Laporan Akhir    Review for Private Sector Participation     In Water and Sanitation in Indonesia                   With A...
Kata PengantarLaporan ini merupakan Laporan Akhir kegiatan penelitian “Review for PrivateSector Participation In Water and...
Daftar IsiKata Pengantar.....................................................................................................
RULI : Rumah Liar.................................................................................................viiiSL :...
IV.2.6. Kepuasan pelanggan .................................................41        IV.3. Kinerja Aspek Keuangan...........
Daftar GambarGambar I.1. Peta lokasi studi kasus........................................................................4G...
Gambar IV.27. Rasio kemampuan membayar hutang jangka pendekPDAM Tirta Pakuan vs ATB..........................................
Daftar TabelTabel III.1. Kapasitas produksi (disain dan operasional) PDAM Tirta Pakuan. 16Tabel III.2. Struktur tarif PDAM...
Daftar SingkatanAMDK        : Air Minum Dalam KemasanATB         : Adhya Tirta BatamBIDA        : Batam Industrial Develop...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in IndonesiaBab I   1            Pendahuluan              ...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in IndonesiaNamun dominasi skema konsesi di berbagai belah...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia       1. Diketahuinya kinerja penyelenggaraan...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia       5. Membahas hasil-hasil penelitian deng...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in IndonesiaBab II BAB            Pendekatan Studi dan Met...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia         FGD merupakan sebuah cara mengumpulka...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia                Indikator kinerja ini diukur d...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia                Indikator kinerja ini mengukur...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia                Indikator ini mengukur tingkat...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia         Selain mengukur rasio jumlah karyawan...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in IndonesiaArgumen para pihak yang menentang “privatisasi...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia        Sektor publik dipandang tidak efisien...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesiaargumen yang menentang kebijakan Pemerintah un...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in IndonesiaAgar berimbang maka review juga diarahkan pada...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in IndonesiaBab IIIGambaran Umum PDAM Tirta Pakuan dan Adh...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in IndonesiaL/det. Seperti yang terlihat dalam Tabel III.1...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia        Gambar III.2. Sumber air dengan zona-z...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesiapelanggan PDAM Tirta Pakuan hingga tahun 2007 ...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia                Niaga Kecil (NK)              ...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia per kapita masyarakat Kota Bogor pada tahun 2...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesiaoleh Cascal BV dari Inggris yang merupakan ana...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesiamenjamin ketersediaan serta kualitas air baku ...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesiacenderung diupayakan di kawasan dengan tingkat...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia270 L/det, IPA Muka Kuning 310 L/det, IPA Sei ...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia                                              ...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia Geografi dan Kependudukan Kota Batam mempunya...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia          Indikator         Ket.       2001   ...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia                                        40.0% ...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia        Masih banyaknya usia pipa yang sudah ...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia Pada dasarnya penduduk RULI sudah berusaha me...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesiayang diproduksi mereka telah memenuhi standar ...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in IndonesiaDari hampir 50% pelanggan (sampel) PDAM Tirta ...
Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesiaminum tersebut terhadap kontinuitas pengaliran...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterliba...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterlibatan Swasta dan Tanpa Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia

1,151 views

Published on

kajian ini ingin memberi gambaran kondisi keterlibatan pihak swasta vs tanpa keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan air minum di Indonesia. Studi ini merupakan produk dari Water Dialogue Indonesia yang dikerjakan melalui bantuan pihak ketiga.

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,151
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
70
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tinjauan Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia dengan Fokus Khusus pada Perbandingan Keterlibatan Swasta dan Tanpa Swasta dalam Penyediaan Air Minum di Indonesia

  1. 1. Laporan Akhir Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia With A Particular Emphasis OnReview on Drinking Water Supply with and Without Public-Private Partnerships Scheme in Indonesia Indonesia
  2. 2. Kata PengantarLaporan ini merupakan Laporan Akhir kegiatan penelitian “Review for PrivateSector Participation In Water and Sanitation in Indonesia With A ParticularEmphasis On Review on Drinking Water Supply With and Without Public-Private Partnership Scheme in Indonesia”.Secara garis besar, laporan akhir ini mencakup bagian pendahuluan yangmenjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan dilakukannya penelitiandengan pendekatan dan metoda yang digunakan dipaparkan kemudian padabagian kedua. Pada bagian ketiga disajikan gambaran umum perusahaanpenyedia air minum yang menjadi obyek studi dilanjutkan dengan pemaparankinerja perusahaan pada bagian keempat. Bagian kelima menyajikan diskusiyang dikembangkan dari berbagai indikator kinerja yang telah disampaikanpada bagian sebelumnya. Laporan diakhiri dengan penutup yang merangkumkembali temuan-temuan penelitian disertai gagasan-gagasan umum mengenaiarah riset selanjutnya di masa yang akan datang.Tim Peneliti menyadari bahwa tentu masih terdapat kekurangan-kekurangandi dalamnya, sehingga kritik dan masukan sangat diharapkan untuk perbaikandan peningkatan di masa yang akan datang. Bandung, April 2009 Ketua TimLaporan Akhir i
  3. 3. Daftar IsiKata Pengantar..........................................................................................................iDaftar Isi....................................................................................................................iiDaftar Gambar...........................................................................................................vDaftar Tabel.............................................................................................................viiDaftar Singkatan....................................................................................................viiiAMDK : Air Minum Dalam Kemasan....................................................................viiiATB : Adhya Tirta Batam......................................................................................viiiBIDA : Batam Industrial Development Authority...............................................viiiBOT : Build Operate Transfer..............................................................................viii BPPSPAM : Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan AirMinum viiiBUMD : Badan Usaha Milik Daerah.....................................................................viiiDPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.........................................................viiiDPU : Departemen Pekerjaan Umum..................................................................viiiFGD : Focus Group Discussion...........................................................................viiiGCG : Good Corporate Governance...................................................................viiiIPA : Instalasi Pengolahan Air.............................................................................viiiIRR : Internal Rate of Return................................................................................viiiKepmendagri : Keputusan Menteri Dalam Negeri.............................................viiiKK : Kepala Keluarga............................................................................................viiiKPS : Kerjasama Pemerintah dan Swasta..........................................................viiiMDG : Millennium Development Goal.................................................................viiiNRW : Non-revenue water....................................................................................viiiNWG : National Working Group...........................................................................viiiOB : Otorita Batam................................................................................................viiiPDAM : Perusahaan Daerah Air Minum..............................................................viiiPemko : Pemerintah Kota.....................................................................................viiiPermendagri : Peraturan Menteri Dalam Negeri................................................viiiPP : Peraturan Pemerintah...................................................................................viiiPSP : Private Sector Participation.......................................................................viiiRT : Rumah Tangga..............................................................................................viiiLaporan Akhir ii
