Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 - 2013. Memperkuat Perekonomian Domestik

1,181 views
992 views

Published on

Diterbitkan oleh Bappenas

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,181
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 - 2013. Memperkuat Perekonomian Domestik

  1. 1. Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012-2013 MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Agustus 2012
  2. 2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2012-2013: Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat © Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Republik Indonesia Foto cover : Pras Widjojo Desain cover : Ivan W. Sjafary Diterbitkan oleh: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
  3. 3. KATA SAMBUTAN Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan terbitnya Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk tahun 2012-2013. Buku pegangan ini mengambil tema mengenai: Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat, sebagai rujukan dalam merencanakan berbagai strategi, program, dan kegiatan pembangunan di seluruh Wilayah Nusantara. Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pun perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan. Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, pelaksanaan pembangunan di pusat dan di daerah perlu dilaksanakan melalui empat jalur strategi, yaitu pertumbuhan (pro-growth), kesempatan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor) dan pelestarian lingkungan hidup (pro-environment). Di tengah kondisi persaingan ekonomi global yang masih tidak menentu, penguatan ekonomi domestik menjadi syarat mutlak agar Indonesia dapat tetap menjaga pertumbuhan yang berkualitas. Sinergi antara pusat dan daerah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pertumbuhan merupakan aspek prioritas yang perlu kita lakukan bersama-sama. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan agregasi dari keberhasilan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penguatan ekonomi nasional adalah hasil akumulasi dari penguatan ekonomi di daerah. Dengan demikian, komunikasi, koordinasi dan sinergi kebijakan antara pusat dan daerah harus terus dipertahankan untuk menjaga momentum pembangunan. Konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah akan tercapai jika dijembatani oleh sinergi pusat-daerah oleh berbagai pemangku kepentingan. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah memiliki tugas dan fungsi yang penting untuk mengkoordinasikan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya dan menjaga konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah. Saya berharap, buku ini dapat menjadi pegangan bagi segenap aparatur pemerintah dalam proses perencanaan dan penyusunan strategi pembangunan di daerah. Melalui pemahaman
  4. 4. 2 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 konsep dan faktor-faktor penentu penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat, segenap jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemangku kepentingan lainnya dapat bersama-sama menyamakan langkah untuk menyusun strategi yang terintegrasi dalam mendorong dan menjaga ekonomi domestik yang lebih berdaya tahan tinggi. Dengan terbitnya Buku Pegangan Tahun 2012-2013 ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang telah bekerja dengan itikad dan dedikasi yang baik dalam menyusunnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dan bimbingan Nya dalam setiap upaya untuk menguatkan perekonomian nasional, agar pembangunan ekonomi Indonesia dapat lebih cepat dan lebih luas demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Terima Kasih. Jakarta, 6 Agustus 2012 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana
  5. 5. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat i RINGKASAN EKSEKUTIF Penyusunan Buku Pegangan (Handbook) Perencanaan Pembangunan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya peran perencanaan dan strategi pembangunan daerah untuk mendukung penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat, serta memberikan panduan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2012 – 2013 dalam menentukan strategi-strategi yang dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi domestik. Kondisi ekonomi global di tahun 2012 diperkirakan masih belum membaik, karena masih rentannya proses pemulihan negara-negara Eropa yang terlilit krisis utang dan terjadinya perlambatan ekonomi negara-negara maju dan emerging market. Krisis yang dialami negara- negara Eropa terkait utang dan defisit fiskal masih belum teratasi dengan baik sehingga kondisi ekonomi global akan masih diliputi oleh ketidakpastian, sementara pemulihan ekonomi AS masih rentan terhadap guncangan. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat menjadi 3,5 persen pada tahun 2012 dan 3,9 persen pada tahun 2013 (IMF, World Economic Outlook, Juli 2012) disebabkan oleh proses pemulihan AS yang rentan, keberlanjutan krisis keuangan Eropa, serta kemampuan ekonomi Asia yang menurun. Negara maju diperkirakan hanya tumbuh sebesar 1,4 persen pada tahun 2012 dan 1,9 persen pada tahun 2013. Bahkan ekonomi di beberapa negara Eropa, seperti: Italia, Spanyol dan Yunani, diproyeksi tumbuh negatif pada tahun 2012. Sementara itu, negara berkembang Asia akan menjadi penopang pertumbuhan dunia ditengah krisis global, yang diperkirakan tumbuh mencapai 7,1 persen pada tahun 2012. China dan India sebagai negara emerging diperkirakan tumbuh masing-masing sebesar 8,0 persen dan 6,1 persen pada tahun 2012. ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina) diproyeksi mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada tahun 2012.
  6. 6. ii Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, perekonomian domestik harus tetap terjaga dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh dan daya saing yang lebih baik. Kondisi ini tentunya akan menjadi suatu keharusan bagi Indonesia dan masing-masing daerah untuk terus bekerja keras dan bersaing dengan negara lain. Langkah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan daya saing bangsa, memperbaiki kinerja ekonomi nasional yang didukung struktur ekonomi yang kuat, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar di seluruh Wilayah Nusantara dan meningkatkan pembangunan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan. Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pun perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan. Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, pelaksanaan pembangunan di pusat dan di daerah perlu dilaksanakan melalui empat jalur strategi, yaitu pertumbuhan (pro-growth), kesempatan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor) dan pelestarian lingkungan hidup (pro-environment). Dengan berbagai tantangan yang ada, sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 adalah sebesar 6,5 persen. Sementara itu, pada tahun 2013, diharapkan perekonomian dapat lebih baik lagi dengan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 7,0 persen. Investasi dan konsumsi masyarakat pada tahun 2012 dan 2013 diharapkan akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, dengan target pertumbuhan untuk investasi adalah sebesar 10,9 persen pada tahun 2012 dan 12,1 persen pada tahun 2013. Pemerintah melalui mekanisme perencanaannya telah menyusun langkah-langkah pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baik yang sedang berjalan yaitu RKP 2012 maupun perencanaan tahun depan dalam RKP 2013. Hal ini demi mencapai sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dalam RPJMN 2010-2014 yaitu “Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Sejahtera dan Berkeadilan”. Adapun tema dari RKP, ditunjukkan pada Gambar berikut. Tema Pembangunan Yang Tertuang Dalam RKP 2010 •Pemulihan Perekonomian Nasional Dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat 2011 •Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Didukung Oleh Pemantapan Tatakelola Dan Sinergi Pusat Dan Daerah 2012 •Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 2013 •MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
  7. 7. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat iii Kebijakan pemerintah dalam rangka perkuatan ekonomi domestik yang pada RKP 2013 difokuskan pada empat aspek, yang merupakan komponen penting untuk mendukung penguatan ekonomi domestik, seperti yang tercantum dalam gambar berikut. Faktor Pendukung Penguatan Ekonomi Domestik Peningkatan daya saing untuk mendukung penguatan ekonomi domestik akan dititikberatkan kepada isu strategis: Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha, Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Peningkatan Pembangunan Industri di Berbagai Koridor Ekonomi dan Penciptaan Kesempatan Kerja khususnya Tenaga Kerja Muda. Adapun Peningkatan Daya Tahan Ekonomi akan dititikberatkan pada isu strategis: Peningkatan Ketahanan Pangan Menuju Pencapaian Surplus Beras 10 juta Ton dan Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Konversi Energi. Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat akan dititikberatkan pada isu strategis: Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pengurangan Kemiskinan – Sinergi Klaster 1-4. Sedangkan, Pemantapan Stabilitas Sosial Politik akan dititikberatkan pada isu strategis: Persiapan Pemilu 2014, Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pembangunan Minimum Essential Force. Masing-masing faktor pendukung penguatan ekonomi tersebut memiliki kerangka dan jalur keterkaitan yang berbeda-beda untuk menghasilkan ekonomi domestik yang lebih berdaya saing dan lebih berdaya tahan. Untuk itu, kerangka keterkaitan isu strategis dengan penguatan ekonomi domestik telah dijabarkan secara rinci di dalam Bab IV dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam memahami arti pentingnya isu strategis terhadap pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Dengan memahami kerangka keterkaitan ini, diharapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki pemahaman yang sama, PENGUATAN EKONOMI DOMESTIK Peningkatan Daya Saing Peningkatan Daya Tahan Ekonomi Pemantapan Stabilitas Politik Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat
  8. 8. iv Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 sehingga dapat secara bersama-sama mensinergikan pembangunan di pusat dan di daerah dalam rangka memperkuat ekonomi domestik di tengah-tengah kondisi global yang masih belum menentu. Kemudian, di dalam Bab V telah dijabarkan secara rinci strategi yang perlu dilakukan dalam setiap isu strategis serta peran Pemerintah Daerah yang perlu dilaksanakan, agar proses dan upaya penguatan perekonomian domestik serta peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat di pusat dan di daerah dapat lebih sinergi sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal. Sebagai contoh, dalam upaya meningkatkan daya saing nasional diperlukan langkah-langkah konkrit untuk melakukan harmonisasi kebijakan dan peraturan di tingkat pusat dan daerah, serta melakukan sinergi peraturan dan kebijakan antara pusat dan daerah. Untuk itu diperlukan upaya di setiap kementerian/lembaga dan daerah untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Sementara itu, sinergi kebijakan pembangunan antara pusat dan daerah dan antar daerah, khususnya dalam kerangka perencanaan kebijakan dapat dilakukan melalui: 1. Memperkuat koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah; 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di semua tingkatan pemerintahan; serta 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Sedangkan upaya bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan antara lain: 1. Sinergi berbagai dokumen perencanaan pembangunan (RPJPN dan RPJPD, RPJM dan RPJMD, RKP dan RKPD); 2. Sinergi dalam penetapan target pembangunan; 3. Standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh kementerian/lembaga dan satuan perangkat kerja daerah; 4. Pengembangan database dan sistem informasi pembangunan yang lengkap dan akurat; 5. Sinergi dalam kebijakan perijinan investasi di daerah; dan 6. Sinergi dalam kebijakan pengendalian tingkat inflasi. Isu strategis lainnya yang menjadi fokus perhatian setiap Pemerintah Daerah adalah pembangunan infrastruktur, dimana infrastruktur menjadi bagian penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik karena dapat menekan ekonomi biaya tinggi, menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Namun demikian, adanya
  9. 9. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat v keterbatasan dana yang dimiliki menjadikan peran bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta perlu disinergikan dengan baik. Koordinasi dan sinergi yang dilaksanakan dalam keterhubungan antar wilayah (domestic connectivity) mencakup pembagian peran dan kewenangan, pengembangan kerangka kerja bersama dan pembagian tugas dan tanggungjawab termasuk pembiayaan. Di sisi peningkatan daya tahan ekonomi, masyarakat dan pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam membangun ketahanan pangan dimulai dari proses produksi, distribusi, pengolahan pangan dan pemasaran. Sementara peran pemerintah juga sangat penting dalam pemberian insentif untuk tetap menjaga ketahanan pangan melalui regulasi, penciptaan iklim investasi dan pembangunan fasilitas/prasarana publik. Untuk itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu memiliki strategi bersama, dengan memainkan peran masing-masing dalam menjalankan strategi tersebut. Sebagai contoh, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama memiliki peran untuk peningkatan perluasan areal tanam, kemudian peran Pemerintah Daerah dan Petani sangat diperlukan dalam menerapkan System of Rice Intensification, menjalankan Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi secara intensifikasi, pengamanan pasca panen, penguatan penyuluhan dan lain-lain. Pengembangan SDM menjadi salah satu isu sentral pembangunan daerah untuk mendukung upaya meningkatkan dan memperluas kesejahteraan rakyat, dimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memastikan bahwa layanan pendidikan tersedia secara memadai dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Satuan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi harus dapat mengakomodasi setiap anak usia sekolah yang memerlukan layanan pendidikan. Bahkan, layanan pendidikan harus dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, yang bermukim di daerah tertinggal, kepulauan, terpencil dan perbatasan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membangun infrastruktur pendidikan untuk mendukung peningkatan layanan pendidikan yang bermutu bagi masyarakat di wilayah tersebut. Untuk itu, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus bersinergi dalam memberikan layanan pendidikan agar kinerja pendidikan di setiap daerah makin meningkat. Untuk meningkatkan efektivitas upaya percepatan pengurangan kemiskinan dalam kerangka penguatan perekonomian domestik juga diperlukan sinergi antara pusat dan daerah. Secara makro, peran pemerintah pusat lebih dititikberatkan kepada upaya untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan melalui pelaksanaan rencana investasi dalam dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sementara, pemerintah daerah diharapkan dapat memperlancar pelaksanaan seluruh kegiatan investasi di koridor- koridor ekonomi yang berada di daerahnya masing-masing. Dengan sinergi yang tepat dan koordinasi yang intensif diharapkan pelaksanaan rencana investasi MP3EI akan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru dan
  10. 10. vi Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 memperluas kesempatan kerja secara nasional. Selanjutnya, secara makro pemerintah pusat dan pemerintah daerah berperan dalam menjaga agar tingkat konsumsi masyarakat tidak jatuh melalui upaya mempertahankan kestabilan harga bahan pangan pokok. Harga bahan pangan pokok yang stabil merupakan kunci dalam pengendalian tingkat inflasi. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya menjaga dan mengamankan ketersediaan stok bahan pangan pokok serta pengamanan distribusi bahan pangan pokok. Dalam rangka pemantapan stabilitas politik, langkah utama yang diperlukan dan sangat mendesak dilakukan adalah memberikan fasilitasi dan dukungan sepenuhnya kepada Penyelenggaraan Pemilu dalam melaksanakan amanat perundang-undangan untuk menyelenggarakan Pemilu 2014. Hal ini dengan mengingat amanat Pasal 126 UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas kepada Penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, perbaikan kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi merupakan hal penting yang juga perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang salah satunya adalah melalui penerapan e- procurement atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Strategi perencanaan dan penganggaran untuk menguatkan perekonomian domestik dapat dicapai dengan adanya sinergi antar pusat-daerah yang baik. Sinergi dalam kerangka kebijakan pembangunan Pusat-Daerah dan antar daerah diperlukan untuk menjamin: (1) koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah; (2) terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (3) keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (4) optimalnya partisipasi masyarakat di semua tingkatan pemerintahan; dan (5) tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Langkah-langkah yang diperlukan pemerintah daerah melalui sinergi pusat-daerah adalah: (i) melakukan sinkronisasi RPJMD dan RKPD dengan prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010 – 2014 dan RKP; (ii) menitikberatkan penganggaran pada peningkatan belanja modal, terutama untuk meningkatkan daya saing daerah; dan (iii) memonitor pelaksanaan rencana pembangunan dan realisasi anggaran, terutama yang terkait dengan upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menjaga iklim investasi, meningkatkan hubungan kerjasama antar daerah dan kemitraan pemerintah-swasta, serta meningkatkan akses terhadap sarana dan prasarana fisik pendukung ekonomi daerah. Untuk itu, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi daerah dalam menentukan strateginya dalam rangka memperkuat perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.
