Riau 2011 Riau 2008 Sumatera Barat 2011 Sumatera Barat 2008 Sumatera Utara 2011 Sumatera Utara 2008 NAD 2011 NAD 2008 Nasional 2011 Nasional 2008 Formal Informal 0% 20% 40% 60% 80% 100% Papua Barat 2011 Papua Barat 2008 Papua 2011 Papua 2008 Maluku Utara 2011 Maluku Utara 2008 Maluku 2011 Maluku 2008 Gorontalo 2011 Gorontalo 2008 Sulawesi Barat 2011 Sulawesi Barat 2008 Sulawesi Tenggara 2011 Sulawesi Tenggara 2008 Sulawesi Selatan 2011 Sulawesi Selatan 2008 Sulawesi Tengah 2011 Sulawesi Tengah 2008 Sulawesi Utara 2011 Sulawesi Utara 2008 Kalimantan Timur 2011 Kalimantan Timur 2008 Kalimantan Selatan 2011 Kalimantan Selatan 2008 Kalimantan Tengah 2011 Kalimantan Tengah 2008 Kalimantan Barat 2011 Kalimantan Tengah 2008 NTT 2011 NTT 2008 NTB 2011 NTB 2008 Nasional 2011 Nasional 2008 Formal Informal Sumber: Sakernas Sumber: Sakernas, BPS (diolah)
  • 82. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 63 3.8.2 Upah Minimum Regional Per Provinsi Salah satu ukuran tingkat daya saing Negara adalah efisiensi pasar tenaga kerja. Menurut Indeks Daya Saing dalam Global Competitiveness Report, pasar kerja Indonesia belum cukup efisien, karena masih ditandai oleh berbagai hal, diantaranya adalah tingginya biaya redundansi, kekakuan pasar kerja, fleksibilitas penentuan upah dan beberapa indikator pasar kerja lainnya. Tabel 3.14 Peringkat Indonesia Dalam Pilar Daya Saing Efisiensi Pasar Tenaga Kerja (Dari 142 Negara) Tahun 2008 – 2011 Tabel 3.15 Persentase Perubahan UMP Dibandingkan Dengan Laju Inflasi di Provinsi Unggulan Industri Tahun 2000 – 2012 Sumber: BPS (diolah) Keterangan: Angka yang berwarna merah menunjukkan angka persentase perubahan UMP yang lebih rendah dari laju inflasi tahun sebelumnya. Sedangkan yang masih kosong, belum menetapkan UMP. Pergerakan upah di Indonesia, lebih banyak ditentukan oleh aspek kenaikan tingkat harga dibandingkan dengan kenaikan produktivitas. Produktivitas belum menjadi determinan utama dalam penentuan upah. Sebaiknya, komponen penentuan Upah Minimum Regional (UMR) No. Indikator Indeks Daya Saing 2008 2009 2010 2011 1 Biaya redundansi 117 119 127 131 2 Kekakuan lapangan kerja (PHK, kontrak Kerja, outsourcing) 87 82 100 104 3 Praktek penerimaan dan pemutusan kerja 19 34 38 51 4 Fleksibilitas penentuan upah 79 92 98 113 5 Kerjasama hubungan karyawan pengusaha 19 42 47 68 Tahun Jawa Timur DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DIY Sumatera Utara Sulawesi Selatan Laju inflasi tahun sebelumnya 2000 22,57 23,81 10,26 10,15 20,92 49,62 20,95 35,14 2,01 2001 2,56 49,04 6,52 6,52 32,43 22,11 33,86 50,00 9,35 2002 11,36 38,71 14,60 46,94 28,37 35,47 36,47 25,00 12,55 2003 11,84 6,81 13,97 31,94 8,24 11,89 8,84 10,67 10,03 2004 13,14 6,33 14,53 8,42 7,23 1,39 6,34 9,64 5,06 2005 9,68 6,00 11,39 13,59 6,85 9,59 11,73 12,09 6,40 2006 14,71 15,07 9,65 13,10 15,38 15,00 22,97 20,00 17,11 2007 15,00 -0,37 0,00 0,00 11,11 0,00 3,15 10,00 6,60 2008 11,48 19,18 26,93 26,51 9,40 27,39 8,04 10,00 6,59 2009 14,0 10,0 10,6 9,6 5,1 19,5 10,1 22,2 11,06 2010 10,5 4,5 6,9 4,1 14,8 6,5 6,6 10,5 2,78 2011 11.90 15.38 9.01 4.68 2.27 8.36 7.31 10.00 6.96 2012 18.53 4.20 10.48 15.89 9.09 3.79 Sumber: IMD World Competitiveness Yearbook
  • 83. 64 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 tidak hanya melihat pada sisi kenaikan inflasi saja, tetapi perlu diimbangi dengan aspek produktivitas dan pencapaian target pekerjaan. Berikut digambarkan persentase perubahan UMP dibandingkan dengan laju inflasi di provinsi unggulan industri. Gambar 3.41 UMP Wilayah Sumatera Gambar 3.42 UMP Wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara Gambar 3.43 UMP Wilayah Kalimantan dan Sulawesi Gambar 3.44 UMP Wilayah Gorontalo-Maluku-Papua Tiap-tiap daerah memiliki tingkat upah yang tidak sama, seperti Banten dan Jawa Tengah, dimana upah di Provinsi Banten lebih tinggi. Perbedaan tingkat upah yang cukup besar antara Banten dan Jawa Tengah dalam jangka menengah dan panjang akan merugikan posisi Banten. Terdapat indikasi adanya relokasi industri ke Provinsi Jawa Tengah, terutama industri yang tergolong padat tenaga kerja. Perbedaan rata-rata upah yang cukup besar juga dialami oleh 0,0 0,5 1,0 1,5 Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kep. Riau Riau Sumatera Barat Sumatera Utara NAD Juta Rupiah2010 2011 2012 0,0 1,0 2,0 Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Bali Banten Jawa Timur Di Yogyakarta Jawa Tengah Jawa Barat DKI Jakarta Juta Rupiah2010 2011 2012 0,0 0,5 1,0 1,5 Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Juta Rupiah2010 2011 2012 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Papua Barat Papua Maluku Utara Maluku Gorontalo Juta Rupiah2010 2011 2012 Sumber: BPS Sumber: BPS Sumber: BPS Sumber: BPS
  • 84. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 65 usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah dan besar, sebagaimana digambarkan sebelumnya. Menjadi tantangan ke depan adalah mengupayakan agar upah minimum meningkat sebesar peningkatan inflasi dan mendorong upah individu melalui hasil negosiasi antara serikat pekerja dan pengusaha. Berikut gambaran upah minimum provinsi yang dikelompokkan ke dalam 4 bagian, tahun 2010, 2011 dan 2012. 3.8.3 Produktivitas Tenaga Kerja Kemampuan tenaga kerja Indonesia untuk meningkatkan daya saing dalam pasar kerja salah satunya ditunjukkan oleh meningkatnya produktivitas tenaga kerja. Secara berarti dalam lima tahun terakhir ini, pertumbuhan produktivitas tenaga kerja untuk seluruh sektor perekonomian menunjukkan peningkatan. Terkecuali sektor pertanian di tahun 2007 dan sektor jasa di tahun 2008. Peningkatan ini didorong oleh adanya perpindahan lapangan kerja dari aktivitas bernilai tambah rendah ke aktivitas bernilai tambah lebih tinggi. Sektor jasa telah memberikan kontribusi yang berarti dalam peningkatan produktivitas. Gambaran pertumbuhan produktivitas secara nasional menurut 3 sektor utama, diikuti pula dengan produktivitas per pekerja tahun 2005 dan 2010 untuk seluruh Provinsi di Indonesia ditunjukkan sebagai berikut. Gambar 3.45 Pertumbuhan Produktivitas Untuk Tiga Sektor Tahun 2006 – 2011 Perekonomian nasional akan berkembang lebih tinggi untuk memastikan bahwa penduduk yang lebih berpendidikan dan berketerampilan memiliki akses ke pekerjaan yang baik dan lebih produktif. Pada saat yang bersamaan terdapat keperluan untuk memastikan bahwa 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PERTANIAN 5,37 -2,79 6,24 5,07 3,47 4,20 INDUSTRI 3,64 0,78 1,35 0,05 0,29 0,09 JASA DAN LAINNYA 6,31 4,54 -2,15 1,44 1,60 0,70 -4 -2 0 2 4 6 8 Persen(%) Sumber: BPS (diolah)
  • 85. 66 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 pekerja selain mempunyai pendidikan yang lebih tinggi juga memperoleh pelatihan yang lebih baik. Secara nasional, sekitar 3 persen di antaranya merupakan profesional dengan tingkat pendidikan sarjana, sedangkan sekitar 5 persen di antaranya semi-skilled worker berpendidikan diploma dan kejuruan. Gambar 3.46 Produktivitas per Tenaga Kerja Tahun 2005 dan 2010 (Menurut Harga Konstan 2000) Proporsi tertinggi untuk pekerja dengan pendidikan SD/SMP terdapat di Provinsi NTT, Kalimantan Barat dan Jateng. Sebaliknya, Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Kepulauan Riau memiliki proporsi pekerja berpendidikan Universitas yang paling tinggi dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Sementara itu, di seluruh provinsi di Indonesia mayoritas tenaga kerjanya merupakan semi- skilled, dengan persentase lulusan SMP dan SMU yang relatif besar. Oleh sebab itu, peran pemerintah menjadi sangat penting untuk memacu produktivitas pekerja baik secara langsung yaitu menciptakan lingkungan kebijakan yang kondusif serta tidak langsung yaitu meningkatkan kualitas dan keterampilan angkatan kerja. - 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 NAD SumateraUtara SumateraBarat Riau Jambi SumateraSelatan Bengkulu Lampung Kep.BangkaBelitung Kep.Riau DKIJakarta JawaBarat JawaTengah DIYogyakarta JawaTimur Banten Bali NusaTenggaraBarat NusaTenggaraTimur KalimantanBarat KalimantanTengah KalimantanSelatan KalimantanTimur SulawesiUtara SulawesiTengah SulawesiSelatan SulawesiTenggara Gorontalo SulawesiBarat Maluku MalukuUtara PapuaBarat Papua INDONESIA PDRB/TK 2005 PDRB/TK 2010 Sumber: BPS (diolah)
  • 86. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 67 Gambar 3.47 Persentase Pekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011 Gambar 3.48 Persentase Pekerja Profesional/Semi Skill Terhadap Jumlah Pekerja Tahun 2011 3.9 Perkembangan Reformasi Birokrasi dan Politik Birokrasi memiliki peranan yang sangat strategis untuk mendukung manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan melayani kepentingan publik. Di era kompetisi global, peranan birokrasi menjadi lebih signifikan untuk memberikan respon berupa formulasi dan implementasi kebijakan secara tepat; menyediakan pelayanan publik yang berkualitas; mendorong terwujudnya iklim investasi yang kondusif; mendukung terwujudnya daya saing perekonomian nasional di tengah persaingan global. 0% 20% 40% 60% 80% 100% NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kep. Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua ≤ SMP SMU SMK Diploma Universitas 0 10 20 30 40 50 60 NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kep. Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua %Profesional Semi Skill Sumber: Sakernas, BPS Sumber: Sakernas, BPS (diolah)
  • 87. 68 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Uraian berikut ini menggambarkan peta kondisi birokrasi di daerah ditinjau dari beberapa indikator, yakni: (1) Kualitas SDM Aparatur, khususnya dilihat dari aspek tingkat pendidikan, diharapkan dapat mencerminkan kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme, (2) Penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau e-procurement, sebagai salah satu indikator pelayanan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dilihat dari proses pengadaan barang dan jasa, (3) Pencapaian opini BPK atas audit LKPD, yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara tertib dan upaya menuju terwujudnya birokrasi yang bersih, (4) Implementasi SAKIP, sebagai gambaran perkembangan akuntabilitas kinerja birokrasi dan (5) Perkembangan politik Indonesia, yang digambarkan melalui Indeks Demokrasi Indonesia serta angka pemilih dan angka partisipasi pemilih. 3.9.1 Kualitas SDM Aparatur Salah satu bagian penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah pengembangan manajemen SDM Aparatur untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional. Dalam rangka itu, penataan PNS mulai dari sistem rekruitmen, penempatan, promosi dan mutasi dan evaluasi kinerjanya masih harus dibenahi. Sampai saat ini, masih sulit untuk menentukan jumlah kebutuhan pegawai secara tepat pada suatu instansi, berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi yang ada. Di sisi lain jumlah tenaga analis jabatan di K/L/pemda masih sangat terbatas, sehingga peta jabatan dan profil kebutuhan pegawai belum tersedia secara rinci dan valid. Berdasarkan data per 1 Januari 2012, jumlah PNS berdasarkan daerah adalah sebanyak 4.570.818 orang. Adapun komposisi PNS per provinsi berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana digambarkan dalam Gambar 3.49. Gambar 3.49 Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan (per Januari 2012) 0% 20% 40% 60% 80% 100% NAD SumateraUtara SumateraBarat Riau Jambi SumateraSelatan Bengkulu Lampung Kep.BangkaBelitung Kep.Riau DKIJakarta JawaBarat JawaTengah DIYogyakarta JawaTimur Banten Bali NusaTenggaraBarat NusaTenggaraTimur KalimantanBarat KalimantanTengah KalimantanSelatan KalimantanTimur SulawesiUtara SulawesiTengah SulawesiSelatan SulawesiTenggara Gorontalo SulawesiBarat Maluku Papua MalukuUtara PapuaBarat SD-SMA D1-D3 S1/D4-S3 Sumber: BKN, Januari 2012
  • 88. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 69 Melihat dari komposisi data tersebut terlihat bahwa PNS yang berpendidikan SLTA kebawah masih menempati persentase yang tertinggi yaitu 37,68 persen dari jumlah PNS, sedangkan PNS dengan tingkat pendidikan Diploma (1-3) sebesar 26,23 persen dan PNS dengan pendidikan setara Sarjana ke atas sebesar 36.09 persen. Dilihat komposisi PNS yang berpendidikan SLTA ke bawah berdasarkan provinsi, dapat diinformasikan bahwa terdapat beberapa provinsi yang memiliki PNS berpendidikan SLTA ke bawah diatas 40 persen, yakni Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan provinsi yang memiliki PNS dengan pendidikan setara S1 ke atas dengan persentase di atas 40 persen, antara lain Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Jawa Timur, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat. 3.9.2 LPSE dan E-Procurement Upaya reformasi birokrasi dilakukan di berbagai bidang, termasuk dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Reformasi dalam bidang pengadaan barang dan jasa, salah satunya dilakukan melalui penerapan pelaksanaan lelang secara elektronik (e-procurement) berbasis web/internet dengan memanfaatkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan LKPP dan diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang ada di instansi pemerintah. Hal ini selaras dengan mandat Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya wajib melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan, paling lambat pada tahun 2012. Tabel 3.16 Peta Sebaran Daerah Dengan LPSE Tahun 2012 No Daerah Status LPSE No Daerah Status LPSE Provinsi Kab/Kota(%) Provinsi Kab/Kota(%) 1 Prov. NAD sudah 43,4 18 Prov. Lampung sudah 60,0 2 Prov. Bali sudah 66,7 19 Prov. Maluku sudah 0,0 3 Prov. Bangka Belitung sudah 100,0 20 Prov. Maluku Utara sudah 33,3 4 Prov. Banten sudah 100,0 21 Prov. NTB sudah 60,0 5 Prov. Bengkulu sudah 80,0 22 Prov. NTT sudah 14,3 6 Prov. D. I. Yogyakarta sudah 100,0 23 Prov. Papua sudah 3,5 7 Prov. DKI Jakarta sudah 0,0 24 Prov. Papua Barat belum 9,1 8 Prov. Gorontalo sudah 50,0 25 Prov. Riau sudah 91,7 9 Prov. Jambi sudah 90,9 26 Prov. Sulbar sudah 60,0 10 Prov. Jawa Barat sudah 73,1 27 Prov. Sulsel sudah 41,7 11 Prov. Jawa Tengah sudah 97,1 28 Prov. Sulteng sudah 63,6 12 Prov. Jawa Timur sudah 92,1 29 Prov. Sultra sudah 41,7 13 Prov. Kalbar sudah 78,6 30 Prov. Sulut sudah 57,1 14 Prov. Kalsel sudah 100,0 31 Prov. Sumbar sudah 95,0 15 Prov. Kalteng sudah 85,7 32 Prov. Sumsel sudah 86,7 16 Prov. Kaltim sudah 92,9 33 Prov. Sumut sudah 35,3 17 Prov. Kepulauan Riau sudah 100,0 Total (Rata-rata) 97 62,8 Sumber: LKPP, Data Per April 2012
  • 89. 70 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Perkembangan pembentukan LPSE di daerah memperlihatkan hasil yang cukup baik. Hingga April 2012, hampir seluruh provinsi di Indonesia telah memiliki LPSE. Dari 33 provinsi yang ada, 32 provinsi (97 persen) telah memiliki LPSE. Hanya 1 provinsi yang belum memiliki LPSE, yaitu Provinsi Papua Barat. Sedangkan untuk pengimplementasian e-Procurement dalam proses lelang (operasional lelang), dari 33 provinsi, 31 provinsi (94 persen) telah mengimplementasikan e-procurement dalam proses lelang (operasional lelang), terdapat 2 provinsi yang belum mengimplementasikan, yaitu provinsi Papua Barat dan Maluku Utara. Sementara itu, untuk kabupaten/kota, sebagian besar telah memiliki LPSE. Dari 497 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, sebanyak 312 kabupaten/kota (62,78 persen) telah memiliki LPSE. Namun, perkembangan pembentukan LPSE tersebut belum sejalan dengan pengimplementasian e-Procurement dalam proses lelang (operasional lelang). Dari total 497 kabupaten/kota, hanya 223 kabupaten/kota (44,87 persen) yang telah mengimplementasikan e-Procurement dalam proses lelang (operasional lelang). Hingga saat ini, baru 2 provinsi yaitu Provinsi Kep. Bangka Belitung dan DI Yogyakarta yang seluruh kabupaten/kotanya telah memiliki LPSE dan mengimplementasikan e-Procurement dalam proses lelang (operasional lelang). Sementara itu, terdapat 2 provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Maluku yang seluruh kabupaten/kotanya belum memiliki LPSE dan belum mengimplementasikan e-Procurement dalam proses lelang (operasional lelang). Tabel 3.17 Peta Sebaran Daerah Yang Sudah Menerapkan E-Proc Tahun 2012 No Daerah Status E-PROC No Daerah Status E-PROC Provinsi Kab/Kota(%) Provinsi Kab/Kota(%) 1 Prov. NAD sudah 17,4 18 Prov. Lampung sudah 42,9 2 Prov. Bali sudah 44,4 19 Prov. Maluku sudah 0,0 3 Prov. Bangka Belitung sudah 100,0 20 Prov. Maluku Utara belum 33,3 4 Prov. Banten sudah 75,0 21 Prov. NTB sudah 50,0 5 Prov. Bengkulu sudah 40,0 22 Prov. NTT sudah 9,5 6 Prov. D. I. Yogyakarta sudah 100,0 23 Prov, Papua sudah 3,5 7 Prov. DKI Jakarta sudah 0,0 24 Prov. Papua Barat belum 0,0 8 Prov. Gorontalo sudah 16,7 25 Prov. Riau sudah 58,3 9 Prov. Jambi sudah 45,5 26 Prov. Sulbar sudah 60,0 10 Prov. Jawa Barat sudah 92,3 27 Prov. Sulsel sudah 25,0 11 Prov. Jawa Tengah sudah 82,9 28 Prov. Sulteng sudah 36,4 12 Prov. Jawa Timur sudah 63,2 29 Prov. Sultra sudah 0,0 13 Prov. Kalbar sudah 50,0 30 Prov. Sulut sudah 21,4 14 Prov. Kalsel sudah 84,6 31 Prov. Sumbar sudah 95,0 15 Prov. Kalteng sudah 21,4 32 Prov. Sumsel sudah 53,3 16 Prov. Kaltim sudah 57,1 33 Prov. Sumut sudah 5,9 17 Prov. Kepulauan Riau sudah 85,7 Total (Rata-rata) 94% 44,9% Sumber: LKPP, Data Per April 2012
  • 90. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 71 3.9.3 Opini LKPD Terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2010, hasil pemeriksaan BPK selama tahun 2011 atas 516 LKPD dari keseluruhan 524 pemerintah daerah di Indonesia memperlihatkan bahwa mayoritas pemerintah daerah di Indonesia masih mendapatkan opini WDP 6 , baik untuk level provinsi maupun kabupaten/kota. Dari total 516 LKPD, BPK memberikan opini WTP atas 34 LKPD (7 persen), opini WDP atas 341 LKPD (66 persen), TW atas 26 LKPD (5 persen) dan TMP atas 115 LKPD (22 persen). Di level provinsi, dari 33 pemprov yang menyerahkan LKPD, terdapat 18 persen yang mendapatkan opini WTP atau sebanyak 6 provinsi, yakni Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya terdapat 22 provinsi atau 67 persen yang mendapatkan opini WDP dan yang mendapatkan opini TMP sebanyak 15 persen. Untuk kabupaten, terdapat 16 kabupaten atau baru sebesar 4 persen yang mendapatkan opini WTP. Sedangkan yang mendapatkan opini WDP sebanyak 252 pemda atau 65 persen. Untuk pemerintah kota, perkembangannya lebih baik dibandingkan dengan pemerintah kabupaten, yakni terdapat 12 kota atau sebesar 13 persen yang berhasil mendapatkan opini WTP. Selebihnya, terdapat 67 kota atau 72 persen yang mendapatkan opini WDP. Gambar 3.50 Peta Kepatuhan Penyampaian LKPD Tahun 2010 6 Terdapat empat kategori hasil penilaian BPK, yaitu a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian – WTP (unqualified opinion); b. Opini Wajar Dengan Pengecualian – WDP (qualified opinion); c. Opini Tidak Wajar – TW (adverse opinion); d. Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat – TMP (disclaimer of opinion). 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 NAD SumateraUtara SumateraBarat Riau Jambi SumateraSelatan Bengkulu Lampung Kep.BangkaBelitung Kep.Riau DKIJakarta JawaBarat JawaTengah DIYogyakarta JawaTimur Banten Bali NusaTenggaraBarat NusaTenggaraTimur KalimantanBarat KalimantanTengah KalimantanSelatan KalimantanTimur SulawesiUtara SulawesiTengah SulawesiSelatan SulawesiTenggara Gorontalo SulawesiBarat Maluku MalukuUtara Papua PapuaBarat Jumlah Kab/Kota Jumlah LKPD Sumber: BPK, IHPS II 2011, Maret 2012
  • 91. 72 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2011 yang diterbitkan BPK pada bulan maret 2012, mayoritas pemerintah daerah telah menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk level provinsi, 33 pemerintah daerah telah menyampaikan laporan keuangannya. Hanya saja, untuk level kabupaten/kota terdapat 4 (empat) kabupaten yang dikarenakan statusnya sebagai daerah otonom baru sehingga belum berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Keempat daerah tersebut berada di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah dan Kabupaten Puncak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh daerah telah memiliki kepatuhan yang tinggi untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan setiap tahunnya. Adapun rekapitulasi capaian opini atas LKPD secara rinci diilustrasikan sebagaimana gambar di bawah ini. Gambar 3.51 Pencapaian Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2012 3.9.4 Implementasi SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya untuk memperkuat dan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Implementasi SAKIP dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja seluruh instansi pemerintah dan melihat komitmen penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja. Implementasi ini, sekaligus untuk mengawal peningkatan kualitas reformasi birokrasi, khususnya birokrasi yang berorientasi pada hasil (outcome oriented). 5 1 1 3 5 1 2 1 6 3 1 2 1 1 17 1 18 11 12 15 8 7 8 7 1 26 33 4 32 4 7 8 8 13 7 13 5 2 10 18 5 6 6 1 5 3 1 11 2 3 1 1 2 2 3 14 4 3 7 2 5 7 10 9 19 7 1 2 1 1 1 2 4 1 7 6 1 0 5 10 15 20 25 30 35 NAD SumateraUtara SumateraBarat Riau Jambi SumateraSelatan Bengkulu Lampung Kep.BangkaBelitung Kep.Riau DKIJakarta JawaBarat JawaTengah DIYogyakarta JawaTimur Banten Bali NusaTenggaraBarat NusaTenggaraTimur KalimantanBarat KalimantanTengah KalimantanSelatan KalimantanTimur SulawesiUtara SulawesiTengah SulawesiSelatan SulawesiTenggara Gorontalo SulawesiBarat Maluku MalukuUtara Papua PapuaBarat WTP WDP TMP TW Sumber: BPK, IHPS II 2011, Maret 2012
  • 92. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 73 Setiap tahun, melalui koordinasi Kementerian PAN dan RB, dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, atas penyelenggaraan manajemen kinerja pada birokrasi pemerintah, pada seluruh instansi pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga) dan pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Evaluasi ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP), (2) memberikan rekomendasi untuk peningkatan dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah dan (3) menyusun peringkat hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur Negara. Adapun kategorisasi penilaian sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.18. Tabel 3.18 Pengkategorian Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No Predikat Nilai Absolut Interpretasi Karakteristik Instansi 1. AA >85-100 Memuaskan Memimpin perubahan, berbudaya kinerja, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel 2. A >75-85 Sangat Baik Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. 3. B >65-75 Baik dan perlu sedikit perbaikan Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. 4. CC >50-65 Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar. 5. C >30-50 Agak kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar. 6. D 0-30 Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar. Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar. Sumber: Kementerian PAN & RB, 2012 Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2011, sebanyak 32 dari 33 provinsi telah menyampaikan laporan. Dari jumlah itu hanya 30 provinsi yang dievaluasi dikarenakan 2 provinsi lain terlambat dalam menyampaikan laporan. Sedangkan untuk level kabupaten/kota, sebanyak 422 dari 497 kabupaten/kota telah menyampaikan laporan dan dari jumlah itu hanya 180 kabupaten/kota yang dinilai. Penilaian diprioritaskan bagi daerah- daerah yang pada tahun sebelumnya belum dinilai. Adapun rincian skor LAKIP untuk masing- masing provinsi sebagaimana Tabel 3.19.