  4. 4. RULI : Rumah Liar.................................................................................................viiiSL : Sambungan Langganan ...............................................................................viiiTAHU : Terminal Air dan Hidran Umum..............................................................viiiWHO : World Health Organization.......................................................................viiiWTP : Water Treatment Plant...............................................................................viiiZAMP : Zona Air Minum Prima.............................................................................viiiBab I Pendahuluan....................................................................................................1 I.1. Latar Belakang...........................................................................1 I.2. Tujuan Penelitian.......................................................................2 I.3. Batasan dan Lingkup Penelitian................................................3 I.4. Lokasi Studi Kasus....................................................................4Bab II Pendekatan Studi dan MetodologiPendahuluan........................................5 II.1. Pengumpulan Data dan Metoda...............................................5 II.2. Indikator Kinerja......................................................................6 II.3. Pendekatan dalam Review Kinerja........................................10Bab III Gambaran Umum PDAM Tirta Pakuan dan Adhya Tirta Batam.............15 III.1. PDAM Tirta Pakuan.............................................................15 Iklim dan Topografi..............................................................20 III.2. Adhya Tirta Batam................................................................20 Sistem Pelayanan Air Minum...............................................22 Iklim dan Topografi..............................................................26Bab IV Kinerja PDAM Tirta Pakuan dan Adhya Tirta Batam...............................27 IV.1. Kinerja Aspek Teknis...........................................................27 IV.1.1. Tingkat kehilangan air...............................................27 IV.1.2. Kualitas air yang disuplai..........................................30 IV.1.3. Kontinuitas pengaliran...............................................32 IV.1.4. Tekanan air di pipa pelanggan...................................34 IV.2. Kinerja Aspek Pelayanan Pelanggan....................................36 IV.2.1. Jumlah penduduk yang dilayani ...............................36 IV.2.2. Kapasitas belum dimanfaatkan..................................38 IV.2.3. Penggantian meter air ...............................................39 IV.2.4. Kecepatan penyambungan baru ................................39 IV.2.5. Kecepatan merespon keluhan pelanggan...................41Laporan Akhir iii
  5. 5. IV.2.6. Kepuasan pelanggan .................................................41 IV.3. Kinerja Aspek Keuangan......................................................44 IV.3.1. Rasio biaya operasi ...................................................44 IV.3.2. Rasio biaya pegawai..................................................48 IV.3.3. Rasio biaya energi ....................................................49 IV.3.4. Rasio kemampuan membayar hutang yang jatuh tempo ......................................................................51 IV.3.5. Rasio pengembalian hutang jangka pendek ..............53 IV.3.6. Tingkat pengembalian aktiva tetap bersih ................54 IV.3.7. Biaya operasional per M3 air terjual ........................55 IV.3.8. Rata-rata harga air per M3 ........................................57 IV.3.9. Pemulihan biaya........................................................57 IV.3.10. Jangka waktu penagihan .........................................59 IV.4. Aspek Pengelolaan Usaha....................................................61 IV.5. Aspek Sumber Daya Manusia..............................................63 IV.6. Aspek Akses Masyarakat Miskin.........................................65Bab V Review Kinerja Dengan Atau Tanpa Implementasi KPS..........................72 V.1. Perluasan Pelayanan...............................................................72 V.2. Efisiensi Operasional.............................................................81 V.3. Kualitas Pelayanan.................................................................83 V.4. Tarif Pelayanan......................................................................85 V.5. Program Khusus untuk Melayani Masyarakat Miskin...........89 V.6. Konservasi Lingkungan.........................................................89Bab VI Penutup........................................................................................................91Daftar Pustaka........................................................................................................96Laporan Akhir iv
  6. 6. Daftar GambarGambar I.1. Peta lokasi studi kasus........................................................................4Gambar III.2. Sumber air dengan zona-zona pengaliran PDAM Tirta Pakuan. .17Gambar III.3. Komposisi pelanggan PDAM Tirta Pakuan Tahun 2007..............18Gambar III.4. Peta lokasi waduk-waduk di Pulau Batam ....................................23Gambar III.5. Komposisi pelanggan ATB per September 2008..........................25Gambar IV.6. Tingkat kehilangan air PDAM Tirta Pakuan vs ATB.....................28Gambar IV.7. Persepsi kualitas air oleh pelanggan PDAM Tirta Pakuan vs ATB 31Gambar IV.8. Kontinuitas pengaliran (persepsi pelanggan)PDAM Tirta Pakuan vs ATB....................................................................................33Gambar IV.9. Tekanan pengaliran (persepsi pelanggan) PDAM Tirta Pakuan vsATB 35Gambar IV.10. Perbandingan kinerja aspek teknis ..................36Gambar IV.11. Cakupan pelayanan PDAM Tirta Pakuan vs ATB.......................37Gambar IV.12. Waktu penyambungan baru PDAM Tirta Pakuan vs ATB..........40Gambar IV.13. Kecepatan merespon keluhan PDAM Tirta Pakuan vs ATB......41Gambar IV.14. Tingkat kepuasan pelanggan PDAM Tirta Pakuan vs ATB.......43Gambar IV.15. Perbandingan kinerja aspek pelayanan pelanggan...................43Gambar IV.16. Rasio biaya operasi PDAM Tirta Pakuan vs ATB.......................44Gambar IV.17. Pendapatan dan biaya operasi PDAM Tirta Pakuan vs ATB.....45Gambar IV.18. Komponen biaya-biaya langsung usaha PDAM Tirta Pakuan. .46Gambar IV.19. Komponen biaya-biaya langsung operasi ATB..........................47Gambar IV.20. Komponen biaya-biaya umum dan administrasi ATB...............48Gambar IV.21. Rasio biaya pegawai PDAM Tirta Pakuan vs ATB......................49Gambar IV.22. Biaya pegawai PDAM Tirta Pakuan vs ATB................................49Gambar IV.23. Rasio biaya energi PDAM Tirta Pakuan vs ATB.........................50Gambar IV.24. Biaya energi PDAM Tirta Pakuan vs ATB....................................50Gambar IV.25. Rasio kemampuan membayar hutang yang jatuh tempoPDAM Tirta Pakuan vs ATB ...................................................................................51Gambar IV.26. Laba dan Angsuran pokok dan bunga jatuh tempoPDAM Tirta Pakuan vs ATB....................................................................................52Laporan Akhir v
  7. 7. Gambar IV.27. Rasio kemampuan membayar hutang jangka pendekPDAM Tirta Pakuan vs ATB....................................................................................53Gambar IV.28. Aktiva lancar dan kewajiban lancar PDAM Tirta Pakuan vs ATB 54Gambar IV.29. Tingkat pengembalian aktiva tetap bersih PDAM Tirta Pakuanvs ATB 54Gambar IV.30. Laba operasional dan nilai aktiva tetap PDAM Tirta Pakuan vsATB 55Gambar IV.31. Biaya operasional per M3 air terjual PDAM Tirta Pakuan vs ATB 56Gambar IV.32. Biaya langsung usaha dan air tercatat dalam rekeningPDAM Tirta Pakuan vs ATB....................................................................................56Gambar IV.33. Rata-rata harga air per M3 PDAM Tirta Pakuan vs ATB............57Gambar IV.34. Pemulihan biaya PDAM Tirta Pakuan vs ATB.............................58Gambar IV.35. Penyesuaian Tarif PDAM Tirta Pakuan vs ATB..........................59Gambar IV.36. Jangka waktu penagihan PDAM Tirta Pakuan vs ATB..............60Gambar IV.37. Perbandingan kinerja aspek keuangan.......................................61Gambar IV.38. Rasio karyawan/1000 pelanggan PDAM Tirta Pakuan vs ATB. 64Gambar IV.39. Produktivitas karyawan PDAM Tirta Pakuan vs ATB.................65Gambar IV.40. Penghasilan bulanan pelanggan PDAM Tirta Pakuan vs ATB..70Gambar V.41. Pertumbuhan pelangganm PDAM Tirta Pakuan vs ATB............73Gambar V.42. Total investasi ATB tahun 1997 – 2006.........................................76Gambar V.43. Sumber air yang diakses masyarakat non-pelanggan ..............79Gambar V.44. Sumber air yang diakses masyarakat non-pelangganPDAM Tirta Pakuan dan ATB untuk kebutuhan mandi, cuci dan gelontor toilet 79Gambar V.45. Kepuasan terhadap sumber air yang diakses masyarakat .......80Gambar V.46. Keinginan masyarakat non-pelangganPDAM Tirta Pakuan vs ATB yang ingin menjadi pelanggan..............................81Gambar V.47. Perbandingan tarif rata-rata PDAM Tirta Pakuan vs ATB...........87Laporan Akhir vi
  8. 8. Daftar TabelTabel III.1. Kapasitas produksi (disain dan operasional) PDAM Tirta Pakuan. 16Tabel III.2. Struktur tarif PDAM Tirta Pakuan Tahun 2008..................................18Tabel III.3. Kapasitas waduk dan produksi (disain dan operasional) ATB.......24Tabel III.4. Struktur tarif ATB per Januari 2008....................................................25Tabel V.5. Perbandingan tarif pelanggan domestik PDAM Tirta Pakuan vs ATB 88Tabel V.6. Perbandingan tarif pelanggan MBR PDAM Tirta Pakuan vs ATB....88Laporan Akhir vii
  9. 9. Daftar SingkatanAMDK : Air Minum Dalam KemasanATB : Adhya Tirta BatamBIDA : Batam Industrial Development AuthorityBOT : Build Operate TransferBPPSPAM : Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumBUMD : Badan Usaha Milik DaerahDPRD : Dewan Perwakilan Rakyat DaerahDPU : Departemen Pekerjaan UmumFGD : Focus Group DiscussionGCG : Good Corporate GovernanceIPA : Instalasi Pengolahan AirIRR : Internal Rate of ReturnKepmendagri : Keputusan Menteri Dalam NegeriKK : Kepala KeluargaKPS : Kerjasama Pemerintah dan SwastaMDG : Millennium Development GoalNRW : Non-revenue waterNWG : National Working GroupOB : Otorita BatamPDAM : Perusahaan Daerah Air MinumPemko : Pemerintah KotaPermendagri : Peraturan Menteri Dalam NegeriPP : Peraturan PemerintahPSP : Private Sector ParticipationRT : Rumah TanggaRULI : Rumah LiarSL : Sambungan LanggananTAHU : Terminal Air dan Hidran UmumWHO : World Health OrganizationWTP : Water Treatment PlantZAMP : Zona Air Minum PrimaLaporan Akhir viii