  11. 11. Foto: Humas BappenasFoto: Humas Bappenas
  12. 12. Foto: Humas Bappenas
  13. 13. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat ix DAFTAR ISI KATA SAMBUTAN RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................................ i DAFTAR ISI.................................................................................................................................viii BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................................. 2 1.1 Latar Belakang 2 1.1.1 Perkembangan Kondisi Ekonomi Global 2 1.1.2 Perkembangan Ekonomi Regional 3 1.1.3 Perkembangan Ekonomi Nasional dan Pentingnya Peningkatan Ekonomi Domestik Untuk Meredam Dampak Krisis Global 4 1.2 Maksud dan Tujuan 5 BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2013 ..................................................... 8 2.1 Target Pertumbuhan Ekonomi 8 2.2 Tujuh Arahan Presiden 9 2.3 Tema dan Prioritas RKP 2013 9 2.4 Isu Strategis 2013 11 BAB III KONDISI TERKINI DAERAH ............................................................................................. 22 3.1 Kondisi Ekonomi Nasional 22 3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 22 3.1.2 Tingkat Kemiskinan 23 3.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka 26 3.2 Kondisi Ekonomi Daerah 27 3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Daerah 27 3.2.2 Tingkat Kemiskinan Per Provinsi 28 3.2.3 Tingkat Pengangguran Per Provinsi 30 3.3 Kondisi Daya Beli Masyarakat 32 3.3.1 Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat 32 3.3.2 Peran Konsumsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah 33
  14. 14. x Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 3.4 Kondisi Perdagangan dan Investasi 34 3.4.1 Kontribusi Ekspor Daerah Terhadap Nasional 34 3.4.2 Investasi (PMTB) Per Provinsi 35 3.5 Kondisi Infrastruktur Daerah 37 3.5.1 Infrastruktur Jalan 37 3.5.2 Infrastruktur Udara 40 3.5.3 Infrastruktur Laut 41 3.5.4 Infrastruktur Listrik 45 3.5.5 Infrastruktur Telekomunikasi 46 3.6 Kondisi Produksi dan Konsumsi Beras 47 3.7 Kondisi Sumber Daya Manusia 50 3.7.1 Pendidikan 50 3.7.2 Kesehatan 55 3.8 Kondisi Ketenagakerjaan 61 3.8.1 Tenaga Kerja Per Provinsi 61 3.8.2 Upah Minimum Regional Per Provinsi 63 3.8.3 Produktivitas Tenaga Kerja 65 3.9 Perkembangan Reformasi Birokrasi dan Politik 67 3.9.1 Kualitas SDM Aparatur 68 3.9.2 LPSE dan E-Procurement 69 3.9.3 Opini LKPD 71 3.9.4 Implementasi SAKIP 72 3.9.5 Perkembangan Politik 74 3.10 Pelaksanaan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 82 3.10.1 Pelaksanaan MP3EI Tahun 2011 dan 2012 82 3.10.2 Rencana MP3EI Tahun 2013 84 3.11 Postur Pendapatan dan Belanja Daerah 87 3.11.1 Postur Pendapatan Daerah 87 3.11.2 Postur Belanja Daerah 90
  15. 15. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat xi BAB IV KERANGKA PENGUATAN PEREKONOMIAN DOMESTIK SERTA PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT .......................................................................... 96 4.1 Pengantar Penguatan Ekonomi Domestik 96 4.2 Aspek Peningkatan Daya Saing 97 4.2.1 Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha 97 4.2.2 Percepatan Pembangunan Infrastruktur 99 4.2.3 Peningkatan Pembangunan Industri di 6 Koridor Ekonomi 101 4.3 Aspek Peningkatan Daya Tahan Ekonomi (Food Security dan Energy Security) 105 4.3.1 Peningkatan Ketahanan Pangan 105 4.3.2 Peningkatan Rasio Elektrifikasi Dan Konversi Energi 109 4.4 Aspek Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 110 4.4.1 Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia 110 4.4.2 Percepatan Pengurangan Kemiskinan 111 4.5 Aspek Pemantapan Stabilitas Politik 113 4.5.1 Persiapan Pemilu 2014 113 4.5.2 Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi 114 BAB V LANGKAH-LANGKAH PENGUATAN EKONOMI DOMESTIK SERTA PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ......................................................................... 120 5.1 Peningkatan Daya Saing 120 5.1.1 Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha 121 5.1.2 Percepatan Pembangunan Infrastruktur 127 5.1.3 Peningkatan Pembangunan Industri di 6 Koridor Ekonomi 132 5.1.4 Penciptaan Kesempatan Kerja Khususnya Tenaga Kerja Muda 134 5.2 Peningkatan Daya Tahan Ekonomi 137 5.2.1 Peningkatan Ketahanan Pangan 137 5.2.2 Peningkatan Rasio Elektifikasi dan Konversi Energi 142 5.3 Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 143 5.3.1 Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia 143 5.3.2 Percepatan Pengurangan Kemiskinan 145
  16. 16. xii Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 5.4 Pemantapan Stabilitas Politik 147 5.4.1 Persiapan Pemilu 2014 dan Pilkada 147 5.4.2 Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi 148 5.5 Pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 154 5.5.1 Regulasi 154 5.5.2 Konektivitas 155 5.5.3 Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 156 5.6 Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Untuk Mendukung Penguatan Ekonomi Domestik 158 BAB VI PENUTUP ..................................................................................................................... 176 DAFTAR PUSTAKA …………........................................................................................................ 178
  17. 17. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat xiii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 – 2013 8 Tabel 2.2 Sasaran Pokok Isu Strategis Peningkatan Daya Saing 13 Tabel 2.3 Sasaran Pokok Isu Strategis Peningkatan Daya Tahan Ekonomi 14 Tabel 2.4 Sasaran Pokok Isu Strategis Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 15 Tabel 2.5 Sasaran Pokok Isu Strategis Pemantapan Stabilitas Sosial dan Politik 17 Tabel 3.1 Gambaran Ekonomi Makro Tahun 2010 – 2012 23 Tabel 3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kawasan 24 Tabel 3.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Maret 2012) 25 Tabel 3.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kawasan 26 Tabel 3.5 Kabupaten/Kota Dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi dan Terendah Per Provinsi Tahun 2010 29 Tabel 3.6 Kondisi Mantap Jalan Tahun 2010 37 Tabel 3.7 Kondisi Jalan Nasional Pada Tahun 2005 dan 2011 38 Tabel 3.8 Kondisi Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2010 39 Tabel 3.9 Jumlah Bandara Per Provinsi Tahun 2010 40 Tabel 3.10 Jumlah Pelabuhan di Indonesia Berdasarkan Jenisnya Tahun 2004 41 Tabel 3.11 Pertumbuhan Produksi Padi Menurut Kawasan (Ribu Ton) Tahun 2009-2011 47 Tabel 3.12 Pertumbuhan Produksi Beras Menurut Kawasan (Ribu Ton) Tahun 2009-2011 47 Tabel 3.13 Alasan Tidak/Belum Bersekolah Tahun 2010 53 Tabel 3.14 Peringkat Indonesia Dalam Pilar Daya Saing Efisiensi Pasar Tenaga Kerja (Dari 142 Negara) Tahun 2008 – 2011 63 Tabel 3.15 Persentase Perubahan UMP Dibandingkan Dengan Laju Inflasi di Provinsi Unggulan Industri Tahun 2000 – 2012 63 Tabel 3.16 Peta Sebaran Daerah Dengan LPSE Tahun 2012 69 Tabel 3.17 Peta Sebaran Daerah Yang Sudah Menerapkan E-Proc Tahun 2012 70 Tabel 3.18 Pengkategorian Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 73 Tabel 3.19 Pencapaian Skor LAKIP di Level Provinsi Tahun 2011 74 Tabel 3.20 Rekapitulasi Kegiatan MP3EI Yang Telah Groundbreaking (Sampai Akhir Desember 2011) 82 Tabel 3.21 Status Penyempurnaan Regulasi (per April 2012) 84 Tabel 3.22 Alokasi dan Kebutuhan Tambahan Konektivitas Tahun 2013 (Miliar Rupiah) 85 Tabel 3.23 Daerah Dengan Postur APBD Yang Baik 93 Tabel 5.1 Pemetaan Untuk Kegiatan-Kegiatan Ekonomi Utama Dari Masing-Masing Koridor 132 Tabel 5.2 Capaian dan Target Produksi Padi Tahun 2010 -2014 138 Tabel 5.3 Sasaran Produksi Padi Tahun 2012-2013 Menurut Provinsi 140
  18. 18. xiv Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1 Tema Pembangunan Yang Tertuang Dalam RKP 10 Gambar 2.2 Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014 11 Gambar 2.3 Isu Strategis Pembangunan Nasional Dalam RKP 2013 12 Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2006 - 2012 24 Gambar 3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tahun 2008 – 2012 26 Gambar 3.3 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010 27 Gambar 3.4 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Per Provinsi Tahun 2011 28 Gambar 3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Per Provinsi (%) Tahun 2010 - 2011 30 Gambar 3.6 Jumlah Penganggur Berdasarkan Perkotaan dan Perdesaan (Ribu Orang) 31 Gambar 3.7 Pertumbuhan Konsumsi dan Konsumsi per Kapita Menurut Provinsi Tahun 2009 32 Gambar 3.8 Rata-rata Peran Konsumsi Rumah Tangga Dalam Sumber Pertumbuhan PDRB Tahun 2006 - 2009 33 Gambar 3.9 Kontribusi Ekspor Daerah Terhadap Nasional Tahun 2011 34 Gambar 3.10 PMTB dan Jumlah Penduduk Tahun 2005 – 2009 35 Gambar 3.11 PMTB dan Kepadatan Penduduk Tahun 2005 – 2009 35 Gambar 3.12 Share Industri Pengolahan Dalam PDRB 36 Gambar 3.13 Rasio Kerapatan Jalan (km/km 2 ) Tahun 2011 37 Gambar 3.14 Rasio Kapasitas Jalan (km/unit) Tahun 2011 38 Gambar 3.15 Perbandingan Kondisi Jalan Nasional dan Daerah (%) 39 Gambar 3.16 Jumlah Penumpang Pesawat Udara Per Provinsi Tahun 2010 41 Gambar 3.17 Persentase Tingkat Utiliasi Penggunaan Dermaga Pelabuhan Tahun 2010 dan 2011 42 Gambar 3.18 Persentase Tingkat Utiliasi Penggunaan Gudang Pelabuhan Tahun 2010 dan 2011 44 Gambar 3.19 Persentase Tingkat Utiliasi Penggunaan Lapangan Penumpukan Pelabuhan Tahun 2010 dan 2011 45 Gambar 3.20 Rasio Elektrifikasi Tahun 2011 46 Gambar 3.21 Persentase Kota/Kabupaten yang Dijangkau Layanan Broadband Tahun 2011 46 Gambar 3.22 Kontribusi Kawasan Per Pulau Terhadap Total Produksi Beras Tahun 2011 48 Gambar 3.23 Produksi Padi di Indonesia Tahun 2009 – 2011 48 Gambar 3.24 Konsumsi Beras Langsung di Rumah Tangga (Kg/Kapita/Tahun) Pada Tahun 2008-2010 49 Gambar 3.25 Produksi dan Kebutuhan Beras (Ribu Ton) Tahun 2011 50