  • 93. 74 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Tabel 3.19 Pencapaian Skor LAKIP di Level Provinsi Tahun 2011 No Provinsi Predikat No Provinsi Predikat No Provinsi Predikat 1 Jateng B 11 Maluku CC 21 Banten C 2 Kaltim B 12 NTB CC 22 Bengkulu C 3 Bali CC 13 NTT CC 23 Gorontalo C 4 DIY CC 14 Riau CC 24 Jambi C 5 DKI Jakarta CC 15 Sulteng CC 25 Kalteng C 6 Jabar CC 16 Sulut CC 26 Kep. Babel C 7 Jatim CC 17 Sulbar CC 27 Lampung C 8 Kalbar CC 18 Sulsel CC 28 Papua C 9 Kalsel CC 19 Sumut CC 29 Sulbar C 10 Kep. Riau CC 20 NAD C 30 Sulsel C Sumber: Kementerian PAN & RB, 2012 3.9.5 Perkembangan Politik Indeks Demokrasi Indonesia Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat untuk mengukur perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Terdapat 3 aspek yang diukur, yaitu aspek kebebasan sipil, hak- hak politik dan lembaga demokrasi. Gambar 3.52 Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2009 dan 2010 Pada tahun 2009 tingkat kinerja demokrasi rata-rata provinsi di Indonesia mencapai 67,30 atau kategori sedang (Indeks 60<80). Namun terjadi penurunan menjadi 63,7 pada tahun 2010. Penurunan ini disebabkan turunnya Indeks Kebebasan Sipil dari 86,97 pada tahun 2009 67,30 86,97 54,60 62,7263,17 82,53 47,87 63,11 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 IDI Kebebasan Sipil Hak Politik Lembaga Demokrasi 2009 2010 Sumber: IDI 2010, Bappenas, UNDP; IDI 2012, BPS
  • 94. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 75 menjadi 82,53 atau kategori tinggi (Indeks >80) pada tahun 2010; dan menurunnya Indeks Hak-hak Politik dari 54,60 atau kategori rendah (Indeks <60) pada tahun 2009 menjadi 47,87 di tahun 2010. Berbeda dengan kedua Indeks Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik, Indeks Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan dari 62,72 tahun 2009 menjadi 63,11 (kategori sedang) pada tahun 2010. Turunnya angka Indeks rata-rata seluruh provinsi Indonesa pada tahun 2010 dikontribusi oleh menaiknya jumlah aksi atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat dan antar kelompok masyarakat. Berdasarkan IDI tahun 2010, sebanyak 6 provinsi memiliki indeks dengan kategori rendah (indeks < 60) dan sebanyak 27 provinsi termasuk ke dalam kategori sedang (60< indeks <80). Tidak ada satu pun provinsi di Indonesia memiliki indeks dengan kategori tinggi (indeks > 80). Gambar 3.53 Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2010 60,26 67,75 59,92 69,51 67,57 64,97 54,79 56,67 66,63 65,94 73,04 70,94 71,10 69,32 72,05 58,13 72,44 60,60 55,12 74,33 63,42 59,41 77,44 62,89 65,94 67,80 70,78 73,65 65,88 71,45 63,04 63,45 65,36 63,17 Papua Papua Barat Maluku Utara Maluku Sulawesi Barat Gorontalo Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Bali Banten Jawa Timur DI. Yogyakarta Jawa Tengah Jawa Barat DKI Jakarta Kep. Riau Kep. Bangka Belitung Lampung Bengkulu Sumatera Selatan Jambi Riau Sumatera Barat Sumatera Utara NAD NASIONAL IDI Kebebasan Sipil Hak Politik Lembaga Demokrasi Sumber : BPS 2012
  • 95. 76 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Pada aspek lembaga demokrasi, sebanyak 3 provinsi (9 persen) memiliki indeks kategori tinggi, 24 provinsi (73 persen) memiliki indeks dengan kategori sedang dan 6 provinsi (9 persen) termasuk dalam kategori rendah. Pada aspek hak-hak politik, hanya 4 provinsi memiliki indeks sedang dan sisanya 29 provinsi termasuk kedalam kategori rendah. Berbeda dengan kedua aspek lainnya, aspek kebebasan sipil telah berkembang pesat di seluruh provinsi di Indonesia, yang dapat mencapai rata-rata 82,53 atau kategori tinggi. Untuk kebebasan sipil ini, sebanyak 25 provinsi berada pada peringkat tinggi, 7 provinsi termasuk kategori sedang dan 1 provinsi yang mendapatkan indeks rendah. Dengan tingginya Indeks Kebebasan Sipil dan rendahnya Indeks Hak-hak Politik dan Lembaga Demokrasi menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan masyarakat dan pelayanan yang dapat diberikan oleh penyelenggara pemerintahan daerah. Kesenjangan ini harus direspon dan diatasi agar tidak menimbulkan ketidakpuasan masyarakat lebih lanjut dan dapat memicu timbulnya aksi kekerasan. Gambar 3.54 Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Kepulauan Tahun 2010 Indeks Demokrasi Indonesia 2010 berdasarkan Kepulauan menunjukkan seluruh kelompok wilayah mencapai indeks (IDI) rata-rata di atas indeks Nasional (63,17). Dari seluruh wilayah kepulauan, angka indeks Kalimantan adalah yang tertinggi (71,10), sementara angka indeks terendah ada di Wilayah Maluku-Papua (64,36). Demikian pula halnya dengan indeks Kebebasan Sipil. Seluruh Wilayah Kepulauan menunjukkan angka indeks di atas rata-rata nasional (82,53). Niilai indeks Kebebasan Sipil tertinggi adalah di Wilayah Maluku-Papua dan terendah di Wilayah Jawa. Sementara itu, bila melihat indeks Hak-hak Politik, hanya Wilayah Maluku-Papua yang nilai indeksnya di bawah rata-rata nasional, yakni 38,74. Pada indeks Lembaga Demokratis, seluruh Wilayah Kepulauan menunjukkan angka indeks di atas rata-rata nasional. 63,17 67,02 65,05 67,54 71,10 66,41 64,36 82,53 84,29 84,10 85,62 89,80 85,71 94,84 47,87 54,09 47,66 51,30 56,95 50,73 38,74 63,11 65,85 68,73 70,59 70,06 67,05 66,73 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 NASIONAL Sumatera Jawa Bali-NTB-NTT Kalimantan Sulawesi Maluku-Papua IDI Kebebasan Sipil Hak Politik Lembaga Demokrasi Sumber : BPS 2012
  • 96. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 77 Angka Pemilih Dan Partisipasi Pemilih Salah satu indikator yang diukur dalam demokrasi adalah tingkat partisipasi politik dalam pemilu dan pemilukada. Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009, jumlah pemilih dalam berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) SK 164 berjumlah 171.265.442 orang (Pemilu 2009 dalam Angka, KPU). Sedangkan jumlah pemilih tetap dalam Pemilu Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 berjumlah 176.411.434 orang (Pemilu 2009 dalam Angka, KPU). Pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2009, persentasi jumlah pemilih terbesar berada di Jawa yang mencapai 59,8 persen. Keseluruhan provinsi yang berada di Jawa memiliki kurang lebih total 24,9 persen jumlah kabupaten/kota. Gambar 3.55 Jumlah Kabupaten/Kota dan Jumlah Pemilih Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 1,8 5,4 1,8 2,0 0,7 1,2 3,0 0,7 3,1 0,5 5,0 16,9 15,3 1,6 17,2 3,8 1,6 1,8 1,6 1,8 0,9 1,4 1,4 1,0 1,0 3,3 0,4 0,9 0,4 0,6 0,4 1,2 0,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Kab/kota Pemilih pemilu legislatif (%) Pemilih pemilu presiden (%) Sumber: KPU; Pemilu dalam Angka, 2010
  • 97. 78 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Pada Pemilu legislatif, persentasi jumlah pemilih di Jawa tidak jauh berbeda, yaitu 60,7 persen. Dua puluh tujuh (27) provinsi lain dengan 75,1 persen jumlah kabupaten/kota di Indonesia memiliki persentasi jumlah pemilih sebanyak 40,2 persen pada Pemilu Presiden/Wapres dan 39,3 persen pada Pemilu Legislatif. Persentasi jumlah kabupaten/kota dan jumlah pemilih pada masing-masing provinsi pada Pemilu Anggota Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden disajikan dalam Gambar 3.55. Tingkat partisipasi politik pada pemilu legislatif tahun 2009 rata-rata seluruh Indonesia mencapai 70,9 persen, lebih rendah dari pemilu tahun 2004 yang mencapai 77,4 persen. Sedangkan untuk Pemilu Presiden 2009 tingkat partisipasinya mencapai 72,6 persen, juga lebih rendah dari pemilu tahun 2004 yang mencapai 84,1 persen. Dibandingkan pelaksanaan tahun 2004 dan 2009, tingkat partisipasi politik pada pemilu 2009 cenderung mengalami penurunan. Agar tidak terjadi penurunan lebih lanjut pada Pemilu 2014 mendatang, upaya keras harus dilakukan melalui pendidikan politik dengan metode yang tepat sasaran. Gambar 3.56 Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilu Tahun 1971 – 2009 Tingkat partisipasi pemilih tertinggi dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD diperoleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan terendah diperoleh provinsi DKI Jakarta. Sedangkan pada Pemilu Presiden/Wapres, Provinsi Papua mencapai tingkat partisipasi pemilih tertinggi yaitu 85 persen dan Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 61 persen. 94,0% 90,6% 91,2% 91,3% 90,9% 88,9% 93,3% 84,1% 71,0%77,4% 72,6% 1971 1977 1982 1987 1992 1997 1999 2004 2009 Tingkat Partisipasi Pemilu Legislatif Tingkat Partisipasi Pemilu Presiden Sumber: IDEA dan KPU, 2011
  • 98. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 79 Gambar 3.57 Tingkat Partisipasi Politik Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Berdasarkan wilayah, tingkat partisipasi Pilpres 2009 di Maluku dan Papua adalah sebesar 80 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat partisipasi di Sumatera 70,0 persen, Jawa 72,0 persen, Bali, NTB dan NTT 76,0 persen, Kalimantan 70,0 persen dan Sulawesi 75,0 persen. Tingkat partisipasi ini dihitung dari pemilih di DPT yang menggunakan hak pilih. Sedangkan, persentasi jumlah pemilih di DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya di Sumatera adalah tertinggi sebesar 30,0 persen dan di Maluku dan Papua mencapai 20,0 persen lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lainnya. 75 66 70 68 60 75 77 75 74 70 51 73 71 73 68 72 77 75 81 73 69 71 67 79 78 73 78 75 83 81 80 90 81 0 20 40 60 80 100 NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Pemilih pemilu presiden (%) Pemilih pemilu legislatif (%) Sumber: Pemilu 2009 dalam Angka, KPU
  • 99. 80 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Gambar 3.58 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilpres di Berbagai Wilayah Tahun 2009 70,0% 30,0% 0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 Pemilih di DPT yang Menggunakan Hak Pilih Pemilih di DPT yang Tidak Menggunakan Hak Pilih Jumlah DPT: 35.826.186 orang Sumatera 72,0% 28,0% 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 Pemilih di DPT yang Menggunakan Hak Pilih Pemilih di DPT yang Tidak Menggunakan Hak Pilih Jumlah DPT: 103.821.470 orang Jawa 76,0% 24,0% 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 Pemilih di DPT yang Menggunakan Hak Pilih Pemilih di DPT yang Tidak Menggunakan Hak Pilih Jumlah DPT: 8.750.838 orang Bali - NTT - NTB 70,0% 30,0% 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 Pemilih di DPT yang Menggunakan Hak Pilih Pemilih di DPT yang Tidak Menggunakan Hak Pilih Jumlah DPT: 9.894.265 orang Kalimantan 75,0% 25,0% 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 Pemilih di DPT yang Menggunakan Hak Pilih Pemilih di DPT yang Tidak Menggunakan Hak Pilih Jumlah DPT: 12.405.626 orang Sulawesi 80,0% 20,0% 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 Pemilih di DPT yang Menggunakan Hak Pilih Pemilih di DPT yang Tidak Menggunakan Hak Pilih Jumlah DPT: 4.565.389 orang Maluku - Papua Sumber: Pemilu 2009 dalam Angka, KPU
  • 100. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 81 Pada Pemilukada yang dilaksanakan di seluruh Provinsi di Indonesia, rata-rata tingkat partisipasi politiknya mencapai 75,6 persen. Dari seluruh provinsi tersebut, sebanyak 16 provinsi memiliki tingkat partisipasi politik di atas rata-rata 75,6 persen dan 17 provinsi di bawah rata-rata. Gambar 3.59 Tingkat Partisipasi Politik pada Pemilukada Tahun 2010-2011 79,7 69,5 71,6 68,3 75,1 75,7 71,7 72,3 81,9 56,5 69,8 68,7 73,9 70,7 67,3 74,8 71,5 71,4 70,2 82,0 81,7 76,0 83,6 82,4 77,0 76,7 79,9 83,1 83,3 83,0 84,0 84,7 75,6 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 NAD Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Lampung Bengkulu Kep. Bangka Belitung Kepualauan Riau Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Banten Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kaliamantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat RATA - RATA PARTISIPASI PEMILIH Sumber : Ditjen Otonomi Daerah-Kemdagri, 2011
  • 101. 82 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 3.10 Pelaksanaan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 3.10.1 Pelaksanaan MP3EI Tahun 2011 dan 2012 MP3EI berisi arahan pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik untuk mendorong percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Untuk mengimplementasikannya, Pemerintah juga sudah membentuk Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI). Sejak MP3EI diluncurkan sampai dengan akhir Desember 2011, telah dilaksanakan groundbreaking proyek yang mendukung pelaksanaan MP3EI sebanyak 94 proyek dengan total nilai investasi Rp. 499,5 Triliun. Selengkapnya rekapitulasi kegiatan MP3EI yang telah groundbreaking hingga Desember 2011 terdapat dalam Tabel 3.20. Tabel 3.20 Rekapitulasi Kegiatan MP3EI Yang Telah Groundbreaking (Sampai Akhir Desember 2011) Koridor Ekonomi Jumlah Proyek Nilai Investasi Total Infrastruktur Sektor Riil Infrastruktur (Rp. Miliar) Sektor Riil (Rp. Miliar) Proyek Investasi (Rp. Miliar) Sumatera 17 2 35.429 62.505 19 97.934 Jawa 8 8 64.674 71.397 16 136.071 Kalimantan 3 12 1.586 14.644 15 16.230 Sulawesi 1 26 3.000 142.267 27 145.267 Bali-NT 6 1 36.065 829 7 36.894 Papua-Kep.Maluku 3 7 1.011 66.120 10 67.131 Total 38 56 141.765 357.762 94 499.527 Proyek MP3EI tersebut tersebar di 6 (enam) koridor ekonomi yang terdiri dari investasi untuk proyek sektor riil senilai Rp.357,8 triliun (56 proyek) dan pembangunan infrastruktur Rp.141,7 triliun (38 proyek). Proyek-proyek tersebut akan dibiayai oleh Pemerintah dengan nilai investasi sebesar Rp.71,6 triliun (24 proyek), BUMN sebesar Rp.131 triliun (24 proyek), swasta sebesar Rp.168,6 triliun (38 proyek) dan melalui Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS sebesar Rp.128,3 triliun (8 proyek). Pada tahun 2012, MP3EI melalui KP3EI juga telah merencanakan untuk melakukan groundbreaking terhadap 84 proyek yang terdiri dari investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur dengan nilai total Rp.536,3 triliun. Adapun proyek-proyek tersebut akan dibiayai oleh Pemerintah sebesar Rp.66,2 triliun (15 proyek), BUMN sebesar Rp.90,3 triliun (20 proyek), swasta sebesar Rp.301,6 triliun (38 proyek) dan campuran sebesar Rp.78,2 triliun (11 proyek). Sumber: Sekretariat KP3EI
  • 102. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 83 Dalam rangka penguatan SDM dan IPTEK, pada tahun 2012 telah direncanakan program penguatan SDM sebanyak 76 program dengan nilai total investasi Rp.580 miliar. Sedangkan untuk program pengembangan IPTEK, direncanakan untuk melaksanakan 134 program dengan nilai total investasi Rp.3,8 triliun. Selengkapnya jumlah dan nilai program bidang SDM IPTEK di setiap koridor ekonomi terdapat dalam Gambar 3.60 dan Gambar 3.61. Gambar 3.60 Jumlah dan Nilai Program Bidang SDM di setiap Koridor Ekonomi Tahun 2012 Gambar 3.61 Jumlah dan Nilai Program Bidang IPTEK di setiap Koridor Ekonomi 45 15 16 22 23 11 6 8 6 76 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 JumlahProgramSDM Community College Politeknik Universitas 191 170 218 272 116 91 22 31 47 579 0 100 200 300 400 500 600 700 NilaiProgramSDM(IDRMiliar) Community College Politeknik Universitas 34 35 65 20 54 12 15 11 22 134 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 JumlahProgramIPTEK Litbang Centre of Exellence Fasilitas Riset 1053 1330 1449 498 1832 295 315 320 572 3832 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 NilaiProgramIPTEK(IDRMiliar) Litbang Centre of Exellence Fasilitas Riset Sumber: Sekretariat KP3EI Sumber: Sekretariat KP3EI
  • 103. 84 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Selain pembangunan infrastruktur dan penguatan SDM dan IPTEK, Pemerintah juga akan terus melakukan sejumlah perbaikan iklim investasi, antara lain melalui debottlenecking regulasi (deregulasi) terhadap peraturan yang dinilai menjadi penghambat bagi pelaksanaan investasi. Sampai April 2012, Pemerintah telah selesai melakukan revisi terhadap 31 regulasi dan sedang menyelesaikan 16 regulasi lainnya (lihat Tabel 3.21). Upaya-upaya debottlenecking di atas tentunya tidak akan berhasil tanpa ada dukungan dari pemerintah daerah terutama untuk melakukan upaya debottlenecking guna memperbaiki iklim investasi di daerah masing-masing. Hal ini juga terkait untuk memastikan penetapan peraturan- peraturan daerah yang dapat mendukung terciptanya iklim investasi dan kepastian berusaha. Tabel 3.21 Status Penyempurnaan Regulasi (per April 2012) No. Jenis Regulasi Telah Diperbaiki Jenis Regulasi Sedang Diperbaiki Akan Diperbaiki 1 Undang-Undang (UU) 1 Rancangan Undang- Undang (RUU) 2 2 2 Peraturan Pemerintah (PP) 6 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) 4 3 3 Peraturan Presiden (Perpres) 14 Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) 2 1 4 Keputusan Presiden (Keppres) 1 Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres) 0 0 5 Instruksi Presiden (Inpres) 1 Rancangan Instruksi Presiden (RInpres) 0 0 6 Peraturan Menteri/Kepala 8 Rancangan Peraturan Menteri/Kepala 0 2 TOTAL 31 TOTAL 8 8 Sumber: Sekretariat KP3EI 3.10.2 Rencana MP3EI Tahun 2013 Suksesnya pelaksanaan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia sangat tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi nasional (intra dan inter wilayah) maupun konektivitas ekonomi Internasional Indonesia dengan pasar dunia. Untuk itu, Pemerintah akan terus melakukan upaya pembangunan infrastruktur dalam rangka penguatan konektivitas nasional. Adapun Isu strategis terkait infrastruktur pada tahun 2013 dalam mendukung pelaksanaan MP3EI adalah sebagai berikut: a. Peningkatan konektivitas (domestic connectivity) untuk menunjang pertumbuhan dan pemerataan; b. Peningkatan keselamatan transportasi; c. Pengembangan transportasi di Kota Metropolitan; d. Penyediaan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) untuk peningkatan ketahanan dan ketersediaan air; e. Percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).
  • 104. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 85 Dengan mempertimbangkan beberapa isu strategis dimaksud, Pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan rencana alokasi pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pada rencana pembangunan infrastruktur tahun 2013, Pemerintah sudah melakukan peningkatan alokasi indikatif pembangunan infrastruktur sekitar 17,1 triliun rupiah dari TA 2012. Meskipun demikian, kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur masih terdapat kekurangan sekitar 12,9 triliun rupiah dari kebutuhan anggaran yang sudah diidentifikasi sampai tahun 2013 sebesar 52.5 triliun rupiah. Untuk lebih jelasnya, rekapitulasi alokasi indikatif kegiatan konektivitas tahun 2013 menurut kementerian/lembaga (dalam miliar rupiah) dapat dilihat pada Tabel 3.22 dan Gambar 3.62. Tabel 3.22 Alokasi dan Kebutuhan Tambahan Konektivitas Tahun 2013 (Miliar Rupiah) Kebutuhan Alokasi Kebutuhan Tambahan(Pagu Indikatif) Kementerian PU 21.579,18 18.428,54 3.215,89 Ditjen Bina Marga 15.680,41 13.091,27 2.589,14 Ditjen SDA 5.700,29 5.157,29 543,00 Ditjen Cipta Karya 198,49 179,99 18,50 Kementerian Perhubungan 18.390,52 14.310,76 4.079,76 Ditjen Perkeretaapian 10.383,06 7.130,77 3.252,29 Ditjen Perhubungan Darat 660,00 454,47 205,53 Ditjen Perhubungan Laut 5.373,02 4.930,98 442,04 Ditjen Perhubungan Udara 1.974,44 1.794,54 179,90 Kementerian ESDM 11.443,01 6.819,90 4.623,11 Ditjen Ketenagalistrikan 11.443,01 6.819,90 4.623,11 Kementerian Kominfo 1.040,00 5,00 1.035,00* Ditjen Penyelenggaraan Pos Dan Informatika 1.040,00 5,00 1.035,00* Kementerian Perdagangan 51,00 51,00 - TOTAL 52.503,71 39.615,20 12.953,76 Gambar 3.62 Rekapitulasi Alokasi Indikatif Kegiatan Konektivitas Tahun 2013 Menurut Kementerian/Lembaga (Miliar Rupiah) Kementerian PU 18.428,54 Kementerian Perhubungan 14.310,76 Kementerian ESDM 6.819,90 Kementerian Kominfo 5,00 Kementerian Perdagangan 51.00 Sumber : Sekretariat Timja Konektivitas, 2012 Keterangan (*) : Kebutuhan tambahan akan dipenuhi dari ICT Fund. Sumber: Sekretariat Timja Konektivitas, 2012
  • 105. 86 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Untuk penguatan konektivitas di setiap koridor ekonomi, Pemerintah melalui Tim Kerja Konektivitas telah menetapkan kebijakan untuk pengalokasian MP3EI dalam RKP 2013, yaitu: Koridor Ekonomi Sumatera a. Penanganan jalan wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan ekonomi antara lain ke Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangke, Dumai dan Kawasan Industri Muara Enim; b. Memberikan alternatif moda transportasi darat dengan pembangunan jalan kereta api di NAD dan Sumatera Utara; c. Memperkuat transportasi udara terutama provinsi Jambi, Sumatera Utara dan Palembang; d. Memperkuat transportasi moda laut melalui peningkatan kapasitas penyeberangan Bakauheni sisi Barat. Koridor Ekonomi Jawa a. Penanganan moda transportasi kereta api wilayah utara Jawa antara lain dengan pembangunan jalur ganda lintas utara Jawa dan jalur ganda di Wilayah Jabodetabek; b. Pengembangan beberapa pelabuhan, antara lain pengembangan pelabuhan di Pulau Madura, Pelabuhan Pamanukan dan Perluasan pelabuhan Tanjung Mas; c. Memperkuat dan meningkatkan kualitas jalan lintas utara Jawa dengan bagian selatan Jawa. Koridor Ekonomi Kalimantan a. Penanganan jalan dan jembatan di Kalimatan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur; b. Dalam meningkatkan ekspor migas dan pertanian, penguatan kapasitas pelabuhan menjadi prioritas, antara lain peningkatan kapasitas Pelabuhan Maloy dan Pengembangan Pelabuhan Pontianak. Koridor Ekonomi Sulawesi a. Pembangunan jalan dalam memperkuat sistem distribusi komoditas dari Makasar ke wilayah lainnya dan jalan pertambangan nikel di Wilayah Kendari; b. Meningkatkan hubungan dari Wilayah Sulawesi ke wilayah lainnya, akan didukung dengan pengembangan beberapa pelabuhan laut, antara lain Bitung sebagai Hub Internasional dan pelabuhan regional lainnya. Koridor Ekonomi Bali-NT a. Infrastruktur jalan dalam mendukung pengembangan pariwisata dan pusat peternakan di Sumbawa menjadi salah satu prioritas di Wilayah Nusa Tenggara;
  • 106. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 87 b. Penguatan konektivitas dan sistem logistik di Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan mengembangkan kapasitas pelabuhan peti kemas Tenau serta pelabuhan rakyat Nomainsain; c. Memperkuat pengembangan Wilayah Bali sebagai pusat pariwisata Internasional. Koridor Ekonomi Papua - Kepulauan Maluku a. Memperkuat kapasitas pelabuhan di Maluku Utara dan Kepulauan Maluku sebagai tulang punggung konektivitas di kepulauan tersebut; b. Penanganan jalan difokuskan dalam rangka mendukung pengembangan wilayah ekonomi, antara lain Kawasan Perikanan Morotai; c. Rehabilitasi Bandar Udara Morotai; d. Meningkatkan konektivitas:  Antara Manokwari dan Sorong sehingga dapat meningkatkan distribusi barang dari pusat pertumbuhan tersebut ke wilayah pedalaman;  Menuju Wilayah MIFEE maupun ke wilayah pegunungan di bagian tengah Wilayah Papua. Peningkatan kapasitas pelabuhan yang dapat mengurangi beban jalan dan meningkatkan efisiensi distribusi komoditas di Wilayah Papua akan menjadi lebih efektif (short-sea shipping). 3.11 Postur Pendapatan dan Belanja Daerah 3.11.1 Postur Pendapatan Daerah Pendapatan daerah meningkat dengan laju rata-rata sebesar 11,4 persen per tahun. Pada tahun 2011 nilai total pendapatan daerah mencapai Rp 459,86 triliun, atau meningkat sebesar 18 persen dari tahun 2010 yang nilainya sebesar Rp 386,34 triliun. Sementara itu belanja daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 11,8 persen per tahun. Pada tahun 2011 nilai total belanja daerah mencapai Rp 495,23 triliun, atau meningkat sebesar 17 persen dari tahun 2010 yang nilainya sebesar Rp 426,86 triliun. Defisit anggaran cenderung menurun dan pada tahun 2011 secara keseluruhan besarnya 1,1 persen, jauh menurun dari kondisi tahun 2010 sebesar 3,6 persen (DJPK Kemenkeu, 2011). Berdasarkan komposisi pendapatan daerah secara agregat (provinsi dan kabupaten/kota) selama periode 2007-2011, terlihat bahwa porsi dana perimbangan (DAU, DAK dana Bagi Hasil) masih lebih besar dibandingkan sumber pendapatan yang lain. Hal ini menunjukkan masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan dari pusat; walaupun secara agregat porsi Pendapatan Asli Daerah terus meningkat.