  10. 10. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in IndonesiaBab I 1 Pendahuluan PENDAHULUAN TIRTA PAKUAN DAN ADHYA TIRTA BATAMI.1. Latar BelakangPengelolaan infrastruktur air minum oleh sektor swasta melalui mekanismeprivate sector participation (PSP) telah menjadi kecenderungan global.Khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pertimbangan-pertimbangan yang umumnya mendasari dilibatkannya swasta adalah untukmengatasi kesenjangan anggaran publik (Pemerintah) dalam membiayaiinvestasi infrastruktur, serta merupakan upaya untuk meningkatkan danmengoptimalkan proses produksi hingga distribusi layanan yang sudah ada.Pertimbangan yang pertama berasumsi bahwa PSP memiliki kemampuanmemobilisasi modal investasi pihak swasta, sedangkan yang kedua meyakinibahwa dengan keahlian/keterampilan teknis dan manajerial yang dibawanya,sektor swasta diharapkan bisa lebih baik atau efisien dibanding sektor publikdalam menyediakan layanan serupa.Secara konseptual PSP bisa dilakukan mulai dari skema yang sederhanaseperti outsourcing hingga pola-pola Kerjasama Pemerintah dan Swasta(KPS) untuk keterlibatan swasta yang lebih luas dan kompleks. Namunpraktek di banyak negara mengindikasikan skema konsesi (concessioncontract) lebih diminati dibandingkan skema KPS yang lain. Hal itudikarenakan konsesi mampu mengakomodasi semua manfaat yangditawarkan pola KPS seperti management contract dan lease yang lebih fokuspada perbaikan kinerja dan peningkatan efisiensi tapi tidak melibatkaninvestasi secara fisik, serta BOT (build-operate-transfer) yang memiliki fiturutama pada investasi fisik untuk peningkatan kapasitas. Dengan memilihskema konsesi, Pemerintah menyerahkan tanggungjawab dan kewenangankepada swasta untuk mengoperasikan dan memelihara sistem infrastrukturtermasuk kewajiban untuk membiayai dan mengelola investasinya. Kecualiadanya pembatasan jangka waktu kerjasama, karakteristik skema konsesimembuatnya hampir tidak bisa (hanya jika mau dipersepsikan seperti itu)dibedakan dengan konsep swastanisasi penuh (full privatization) yang lebihdikenal dengan divesture.Laporan Akhir 1
  11. 11. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in IndonesiaNamun dominasi skema konsesi di berbagai belahan dunia, terutama dinegara-negara berkembang lebih sering memunculkan kontroversi. Hal itudipicu oleh ketidakberhasilan konsorsium-konsorsium swasta yang menerimakonsesi layanan air minum dalam mencapai standar kinerja yang disyaratkan,sehingga menjadi dasar yang beralasan bagi para pihak yang menolakmekanisme PSP secara keseluruhan pada sektor air minum. Kelompok antiPSP ini (di satu pihak) berpandangan bahwa sektor swasta tidak lebih baikdari penyedia publik. Namun di saat yang sama, terhampar fakta yang tidakbisa dihindari bahwa sebagian besar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)berada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, ditinjau dari berbagaiaspek seperti teknis, finansial dan manajerial. Kelompok yang pro PSP ini (dilain pihak) melihat PSP sebagai sebuah solusi yang relevan untuk mengatasiketidak-berdayaan keuangan dan ketidak-efisienan operasional PDAM,dengan harapan pihak swasta bisa lebih baik dari PDAM (sebagairespresentasi penyedia layanan air minum oleh publik).Untuk itu National Working Group (NWG) The Water Dialogues Indonesiayang merupakan Kelompok Kerja Nasional di Indonesia dan dibentuk padatahun 2005 dengan tujuan melakukan kajian atas pelaksanaan KPS di BidangAir Minum merasa perlu melakukan riset yang lebih seimbang dalam menilaipenyelenggaraan air minum dengan atau tanpa implementasi KPS. Penelitianini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman multistakeholder atasberbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dalam penyelenggaraanpelayanan air minum dengan atau tanpa KPS. Secara garis besar penelitianyang dilakukan adalah bersifat eksploratif dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang relevan untuk mendapatkan jawaban melaluipenelitian studi kasus. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini bisa menjadidasar dalam menyusun kegiatan-kegiatan penelitian kedepan yang lebih luas,dalam rangka menemukan jawaban-jawaban yang lebih komprehensifberkenaan dengan peran serta swasta dalam penyelenggaraan pelayanan airminum termasuk sektor sanitasi di Indonesia.I.2. Tujuan PenelitianTujuan utama penelitian ini adalah menyediakan gambaran mengenai kondisi-kondisi faktual terkait penyelenggaraan pelayanan air minum yang dilakukanoleh PDAM yang merepresentasikan penyedia milik publik, dibandingkandengan penyedia swasta melalui implementasi KPS. Tujuan-tujuan spesifikyang ingin dicapai dari kegiatan penelitian ini adalah:Laporan Akhir 2
  12. 12. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia 1. Diketahuinya kinerja penyelenggaraan pelayanan air minum yang dilakukan PDAM dan pihak swasta melalui pola KPS; 2. Diketahuinya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan air minum yang dilakukan oleh PDAM dan pihak swasta melalui pola KPS; dan 3. Didapatkannya gambaran kebutuhan penelitian ke depan yang lebih luas terkait implementasi KPS di sektor air minum termasuk sanitasi di Indonesia.I.3. Batasan dan Lingkup PenelitianDengan membatasi kajian hanya pada concession contract yang merupakansalah satu dari skema-skema KPS yang tersedia, penelitian ini berfokus padaindikator-indikator kinerja yang meliputi: aspek teknis, pelayanan pelanggan,finansial, pengelolaan usaha, sumber daya manusia (SDM), dan aksesmasyarakat miskin. Aspek-aspek lain yang juga menjadi area kajian di luarindikator-indikator kinerja tersebut adalah mengenai aspek historis, lingkunganbisnis, relasi politik dan pemerintahan, hukum dan regulasi, kondisi-kondisisosio-ekonomi masyarakat setempat, keterlibatan stakeholder dalam proses-proses pengambilan keputusan seperti pada penetapan tarif, transparansilaporan dan kontrak-kontrak kerja termasuk penilaian kinerja atau standarpelayanan minimum.Untuk pelaksanaan kegiatan yang terarah, maka lingkup penelitian ditetapkanmeliputi aktivitas-aktivitas sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi indikator-indikator kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan air minum dengan acuan pada enam aspek kinerja yang menjadi batasan penelitian; 2. Mengumpulkan data yang diperlukan terkait indikator-indikator kinerja dari para penyedia layanan air minum yang menjadi obyek kajian, para masyarakat yang menjadi pelanggan penyedia air minum dan yang non-pelanggan di lokasi studi, termasuk para pemangku kepentingan; 3. Menganalisis secara komparatif temuan-temuan data/informasi kinerja yang diperoleh; 4. Mengeksplorasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencapaian- pencapaian kinerja para penyedia layanan air minum yang menjadi obyek studi;Laporan Akhir 3
  13. 13. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia 5. Membahas hasil-hasil penelitian dengan NWG untuk mendapatkan perspektif yang berimbang dalam menilai temuan-temuan penelitian.I.4. Lokasi Studi KasusPenelitian dilakukan di PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Propinsi Jawa Baratdan di PT. Adhya Tirta Batam (ATB) Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau.Kedua kota dipilih dengan pertimbangan bahwa keduanya memiliki populasipenduduk yang cukup sepadan, yakni di atas 700 ribu jiwa (tahun 2007)dengan jumlah pelanggan aktif saat ini lebih dari 75 ribu unit sambunganlangganan (SL). Pertimbangan lainnya adalah kedua kota dianggap telahmewakili penyedia layanan air minum swasta (melalui implementasi KPS –Konsesi yang direpresentasikan oleh ATB di Kota Batam) dan penyedialayanan air minum non KPS (melalui PDAM Tirta Pakuan yang dimiliki olehPemerintah Kota Bogor). Republik Indonesia Kota Batam Kota Bogor Gambar I.1. Peta lokasi studi kasusLaporan Akhir 4
  14. 14. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in IndonesiaBab II BAB Pendekatan Studi dan MetodologiPendahuluan 2 PENDEKATAN STUDI DAN METODOLOGIII.1. Pengumpulan Data dan MetodaDalam studi ini, data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama,seperti hasil wawancara langsung atau melalui pengisian angket kuisioner.Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung,tetapi memanfaatkan bahan-bahan atau dokumen dari pihak lain (documentreview). Dalam rangka pengukuran, data kualitatif dalam studi ini adalah datayang sifatnya menggolongkan, contohnya adalah data berskala ukur nominaldan ordinal yang diberikan untuk mewakili suatu kategori pengukuran (tinggi-sedang-rendah). Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka (numerik),termasuk di dalamnya data yang memiliki skala ukur rasio dan interval. Berikutadalah metoda-metoda pengumpulan data yang digunakan. 1) Telaah dokumen Telaah dokumen adalah cara pengumpulan data dengan menelaah dokumen atau arsip yang diperoleh dari perusahaan, seperti laporan- laporan tahunan, laporan evaluasi kinerja, dll. 2) Survey menggunakan angket kuisioner Angket kuisioner digunakan untuk mengumpulkan data tertulis dari sumber data atau responden. Sasaran penggunaan kuisioner adalah masyarakat yang menjadi pelanggan maupun non-pelanggan. 3) Wawancara Wawancara dimaksudkan untuk memperkaya data/informasi sebagai pengembangan dari data yang ditemukan sebelumnya dari sumber dokumen (data sekunder). Selain itu wawancara juga ditujukan untuk melakukan validasi kepada pihak terkait yang atas data diperoleh dari proses telaah dokumen. 4) Focus Group Discussion (FGD)Laporan Akhir 5