  19. 19. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat xv Gambar 3.26 Rata-Rata Lama Sekolah (Usia Penduduk >15 Tahun) Tahun 2010 51 Gambar 3.27 Tingkat Pendidikan dan Tingkat Partisipasi Sekolah Tahun 2010 52 Gambar 3.28 Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Oleh Penduduk Berusia 10 Tahun Ke Atas Tahun 2010 52 Gambar 3.29 Angka Melek Aksara Penduduk (Berusia > 15 Tahun) Tahun 2010 54 Gambar 3.30 Persentase Guru Belum Berkualifikasi S1/D4 Tahun 2011 55 Gambar 3.31 Persentase Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Menurut Provinsi Tahun 2010 56 Gambar 3.32 Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) Tahun 2010 57 Gambar 3.33 Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2010 58 Gambar 3.34 Persentase Bayi Yang Melakukan Kunjungan Neonatus 6-48 Jam (KN1) Tahun 2010 58 Gambar 3.35 Prevalensi Pendek (TB/U) Pada Anak 0-59 Bulan Tahun 2010 59 Gambar 3.36 Keragaman Angka Kejadian Malaria Tahun 2010 60 Gambar 3.37 Perkembangan Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non-Perawatan Tahun 2010 61 Gambar 3.38 Perkembangan Rasio Tempat Tidur RS per 100.000 Penduduk Tahun 2010 61 Gambar 3.39 Persentase Serta Pertumbuhan Pekerja Sektor Formal dan Informal Tahun 2005 – 2011 62 Gambar 3.40 Komposisi Pekerja Formal dan Informal di Setiap Provinsi Tahun 2008 dan 2011 62 Gambar 3.41 UMP Wilayah Sumatera 64 Gambar 3.42 UMP Wilayah Jawa-Bali-Nusa Tenggara 64 Gambar 3.43 UMP Wilayah Kalimantan dan Sulawesi 64 Gambar 3.44 UMP Wilayah Gorontalo-Maluku-Papua 64 Gambar 3.45 Pertumbuhan Produktivitas Untuk Tiga Sektor Tahun 2006 – 2011 65 Gambar 3.46 Produktivitas per Tenaga Kerja Tahun 2005 dan 2010 (Menurut Harga Konstan 2000) 66 Gambar 3.47 Persentase Pekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011 67 Gambar 3.48 Persentase Pekerja Profesional/Semi Skill Terhadap Jumlah Pekerja Tahun 2011 67 Gambar 3.49 Persentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Pendidikan (per Januari 2012) 68 Gambar 3.50 Peta Kepatuhan Penyampaian LKPD Tahun 2010 71 Gambar 3.51 Pencapaian Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2012 72 Gambar 3.52 Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2009 dan 2010 74 Gambar 3.53 Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Provinsi Tahun 2010 75 Gambar 3.54 Indeks Demokrasi Indonesia Berdasarkan Kepulauan Tahun 2010 76
  20. 20. xvi Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Gambar 3.55 Jumlah Kabupaten/Kota dan Jumlah Pemilih Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 77 Gambar 3.56 Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilu Tahun 1971 – 2009 78 Gambar 3.57 Tingkat Partisipasi Politik Pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 79 Gambar 3.58 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pilpres di Berbagai Wilayah Tahun 2009 80 Gambar 3.59 Tingkat Partisipasi Politik pada Pemilukada Tahun 2010-2011 81 Gambar 3.60 Jumlah dan Nilai Program Bidang SDM di setiap Koridor Ekonomi Tahun 2012 83 Gambar 3.61 Jumlah dan Nilai Program Bidang IPTEK di setiap Koridor Ekonomi 83 Gambar 3.62 Rekapitulasi Alokasi Indikatif Kegiatan Konektivitas Tahun 2013 Menurut Kementerian/Lembaga (Miliar Rupiah) 85 Gambar 3.63 Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2007 – 2011 88 Gambar 3.64 Rasio Pendapatan Daerah Menurut Wilayah Tahun 2011 88 Gambar 3.65 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Kabupaten Dan Kota Se-Provinsi Tahun 2011 89 Gambar 3.66 Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Provinsi Tahun 2011 89 Gambar 3.67 Komposisi Belanja Daerah Tahun 2007 – 2011 90 Gambar 3.68 Rasio Belanja Daerah Menurut Wilayah Tahun 2011 90 Gambar 3.69 Rasio Belanja Pegawai Kabupaten/Kota Terhadap Total Belanja Menurut Provinsi Tahun 2008 dan 2011 91 Gambar 3.70 Rasio Belanja Pegawai Provinsi Terhadap Total Belanja Tahun 2008 dan 2011 91 Gambar 3.71 Komposisi Belanja Kabupaten/Kota Menurut Fungsi dan Provinsi 92 Gambar 3.72 Komposisi Belanja Provinsi Menurut Fungsi 92 Gambar 4.1 Faktor Pendukung Penguatan Ekonomi Domestik 96 Gambar 4.2 Kerangka Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Domestik 98 Gambar 4.3 Kerangka Pembangunan Infrastruktur dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Domestik 99 Gambar 4.4 Kerangka Pengembangan Koridor Ekonomi 102 Gambar 4.5 Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia 104 Gambar 4.6 Sistem Ketahanan Pangan 106 Gambar 4.7 Skema Pencapaian Surplus Beras 10 Juta Ton 108 Gambar 4.8 Kerangka Pembangunan Ketenagalistrikan Terhadap Peningkatan Perekonomian Domestik 109 Gambar 4.9 Kerangka Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Yang Berkualitas 111 Gambar 4.10 Kerangka Penguatan Ekonomi Domestik Melalui Upaya Percepatan Pengurangan Kemiskinan 112
  21. 21. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat xvii Gambar 4.11 Skema Pencapaian Stabilitas Politik 114 Gambar 4.12 Kerangka Peningkatan Kinerja Birokrasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 115 Gambar 5.1 Peran Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 122 Gambar 5.2 Mekanisme Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Melalui Skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) 128 Gambar 5.3 Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 148 Gambar 5.4 Faktor Pendukung Daya Saing Daerah 158
  22. 22. BAB I PENDAHULUAN
  23. 23. 2 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.1.1 Perkembangan Kondisi Ekonomi Global Kondisi ekonomi global di tahun 2012 diperkirakan masih belum membaik, karena masih rentannya proses pemulihan negara-negara Eropa yang terlilit krisis utang dan terjadinya perlambatan ekonomi negara-negara maju dan emerging market. Krisis yang dialami negara- negara Eropa terkait utang dan defisit fiskal masih belum teratasi dengan baik sehingga kondisi ekonomi global akan masih diliputi oleh ketidakpastian. Sementara itu, pemulihan ekonomi AS masih rentan terhadap guncangan. Spanyol yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar keempat di Eropa diprediksi akan menjadi anggota keempat Uni Eropa yang membutuhkan dana talangan. Utang negara Spanyol mencapai €709 miliar atau sekitar 2 kali jumlah utang gabungan tiga negara yang mendapat dana talangan sebelumnya (Yunani, Irlandia dan Portugal), sehingga dana talangan untuk menyelamatkan perekonomian Spanyol akan menjadi beban yang berat bagi zona Eropa. Namun demikian, dampak krisis Eropa maupun AS terhadap ekonomi Indonesia ini secara keseluruhan relatif terkendali hingga saat ini. Pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat menjadi 3,5 persen pada tahun 2012 dan 3,9 persen pada tahun 2013 (IMF, World Economic Outlook, Juli 2012) disebabkan oleh proses pemulihan AS yang rentan, keberlanjutan krisis keuangan Eropa, serta kemampuan ekonomi Asia yang menurun. Negara maju diperkirakan hanya tumbuh sebesar 1,4 persen pada tahun 2012 dan 1,9 persen pada tahun 2013. Bahkan ekonomi di beberapa negara Eropa, seperti: Italia, Spanyol dan Yunani, diproyeksi tumbuh negatif pada tahun 2012. Sementara itu, negara berkembang Asia akan menjadi penopang pertumbuhan dunia ditengah krisis global, yang diperkirakan tumbuh mencapai 7,1 persen pada tahun 2012. China dan India sebagai negara emerging diperkirakan tumbuh masing-masing sebesar 8,0 persen dan 6,1 persen pada tahun 2012. ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina) diproyeksi mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada tahun 2012. Sisi permintaan yang menurun di Kawasan Eropa dan Amerika Serikat telah menyebabkan volume perdagangan dunia cenderung tumbuh melambat. Akibatnya, aktivitas ekonomi negara-negara berkembang dan emerging market cenderung menurun, karena sebagian negara berkembang merupakan pemasok utama pasar Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini kemudian berdampak terhadap menurunnya harga komoditas global non-energi terutama komoditas yang digunakan sebagai bahan baku untuk industri.