  • 107. 88 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Gambar 3.63 Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2007 – 2011 Sumber: DJPK Kemenkeu, 2011 Secara kewilayahan, Jawa-Bali memiliki rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan yang relatif tinggi dibandingkan wilayah lain, khususnya Indonesia Bagian Timur. Semakin besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang semakin tinggi. Tingginya rasio PAD/total pendapatan di Wilayah Jawa menggambarkan kapasitas daerah yang lebih baik dalam menggali sumber pendapatan di tingkat lokal (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah). Hal ini sekaligus juga menggambarkan relatif berkembangnya perekonomian daerah di Jawa dan Bali. Sebaliknya Wilayah Indonesia Bagian Timur memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pusat. Gambar 3.64 Rasio Pendapatan Daerah Menurut Wilayah Tahun 2011 Sumber: DJPK Kemenkeu, 2011 2007 2008 2009 2010 2011 PAD 16,8 17,8 17,8 18,6 19,7 Daper 78,6 76,0 74,4 75,7 71,2 Lain2 4,6 6,2 7,8 5,8 9,2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Persen PAD/Tot Daper/Tot Trans/Tot Sumatera 14,4 75,3 84,0 Jawa Bali 32,9 59,2 65,6 Kalimantan 14,7 80,9 83,6 Sulawesi 12,5 80,2 86,7 NT Maluku Papua 6,3 76,9 92,4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Persen
  • 108. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 89 Gambar 3.65 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Kabupaten Dan Kota Se-Provinsi Tahun 2011 Gambar 3.66 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Provinsi Tahun 2011 Sumber: DJPK Kemenkeu, 2011 Bila dianalisis lebih rinci berdasarkan APBD kabupaten/kota di setiap provinsi, maka kabupaten/kota di Bali memiliki kemandirian fiskal tertinggi, sedangkan kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat memiliki kemandirian fiskal terendah. Hal ini berkaitan dengan berkembangnya industri pariwisata di Bali yang memberikan sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar. Sementara itu untuk APBD provinsi, Jawa Timur memiliki kemandirian fiskal tertinggi, diikuti provinsi-provinsi lain di Wilayah Jawa-Bali. Sebaliknya Provinsi Papua Barat dan Papua memiliki ketergantungan fiskal yang sangat tinggi. 5,6 26,1 16,5 4,0 14,2 5,9 5,0 12,8 9,9 13,4 4,8 6,1 4,6 6,3 7,9 14,9 3,7 3,5 7,2 8,2 5,5 2,8 2,6 7,0 3,5 7,8 4,4 6,7 4,4 6,8 5,4 8,9 - 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 NAD Bali Banten Bengkulu Di Yogyakarta DKI Jakarta Gorontalo Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kep. Bangka Belitung Kep. Riau Lampung Maluku Maluku Utara Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Papua Papua Barat Riau Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara 2011 2008 11,2 58,3 71,1 36,8 49,3 61,4 19,3 40,8 75,0 71,2 76,9 42,2 56,8 39,0 41,0 32,8 28,7 50,2 20,1 11,1 44,4 28,5 5,7 2,9 35,1 15,9 62,0 27,9 34,5 35,9 54,7 45,5 71,0 - 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 NAD Bali Banten Bengkulu Di Yogyakarta DKI Jakarta Gorontalo Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kep. Bangka Belitung Kep. Riau Lampung Maluku Maluku Utara Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Papua Papua Barat Riau Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara 2011 2008
  • 109. 90 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 3.11.2 Postur Belanja Daerah Secara umum porsi belanja daerah terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai, diikuti belanja modal dan belanja barang dan jasa. Selama periode 2007-2011 komposisi belanja daerah justru semakin jauh dari ideal. Hal ini ditunjukkan dengan makin meningkatnya porsi belanja pegawai di satu sisi dan semakin mengecilnya porsi belanja modal. Jika pada tahun 2007 rasio antara belanja pegawai dan belanja modal hanya 4:3 maka pada tahun 2011 belanja pegawai mencapai lebih dari dua kali lipat belanja modal. Peningkatan belanja pegawai ini berjalan seiring dengan meningkatnya jumlah pegawai di daerah, khususnya di kabupaten. Hal ini patut mendapat perhatian mengingat belanja modal merupakan kunci daya ungkit APBD dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui pembangunan infrastruktur publik. Gambar 3.67 Komposisi Belanja Daerah Tahun 2007 – 2011 Sumber: DJPK Kemenkeu, 2011 Gambar 3.68 Rasio Belanja Daerah Menurut Wilayah Tahun 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Pegawai 39,9 42,0 43,1 46,5 46,3 Barang/Jasa 18,9 18,8 19,3 19,2 21,0 Modal 30,0 27,7 26,3 22,5 22,9 Lain-lain 11,2 11,5 11,3 11,7 9,8 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 Persen BP/Tot BBJ/Tot BM/Tot Sumatera 45,5 21,1 24,2 Jawa Bali 50,6 22,0 18,3 Kalimantan 37,5 21,1 32,3 Sulawesi 52,5 18,1 22,2 NT Maluku Papua 38,4 21,5 26,6 0 10 20 30 40 50 60 Persen Sumber: DJPK Kemenkeu, 2011
  • 110. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 91 Secara kewilayahan, Sulawesi memiliki rasio belanja pegawai tertinggi, sebaliknya Wilayah Kalimantan memiliki porsi belanja pegawai terendah. Hal ini berkaitan dengan rasio pegawai terhadap penduduk, di mana di Sulawesi mencapai 1,38 persen sedangkan di Kalimantan hanya 1,26 persen. Sementara itu Wilayah Kalimantan memiliki rasio belanja modal tertinggi di antara wilayah-wilayah lainnya. Hal ini didukung oleh besarnya pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan, khususnya Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Gambar 3.69 Rasio Belanja Pegawai Kabupaten/Kota Terhadap Total Belanja Menurut Provinsi Tahun 2008 dan 2011 Gambar 3.70 Rasio Belanja Pegawai Provinsi Terhadap Total Belanja Tahun 2008 dan 2011 Berdasarkan analisis menurut provinsi, terlihat bahwa peningkatan rasio belanja pegawai kabupaten/kota di hampir semua provinsi antara tahun 2008 dan 2011. Hanya di Provinsi Kepulauan Riau dan Jawa Barat yang kabupaten/kotanya relatif tidak mengalami perubahan. - 20,0 40,0 60,0 80,0 NAD Bali Banten Bengkulu Di Yogyakarta DKI Jakarta Gorontalo Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kep. Bangka Belitung Kep. Riau Lampung Maluku Maluku Utara Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Papua Papua Barat Riau Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara 2011 2008 - 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 NAD Bali Banten Bengkulu Di Yogyakarta DKI Jakarta Gorontalo Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kep. Bangka Belitung Kep. Riau Lampung Maluku Maluku Utara Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Papua Papua Barat Riau Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara 2011 2008 Sumber: DJPK Kemenkeu, 2011
  • 111. 92 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Pada tahun 2011 kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki rasio belanja pegawai tertinggi, sedangkan kabupaten/kota di Papua Barat memiliki rasio terendah. Di tingkat provinsi, rasio belanja pegawai tertinggi dimiliki Provinsi Bengkulu dan Nusa Tenggara Timur, sedangkan rasio terendah dimiliki Provinsi Papua Barat. Gambar 3.71 Komposisi Belanja Kabupaten/Kota Menurut Fungsi dan Provinsi Gambar 3.72 Komposisi Belanja Provinsi Menurut Fungsi Sumber: DJPK Kemenkeu, 2011 Sementara itu, rasio belanja modal terhadap total belanja daerah cenderung menurun di hampir semua provinsi bila dibandingkan antara APBD tahun 2008 dan 2011. Penurunan rasio ini terjadi baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Hal ini perlu mendapat perhatian bila mengingat sebagain besar jaringan jalan yang mengalami kerusakan merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Pada tahun 2011 Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki rasio belanja modal tertinggi, sedangkan kabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta memiliki rasio terendah. Di tingkat provinsi, pada tahun 2011 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki rasio belanja modal tertinggi, sedangkan Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki rasio terendah kurang dari 10 persen. - 20 40 60 80 100 Bali Kep. Bangka Belitung Banten Bengkulu DI Yogyakarta DKI Jakarta Gorontalo Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kep. Riau Lampung Maluku Maluku Utara NAD Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Riau Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara - 20 40 60 80 100 Bali Kep. Bangka Belitung Banten Bengkulu DI Yogyakarta DKI Jakarta Gorontalo Jambi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kep. Riau Lampung Maluku Maluku Utara NAD Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Riau Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Sumatera Utara % Pendidikan Kesehatan Ketertiban dan Ketentraman Lingkungan Hidup Pariwisata dan Budaya Pelayanan Umum Perlindungan Sosial Ekonomi Perumahan dan Fasilitas Umum
  • 112. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 93 Jika belanja daerah dianalisis berdasarkan fungsi, maka secara umum alokasi belanja pemerintah kabupaten/kota yang terbesar adalah untuk fungsi pendidikan, kemudian diikuti alokasi fungsi pelayanan umum. Kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalokasikan 51 persen belanjanya untuk fungsi pendidikan yang merupakan alokasi tertinggi, sedangkan kabupaten/kota di Papua hanya mengalokasikan sebesar 17 persen untuk fungsi pendidikan. Namun demikian kabupaten/kota di Papua mengalokasikan 43 persen belanjanya untuk mendukung fungsi pelayanan umum. Di tingkat provinsi, hampir semua provinsi memberi alokasi terbesar untuk fungsi pelayanan umum, dengan porsi terbesar dialokasikan Provinsi Papua Barat yang mencapai 73 persen. Alokasi belanja untuk mendukung fungsi ekonomi hanya berkisar antara 5-16 persen di kabupaten/kota dengan alokasi tertinggi terjadi di Kalimantan Tengah dan berkisar antara 7-22 persen di provinsi dengan Provinsi Gorontalo memberikan alokasi paling tinggi. Berdasarkan analisis pendapatan dan keuangan daerah di atas, dapat diidentifikasi daerah- daerah yang memiliki postur APBD relatif baik. Kriteria yang dipakai untuk menilai postur APBD adalah: (1) rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, (2) rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan (3) rasio belanja modal terhadap total belanja. Daerah-daerah yang memiliki postur APBD yang baik ditandai oleh ketiga rasio tersebut yang lebih baik dari rata-rata seluruh daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan kinerja pengelolaan terbaik antar provinsi, yakni memiliki kondisi rasio PAD dan rasio belanja modal diatas rata-rata dan rasio belanja pegawai di bawah rata-rata seluruh provinsi. Berikutnya adalah Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki rasio belanja modal di atas rata-rata, rasio belanja pegawai di bawah rata-rata, namun memiliki rasio PAD terhadap pendapatan sedikit di bawah rata-rata. Sementara untuk perbandingan antar kabupaten/kota se-Indonesia, dengan menggunakan kriteria yang sama terdapat 22 kabupaten/kota yang memiliki profil lebih baik dari rata-rata. Kabupaten Sumbawa Barat dan Halmahera Timur menunjukkan rasio yang lebih baik, khususnya pada komponen rasio belanja modal yang sudah memiliki persentase relatif tinggi. Tabel 3.23 Daerah Dengan Postur APBD Yang Baik Daerah Rasio PAD Terhadap Pendapatan Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Provinsi Sumatera Utara 71 17 28 Provinsi Sumatera Selatan 46 19 29 RATA-RATA PROVINSI (33 PROVINSI) 50 25 21 Kabupaten Sumbawa Barat 19 33 40 Kabupaten Halmahera Timur 11 25 45 RATA-RATA KABUPATEN/KOTA 9 51 23 Sumber: DJPK (diolah)
  • 113. BAB IV KERANGKA PENGUATAN PEREKONOMIAN DOMESTIK SERTA PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
  • 114. 96 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 BAB IV KERANGKA PENGUATAN PEREKONOMIAN DOMESTIK SERTA PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.1 Pengantar Penguatan Ekonomi Domestik Krisis utang di sejumlah negara-negara Eropa, ketegangan politik di beberapa kawasan dunia seperti di Timur Tengah, Afrika Utara dan Semenanjung Korea, perubahan iklim dan bencana alam, serta kecenderungan meningkatnya harga komoditas dan minyak dunia dapat mempengaruhi stabilitas keuangan global dan pemulihan ekonomi dunia yang pada gilirannya akan berpengaruh pada perekonomian nasional. Situasi tersebut berpotensi meningkatkan proteksi pada banyak negara serta langkah tidak sehat untuk mempertahankan pasar domestik dan ekspornya. Persaingan antar negara untuk memenangkan pasar perdagangan dan investasi semakin ketat. Keseluruhan ini menuntut perekonomian domestik harus semakin diperkuat. Gambar 4.1 Faktor Pendukung Penguatan Ekonomi Domestik Perekonomian domestik harus ditingkatkan dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh dan daya saing yang lebih baik (Gambar 4.1). Momentum pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya tahan ekonomi tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terus dilaksanakan tanpa melalaikan persoalan lingkungan. Pelaksanaan pembangunan tetap dilaksanakan melalui empat jalur strategi, yaitu PENGUATAN EKONOMI DOMESTIK Peningkatan Daya Saing Peningkatan Daya Tahan Ekonomi Pemantapan Stabilitas Politik Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat
  • 115. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 97 pertumbuhan (pro-growth), kesempatan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor) dan pelestarian lingkungan hidup (pro-environment). Situasi global yang tidak pasti juga tercermin dari berbagai ketegangan politik dan potensi konflik di berbagai kawasan dunia yang dapat berpengaruh pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu kemampuan pertahanan perlu ditingkatkan guna menjaga kepentingan nasional dan keamanan regional. Stabilitas sosial politik dan keamanan terus dijaga agar momentum pembangunan terus berkelanjutan. Secara lebih rinci, uraian di bawah ini merupakan gambaran penguatan ekonomi domestik yang ditunjang oleh kebijakan komprehensif yang bertujuan untuk mencapai peningkatan daya saing, peningkatan daya tahan ekonomi, peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat, serta pemantapan stabilitas politik. 4.2 Aspek Peningkatan Daya Saing Daya saing dapat dinilai dengan berbagai macam pendekatan dan indikator yang pada prinsipnya menunjukkan kemampuan yang lebih unggul secara kuantitas ataupun kualitas pada skala nasional antar daerah ataupun pada skala internasional antar negara. Sementara itu, Abdullah, et.al (2002) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, sehingga mampu untuk bersaing di tingkat domestik dan internasional. Dengan demikian, daya saing merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang dimulai dari penyusunan kebijakan, sampai dengan implementasi berupa kelembagaan dan tata kelola dan berupa pembangunan infrastruktur. Muara dari implementasi kebijakan-kebijakan tersebut adalah tercapainya produktivitas suatu negara/daerah sehingga akan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada skala perekonomian nasional/daerah. Semakin kompetitif daya saing sebuah sistem perekonomian, maka pembangunan akan tumbuh lebih cepat. 4.2.1 Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha sangat penting untuk dapat mendorong arus investasi masuk (baik investasi domestik maupun investasi asing) dan mendorong berkembangnya usaha di Indonesia. Meningkatnya investasi dan berkembangnya usaha akan sangat penting untuk mendorong aktivitas perekonomian, karena dapat menggerakkan usaha lain yang terkait dan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Pada akhirnya, pengembangan investasi dan usaha ini akan dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, peningkatan iklim investasi dan iklim usaha menjadi sangat penting bagi
  • 116. 98 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 perekonomian daerah karena dapat memberikan efek ganda (multiplier effect) terhadap perekonomian yang cukup besar. Gambar 4.2 Kerangka Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Domestik Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha di daerah sebaiknya difokuskan pada: (i) penyederhanaan dan harmonisasi berbagai regulasi yang bertujuan untuk memberikan transparansi, kepastian dan kemudahan untuk melakukan investasi dan berusaha; (ii) penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempercepat dan mempermudah proses perijinan dan non perijinan untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha di daerah; serta (iii) kemudahan dalam proses pembebasan dan perolehan lahan. Regulasi yang jelas dan prosedur yang lebih sederhana akan memudahkan investor dan pengusaha dalam melaksanakan regulasi tersebut, karena tidak akan menimbulkan salah persepsi dan dapat mengurangi biaya ekonomi tinggi. Sementara itu, penyelenggaraan PTSP yang baik akan memberikan kepastian berusaha, memudahkan investor dan pengusaha dalam memproses perijinan, serta meningkatkan efisiensi proses pengurusan perijinan karena perijinan dapat diproses dengan lebih cepat dengan biaya yang lebih transparan. Hal ini tentunya akan berdampak pada meningkatnya kenyamanan berusaha dan berinvestasi; yang Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan daya beli masyarakat Meningkatkan investasi dan usaha Iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif Kemudahan dan transparansi proses perijinan di PTSP provinsi dan kab/kota Kepastian lahan dan peruntukannya Pemerintah Investor/Pengusaha Mendorong penguatan ekonomi domestik (melalui pertumbuhan dan dan peningkatan kesejahteraan rakyat)
  • 117. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 99 pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 4.2.2 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi bangsa dan penyediaannya merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Gambar 4.3 Kerangka Pembangunan Infrastruktur dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Domestik Selain itu, infrastruktur mempunyai peran yang tak kalah pentingnya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Jaringan transportasi dan telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke serta Sangir Talaud ke Rote merupakan salah satu perekat utama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak lama infrastruktur diyakini merupakan pemicu pembangunan suatu Sistem Transportasi Nasional Sistem Logistik Pengembangan Wilayah Sistem Informasi dan Komunikasi Peningkatan Konektivitas antar wilayah Penguatan ekonomi domestik
  • 118. 100 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 kawasan. Dapat dikatakan disparitas kesejahteraan antar kawasan juga dapat diidentifikasi dari kesenjangan infrastruktur yang terjadi diantaranya. Dalam konteks ini, ke depan pendekatan pembangunan infrastruktur berbasis wilayah semakin penting untuk diperhatikan. Pengalaman menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi berperan besar untuk membuka isolasi wilayah. Sementara itu, ketersediaan infrastruktur pengairan merupakan prasyarat kesuksesan pembangunan pertanian dan sektor-sektor lainnya. Percepatan pembangunan infrastruktur memiliki empat elemen kebijakan yang terintegrasi yaitu Sistem Logistik Nasional, Sistem Transportasi Nasional, Pengembangan Wilayah dan Sistem Informasi dan Komunikasi dengan visi Terintegrasi secara Lokal, Terhubung Secara Global (locally integrated, globally connected). Konektivitas nasional menghubungkan pusat perekonomian lokal, nasional dan dunia (global) secara efektif, efisien dan terpadu. Oleh sebab itu, percepatan pembangunan infrastruktur memegang peran penting dalam meningkatkan daya saing perekonomian domestik terutama dengan perekonomian dunia (global). Faktor keempat elemen tersebut merupakan rangkaian sistem kebijakan yang harus saling terintegrasi agar dapat meningkatkan daya saing perekonomian domestik. Infrastruktur Transportasi Infrastruktur transportasi darat, laut dan udara menjadi sangat penting untuk disediakan mengingat kondisi geografis Indonesia berupa kepulauan dengan disparitas ekonomi daerah Indonesia yang sangat beragam. Tersedianya infrastruktur transportasi akan memperlancar arus barang, manusia dan jasa, serta dapat menjadi penghubung yang efisien antara sumber bahan baku (resource), pusat produksi dan pasar. Selain itu, ketersediaan infrastruktur transportasi yang memadai akan menciptakan konektivitas antar daerah bahkan antar pulau, termasuk daerah terpencil dengan daerah terdekat bahkan dengan pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat menumbuhkan perdagangan antar wilayah dan antar negara, perluasan usaha dan perluasan pasar. Selain itu, ketersediaan infrastruktur akan memudahkan aksesibilitas masyarakat untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan. Pada akhirnya tersedianya infrastruktur akan banyak membawa dampak posistif bagi produktivitas industri, kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing. Ketersediaan Listrik Energi listrik merupakan unsur penting bagi pembangunan dalam segala bidang. Aktivitas ekonomi membutuhkan listrik sebagai sumber energi gerak dan cahaya. Listrik dalam industri dibutuhkan untuk memproduksi barang, melalui proses peningkatan nilai tambah bahan mentah menjadi produk olahan setengah jadi atau jadi. Ketersediaan listrik yang memadai di suatu daerah akan menjadi insentif untuk membangun industri, serta memperluas jangkauan pemasaran dan distribusi.
  • 119. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 101 Listrik juga berperan dalam meningkatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan kesehatan. Berbagai informasi akan mudah dan cepat diperoleh dan disebarkan dengan bantuan media pendidikan yang tersedia secara elektronik. Ketersediaan Sarana Telekomunikasi Telekomunikasi akan memudahkan arus informasi dengan lebih luas dan cepat. Daya saing dalam bidang telekomunikasi ditentukan oleh tersedianya jaringan telepon tetap (fixed-line), jaringan serat optik dan broadband. Ketersediaan telepon tetap memudahkan komunikasi antar daerah dan wilayah. Sementara itu, keberadaan teknologi serat optik semakin mampu memperluas lebar jalur (bandwidth), sehingga komunikasi data dapat dilakukan dengan kecepatan tinggi. Ketersediaan serat optik dan broadband akan meningkatkan produktivitas dalam berbagai bidang karena akan mempermudah penyampaian informasi dan proses data. 4.2.3 Peningkatan Pembangunan Industri di 6 Koridor Ekonomi Indonesia adalah negara yang dikarunia dengan hampir semua prasyarat untuk mampu menjadikan dirinya sebagai kekuatan besar perekonomian dunia. Dengan kekayaan sumber daya alam, jumlah kelas menengah yang besar dan semakin meningkat, serta akses yang strategis ke jaringan mobilitas global, Indonesia mempunyai aset dan akses yang mendukung terwujudnya negara ini sebagai kekuatan yang diperhitungkan dalam tata pergaulan antar negara. Perspektif ini didukung oleh banyak lembaga internasional yang mengatakan bahwa Indonesia memang layak dan berkemampuan untuk menjadi big player dalam perekonomian global. Namun demikian, memang harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi yang kita capai selama ini belum mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Sebagai negara yang berada di tengah- tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia menghadapi banyak tantangan ke depan yang semakin berat. Keberadaan Indonesia di pusat baru gravitasi ekonomi global, yaitu kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, mengharuskan Indonesia mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk mempercepat terwujudnya suatu negara maju dengan hasil pembangunan dan kesejahteraan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang lebih cerdas, fokus dan sistematis dalam perencanaan pembangunan nasional ke depan. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang telah diluncurkan oleh Presiden hampir satu tahun yang lalu (27 Mei 2012) diperlukan untuk menjawab tantangan tersebut. MP3EI dirumuskan dengan perubahan pola pikir (mindset) dalam pemahaman bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat Dan
  • 120. 102 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Daerah, BUMN, BUMD dan Dunia Usaha dalam semangat Indonesia Incorporated. MP3EI dilakukan dengan pendekatan terobosan (breakthrough) bukan Business As Usual, melalui: pertama, pihak swasta akan diberikan peran penting dalam pengembangan MP3EI, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator. Dari sisi regulasi, Pemerintah Pusat dan Daerah akan melakukan deregulasi (debottlenecking) terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh Pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan non fiskal. Kedua, dalam rangka penguatan kebijakan, pemerintah akan melakukan penguatan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga dan antara Kementerian/Lembaga dengan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan MP3EI, dunia usaha akan menjadi aktor utama dalam kegiatan investasi, produksi dan distribusi. Tujuan dari pelaksanaan MP3EI adalah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang meliputi sektor industri manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi dan pengembangan kawasan strategis nasional. Fokus dari 8 (delapan) program utama tersebut meliputi 22 (dua puluh dua) kegiatan utama yaitu industri besi-baja, makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, perkayuan, nikel, tembaga, bauksit, kelapa sawit, karet, kakao, peternakan, perikanan, food estate, pariwisata, telematika, batubara, alutsista, minyak dan gas, serta pengembangan Metropolitan Jabodetabek dan pembangunan Kawasan Selat Sunda. Gambar 4.4 Kerangka Pengembangan Koridor Ekonomi Sumber: MP3EI 2011 – 2015
  • 121. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 103 Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah mengembangkan produk yang menjadi keunggulannya. Tujuan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut adalah untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi Indonesia. Secara keseluruhan, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut akan menciptakan Koridor Ekonomi Indonesia sebagaimana dapat dijelaskan dalam kerangka pengembangan Koridor Ekonomi pada Gambar 4.4. Pembangunan koridor ekonomi dilakukan sebagai pengembangan wilayah untuk menciptakan dan memberdayakan basis ekonomi terpadu dan kompetitif serta berkelanjutan. Pembangunan Koridor Ekonomi Indonesia diharapkan akan dapat mendukung peningkatan daya saing dalam rangka penguatan ekonomi domestik karena pembangunan Koridor Ekonomi Indonesia memberikan penekanan baru bagi pembangunan ekonomi wilayah, antara lain: 1. Koridor ekonomi diarahkan pada pembangunan yang menekankan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah pengelolaan sumber daya alam melalui perluasan dan penciptaan rantai kegiatan dari hulu sampai hilir secara berkelanjutan. 2. Koridor ekonomi diarahkan pada pembangunan ekonomi yang beragam dan inklusif dan dihubungkan dengan wilayah-wilayah lain di luar koridor ekonomi, agar semua wilayah di Indonesia dapat berkembang sesuai dengan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah. 3. Koridor ekonomi diarahkan pada sinergi pembangunan sektoral dan wilayah untuk meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif secara nasional, regional maupun global. 4. Koridor ekonomi diarahkan pada pembangunan konektivitas yang terintegrasi antara sistem transportasi, logistik serta komunikasi dan informasi untuk membuka akses daerah. 5. Koridor ekonomi akan didukung dengan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, kemudahan peraturan, perijinan dan pelayanan publik dari Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk meningkatkan iklim usaha dan iklim investasi. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya. Koridor Ekonomi Indonesia akan dilaksanakan melalui strategi utama pelaksanaan MP3EI. Strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengintegrasikan 3 (tiga) elemen utama yaitu: 1. Mengembangkan 6 (enam) koridor ekonomi indonesia, yaitu: Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali – Nusa Tenggara dan Koridor Papua – Kepulauan Maluku. Pembangunan 6 (enam) koridor ekonomi
  • 122. 104 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 dilakukan melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di setiap koridor dengan mengembangkan klaster industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang berbasis sumber daya unggulan di setiap koridor ekonomi, sebagaimana tertuang dalam Gambar 4.5. Gambar 4.5 Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia 2. Memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal dan terhubung secara internasional (locally integrated, internationally connected). Penguatan konektivitas nasional ditujukan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa dan mengurangi biaya transaksi (transaction cost) logistik. Hal ini akan dilakukan melalui:  Penguatan konektivitas intra dan antar pusat-pusat pertumbuhan dalam koridor ekonomi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan;  Penguatan konektivitas antar koridor (pulau) untuk memperlancar pengumpulan dan pendistribusian (collection and distribution) bahan baku, bahan setengah jadi dan produk akhir dari dan keluar koridor (pulau); dan  Penguatan konektivitas internasional sebagai pintu keluar dan masuk perdagangan dan pariwisata antar negara. 3. Mempercepat peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan program utama di setiap koridor ekonomi. Elemen utama untuk percepatan kemampuan SDM dan IPTEK meliputi:  Meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan tinggi, kejuruan dan pelatihan terutama untuk yang terkait dengan pengembangan program utama; Sumber: MP3EI 2011 - 2015
  • 123. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 105  Meningkatkan kompetensi teknologi dan ketrampilan/ keahlian tenaga kerja;  Meningkatkan kegiatan dan membangun pusat-pusat pengembangan R&D di pusat-pusat pertumbuhan (KEK dan Klaster Industri) di setiap koridor ekonomi melalui kolaborasi antar Pemerintah, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi; dan  Mengembangkan institusi sistem inovasi nasional yang berkelanjutan. MP3EI merupakan produk dari hasil kerjasama dan kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, swasta dan akademisi. Sementara itu, pendanaan kegiatan MP3EI dilakukan melalui keterpaduan pendanaan dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, serta pihak swasta dan masyarakat. Pelaksanaan MP3EI ini semaksimal mungkin memberikan peran yang besar kepada pelaku usaha domestik terutama untuk dapat meningkatkan nilai tambah pemanfaatan sumberdaya dalam negeri. BUMN, BUMD dan swasta diharapkan dapat menjadi pilar dan kontributor utama investasi dalam pelaksanaan MP3EI. 4.3 Aspek Peningkatan Daya Tahan Ekonomi (Food Security dan Energy Security) 4.3.1 Peningkatan Ketahanan Pangan Salah satu langkah dalam peningkatan daya tahan ekonomi untuk memperkuat ekonomi domestik adalah melalui peningkatan ketahanan pangan terutama yang berbasis sumber daya lokal. Peningkatan ketahanan pangan harus terus didorong untuk mampu menggerakkan perekonomian daerah. Ketahanan Pangan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional karena dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional dan juga mempengaruhi pembangunan sektor lain. Selain itu, nilai ekonomi dari usaha tani yang cukup besar, contohnya nilai hasil produksi padi setiap tahunnya kurang lebih sebesar 300 triliun rupiah dan jumlah rumah tangga petani padi yang terlibat sekitar 15 juta rumah tangga, memberikan kontribusi cukup besar dalam perekonomian nasional. Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar juga menjadi tantangan berat untuk terus meningkatkan ketahanan pangan. Pada dasarnya ketahanan pangan mencakup 4 aspek utama yang terdiri atas: (1) aspek ketersediaan pangan; (2) aspek aksesibilitas pangan, distribusi dan stabilisasi harga pangan yang terjangkau; (3) aspek konsumsi pangan yang memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan; serta (4) aspek penanggulangan masalah pangan. Keempat aspek tersebut akan membangun sistem ketahanan pangan seperti yang digambarkan pada Gambar 4.7. Masyarakat dan pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam membangun ketahanan pangan dimulai dari proses produksi, distribusi, pengolahan pangan dan pemasaran. Sementara peran pemerintah juga sangat penting dalam menjaga insentif untuk tetap menjaga ketahanan pangan melalui regulasi, penciptaan iklim investasi dan pembangunan fasilitas/prasarana publik, serta penyediaan sarana tekonologi dari penyuluhan.