  15. 15. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia FGD merupakan sebuah cara mengumpulkan pandangan maupun pendapat mengenai suatu topik tertentu dengan cara melibatkan sekelompok orang dalam suatu forum diskusi. Dalam studi ini FGD ditujukan untuk mengkonfirmasi dan memvalidasi temuan-temuan riset yang masih bersifat pendahuluan kepada para pihak yang terkait dengan data atau informasi diperoleh. FGD ini juga dimanfaatkan untuk mengeksplorasi hal-hal yang baru yang belum sempat diperoleh melalui cara-cara pengumpulan data yang telah disebutkan sebelumnya.II.2. Indikator KinerjaIstilah “indikator kinerja” dalam studi ini merujuk pada definisi yang tertulisdalam Kepmendagri No. 47/1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM,yaitu tolok ukur tingkat keberhasilan dari suatu aspek. Telah dikemukakansebelumnya bahwa studi ini berfokus pada 6 (enam) aspek, dengan indikator-indikator yang digunakan sebagai berikut. A. Aspek teknis, terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja: 1) Tingkat kehilangan air Indikator kinerja ini mengukur perbandingan antara selisih jumlah air yang didistribusikan dengan jumlah air yang terjual pada suatu tahun tertentu terhadap jumlah air yang didistribusikan pada tahun tersebut. Metoda: Telaah dokumen dan interview dengan manajemen PDAM Tirta Pakuan dan ATB. 2) Kualitas air yang disuplai Indikator kinerja ini mengukur sejauh mana kualitas air yang diterima oleh para pelanggan telah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Metoda: Telaah dokumen, interview dan survey angket kuisioner pada pelanggan 3) Kontinuitas pengaliran Indikator ini mengukur waktu rata-rata (jam) pengaliran air kepada para pelanggan dalam sehari sepanjang tahun Metoda: Telaah dokumen, interview dan survey angket kuisioner pada pelanggan 4) Tekanan air di pipa pelangganLaporan Akhir 6
  16. 16. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia Indikator kinerja ini diukur dengan cara mencari tahu data atau informasi mengenai tekanan air minimum rata-rata air yang mengalir di pipa pelanggan Metoda: Telaah dokumen, interview dan survey angket kuisioner pada pelanggan. B. Aspek pelayanan pelanggan, terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja: 1) Jumlah penduduk yang dilayani Indikator kinerja ini diukur dengan cara membandingan antara jumlah penduduk yang dilayani terhadap jumlah penduduk di daerah pelayanan Metoda: Telaah dokumen dan interview dengan manajemen PDAM Tirta Pakuan dan ATB 2) Kapasitas belum dimanfaatkan Indikator kinerja ini meninjau produktivitas produksi untuk mengetahui kapasitas yang belum dimanfaatkan (idle capacity) Metoda: Telaah dokumen dan interview dengan manajemen PDAM Tirta Pakuan dan ATB 3) Penggantian meter air Indikator ini mengukur prosentase jumlah meter yang diganti dalam setahun diseluruh cabang dan unit pelayanan Metoda: Telaah dokumen dan interview dengan manajemen PDAM Tirta Pakuan dan ATB 4) Kecepatan penyambungan baru Indikator ini mengukur waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh calon pelanggan untuk mendapatkan sambungan baru sejak aplikasi diajukan hingga air mengalir Metoda: Telaah dokumen, interview dan survey angket kuisioner pada pelanggan 5) Kecepatan merespon keluhan pelanggan Indikator ini mengukur waktu rata-rata yang diperlukan untuk merespon keluhan pelanggan, sejak keluhan disampaikan sampai dengan diselesaikan Metoda: Telaah dokumen, interview dan survey angket kuisioner pada pelanggan 6) Kepuasan pelangganLaporan Akhir 7
  17. 17. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia Indikator kinerja ini mengukur sejauh mana tingkat kepuasan pelanggan atas pelayanan yang mereka terima Metoda: Survey angket kuisioner pada pelanggan C. Aspek keuangan, terdiri dari 10 (sepuluh) indikator kinerja: 1) Rasio biaya operasi Indikator kinerja ini mengukur kemampuan pendapatan operasi untuk menutup biaya operasi (tidak termasuk biaya bunga pinjaman dan penyusutan). Metoda: Telaah dokumen dan interview dengan manajemen PDAM Tirta Pakuan dan ATB 2) Rasio biaya pegawai Indikator ini mengukur perbandingan antara alokasi biaya pegawai terhadap biaya operasional setiap tahunnya Metoda: Telaah dokumen dan interview dengan manajemen PDAM Tirta Pakuan dan ATB 3) Rasio biaya energi Indikator ini mengukur perbandingan antara alokasi biaya energi terhadap biaya operasional setiap tahunnya Metoda: Telaah dokumen dan interview dengan manajemen PDAM Tirta Pakuan dan ATB 4) Rasio kemampuan membayar hutang yang jatuh tempo Indikator kinerja ini mengukur kemampuan membayar hutang yang jatuh tempo, didefinisikan sebagai potensi laba yang dihasilkan perusahaan akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman (pokok dan bunga) yang jatuh tempo. Metoda: Telaah dokumen dan interview dengan manajemen PDAM Tirta Pakuan dan ATB 5) Rasio pengembalian hutang jangka pendek Indikator kinerja ini mengukur tingkat kemampuan perusahaan untuk melakukan pengembalian atas hutang jangka pendek, yang dihitung dengan cara membandingkan nilai aktiva lancar dengan kewajiban-kewajiban lancar perusahaan. Metoda: Telaah dokumen dan interview dengan manajemen PDAM Tirta Pakuan dan ATB 6) Tingkat pengembalian aktiva tetap bersihLaporan Akhir 8
  18. 18. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia Indikator ini mengukur tingkat kemampuan laba operasional dapat mengembalikan nilai aktiva tetap, yang dihitung dengan membagi laba operasional usaha dengan nilai aktiva tetap Metoda: Telaah dokumen dan interview dengan manajemen PDAM Tirta Pakuan dan ATB 7) Biaya operasional per M3 air terjual Indikator ini menunjukkan besarnya biaya yang diperlukan oleh perusahaan untuk memproduksi air setiap M3. Nilai ini diperoleh dengan membagi biaya langsung usaha dengan jumlah air (M 3) yang tercatat dalam rekening Metoda: Telaah dokumen dan interview dengan manajemen PDAM Tirta Pakuan dan ATB 8) Rata-rata harga air per M3 Indikator ini mengukur rata-rata harga air per M3 yang diperoleh dengan membagi total penjualan air (harga air) dengan jumlah air (M3) yang tercatat dalam rekening Metoda: Telaah dokumen dan interview dengan manajemen PDAM Tirta Pakuan dan ATB 9) Pemulihan biaya (cost recovery) Indikator kinerja ini mengukur tingkat kemampuan pendapatan operasional perusahaan dalam menutupi biaya operasi (termasuk biaya bunga pinjaman dan penyusutan). Metoda: Telaah dokumen dan interview dengan manajemen PDAM Tirta Pakuan dan ATB 10) Jangka waktu penagihan Indikator kinerja ini mengukur lamanya waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutang rekening air. Metoda: Telaah dokumen dan interview dengan manajemen PDAM Tirta Pakuan dan ATB D. Aspek pengelolaan usaha Indikator kinerja ini mengukur secara kualitatif aspek-aspek yang penting dalam pengelolaan suatu perusahaan, terutama yang terkait dengan implementasi tata kelola perusahaan yang baik atau GCG (good corporate governance) Metoda: Telaah dokumen dan interview dengan manajemen PDAM Tirta Pakuan dan ATB E. Aspek sumber daya manusia (SDM):Laporan Akhir 9
  19. 19. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia Selain mengukur rasio jumlah karyawan (termasuk outsourcing) per 1000 pelanggan, indikator kinerja aspek SDM juga mengukur tingkat produktifitas setiap karyawan, dengan cara membandingkan jumlah karyawan terhadap volume air yang diproduksi setiap tahunnya. Metoda: Telaah dokumen dan interview dengan manajemen PDAM Tirta Pakuan dan ATB F. Aspek akses masyarakat miskin: Indikator kinerja ini mengukur apakah para penyedia layanan air minum juga memberikan pelayanan khusus bagi masyarakat miskin, diantaranya dengan membandingkan jumlah pelanggan yang masuk kategori masyarakat miskin terhadap jumlah semua pelanggan aktif, serta membandingkan jumlah masyarakat miskin yang terlayani terhadap jumlah penduduk di area pelayanan. Indikator kinerja ini juga mencari tahu apakah tarif yang dibebankan para penyedia layanan air minum dapat dijangkau oleh masyarakat miskin. Secara ringkas, prinsip keterjangkauan tarif yang digunakan dalam studi ini adalah sesuai dengan PerMendagri No. 23 Tahun 2006, yaitu tidak melampaui 4 (empat) persen dari total pendapatan masyarakat pelanggan. Metoda: Telaah dokumen, interview dan survey angket kuisioner kepada pelanggan dan non-pelangganII.3. Pendekatan dalam Review KinerjaPada bagian pendahuluan telah dinyatakan bahwa penelitian ini bermaksudmenyediakan gambaran yang seimbang mengenai kondisi-kondisi faktualpenyelenggaraan pelayanan air minum yang dilakukan penyedia publik yangdirepresentasikan oleh PDAM, dibandingkan dengan penyedia swasta melaluiimplementasi KPS. Penelitian ini dilakukan untuk menjembatani perbedaanpendapat yang tajam terkait dengan kebijakan Pemerintah untuk melakukan“privatisasi” pengelolaan layanan air minum dengan pola-pola KPS. Kelompokyang menolak KPS (di satu pihak) beranggapan bahwa pihak swasta tidaklebih baik dari penyedia publik. Sedangkan kelompok yang pro (di lain pihak)melihat KPS sebagai sebuah solusi relevan dengan harapan bahwa pihakswasta akan bisa lebih baik dari PDAM.Laporan Akhir 10
  20. 20. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in IndonesiaArgumen para pihak yang menentang “privatisasi” adalah bahwa sifatpelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya tidak cocokdilakukan oleh swasta. Argumen1 yang lainnya adalah:  Kontrak-kontrak yang dilakukan dengan swasta dapat menimbulkan hidden-cost karena kurangnya informasi, pengawasan serta lelang yang sering bersifat terbatas.  Terdapat kondisi yang tidak memungkinkan untuk menciptakan kompetisi bagi pelaksanaan oleh pihak ketiga, sehingga privatisasi menjadi lebih rumit dari yang dibayangkan.  Tidak ada indikasi bahwa perusahaan swasta lebih akuntabel, karena yang lebih sering terjadi adalah sebaliknya.  Privatisasi tidak memiliki track record keberhasilan, karena yang dimiliki privatisasi hanya risiko/bahaya dan kegagalan.  Perusahaan swasta seringkali tidak memenuhi standar operasi, namun mengeksploitasi harga layanan tanpa banyak menanggung konsekuensi dari kenaikan tersebut.  Penyediaan kepentingan publik yang diberikan kepada swasta tetapi cenderung bersifat monopoli alamiah akan mengarah pada penerapan tarif tinggi dan pelayanan terfokus hanya pada penduduk yang dapat membayar.  Air minum adalah hak asasi, sehingga tidak tepat jika pihak swasta dibiarkan mendapat keuntungan dari penyediaan air minum bagi penduduk miskin.Pandangan-pandangan lain yang juga menjadi kekhawatiran pihak-pihak yangmenentang keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan infrastruktur (secaraumum) adalah persepsi bahwa kebijakan privatisasi akan membahayakanpenduduk miskin, dan dipromosikan untuk kepentingan pihak asing.Di lain pihak, para pihak yang mendukung kebijakan privatisasi menyatakanbahwa perusahaan swasta memiliki kecenderungan lebih efisien dibandingkanPemerintah, dalam hal skala ekonomis dan produktivitas pegawai. Pendapat-pendapat2 lain yang terkait adalah:  Pihak swasta dapat menyediakan modal.  Meningkatnya keterlibatan swasta akan menguntungkan penduduk yang belum terjangkau khususnya penduduk miskin.1 Buku Putih National Working Group The Water Dialogues Indonesia, 20092 Buku Putih National Working Group The Water Dialogues Indonesia, 2009Laporan Akhir 11