  24. 24. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 3 1.1.2 Perkembangan Ekonomi Regional Pergeseran geopolitik dan geoekonomi dunia yang ditandai dengan menguatnya peran Asia sebagai pusat kekuatan ekonomi global telah terjadi dalam satu dekade terakhir. Beberapa negara di Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan, telah lebih dulu maju dengan mengandalkan perkembangan sektor industrinya. Selanjutnya, China dan India menyusul sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional dengan statusnya sebagai negara emerging dengan populasi terbesar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sementara itu, Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya yang memiliki total jumlah penduduk sekitar 598 juta jiwa dan nilai PDB mencapai US$ 1,85 triliun atau sekitar tiga persen dari PDB dunia menjadi kawasan strategis dalam tatanan ekonomi global. Dalam rangka mewujudkan ASEAN sebagai kawasan yang stabil, makmur, serta memiliki daya saing yang ditandai dengan kemampuan menjalankan perdagangan barang, jasa, investasi dan modal yang bebas, para kepala negara ASEAN telah mencanangkan ASEAN VISION 2020. Sasaran akhir ASEAN VISION 2020 adalah kerjasama dalam bidang politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial budaya yang tertuang dalam perwujudan Masyarakat ASEAN tahun 2020 dengan berlandaskan pada tiga pilar yaitu: (i) Masyarakat Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community); (ii) Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community); dan (iii) Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community). Pada Pertemuan 12th ASEAN Summit di Cebu, Filipina, bulan Januari 2007 dideklarasikan Percepatan untuk Membangun Masyarakat Bersama ASEAN (ASEAN Community) dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 (Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina), 2020 (Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam) dan 2010 (Singapura dan Brunei Darussalam). Kemudian pada Pertemuan 13th ASEAN Summit di Singapura bulan November 2007 ditandatangani ASEAN Charter dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC Blueprint) yang merupakan momentum perkuatan komitmen bersama dari negara-negara ASEAN yang mengikat secara hukum bagi terwujudnya AEC. Dalam perkembangannya, pelaksanaan AEC berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik-keamanan dan sosial budaya. Pembentukan AEC 2015 menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan arus barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal yang lebih bebas, mempunyai daya saing tinggi, dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata, serta terintegrasi dalam ekonomi global. Pembentukan AEC 2015 menimbulkan tantangan bagi Indonesia berupa keharusan untuk meningkatkan pemahaman publik dalam negeri mengenai ASEAN baik bagi kalangan Pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat baik di tingkat Pusat maupun Daerah; serta meningkatkan daya saing nasional. Disamping itu, pembentukan AEC akan memberikan peluang bagi Indonesia dengan terbukanya pasar baru bagi barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal di kawasan ASEAN. Dalam menghadapi AEC 2015, bangsa Indonesia harus bekerja keras untuk memperkuat ketahanan nasional sebagai prasyarat untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. Langkah ini hanya dapat dilakukan dengan memperbaiki kinerja
  25. 25. 4 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 ekonomi nasional yang didukung struktur ekonomi yang kuat, pelaku ekonomi yang berdaya saing tinggi, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar di seluruh Wilayah Nusantara dan meratanya pembangunan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan. Dengan demikian, diharapkan Indonesia akan dapat menarik manfaat dari integrasi ekonomi kawasan yang berdaya saing tinggi dan terintegrasi dalam ekonomi global, sehingga pada gilirannya akan memberikan manfaat ekonomi secara luas bagi seluruh rakyat Indonesia. 1.1.3 Perkembangan Ekonomi Nasional dan Pentingnya Peningkatan Ekonomi Domestik Untuk Meredam Dampak Krisis Global Saat ini, tingkat persaingan di antara negara-negara berkembang semakin tinggi. Era globalisasi dan kesepakatan perdagangan bebas telah menyebabkan tipisnya batas antar negara, rendahnya hambatan perdagangan barang dan jasa, serta semakin mudahnya arus masuk dan keluar investasi dari suatu negara. Globalisasi telah mendorong semangat persaingan antar negara, sehingga setiap negara dituntut untuk meningkatkan daya saingnya dengan cara lebih produktif dan efisien. Hal ini menyebabkan produk barang dan jasa domestik akan mengalami tingkat persaingan yang cenderung semakin tinggi, baik di pasar global maupun di pasar domestik. Persaingan yang semakin ketat ini tidak hanya dirasakan di tingkat nasional, tetapi juga akan sangat terasa di tingkat daerah. Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, perekonomian domestik harus tetap terjaga dengan fundamental ekonomi yang tetap kokoh dan daya saing yang lebih baik. Kondisi ini tentunya akan menjadi suatu keharusan bagi Indonesia dan masing-masing daerah untuk terus bekerja keras dan bersaing dengan negara lain. Langkah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan daya saing bangsa, memperbaiki kinerja ekonomi nasional yang didukung struktur ekonomi yang kuat, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar di seluruh Wilayah Nusantara dan meningkatkan pembangunan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan. Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat terutama pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran dapat dipercepat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pun perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan. Sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, pelaksanaan pembangunan di pusat dan di daerah perlu dilaksanakan melalui empat jalur strategi, yaitu pertumbuhan (pro-growth), kesempatan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor) dan pelestarian lingkungan hidup (pro-environment). Perekonomian domestik yang kuat, berdaya saing, berdaya tahan, menyejahterakan rakyat serta stabil secara keseluruhan akan bergantung kepada daerah, terutama karena era otonomi daerah. Dengan kata lain, tingginya daya saing daerah di Indonesia secara keseluruhan akan
  26. 26. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 5 menjadi ujung tombak daya saing nasional, yang akan menjadi faktor terpenting untuk Indonesia dalam bersaing di tingkat global (PPSK Bank Indonesia dan LP3E FE-UNPAD, 2008). Peningkatan daya tahan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat serta pemantapan stabilitas sosial politik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga menjadi tanggung jawab daerah. Peningkatan perekonomian domestik, baik oleh daerah dan nasional akan menjadi modal utama untuk menjaga momentum pembangunan dan melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi untuk menuju ke arah transformasi ekonomi menjadi negara maju dan berdaya saing. Oleh sebab itu, peran daerah untuk meningkatkan daya saing daerahnya akan sangat bergantung kepada kemampuan daerah untuk melakukan identifikasi faktor penentu daya saing dan strategi untuk meningkatkan daya saing. Sementara itu untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi, Pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mendorong implementasi dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Keberhasilan pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh peran aktif Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, bersama-sama dengan Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu, penguatan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi sangat penting untuk mendorong peningkatan daya saing dan penguatan ekonomi domestik. 1.2 Maksud dan Tujuan Buku Pegangan (Handbook) Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya peran perencanaan daerah untuk mendukung penguatan perekonomian domestik, serta memberikan panduan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2012 – 2013 dalam menentukan strategi-strategi yang dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Secara rinci, tujuan penyusunan Buku Pegangan (Handbook) Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2012 – 2013 adalah sebagai berikut: 1. Membangun kesepahaman tentang pentingnya dukungan daerah dalam mendorong dan meningkatkan penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat; 2. Menjelaskan langkah-langkah perencanaan dan strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mendukung penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat di daerah.
  27. 27. BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2013
  28. 28. 8 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2013 2.1 Target Pertumbuhan Ekonomi Dengan berbagai tantangan yang ada, sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 adalah sekitar 6,5 persen. Sementara itu, pada tahun 2013, diharapkan perekonomian dapat lebih baik lagi dengan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 - 7,2 persen. Investasi dan konsumsi masyarakat pada tahun 2012 dan 2013 diharapkan akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, dengan target pertumbuhan untuk investasi adalah sebesar 10,9 persen pada tahun 2012 dan 11,9 - 12,3 persen pada tahun 2013. Tabel 2.1 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 – 2013 2012 2013 PERTUMBUHAN EKONOMI ( persen) 6,5 6,8 - 7,2 Sisi Pengeluaran Konsumsi Masyarakat 4,9 4,8 - 5,2 Konsumsi Pemerintah 6,8 6,7 - 7,1 PMTB 10,9 11,9 - 12,3 Ekspor Barang dan Jasa 9,9 11,7 - 12,1 Impor Barang dan Jasa 11,4 13,5 - 13,9 Sisi Produksi Pertanian 3,5 3,7 - 4,1 Pertambangan 2,0 2,8 - 3,2 Industri Pengolahan 6,1 6,5 - 6,9 Listrik, Gas dan Air Bersih 6,2 6,6 - 7,0 Bangunan 7,0 7,5 - 7,9 Perdagangan, Hotel dan Restoran 8,9 8,9 - 9,3 Pengangkutan dan Komunikasi 11,2 12,1 - 12,5 Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha 6,3 6,1 - 6,5 Jasa-jasa 6,2 6,0 - 6,4 LAJU INFLASI ( persen) 6,8 4,5 - 5,5 PENGANGGURAN TERBUKA ( persen) 6,4-6,6 5,8 - 6,1 PENDUDUK MISKIN ( persen) 10,5-11,5 9,5 - 10,5 Sumber: Bappenas (RKP 2013 ) Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 didorong dengan upaya meningkatkan investasi, menjaga ekspor nonmigas, serta memberi dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara dengan mempertajam belanja negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil, ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Sementara itu, daya beli masyarakat perlu dijaga untuk dapat tetap menjaga peran konsumsi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, pengangguran terbuka akan menurun menjadi 5,8 - 6,1 persen dari angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin menjadi 9,5 – 10,5 persen pada tahun 2013.
  29. 29. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 9 2.2 Tujuh Arahan Presiden Dalam mencapai sasaran pembangunan nasional yang tinggi, ditengah berbagai tantangan yang ada, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya khusus. Untuk itu pada Sidang Kabinet Paripurna 24 April 2012, Presiden memberikan 7 (tujuh) arahan pokok dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 2012 sebesar 6,5 persen. Adapun arahan tersebut adalah: 1. Mendorong percepatan belanja pemerintah sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi, termasuk didalamnya menyelesaikan perubahan Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa - Pemerintah; 2. Menjaga tingkat daya beli masyarakat dengan menjaga laju inflasi pada tingkat yang rendah; 3. Mengoptimalkan program perlindungan sosial antara lain Jamkesmas, Program Keluarga Harapan, PNPM, BOS dan Raskin; 4. Menerbitkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan investasi; 5. Peningkatan daya saing ekspor, terutama produk ekspor non migas melalui diversifikasi tujuan ekspor dengan meningkatkan keberagaman dan kualitas produk; 6. Penguatan perdagangan dalam negeri untuk menjaga kestabilan harga, kelancaran barang serta menciptakan iklim usaha yang sehat; 7. Mengendalikan impor produk-produk yang berpotensi menurunkan daya saing produk domestik di pasar dalam negeri. 2.3 Tema dan Prioritas RKP 2013 Dengan berbagai kondisi perkembangan ekonomi terkini tersebut, pemerintah melalui mekanisme perencanaannya telah menyusun langkah-langkah pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baik yang sedang berjalan yaitu RKP 2012 maupun perencanaan tahun depan dalam RKP 2013. Hal ini demi mencapai sasaran pembangunan 5 (lima) tahun dalam RPJMN 2010-2014 yaitu “Mewujudkan Indonesia yang Demokratis, Sejahtera dan Berkeadilan”. Adapun tema dari RKP, ditunjukkan pada Gambar 2.1. Pada tahun 2012, tema pembangunan nasional adalah: “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Indonesia harus siap menghadapi situasi yang dinamis dan penuh tantangan tersebut, menjaga momentum pertumbuhan yang telah dicapai, bahkan mempercepat dan memperluas pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif serta berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi tersebut pada gilirannya harus dapat menciptakan
  30. 30. 10 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 lapangan kerja yang lebih banyak dan pada gilirannya mempercepat pengurangan kemiskinan. Gambar 2.1 Tema Pembangunan Yang Tertuang Dalam RKP Pada tahun 2013, tema pembangunan yang dituangkan dalam RKP adalah: “Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi, perlu didorong dengan kemampuan pemerataan pembangunan yang lebih luas. Dalam kaitan dengan itu, potensi perekonomian domestik yang besar akan ditumbuhkembangkan guna menghadapi berbagai tantangan eksternal perlambatan perekonomian dunia. Daya tahan perekonomian terus diperkuat, dengan peningkatan daya saing nasional terutama di sektor-sektor produksi, yaitu industri, pertanian dan pariwisata. Semua ini perlu didorong dengan pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penyelesaian berbagai hambatan perekenomian terutama melalui reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi. Sebagai penjabaran RPJMN 2010-2014, pembangunan nasional dalam RKP 2012 dan RKP 2013 dituangkan ke dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya, termasuk di dalamnya prakarsa-prakarsa baru yang terintegrasi dengan RPJMN dan RKP untuk menanggapi situasi kekinian dan menjaga momentum positif yang telah dicapai sebagai hasil pembangunan selama ini. Prakarsa-prakarsa baru tersebut menunjukkan bahwa Indonesia selalu siap dalam mengantisipasi dan merespon berbagai perkembangan yang terjadi serta melakukan perubahan untuk mencapai kemajuan dan hasil pembangunan yang lebih baik. Selanjutnya, 11 Proritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya ditunjukkan pada Gambar 2.2. 2010 •Pemulihan Perekonomian Nasional Dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat 2011 •Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Didukung Oleh Pemantapan Tatakelola Dan Sinergi Pusat Dan Daerah 2012 •Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 2013 •MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Sumber: RKP 2013, Bappenas
  31. 31. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 11 Gambar 2.2 Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014 Sumber: RKP 2013, Bappenas 2.4 Isu Strategis 2013 Dalam tahun 2013, perekonomian domestik akan lebih ditingkatkan guna menghadapi perekonomian dunia yang masih beresiko dan persaingan yang semakin ketat. Potensi perekonomian domestik yang besar akan lebih didorong untuk berkembang. Investasi akan terus didorong, baik investasi yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri, yang akan didukung oleh pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi. Pembangunan infrastruktur dibangun untuk memperkuat national connectivity dan ketahanan energi, melalui pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan kerjasama pemerintah dan swasta. Untuk itu hambatan perekonomian, terutama inefisiensi/hambatan-hambatan birokrasi, korupsi dan pelayanan perijinan akan ditangani secara serius agar tercipta iklim investasi dan usaha yang lebih baik. Pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kesehatan dan pendidikan sangat penting untuk mendorong produktivitas ekonomi. Kebijakan pemerintah dalam perkuatan ekonomi domestik telah dituangkan pada RKP 2013, dimana terdapat empat isu strategis yang menjadi fokus pemerintah. Isu strategis tersebut adalah peningkatan daya saing nasional, peningkatan daya tahan ekonomi, peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat dan pemantapan stabilitas sosial politik. Isu strategis yang menjadi fokus pemerintah pada tahun 2013 ditunjukkan pada Gambar 2.3. ReformasiBirokrasi dan Tata Kelola Pendidikan Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan Ketahanan Pangan Infrastruktur Iklim Investasidan Iklim Usaha Energi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik Kebudayaan, Kreativitas dan InovasiTeknologi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Perekonomian Bidang Kesejahteraan Rakyat
  32. 32. 12 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Gambar 2.3 Isu Strategis Pembangunan Nasional Dalam RKP 2013 Sumber: RKP 2013 (diolah) Peningkatan Daya Saing Peningkatan daya saing nasional perlu ditingkatkan pada sektor-sektor produksi, utamanya industri, pertanian dan pariwisata. Pembangunan industri didorong untuk meningkatkan nilai tambah berbagai komoditi unggulan di berbagai Wilayah Indonesia, khususnya koridor- koridor ekonomi dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Namun demikian, daya saing nasional dapat meningkat, jika daya saing daerah lebih baik. Peningkatan daya saing nasional tidak dapat lepas dari kemampuan daerah untuk meningkatkan daya saingnya. Oleh sebab itu, peningkatan daya saing nasional perlu dilakukan melalui peningkatan daya saing daerah secara merata dan terintegrasi. Dalam rangka peningkatan daya saing, iklim investasi akan terus diperbaiki, dengan indikator pencapaiannya adalah target pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) sebesar 10,9 persen pada tahun 2012 dan 12,1 persen pada tahun 2013. Selain itu, untuk peningkatan daya saing nasional akan dilakukan juga peningkatan iklim usaha, dimana sasarannya adalah membaiknya indikator-indikator kemudahan berusaha yang ada pada Ease of Doing Business. Target perbaikan iklim usaha pada tahun 2013 adalah: (1) waktu memulai usaha turun menjadi 20 hari; (2) waktu perijinan mendirikan bangunan yang turun menjadi 137 hari; (3) waktu perolehan akses listrik menjadi 90 hari; serta (4) waktu pendaftaran properti menjadi 20 hari. Sementara itu, langkah-langkah pemerintah untuk mencapai hal tersebut dituangkan pada Prioritas Nasional 7, dengan upaya yang difokuskan pada: (1) penyederhanaan prosedur investasi dan prosedur berusaha; (2) peningkatan efisiensi logistik nasional; (3) Peningkatan Daya Saing •Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha; •Percepatan Pembangunan Infrastruktur; •Peningkatan Pembangunan Industri di Berbagai Koridor Ekonomi; •Penciptaan Kesempatan Kerja khususnya Tenaga Kerja Muda; Peningkatan Daya Tahan Ekonomi •Peningkatan Ketahanan Pangan: Menuju Pencapaian Surplus Beras 10 juta ton; •Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Konversi Energi; Peningkatan Dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat •Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia; •Percepatan Pengurangan Kemiskinan: Sinergi Klaster 1-4; Pemantapan Stabilitas Sospol •Persiapan Pemilu 2014; •Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi; •Percepatan Pembangunan Minimum Essential Force.