  • 124. 106 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Gambar 4.6 Sistem Ketahanan Pangan Aspek ketersediaan pangan berfungsi untuk menjamin ketersediaan pangan guna memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan tersebut terdiri atas produksi dalam negeri, cadangan dan impor. Untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan, maka produksi dalam negeri harus menjadi sumber utama untuk ketersediaan pangan tersebut. Peningkatan produksi pangan dalam negeri dapat dilakukan melalui: (1) Meningkatkan ketersediaan input produksi (benih/bibit, pupuk, irigasi, pakan, obat-obatan, lahan, alat dan mesin) dengan kualitas yang baik dan jumlah yang memadai serta tersedia setiap saat dibutuhkan serta kebijakan subsidi input yang lebih efisien; (2) Meningkatkan dukungan penelitian, IPTEK dan penyuluhan; (3) Meningkatkan efektifitas pengendalian organisme pengganggu tanaman dan penyakit hewan serta pengembangan sistem perkarantinaan, (4) Mendorong investasi di sektor pertanian yang berbasis produk lokal; (5) Mencegah atau mengurangi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dan melakukan konservasi sumber daya lahan dan air; (6) Memperluas areal lahan Ketahanan Pangan Ketersediaan Pangan (Produksi Dalam Negeri, Cadangan, Impor) Distribusi Dan Stabilisasi Harga Konsumsi Pangan Dan Gizi Penanggulangan Masalah Pangan Kurang Pangan Lonjakan Harga Pendapatan Rendah/Miskin Bencana Insentif Produksi : Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Beras Subsidi Input: Pupuk dan Benih Subsidi Suku Bunga KKP RASKIN Cadangan Beras Pemerintah
  • 125. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 107 pertanian serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan kering, lahan basah dan lahan terlantar; (7) Melakukan penataan dan harmonisasi peraturan perundangan lahan untuk menjamin kepastian hukum lahan pertanian; (8) Mengembangkan infrastruktur pertanian; dan, (9) Mengembangkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim di sektor pertanian. Aspek akesibilitas pangan berfungsi untuk menjamin seluruh level masyarakat dapat menjangkau sumber pangan yang mencukupi baik kuantitas maupun kualitasnya. Distribusi, stabilitas harga dan pasokan merupakan indikator penting untuk menunjukkan kinerja aspek akesibilitas pangan. Distribusi pangan dilakukan untuk memenuhi pemerataan ketersediaan pangan keseluruh wilayah secara berkelanjutan. Stabilisasi harga pangan diselenggarakan dengan tujuan untuk menyejahterakan petani dan nelayan, menghindari terjadinya gejolak harga pangan, menghadapi keadaan darurat karena bencana atau paceklik, mencapai swasembada pangan, memperhatikan daya beli masyarakat. Harga yang terlalu berfluktuasi dapat merugikan petani, produsen, pengolah, pedagang hingga konsumen sehingga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Peningkatan efisiensi aksesibilitas pangan dapat dilakukan melalui: (1) Meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah untuk stabilisasi harga; (2) Mengembangkan kebijakan perdagangan dan ekspor-impor yang mendukung ketahanan pangan; (3) Meningkatkan sarana dan prasarana guna efisiensi dalam perdagangan dan mengurangi kerusakan bahan pangan; (4) Mengembangkan kebijakan dan peraturan daerah guna memperlancar dan mengefisienkan distribusi pangan antar daerah; dan (5) Mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran produk pangan di perdesaan yang berbasis bahan pangan lokal. Aspek konsumsi pangan dan gizi berfungsi untuk mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan. Indikator aspek konsumsi, dapat tercermin dalam pola konsumsi masyarakat di tingkat rumah tangga. Pola konsumsi dalam rumah tangga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat. Pemenuhan aspek konsumsi dapat dilakukan melalui: (1) Mengembangkan penganekaragaman (diversifikasi) pengolahan dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; (2) Meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah; (3) Meningkatkan kemampuan masyarakat dan Pemda dalam mengembangkan cadangan pangan; dan (4) Meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang pangan yang bergizi dan seimbang, serta pola hidup sehat, terutama ibu hamil dan anak balita. Aspek penanggulangan masalah pangan berfungsi menjaga goncangan pangan akibat ketidakmampuan memenuhi pangan karena kondisi ekonomi, bencana dan lonjakan harga, yang disalurkan dalam bentuk bantuan beras miskin bagi keluarga miskin dan penyaluran cadangan beras pemerintah terutama dalam mengantisipasi terjadinya bencana melalui bantuan pangan.
  • 126. 108 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Ketahanan pangan, terutama beras, ke depan masih akan dihadapkan kepada berbagai tantangan yang terkait dengan: (1) Menjaga peningkatan produksi pangan terutama beras seiring dengan peningkatan penduduk dan pendapatan masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi dalam peningkatan produksi ini adalah alih fungsi lahan dan perluasan areal pertanian yang semakin sulit, banyaknya infrastruktur irigasi yang rusak, dukungan sarana dan prasarana perikanan masih kurang dan menghadapi terjadinya keragaman dan perubahan iklim; (2) Diversifikasi konsumsi pangan berbasis bahan pangan lokal relatif lambat; (3) Menjaga stabilitas harga agar daya beli masyarakat terhadap pangan tidak terganggu; serta (4) terjadinya perubahan iklim yang dapat menyebabkan gangguan dalam produksi, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan serta terjadinya kerawanan pangan di daerah. Khusus untuk pengamanan produksi beras, pada awal tahun 2011 presiden memberikan direktif untuk pencapaian surplus beras 10 juta ton setiap tahun mulai tahun 2014. Strategi dalam pencapaian surplus beras 10 juta ton tersebut terutama meliputi pencapaian produksi padi dan percepatan diversifikasi konsumsi untuk menurunkan konsumsi beras dan peningkatan kualitas gizi masyarakat. Dalam upaya peningkatan produksi dilakukan terutama melalui peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, penurunan susut dan peningkatan rendemen (Gambar 4.7). Gambar 4.7 Skema Pencapaian Surplus Beras 10 Juta Ton Keterangan: SL-PTT : Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu SRI : System of Rice Intensification GP3K : Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Korporasi P2KP : Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Input/ Dukungan Pupuk, Benih, Air Irigasi Kegiatan/ Output SLPTT, SRI, GP3K Cetak Sawah, Optimasi Lahan Alat dan Mesin Pasca Panen Revitalisasi Penggilingan Diversifikasi (P2KP), Olahan Pangan Lokal Indikator/ Outcome Produktivitas Luas Tanam Susut Rendemen Konsumsi Beras Per Kapita Sasaran Antara Konsumsi Produksi Sasaran Utama Surplus Beras 10 Juta Ton Per Tahun Mulai Tahun 2014 Manajemen; Penyuluhan; Alsintan; Pengendalia n HPT
  • 127. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 109 Sementara itu, perikanan sebagai salah satu sumber protein hewani juga memiliki peranan yang penting dalam ketahanan pangan dan merupakan sumber ekonomi bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Nelayan dan pembudidaya ikan merupakan mata pencaharian utama bagi masyakat pesisir. Rumah tangga perikanan tangkap dan budidaya yang diperkirakan mencapai 2,6 juta pada tahun 2010 mempunyai kontribusi besar dalam perkembangan ekonomi nasional dan daerah. 4.3.2 Peningkatan Rasio Elektrifikasi Dan Konversi Energi Tenaga listrik merupakan kebutuhan yang mendasar untuk berbagai aktifitas masyarakat, oleh karena itu tenaga listrik sangat penting dan strategis bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pada umumnya serta untuk mendorong peningkatan dan penguatan kegiatan ekonomi domestik pada khususnya. Oleh sebab itu, usaha penyediaan tenaga listrik, pemanfaatan dan pengelolaannya perlu ditingkatkan, agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik. Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Gambar 4.8 Kerangka Pembangunan Ketenagalistrikan Terhadap Peningkatan Perekonomian Domestik Pembangunan ketenagalistrikan dilaksanakan secara berkesinambungan dimulai dari pembangunan pembangkit listrik, gardu dan transmisi serta penyalurannya sampai rumah tangga. Dengan adanya listrik maka dapat mendorong investasi khususnya untuk sektor- sektor unggulan daerah sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah tersebut. Listrik dapat menciptakan peningkatan produktivitas baik di sektor rumah tangga, komersial dan industri guna meningkatkan pendapatan masyarakat. Dari kerangka di atas dijelaskan bahwa Pembangunan Ketenagalistrikan Peningkatan Produktivitas  Rumah tangga  Komersial  Industri Pertumbuhan Ekonomi Domestik  Peningkatan Pendapatan  Konsumsi Listrik
  • 128. 110 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 pembangunan ketenagalistrikan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yang kemudian berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta menaikkan pendapatan per kapita masyarakat. Lemahnya ketersediaan pasokan listrik berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut menuntut pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan (EBT) yang potensinya relatif cukup besar seperti tenaga hidro, surya, biomassa, bayu/angin dan samudera. Potensi energi baru terbarukan (EBT) sangat sesuai dikembangkan di Indonesia dengan kondisi geografis yang berupa pulau-pulau dengan kondisi beban (demand) yang tersebar, sehingga pembangunan dengan skala/kapasitas kecil-menengah akan sesuai dengan kemampuan pembiayaan dalam negeri. Pelaksanaan kebijakan konversi energi dari BBM ke gas di sektor tranportasi dilakukan secara bertahap dalam jangka panjang dengan angkutan umum menjadi salah satu sasaran utama program konversi untuk mengendalikan konsumsi BBM subsidi. Oleh karena itu, dalam mendorong penghematan anggaran dan pembangunan energi yang berkelanjutan maka peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat besar dalam peningkatan penyediaan listrik dan pelaksanaan konversi energi. 4.4 Aspek Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 4.4.1 Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pendidikan memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan ekonomi. Penegasan bahwa pendidikan dapat memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi berdasarkan asumsi pendidikan akan menciptakan tenaga kerja produktif dengan kompetensi, keahlian, pengetahuan dan keterampilan tinggi. Tenaga kerja terdidik dengan kualitas tinggi merupakan faktor determinan bagi peningkatan kapasitas produksi, yang memberi stimulasi pada pertumbuhan ekonomi. Nilai ekonomi pendidikan terletak pada sumbangannya dalam memasok tenaga kerja terampil, profesional berpengetahuan dan tenaga ahli dengan kemahiran khusus sehingga menjadi lebih produktif. Pendidikan juga dapat mengembangkan visi dan wawasan tentang kehidupan yang maju, serta menanamkan etos kerja tinggi, adaptif dan inovatif. Semua itu akan melahirkan energi yang dapat mendorong dan menggerakkan kerja-kerja produktif untuk mencapai kemajuan. Tenaga kerja terdidik akan berpengaruh lebih signifikan lagi bilamana disertai penguasaan teknologi, untuk mencapai apa yang disebut keunggulan kompetitif (competitive advantage). Penguasaan teknologi sangat penting karena bisa mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi. Penguasaan teknologi dimungkinkan bilamana persyaratan modal manusia (SDM) yang andal dipenuhi.
  • 129. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 111 Kaitan antara peningkatan SDM yang berkualitas dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan dapat digambarkan dalam diagram berikut. Gambar 4.9 Kerangka Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Yang Berkualitas 4.4.2 Percepatan Pengurangan Kemiskinan Upaya percepatan pengurangan kemiskinan yang dilakukan melalui strategi dan kebijakan makro dan strategi dan kebijakan klaster diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan produktivitas masyarakat miskin. Secara ekonomis, peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan penguatan ekonomi domestik di daerah (Gambar 4.10). Secara makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan diharapkan dapat memberikan landasan bagi penciptaan lapangan kerja baru dan perluasan kesempatan kerja di masyarakat. Selanjutnya, pengendalian terhadap inflasi terutama inflasi dari aspek makanan (flood inflation) diharapkan dapat mengamankan tingkat konsumsi masyarakat miskin sehingga pada gilirannya kapasitas mereka akan semakin meningkat. Dalam konteks penguatan ekonomi domestik diharapkan agregasi dari kedua upaya dan langkah secara makro tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan produktivitas dan kapasitas masyarakat Pertumbuhan Ekonomi yang Berdampak Pada Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Tenaga Kerja Terampil Profesional dengan Penguasaan IPTEK Tenaga Ahli dengan Kemahiran Khusus Etos Kerja Tinggi Adaptif - Inovatif Keunggulan Kompetitif Peningkatan Produktivitas Nasional/ Daerah Peningkatan & Penguatan Daya Saing Nasional/ Daerah
  • 130. 112 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 miskin di daerah sehingga pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap upaya penguatan ekonomi di daerah. Gambar 4.10 Kerangka Penguatan Ekonomi Domestik Melalui Upaya Percepatan Pengurangan Kemiskinan Secara teknis, 4 (empat) klaster program penanggulangan kemiskinan yang merupakan bagian dari kebijakan afirmatif diharapkan dapat meningkatkan baik kapasitas maupun produktivitas masyarakat miskin. Kegiatan-kegiatan pada Klaster 1 (Bantuan dan Perlindungan Sosial) dan Klaster 4 (Program Pro-Rakyat) diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin sehingga pada gilirannya kapasitas mereka akan terus meningkat secara sosial dan ekonomi. Sementara, kegiatan-kegiatan pada Klaster 2 (Pemberdayaan Masyarakat) dan PENGUATAN EKONOMI DOMESTIK DI DAERAH STRATEGI DAN KEBIJAKAN KLASTER STRATEGI DAN KEBIJAKAN MAKRO KLASTER 1 KLASTER 2 KLASTER 3 KLASTER 4 MENJAGA TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI MENGENDALIKA N TINGKAT INFLASI PENGURANGAN BEBAN PENGELUARAN PENINGKATAN PENDAPATAN PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT PENINGKATAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT PENYEDIAAN LAPANGAN KERJA MENJAGA TINGKAT KONSUMSI MASYARAKAT PENINGKATAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT
  • 131. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 113 Klaster 3 (Pemberdayaan Usaha Mikro) diharapkan dapat memberikan landasan bagi pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat miskin yang berorientasi kepada peningkatan pendapatan (income generation) dalam jangka pendek dan peningkatan produktivitas dalam jangka panjang. 4.5 Aspek Pemantapan Stabilitas Politik 4.5.1 Persiapan Pemilu 2014 Stabilitas politik dalam sebuah negara/sistem demokrasi ditentukan oleh sejumlah faktor penting. Pembangunan politik mensyaratkan kesuksesan penyelenggaraan pemilu dalam menghasilkan pemimpin politik yang mampu mendorong kebijakan yang efektif dan bermanfaat untuk rakyat. Bagan di bawah menunjukkan posisi penting pemilu dalam keseluruhan dinamika politik di Indonesia, yakni sebagai bagian dari penataan proses politik, yang memiliki kaitan erat dengan program pembangunan pada umumnya dan arah kebijakan lainnya. Dengan kata lain, Pemilu memang bukan segala-galanya dalam menentukan keberhasilan konsolidasi demokrasi, tapi merupakan syarat mutlak, untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkepentingan pada penyelenggaraan pemilu yang kredibel, yakni pemilu yang adil, jujur dan tunduk pada prinsip-prinsip umum sebuah pemilu demokratis sehingga memberikan kontribusi nyata pada stabilitas politik. Hal ini dengan mengingat, bahwa stabilitas politik adalah prasyarat mutlak bagi penguatan, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Oleh karena itulah, maka pada semua tingkat, pemerintah perlu memberikan dukungan optimal pada lembaga independen KPU, Bawaslu dan Panwaslu dalam melaksanakan tugas- tugas mereka menyelenggarakan pemilu maupun pemilukada. Sehingga pada gilirannya makin jelas kaitan antara demokrasi dengan kesejahteraan masyarakat. Persiapan Pemilu 2014 membutuhkan suatu kerangka pendanaan yang sangat besar dan kompleks dalam setiap pentahapannya, yang seluruhnya merupakan dana dari APBN. Kerangka pendanaan pemilu yang begitu masif perlu memberikan dampak nyata, baik pada stabilitas politik maupun ekonomi, sehingga memberikan kepercayaan yang lebih besar bahwa proses politik kita terus bergerak maju menuju demokrasi yang terkonsolidasi. Melalui proses persiapan penyelenggaraan pemilu yang matang dan akuntabel yang didukung oleh pemerintah dan pemerintah daerah, sebagai diamanatkan dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka pada tahun 2014 mendatang Pemilu 2014 dapat dilaksanakan secara demokratis, jujur dan adil dan dengan tingkat partisipasi politik yang dapat mencapai rata-rata 75 persen.
  • 132. 114 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Gambar 4.11 Skema Pencapaian Stabilitas Politik 4.5.2 Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi iklim investasi dan perkembangan ekonomi adalah situasi politik. Stabilitas politik berpengaruh besar dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif di suatu wilayah. Stabilitas politik ini berkaitan erat dengan kinerja pemerintahan dalam memfasilitasi dan menciptakan aturan main dalam kerangka governance. Kinerja pemerintahan ditentukan oleh kapasitas SDM aparatur dalam memberikan pelayanan, baik kepada masyarakat maupun investor. Selain itu, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan transparasi mekanisme pengadaan barang/jasa (procurement) juga menjadi pertimbangan penting bagi investor yang sangat menekankan S T A B I L I T A S P O L I T I K Penyempurnaan Struktur Politik 1 Penataan Peran Negara dan Masyarakat 2 Penataan Proses Politik 3 Pengembangan Budaya Politik 4 Pembangunan Infokom 5 Kelembagaan Demokrasi Kemandirian Masyarakat Representasi Kekuasaan Penanaman Nilai Demokrasi Akses Terhadap Informasi Konstitusi/ Peraturan Perundangan Kebijakan Demokrasi Kapasitas Lembaga Negara/ Pemerintah Hubungan antar lembaga Desentralisasi dan otonomi daerah KPU dan Bawaslu Kapaitas OMS Rekonsiliasi Nasional Pranata Kemasyarakatan Kapasitas Parpol Ruang Publik Kapasitas dan Peran Adat Seleksi Kepemimpinan Nasional Seleksi Pejabat Publik/Politik PEMILU dan PEMILUKADA Nilai Pancasila Nilai Demokrasi Advokasi/Pendidikan Politik
  • 133. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 115 pentingnya aspek kepastian hukum. Selanjutnya, hal ini harus diperkuat dengan komitmen untuk memberantas praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pembangunan di suatu wilayah, yang antara lain dapat ditempuh melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan upaya pengelolaan dan pelaporan keuangan negara/daerah secara akuntabel menuju tercapainya opini WTP atas audit BPK. Secara lebih sederhana sebagaimana digambarkan dalam kerangka pikir di bawah ini. Kapasitas SDM aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan sangat menentukan kualitas penyelenggaraaan pelayanan publik. Kompetensi PNS perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang prima, baik kepada masyarakat maupun investor. Hal ini terutama ditujukan bagi SDM pelayanan yang menjadi pintu gerbang masuknya investasi di suatu wilayah. Untuk itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas dan integritas SDM pelayanan harus terus dilakukan. Gambar 4.12 Kerangka Peningkatan Kinerja Birokrasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Di samping itu, upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas juga dilakukan melalui pengembangan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement). Dengan e-procurement maka penyelenggaraan proses pengadaan barang/jasa pemerintah KUALITAS SDM APARATUR PENERAPAN E-PROCUREMENT (LPSE) PENERAPAN SAKIP UPAYA PENCAPAIAN WTP ATAS AUDIT LKPD SASARAN: TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAMPAK: PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS DAYA SAING DAERAH MENINGKAT PERTUMBUHAN DAN PERKUATAN PEREKONOMIAN DOMESTIK KESEJAHTERAAN RAKYAT
  • 134. 116 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 dapat lebih transparan, efektif, terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif. Mekanisme tersebut akan menjadi daya tarik bagi investor yang seringkali mengeluhkan proses pengadaan barang/jasa yang berbelit-belit sehingga dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy). Aspek lain yang juga menjadi tolok ukur kapabilitas pemerintah dalam menjalankan pembangunan di daerah adalah akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengukur akuntabilitas tersebut, BPK sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, telah mengeluarkan opini mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan. Beberapa aspek yang ditekankan dalam penilaian opini BPK, diantaranya adalah kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan- undangan. Selain itu, kewajiban pemerintah daerah untuk menindaklanjuti temuan BPK dapat dijadikan tolok ukur dari komitmen pemerintah daerah akan nilai-nilai transparansi dan kepatuhan atas peraturan perundangan. Sejalan itu pula, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel dan memiliki kinerja yang optimal. Hal ini tentunya dapat secara langsung mendukung upaya peningkatan daya saing nasional dan daerah. Implementasi SAKIP sebagai upaya pula untuk mewujudkan manajemen birokrasi berbasis kinerja, sehingga seluruh tahapan dalam proses kerja birokrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi, pengendalian kinerja, hingga pelaporan dapat berjalan dengan terarah sesuai rencana dan menghasilkan kinerja yang optimal. Terkait dengan pemberantasan korupsi, hasil survey Transparency International Indonesia (TII) tahun 2010 atas beberapa kota di Indonesia menunjukkan bahwa korupsi menjadi masalah utama bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan usaha. Masalah lain yang menjadi penghambat investasi adalah infrastruktur yang tidak memadai, birokrasi yang tidak efisien dan situasi politik yang tidak stabil. Oleh karena itu, upaya-upaya yang mengarah pada pencegahan dan pemberantasan KKN harus terus menerus dilakukan demi menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan kepastian hukum.
  • 135. Foto: Humas Bappenas
  • 136. BAB V LANGKAH- LANGKAH PENGUATAN PEREKONOMIAN DOMESTIK SERTA PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
  • 137. 120 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 BAB V LANGKAH-LANGKAH PENGUATAN PEREKONOMIAN DOMESTIK SERTA PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 5.1 Peningkatan Daya Saing Dalam upaya mencapai keunggulan daya saing nasional diperlukan langkah-langkah konkrit untuk melakukan harmonisasi kebijakan dan peraturan di tingkat pusat dan daerah, serta melakukan sinergi peraturan dan kebijakan antara pusat dan daerah. Untuk itu diperlukan upaya di setiap kementerian/lembaga dan daerah untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Presiden telah menetapkan 9 (sembilan) direktif pada Raker III di Bogor tahun 2010 yang mengamanatkan bahwa peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat perlu ditingkatkan demi tercapainya sinergi pusat dan daerah serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga di daerah. Selanjutnya telah dipersiapkan revisi PP Nomor 19/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Dalam hal ini peran Gubernur dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi pembangunan Kabupaten/Kota di wilayah provinsinya akan diperkuat termasuk koordinasi perencanaan pembangunan. Selanjutnya juga telah diterbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0442/M.PPN/11/2010; SE-696/MK 2010; 120/4693/SJ tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat. Sinergi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah serta antar daerah, khususnya dalam kerangka perencanaan kebijakan diperlukan untuk: 1. Memperkuat koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah; 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di semua tingkatan pemerintahan; serta 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
  • 138. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 121 Sedangkan upaya bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan antara lain: 1. Sinergi berbagai dokumen perencanaan pembangunan (RPJPN dan RPJPD, RPJMN dan RPJMD, RKP dan RKPD); 2. Sinergi dalam penetapan target pembangunan; 3. Standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh kementerian/lembaga dan satuan perangkat kerja daerah; 4. Pengembangan database dan sistem informasi pembangunan yang lengkap dan akurat; 5. Sinergi dalam kebijakan perijinan investasi di daerah; dan 6. Sinergi dalam kebijakan pengendalian tingkat inflasi. 5.1.1 Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha Dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha di seluruh Wilayah Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu ditingkatkan kemudahan pelayanan perijinan dan non perijinan yang transparan baik prosedur maupun biayanya. Untuk itu, setiap provinsi dan kabupaten kota agar dapat segera membangun dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menyediakan informasi dan pelayanan berbagai perijinan dan non perijinan untuk kebutuhan investasi dan pengembangan usaha. PTSP diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan perijinan, memudahkan dalam memonitor kinerja pemrosesan perijinan terutama yang bersifat lintas sektor, mengantisipasi terjadinya keterlambatan proses perijinan yang berlarut-larut dan mengurangi adanya pungutan pada perijinan sektor tertentu. Adapun peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PTSP dapat terlihat dalam Gambar 5.1. Peran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota Peran konkrit yang perlu dikoordinasikan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota adalah: 1. Melakukan harmonisasi peraturan perundangan dan turunannya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sehingga memudahkan berbagai stake holder untuk melaksanakannya. 2. Mendorong terbangunnya PTSP di seluruh Indonesia dan memfungsikan peran PTSP sebagai pusat pelayanan berbagai perijinan dan non perijinan, dalam rangka meningkatkan kemudahan investasi dan berusaha.