  21. 21. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia  Sektor publik dipandang tidak efisien, kelebihan pegawai, korupsi, terbuka bagi intervensi politik, dan tidak tanggap terhadap kebutuhan konsumen.  Tarif rendah tidak menjamin keterjangkauan bagi penduduk miskin, yang ada malah mengabaikan penduduk miskin.  Regulasi yang independen dan pemberian konsesi melalui proses yang kompetitif akan menghalangi penyalahgunaan kewenangan.Hal lain yang dilihat sebagai alasan untuk mendorong privatisasi penyediaanlayanan air minum, yaitu (i) kondisi infrastruktur yang sudah tua sehinggamembutuhkan dana investasi yang besar, baik untuk pemeliharaan maupunpenggantian baru; (ii) perubahan kewenangan dari pemerintah pusat kepemerintah daerah yang tidak disertai dengan dana yang memadai; serta (iii)kurangnya keinginan politik yang disebabkan investasi air minum tidak terlihatlangsung (invisible infrastructure), sementara peningkatan tarif merupakanlangkah yang tidak populer.Kedua kutub argumen di atas tentunya perlu dijembatani dengan pendekatanyang tidak memihak. Meskipun lingkup riset telah menyebutkan 6 (enam)aspek kinerja, hal itu tidak bisa langsung digunakan untuk mereview danmemproduk pernyataan mengenai “keberhasilan” atau “kegagalan” salah satuperusahaan dibanding dengan yang lain. Itu dikarenakan secara obyektif dilapangan, keberadaan sistem pelayanan air minum yang diselenggarakanoleh penyedia publik (PDAM) maupun oleh penyedia swasta (melalui KPS)memang tidak bisa diperbandingkan secara langsung.PDAM umumnya berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimilikiPemerintah Propinsi dan Kabupaten, diserahi tanggungjawab dengan tundukpada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penyedia swasta(melalui mekanisme KPS – konsesi), umumnya berbentuk konsorsium atauperusahaan patungan yang memang secara khusus didirikan untuk menerimakonsesi dari Pemerintah, selain tunduk pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, terdapat kondisi-kondisi khusus sepertikontrak kerjasama yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum bagi parapihak yang menandatanganinya.Oleh karena itu studi ini cenderung bertitik tolak dari acuan-acuan normatifmengenai perlunya KPS, dengan memperluas analisis pada argumen-Laporan Akhir 12
  22. 22. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesiaargumen yang menentang kebijakan Pemerintah untuk melakukan privatisasi.Seperti yang telah diuraikan juga pada bagian pendahuluan bahwa skemakonsesi yang menjadi obyek studi ini mampu merangkum semua “manfaat”yang ditawarkan oleh pedekatan-pendekatan KPS lain. Dengan demikianmaka berikut ini disampaikan beberapa pertimbangan yang digunakan untukmereview kinerja penyelenggaraan pelayanan air minum dengan atau tanpaimplementasi KPS: 1. Perluasan pelayanan Infrastruktur air minum merupakan kesatuan sistem fisik dan non-fisik. Ini berarti bahwa perluasan pelayanan memerlukan investasi fisik dan non-fisik, namun tidak hanya di sistem produksi tapi juga distribusi. Rendahnya cakupan pelayanan yang sering dikaitkan dengan ketidak- berdayaan keuangan PDAM dan keterbatasan anggaran Pemerintah telah menjadi salah satu pertimbangan yang sangat penting untuk mengundang keterlibatan sektor swasta. Pertanyaannya, apakah KPS memang bisa memobilisasi modal investasi swasta untuk memperluas pelayanan air minum di area konsesi? Sebaliknya, tanpa keterlibatan swasta melalui skema-skema KPS, apakah PDAM bisa memperluas pelayanannya? 2. Efisiensi operasional Ini terkait dengan argumen bahwa penyediaan layanan air minum oleh sektor publik tidak efisien. Pertanyaannya, apakah penyedia swasta melalui KPS memang cenderung lebih efisien dan sebaliknya PDAM yang merepresentasikan penyedia publik tidak bisa efisien dalam penyelenggaraan usahanya? 3. Kualitas pelayanan Kualitas pelayanan mungkin suatu penyataan yang bisa memiliki makna sangat luas. Namun salah satu argumen penting yang menjadi pertimbangan untuk melibatkan swasta dalam penyediaan layanan air minum adalah bahwa penyedia swasta dipandang lebih tanggap terhadap kebutuhan pengguna. KPS juga diyakini bisa memfasilitasi adanya inovasi. Pertanyaannya, apakah penyedia swasta cenderung lebih inovatif dan kualitas pelayanannya lebih baik, jika dibandingkan dengan penyelenggaraan pelayanan air minum yang dilakukan sendiri oleh PDAM tanpa KPS?Laporan Akhir 13
  23. 23. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in IndonesiaAgar berimbang maka review juga diarahkan pada argumen-argumen yangmenentang kebijakan Pemerintah untuk melakukan privatisasi pelayanan airminum, sebagai berikut: 1. Tarif pelayanan Ini terkait dengan pandangan bahwa penyediaan kepentingan publik yang diberikan pada pihak swasta yang cenderung bersifat monopoli alamiah akan mengarah pada penerapan tarif tinggi dan pelayanan terfokus hanya pada penduduk yang dapat membayar. 2. Program khusus untuk melayani masyarakat miskin Ini terkait dengan pernyataan bahwa pihak swasta lebih berorientasi pada profit yang berdampak pada “cherry-picking”, dalam hal ini hanya melayani pelanggan yang dinilai akan mendatangkan profit dan mengabaikan layanan kepada masyarakat miskin yang potensi profitnya kecil. Namun isu ini mungkin masih berkaitan dengan “tarif pelayanan” sebelumnya. Untuk itu review pada isu ini semakin spesifik dan hanya fokus pada layanan bagi masyarakat miskin. 3. Konservasi lingkungan Ini berkaitan dengan kekhawatiran terjadinya degradasi lingkungan karena eksplotasi yang berlebihan terhadap sumber air oleh penyedia layanan air minum, namun mengabaikan kewajiban untuk melakukan konservasi.Isu-isu di atas mungkin belum mengakomodasi semua argumen yang telahdiuraikan sebelumnya, namun tetap dilibatkan dalam analisis, dengan catatanargumen-argumen tersebut dianalisis secara komprehensif mengingat banyakindikator kinerja yang menjadi fokus studi tidak bisa dilihat berdiri sendiri,dalam hal ini saling berkaitan.Laporan Akhir 14
  24. 24. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in IndonesiaBab IIIGambaran Umum PDAM Tirta Pakuan dan Adhya Tirta Batam BAB 3 GAMBARAN UMUM PDAM TIRTA PAKUAN DAN ADHYA TIRTA BATAMIII.1. PDAM Tirta PakuanKota Bogor yang dahulunya dikenal dengan nama Buitenzorg telah memilikisistem pelayanan air minum sejak tahun 1918. Saat itu, Pemerintah KolonialBelanda melalui lembaga bernama Gemeente Waterleiding Buitenzorg telahmembangun sebuah sistem pelayanan air minum yang memanfaatkan sumbermata air Kota Batu yang berkapasitas 70 L/det dan berlokasi di daerahKabupaten Bogor sekitar ±7 Km dari Kota Bogor. Sistem pelayanan air minumitulah yang kemudian menjadi cikal bakal keberadaan Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor.PDAM Tirta Pakuan sendiri baru didirikan berdasarkan Peraturan Daerah(Perda) No. 5 Tahun 1977, tanggal 31 Maret 1977, yang kemudian disahkandengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 300/HK.011/SK/1977tanggal 5 Juli 1977. Sejak diberlakukannya Perda No. 5 Tahun 1977, statusperusahaan berbentuk badan hukum, dimana sebelum dialihkan menjadiPerusahaan Daerah, status Perusahaan Air Minum semula adalah sebagaiDinas Daerah. Oleh sebab itu maka saham PDAM Tirta Pakuan Kota Bogordimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda).Dengan sejarah yang sangat panjang, saat ini PDAM Tirta Pakuan relatif telahmemiliki sarana dan prasarana pelayanan air minum yang lebih berkembangdari saat pertama berdirinya, mulai dari bangunan penangkap air, instalasipengolahan hingga jaringan transmisi dan distribusi. Sumber air PDAM TirtaPakuan berasal dari 2 (dua) sumber utama, yaitu mata air dan air permukaan(sungai). Sumber mata air yang dimanfaatkan berada di 3 (tiga) lokasi, yaitumata air Kota Batu, mata air Bantar Kambing dan mata air Tangkil. Sumber airpermukaan berasal dari Sungai Cisadane, meliputi instalasi pengolahan air(IPA) Cipaku dan IPA Dekeng. PDAM Tirta Pakuan juga masih memilikiinstalasi pengolahan cadangan, yakni IPA Tegal Gundil dengan kapasitas 20Laporan Akhir 15
  25. 25. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in IndonesiaL/det. Seperti yang terlihat dalam Tabel III.1. total kapasitas produksi PDAMTirta Pakuan saat ini adalah sebesar 1270 L/det. Tabel III.1. Kapasitas produksi (disain dan operasional) PDAM Tirta Pakuan Kapasitas disain (L/ Operasional3 No Sumber air/Instalasi det) (L/det) 1 Mata air Kota Batu 70 50 2 Mata air Bantar Kambing 170 138 3 Mata air Tangkil 170 146 4 IPA Cipaku 240 296 5 IPA Dekeng 600 603 6 IPA Tegal Gundil 20 - Total 1.270 1.234Sumber: PDAM Tirta Pakuan (Data Tahun 2007)Dari sumber-sumber air seperti tersebut di atas, PDAM Tirta Pakuan melayanipara pelanggannya dengan sistem zona sebagaimana terlihat pada GambarIII.1. berikut ini.3 Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Tahun 2007. Terlihat bahwa operasionalIPA Cipaku dan IPA Dekeng melampaui kapasitas disainnya. Sebagai catatan, terkecuali angka-angkapada kolom “kapasitas disain”, angka-angka yang ditampilkan pada kolom “operasional” telahdikalkulasi ulang dari sumbernya yang menggunakan satuan M3, dalam hal ini dikonversi ke satuanL/det untuk kepentingan studi ini.Laporan Akhir 16
  26. 26. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia Gambar III.2. Sumber air dengan zona-zona pengaliran PDAM Tirta Pakuan (Sumber: PDAM Tirta Pakuan)Keenam zona pengaliran tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut:  Mata air Kota Batu melayani zona 6 yang meliputi Kelurahan Loji, Gunung Batu dan sekitarnya, namun sewaktu-waktu juga membantu pengaliran di zona 3.  Mata air Tangkil, 53% melayani zona 1 yang mencakup pelanggan di Kelurahan Katulampa, Tajur dan sekitarnya, sedangkan 47% lainnya untuk melayani zona 4 melalui reservoir Padjajaran.  Mata air Bantar Kambing, 14% melayani zona 2 (Cipaku) dan 86% yang lain untuk membantu melayani pelanggan zona 3 melalui reservoir Cipaku.  IPA Dekeng melayani zona 4 yang meliputi pelanggan di Kelurahan Babakan, Sempur dan sekitarnya.  IPA Cipaku melayani zona 3 meliputi para pelanggan yang berada di Kelurahan Empang, Batu Tulis dan sekitarnya.Terkait sistem pendistribusian, dengan memanfaatkan kondisi topografi yangmemang mendukung, pendistribusian air di PDAM Tirta Pakuan sebagianbesar menggunakan sistem gravitasi dari reservoir yang selain berfungsisebagai bak penampung juga sebagai pusat distribusi. Hingga saat initerdapat tiga buah reservoir yang merupakan komponen utama jaringandistribusi. Reservoir Cipaku dengan kapasitas 9.000 M3 untuk menampungproduksi dari mata air Bantar Kambing dan IPA Cipaku. Reservoir Pajajarandengan kapasitas 12.000 M3 untuk menampung produksi dari mata air Tangkildan IPA Dekeng, sedangkan reservoir Rancamaya yang memiliki kapasitassebesar 3.000 M3 digunakan untuk menampung produksi dari mata airTangkil. Secara umum, kondisi pipa distribusi yang terpasang tahun 1918sampai dengan saat ini terutama jenis ACP sudah banyak yang mengalamikerusakan pada sambungan (coupling).Dengan sarana dan prasarana yang dimiliki, hingga tahun 2007, PDAM TirtaPakuan telah melayani 74.988 pelanggan. PDAM Tirta Pakuan membagi parapelanggan tersebut ke dalam tiga kelompok besar, yaitu: 1) Kelompok Sosialyang terdiri dari sosial umum dan sosial khusus; (2) Kelompok Non Niagayang terdiri dari Rumah Tangga A, Rumah Tangga B, Rumah Tangga C danInstansi Pemerintah; dan (3) Kelompok Niaga/Industri yang terdiri dari niaga/industri kecil dan niaga/industri besar. Selengkapnya mengenai komposisiLaporan Akhir 17