  33. 33. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 13 pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK); dan (4) harmonisasi kebijakan ketenagakerjaan. Percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung penguatan konektivitas di dalam wilayah maupun antar wilayah. Selama ini telah diketahui bahwa arus barang di Indonesia harus mengeluarkan biaya transportasi yang relatif tinggi sehingga tidak mampu bersaing dengan komoditas impor. Melalui penguataan konektivitas antar wilayah dan di dalam wilayah itu sendiri diharapkan akan menurunkan biaya transportasi barang dan jasa khususnya ke daerah-daerah yang berada jauh dari lokus produksi barang yang nantinya akan menguntungkan para pelaku usaha (produsen), masyarakat (konsumen) dan pemerintah. Sasaran yang akan dicapai dalam percepatan pembangunan infrastruktur adalah kondisi mantap jalan nasional yang mencapai 92,5 persen pada tahun 2013 dan pangsa angkutan laut ekspor impor yang mencapai 12 persen. Tabel 2.2 Sasaran Pokok Isu Strategis Peningkatan Daya Saing ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 1. Peningkatan Iklim Investasi dan Usaha a. Peningkatan Investasi (%) 8,8 10,9 11,1 b. Tingkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business)1 :  Waktu untuk memulai usaha (hari) 45 36 20  Perijinan mendirikan bangunan (hari) 158 145 137  Perolehan akses listrik (hari) 108 108 90  Pendaftaran properti (hari) 22 22 20 2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur: Domestic Connectivity a. Kondisi Mantap Jalan Nasional (%) 88,50 90,50 92,50 b. Pangsa Angkutan Laut Ekspor Impor (%) 11 11,5 12 c. Pangsa Angkutan KA Barang (%) 1 2 3 d. Pangsa Angkutan KA Penumpang terhadap Total Angkutan Umum (%) 6 8 10 e. Pertumbuhan Penumpang Angkutan Udara Dalam Negeri (%/tahun) 9,78 10,50 11,50 f. Pertumbuhan Penumpang Angkutan Udara Luar Negeri (%/tahun) 12,30 12,50 13,00 g. Ibukota Babupaten/Kota yang dilayani Jaringan Broadband (%) 66 76 83 3. Peningkatan Pembangunan Industri di Berbagai Koridor Ekonomi a. Peningkatan Industri Pengolahan (%) 6,2 6,1 6,7 b. Peningkatan Industri Pengolahan Nonmigas (%) 6,8 6,6 7,2 4. Penciptaan Kesempatan Kerja khususnya Tenaga Kerja Muda — Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,6 6,4-6,6 6,0-6,4  Peningkatan Keahlian untuk Bekerja (orang) 449.099 395.434 502.880  Peningkatan Kualitas Pemagangan Berdasarkan Kebutuhan Industri (orang) 34.150 58.500 34.750  Peningkatan Akses Berusaha dan Berwirausaha bagi Tenaga Kerja Muda (orang) 40.367 32.530 52.080 Sumber: RKP 2013, Bappenas 1 Data pencapaian target kemudahan berusaha tahun ke-n akan diperoleh di awal tahun ke-n+1.
  34. 34. 14 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Peningkatan pembangunan industri di berbagai koridor ekonomi pada tahun 2013 akan dilakukan dengan sasaran peningkatan industri pengolahan sebesar 6,7 persen dan peningkatan industri pengolahan non migas sebesar 7,2 persen. Selain itu, peningkatan daya saing ditargetkan pula dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 6,0-6,4 persen pada tahun 2013. Peningkatan Daya Tahan Ekonomi Kebutuhan penyediaan pangan terus meningkat baik jumlah maupun kualitasnya seiring dengan pertambahan jumlah penduduk setiap tahun dan peningkatan pendapatan masyarakat. Penyediaan pangan pokok seperti beras tidak bisa mengandalkan dari luar negeri, oleh karena itu produksi dalam negeri harus ditingkatkan. Ketahanan pangan yang kuat akan menjadi salah satu pendorong dalam menciptakan perekonomian yang berdaya tahan. Dalam hal ini, beberapa langkah yang akan dilakukan pemerintah yang dimasukkan dalam isu strategis ketahanan pangan adalah: (1) peningkatan produksi pangan, termasuk upaya menuju surplus beras 10 juta ton per tahun mulai tahun 2014 serta pencapaian produksi perikanan 22,39 juta ton pada tahun 2014; (2) pengembangan diversifikasi pangan; (3) stabilisasi harga bahan pangan dalam negeri; dan (4) peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu, tersedianya energi juga merupakan salah satu faktor pendukung daya tahan ekonomi nasional. Ketersediaan listrik di seluruh wilayah Indonesia merupakan suatu keharusan, untuk itu pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi (RE) sebesar 77,6 persen. Konversi energi dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM, mengurangi subsidi energi, meningkatkan aksesibilitas terhadap infrastruktur energi dan meningkatkan pasokan energi domestik juga menjadi fokus pemerintah. Dalam kaitan itu, pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur energi dalam bentuk gas serta jaringan distribusinya. Tabel 2.3 Sasaran Pokok Isu Strategis Peningkatan Daya Tahan Ekonomi ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 1. Peningkatan Ketahanan Pangan: Menuju Pencapaian Surplus Beras 10 juta ton a. Produksi Padi (juta ton GKG) 65,7 67,8 72,1 b. PenurunanKonsumsi Beras (%/tahun) 1,5 1,5 1,5 c. Pencetakan Sawah Baru (ribu ha) 62,1 100 100 2. Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Konversi Energi  Peningkatan Rasio Elektrifikasi a. Rasio Elektrifikasi (%) 72,95 73,60 77,60 b. Rasio Desa Berlistrik (%) 96,02 96,70 97,80 c. Kapasitas Pembangkit (MW) 37.353 43.653 48.555  Pelaksanaan Konversi Gas a. Pembangunan Jaringan Distribusi Gas untuk Rumah Tangga (kota) 5 5 4 b. Sambungan Gas ke Rumah Tangga 17.939 16.000 16.000 Sumber: RKP 2013, Bappenas
  35. 35. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 15 Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat Perekonomian domestik yang kuat tentunya ditujukan untuk peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini perlu didorong dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu berpendidikan dan sehat. Layanan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan dan efisien menjadi kebutuhan mendasar dalam menciptakan SDM yang cerdas, terampil, produktif, mandiri, berbudi pekerti luhur, serta memiliki karakter bangsa yang kuat. Isu strategis pendidikan diarahkan untuk pemenuhan layanan pendidikan dasar, menengah, tinggi yang berkualitas, berdaya saing dan selaras dengan kebutuhan pembangunan. Sementara itu, peningkatan kualitas SDM yang sehat juga perlu diraih dengan peningkatan akses dan layanan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau dan terlindungi bagi penduduk Indonesia. Antara lain dengan: (1) peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak; (2) peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan; (3) peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata; (4) peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan; (5) peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri; (6) peningkatan akses pelayanan KB berkualitas yang merata. Peningkatan dan perluasan kesejahteraan masyarakat perlu didukung dengan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Saat ini pemerintah sedang menyusun dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) 2011-2025. MP3KI diarahkan untuk mendorong perwujudan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat miskin dan marjinal sehingga dapat terlibat langsung dan menerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. MP3KI merupakan kebijakan afirmatif dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang pro-growth, pro-poor, pro- job dan pro-environment. Tabel 2.4 Sasaran Pokok Isu Strategis Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 1. Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pendidikan a. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (tahun) 7,75 7,85 8,25 b. Angka Buta Aksara Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (%) 5,17 4,8 4,40 c. APM SD/SDLB/MI/Paket A (%) 95,3 95,7 95,80 d. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (%) 74,7 75,4 76,00 e. APK SD/SDLB/MI/Paket A (%) 117,6 118,2 118,6 f. APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B (%) 101,5 103,9 106,8 g. APK SMA/SMK/MA/Paket C (%) 76,0 79,0 82,0 h. APK PT usia 19-23 Tahun (%) 26,1 27,4 28,24 i. APS Penduduk Usia 7-12 Tahun (%) 98,1 98,7 99,0 j. APS Penduduk Usia 13-15 Tahun (%) 90,3 93,6 95,0
  36. 36. 16 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 Kesehatan a. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan dan Gizi yang Berkualitas bagi Ibu dan Anak  Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (cakupan PN) 86,3 88 89  Persentase Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap 84,7 85 88  Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) 71,4 75 80  Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan Bantuan Operasional Kesehatan 8.608 9.236 9.323 b. Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Penyehatan Lingkungan  Persentase Kasus Baru TB Paru (BTA positif) yang Disembuhkan 86,2 87 87  Angka Penemuan Kasus Malaria per 1.000 Penduduk 1,75 1,5 1,25  Persentase Provinsi yang memiliki Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 63,6 80 90  Jumlah Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 6.235 11.000 16.000 c. Peningkatan Profesionalisme dan PendayagunaanTenaga Kesehatan yang Merata  Persentase Pemenuhan Kebutuhan SDM Aparatur (PNS dan PTT) 62,2 80 85  Jumlah Tenaga Kesehatan yang Didayagunakan dan Diberi Insentif di DTPK dan di DBK 1.376 3.820 5.320 d. Peningkatan Jaminan Pembiayaan Kesehatan  Jumlah TT Kelas III RS yang Digunakan untuk Pelayanan Kesehatan (new initiave) - - 9.600  Jumlah Puskesmas yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Penduduk Miskin 9.125 9.236 9.323 e. Peningkatan Ketersediaan, Pemerataan, Keterjangkauan, Jaminan Keamanan, Khasiat/Manfaat dan Mutu Obat, Alat Kesehatan dan Makanan, serta Daya Saing Produk Dalam Negeri  Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin 87 90 95 f. Peningkatan Akses Pelayanan KB Berkualitas yang Merata  Jumlah Peserta KB baru dari Keluarga Miskin (KPS dan KS-I) yang Mendapatkan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (juta akseptor) 4,29 3,89 3,97  Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta yang Mendapatkan Dukungan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB 4.700 4.700 4.700  Jumlah Klinik KB Pemerintah dan Swasta yang Mendapat Dukungan Penggerakan Pelayanan KB 23.500 23.500 23.500  Persentase Komplikasi Berat dan Kegagalan KB yang Dilayani 0,11 0,11 0,11  Jumlah PPLKB, PLKB/PKB dan IMP yang Mendapatkan Dukungan Operasional dan Mekanisme Operasional Lapangan - 501.593 745.491  Jumlah Peserta KB yang Berasal dari Anggota Kelompok BKB yang Mendapatkan Penggerakan Rintisan BKB dan Penguatan Kelembagaan BKB (New Inisiative) - - - Kelompok Rintisan 702 - Kelompok Paripurna 444  Jumlah provinsi sebagai model manajemen pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (program KB Kencana) (New Inisiative) - - 4