  • 139. 122 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Gambar 5.1 Peran Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Peran pemerintah pusat Peran penting Pemerintah Pusat untuk meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha adalah: 1. Peraturan perundangan yang tumpang tindih agar segera diajukan dalam Prolegnas untuk dibahas dan dilakukan revisi. Untuk itu, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian KumHAM agar dapat menyederhanakan proses Prolegnas. Selain itu juga diperlukan dukungan dari DPR agar menyederhanakan proses revisi terhadap perundangan yang telah masuk dalam daftar Prolegnas. 2. Pemerintah pusat berperan untuk mendorong daerah untuk mengimplementasikan Permendagri 24 tahun 2006 tentang PTSP. 3. Kementerian Dalam Negeri dan BKPM berperan untuk meningkatkan kualitas SDM PTSP di seluruh Indonesia melalui pemberian pelatihan-pelatihan. Regulasi dan perijinan Kementerian/Lembaga Regulasi dan perijinan Kementerian/Lembaga Regulasi dan perijinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Provinsi:  Penyelenggaraan PTSP di 33 Provinsi  Pelimpahan wewenang penerbitan perijiinan dan nonperijinan kepada PTSP  Penghapusan perda bermasalah di Provinsi PTSP di kabupaten/kota  Penyelenggaraan PTSP kabupaten/kota  Pelimpahan wewenang penerbitan perijiinan dan nonperijinan kepada PTSP  Penghapusan perda bermasalah di kabupaten/kota KEMENKUM HAM: Penyusunan Peraturan dan Monitoring Peraturan KEMENDAGRI: Pembinaan Implementasi OTDA dan Monitoring KEMEN PAN DAN RB: Pembinaan Aparatur dan Penyusunan Struktur Organisasi
  • 140. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 123 4. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) berperan untuk menerbitkan pedoman organisasi kantor PTSP di seluruh Indonesia. Peran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Dengan otonomi daerah yang semakin menguat, peran Pemerintah Daerah menjadi sama pentingnya dengan Pemerintah Pusat dalam peningkatan investasi. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berkreasi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah masing-masing melalui berbagai kebijakan. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk dapat mengamati dan belajar dari Pemerintah Daerah lain dalam meningkatkan daya tarik investasi daerah. Daerah perlu membuat kebijakan yang mampu mencegah investor berpindah ke daerah lain, karena daerah lain tersebut memiliki daya tarik investasi yang lebih tinggi. Investor akan memilih lokasi yang menawarkan peluang keuntungan lebih besar dengan risiko lebih kecil. Beberapa instrumen kebijakan untuk meningkatkan investasi adalah (1) peraturan perundangan dalam kerangka regulasi; (2) pengelolaan belanja daerah dalam kerangka investasi dan layanan publik untuk menyediakan pelayanan terpadu. Beberapa hal yang perlu dikembangkan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dalam rangka meningkatkan investasi di daerah antara lain adalah : 1. Meningkatkan komitmen pemerintah dalam mendorong peran dunia usaha dalam perekonomian, hal ini sangat penting karena kontribusi dunia usaha dalam menggerakan perekonomian di daerah memiliki peran dan kontribusi yang besar dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. 2. Penguatan kelembagaan pelayanan penanaman modal antara lain melalui peningkatkan status kelembagaan PTSP sebagai contoh penguatan bentuk kelembagaan dari kantor menjadi badan dengan syarat disesuaikan dengan kapasitas dan beban kerja serta tugas dan fungsi yang diembannya. 3. Penelaahan dan perubahan kebijakan dan aturan terkait PTSP. Beberapa hal penting terkait penelaahan dan perubahan kebijakan dan aturan terkait PTSP di daerah antara lain adalah:  Revisi Perda-perda terkait dengan retribusi perijinan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip PTSP seperti prinsip penyederhanaan, persyaratan dan waktu pelayanan. Kegiatan ini harus dilakukan sesegera mungkin;  Telaah kebijakan dan peraturan lain dapat dilakukan secara berjenjang (satu persatu) maupun paralel (sekaligus), tergantung prioritas dalam pembenahan perijinan;  Penyederhanaan jumlah perijinan dengan menyatukan, atau menghapus perijinan yang dianggap tumpang tindih dan menyulitkan pelaku usaha terutama yang berskala menengah dan kecil;
  • 141. 124 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013  Pembebasan biaya retribusi bagi kategori usaha tertentu misalnya pengusaha mikro-kecil;  Penerbitan kebijakan atau peraturan untuk mencegah adanya pungutan- pungutan di tingkat pemerintahan yang lebih rendah (kecamatan, desa/kelurahan, RW, RT), terutama terkait dengan pemenuhan persyaratan ijin;  Memberikan input pada Kementerian teknis di tingkat pusat untuk membenahi kebijakan perijinan. 4. Penuangan kebijakan PTSP ke dalam dokumen pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan jangka panjang daerah (RPJPD). Mengintegrasikan kebijakan maupun program pengembangan PTSP ke dalam Dokumen RPJMD dan RPJPD, dengan maksud dan tujan: (1) Untuk menjamin bahwa setiap tahunnya PTSP mendapatkan anggaran dari APBD dan (2) Untuk menjamin ketersediaan pendanaan yang diperlukan bagi pengembangan pengelolaan PTSP secara berkelanjutan. 5. Meningkatkan promosi investasi daerah, melakukan promosi investasi baik di tingkat nasional, regional maupun internasional dengan berbagai media (elektronik website, maupun cetak) serta mengikuti berbagai kegiatan promosi melalui pameran dan lain- lain; 6. Meningkatkan infrastruktur daerah. Selain menjadi kewajiban pemerintah pusat dalam meningkatkan infrastruktur, sesuai dengan kewenangan yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemda berkewajiban meningkatkan persentase belanja modal dalam APBD khususnya untuk infrastruktur di daerah dan melalukan kerjasama antar daerah (KAD) serta meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta (KPS) dalam membangun infrastruktur yang memerlukan dana lebih besar lagi; 7. Meningkatkan akses lahan usaha di daerah. Pemerintah daerah juga berkewajiban meningkatkan akses ketersedian lahan usaha di daerah sesuai pembagian kewenangan dalam peraturan perundang-undangan dan tidak menyalahi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penataan regulasi, koordinasi lintas sektor dan penataan kelembagaan serta peningkatkan sumber daya aparatur yang mengelola bidang pertanahan. 8. Meningkatkan keamanan usaha, melalui peningkatan koordinasi dengan Muspida termasuk unsur penegak hukum di daerah dalam menyelesaikan berbagai konflik/sengketa di daerah. 9. Mendorong peran dunia usaha dalam perekonomian daerah, melalui berbagai kebijakan pemerintah daerah yang kondusif antara lain melalui deregulasi dan debirokrasi yang dituangkan dalam berbagai peraturan pemerintah daerah (perda/perkada dll), sehingga dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang dalam meningkatkan perekonomian di daerah.
  • 142. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 125 Selain itu, pemerintah daerah perlu mengevaluasi dan menghapus perda yang cenderung membebani pengusaha dan kurang jelas tujuan serta peruntukannya. Pemda agar tidak menyusun perda yang hanya bertujuan untuk meningkatkan PAD. Dalam merespon pentingnya PTSP sebagaimana Permendagri 24 tahun 2006, pemerintah daerah perlu segera menerbitkan Perda pembangunan PTSP, mendelegasikan wewenang perijinan ke PTSP dan membangun dan mengimplementasi PPTSP sebagai pusat pelayanan berbagai perijinan. Strategi Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi dan iklim usaha di tingkat daerah, perlu adanya bantuan, dukungan dan peran dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan perijinan dan non perijinan, melalui: 1. Mendorong Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 tahun 2006 untuk mempercepat dan memudahkan proses perijinan dan non perijinan. Penyelenggaraan PTSP perlu ditetapkan oleh kepala daerah sebagai unit perangkat daerah. 2. Mendorong agar seluruh proses perijinan dan non perijinan dapat dilakukan di PTSP, termasuk PTSP-PM (Penanaman Modal) yang sering berlokasi di tempat yang berbeda agar dapat ditempatkan di PTSP sebagai unit perangkat daerah. Hal ini dimaksudkan agar para investor hanya perlu datang ke satu lokasi, tidak perlu mendatangi tempat yang terpisah. 3. Mengoptimalkan penyelenggaraan dan fungsi PTSP, melalui peningkatan: (1) SDM yang profesional dan memiliki kompetensi; (2) Sarana, prasarana dan media informasi yang memadai; (3) Mekanisme kerja yang jelas, transparan, mudah dipahami dan diakses; dan (4) Disediakan layanan pengaduan. 4. Menerapkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) di seluruh PTSP di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. 5. Melaksanakan harmonisasi regulasi antar daerah dan antara pusat dan daerah yang mendukung investasi. Untuk mendukung hal ini perlu didorong langkah- langkah: (1) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyusunan regulasi; (2) Pemantauan dan evaluasi atas peraturan-peraturan daerah yang menghambat investasi dan perdagangan antar daerah (dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan); serta (3) Mekanisme pembatalan peraturan-peraturan daerah yang bermasalah. Sejak tahun 2002 hingga 2010, total terdapat 2.285 peraturan daerah yang dibatalkan karena dianggap bermasalah (Ditjen Keuanganan Daerah, Kemendagri).
  • 143. 126 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Strategi Pengadaan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan infrastruktur dalam kenyataannya memerlukan tanah, yang perolehannya dapat dilakukan melalui proses pengadaan tanah. Untuk itu, perlu strategi pembenahan yang dapat mempercepat proses pengadaaan tanah, antara lain: 1. Kelembagaan. Pengadaan tanah selama ini dilaksanakan oleh suatu Panitia yang bersifat ad-hoc dan belum ada lembaga yang bertanggungjawab atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara khusus; 2. Pendanaan. Permasalahan pendanaan untuk ganti kerugian terhadap tanah yang dijadikan sebagai lokasi pembangunan infrastruktur kadang tidak tersedia secara optimal karena anggaran yang ada terbatas atau karena harga tanah yang tiba-tiba melonjak tinggi akibat adanya spekulasi terhadap harga tanah; 3. Besaran dan bentuk ganti kerugian. Selama ini ganti kerugian mengacu pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang seringkali tidak mencerminkan nilai tanah yang sebenarnya dan bentuk ganti kerugian yang lebih mengutamakan dalam bentuk uang; 4. Waktu yang diperlukan untuk pembebasan lahan perlu dipercepat. Saat ini, proses pembebasan lahan cenderung lama dan berlarut-larut; dan 5. Perencanaan dan koordinasi antar instansi yang perlu ditingkatkan. Selama ini, proses perencanaan dan koordinasi antar instansi dan Pemda yang terlibat dalam pengadaan tanah untuk pembangunan masih belum baik. Namun demikian diharapkan permasalahan proses pengadaan tanah dapat teratasi dengan terbitnya UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Strategi Peningkatan Kegiatan Pertanahan di Daerah Salah satu bidang yang memerlukan bantuan, dukungan dan peran dari pemerintah daerah adalah bidang pertanahan. Walaupun sebenarnya bidang pertanahan sudah merupakan bagian dari urusan daerah, namun mengingat keterbatasan kemampuan daerah terutama terkait sumber daya manusia (SDM) dan teknologi, sementara ini bidang pertanahan masih merupakan urusan pusat dan dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam pelaksanaannya terkait dengan upaya percepatan peningkatan daya saing daerah, bantuan pemerintah daerah untuk kegiatan bidang pertanahan sangat diperlukan. Bentuk bantuan, dukungan dan peran dari pemerintah daerah terkait bidang pertanahan yang diharapkan antara lain adalah: 1. Memberikan Bantuan subsidi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sejak berlakunya UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan BPHTB merupakan kewenangan pemerintah daerah. Untuk itu dalam rangka
  • 144. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 127 mendukung peningkatan kegiatan ekonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi besaran BPHTB bagi pelaku usaha dan masyarakat yang ingin berusaha di daerahnya atau bahkan membebaskan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pemberian subsidi; 2. Melakukan identifikasi lokasi-lokasi potensial yang menjadi obyek sertifikasi tanah. Jaminan kepastian hukum hak atas tanah merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan daya saing daerah. Dalam bidang pertanahan, permasalahan yang dihadapi adalah masih banyaknya bidang-bidang tanah yang belum terdaftar (tersertifikat), sehingga menimbulkan potensi sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Hal ini akan menyebabkan berkurangnya minat investasi di wilayah tersebut. Pada akhirnya dapat berakibat rendahnya daya saing suatu daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah percepatan kegiatan pendaftaran tanah (sertifikasi). Namun demikian, upaya ini sering terbentur dengan tidak siapnya bidang tanah yang akan disertifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan bantuan identifikasi bidang-bidang tanah yang sudah sesuai dengan kriteria perundang-undangan sehingga proses sertifikasi dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif; 3. Memberikan dukungan dalam pengukuran dan pemetaan wilayah. Ketersediaan peta pertanahan yang akurat dapat membantu mempercepat kegiatan sertifikasi tanah. Dalam pembuatan peta pertanahan pemerintah daerah diharapkan membantu BPN di daerah melalui identifikasi awal lokasi yang akan dipetakan serta bantuan identifikasi lokasi pada pelaksanaan survei termasuk transportasi terutama pada wilayah-wilayah terisolasi yang sulit terjangkau. 5.1.2 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari pembangunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik karena dapat menekan ekonomi biaya tinggi. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diperlukan untuk mewujudkan pemerataan, menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah luas yang terdiri dari 33 provinsi dan 491 kabupaten/kota dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, terjangkau dan ramah lingkungan untuk merekatkan seluruh wilayah dalam satu kesatuan NKRI yang maju dan sejahtera. Adanya keterbatasan dana yang dimiliki menjadikan peran bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta perlu disinergikan dengan baik. Koordinasi dan sinergi yang dilaksanakan dalam keterhubungan antar wilayah (domestic connectivity) mencakup
  • 145. 128 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 pembagian peran dan kewenangan, pengembangan kerangka kerja bersama dan pembagian tugas dan tanggung jawab termasuk pembiayaan. Gambar 5.2 Mekanisme Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Melalui Skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Peran Pemerintah Pusat dan Daerah Peran pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah yaitu agar dapat berperan sebagai fasilitator dalam merencanakan, membangun dan mengelola infrastruktur sebagai penggerak pembangunan; menyusun strategi dan kebijakan sektor; memberikan dana penjaminan (guarantee fund); mengawasi aturan main (rule of the game) untuk melindungi kepentingan swasta dan sekaligus kepentingan masyarakat/konsumen. Baik pemerintah pusat maupun daerah mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan infrastruktur yang bersifat public goods sesuai prinsip Public Service Obligation atau Universal Service Obligation (PSO dan USO). Pemerintah harus menyiapkan regulasi yang kondusif bagi partisipasi swasta; menjamin keselamatan masyarakat pengguna; menetapkan standar pelayanan dan sertifikasi; serta memberikan lisensi operator yang diperlukan berdasarkan prinsip-prinsip yang optimal dan transparan bagi kepentingan publik dan investor. Pemerintah memberikan dukungan kerjasama dengan swasta (KPS) di bidang infrastruktur dengan diterbitkannya Perpres No.13 Tahun 2010 yang merupakan penyempurnaan atas APBN Rupiah Pihak Swasta PPP Book Multilateral, Bilateral, Development Bank Dukungan dan Jaminan Pemerintah Proyek BUMN/D Proyek KPS Penyiapan Proyek
  • 146. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 129 Keputusan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Pembiayaan oleh swasta terus didorong pemerintah melalui Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Strategi Peningkatan Infrastruktur Transportasi 1. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang dilakukan dengan upaya-upaya :  Memberikan pelayanan transportasi minimal yang memadai dan merata;  Pengembangan sarana dan prasarana transportasi perdesaan;  Pemberian subsidi transportasi dan PSO angkutan;  Mengurangi backlog pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi;  Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan sesuai dengan SPM;  Meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi;  Meningkatkan profesionalisme SDM transportasi;  Mendukung pengembangan transportasi yang berkelanjutan;  Pembenahan manajemen transportasi umum perkotaan;  Meningkatkan kemampuan dan kecepatan tindak awal pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan dan bencana. 2. Mendukung peningkatan daya saing sektor riil, yang dilakukan dengan upaya-upaya:  Pengembangan outlet-outlet pelabuhan dan sarana pendukungnya;  Pengembangan sistem informasi muatan barang (cargo information system) serta pengembangan armada pelayaran nasional;  Pengembangan sarana dan prasarana penghubung antar pulau;  Penerapan mekanisme unbundling guna mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi;  Mengembangkan transportasi umum massal perkotaan berbasis rel di wilayah metropolitan dan berbasis bis di wilayah perkotaan;  Meningkatkan strategi pelayanan angkutan antar moda dan intermoda;  Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan transportasi mendukung pariwisata, sentra-sentra produksi pertanian dan industri;  Penegakan hukum, deregulasi pungutan dan retribusi di jalan, penataan jaringan dan ijin trayek;  Meningkatkan pelayanan pada koridor jenuh dan kesinambungan dengan transportasi sungai dan danau serta antarpulau (point to point);  Memenuhi perkembangan teknologi dan ketentuan internasional. 3. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan dalam kondisi yang terbatas, termasuk mempertahankan dan meningkatkan keselamatan pengguna jasa transportasi. Dalam
  • 147. 130 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 rangka keterjangkauan seluruh masyarakat untuk memanfaatkan jasa transportasi perlu dikaji ulang untuk optimalisasi kebijakan subsidi dan PSO, terutama untuk angkutan kereta api, angkutan laut, maupun angkutan udara. 4. Melanjutkan reformasi, restrukturisasi dan pemantapan desentralisasi sektor transportasi, antara lain:  Pengembangan jaringan pelayanan transportasi secara antar moda dan intermodal;  Peningkatan iklim kompetisi secara sehat agar dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan tetap mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan umum yang terjangkau oleh masyarakat;  Penyusunan SPM dan pelaksanaan desentraliasasi sektor transportasi; dan  Peningkatan kelembagaan, SDM dan teknologi untuk peningkatan daya saing produk lokal/dalam negeri di sektor transportasi. Dengan memperhatikan peta daya saing infrastruktur daerah yang ada, maka secara garis besar kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur di daerah perlu diarahkan kepada: 1. Optimalisasi kinerja pelayanan infrastruktur yang ada (value creation) melalui upaya debottlenecking permasalahan pelayanan infrastruktur yang telah terbangun, baik dari aspek regulasi, kelembagaan maupun pengelolaan. Alokasi dana untuk pemeliharaan prasarana jalan di daerah juga perlu ditingkatkan untuk mengatasi jalan dengan kondisi tidak mantap yang rata-rata mencapai hampir separuh dari total panjang jalan provinsi, kota dan kabupaten yang ada. Pembenahan sistem pengelolaan dan pengoperasian serta peremajaan angkutan umum kota dapat meningkatkan kapasitas angkut serta mobilitas orang serta mencegah maupun mengatasi permasalahan kemacetan lalu-lintas yang dapat menurunkan daya saing ekonomi kota. Debottlenecking juga perlu dititikberatkan pada titik-titik perpindahan antar moda transportasi serta akses keluar masuk pelabuhan laut maupun bandara yang ada. Pengoptimalan kinerja infrastruktur yang telah ada perlu diutamakan dalam rangka efisiensi dalam investasi untuk pembangunan infrastruktur karena dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan infrastruktur di daerah melalui investasi yang relatif rendah. 2. Optimalisasi kinerja pelabuhan maupun bandara, yang dapat dilakukan melalui integrasi dengan pergudangan dan kawasan industri di dalam hinterland-nya. 3. Peningkatan kapasitas pelayanan infrastruktur (asset creation) melalui pembangunan baru maupun peningkatan dan perluasan cakupan infrastruktur yang ada. Peningkatan kapasitas serta cakupan wilayah pelayanan infrastruktur di daerah diperlukan dalam rangka meningkatkan dan memperluas pelayanan infrastruktur
  • 148. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 131 bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat maupun dukungan akses kepada pusat-pusat perekonomian daerah. Dalam rangka mendukung kelancaran arus barang, beberapa ruas jalan provinsi, kabupaten maupun kota yang menjadi bagian dari rute utama arus barang perlu ditingkatkan dalam bentuk pelebaran serta peningkatan kelasnya agar mampu memikul beban lalu-lintas yang ada serta konsisten dengan kelas jalan nasional pada rute utama arus barang tersebut. Pembangunan jalan baru yang menjadi kewenangan daerah perlu ditingkatkan, misalnya untuk mendukung akses hasil produk pertanian daerah ke pasar. Dukungan daerah diperlukan, termasuk dalam hal penyediaan lahan, untuk mendukung peningkatan kapasitas maupun pembangunan jalan, pelabuhan dan bandara baru. 4. Pengembangan perkeretaapian untuk penumpang terutama di kota-kota besar, sesuai dengan adanya kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan perkeretaapian di provinsi, kabupaten maupun kota sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian. Pengembangan perkeretaapian di perkotaan tersebut harus terintegrasi secara multimoda dan antar moda dengan pengembangan sistem angkutan umum dan transportasi keseluruhan di daerah. 5. Peningkatan dan perluasan layanan broadband di kabupaten/kota sebagai tulang punggung arus informasi yang berkontribusi signifikan kepada pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah. 6. Peningkatan dan perluasasan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan layanan air minum dan sanitasi, termasuk kepada masyarakat di wilayah perdesaan maupun terpencil. 7. Peningkatan partisipasi Daerah dalam pemenuhan kebutuhan energi juga perlu dilakukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan meningkatkan daya saing energi daerah. 8. Peningkatan sinergi pengembangan infrastruktur antar daerah dan antara daerah dengan pusat. Sinergi pengembangan infrastruktur antar daerah maupun antara daerah dengan pusat akan memberikan dampak serta skala yang lebih besar dan menguntungkan bagi daerah dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi daerah. Kerjasama dan sinergi antara Pusat dan Daerah juga diperlukan dalam peningkatan kapasitas infrastruktur seperti pelabuhan laut, bandara maupun prasarana jalan nasional yang ada di daerah, pelayanan transportasi keperintisan, pengembangan angkutan umum masal berbasis jalan (Bus Rapid Transit/BRT), pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) 2011-2035, pengelolaan jaringan irigasi, penyediaan infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi dan penyediaan infrastruktur energi dan telekomunikasi. Sinergi dan dukungan Daerah yang sangat
  • 149. 132 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 penting dalam pengembangan infrastruktur yang dilaksanakan Pusat di daerah adalah dalam hal penyediaan lahan. 9. Peningkatan investasi swasta dalam pengembangan infrastruktur daerah melalui skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS). Kebutuhan pendanaan untuk penyediaan infrastruktur yang begitu besar serta keterbatasan kemampuan investasi pemerintah serta dalam rangka memanfaatkan efisiensi yang ditawarkan swasta, maka perlu dirintis maupun ditingkatkan pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui investasi swasta melalui pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Pemerintah Daerah perlu melakukan kajian serta memberikan fasilitas dalam bentuk penyiapan proyek KPS baik melalui anggaran daerah maupun bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga. Dalam rangka mendorong pelaksanaan proyek KPS yang telah ada di dalam PPP Book, dukungan Daerah diperlukan baik dari aspek regulasi yang dibutuhkan maupun penyediaan lahan. 5.1.3 Peningkatan Pembangunan Industri di 6 Koridor Ekonomi Pengembangan MP3EI berfokus pada 8 program utama, yaitu: pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata, telematika dan pengembangan kawasan strategis. Kedelapan program utama tersebut terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama yang disesuaikan dengan potensi dan nilai strategisnya masing-masing di koridor yang bersangkutan. Kegiatan utama di setiap koridor ditetapkan berdasarkan unggulan di masing-masing Koridor. Untuk itu, dalam pelaksanaan MP3EI di setiap koridor ekonomi memerlukan upaya-upaya perbaikan iklim usaha dan iklim investasi sehingga pengembangan kegiatan ekonomi utama di setiap koridor ekonomi dapat berjalan secara optimal sesuai dengan keunggulan masing-masing daerah. Adapun pemetaan kegiatan-kegiatan ekonomi utama di masing-masing koridor dapat dilihat pada Tabel 5.1. Tabel 5.1 Pemetaan Untuk Kegiatan-Kegiatan Ekonomi Utama Dari Masing-Masing Koridor Kegiatan Ekonomi Utama Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali – Nusa Tenggara Papua – Kep. Maluku Besi Baja √ √ Makanan Minuman √ Tekstil √ Peralatan Transportasi √ Perkapalan √ √ Nikel √ √ Tembaga √ Bauksit √ Kelapa Sawit √ √ Karet √ Pertanian Pangan √ √ Pariwisata √ Telematika √
  • 150. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 133 Kegiatan Ekonomi Utama Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali – Nusa Tenggara Papua – Kep. Maluku Batu Bara √ √ Migas √ √ √ Jabodetabek Area √ KSN Selat Sunda √ Alutsista √ Peternakan √ Perkayuan √ Kakao √ Perikanan √ √ √ Sumber: MP3EI 2011 – 2015 Peran Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk pelaksanaan program utama dan kegiatan utama dimaksud, maka dibutuhkan kerjasama dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha dan iklim investasi yang baik di daerah sesuai dengan sektor unggulan di masing-masing daerah. Peran Pemerintah Daerah khususnya dalam perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, diantaranya: 1. Perbaikan kepastian hukum yang dilakukan melalui reformasi regulasi secara bertahap di daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk lebih meningkatkan kejelasan dan konsistensi dalam implementasinya; 2. Penyederhanaan prosedur dilakukan melalui Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 50 kabupaten/ kota dengan arah kebijakan yaitu penerapan SPIPISE di PTSP sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas PTSP; 3. Pembatalan Perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); 4. Perbaikan logistik nasional dan daerah dilakukan melalui pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi serta didukung oleh infrastruktur yang memadai melalui skema pendanaan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS); 5. Dalam mendukung pengembangan KEK yang direncanakan di 5 lokasi sampai tahun 2012; 6. Pelaksanaan sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha di daerah; 7. Dukungan pertanahan untuk mendukung iklim investasi.