  27. 27. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesiapelanggan PDAM Tirta Pakuan hingga tahun 2007 bisa dilihat pada GambarIII.2. berikut. Sosial Umum 720 [1%] Sosial Khusus 442 [1%] Rumah Tangga A 10,602 [14%] Rumah Tangga B 42,979 [57%] Rumah Tangga C 16,254 [22%] Instansi Pemerintah 306 [0,4%] Niaga Kecil / Industri Kecil 2,000 [3%] 1,685 [2%] Niaga Besar / Industri Besar 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 Jum lah pelanggan [∑ = 74.988] Gambar III.3. Komposisi pelanggan PDAM Tirta Pakuan Tahun 2007 (Sumber: PDAM Tirta Pakuan)Kelompok-kelompok pelanggan tadi dibedakan sesuai dengan tarif air minumyang dibebankankan kepada mereka. Tarif termurah diberikan kepada parapelanggan di kelompok sosial sedangkan yang tertinggi dibebankan kepadapelanggan yang masuk dalam kelompok niaga besar. Tabel III.2. menyajikanstruktur tarif PDAM Tirta Pakuan berdasarkan Peraturan Walikota Bogor No. 9Tahun 2008, yang merupakan penyesuaian dari tarif sebelumnya sesuaiPeraturan Walikota Bogor No. 6 Tahun 2006. Tabel III.2. Struktur tarif PDAM Tirta Pakuan Tahun 2008 Pemakaian Air Kelompok Golongan Pelanggan 0 – 10 m3 (Rp/m3) > 10 m3 (Rp/m3) I Sosial Umum (SU) 300 500 II Sosial Khusus (SK) 650 1.300 Rumah Tangga A (RA) 950 1.950 Rumah Tangga B (RB) 1.200 2.900 III Instansi Pemerintah (IP) 4.500 5.800 Rumah Tangga C (RC) 3.000 5.000Laporan Akhir 18
  28. 28. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia Niaga Kecil (NK) 4.600 7.300 IV Niaga Besar (NB) 6.700 9.000Sumber: PDAM Tirta Pakuan Kotak 1. Gambaran Umum Kota Bogor Geografi dan Kependudukan Kota Bogor adalah salah satu kota yang berada didalam wilayah administratif Propinsi Jawa Barat dan hanya berjarak lebih kurang 50 Km dari pusat pemerintahan Indonesia, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Secara keseluruhan Kota Bogor yang dibatasi oleh Kabupaten Bogor memiliki luas sekitar 11.850 Ha, dan secara administratif dibagi menjadi 6 (enam) wilayah kecamatan dengan 68 kelurahan. Pada tahun 2007 jumlah penduduk Kota Bogor telah mencapai 879.138 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 74% dibandingkan tahun 1998 yang berjumlah 506.381 jiwa. Dengan luas kota yang mencapai 118,50 Km2, maka kepadatan penduduk di Kota Bogor adalah 7,42 jiwa/Km2. Secara garis besar tren pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Bogor bisa dilihat pada Gambar III.2. di halaman berikut. Kondisi Perekonomian Indikator makro perekonomian bisa dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tahun 2001, PDRB Kota Bogor pada harga konstan sebesar Rp. 1.209.642 dan harga berlaku Rp. 2.954.164. Tahun 2002, harga konstan Rp. 1.279.881 dan harga berlaku Rp. 3.282.218,41. Tahun 2003 meningkat 6,07% menjadi Rp. 1.357.633 (harga konstan), sedangkan berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 3.645.650 atau meningkat 11,07%. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor tahun 2003 sebesar 6,07 % atau meningkat 0,29 % dari tahun 2002 yaitu 5,78 %. Adapun laju inflasi Kota Bogor pada tahun 2003 sebesar 2,80 % atau lebih rendah 0,10 % dibandingkan laju inflasi pada tahun 2002. Laju inflasi yang menurun disebabkan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang berkorelasi terhadap laju inflasi pada kelompok pengeluaran seperti bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan umum. Kenaikan PDRB tersebut juga bisa diidentikkan dengan pertumbuhan ekonomi yang secara positif dapat menggerakkan sektor riil di Kota Bogor. Meningkatnya PDRB juga berimplikasi terhadap meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat Kota Bogor. Dari data yang tersedia diketahui bahwa pendapatanLaporan Akhir 19
  29. 29. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia per kapita masyarakat Kota Bogor pada tahun 2002 berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 4.227.462 dan menjadi Rp. 4.605.734 pada tahun 2003 atau meningkat 8,94 %. Adapun berdasarkan harga konstan, Rp. 1.648.474,19 pada tahun 2002 menjadi Rp. 1.715.166,99 atau meningkat 4,04 %. Kotak 1. Gambaran Umum Kota Bogor Iklim dan Topografi Jumlah curah hujan rata-rata di wilayah Kota Bogor berkisar antara 3.000 sampai 4.000 mm/tahun. Curah hujan bulanan berkisar antara 250 – 335 mm dengan waktu curah hujan minimum terjadi pada Bulan September sekitar 128 mm, sedangkan curah hujan maksimum terjadi di Bulan Oktober sekitar 346 mm. Temperatur rata-rata wilayah Kota Bogor berada pada suhu 2600 C, sedangkan temperatur tertinggi sekitar 30,400 C dengan kelembaban udara rata-rata kurang lebih 70%. Wilayah Kota Bogor dialiri oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane, dengan tujuh anak sungai. Secara keseluruhan anak-anak sungai yang ada tersebut membentuk pola aliran paralel-subparalel sehingga mempercepat waktu mencapai debit puncak (time to peak) pada Sungai Ciliwung dan Cisadane sebagai sungai utama. Aliran-aliran sungai tersebut pada umumnya dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Kota Bogor sebagai sumber air baku. Selain beberapa aliran sungai, di wilayah Kota Bogor juga terdapat beberapa mata air yang pada umumnya dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Sumber: Rencana Strategis Kota Bogor 2005-2009III.2. Adhya Tirta BatamKota Batam relatif memiliki sejarah sistem pelayanan air minum yang masihbaru dibandingkan Kota Bogor. Pada mulanya Badan Otorita Batam (OB)telah secara aktif mengelola air bersih dan memelihara bendungan/waduktermasuk catchment area sejak tahun 1978. Pada saat itu OB juga telahmengelola sistem pelayanan air bersih yang mencakup instalasi pengolahanhingga jaringan distribusi. Baru pada tahun 1995, OB menyepakati perjanjiankonsesi dengan konsorsium PT. Adhya Tirta Batam (ATB) untuk mengelolapelayanan air bersih di Kota Batam.Konsorsium ATB pada mulanya terdiri dari Biwater International Ltd., PT.Bangun Cipta Kontraktor dan PT. Syabata Cemerlang dengan komposisikepemilikan saham masing-masing 45%, 45 % dan 10%. Namun di tahun2001, PT. Syabata Cemerlang melepaskan sahamnya dan Biwater diakuisisiLaporan Akhir 20
  30. 30. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesiaoleh Cascal BV dari Inggris yang merupakan anak perusahaan BiwaterInternational, Ltd. Komposisi kepemilikan saham kemudian mengalamiperubahan menjadi 50% dimiliki oleh PT Bangun Cipta Kontraktor dan 50%oleh Cascal BV. Kotak 2. Concession Agreement Principles:  Infrastructure to be expanded to: - Provide > 90% coverage - Meet water demand for duration of concession  Concessionnaire to arrange all finance:  Tariffs to be reviewed as part of annual review of the business  Cross Subsidy principle to be applied to Tariffs  ATB has “Exclusive License” to abstract treat and distribute water throughout the island Responsibilities (ATB):  Continually develop infrastructure throughout concession period  Raise capacity, quality and service levels to international standard  Use appropriate technology  Make payments to government for assets rental, raw water and royalties  Reduce and maintain leakage levels at economic sustainable level Responsibilities (BIDA):  Manage catchments areas and raw water resources  Acquire land and obtain necessary licences  Agreeing some key input parameters for annual review: - Growth - New Development trends - Performance standards  Agree annual Business plans and Tariff adjustment  Monitoring Performance Sumber: ATBATB menerima untuk mengelola pelayanan air minum di Kota Batam selama25 tahun, mulai tahun 1995 sampai dengan 2020. Dengan konsesi, ATBbertanggung jawab sepenuhnya untuk mengelola dan memasok air bersih diseluruh Pulau Batam. Selain menjadi pihak yang melakukan kerjasama, OBjuga bertindak selaku regulator yang mengawasi setiap aktivitas ATB, baiksecara teknis maupun komersial, termasuk dalam hal penentuan tarif danLaporan Akhir 21
  31. 31. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesiamenjamin ketersediaan serta kualitas air baku sesuai dengan kemampuanefektif dari waduk-waduk yang berada di Pulau Batam. Tujuan kerja samaantara OB dengan ATB adalah untuk meningkatkan dan mengembangkanpelayanan air bersih di Batam dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersihsaat ini dan yang akan datang selama masa konsesi.Secara umum konsesi yang diberikan meliputi: pengelolaan, pengoperasiandan perawatan fasilitas lama (sebelum konsesi); pembangunan fasilitas barubeserta kelengkapannya yang dibutuhkan untuk tambahan pasokan air bersih;pengelolaan, pengoperasian dan perawatan fasilitas baru. Kewajiban-kewajiban keuangan yang harus dibayarkan oleh perusahaan pemegangkonsensi adalah sewa tetap, pembayaran air baku, royalti kepada OB, dankepada pemerintah berupa pajak. Setelah konsesi berakhir, seluruh assetyang ada diserahkan kembali kepada OB. Sistem Pelayanan Air MinumPengaruh resapan air laut yang sangat tinggi dan kedalaman muka air tanahtergolong dangkal membuat pH air yang terdapat di kawasan Pulau Batamberkisar antara 5 – 6,8. Oleh karena itu air tanah yang berada di wilayah-wilayah Pulau Batam baru dapat dimanfaatkan sebagai air minum denganterlebih dahulu harus dinetralisir keasamannya. Keadaan ini membuatalternatif sumber air baku bagi masyarakat menjadi terbatas karenamasyarakat kebanyakan tidak tidak dapat langsung memanfaatkan air tanahuntuk air minum.Persedian air di Pulau Batam juga berhubungan dengan ketersediaan air darialiran sungai. Terdapat banyak sungai-sungai kecil dengan aliran pelan ataudebit yang kecil melalui kawasan yang berkelerengan rata-rata kurang dari16% dengan hutan-hutan serta semak belukar yang lebat. Aliran-aliran sungaidapat berasal dari mata air yang terdapat di setiap rekahan tanah, dan aliransungai musiman yang hanya sebagai penyalur curah hujan di suatu kawasan.Area cekungan di wilayah Batam dimanfaatkan sebagai waduk cadangansumber air tawar. Dengan tipe topografi perbukitan berlereng 16% sampai75% yang diselingi oleh dataran rendah sangat menguntungkan dalampembuatan waduk sebagai cadangan air tawar. Namun sifat kemiringan lahanyang curam dan jenis tanah yang mudah longsor akibat terbebani muatan air,menjadikan beberapa kawasan di Pulau Batam menjadi kurang ideal untukkawasan tangkapan air. Kawasan-kawasan tangkapan air di wilayah BatamLaporan Akhir 22