  37. 37. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 17 ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 2. Percepatan Pengurangan Kemiskinan: Sinergi klaster 1-4 a. Penurunan Angka Kemiskinan (%) 12,5 10,5-11,5 9,5-10,5  Klaster I - PKH (juta RTSM) 1,116 1,516 2,4 - Raskin (juta RTS) 17,5 17,5 17,52 15,53 - Jamkesmas (juta RTS) 8,61 9,24 9,33 - Beasiswa Miskin i. SD/MI s/d SMA/MA/SMK (ribu siswa) 4.950,5 7.698,6 14.068,0 ii. PT Umum dan Islam (ribu mahasiswa) 239,5 303,9 186,0  Klaster II - PNPM Perdesaan (Kecamatan) 5.020 5.100 5.230 - PNPM Perkotaan (Desa/Kelurahan) 10.948 10.948 10.922  Klaster III - Perluasan Kredit Usaha Rakyat i. Jumlah Provinsi 33 33 33 ii. Jumlah UMKM 27.520 27.520  Klaster IV - Pembangunan Perumahan Swadaya/Rumah Sangat Murah (ribu unit) 60 298,25 Sumber: RKP 2013, Bappenas Pemantapan Stabilitas Sosial dan Politik Perekonomian domestik yang kuat perlu didukung oleh kemantapan stabilitas sosial dan politik. Dalam rangka hal tersebut, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan perlu terus ditingkatkan baik di pusat dan daerah. Reformasi birokrasi di daerah harus sejalan dengan pemantapan penataan otonomi daerah agar kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah makin meningkat, khususnya dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Sementara itu, kondisi sosial dan politik menuju pemilu 2014 juga perlu terus dijaga. Tantangan penyelenggaraan pemilu sangat besar dan masyarakat menaruh harapan luar biasa pada penyelenggaraan pemilu agar dapat berlangsung secara jujur, adil, demokratis dan aman. Tabel 2.5 Sasaran Pokok Isu Strategis Pemantapan Stabilitas Sosial dan Politik ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 1. Persiapan Pemilu 2014 — Tingkat Partisipasi Politik Tahun 2014 (%) 751) 2. Perbaikan Kinerja Birokrasi dan Pemberantasan Korupsi a. Indeks Persepsi Korupsi 3,0 3,2 4,0 b. Opini WTP atas Laporan Keuangan (%)  Kementerian/Lembaga 63 80 100  Provinsi 18 40 60  Kabupaten/Kota 8,5 20 40 2 Jan-Jun, PPLS 2008 3 Jul-Des, PPLS 2011
  38. 38. 18 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 ISU STRATEGIS 2011 2012 2013 c. Integritas Pelayanan Publik (Pusat) 7,07 7,25 7,5 d. Integritas Pelayanan Publik (Daerah) 6,00 6,5 7,0 e. Jumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah (%) 85 90 100 f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (%)  Kementerian/Lembaga 21 80 100  Provinsi - 100 100  Kabupaten/Kota - 15 40 g. Instansi Pemerintah yang Akuntabel (%)  Kementerian/Lembaga 82,93 85 90  Provinsi 63,33 65 70  Kabupaten/Kota 12,78 30 50 3. Percepatan Pembangunan Minimum Essential Force Peningkatan Alutsista (%) a. Matra Darat 17 30 37 b. Matra Laut 15 19 21 c. Matra Udara 22 24 31 Sumber: RKP 2013, Bappenas
  39. 39. Foto: Humas Bappenas
  40. 40. BAB III KONDISI TERKINI DAERAH
  41. 41. 22 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 BAB III KONDISI TERKINI DAERAH 3.1 Kondisi Ekonomi Nasional 3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Pada tahun 2011, kinerja ekonomi Indonesia sangat baik dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,5 persen, atau lebih tinggi dari tahun 2010 yang tumbuh 6,2 persen. Sementara itu, inflasi bisa ditekan hingga 3,8 persen, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 7,0 persen. Tingkat pengangguran terbuka serta penduduk miskin juga menurun hingga mencapai masing-masing sebesar 6,6 persen dan 12,5 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 terutama ditopang oleh ketahanan domestik berupa investasi yang meningkat dan daya beli masyarakat yang terjaga serta ekspor barang dan jasa yang tetap tumbuh. Stabilitas ekonomi Indonesia pada tahun 2011 masih terjaga di tengah berbagai krisis eksternal. Di sisi pengeluaran, investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada tahun 2011 meningkat dengan pertumbuhan sebesar 8,8 persen. Pengeluaran pemerintah juga meningkat sebesar 3,2 persen. Sementara itu, konsumsi masyarakat tetap tumbuh sebesar 4,7 persen, sama dengan tahun sebelumnya. Di lain pihak, ekspor dan impor tumbuh melambat karena dampak dari krisis global, dimana pertumbuhannya masing-masing sebesar 13,6 persen dan 13,3 persen. Di sisi produksi, sektor pertanian tumbuh 3,0 persen dan sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh 6,2 persen. Sektor tersier yang meliputi listrik, gas dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan telekomunikasi; keuangan, real estat dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa tumbuh masing-masing sebesar 4,8 persen; 6,7 persen; 9,2 persen; 10,7 persen; 6,8 persen; serta 6,7 persen. Kemudian pada Triwulan I tahun 2012, perekonomian Indonesia tetap tumbuh baik dengan laju sebesar 6,3 persen. Konsumsi masyarakat dan investasi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di sisi pengeluaran, dimana kontribusi keduanya terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5,1 persen. Di sisi produksi, sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran; Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi. Pada tahun 2012 ini, sasaran pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 6,5 persen. Tingkat pertumbuhan ini diperkirakan dikontribusikan oleh antara lain pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar 4,9 persen, konsumsi pemerintah sebesar 6,8 persen dan PMTB sebesar 10,9 persen. Sementara itu ekspor dan impor diperkirakan hanya tumbuh sebesar 9,9 persen
  42. 42. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 23 dan 11,4 persen dikarenakan kondisi ekonomi dunia yang masih belum pulih. Tabel 3.1 Gambaran Ekonomi Makro Tahun 2010 – 2012 2010 2011 2012 (Sasaran) PERTUMBUHAN EKONOMI ( persen) 6,2 6,5 6,5 Sisi Pengeluaran Konsumsi Masyarakat 4,7 4,7 4,9 Konsumsi Pemerintah 0,3 3,2 6,8 PMTB 8,5 8,8 10,9 Ekspor Barang dan Jasa 15,3 13,6 9,9 Impor Barang dan Jasa 17,3 13,3 11,4 Sisi Produksi Pertanian 3,0 3,0 3,5 Pertambangan 3,6 1,4 2,0 Industri Pengolahan 4,7 6,2 6,1 Listrik, Gas dan Air Bersih 5,3 4,8 6,2 Bangunan 7,0 6,7 7,0 Perdagangan, Hotel dan Restoran 8,7 9,2 8,9 Pengangkutan dan Komunikasi 13,4 10,7 11,2 Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha 5,7 6,8 6,3 Jasa-jasa 6,0 6,7 6,2 LAJU INFLASI ( persen) 7,0 3,8 6,8 PENGANGGURAN TERBUKA ( persen) 7,1 6,6 6,4-6,6 PENDUDUK MISKIN ( persen) 13,3 12,5 10,5-11,5 Sumber: Bappenas (RKP 2013) Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi tahun 2012 diperkirakan dikontribusikan oleh antara lain pertumbuhan sektor pertanian, pertambangan dan industri pengolahan masing- masing sebesar 3,5 persen, 2,0 persen dan 6,1 persen. Sementara itu sektor listrik, gas dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan telekomunikasi; keuangan, real estat dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa masing-masing diperkirakan tumbuh sebesar 6,2 persen; 7,0 persen; 8,9 persen; 11,2 persen; 6,3 persen dan 6,2 persen. 3.1.2 Tingkat Kemiskinan Secara nasional, jumlah penduduk miskin selama periode 2006-2012 mengalami penurunan yang signifikan, dari 39,3 juta jiwa pada 2006 menjadi 29,13 juta jiwa pada 2012 sehingga selama periode tersebut jumlah penduduk miskin berkurang sebesar 10,17 juta jiwa atau secara rata-rata sebesar 1,45 juta jiwa per tahun (Gambar 3.1). Tren yang serupa juga terjadi dalam perkembangan persentase penduduk miskin dalam periode yang sama, dimana terjadi penurunan yang tajam dari sekitar 17,75 persen pada 2006 menjadi sekitar 11,96 persen pada 2012. Dengan demikian, selama periode 2006-2012 terjadi penurunan persentase penduduk miskin sekitar 32,6 persen atau secara rata-rata sekitar 4,65 persen per tahun.
  43. 43. 24 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2006 - 2012 Dengan menggunakan data kemiskinan yang mutakhir (Susenas, Maret 2012), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret tahun 2012 sebesar 29,13 juta orang (11,96 persen). Apabila dibandingkan dengan perhitungan jumlah penduduk miskin berdasarkan Susenas Maret 2011 yang berjumlah 30,02 juta (12,49 persen) maka terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,13 juta orang selama periode Maret 2011 – Maret 2012. Selama periode tersebut, jumlah penduduk miskin menurut kawasan baik perkotaan maupun perdesaan masing-masing turun menjadi 3,61 persen dan 2,6 persen. Jumlah penduduk miskin di perkotaan berkurang sebesar 0,40 juta orang, sementara di perdesaan berkurang sebesar 0,49 juta orang (Tabel 3.2). Selama periode tersebut, persentase penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Tabel 3.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kawasan Kawasan Jumlah Penduduk Miskin (Juta) Persentase Penduduk Miskin (%) Perkotaan Maret 2011 11,05 9,23 September 2011 Maret 2012 10,95 10,65 9,09 8,78 Perdesaan Maret 2011 18,97 15,72 September 2011 Maret 2012 18,94 18,48 15,59 15,12 Perkotaan+Perdesaan Maret 2011 30,02 12,49 September 2011 Maret 2012 29,89 29,13 12,36 11,96 Sumber: BPS 39,3 37,17 34,96 32,53 31,02 30,02 29,13 17,75 16,58 15,42 14,15 13,33 12,49 11,96 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa) Persentase Penduduk Miskin (%) Sumber: BPS
  44. 44. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 25 Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) inflasi umum yang relatif rendah, (2) penurunan harga eceran beberapa komoditas bahan pokok, (3) perbaikan penghasilan petani yang ditunjukkan dengan naiknya nilai tukar petani, (4) terjaganya kinerja pertumbuhan ekonomi nasional sampai dengan triwulan III dan (5) penurunan tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan wilayah, persentase penduduk miskin terbesar di Wilayah Maluku dan Papua, yaitu sebesar 24,77 persen, sementara persentase penduduk miskin terkecil di Wilayah Kalimantan, yaitu sebesar 6,69 persen. Namun demikian, apabila dilihat dari jumlah penduduk maka sebagian besar penduduk miskin terkonsentrasi di Wilayah Jawa, yaitu sebesar 16,11 juta orang, sementara jumlah penduduk miskin terkecil berada di Wilayah Kalimantan, yaitu sebesar 0,95 juta orang (Tabel 3.3). Tabel 3.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Maret 2012) Pulau Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Persentase Penduduk Miskin (%) Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa Sumatera 2.075,54 4.225,33 6.300,87 10,15 13,30 12,07 Jawa 7.209,94 8.897,26 16.107,20 8,84 15,46 11,57 Bali dan Nusa Tenggara 640,23 1.393,71 2.033,94 12,13 17,03 15,11 Kalimantan 266,15 688,42 954,57 4,41 8,37 6,69 Sulawesi 341,04 1.756,20 2.097,24 5,70 14,86 11,78 Maluku dan Papua 114,33 1.524,27 1.638,60 5,88 32,64 24,77 Indonesia 10.647,23 18.485,19 29.132,42 8,78 15,12 11,96 Sumber: BPS Pada periode Maret 2011–Maret 2012 secara umum terjadi perbaikan kondisi penduduk miskin yang ditunjukkan adanya penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Nilai P1 turun dari 2,08 pada Maret 2011 menjadi 1,88 pada Maret 2012, sementara nilai P2 turun dari 0,55 menjadi 0,47 pada periode yang sama (Tabel 3.4). Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan serta berkurangnya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Berdasarkan kawasan, nilai P1 dan P2 di perdesaan masih tetap lebih tinggi daripada di perkotaan. Pada Maret 2012, nilai P1 untuk perkotaan hanya 1,40 sementara di perdesaan mencapai 2,36. Selanjutnya, nilai P2 untuk perkotaan hanya 0,36 sementara di perdesaan mencapai 0,59. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di perdesaan lebih buruk daripada di perkotaan.