  • 151. 134 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 5.1.4 Penciptaan Kesempatan Kerja Khususnya Tenaga Kerja Muda Langkah-langkah utama yang diperlukan dan sangat mendesak untuk dilaksanakan adalah: (1) Membangun infrastruktur pengembangan kompetensi kerja, sebagai tahap awal dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten agar dapat bersaing dalam pasar global. Pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) profesi, baik milik pemerintah, swasta, maupun perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi. Penyiapan sarana/prasarana, instruktur, pembiayaan dan pengelolaan lembaga pelatihan yang memenuhi aspek standar mutu kelembagaan menjadi prioritas; (2) Menyempurnakan mekanisme seleksi pemagangan di perusahaan; (3) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pengembangan usaha dan kewirausahaan serta mendorong jaringan lembaga keuangan mikro termasuk ekonomi lokal, yang antara lain menargetkan kaum muda; dan (4) Meningkatkan akses kepada informasi peluang kerja. Peran Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Langkah-langkah konkrit untuk peningkatan kesempatan kerja khususnya bagi tenaga kerja muda adalah: 1. Pemerintah Pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah perlu melakukan harmonisasi regulasi yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan, serta standarisasi dan sertifikasi kompetensi. Harmonisasi regulasi dilakukan pada tingkat undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah, termasuk peraturan daerah. 2. Menerapkan konsep pelatihan berbasis kompetensi. Program pelatihan dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Peningkatan kinerja lembaga pelatihan ditujukan pada peningkatan relevansi, kualitas, efektivitas dan efisiensi pelatihan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, program pelatihan perlu dikembangkan secara fleksibel dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha/industri. Infrastruktur pelatihan di lembaga pelatihan diperkuat dengan mengacu pada standar program dan SKKNI. 3. Meningkatkan manajemen lembaga pelatihan agar kredibilitas dan akuntabilitasnya terukur, di antaranya dengan menerapkan sistem manajemen mutu (total quality management) atau standar manajemen lain yang kredibel dan akuntabel, seperti misalnya standar manajemen ISO. 4. Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah perlu memetakan program/kegiatan pemagangan yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di tingkat nasional dan daerah. Pemetaan ini diperlukan untuk meningkatkan sinergi antar K/L dan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan
  • 152. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 135 program dan memastikan ketepatan sasaran. Kerjasama antara Pemerintah dengan perusahaan penerima pemagangan juga harus diperkuat agar pemagangan yang difasilitasi oleh pemerintah benar-benar sesuai kebutuhan dan dapat bermanfaat bagi perusahaan. 5. Meningkatkan sinergi pelaksanaan berbagai program/kegiatan yang mendukung pengembangan usaha dan kewirausahaan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan swasta di tingkat nasional dan daerah. Sasaran berbagai program/kegiatan tersebut harus selaras, saling mengisi dan bidang usaha yang dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu, peserta pelatihan kewirausahaan ini harus diseleksi dengan kriteria tertentu untuk memastikan keberlanjutannya. Selanjutnya, wirausaha muda yang telah mendapatkan pelatihan difasilitasi untuk memulai usahanya (inkubator bisnis), termasuk kredit usaha dan pengembangan jaringan pasar. 6. Mengembangkan sistem informasi pasar kerja, yang berisi antara lain informasi lowongan pekerjaan, ketersediaan suplai tenaga kerja dengan kompetensi tertentu, informasi penyelenggaraan pelatihan dan informasi konseling, yang menghubungkan informasi lowongan kerja di kabupaten/kota. Jangkauan layanan informasi pasar kerja diperluas ke daerah-daerah, terutama daerah perdesaan dalam format standar yang dapat diakses oleh pencari kerja dan calon pemberi kerja. Peran Pemerintah Provinsi 1. Menyusun perencanaan pelatihan kerja pada tingkat provinsi. Perencanaan pelatihan ini meliputi rencana kebutuhan pelatihan, baik bidang, jenis, kualifikasi maupun jumlahnya, serta rencana pemenuhannya melalui optimalisasi seluruh sumber daya pelatihan pada tingkat provinsi yang bersangkutan. Rencana pelatihan kerja provinsi ini menjadi dasar untuk penyusunan program dan kegiatan pembinaan lembaga pelatihan, termasuk pendirian lembaga pelatihan baru. 2. Merencanakan dan melaksanakan program fasilitasi peningkatan kinerja lembaga pelatihan. Fasilitasi peningkatan kinerja lembaga pelatihan dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman pembinaan lembaga pelatihan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, di antaranya melalui penyelenggaraan pelatihan, bimbingan dan konsultasi penerapan pedoman, terutama kepada pembina pelatihan di tingkat kabupaten/kota. 3. Melaksanakan fungsi pengembangan program insentif pembinaan pelatihan di tingkat kabupaten/kota, serta program insentif bagi lembaga pelatihan. 4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program peningkatan kinerja lembaga pelatihan di tingkat provinsi. Fungsi ini di samping untuk keperluan pengendalian juga untuk keperluan perbaikan dan pengembangan program fasilitasi peningkatan kinerja lembaga pelatihan tahun berikutnya.
  • 153. 136 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 5. Melaksanakan pelaporan kondisi pelatihan dan lembaga pelatihan di provinsi yang bersangkutan kepada Pemerintah Pusat. 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan pengembangan kewirausahaan dan pemagangan di tingkat kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan dan mengintegrasikan kelompok/individu sasaran pemanfaat program sesuai dengan kebutuhan lokal. 7. Meningkatkan kualitas dan kemutakhiran data informasi pasar kerja di tingkat provinsi. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Menyusun perencanaan pelatihan kerja pada tingkat kabupaten/kota. Perencanaan pelatihan ini meliputi rencana kebutuhan pelatihan, baik bidang, jenis, kualifikasi maupun jumlahnya, serta rencana pemenuhannya melalui optimalisasi seluruh sumber daya pelatihan pada tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan. Rencana pelatihan kerja kabupaten/kota ini menjadi dasar untuk penyusunan program dan kegiatan pembinaan lembaga pelatihan, termasuk pendirian lembaga pelatihan baru. 2. Melaksanakan program fasilitasi peningkatan kinerja lembaga pelatihan. Fasilitasi peningkatan kinerja lembaga pelatihan dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman pembinaan lembaga pelatihan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, di antaranya melalui penyelenggaraan pelatihan, bimbingan dan konsultasi penerapan pedoman, terutama kepada pembina pelatihan di tingkat kabupaten/kota. Selain itu juga melaksanakan fungsi pengembangan program insentif bagi lembaga pelatihan. 3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program peningkatan kinerja lembaga pelatihan di tingkat kabupaten/kota. Fungsi ini di samping untuk keperluan pengendalian juga untuk keperluan perbaikan dan pengembangan program fasilitasi peningkatan kinerja lembaga pelatihan tahun berikutnya. 4. Melaksanakan pelaporan kondisi pelatihan dan lembaga pelatihan di kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi dengan tembusan kepada Pemerintah Pusat. 5. Melakukan verifikasi kelompok sasaran pemanfaat program kewirausahaan dan pemagangan. 6. Memutakhirkan data informasi pasar kerja di tingkat kabupaten/kota.
  • 154. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 137 5.2 Peningkatan Daya Tahan Ekonomi 5.2.1 Peningkatan Ketahanan Pangan Dalam Bab 4.3 telah dijelaskan bahwa ketahanan pangan memiliki 4 aspek utama sebagai upaya membangun sistem ketahanan pangan. Masyarakat dan pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam membangun ketahanan pangan dimulai dari proses produksi, distribusi, pengolahan pangan dan pemasaran. Sementara peran pemerintah juga sangat penting dalam pemberian insentif untuk tetap menjaga ketahanan pangan melalui regulasi, penciptaan iklim investasi dan pembangunan fasilitas/prasarana publik. Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Dalam upaya mencapai 4 aspek utama ketahanan pangan, beberapa strategi dan upaya yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut : 1. Menjaga peningkatan produksi pangan yang dilakukan melalui: (a) Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian; (b) Pengelolaan air irigasi untuk pertanian; (c) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; (d) Pengelolaan dan konservasi sebanyak, serta bangunan penampung air lainnya; (e) Pengembangan SLPTT padi; (f) Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan dan benih ikan; (g) Penyaluran pupuk bersubsidi; (h) Penguatan dukungan lembaga penyuluhan bagi balai penyuluhan pertanian, tenaga penyuluh pertanian dan perikanan dan kelembagaan petani; (i) Penyaluran bantuan sarana penanganan pasca panen; (j) Penelitian dan pengembangan benih unggul padi tanaman pangan lainnya; (k) Pengembangan SLPTT jagung; (l) pengadaan kapal perikanan; (m) pengembangan kawasan perikanan budidaya yang memiliki sarana dan prasarana memadai, antara lain saluran tambak di kawasan payau, tawar dan laut; dan (n) Penyediaan statistik Pertanian untuk Sensus Pertanian 2013. 2. Menjaga aksesibilitas pangan yang dilakukan melalui upaya antara lain : (a) pengembangan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien; (b) pengelolaan sistem distribusi pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan; (c) penjaminan keamanan distribusi pangan; (d) memberikan prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk pangan; (e) menyediakan sarana dan prasarana distribusi pangan, (f) pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat; (g) koordinasi kebijakan dalam perdagangan dan stabilisasi harga pangan; (h) menetapkan jenis pangan yang berdampak pada inflasi; (i) pengaturan penyaluran cadangan pemerintah; (j) pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah; (k) pengaturan dan pengelolaan pasokan pangan; dan (l) penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif.
  • 155. 138 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 3. Menjaga pemenuhan konsumsi dan kualitas pangan masyarakat yang dilakukan melalui: (a) Pengembangan diversifikasi konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan; (b) pengembangan pangan olahan yang berbasis sumber daya lokal; dan (c) pengembangan alternatif pangan non beras. 4. Menanggulangi permasalahan pangan yang disebabkan karena kenaikan harga pangan, kurangnya ketersediaan pangan, kurangnya pendapatan masyarakat, serta gangguan akan pangan di daerah-daerah terkena bencana dilakukan melalui pemberian raskin kepada masyarakat berpendapatan rendah dan menyediakan cadangan beras pemerintah. Dalam rangka menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton mulai tahun 2014, target sasaran produksi padi pada tahun 2012, 2013 dan 2014 adalah sebagaimana terlihat dalam Tabel 5.2. Tabel 5.2 Capaian dan Target Produksi Padi Tahun 2010 -2014 Tahun Sasaran Produksi (juta ton) Jumlah Penduduk (juta jiwa) Total Kebutuhan Perkapita/ Tahun Kebutuhan Beras (juta ton) Surplus Beras Murni (juta ton) GKG Peningkatan (%) Beras 20101 66,5 3,2 37,2 237,6 139,15 33,07 4,2 20112 65,7 (1,1) 37,0 241,2 137,06 33,06 3,9 2012 67,8 3,2 38,1 244,8 135,01 33,05 5,1 2013 72,1 6,3 40,5 248,4 132,98 33,03 7,5 2014 76,6 6,3 43,0 252,1 130,99 33,02 10,0 Sumber : Kementerian Pertanian, 2012 Catatan : - 1) Tahun 2010 merupakan Angka Tetap BPS - 2) Tahun 2011 menggunakan Angka Sementara BPS - Penurunan konsumsi perkapita 1,5%/tahun mulai 2010 - Konversi Gabah Kering Giling (GKG) ke beras tersedia untuk konsumsi : 56,22% Meningkatnya produksi padi sebesar 6,3 persen pada tahun 2013 diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya surplus sebesar 7,5 juta ton pada tahun 2013 dan 10 juta ton pada tahun 2014. Melalui kegiatan-kegiatan pendukung seperti Sekolah Lapang – Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), System of Rice Intensification (SRI), Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) diharapkan dapat meningkatkan produktivitas produksi padi. Selain itu pula diperlukan dukungan lain seperti pencetakkan sawah baru dan optimasi lahan untuk memperluas areal tanam, penyediaan alat mesin (alsin) pasca panen guna mengurangi nilai susut pada saat pasca panen, revitalisasi mesin penggilangan padi untuk meningkatkan rendemen padi, serta Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) guna mengurangi konsumsi beras per kapita sehingga sasaran utama surplus beras 10 juta ton dapat terpenuhi.
  • 156. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 139 Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong peningkatan perluasan areal tanam, yang dilaksanakan Kementerian terkait bersama-sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat, meliputi antara lain: 1. Pencetakan Lahan Sawah Baru Pencetakan sawah baru dapat dilakukan juga melalui pemanfaatan lahan terlantar untuk peningkatan produksi pangan sesuai peraturan perundang–undangan. Pencetakan sawah baru dikoordinasikan dan direncanakan oleh Kementerian Pertanian, Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah. Dengan perhitungan pencetakan sawah pada tahun 2013 seluas 100 ribu ha. Pencetakan sawah baru tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi produksi padi pada tahun 2013 sebesar 289 ribu ton GKG. 2. Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) secara ekstensifikasi/ food estate Upaya perluasan areal lahan sawah baru direncanakan oleh BUMN dan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Inpres 5 tahun 2011. Prakiraan kontribusi produksi pada tahun 2013 sebesar 289 ribu ton padi GKG. 3. Optimasi Lahan dan Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) Kegiatan Optimasi lahan dikoordinasikan dan direncanakan oleh Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah. Potensi optimasi pemanfaatan lahan sawah masih cukup tinggi mulai dari Indek Pertanaman (IP) di bawah 1 (kurang dari 1 kali tanam dalam 1 tahun) dan di bawah 2 (dua kali tanam padi dalam 1 tahun). IP dapat ditingkatkan dengan input kegiatan optimasi lahan seperti penyediaan paket sarana produksi lengkap, perbaikan jaringan irigasi, pompanisasi, penggunaan alsintan prapanen dan lain-lain. Dengan perhitungan sasaran kegiatan optimal lahan seluas 80 ribu ha, prakiraan kontribusi produksi pada tahun 2013 adalah sejumlah 87 ribu ton GKG padi. Target produksi padi tahun 2012 dan 2013 untuk masing-masing Provinsi dalam rangka menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.3. Selain meningkatkan produksi pertanian perlu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan produksi perikanan, langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan produksi perikanan adalah: (1) pengembangan kawasan perikanan, antara lain kawasan minapolitan, termasuk melakukan koordinasi lintas SKPD dalam aspek perencanaan termasuk penyiapan masterplan, pelaksanaan dan penganggaran; (2) penetapan tata ruang wilayah dan zonasi kawasan perairan serta kawasan konservasi laut; (3) peningkatan kapasitas SDM daerah melalui pelatihan, pembinaan dan penyuluhan perikanan.
  • 157. 140 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Tabel 5.3 Sasaran Produksi Padi Tahun 2012-2013 Menurut Provinsi No. Provinsi Sasaran (Ribu Ton) No. Provinsi Sasaran (Ribu Ton) 2012 2013 2012 2013 1 NAD 1.829,16 1.943,48 18 Nusa Tenggara Barat 2.132,66 2.265,95 2 Sumatera Utara 3.721,37 3.953,95 19 Nusa Tenggara Timur 610,12 648,25 3 Sumatera Barat 2.351,69 2.498,67 20 Kalimantan Barat 1.417,76 1.506,37 4 Riau 552,78 587,33 21 Kalimantan Tengah 630,69 670,11 5 Kepulauan Riau 1,26 1,34 22 Kalimantan Selatan 2.102,92 2.234,35 6 Jambi 667,14 708,83 23 Kalimantan Timur 571,00 606,69 7 Sumatera Selatan 3.488,94 3.707 24 Sulawesi Utara 615,12 653,57 8 Kep Bangka Belitung 15,67 16,65 25 Gorontalo 282,60 300,27 9 Bengkulu 498,58 529,74 26 Sulawesi Tengah 1.071,37 1.138,34 10 Lampung 3.034,41 3.223,63 27 Sulawesi Selatan 4.654,33 4.945,22 11 DKI Jakarta 9,82 10,43 28 Sulawesi Barat 377,27 400,85 12 Jawa Barat 12.002,59 12.752,75 29 Sulawesi Tenggara 507,15 538,85 13 Banten 2011,51 2.137,23 30 Maluku 90,24 95,88 14 Jawa Tengah 9.689,65 10.295,25 31 Maluku Utara 63,38 67,34 15 DI Yogyakarta 869,65 924,01 32 Papua 126,74 134,66 16 Jawa Timur 10.911,78 11.593,77 33 Papua Barat 30,23 32,12 17 Bali 885,52 528,96 Total 67.824,69 72.063,74 Sumber : BPS (diolah ) Peran Pemerintah Daerah dan Petani Beberapa paket teknologi dalam rangka peningkatan produktivitas yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan petani, meliputi antara lain: 1. Penerapan SRI (System of Rice Intensification) Air merupakan kunci utama dalam budidaya tanaman termasuk padi. Dengan kondisi ketersediaan air yang mulai terbatas baik kuantitas maupun kualitas, maka sangat diperlukan teknologi budidaya padi hemat air. Teknologi SRI salah satunya adalah dalam rangka menerapkan hal tersebut. SRI dapat menghemat benih (5-8 kg/ha) karena tanam 1 batang dengan umur bibit muda (kurang dari 15 hari). Kegiatan SRI dikoordinasikan dan direncanakan oleh Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah. Sasaran luas SRI pada tahun 2013 mencapai 200.000 ha dengan prakiraan sumbangan produksi mencapai 1,1 juta ton padi. 2. SL-PTT Padi Menurut data BPS, produktivitas padi masih dapat ditingkatkan hingga 6 ton GKG per Ha, maka masih terbuka peluang meningkatkan produksi melalui peningkatan produktivitas. Untuk meningkatkan produktivitas tersebut dilakukan melalui penerapan paket teknologi budidaya spesifik lokasi yang lebih dikenal dengan Pengelolaan sumberdaya dan tanaman secara terpadu (PTT). Komponen PTT antara lain: (1) penggunaan benih varietas unggul; (2) penerapan teknik budidaya jajar
  • 158. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 141 legowo, tanam satu batang; (3) Penggunaan pupuk berimbang; (4) Penerapan kalender tanam; (5) Pengendalian OPT; dan (6) Panen tepat waktu. Kegiatan SL-PTT dikoordinasikan dan direncanakan oleh Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung pencapaian sasaran produksi padi tahun 2013 direncanakan SLPTT seluas 3,75 juta ha dengan prakiraan sumbangan produksi mencapai 21,7 juta ton padi. 3. Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) secara Intensifikasi Berawal dari Inpres 5 tahun 2011, maka tugas Kementerian BUMN adalah (1) Mengoptimalkan fungsi BUMN dalam penyediaan lahan pada kawasan hutan dengan pola tumpang sari produksi untuk tanaman padi; (2) Mengoptimalkan fungsi BUMN dalam penyediaan dan penyaluran sarana produksi dan distribusi gabah/beras; dan (3) Memperkuat fungsi BUMN dalam pengadaan dan pengelolaan cadangan gabah/beras pemerintah dengan target GP3K untuk tahun 2013 adalah 570 ribu ha, dengan prakiraan sumbangan produksi mencapai 3 juta ton padi. Kegiatan GP3K dikoordinasikan dan direncanakan oleh Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah. 4. Pengamanan Pasca Panen Melalui penerapan penanganan pasca panen yang tepat kehilangan hasil pasca panen dapat dikurangi. Untuk itu diperlukan pelatihan dan pengadaan sarana penanganan pasca panen meliputi Vertical dryer, Paddy mower, Reaper, Stripper, Sabit bergerigi, Pedal thresher, power thresher, terpal. Berdasarkan hasil survei BPS 2009 diketahui bahwa konversi GKG ke beras rata-rata adalah 62,74 persen. Hasil kajian dan praktek perbaikan penggilingan padi yang dilakukan oleh Perpadi, mampu meningkatkan rendemen GKG menjadi > 65 persen. Perbaikan penggilingan yang dilakukan meliputi: (1) Mengganti alat dalam dua polisher; (2) Penambahan dua ayakan kawat; (3) Penambahan waterpolish; dan (4) tambahan satu unit alat pengukur kadar air (moisture tester). 5. Penelitian dan Pengembangan Kegiatan dan Penelitian dan pengembangan benih unggul sangat penting dilakukan guna mendukung peningkatan produktivitas tanaman padi sehingga dapat menghasilkan produksi yang maksimal. Kegiatan penelitian dan pengembangan dikoordinasikan dan direncanakan oleh Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah. 6. Penguatan Penyuluhan Upaya pencapaian target surplus beras 10 juta ton sangat memerlukan peran serta aktif penyuluh disetiap daerah. Sehingga sangat diperlukan usaha penguatan
  • 159. 142 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 penyuluh didaerah yang dikoordinasikan dan direncanakan oleh Kementerian Pertanian dan Pemerintah Daerah. 5.2.2 Peningkatan Rasio Elektifikasi dan Konversi Energi Sesuai dengan UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi dan UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan maka Pemerintah Daerah (Pemda) ikut serta bertanggung jawab dalam pengelolaan energi. Hal ini selanjutnya akan tertuang dalam kerangka kebijakan yang dimulai dengan penyusunan rencana umum energi daerah (RUED). Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Undang-Undang tersebut memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan ijin usaha penyediaan tenaga listrik. Selain itu, pemda juga harus ikut serta dalam upaya mengalokasikan dana guna pembangunan infrastruktur energi di daerahnya. Namun Pemerintah Pusat harus tetap berupaya menjaga keadilan dan pemerataan pembangunan dengan melaksanakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang listrik perdesaan/lisdes. DAK lisdes dimulai pada tahun anggaran 2011, dengan mengupayakan pengembangan energi mikrohidro dan tenaga surya, khususnya untuk daerah dengan kemampuan pendanaan yang rendah serta memiliki kondisi rasio elektrifikasi yang rendah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan potensi pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur energi adalah melalui pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta/KPS (public private partnership/PPP). Proyek pembangkit listrik yang menjadi prioritas dan potensial untuk didorong melalui skema pendanaan KPS adalah pembangkit batubara, hidro dan mulut tambang yang dikembangkan pada skala besar. Skema KPS pembangkit listrik skala kecil-menengah akan lebih diarahkan untuk pengembangan pembangkit dengan energi terbarukan seperti tenaga sampah (waste to energy), terutama untuk daerah perkotaan. Adapun untuk skala kecil, seperti untuk pengembangan biogas, lebih baik diarahkan melalui kerjasama dengan pihak koperasi, karena
  • 160. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 143 hal ini terkait dengan kesesuaian aspek kapasitas, kemampuan pengelolaan, finansial dan sosial ekonomi. Peran Pemerintah Daerah Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur energi sebagai sarana pendorong pembangunan sosial ekonomi di daerah, maka masih diperlukan peranan Pemerintah Daerah dalam beberapa hal, seperti: (1) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan; (2) prioritasi alokasi pendanaan pembangunan di daerah termasuk efisiensi; (3) pengembangan potensi sosial dan ekonomi sebagai fokus pengembangan industrialisasi di daerah; dan (4) pembinaan dan pengembangan kelembagaan bisnis khususnya koperasi. Hal ini sangat diperlukan agar infrastruktur energi yang dikembangkan tidak hanya menaikkan sisi konsumsi semata, namun dapat memiliki nilai tambah sosial dan ekonomi. 5.3 Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 5.3.1 Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Dalam rangka menjadikan SDM sebagai isu sentral pembangunan daerah untuk mendukung upaya meningkatkan dan memperluas kesejahteraan rakyat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memastikan bahwa layanan pendidikan tersedia secara memadai dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Satuan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi harus dapat mengakomodasi setiap anak usia sekolah yang memerlukan layanan pendidikan. Bahkan layanan pendidikan harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, yang bermukim di daerah tertinggal, kepulauan, terpencil dan perbatasan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membangun infrastruktur pendidikan untuk mendukung peningkatan layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat di wilayah tersebut. Untuk itu, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus bersinergi dalam memberikan layanan pendidikan agar kinerja pendidikan di setiap daerah makin meningkat. Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Langkah-langkah kongkret untuk meningkatkan kinerja pendidikan dapat ditempuh sebagai berikut: 1. Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota; 2. Menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang berkualitas dan merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota;
  • 161. 144 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 3. Memperjelas wewenang, tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan layanan pendidikan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan desentralisasi pendidikan; 4. Mengupayakan pembangunan kapasitas kelembagaan di pemerintahan lokal dan melakukan supervisi untuk meningkatkan tata kelola satuan pendidikan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, agar pelayanan pendidikan dapat berjalan efektif; 5. Meningkatkan koordinasi di antara lembaga pemerintahan pada semua tingkatan untuk memperlancar proses pembuatan kebijakan pendidikan, yang didukung oleh sistem informasi, kualitas dan validitas data, serta kondisi empiris di lapangan (evidence-based decision making); 6. Menata dan memantapkan sistem pembelajaran yang efektif di setiap satuan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SPM), serta memperkuat sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi satuan pendidikan untuk menjaga dan mengendalikan mutu pendidikan; 7. Menghitung proporsi anggaran yang harus disediakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan kapasitas fiskal, yang disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab setiap tingkatan pemerintahan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menghitung kemampuan keuangannya untuk membiayai pendidikan; 8. Menyusun mekanisme yang tepat terkait penggunaan anggaran pendidikan dari pusat dan daerah agar tidak terjadi misalokasi dan inefisiensi. Untuk itu, perlu meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran pemerintah pusat yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan; 9. Menyediakan subsidi dan berbagai skema blockgrant untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh provinsi dan kabupaten/kota; 10. Mendorong partisipasi masyarakat, para pemangku kepentingan dan dunia usaha dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan melalui pengembangan program kemitraan yang saling menguntungkan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Dengan langkah-langkah kongkret yang dapat dilaksanakan secara nyata diharapkan layanan pendidikan yang bermutu makin meningkat, yang berkontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh daerah di Indonesia. Peran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Agar pelayanan pendidikan lebih optimal dan pelaksanaan desentralisasi pendidikan lebih efektif, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu meningkatkan kerjasama yang harmonis dengan memperhatikan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing. Untuk itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu fokus dalam hal-hal sebagai berikut:
  • 162. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 145 1. Memperbaiki kesenjangan capaian pendidikan dan disparitas partisipasi pendidikan antar daerah dengan memanfaatkan sumber daya potensial yang tersedia, sehingga masing-masing daerah tetap dapat meningkatkan kemajuan pendidikannya, yang diiringi dengan pengurangan disparitas partisipasi pendidikan; 2. Memperbaiki ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah melalui (1) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu sesuai dengan standar pelayanan minimal; (2) memperbaiki manajemen guru dengan menata persebaran pendidik yang lebih merata di seluruh daerah, termasuk memenuhi kebutuhan guru di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan; (3) memfasilitasi dan memberi kemudahan perpindahan guru antar kabupaten/kota dan antar satuan pendidikan dalam konteks penerapan best practices dan knowledge sharing dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan; 3. Memastikan dan memperkuat institusi-institusi penyelenggara pendidikan (Dinas Pendidikan, Kandepag) dan satuan pendidikan agar dapat menjalankan tugas dan fungsi pelayanan pendidikan dengan baik; 4. Menyediakan data dan informasi yang akurat untuk dijadikan dasar dan pertimbangan dalam perumusan dan pembuatan kebijakan pembangunan pendidikan nasional untuk dilaksanakan di daerah; 5. Menghitung kebutuhan nyata anggaran pendidikan dengan menyusun satuan biaya pendidikan per siswa pada setiap jenjang pendidikan sesuai dengan SPM. Selain itu, menghitung pula proyeksi kebutuhan anggaran per jenjang pendidikan yang disertai dengan perhitungan proyeksi perkembangan jumlah siswa dari tahun ke tahun berdasarkan perkembangan jumlah penduduk di setiap daerah; 6. Mendorong peningkatan peran masyarakat dalam rangka pemberian beasiswa bagi siswa miskin dan meningkatkan kapasitas pengelolaan pemberian beasiswa dalam hal pendataan, sasaran dan mekanisme penyaluran. 5.3.2 Percepatan Pengurangan Kemiskinan Untuk meningkatkan efektivitas upaya percepatan pengurangan kemiskinan dalam kerangka penguatan ekonomi domestik diperlukan sinergi antara pusat dan daerah. Secara makro, peran pemerintah pusat lebih dititikberatkan kepada upaya untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan melalui pelaksanaan rencana investasi dalam dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sementara, pemerintah daerah diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan seluruh kegiatan investasi di koridor-koridor ekonomi yang berada di daerahnya masing-masing. Dengan sinergi yang tepat dan koordinasi yang intensif diharapkan pelaksanaan rencana investasi MP3EI akan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dan memperluas kesempatan kerja secara nasional. Selanjutnya, secara makro pemerintah pusat dan
  • 163. 146 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 pemerintah daerah berperan dalam menjaga agar tingkat konsumsi masyarakat tidak jatuh melalui upaya mempertahankan kestabilan harga bahan pangan pokok. Harga bahan pangan pokok yang stabil merupakan kunci dalam pengendalian tingkat inflasi. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya menjaga dan mengamankan ketersediaan stok bahan pangan pokok serta pengamanan distribusi bahan pangan pokok. Peran Pemerintah Pusat Dalam konteks kebijakan afirmatif, pemerintah pusat berperan dalam: 1. Merumuskan strategi dan kebijakan 4 (empat) klaster Program Penanggulangan Kemiskinan, termasuk perencanaan program dan penganggarannya. 2. Dalam konteks peningkatan kualitas implementasi program dan kegiatan di daerah, pemerintah pusat telah memberikan perangkat (tools) yang terkait dengan sistem perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi kemiskinan (Pro-poor Planning, Budgeting, Monitoring and evaluation system atau P3BM) yang telah diterapkan di 66 kabupaten/kota dan program pengembangan sistem perencanaan partisipatif (P2SPP) atau yang dikenal dengan PNPM Mandiri Integrasi yang telah diterapkan di 75 kabupaten/kota, serta 3. Memberikan pengembangan kapasitas (capacity building) dan penguatan kelembagaan (institutional strengthening) bagi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Peran Pemerintah Daerah Pemerintah daerah - melalui TKPKD Provinsi dan TKPKD Kabupaten/Kota - harus lebih intensif dalam melakukan: 1. Mengintegrasikan perencanaan seluruh program penanggulangan kemiskinan ke dalam mekanisme dan proses perencanaan reguler melalui Musrenbang; 2. Meningkatkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah; dan 3. Meningkatkan koordinasi kelembagaan lintas SKPD serta peningkatan intensitas peran dan fungsi TKPKD dalam mengkoordinasikan, mensikronisasikan dan mengintegrasikan seluruh lembaga, program dan kegiatan yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.