  32. 32. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesiacenderung diupayakan di kawasan dengan tingkat kelerengan kurang dari16% dengan curah hujan sekitar 3,48 mm/hari.Seperti terlihat pada Gambar III.3, kawasan-kawasan tangkapan air yangutama di wilayah Batam terdapat di Waduk Duriangkang, Muka Kuning, SeiNongsa, Sei Harapan, Sei Ladi dan Sei Baloi. Gambar III.4. Peta lokasi waduk-waduk di Pulau Batam (Sumber: OB)ATB telah meningkatkan kapasitas produksinya sejalan dengan pertumbuhanKota Batam yang sangat pesat. Pada tahun 20094, kapasitas produksimaksimum ATB adalah sebesar 2.335 L/det, atau meningkat hampir empatkali lipat sejak konsesi dimulai tahun 1995 yang sebesar 588 L/det. Secarakeseluruhan, ATB mengelola dan memiliki tujuh Instalasi Pengelolaan Air(IPA) yang berada di waduk-waduk tadah hujan yang telah disebutkan tadi.Kontribusi terbesar dalam produksi air dihasilkan oleh IPA Duriangkang, yakni1.000 L/det. Sisanya berasal dari IPA Tanjung Piayu 375 L/det, IPA Sei Ladi4 ATB Presentation dalam rangka kunjungan Badan Regulator Air Minum DKI Jakarta, 29 Januari 2009Laporan Akhir 23
  33. 33. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia270 L/det, IPA Muka Kuning 310 L/det, IPA Sei Harapan 210 L/det, dan IPASei Nongsa 110 L/det. IPA Baloi yang berkapasitas 60 L/det tetap beroperasiselama tahun 2007 namun dengan kualitas air yang buruk, sehingga menelanbiaya produksi tertinggi karena tingginya kebutuhan klorin untuk disinfeksisebelum dialirkan ke jaringan distribusi5. Tabel III.3. Kapasitas waduk dan produksi (disain dan operasional) ATB Kapasitas waduk Kapasitas disain Operasional No Waduk/Instalasi (L/det) (L/det) (L/det) 1 Baloi 30 60 40 2 Harapan 210 210 200 3 Ladi 270 270 270 4 Muka Kuning 310 310 300 5 Nongsa 60 110 60 6 Piayu 375 340 3.000 7 Duriangkang 1.000 950 Total 3.880 2.335 2.160Sumber: ATB (Data Tahun 2009)Sistem distribusi ATB dilakukan dengan memadukan penggunaan sistempemompaan dan gravitasi disesuaikan kondisi topografi daerah pelayanan.Sistem distribusi terbagi atas sistem perpipaan dan reservoir distribusi yangberupa suatu tangki untuk menanggulangi kebutuhan air saat kegiatan puncakdan menampung air pada saat pemakaian air minimum. Umumnya, pengaliranair dari reservoir ke daerah pelayanan menggunakan sistem pemompaan,dengan pertimbangan topografi daerah pelayanan yang relatif datar, sehinggabila menggunakan sistem gravitasi tidak akan efektif. Dengan sistem yangdimilikinya, diketahui bahwa per September 2008, jumlah pelanggan ATBtelah mencapai 136.065 Sambungan Langganan (SL), dengan komposisiseperti terlihat pada Gambar III.4.5 ATB Annual Review Report 2007Laporan Akhir 24
  34. 34. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia 120,087 [88%] Domestic 13,336 [10%] Commercial 1,276 [1%] Industrial 1,366 [1%] Other 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 Jum lah pelanggan [∑ = 136.065] Gambar III.5. Komposisi pelanggan ATB per September 2008 (Sumber: ATB, diolah kembali)Kelompok-kelompok pelanggan tadi dibedakan sesuai dengan tarif air minumyang dibebankankan kepada mereka. Tabel III.4. menyajikan struktur tarif ATBberdasarkan SK Ketua Otorita Batam No. 106/KPTS/KA/XII/2007 tanggal 17Desember 2007, yang berlaku per Januari 2008. Tabel III.4. Struktur tarif ATB per Januari 2008 Tarif per M3 (Rp.) sesuai pemakaian bulanan (M3) No Golongan Pelanggan 0 – 10 M3 11 – 20 M3 21 – 30 M3 31 – 40 M3 > 40 M3 Sosial Umum 920 920 920 1.800 1.800 I Sosial Khusus 920 920 920 1.800 1.800 Low Cost Housing 650 650 960 1.800 1.800 Housing Type A 1.400 1.400 3.750 3.750 6.000 II Domestic 1.700 2.150 4.100 5.500 6.700 Government House 3.800 3.800 5.000 6.000 8.000 Niaga Kecil 5.500 6.000 7.500 10.000 10.000 III Niaga Besar 6.000 7.000 8.500 11.000 11.000 Industri Kecil 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 IV Industri Besar 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 V Khusus 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000Sumber: ATB Kotak 3. Gambaran Umum Kota BatamLaporan Akhir 25
  35. 35. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia Geografi dan Kependudukan Kota Batam mempunyai posisi yang sangat strategis karena berada pada jalur pelayaran internasional dan hanya berjarak 12,5 mil laut dari Singapura. Hal itu menempatkan Kota Batam sebagai pintu gerbang lokomotif pembangunan ekonomi baik di Propinsi Kepulauan Riau maupun nasional. Berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999, maka luas wilayah Kota Batam secara keseluruhan mencapai 1.570,35 Km2, dan berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2005, dinyatakan bahwa Kota Batam terdiri dari 12 wilayah Kecamatan dan 64 Kelurahan. Secara umum, sejak Pulau Batam dikembangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi daerah industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata serta terbentuknya Kotamadya Batam tanggal 24 Desember 1983, laju pertumbuhan penduduk terus mengalami peningkatan. Hasil sensus penduduk menunjukkan bahwa selama periode 1990-2000 laju pertumbuhan penduduk Batam rata-rata sebesar 12,87%. Kotak 3. Gambaran Umum Kota Batam Namun sejak pelaksanaan Perda Kota Batam No. 2 Tahun 2001, laju pertumbuhan penduduk Kota Batam dari tahun 2001-2006 telah ditekan hingga rata-rata sebesar 6,36%. Dari data yang ada diketahui bahwa penduduk Kota Batam sampai dengan bulan Oktober 2008 telah berjumlah 853.408 jiwa. Dari jumlah tersebut penyebarannya tidak merata sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk per Km2 di daerah Batam sangat bervariasi. Iklim dan Topografi Kota Batam mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum pada tahun 2007 berkisar antara 20,80 C – 23,00 C dan suhu maksimum berkisar antara31,20 C -32,90 C, sedangkan suhu rata-rata sepanjang tahun 2007 adalah 26,30 - 27,90 C. Kelembaban udara di Kota Batam rata-rata berkisar antara 82 – 86 %. Kecepatan angin maksimum 17 - 25 knot. Banyaknya hari hujan selama setahun di Kota Batam pada tahun 2007 adalah 222 hari dan banyaknya curah hujan setahun 2.929 mm. Permukaan tanah di Kota Batam pada umumnya dapat digolongkan datar dengan variasi disana-sini berbukit-bukit dengan ketinggian maksimum 160 M diatas permukaan laut. Sungai-sungai kecil banyak mengalir dengan aliran pelan dan dikelilingi hutan- hutan serta semak belukar yang lebat. Indikator-indikator perkonomian Kota Batam (Batam Dalam Angka, 2008)Laporan Akhir 26
  36. 36. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia Indikator Ket. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 PDRB Rp. Trilyun 16.29 18.2 19.85 22.16 25.9 29.22 33.02 Pertumbuhan Ekonomi % 6.49 7.18 7.28 7.46 7.65 7.47 7.51 Tingkat Inflasi % 12.64 9.14 4.27 4.22 14.79 4.54 4.84 Kondisi Perekonomian PDRB Kota Batam selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2007 PDRB Kota Batam mencapai Rp. 33,02 Trilyun, meningkat sebesar 13% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 29,22 Trilyun. Pertumbuhan ekonomi Kota Batam, termasuk yang tertinggi secara nasional, selalu berada di atas angka 7% dalam enam tahun terakhir. Adapun tingkat inflasi Kota Batam pada tahun 2007 (4,84%) sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 4,54%. Selengkapnya mengenai PDRB, tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi Kota Batam bias dilihat pada Tabel III.3 di halaman berikut. Sumber: Batam Dalam Angka, 2008Bab IVKinerja PDAM Tirta Pakuan dan Adhya Tirta Batam BAB 4 KINERJA PDAM TIRTA PAKUAN DAN ADHYA TIRTA BATAMIV.1. Kinerja Aspek TeknisAspek kinerja teknis mencakup indikator-indikator tingkat kehilangan air atauNRW (non-revenue water), kualitas air yang disuplai, kontinuitas pengaliranserta tekanan air di pipa pelanggan.IV.1.1. Tingkat kehilangan airSecara umum tingkat kehilangan air yang tinggi masih menjadi persoalanyang serius di banyak PDAM di Indonesia. Ini bisa dilihat dari data BPPSPAM(2007) yang menunjukkan tingkat kehilangan air rata-rata secara nasionalpada tahun 2007 yang mencapai 39%, atau sedikit mengalami peningkatandibanding tahun 2006 yang mencapai 38,61%. Jika melihat angka tersebutmaka tingkat kehilangan air yang dialami oleh PDAM Tirta Pakuan maupunATB tentu masih lebih baik. Seperti terlihat pada Gambar IV.1, dalam sepuluhtahun terakhir (1998 – 2007), tingkat kehilangan air di kedua perusahaan tidakpernah melebihi angka rata-rata secara nasional pada tahun 2006 dan 2007.Laporan Akhir 27
  37. 37. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia 40.0% 37.5% Tingkat kehilangan air (%) 35.0% 32.5% 30.0% 27.5% 25.0% 22.5% 20.0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 PDAM Tirta Pakuan PT. ATB Gambar IV.6. Tingkat kehilangan air PDAM Tirta Pakuan vs ATB (Sumber: PDAM Tirta Pakuan dan ATB)Perlu dicermati dari grafik pada Gambar IV.1, ada perbedaan kecenderungantingkat kehilangan air yang terjadi di PDAM Tirta Pakuan dan ATB. PDAMTirta Pakuan terlihat stabil dalam kisaran 29,7% – 31,7%, sedangkan ATBmeskipun sangat fluktuatif tapi menunjukkan kecenderungan penurunan.Secara umum perbedaan kecenderungan tersebut bisa saja terjadi karenaketidak-samaan karakteristik NRW pada kedua perusahaan. Dari keteranganyang diperoleh diketahui bahwa NRW yang dikontribusikan oleh illegalconnection sangat dominan di ATB. Sedangkan di PDAM Tirta Pakuan,sumber kehilangan terbesar disebabkan kebocoran fisik atau kehilangansecara teknis yang porsinya bisa mencapai 70%. Namun pihak manajemenPDAM Tirta Pakuan menyatakan bahwa mereka memilih mempertahankantingkat kehilangan tersebut dengan maksud menjaga kontinuitas pengalirankepada pelanggan tetap berlangsung selama 24 jam penuh dengan tekananpengaliran air yang cukup.Kebijakan PDAM Tirta Pakuan tersebut mungkin terlihat relevan mengingatpilihan untuk menurunkan tekanan pengaliran air memiliki kemungkinan akanmengundang usaha-usaha penyedotan air (oleh pelanggan) menggunakanpompa secara berlebihan. Jika hal itu sampai terjadi maka dampak negatifnyatentu menjadi lebih kompleks, misalnya saja kehilangan air menjadi semakinbertambah dan terjadi kontaminasi air akibat penyedotan yang berlebihan olehpelanggan. Namun secara umum beberapa penyebab masih tingginya tingkatkehilangan air secara teknis di PDAM Tirta Pakuan adalah6:6 Laporan Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Tahun 2007Laporan Akhir 28