  45. 45. 26 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Tabel 3.4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Kawasan Indeks Kota Desa Kota+Desa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Maret 2011 1,52 2,63 2,08 September 2011 Maret 2012 1,48 1,40 2,61 2,36 2,05 1,88 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Maret 2011 0,39 0,70 0,55 September 2011 Maret 2012 0,39 0,36 0,68 0,59 0,53 0,47 Sumber: BPS 3.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Secara nasional, tingkat pengangguran terbuka (TPT) cenderung terus menurun selama lima tahun terakhir. Pada bulan Februari 2012 TPT nasional telah mencapai 6,32 persen, menurun cukup tinggi dari TPT pada tahun 2008 yang masih sebesar 8,46 persen. Antara 2011 – 2012, jumlah angkatan kerja bertambah 1,01 juta orang menjadi sebesar 120,41 juta. Dalam kurun waktu tersebut jumlah kesempatan kerja baru yang tercipta sebesar 1,52 juta orang, sehingga dengan demikian jumlah penganggur menurun sekitar 500 ribu orang. Gambar 3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tahun 2008 – 2012 8,46% 8,14% 7,41% 6,80% 6,32% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 0 20 40 60 80 100 120 140 2008 2009 2010 2011 2012 JutaOrang Angkatan Kerja Bekerja Penganggur Terbuka TPT Sumber: Sakernas, BPS
  46. 46. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 27 3.2 Kondisi Ekonomi Daerah 3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Daerah Ukuran pasar domestik di dalam perekonomian daerah tergambar dari besarnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk. Pasar yang besar memiliki daya tarik yang lebih tinggi bagi investor karena menawarkan beberapa keuntungan (agglomeration economies). Pertama, pasar yang besar memfasilitasi para pelaku usaha untuk berproduksi pada skala ekonomi yang optimal. Kondisi ini akan meningkatkan daya saing perusahaan- perusahaan di daerah tersebut karena mampu berproduksi secara lebih efisien. Kedua, semakin besar ukuran pasar semakin besar pula kemungkinan terjadinya linkages atau keterkaitan, baik keterkaitan ke belakang maupun keterkaitan ke depan. Di perekonomian yang besar, para pelaku usaha akan lebih mudah menemukan pembeli, penyuplai bahan baku, maupun industri pengguna produknya untuk diolah lebih lanjut. Ketiga, daerah-daerah dengan populasi besar juga memfasilitasi berfungsinya pasar tenaga kerja secara lebih efisien. Dalam hal ini pengusaha akan lebih mudah menemukan tenaga kerja dengan spesialisasi yang sesuai dengan kebutuhan di daerah padat penduduk dibandingkan dengan di daerah berpenduduk sedikit. Bagi pekerja kondisi ini juga memberikan manfaat bagi peningkatan spesialisasi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan produktivitas dalam perekonomian. Keuntungan aglomerasi yang terakhir adalah adanya eksternalitas positif dari terkonsentrasinya industri dan investasi di suatu lokasi, berupa limpahan (spillover) informasi dan pengetahuan. Gambar 3.3 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010 (4) - 4 8 12 - 300 600 900 NAD SumateraUtara SumateraBarat Riau Jambi SumateraSelatan Bengkulu Lampung Kep.BangkaBelitung Kep.Riau DKIJakarta JawaBarat JawaTengah DI.Yogyakarta JawaTimur Banten Bali NusaTenggaraBarat NusaTenggaraTimur KalimantanBarat KalimantanTengah KalimantanSelatan KalimantanTimur SulawesiUtara SulawesiTengah SulawesiSelatan SulawesiTenggara Gorontalo SulawesiBarat Maluku MalukuUtara PapuaBarat Papua Persen RpTriliun PDRB ADHB Th. 2010 (Rp Trilyun) Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi 2005-2010 Sumber: BPS
  47. 47. 28 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Pola di atas juga nampak dalam kinerja perekonomian daerah (provinsi) di Indonesia. PDRB provinsi-provinsi di Jawa mendominasi PDRB provinsi-provinsi lainnya dalam hal peran PDRB terhadap perekonomian nasional. DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat adalah tiga provinsi dengan PDRB terbesar, masing-masing berperan sebesar 16,4 persen, 14,8 persen dan 14,7 persen terhadap perekonomian nasional (total PDRB 33 provinsi). Sementara itu Maluku Utara, Gorontalo dan Maluku merupakan tiga provinsi dengan PDRB terkecil secara nasional dengan peran masing-masing kurang dari 0,2 persen. Provinsi-provinsi di Jawa juga masih merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Wilayah lain yang memiliki kinerja pertumbuhan baik adalah Sulawesi. Bahkan dalam lima tahun terakhir kinerja pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Sulawesi termasuk yang paling tinggi di antara provinsi-provinsi lainnya. Bila kecenderungan ini terus berlanjut maka peran Wilayah Sulawesi yang saat ini relatif kecil akan semakin meningkat dan semakin penting sebagai pendorong pertumbuhan Wilayah Kawasan Timur Indonesia. 3.2.2 Tingkat Kemiskinan Per Provinsi Secara geografis, konsentrasi penduduk miskin pada tahun 2011 masih berada di Wilayah Jawa, terutama di Jawa Barat (4,7 juta jiwa), Jawa Tengah (5,1 juta jiwa) dan Jawa Timur (5,4 juta jiwa). Diluar ketiga provinsi tersebut masih terdapat provinsi-provinsi lain dengan jumlah penduduk miskin lebih dari 1 juta orang, yaitu Sumatera Utara (1,4 juta jiwa), Sumatera Selatan (1,07 juta jiwa), Lampung (1,2 juta jiwa) dan Nusa Tenggara Timur (1,01 juta jiwa). Secara nasional, Jawa Timur memiliki jumlah penduduk miskin terbesar, sedangkan Papua memiliki persentase penduduk miskin terbesar (Gambar 3.4). Gambar 3.4 Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Per Provinsi Tahun 2011 0 5 10 15 20 25 30 35 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 NAD SumateraUtara SumateraBarat Riau Jambi SumateraSelatan Bengkulu Lampung Kep.BangkaBelitung Kep.Riau DKIJakarta JawaBarat JawaTengah DIYogyakarta JawaTimur Banten Bali NusaTenggaraBarat NusaTenggaraTimur KalimantanBarat KalimantanTengah Kalimantanselatan KalimantanTimur SulawesiUtara SulawesiTengah SulawesiSelatan SulawesiTenggara Gorontalo SulawesiBarat Maluku MalukuUtara PapuaBarat Papua Jumlah Penduduk Miskin (Juta Jiwa) Persentase Penduduk Miskin (%) Sumber: BPS
  48. 48. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 29 Dalam publikasi yang berjudul Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, 2012, Badan Pusat Statistik (BPS) telah memetakan kabupaten/kota di masing- masing provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi dan terendah pada 2010. Dari pemetaan tersebut tercatat bahwa kabupaten Deyai di provinsi Papua memiliki persentase penduduk miskin tertinggi secara nasional, yaitu sekitar 49,58 persen, sedangkan kota Tangerang Selatan memiliki persentase penduduk miskin terendah, yaitu sekitar 1,67 persen. Tabel 3.5 Kabupaten/Kota Dengan Persentase Penduduk Miskin Tertinggi dan Terendah Per Provinsi Tahun 2010 Provinsi Kabupaten/Kota Tertinggi % Kabupaten/Kota Terendah % NAD Kab. Bener Meriah 26,23 Kota Banda Aceh 9,19 Sumatera Utara Kota Gunungsitoli 33,87 Kab. Deli Serdang 5,34 Sumatera Barat Kab. Kepulauan Mentawai 19,77 Kota Sawahlunto 2,48 Riau Kab. Kepulauan Meranti 42,57 Kota Pekan Baru 4,20 Kepulauan Riau Kab. Lingga 15,83 Kab. Kepulauan Anambas 4,80 Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur 12,41 Kota Sungai Penuh 3,64 Sumatera Selatan Kab. Musi Banyuasin 20,06 Kab. OKU Timur 9,81 Kep. Bangka Belitung Kab. Belitung Timur 10,36 Kab. Bangka Barat 5,25 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan 22,64 Bengkulu Tengah 6,43 Lampung Kab. Lampung Utara 28,19 Kab. Tulangbawang Barat 7,63 DKI Jakarta Kab. Kepulauan Seribu 13,07 Kota Jakarta Timur 3,40 Jawa Barat Kota Tasikmalaya 20,71 Kota Depok 2,84 Banten Kab. Pandeglang 11,14 Kota Tangerang Selatan 1,67 Jawa Tengah Kab. Purbalingga 24,58 Kota Semarang 5,12 DI Yogyakarta Kab. Kulon Progo 23,15 Kota Yogyakarta 9,75 Jawa Timur Kab. Sampang 32,47 Kota Batu 5,11 Bali Kab. Jembrana 8,11 Kota Denpasar 2,21 Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Utara 43,14 Kota Bima 12,80 Nusa Tenggara Timur Kab. Sabu Raijua 41,16 Kab. Flores Timur 9,61 Kalimantan Barat Kab. Landak 14,06 Kab. Sanggau 5,02 Kalimantan Tengah Kab. Barito Timur 10,51 Kota Palangka Raya 5,31 Kalimantan Selatan Kab. Hulu Sungai Utara 7,76 Kab. Banjar 3,34 Kalimantan Timur Kab. Malinau 15,31 Kota Balikpapan 4,07 Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Selatan 18,84 Kota Manado 6,51 Gorontalo Kab. Boalemo 19,84 Kota Gorontalo 5,49 Sulawesi Tengah Kab. Tojo Una Una 24,07 Kota Palu 9,98 Sulawesi Selatan Kab. Pangkajene Kepulauan 19,26 Kota Makassar 5,86 Sulawesi Barat Kab. Polewali Mamasa 21,24 Kab. Mamuju Utara 6,20 Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka Utara 20,06 Kota Kendari 8,02 Maluku Kab. Maluku Barat Daya 39,28 Kota Ambon 7,67 Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah 24,57 Kota Ternate 4,53 Papua Kab. Deiyai 49,58 Kab. Merauke 14,54 Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 47,62 Kota Sorong 14,03 Sumber : BPS
  49. 49. 30 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Dari data tersebut terlihat pula bahwa terdapat 5 (lima) provinsi yang memiliki kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin tertinggi diatas 40 persen, yaitu Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat. Selanjutnya, nilai terendah persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat sekitar 14 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan nilai persentase penduduk miskin kabupaten/kota baik nilai tertinggi maupun terendah, tingkat kemiskinan di Wilayah Indonesia Timur sangat serius sehingga memerlukan perhatian yang khusus baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 3.2.3 Tingkat Pengangguran Per Provinsi Distribusi Regional Berdasarkan Sakernas Agustus 2011, jumlah tenaga kerja yang berstatus penganggur di Indonesia adalah sebanyak 7,7 juta orang, yang merupakan 6,56 persen dari keseluruhan angkatan kerja yang berjumlah sekitar 117,37 juta orang. Distribusi jumlah penganggur menurut masing-masing provinsi dapat dilihat pada Gambar 3.5. Gambar 3.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Per Provinsi (%) Tahun 2010 - 2011 Konsentrasi penganggur di Indonesia berada di Wilayah Indonesia Barat. Mayoritas penganggur yang berada di Pulau Jawa dan Bali berjumlah 5,08 juta orang atau sekitar 64,0 persen dari total penganggur Indonesia. Sementara itu penganggur di Pulau Sumatera 3,06 3,25 3,34 3,55 4,14 4,25 4,59 4,61 4,61 4,62 5,16 5,25 5,29 5,39 5,57 5,63 5,69 6,03 6,21 6,65 6,90 6,95 7,14 7,43 7,68 8,37 8,37 8,72 9,61 9,97 10,10 10,33 11,05 13,68 2,86 2,70 2,67 3,72 3,66 4,18 3,41 4,27 4,34 4,99 4,61 5,62 5,35 3,85 5,24 3,25 5,47 5,62 6,07 6,07 7,04 7,14 6,56 7,18 8,28 8,27 6,69 7,17 9,19 7,72 10,21 9,84 10,83 13,50 Bali SulawesiBarat NusaTenggaraTimur Papua KalimantanTengah JawaTimur Bengkulu SulawesiTengah SulawesiTenggara KalimantanBarat Gorontalo KalimantanSelatan NusaTenggaraBarat Jambi Lampung Kep.BangkaBelitung DIYogyakarta MalukuUtara JawaTengah SumateraSelatan Kep.Riau SumateraBarat INDONESIA SumateraUtara PapuaBarat NAD SulawesiSelatan Riau SulawesiUtara Maluku KalimantanTimur JawaBarat DKIJakarta Banten TPT 2010 TPT 2011 Sumber: Sakernas, BPS