  • 164. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 147 5.4 Pemantapan Stabilitas Politik 5.4.1 Persiapan Pemilu 2014 dan Pilkada Langkah utama yang diperlukan dan sangat mendesak dilakukan adalah memberikan memberikan fasilitasi dan dukungan sepenuhnya kepada Penyelenggaraan Pemilu dalam melaksanakan amanat perundang-undangan untuk menyelenggarakan Pemilu 2014. Hal ini dengan mengingat amanat Pasal 126 UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas kepada Penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Adapun dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas berupa:  Penugasan personel pada sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panwaslu kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)  Penyediaan sarana ruangan sekretariat Panwaslu kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panwaslu kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);  Pelaksanaan sosialisasi;  Kelancaran transportasi pengiriman logistik;  Monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu;  Kegiatan lainnya yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada permintaan dari Penyelenggara Pemilu. 2. Dalam keadaan tertentu Pemerintah dapat membantu pendanaan untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah masing-masing perlu melakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Kepolisian Daerah (Polda) untuk menyiapkan pengamanan yang optimal untuk keberlangsungan pelaksanaan setiap proses tahapan pemilu.
  • 165. 148 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Gambar 5.3 Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 5.4.2 Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi Strategi Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Optimalisasi kinerja birokrasi sangat tergantung pada kapasitas, kompetensi, integritas dan kinerja dari SDM Aparatur, dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam rangka memperbaiki manajemen kepegawaian negara, saat ini sedang dilakukan pembahasan antara pemerintah dengan DPR dalam rangka penyusunan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN). Penyusunan RUU ini untuk menggantikan UU No. 43/1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini. Sedangkan beberapa kebijakan yang telah berhasil diterbitkan pada tahun 2011, antara lain: (1) PP 46/2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS; (2) PP 44/2011 tentang Pemberhentian PNS; dan (3) Permenpan & RB No. 63/2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri. Di samping itu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan moratorium penerimaan PNS, yang ditetapkan melalui Peraturan Bersama antara Menteri PAN & RB, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, No. 800-632 Tahun 2011, No. 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Dalam masa penundaan tersebut, instansi pusat dan daerah diharapkan dapat melakukan penghitungan kebutuhan jumlah PNS yang tepat berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja Sumber: KPU, 2012
  • 166. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 149 untuk melakukan penataan organisasi (rightsijing) dan penataan PNS dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Sebagai dasarnya, telah diterbitkan PermenPAN & RB Nomor 26 tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah kebutuhan PNS untuk Daerah. Sebagai tindak lanjutnya, pada tahun 2012 ini akan diselenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi 4.125 tenaga Analisis Jabatan (Anjab) di K/L/Pemda yang nantinya diharapkan dapat disusun peta jabatan dan profil kebutuhan PNS pada seluruh instansi pusat dan daerah. Berdasarkan peta SDM Aparatur dan berbagai kebijakan yang telah diterbitkan tersebut, maka strategi yang dapat ditempuh dalam rangka peningkatan kualitas SDM Aparatur oleh pemerintah daerah adalah antara lain: 1. Melakukan penataan kepegawaian daerah dengan menghitung kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan riil (right sijing); 2. Melakukan realokasi penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan; 3. Memperkuat manajemen SDM pegawai dengan membangun sistem pola karir, sistem promosi/demosi dan mutasi, model/sistem seleksi penerimaan dan penempatan pegawai; 4. Memperkuat manajemen pengembangan kapasitas dan profesi pegawai dengan membangun sistem pengembangan karir dan kapasitas pegawai yang profesional; 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan diklat pegawai, khususnya diklat teknis terampil. Melalui strategi tersebut, diharapkan SDM Aparatur dapat menjadi pendorong perubahan dan peningkatan kinerja di lingkungan pemerintah daerah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, turut memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing birokrasi daerah. Strategi Perluasan Penerapan E-Procurement Sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperluas penerapan e-procurement atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Gubernur/Bupati/Walikota berkewajiban membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; 2. K/L/I dapat membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; 3. ULP/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/PerguruanTinggi/BUMN yang tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan Pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat.
  • 167. 150 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Selain langkah di atas, upaya lain yang dilakukan dalam rangka perluasan penerapan e- procurement, dilakukan melalui penetapan aksi sebagaimana tercantum dalam Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Dalam Inpres tersebut telah dirumuskan program aksi berupa Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Badan Publik, dengan LKPP sebagai instansi penanggung jawab. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah dalam APBN/APBD tahun 2012, sekurang-kurangnya 75 persen dari seluruh belanja K/L dan 40 persen belanja Pemda (Prov/Kab/Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE sendiri atau LPSE terdekat. Strategi Peningkatan Opini/Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), Pemerintah telah menetapkan beberapa sasaran yang harus dicapai oleh pemerintah daerah, antara lain meningkatnya jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi 60 persen pada akhir tahun 2014. Kebijakan ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, pemerintah juga telah menetapkan beberapa kebijakan terkait, antara lain Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Pembinaan Aset Daerah. Dengan dicapainya opini WTP, diharapkan dapat mendorong pencapaian kinerja pemerintah darah yang lebih baik. Berdasarkan peta pencapaian opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda sampai tahun 2010, maka strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan opini dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) antara lain adalah: 1. Meningkatkan komitmen dan pemahaman dari pimpinan pemerintah daerah (kepala daerah, DPRD, kepala SKPD) untuk mencapai kualitas terbaik laporan keuangan pemerintah daerah (opini WTP) berikut aksi dan instruksi yang jelas atas komitmen yang telah ditetapkan; 2. Menyusun Rencana Aksi Menuju opini WTP dengan membangun infrastruktur pengelolaan keuangan daerah yang kuat, antara lain (minimal) terdiri dari:  perbaikan sistem, prosedur dan pelaporan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah (sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah);  peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah melalui penerimaan pegawai baru dan peningkatan kualitas pelaksanaan bimtek/diklat bagi para pengelola keuangan negara. Kegiatan bimtek/diklat bertujuan untuk memberikan pemahanan praktis kepada para pengelola keuangan agar mampu
  • 168. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 151 dalam menyusun neraca daerah, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;  penguatan/pengefektifan fungsi APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dalam mengintensifkan langkah-langkah pencegahan terhadap korupsi pada pelaksanaan/realisasi APBD;  penguatan SPIP sesuai PP 60 tahun 2008;  penguatan manajemen aset;  penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, dll. 3. Melaksanakan/memperhatikan peraturan/pedoman terkait peningkatan kualitas laporan keuangan, antara lain:  PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP;  PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;  Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara;  Inpres Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Pembinaan Aset Daerah;  Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  Permenkeu Nomor 242 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012 (persyaratan opini WTP dan WDP untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) TA 2012);  Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-420/K/2007 tentang Pedoman Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 4. Memanfaatkan kegiatan-kegiatan KL yang bertujuan memfasilitasi/membantu pengelolaan keuangan daerah:  Asistensi yang diberikan BPKP pada pemerintah daerah untuk meningkatkan opini laporan keuangan daerah sebagai berikut: a. Pendampingan penyusunan laporan keuangan; b. Pendampingan penataan aset; c. Pendampingan penyusunan sistem akuntansi dan SOP Pengelolaan Keuangan; d. Bimtek Pengelolaan Keuangan; e. Penyediaan sistem pengelolaan keuangan berbasis komputer (SIMDA keuangan, SIMDA gaji, SIMDA BMD/aset.
  • 169. 152 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 BPKP bersama beberapa pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang belum berhasil memperoleh opini WTP atas LKPD, telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menuju opini WTP. Ruang lingkup pendampingan dalam Mou antara lain: a. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah daerah; b. Peningkatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah; dan c. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).  Asistensi yang diberikan Kemendagri pada pemerintah daerah untuk meningkatkan opini laporan keuangan daerah sebagai berikut: a. Membina Pemerintah Daerah untuk menyusun Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; b. Membina Pemerintah Daerah untuk menyusun Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; c. Membina Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; d. Membina Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah; e. Membina Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Bantuan Sosial; f. Membina Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah; g. Membina Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD. Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang menyusun Permendagri tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrual. Setelah ditetapkan, Permendagri ini akan disosialisasikan secara bertahap. Strategi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, melalui serangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan dukungan anggaran negara, sehingga terwujud manajemen berbasis kinerja pada lingkungan birokrasi pemerintah. Hal inilah yang mendasari diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Implementasi SAKIP pada awalnya berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, seiring perkembangan dan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja pada seluruh instansi pemerintah, pusat dan daerah, maka implementasi SAKIP harus juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang ada, antara lain:
  • 170. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 153 1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); 4. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai wujud implementasi SAKIP tersebut, maka instansi pemerintah harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya. LAKIP tersebut, melalui koordinasi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dilakukan evaluasi dan penilaian, yang dilaksanakan berdasarkan, yakni: 1. Surat Keputusan Menpan Nomor: KEP-135/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan 2. Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011. Oleh karena itu, strategi yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya, sehingga mendapatkan predikat yang lebih baik dari hasil penilaian LAKIP-nya, antara lain: 1. Memiliki dokumen perencanaan yang baik, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis pada setiap SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah; 2. Dokumen perencanaan tersebut, harus dimanfaatkan dengan baik sehingga terwujud konsistensi antara rencana yang telah ditetapkan dengan implementasinya. Oleh karena itu, penting bagi setiap daerah memiliki perencanaan kinerja tahunan secara terukur dan menerapkan kontrak kinerja di setiap unit kerja instansi pemerintah, khususnya bagi setiap pimpinan unit kerja; 3. Setiap kinerja yang dihasilkan oleh instansi, harus dapat diukur secara tepat, valid dan sedapat mungkin dalam bentuk kuantitatif. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah harus merumuskan dengan baik dan telah memiliki indikator yang tepat, dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan dan dilakukan pengukuran hasil kinerjanya, serta dilengkapi dengan analisis hasil pengukuran. 4. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja secara sistematis, komprehensif dan secara tepat mampu menyajikan kinerja yang dihasilkan dengan indikator yang terukur, dibandingkan dengan dokumen perencanaannya. Indikator-indikator kinerja yang menjadi target setiap tahunnya, harus diungkapkan pencapaiannya dengan data dan informasi yang jelas. Apabila terdapat data dan informasi tambahan, selain pencapaian indikator tersebut, dapat dituangkan dalam Laporan atau lampiran laporan, sebagai penjelasan atas kelengkapan kinerja yang telah dicapainya.
  • 171. 154 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Dalam menempuh strategi peningkatan akuntabilitas kinerjanya seperti di atas, pemerintah daerah hendaknya dapat berkonsultasi dengan beberapa instansi, yakni Kementerian PAN dan RB, BPKP Perwakilan di setiap provinsi, LAN dan instansi lainnya yang kegiatan- kegiatannya memiliki keterkaitan substansi dengan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 5.5 Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 5.5.1 Regulasi Untuk mendukung realisasi percepatan dan perluasan kegiatan ekonomi utama, selain percepatan pembangunan dukungan infrastruktur, diperlukan dukungan non-infrastruktur berupa pelaksanaan, penetapan atau perbaikan regulasi dan perijinan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Tujuan umum yang ingin dicapai dalam perbaikan regulasi dan perijinan adalah sebagai berikut: 1. Mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan undang-undang; 2. Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkat pusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga; 3. Merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung strategi MP3EI (seperti Bea Keluar beberapa komoditi); 4. Memberikan insentif kepada kegiatan-kegiatan ekonomi utama yang sesuai dengan strategi MP3EI; 5. Mempercepat dan menyederhanakan proses serta memberikan kepastian perijinan. Peran Pemerintah Daerah Upaya-upaya debottlenecking tersebut tentunya tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari pemerintah daerah terutama untuk melakukan upaya debottlenecking guna memperbaiki iklim investasi di daerah masing-masing. Untuk itu, perlu upaya bersama untuk mengatasi permasalahan yang membutuhkan perbaikan regulasi dan perijinan, diantaranya: 1. Pembagian tanggung jawab terkait dengan regulasi/perijinan bersifat lintas kewenangan: Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan dari sisi administrasi. Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan mereka sendiri, struktur tarif dan waktu standar untuk ijin-ijin tertentu yang mungkin sejalan dan tidak sejalan dengan keputusan menteri yang berlaku untuk ijin yang sama. Untuk itu, dibutuhkan koordinasi yang lebih baik antara dinasi-
  • 172. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 155 dinas perijinan di daerah dan departemen teknis. Panduan perijinan usaha yang jelas dan lengkap akan meniadakan inkonsistensi antara peraturan-peraturan di tingkat pusat dan daerah dan mengurangi inefisiensi dan peluang untuk melakukan tindak korupsi. 2. Banyaknya pungutan/retribusi yang diterapkan di daerah. Hal ini dikarenakan kurangnya “pemahaman filosofi dan prinsip pungutan” sehingga diperlukan kejelasan subjek dan objeknya, kejelasan hak dan kewajiban wajib pungut/pemerintah daerah, serta koneksi antara tujuan dan isi peraturan daerah (Perda). Semua hal ini harus berpedoman pada UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Masih banyaknya Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum merevisi RTRW sesuai dengan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hal ini dapat menghambat proses pemberian ijin usaha bagi investor karena salah satu kriteria pemberian ijin usaha adalah kesesuaian dengan tata ruang. Untuk itu, perlu adanya percepatan penyelesaian penyusunan RTRW. Namun agar pelaksanaan pembangunan tidak terhambat, maka daerah dapat tetap menggunakan RTRW yang berlaku, kecuali pada kawasan yang masih konflik dengan kawasan kehutanan. 4. Terkait debottlenecking regulasi yang menghambat proses investasi di daerah, maka perlu upaya untuk:  Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkat pusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga;  Merevisi atau menerbitkan peraturan daerah yang sangat dibutuhkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan MP3EI;  Memberikan insentif kepada kegiatan-kegiatan ekonomi utama yang sesuai dengan MP3EI;  Mempercepat dan menyederhanakan proses serta memberikan kepastian perijinan. 5.5.2 Konektivitas Percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur dalam kerangka penguatan konektivitas nasional telah ditetapkan menjadi salah satu strategi utama dalam pelaksanaan MP3EI. Tujuan utama penguatan konektivitas nasional tersebut adalah (1) meningkatkan kelancaran arus barang, jasa dan informasi; (2) menurunkan biaya logistik; (3) mengurangi ekonomi biaya tinggi; (4) mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; dan (5) mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah.
  • 173. 156 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam rangka mensukseskan MP3EI selain berperan dalam mensinergikan kebjiakan di daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga sangat sentral untuk: 1. Mendorong percepatan proses pembebasan lahan dalam pembangunan infrastruktur di wilayahnya dengan berpedoman kepada UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah disahkan oleh DPR. 2. Membangun komitmen untuk mensukseskan penyediaan infrastruktur dalam mendukung MP3EI. Komitmen untuk mensukseskan MP3EI bukan hanya antara Pemerintah Pusat, BUMN dan swasta, namun Pemerintah daerah juga harus terlibat aktif sehingga anggaran belanja modal daerah dapat dipakai untuk mendukung platform besar ini. Peran Pemerintah Daerah Untuk mempercepat pencapaian tujuan konektivitas nasional, dalam jangka pendek Pemerintah telah memprioritaskan percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur disetiap koridor ekonomi, dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan RAPBN. Akan tetapi, untuk mengoptimalkan pelaksanaan MP3EI perlu upaya sinergitas nasional dan daerah dalam pembangunan infrastruktur, diantaranya: 1. Pendanaan pembangunan infrastruktur melalui APBN sangat terbatas, sehingga pemanfaatan infrastruktur nasional perlu disertai dan disinergikan dengan pembangunan infrastruktur provinsi dan lokal. Dengan demikian multiplier-effects untuk mendorong pembangunan daerah akan lebih besar (contoh sinergi antara pembangunan jalan nasional dengan jalan provinsi dan kabupaten/kota; jaringan irigasi primer dengan irigasi sekunder dan tersier). 2. Para Gubernur perlu mengidentifikasi pembangunan infrastruktur nasional yang "strategis dan penting“ untuk mempercepat pembangunan daerah yang bersangkutan (contoh Gubernur Jawa Tengah mengusulkan pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas, pengembangan Bandara A. Yani, pembangunan Waduk Jati Barang, penyelesaian pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo (Ungaran-Bawean dan Bawean-Solo); Gubernur NTB mengusulkan pembangunan Waduk Pandan Duri dan Jalan Trans Nusa Tenggara). 5.5.3 Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK menjadi salah satu dari 3 (tiga) strategi utama pelaksanaan MP3EI. Hal ini dikarenakan pada era ekonomi berbasis pengetahuan, mesin
  • 174. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 157 pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kapitalisasi hasil penemuan menjadi produk inovasi. Dalam konteks ini, peran sumber daya manusia yang berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, tujuan utama di dalam sistem pendidikan dan pelatihan untuk mendukung hal tersebut diatas haruslah bisa menciptakan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan sains dan teknologi. Peran Pemerintah Daerah Untuk itu, dalam pengembangan SDM dan IPTEK juga membutuhkan peran dari setiap Pemerintah Daerah, diantaranya dalam: 1. Mendukung pengembangan program pendidikan vokasi. Program pendidikan vokasi didorong untuk menghasilkan lulusan yang terampil. Oleh karena itu, pengembangan program pendidikan vokasi harus disesuaikan dengan potensi di masing-masing koridor ekonomi. Di setiap kabupaten/kota minimal harus dikembangkan pendidikan tinggi setingkat akademi (community college) atau politeknik dengan bidang-bidang yang sesuai dengan potensi di kabupaten tersebut. Pengembangan community college, yang menyelenggarakan program diploma 1, diploma 2 dan diploma 3, diharapkan akan menghasilkan lulusan yang langsung dapat diserap oleh kegiatan ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di setiap koridor ekonomi. Oleh karena itu pengembangan community college dilakukan dengan secara bersama-sama antara pemerintah, dunia usaha dan universitas sebagai pengelola community college. Mutu community college dibina oleh politeknik yang dikembangkan di ibukota provinsi. Politeknik tersebut dikembangkan sesuai dengan potensi dan keunggulan setiap koridor ekonomi. Selain pengembangan pendidikan tinggi, pengembangan sumber daya manusia juga dilakukan dengan pengembangan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pengembangan pelatihan kerja dan pengembangan lembaga sertifikasi. 2. Pembentukan klaster inovasi daerah untuk pemerataan pertumbuhan. MP3EI mendorong dan memberdayakan upaya masyarakat, pelaku usaha, pemerintah daerah yang sudah memiliki inisiatif untuk menumbuhkembangkan potensi inovasi pada beberapa produk dan program unggulan wilayah, antara lain: a. Model Pengembangan Kawasan Inovasi Agroindustri, di Gresik Utara Provinsi Jawa Timur; b. Model pengembangan kawasan industri inovasi produk-produk hilir yang terintegrasi, untuk pengembangan kelapa sawit, kakao dan perikanan; c. Model Pengembangan Kawasan Inovasi Energi yang berbasis non-renewable dan renewable energy di Provinsi Kalimantan Timur.
  • 175. 158 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 5.6 Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Untuk Mendukung Penguatan Ekonomi Domestik Proses perencanaan dan penganggaran yang baik akan sangat berperan penting dalam meningkatkan peran pemerintah untuk memperkuat ekonomi domestik. Mekanisme perencanaan dan penganggaran pada umumnya menggunakan lima pendekatan dasar, yaitu: (i) pendekatan teknokratik, (ii) pendekatan politik, (iii) pendekatan partisipatif, (iv) pendekatan top down, serta (v) pendekatan bottom up. Pendekatan politik akan menghasilkan rencana pembangunan sebagai hasil penjabaran visi misi presiden atau kepala daerah yang dijabarkan dalam RPJMN atau RPJMD. Sementara yang melalui proses teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional yang menjadi tugasnya. Pendekatan partisipatif terjadi dimana jika perencanaan dan penganggaran melibatkan semua stakeholder, salah satunya adalah melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Sedangkan pendekatan top down dan bottom up dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Kelima pendekatan tersebut sangat penting digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran pemerintah khususnya digunakan untuk menyusun dan memformulasikan suatu kebijakan. Gambar 5.4 Faktor Pendukung Daya Saing Daerah Sumber: Prof. Dr. Armida Salsiah Alisjahbana, SE, MA, Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam Seminar Nasional Peningkatan Daya Saing Daerah melalui Reformasi Birokrasi, Jakarta, 26 Juni 2012. Strategi perencanaan dan penganggaran untuk menguatkan perekonomian domestik dapat dicapai dengan adanya sinergi antar pusat-daerah yang baik. Sinergi dalam kerangka kebijakan pembangunan Pusat-Daerah dan antar daerah diperlukan untuk menjamin: (1) Sinergi Input, Output, Outcome Berkelanjutan Memperhatikan Kemajuan Teknologi dan Perubahan Kelembagaan Bersaing secara nasional maupun internasional Daya Saing Daerah
  • 176. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 159 koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah; (2) terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (3) keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (4) optimalnya partisipasi masyarakat di semua tingkatan pemerintahan; dan (5) tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Langkah-langkah yang diperlukan pemerintah daerah melalui sinergi pusat-daerah adalah: 1. Melakukan sinkronisasi RPJMD dan RKPD dengan prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010 – 2014 dan RKP. Hal ini dapat dilakukan melalui: (i) sinkronisasi tujuan, sasaran, program, kegiatan dan alokasi anggaran daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMN 2010 – 2014 dan RKP; dan (ii) sinkronisasi renstra SKPD dengan renstra K/L sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJMN 2010 – 2014 dan RKP. 2. Menitikberatkan penganggaran pada peningkatan belanja modal, terutama untuk meningkatkan daya saing daerah. Daya saing daerah adalah kemampuan untuk mensinergikan antara input, output dan outcome yang ada di daerahnya secara berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan perubahan teknologi dan institusi yang ada di daerah tersebut agar dapat bersaing dengan baik di tingkat nasional maupun internasional sehingga mampu meningkatkan standar kehidupan masyarakat. 3. Memonitor pelaksanaan rencana pembangunan dan realisasi anggaran, terutama yang terkait dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menjaga iklim investasi, meningkatkan hubungan kerjasama antar daerah dan kemitraan pemerintah-swasta, serta meningkatkan akses terhadap sarana dan prasarana fisik pendukung ekonomi daerah.
  • 177. 160 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Boks 5.1 Kinerja Daerah Dalam Kemudahan Berusaha Peringkat daya saing Indonesia dalam Ease of Doing Business (EODB) tahunan yang dilaksanakan oleh IFC Bank Dunia, jauh di bawah negara anggota ASEAN seperti Singapura, Thailand dan Malaysia. Hasil survei tersebut menyatakan bahwa posisi Indonesia yang pada tahun 2011 berada pada peringkat ke 126 menurun menjadi ke 129 pada tahun 2012. Sementara Singapura tetap menduduki posisi pertama selama 4 tahun berturut-turut. Posisi Thailand dan Malaysia terus menerus membaik, bahkan pada tahun 2012 telah berada pada peringkat tidak lebih dari 20. Survei tersebut dilakukan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) di kota-kota bisnis dunia. Untuk Indonesia diwakili oleh Jakarta. Dari hasil survei kemudahan berusaha tingkat global, daya saing berusaha di Indonesia dibandingkan negara lain masih belum baik. Namun ternyata potret berbeda diperoleh saat survei dilakukan di 20 kota di Indonesia dari 400 kota di dunia yang terpilih dalam survei Sub National Doing Business (SNDB). Berdasarkan survei SNDB, kota dengan kemudahan perijinan menjadi salah satu pertimbangan bagi para pengusaha untuk membangun atau mengembangkan usahanya. Secara nasional, Yogyakarta adalah kota termudah dan tercepat dalam mendirikan usaha, Balikpapan (Kalimantan Timur) merupakan kota termudah dalam mengurus ijin mendirikan bangunan, sementara Bandung (Jawa Barat) dan DKI Jakarta adalah yang termudah dalam mendaftarkan properti. Bahkan untuk beberapa indikator kota-kota tersebut dapat lebih cepat dengan prosedur yang lebih pendek dibandingkan rata-rata 20 kota di Indonesia yang disurvei dan APEC. Balikpapan, Jambi dan Palembang dalam memberikan kemudahan mendirikan bangunan lebih cepat dan lebih murah dari rata-rata 20 kota yang disurvei di Indonesia, bahkan dari rata-rata anggota APEC.