  50. 50. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 31 berjumlah sekitar 1,44 juta orang, atau sekitar 18,5 persen dari total penganggur Indonesia. Dua bagian kawasan barat Indonesia ini telah menampung sekitar 85,0 persen total penganggur Indonesia atau 6,52 juta. Provinsi dengan jumlah penganggur terbesar adalah Jawa Barat (1,9 juta orang), diikuti oleh Jawa Tengah (1,0 juta orang) dan juga Jawa Timur (821,6 ribu orang). Tiga provinsi ini memberikan kontribusi hampir sekitar 50 persen penganggur yang ada di Indonesia. Distribusi Pengangguran Kota-Desa Berdasarkan distribusi pengangguran kota-desa di setiap provinsi, konsentrasi pengangguran di daerah perkotaan secara umum terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Tingkat pengangguran di daerah perkotaan secara nasional adalah 8,22 persen sementara di daerah perdesaan adalah 4,96 persen. Kecuali provinsi Jambi dan NAD, yang memiliki tingkat penganggurannya lebih tinggi di daerah perdesaan. Gambar 3.6 Jumlah Penganggur Berdasarkan Perkotaan dan Perdesaan (Ribu Orang) 1282,109 555,408 504,551 493,452 417,037 267,133 122,953 118,159 109,156 101,115 80,075 77,168 59,473 58,318 57,258 53,544 48,884 40,785 40,54 37,192 31,739 26,461 24,825 19,602 15,617 14,094 13,975 13,767 11,398 10,235 8,502 7,564 4,122 619,734 187,112 404,509 134,992 50,740 99,410 104,609 135,811 56,147 65,620 14,844 7,855 36,225 47,211 61,658 11,599 46,083 111,594 28,762 25,320 33,174 13,429 37,064 18,357 46,194 8,297 17,488 15,499 11,315 13,651 11,461 1.000,000 500,000 0,000 500,000 1.000,000 1.500,000 Jawa Barat DKI Jakarta Jawa Tengah Banten Jawa Timur Sumatera Utara Kalimantan Timur Sumatera Selatan Lampung Sulawesi Selatan Riau Sumatera Barat DI Yogyakarta Kep. Riau Sulawesi Utara Kalimantan Selatan Nusa Tenggara Barat Bali Kalimanta Barat NAD Papua Maluku Nusa Tenggara Timur Papua Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Jambi Kep. Bangka Belitung Kalimantan Tengah Maluku Utara Gorontalo Bengkulu Sulawesi Barat Perdesaan Perkotaan Sumber: Sakernas, BPS
  51. 51. 32 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 Untuk daerah-daerah tertentu, seperti provinsi Papua Barat, Banten, Lampung, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Maluku, DKI Jakarta dan Jawa Barat, tingkat penganggurannya diatas 10,0 persen. Sementara daerah yang tingkat penganggurannya dibawah 5,0 persen adalah DI Yogyakarta, Kep. Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Jambi, Kalimantan Tengah, Bali dan Bengkulu. Provinsi Banten, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat memiliki tingkat pengangguran yang hampir sama antara di kota dan desa. Gambaran daerah lainnya, seperti Papua, Lampung, Sumatera utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara, merupakan provinsi dengan tingkat pengangguran antara kota dan desa yang perbedaannya sangat besar. 3.3 Kondisi Daya Beli Masyarakat 3.3.1 Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat Konsumsi masyarakat mengalami pertumbuhan positif di semua provinsi selama periode 2006-2009, namun dengan kisaran yang cukup lebar. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tertinggi terjadi di provinsi Kepulauan Riau dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 14,2 persen, sedangkan pertumbuhan konsumsi terendah terjadi di NAD sebesar 0,82 persen. Sebanyak dua belas provinsi mengalami pertumbuhan konsumsi cukup tinggi di atas 7 persen, sebagian besar di Wilayah luar Jawa. Hal ini menandakan meningkatnya daya beli masyarakat secara riil di wilayah-wilayah tersebut. Gambar 3.7 Pertumbuhan Konsumsi dan Konsumsi per Kapita Menurut Provinsi Tahun 2009 - 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Aceh SumateraUtara SumateraBarat Riau Jambi SumateraSelatan Bengkulu Lampung KepulauanBangkaBelitung KepulauanRiau DKIJakarta JawaBarat JawaTengah DIYogyakarta JawaTimur Banten Bali KalimantanBarat KalimantanTengah KalimantanSelatan KalimantanTimur SulawesiUtara SulawesiTengah SulawesiSelatan SulawesiTenggara Gorontalo SulawesiBarat NusaTenggaraBarat NusaTenggaraTimur Maluku MalukuUtara PapuaBarat Papua JutaRp Persen Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (ADHB) Tahun 2009 (Juta Rp) Rata-rata pertumbuhan konsumsi 2006-2009 (%) - sisi kiri Sumber : BPS diolah
  52. 52. Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 33 Sementara itu enam provinsi mengalami pertumbuhan konsumsi relatif rendah, kurang dari 4 persen per tahun dan lima belas provinsi sisanya mengalami pertumbuhan konsumsi relatif moderat antara 4 sampai 7 persen. Bila kinerja pertumbuhan ini dikaitkan dengan tingkat konsumsi per kapita maka terlihat kecenderungan pemerataan daya beli masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh relatif tingginya pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada provinsi- provinsi dengan tingkat konsumsi per kapita relatif rendah, khususnya di Wilayah Indonesia Timur. Namun demikian di daerah-daerah tersebut investasi dan perdagangan perlu tumbuh lebih tinggi agar pertumbuhan konsumsi ini berkelanjutan. 3.3.2 Peran Konsumsi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Peran konsumsi masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari pangsanya dalam PDRB dan laju pertumbuhannya. Pangsa konsumsi rumah tangga dalam PDRB bervariasi antar provinsi, dari yang terkecil 15,8 persen di Kalimantan Timur hingga yang terbesar 86,4 persen di Nusa Tenggara Timur. Pangsa konsumsi yang rendah di Kalimantan Timur disebabkan oleh tingginya pangsa ekspor sumber daya alam dalam PDRB. Kondisi serupa ditemui di Provinsi NAD dan Riau. Sementara itu tingginya pangsa konsumsi rumah tangga dalam perekonomian Nusa Tenggara Timur menggambarkan relatif belum berkembangnya kegiatan investasi dan kegiatan produktif yang menghasilkan komoditi ekspor daerah. Hal serupa juga terjadi di Provinsi Maluku Utara, Maluku dan Sulawesi Barat. Gambar 3.8 Rata-rata Peran Konsumsi Rumah Tangga Dalam Sumber Pertumbuhan PDRB Tahun 2006 - 2009 Selama periode 2006-2009 peran konsumsi rumah tangga dalam sumber pertumbuhan daerah sangat bervariasi antar provinsi. Namun demikian di sebagian besar provinsi, konsumsi 0 20 40 60 80 100 120 NAD SumateraUtara SumateraBarat Riau Jambi SumateraSelatan Bengkulu Lampung Kep.BangkaBelitung Kep.Riau DKIJakarta JawaBarat JawaTengah DIYogyakarta JawaTimur Banten Bali KalimantanBarat KalimantanTengah KalimantanSelatan KalimantanTimur SulawesiUtara SulawesiTengah SulawesiSelatan SulawesiTenggara Gorontalo SulawesiBarat NusaTenggaraBarat NusaTenggaraTimur Maluku MalukuUtara PapuaBarat Papua Persen Rata-Rata Peran Konsumsi dalam Sumber Pertumbuhan PDRB (persen) Sumber: BPS diolah
  53. 53. 34 Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012 – 2013 rumah tangga berperan besar dalam mendorong perekonomian daerah. Pada 24 provinsi, lebih dari 50 persen pertumbuhan ekonomi daerah bersumber dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Bahkan di tiga provinsi, yakni Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur dan Kepulauan Riau, peran konsumsi rumah tangga dalam sumber pertumbuhan daerah melebihi 100 persen. Sementara itu di provinsi NAD dan Papua yang mengalami pertumbuhan rata- rata negatif pada periode tersebut, pertumbuhan konsumsi berperan sangat besar dalam mencegah perekonomian berkontraksi lebih parah. Hal ini menandakan pentingnya peran konsumsi masyarakat dalam menyangga kinerja perekonomian domestik. Implikasi kebijakan yang bisa dipetik adalah pentingnya mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, investasi dan pertumbuhan sektor riil perlu terus digalakkan di daerah. 3.4 Kondisi Perdagangan dan Investasi 3.4.1 Kontribusi Ekspor Daerah Terhadap Nasional Pada tahun 2011, ekspor nasional mencapai 203,5 miliar USD. Provinsi yang memberikan kontribusi terbesar dalam ekspor adalah Kalimantan Timur, Jawa Barat dan Riau dengan kontribusi masing-masing sebesar 18,8 persen, 13,4 persen dan 10,4 persen. Ketiga provinsi tersebut menyumbang ekspor nasional mencapai 42,5 persen. Adapun ekspor Kalimantan Timur, Riau dan beberapa provinsi lainnya melakukan sebagian besar ekspornya di pelabuhan muat provinsi asal. Sementara Jawa Barat dan Banten merupakan daerah yang sebagian besar ekspornya dimuat di pelabuhan provinsi lain. Gambar 3.9 Kontribusi Ekspor Daerah Terhadap Nasional Tahun 2011 0,7 5,6 1,2 10,4 6,8 2,3 2,5 1,5 0,2 1,6 5,4 13,4 5,0 2,6 0,1 8,7 0,3 0,6 0,0 1,0 0,7 4,8 18,8 0,5 - 0,2 1,0 - 0,5 0,1 0,3 1,8 1,5 - 4,0 8,0 12,0 16,0 20,0 NAD SumateraUtara SumateraBarat Riau Kep.Riau Jambi SumateraSelatan Kep.BangkaBelitung Bengkulu Lampung DKIJakarta JawaBarat Banten JawaTengah DiYogyakarta JawaTimur Bali NusaTenggaraBarat NusaTenggaraTimur KalimantanBarat KalimantanTengah KalimantanSelatan KalimantanTimur SulawesiUtara Gorontalo SulawesiTengah SulawesiSelatan SulawesiBarat SulawesiTenggara Maluku MalukuUtara Papua PapuaBarat Pelabuhan Muat Prov. Asal Pelabuhan Muat Prov. Lain Ekspor Berdasarkan Provinsi Sumber: BPS

×