  • 178. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 161 Boks 5.1 (Lanjutan) Kinerja Daerah Dalam Kemudahan Berusaha Dalam memberikan kemudahan mendaftarkan properti, Bandung, Jakarta, Palembang lebih cepat dari rata-rata 20 kota yang disurvei di Indonesia dan terhadap rata-rata negara Asia timur dan Pasifik. Sumber: Doing Business di Indonesia 2012, IFC Bank Dunia
  • 179. 162 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Boks 5.2 Kisah Sukses Pelaksanaan PTSP di Parepare dan Sragen Fenomena membaiknya pelayanan publik dalam beberapa tahun terakhir ini bisa dijumpai di beberapa daerah yang telah membangun pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) atau yang dikenal dengan One Stop Services (OSS) antara lain di Kota Parepare dan Kabupaten Sragen. Daerah-daerah tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip Good Public Governance. Dengan dicapainya ISO 9001:2000 atas kualitas manajemennya, maka kantor pelayanan perijinan Kota Parepare dan Kabupaten Sragen merupakan sebagian contoh pelaksanaan pemberian pelayanan perijinan prima yang berhasil disediakan pemerintah kepada masyarakat, dalam lingkup daerah yang bersangkutan. Dengan tidak mengesampingkan prestasi dari daerah-daerah lain yang juga tengah berbenah menuju birokrasi yang friendly, di kedua kota/kabupaten tersebut dapat memberikan pelayanan beberapa perijinan dan non perijinan dalam waktu dan dengan biaya yang terukur jelas (lama dan besarannya). Dengan kemajuan kualitas pelayanan dari kedua daerah tersebut telah menumbuhkan optimisme baru terhadap kinerja birokrasi dan menyemangati adanya harapan bagi bangsa ini untuk tampil lebih baik dan berdaya saing nantinya. Untuk meraih status sebagai PTSP yang mampu menyediakan layanan prima, merupakan hasil kerja yang didesain (by design) dan dilakukan terus menerus sehingga memperoleh kepercayaan masyarakatnya. Bukan pekerjaan yang mudah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat karena pada awalnya, masyarakat termasuk investor enggan berhubungan langsung dengan aparat, namun dengan berdirinya PTSP yang memberlakukan kemudahan, transparansi dan keramahan dalam pengurusan berbagai surat, pengajuan ijin usaha dan pelaporan, dengan didukung kondisi kantor yang nyaman, petugas dengan seragam pegawai swasta yang siap melayani dengan senang hati maka secara perlahan PTSP mendapat kepercayaan dari masyarakat. Bahkan selanjutnya kantor-kantor tersebut mendapat brand image baru yang positif.
  • 180. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 163 Boks 5.2 (lanjutan) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Parepare, Sulawesi Selatan Kantor pelayanan perizinan Parepare berdiri sejak bulan Juni 2011. Di kantor tersebut dengan jelas dipasang slogan “kawasan bebas korupsi” dan “apabila bisa dipercepat kenapa diperlambat?”. Slogan tersebut ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas pelayanan perijinan. Waktu yang diperlukan untuk mengurus izin atau mendapatkan surat keterangan berkisar dari 15 menit hingga tujuh hari. Proses yang memakan waktu sampai tujuh hari biasanya hanya izin-izin yang membutuhkan verifikasi, seperti izin tempat usaha, izin gudang, industri dan lainnya yang memerlukan pengecekan ke lapangan untuk melihat lokasi, keterangan dari tetangga dan hal lain yang diperlukan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku. Beberapa contoh perijinan yang dapat diproses dengan cepat antara lain, untuk pengurusan KTP, biasanya kurang dari satu hari atau setengah hari. Untuk NPWP, rata-rata hanya 15 menit. Akta catatan sipil, izin trayek angkutan kota dan izin usaha angkutan hanya dua hari, sementara izin pemasangan reklame sekitar tiga hari. Proses pembayaran dilakukan di Bank Sulawesi Selatan. Untuk menjaga transparansi, maka pada besaran biaya dan angka dicantumkan pada bagian bawah surat keterangan yang dikeluarkan sesuai dengan perda dan juga jumlah yang dibayarkan di bank, sehingga tidak ada uang beredar di PTSP tersebut. Beberapa perijinan bahkan dibebaskan dari biaya, antara lain: SIUP, TDP, TDI, ijin peruntukan penggunaan tanah, NPWP, ijin usaha kepariwisataan, perijinan dan non perijinan di bidang penanaman modal. Kualitas kinerja manajemen KPPT Parepare telah mencapai sertifikat ISO 9001 versi 2000 pada tahun 2004, 2007 dan renewal and upgrade ke ISO 9001:2008 pada tahun 2011. Prestasi yang diperoleh KPPT Parepare selain sertifikat ISO, antara lain adalah: Piala Citra Pelayanan Prima dari Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) tahun 2002, 2006, 2009, Piagam dari Mendagri sebagai narasumebr Permendagri No 24 tahun 2006 tentang PTSP tahun 2006, Piagam sebagai PTSP kota terbaik dari Mendagri tahun 2007, Piagam Mendagri atas prestasi kontinuitas konsekuensi dan komitmen pelaksanaan PTSP tahun 2009, investment award/PTSP kota terbaik dari BKPM tahun 2011, piala otonomi award tahun 2009 sampai dengan 2011, penghargaan dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah dan penghargaan dari The Asia Foundation. Banyaknya prestasi yang diperoleh KPPT Parepare, telah menjadikan percontohan setidaknya bagi 359 kabupaten/kota/lembaga yang datang berkunjung. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan KPPT Parepare telah menjadikan sumber informasi tidak kurang dari 115 daerah/lembaga pada seminar dan sosialisasi pelayanan PTSP. Implementasi KPPT Parepare telah membantu berperan meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha di Kota Parepare yang tercermin dari meningkatnya jumlah perijinan yang diproses dan berimplikasi pada peningkatan PAD yang mencapai 442,9 persen selama periode tahun 2003 sampai dengan 2011.
  • 181. 164 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Boks 5.2 (lanjutan) Badan Pelayanan Terpadu Sragen, Jawa Tengah Badan Palayanan Terpadu (BPT) Sragen beroperasi secara resmi pada bulan Oktober 2002 dengan slogan: “Satu hati untuk melayani. Mudah cepat, transparan dan pasti”. Latar belakang berdirinya BPT Sragen adalah adanya keinginan masyarakat akan kemudahan dan penyederhanaan pelayanan pemerintah untuk mendorong laju perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. BPT Sragen menerima pendelegasian kewenangan langsung dari Bupati sehingga memiliki kewenangan menerima, memproses dan menandatangani dokumen perizinan. Penerimaan retribusi disetorkan langsung ke kas daerah sesuai rekening dinas masing-masing. Proses pelayanan untuk beberapa perijinan di BPT Sragen dapat dilakukan secara paralel antara perijinan satu dengan yang lainnya dengan maksimal waktu 12 hari. Semua informasi lamanya proses perijinan dan formulir dapat dengan mudah diakses dari website pemerintah kabupaten. Untuk pengurusan SIUP, TDP dan TDI paling lama memakan waktu 3 hari, sementara untuk pajak reklame hanya memerlukan 1 hari. Untuk meningkatkan kelancaran pelayanan, BPT Sragen menerapkan sistem online yang terhubung dengan kantor-kantor kecamatan di bawahnya dan pemohon dapat melakukan pengecekan sampai dimana berkas sudah diproses (tracking document) melalui internet. Untuk menjaga kualitas pelayanan, BPT Sragen membuat survei kepuasan pelanggan setiap enam bulan sekali. Penghargaan yang diterima KPT Sragen selain sertifikat ISO 9001-2000 dari Sucofindo International Certification Service antara lain adalah: penghargaan Satya Abdi Praja dari Gubernur Jateng, Citra Pelayanan Prima dari Presiden, Ranking I daerah Pro Investasi di Jateng tahun 2005, investment award/PTSP kabupaten terbaik dari BKPM tahun 2010. Selain itu, BPT Sragen juga terpilih sebagai best practice modul oleh JICA Jepang dan dibuat film yang kemudian diedarkan ke berbagai kabupaten/kota di Tanah Air. Bahkan, BPT Sragen direkomendasikan ADB dan IFC sebagai model KPT di Indonesia, dengan membuat buku panduan tentang OSS yang diedarkan di seluruh kabupaten/kota di Tanah Air. Keberadaan BPT Sragen selama ini memberikan dampak positif bagi perkembangan dan pembangunan Kabupaten Sragen antara lain meningkatnya jumlah pemohon, penerimaan retribusi dan realisasi investasi sebagai berikut: No Tahun Jumlah Pemohon Penerimaan Retribusi (Rp Juta) Realisasi Investasi (Rp Juta) 1 2003 39.582 935,2 526.000,00 2 2004 38.304 902,9 703.000,00 3 2005 48.272 1.203,4 926.000,00 4 2006 45.633 1.417,6 950.000,00 5 2007 57.380 1.628,0 1.200.000,00 6 2008 56.329 1.718,3 1.300.000,00 7 2009 53.110 1.843,8 1.200.000,00 8 2010 91.958 2.180,2 1.350.073,72 Sumber: Perijinan usaha, BPT Sragen
  • 182. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 165 Boks 5.3 Belajar dari Jawa Barat: Pemenang Pangripta Nusantara 2012 Anugerah Pangripta Nusantara diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS bertujuan untuk mendorong setiap daerah untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan; serta sekaligus menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan bermutu. Pemberian penghargaan ini dilakukan melalui penilaian terhadap dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi tahun 2012. Sumber: Direktorat Perkotaan dan Perdesaan, Bappenas Berdasarkan SK Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 53/ M.PPN/HK/04/2012 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Anugerah Perencanaan Terbaik Pangripta Nusantara Tahun 2012, tahap penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Independen yang terdiri dari 5 orang pakar/ahli perencanaan pembangunan dan akademisi yaitu Prof. Herman Haeruman (IPB), Prof. Bambang Bintoro Soedjito (ITB), Dr. Kodrat Wibowo (Unpad), Dr. Wicaksono Sarosa (Partnership/Kemitraan) dan P. Agung Pambudhi (KPPOD). Berdasarkan SK Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 53/M.PPN/HK/04/2012 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Anugerah Perencanaan Terbaik Pangripta Nusantara Tahun 2012, tahap penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Independen yang terdiri dari 5 orang pakar/ahli perencanaan pembangunan dan akademisi yaitu Prof. Herman Haeruman (IPB), Prof. Bambang Bintoro Soedjito (ITB), Dr. Kodrat Wibowo (Unpad), Dr. Wicaksono Sarosa (Partnership/Kemitraan) dan P. Agung Pambudhi (KPPOD).
  • 183. 166 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Boks 5.3 (lanjutan) Belajar dari Jawa Barat: Pemenang Pangripta Nusantara 2012 Penilaian didasarkan pada 5 (lima) kriteria, yaitu: 1. Keterkaitan dokumen RKPD 2012 dengan dokumen RPJMD Provinsi dan RKP 2012; 2. Konsistensi dokumen RKPD 2012 terutama konsistensi hasil evaluasi dengan isu strategis, isu strategis dengan prioritas dan prioritas dengan anggaran; 3. Kedalaman dan kelengkapan dokumen RKPD 2012 dalam menyajikan kerangka ekonomi daerah, kerangka kebijakan keuangan daerah, analisa, arah kebijakan dan prioritas pengembangan wilayah dan strategi dan arah kebijakan pro-growth, pro-poor, pro-job, pro- environment, serta percepatan pencapaian tujuan MDGs; 4. Keterukuran tujuan dan sasaran RKPD 2012 yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan prakiraan maju anggaran tahun berikutnya; serta 5. Proses penyusunan dokumen RKPD 2012 yang dilihat dari tingkat intensitas konsultasi dengan para pemangku kepentingan, kepemimpinan dan kesiapan pelaksanaan. Pemberian trophy penghargaan Anugerah Perencanaan Terbaik Pangripta Nusantara Tahun 2012 oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada para Kepala Bappeda yang mewakili 3 provinsi pemenang dilakukan pada saat acara penutupan Pra-Musrenbangnas tanggal 25 Mei. Ketiga provinsi pemenang yaitu: 1. Provinsi Jawa Barat, pemenang pertama; 2. Provinsi DI Yogyakarta, pemenang kedua; 3. Provinsi Sumatera Selatan, pemenang ketiga. Disamping itu, juga diberikan penghargaan dalam bentuk piagam kepada 3 provinsi nominasi terbaik, yaitu: Provinsi NAD, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DKI Jakarta. Proses Perencanaan di Jawa Barat Tema Paparan RKPD Prov. Jawa Barat Tahun 2012 oleh Kepala Bappeda Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 mengusung tema pembangunan “Mengintegrasikan Peran Investasi Dunia Usaha dalam Menghela Pembangunan Sektoral dan Kewilayahan Bersifat Monumental untuk Mempercepat Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”.
  • 184. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 167 Boks 5.3 (lanjutan) Belajar dari Jawa Barat: Pemenang Pangripta Nusantara 2012 Prioritas Pembangunan Jawa Barat Penyusunan RKPD 2012 Provinsi Jawa Barat memperhatikan 4 Sasaran Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu melalui; (1) RPJMN (2010-2014); (2) 6 Indikator Pembangunan, yaitu: Pertumbuhan Ekonomi; Kemiskinan; Pengangguran; Angka Kematian Bayi; Angka Harapan Hidup; Angka Pendapatan per Kapita; (3) Millenium Development Goals (MDG’s); dan (4) Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan (Pro Growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro Environment). Berdasarkan sasaran tersebut, Provinsi Jawa Barat menetapkan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan (Common Goals) yaitu: 1. Peningkatan kualitas pendidikan; 6. Pengembangan infrastruktur wilayah; 2. Peningkatan kualitas kesehatan; 7. Kemandirian energi dan kecukupan air baku; 3. Peningkatan daya beli masyarakat; 8. Penanganan bendana dan pengendalian lingkungan hidup; 4. Kemandirian pangan; 9. Pembangunan perdesaan; 5. Peningkatan kinerja aparatur; 10. Pengembangan budaya lokal dan destinasi wisata. Proses Penyusunan RKPD Tahun 2012 Proses penyusunan dokumen RKPD 2012 memadukan alur teknokratis, partisipatif/ bottom-up, top- down dan juga unsur politis. Masyarakat, dunia usaha, akademisi, pemerintah daerah dan DPRD merupakan 4 pilar utama pembangunan Jawa Barat. Tahap Proses Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Sumber: Proses Penyusunan RKPD Tahun 2012 Provinsi Jawa Barat
  • 185. 168 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Boks 5.3 (lanjutan) Belajar dari Jawa Barat: Pemenang Pangripta Nusantara 2012 Berpijak pada prinsip pembangunan daerah untuk rakyat (Regional Development for People), masyarakat Jawa Barat didorong untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sementara itu, pemerintah memfasilitasi agar masyarakat dapat beraktivitas dan meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah provinsi Jawa Barat menerapkan satu basis data untuk kepentingan penyusunan perencanaan dan kegiatan pembangunan. Dengan menggunakan basis data tersebut, program dan kegiatan dalam RKPD dirancang melalui pendekatan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Resources availability, Timely). Dalam konteks perencanaan spasial, Provinsi Jawa Barat membagi wilayahnya menjadi 4 (empat) wilayah pengembangan berdasarkan karakteristik lokasi dan kegiatan tematik, yang terdiri dari Bogor, Purwakarta, Cirebon dan Priangan.
  • 186. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 169 Boks 5.4 Kisah Sukses Program Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (MKRPL) di Pacitan, Jawa Timur Ketahanan dan kemandirian pangan nasional harus dimulai dari rumah tangga. Terkait dengan hal ini, pemanfaatan lahan perkarangan untuk pengembangan pangan rumah tangga merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan kemandirian pangan rumah tangga. Kementerian Pertanian menyusun suatu konsep yang disebut dengan “Model Kawasan Rumah Pangan Lestari (Model KRPL)” yang merupakan himpunan dari Rumah Pangan Lestari (RPL) yaitu rumah tangga dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, konservasi sumberdaya genetik terutama untuk pangan lokal, pelestarian tanaman pangan untuk masa depan melalui kebun bibit desa, serta peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program MKRPL di salah satu dusun di Desa Kayen, Kecamatan Kota Pacitan, Jawa Timur di awali pada Februari 2011 dengan melibatkan 35 KK. Melalui berbagai tahapan mulai persiapan sampai pelaksanaan dengan melibatkan semua pihak terkait serta pendampingan teknologi dari Badan Litbang Pertanian, saat ini di sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Pacitan telah mengadopsi model RPL. Sebagai gambaran, untuk desa Kayen, rumah tangga yang telah mengadopsi model RPL sebanyak 620 KK dari 821 KK yang ada (sekitar 77%). Selain itu, di lingkungan Kantor Kodim (Komando Distrik Militer) dan di semua Kantor Koramil (Komando Rayon Militer) di wilayah Kabupaten Pacitan telah pula mengembangkan model RPL. Relatif cepatnya proses adopsi model KRPL di Kabupaten Pacitan antara lain didukung oleh adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui pengembangan diversifikasi pangan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan dengan menerapkan model KRPL. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan dikeluarkannya Instruksi Bupati Pacitan kepada masyarakat di wilayah Pacitan untuk mengembangkan dan menerapkan model RPL serta Instruksi Kodam Brawijaya Jawa Timur yang ditindaklanjuti oleh Kodim Pacitan kepada anggota untuk mengembangkan RPL di lokasi kantor Kodim maupun Koramil. Salah satu dampak positif yang dirasakan dari penerapan program KRPL di Pacitan ini adalah berkurangnya pengeluaran rumah tangga petani berkisar Rp. 170.000 hingga Rp. 700.000 per bulan, program ini menunjukkan kemampuannya dalam menaikkan pola pangan harapan terutama untuk kemandiran desa dan rumah tangga.
  • 187. 170 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Boks 5.5 Keberhasilan BKAD Tegalalang Dalam Memfasilitasi Pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan Keberhasilan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan seperti PNPM Mandiri Perdesaan sangat tergantung kepada intensifnya fasilitasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders) kepada masyarakat miskin di lapangan. Hal inilah yang tercermin dari keberhasilan peran pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali. S Suasana Rakor BKAD Fasilitasi BAKD Dalam Pengelolaan Dana Bergulir Pada tahap perencanaan, BKAD melaksanakan tugasnya mulai dari proses sosialisasi program, yaitu melalui rapat koordinasi (rakor) di tingkat kecamatan dengan segenap kelembagaan di kecamatan. Selanjutnya, fasilitasi dalam tahap perencanaan dilakukan BKAD melalui proses penggalian gagasan di dusun atau banjar, yang kemudian dilanjutkan dengan fasilitasi proses pelaksanaan musyawarah desa sosialisasi bersama-sama dengan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya. Pada tahap pelaksanaan, keberhasilan BKAD Tegalalang terutama pada upaya untuk mengajak masyarakat untuk menjadi subjek pembangunan di desanya. Setelah adanya Program Paras-paros dari Kabupaten Gianyar dan PNPM Mandiri Integrasi, BKAD Tegalalang menciptakan kerjasama yang baik dengan desa dinas maupun Desa Adat atau Desa Pekraman. Oleh karenanya, usulan kegiatan dalam PNPM Mandiri justru berasal dari Subak maupun Desa Pekraman. Dalam pengelolaan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP), BKAD Tegallalang melakukan kerjasama dengan berbagai pelaku ekonomi di wilayah kecamatan, seperti Lembaga Perkreditan Desa, Koperasi, Bank dan beberapa pengusaha kecil di bidang kerajinan tangan dan perdangan. BKAD Tegallalang juga telah melakukan fasilitasi dan mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat miskin seperti pembuatan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan program bedah rumah yang didanai dari surplus hasil pengelolaan SPP. Secara kelembagaan, BKAD Tegallalang merupakan kepengurusan yang ideal karena berasal dari berbagai unsur, baik pimpinan adat atau Bendesa, praktisi ekonomi, praktisi pendidikan dan unsur- unsur yang ada di dalam masyarakat tradisional Bali. Namun demikian, dengan melihat hasil nyata yang telah ditunjukkan dari intensitas dan keseriusan BKAD Tegallalang dalam memfasilitasi upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar maka wajar apabila pada tahun 2012 BAKD Tegallalang dipilih dan ditetapkan sebagai BKAD terbaik nasional secara kelembagaan.
  • 188. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 171 Boks 5.6 Kesuksesan Pemerintah Provinsi Riau Menerapkan E-Procurement Implementasi e-Procurement atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) menjadi upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah disamping juga menjadi sebuah strategi untuk menata pasar pengadaan. Penataan pasar pengadaan akan membentuk skala pasar yang lebih besar dan memungkinkan para pelaku pasar dapat mengakses seluruh volum pengadaan barang/jasa pemerintah. Gagasan ini memerlukan perubahan perilaku, mental dan kesiapan terhadap penerapan suatu teknologi dari seluruh pihak yang terkait. Efektifitas perwujudan gagasan, dalam hal ini menghadapi tantangan berkaitan dengan luas wilayah, jumlah pelaku usaha, variasi kesiapan infrastruktur TIK maupun kesiapan SDM dalam adopsi dan adaptasi terhadap teknologi. E-Procurement mulai diujicobakan di beberapa instansi pemerintah pusat, provinsi dan kota pada tahun 2008. Dari ujicoba tersebut diperoleh pelajaran berkaitan dengan strategi implementasinya. Keberhasilan Pemerintah Provinsi Riau (maupun pemerintah daerah yang lain) menerapkan pengadaan secara elektronik dan mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Riau, memerlukan komitmen kepala daerah dan inisiator perubahan, konsistensi aktor utama perubahan, kecepatan mengambil momentum dan peran serta pihak-pihak yang memiliki visi yang sama. Meskipun LPSE Provinsi Riau dibentuk tahun 2010 setelah Pemerintah Kota Pekanbaru terlebih dahulu menerapkan e-Procurement di tahun 2009, namun perkembangannya mampu mengikuti perkembangan penerapan e-Procurement di provinsi lain yang terlebih dahulu membentuk LPSE dan menerapkan e-Procurement seperti Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, DI. Yogyakarta dan beberapa Provinsi lainnya. Tahun 2012 ini Provinsi Riau berada pada urutan ke-7 di antara provinsi-provinsi yang memiliki kemajuan pesat dalam penerapan e-Procurement dengan nilai pengadaan secara elektronik mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Proses pembentukan unit LPSE Provinsi Riau terbilang cukup singkat, hanya diperlukan waktu 1 bulan sejak pelatihan pengelola LPSE sampai dengan terbitnyaPeraturan Gubernur tentang Tim Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Riau yang dirintis oleh Biro Administrasi Pembangunan. Pada tahap awal, untuk dapat menyelenggarakan layanan pengadaan secara elektronik di Provinsi Riau, LPSE Provinsi Riau belum memiliki fasilitas dan peralatan teknologi informasi yang lengkap. LPSE Provinsi Riau mulai memberikan pelayanan dengan hanya bermodalkan 1 buah komputer rakitan, jauh dari kebutuhan minimal suatu sistem elektronik. Dalam hal ini, pembentukan unit LPSE tidak menunggu tersedianya peralatan dan infrastruktur TIK.
  • 189. 172 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Boks 5.6 (lanjutan) Kesuksesan Pemerintah Provinsi Riau Menerapkan E-Procurement Setelah tersedianya peralatan training, LPSE Provinsi Riau segera memberikan pelatihan kepada penyedia yang terdaftar di LPSE Provinsi Riau secara gratis. Dalam kurun waktu November - Desember 2010 (hanya dalam dua bulan), sudah dilatih 246 penyedia. Posisi saat ini, Juni 2012, 3.235 penyedia sudah dilatih oleh LPSE Provinsi Riau. Menindaklanjuti terbitnya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang mewajibkan penerapan pengadaan secara elektronik mulai tahun 2012, Gubernur Riau juga menerbitkan Surat Edaran No. 500/Adm-Pemb/16.29, tanggal 14 Desember 2010 kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau, agar melaksanakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah secara elektronik pada tahun 2012. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum memiliki LPSE dapat memanfaatkan LPSE Provinsi Riau. Untuk mendorong penerapan e-Procurement oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Gubernur Provinsi Riau menerbitkan Instruksi Gubernur. Hasilnya, 427 paket dengan nilai Rp. 1,08 Triliun dilelangkan secara elektronik pada tahun 2011. Sementara itu, efisiensi yang dihasilkan adalah sebesar 12,14 persen. Sejak terbentuk, secara mandiri LPSE Provinsi Riau mengambil peran mendorong dan melatih Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau untuk mampu membentuk LPSE dan mengelola sistem elektronik. Hasilnya, dalam kurun waktu 17 bulan (Mei 2012) seluruh LPSE Pemerintah Kabupaten/Kota terbentuk dan sudah beroperasi.
  • 190. Foto: Pras Widjojo
  • 191. Foto: Pras Widjojo
  • 192. BAB VI PENUTUP
  • 193. 176 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 BAB VI PENUTUP Kinerja pembangunan ekonomi nasional selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Stabilitas ekonomi yang terjaga dan pertumbuhan yang berkelanjutan diikuti oleh perluasan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan. Kinerja pembangunan ekonomi Indonesia tidak bisa lepas dari dinamika ekonomi global yang menempatkan Asia sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama. Dilain pihak, tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi adalah tingkat persaingan di pasar global yang semakin tinggi, sementara itu ekonomi domestik perlu diperkuat agar pertumbuhan ekonomi dapat tetap terjaga. Oleh sebab itu, kebijakan dan strategi yang lebih terarah di daerah akan menjadi modal dasar dalam memperkuat perekonomian domestik dan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan ke seluruh daerah. Upaya dan strategi ini tidak hanya menyangkut peningkatan produktivitas sumber daya manusia, peningkatan nilai tambah dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, tetapi juga ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif, penciptaan iklim ketenagakerjaan yang lebih efisien. Beberapa daerah mampu memanfaatkan momentum pertumbuhan bagi percepatan kemajuan dan pembangunan ekonomi daerah. Namun, beberapa daerah lain masih harus menghadapi tantangan terbatasnya lapangan kerja, belum memadainya infrastruktur, serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahnya. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi daerah dalam menentukan strateginya dalam rangka memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.
  • 194. Foto: Pras Widjojo
  • 195. 178 Buku Pegangan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 DAFTAR PUSTAKA Abdulah, Piter., et.al (2002). Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, BPFE, Yogyakarta. PPSK Bank Indonesia dan LP3E FE-UNPAD (2008). Profil dan Pemetaan Daya Saing Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, RaJawali Pers, Jakarta. Schwab, Klaus dan Xavier Sla-i-Martin (2011). The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum, Geneva. Schwab, Klaus dan Greenhill (2011). The Indonesia Competitiveness Report 2011: Sustaining the Growth Momentum, World Economic Forum, Geneva. --------- (2011). Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta. ---------- (2011). Tata Kelola Ekonomi Daerah 2011, KPPOD dan The Asia Foundationa, Jakarta ----------- (2011). Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta. ----------- (2012). Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta. ---------- (2012). Doing Business di Indonesia 2012: Memperbandingkan Kebijakan Usaha di 20 Kota dan 183 Perekonomian, IFC, World Bank. --------- (2012). Doing Business in a More Transparent World: Comparing Regulation for Domestic Firms in 183 Economies, IFC, World Bank.