  38. 38. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia  Masih banyaknya usia pipa yang sudah tua, yang berasal dari zaman Belanda (1918) dan Colombo Plan (1975)  Pekerjaan pihak ketiga seperti galian yang dilakukan pihak di luar PDAM yang menyebabkan kebocoran pipa  Kebocoran pada pipa distribusi dan pipa dinas  Topografi Kota BogorDalam rangka mengatasi kehilangan air secara teknis tersebut, PDAM TirtaPakuan memutuskan untuk melakukan pengaturan terhadap tekanan airdengan cara memasang PRV (Pressure Reducer Valve) di daerah-daerahtertentu yang bertekanan ekstrim dengan menggunakan double setting.Penggunaan double setting bertujuan untuk mengatur tekanan tertentu sesuaidengan kebutuhan. Sebagai catatan bahwa tekanan ekstrim sangat mungkinterjadi karena kondisi topografi Kota Bogor yang memang berbukit.Namun demikian penerapan PRV juga memerlukan biaya yang sangat mahalsehingga pihak PDAM Tirta Pakuan memutuskan untuk menerapkannyasecara bertahap.Adapun kehilangan air secara teknis di ATB tidak terlalu signifikan karenasistem distribusi yang dimiliki relatif lebih baru dibanding PDAM Tirta Pakuan.Terkait usaha-usaha penyambungan air ATB secara ilegal yang marak terjadidi Kota Batam, ATB dengan izin Otorita Batam (OB), mengambil inisiatif untukmengembangankan program Kios Air guna melayani masyarakat yang tinggaldi perumahan-perumahan ilegal (RULI), dengan menggandeng tokoh-tokohmasyarakat setempat. Program yang dirintis sejak tahun 2003 tersebut cukupmenuai kesuksesan. Pada tahun 2006, NRW ATB telah menurun hingga 26%.Dampak signifikan dari program Kios Air tersebut sangat terlihat pada tahun2004 karena NRW ATB pernah mencapai angka 25% setelah mencapai titiktertingginya di tahun 2002 dan 2003. Kotak 4. Program Kios Air ATB Tidak semua penduduk Kota Batam bisa mendapatkan air yang berkualitas baik, terutama yang diproduksi oleh ATB. Peraturan setempat (sesuai perjanjian konsesi) tidak membolehkan ATB mengalirkan air ke rumah-rumah yang ada di kawasan ilegal yang dikenal dengan sebutan RULI alias ”rumah liar”. Hal itu tentu menimbulkan polemik karena setidaknya puluhan ribu jiwa yang tinggal di RULI juga membutuhkan air seperti halnya para warga yang tinggal di kawasan legal.Laporan Akhir 29
  39. 39. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesia Pada dasarnya penduduk RULI sudah berusaha mendapatkan air dengan cara menampung air hujan (tidak selalu karena dilakukan hanya saat hujan saja) atau membeli air lori (truk penjual air) yang kualitasnya sangat tidak memadai. Sebagai catatan, beberapa warga menyatakan bahwa tidak jarang air lori berasal dari parit-parit yang memang banyak ditemukan di Kota Batam. Akibatnya, muncul aksi-aksi pencurian air. Warga yang tinggal di kawasan ruli membuat sambungan-sambungan liar ataupun merusak pipa ATB demi Lokasi Kios Air ATB di Kampung Seraya Atas, Kota Batam mendapatkan air. Kotak 4. Program Kios Air ATB Aksi pencurian tersebut tentu merugikan ATB karena jumlah air yang hilang (NRW) disebabkan air yang dicuri tersebut pasti tidak tertagih. Menyikapi hal ini, ATB bersama dengan OB mencoba mencari jalan keluar. Kepentingan bisnis untuk mengurangi NRW bukan menjadi satu-satunya pertimbangan pertimbangan. Termasuk untuk tujuan pemerataan pelayanan, kebutuhan air bersih warga ruli juga menjadi salah satu pertimbangan sehingga ATB dan Otorita memutuskan membangun kios-kios air (water kiosk) di dekat kawasan-kawasan ruli. Kios-kios ini diserahkan kepada pihak tertentu untuk dikelola. Setidaknya ada dua syarat untuk bisa mengelola kios air, yaitu pertama, institusinya harus berbadan hukum, seperti misalnya koperasi atau CV, sehingga institusi itu bisa menjadi pelanggan legal ATB. Kedua, pengelola Kios Air harus mendapat dukungan dari penduduk ruli sekitarnya (biasanya tokoh masyarakat setempat). Selain bertujuan untuk mengurangi konflik di masa datang juga untuk memastikan bahwa penduduk ruli membeli air dari kios itu. Ket: dari berbagai sumberIV.1.2. Kualitas air yang disuplaiPeraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 16 Tahun 2005 tentangPengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), terutama dalam Pasal6, telah menyatakan bahwa air yang didistribusikan kepada masyarakat harusmemenuhi syarat-syarat kualitas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan.Terkait dengan hal ini, PDAM Tirta Pakuan maupun ATB mengklaim bahwa airLaporan Akhir 30
  40. 40. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesiayang diproduksi mereka telah memenuhi standar kualitas air minum. Namunperbedaannya, ATB diketahui menggunakan standar internasional dari WHO(World Health Organization), sedangkan PDAM Tirta Pakuan mengacu padaKeputusan Menteri Kesehatan No. 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, yang sejauh ini diketahuimenerapkan syarat-syarat dan ketentuan yang lebih ketat dibanding WHO(standar untuk kualitas air di negara-negara berkembang).Survey kepada 150 pelanggan (sampel) PDAM Tirta Pakuan dan ATBdilakukan untuk mengetahui persepsi pelanggan kedua perusahaan ataskualitas air yang mereka terima. Secara relatif, Gambar IV.2. memperlihatkanperbandingan persepsi kualitas air para pelanggan PDAM Tirta Pakuan vsATB, ditinjau dari segi bau (a) dan segi rasa (b). % Responden yang menjawab 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 48% Ada Keluhan 25% 49% Tidak Ada Keluhan 75% 3% Tidak Menjawab 0% (a) aspek bau PDAM Tirta Pakuan PT. ATB % Responden yang menjawab 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 8% Ada Keluhan 29% 91% Tidak Ada Keluhan 70% 1% Tidak Menjawab 1% (b) aspek rasa BAB PDAM Tirta Pakuan PT. ATB Gambar IV.7. Persepsi kualitas air oleh pelanggan PDAM Tirta Pakuan vs ATBTerlihat bahwa pelanggan ATB cenderung lebih puas dengan kualitas air darisegi bau, sedangkan pelanggan PDAM Tirta Pakuan lebih puas dengan rasa.Laporan Akhir 31
  41. 41. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in IndonesiaDari hampir 50% pelanggan (sampel) PDAM Tirta Pakuan yang masihmengeluhkan kualitas air yang diterima, khususnya dari segi bau, hampir100% keluhan yang disampaikan terkait dengan bau kaporit yang diterimaoleh indera penciuman mereka. Lebih dari 25% pelanggan (sampel) ATB yangmengeluhkan kualitas air yang diterima (dari segi rasa), diantaranya adalahairnya keruh, berwarna kuning, bau kaporit, berpasir, dan jika dalam tiga haribak penampung mereka tidak dikuras maka akan ditemui endapan. Sebagianbesar pelanggan ATB maupun PDAM Tirta Pakuan juga mengaku bahwamereka tidak mengetahui kalau air yang didistribusikan kepada mereka telahberkualitas air minum.Secara umum ada beberapa hal yang perlu dicermati terkait persepsi parapelanggan (sampel) PDAM Tirta Pakuan dan ATB. Sebagian besar respondenmenyatakan bahwa bau dan rasa dari air yang mereka terima dari masing-masing pengelola air minum adalah bau dan rasa kaporit. Hal itu sebenarnyalumrah terjadi karena sangat terkait dengan penggunaan metode chlorinasisebagai proses disinfeksi pada pengolahan air minum. Dalam hal ini tetapdiperlukan sisa chlor sampai pada batas tertentu (5 mg/L berdasarkanKepmenkes No. 907/2002) yang terkandung dalam air yang akan diterimaoleh pelanggan. Untuk keperluan disinfeksi inilah maka biasanya prosespembubuhan chlorine dilakukan di reservoir. Sebab itu maka sangat wajar jikapelanggan yang berada di area-area pelayanan yang jaringan distribusinyadekat dengan reservoir akan memperoleh air dengan kandungan chlorinecukup besar (mencapai 5 mg/L). Hal inilah yang menyebabkan adanya“sensasi” bau kaporit pada air yang diterima pelanggan. Namun demikian,perlu dipahami bahwa bau kaporit tersebut bisa menjadi penanda bahwa airterbebas dari mikroorganisme. Studi ini mengindikasikan bahwa pemahamantentang kualitas air belum sepenuhnya terserap oleh para pelanggan yangmenjadi sampel.IV.1.3. Kontinuitas pengaliranATB menyatakan bahwa hingga saat ini kontinuitas suplai air mereka secarapenuh selama 24 jam baru mencapai 90% area pelayanan, sedangkan 10%sisanya belum. Adapun PDAM Tirta Pakuan menyatakan telah menyuplai airpada pelanggannya selama 24 jam penuh. Terkait dengan itu telah dilakukansurvey kepada 150 pelanggan (sampel) PDAM Tirta Pakuan dan ATB untukmengetahui secara langsung persepsi para pelanggan kedua penyedia airLaporan Akhir 32
  42. 42. Review for Private Sector Participation In Water and Sanitation in Indonesiaminum tersebut terhadap kontinuitas pengaliran air di rumah-rumah mereka,dengan hasil seperti terlihat pada Gambar IV.3. % Responden yang menjawab 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 87% 24 Jam 77% < 18 Jam 6% 11% 5% < 12 Jam 7% < 6 Jam 0% 4% Tidak Menjawab 2% 1% PDAM Tirta Pakuan PT. ATB Gambar IV.8. Kontinuitas pengaliran (persepsi pelanggan) PDAM Tirta Pakuan vs ATBTerlihat bahwa ada lebih dari 10% pelanggan (sampel) PDAM Tirta Pakuanyang mengaku bahwa mereka belum terlayani secara penuh 24 jam 7. Namunberbeda dengan ATB, tidak ada pelanggan (sampel) PDAM yang menyatakanbahwa air mengalir kurang dari 6 (enam) jam. Terkait dengan temuan tersebutpihak PDAM mengkonfirmasi bahwa pada dasarnya mereka menyadarikendala dalam memberikan pelayanan kontinuitas aliran 24 jam adalahketersediaan air baku. Oleh karena itu PDAM berupaya menindaklanjutinyadengan memasang pipa transmisi baru secara pararel untuk meningkatkankapasitas produksi di IPA Dekeng. Hal itu dilakukan dengan pertimbanganketika air baku terpenuhi dan kapasitas produksi tercapai, maka pelayananakan dapat diselenggarakan 24 jam penuh.Sedangkan bagi ATB, ada sekitar 4% pelanggan (sampel) yang menyatakanbahwa air yang mengalir ke tempat mereka hanya kurang dari 6 (enam) jamsetiap harinya8. Secara umum temuan tersebut sangat beralasan karena telah7 Temuan survey ini diperkuat oleh pernyataan beberapa peserta Focus Group Discussion PDAM TirtaPakuan dari perwakilan pelanggan yang digelar 25 Februari 2009 di Kota Bogor. Dalam pernyataanyang diampaikan bahwa air yang mengalir ke rumah mereka dengan debit yang relatif besar hanyaterjadi hingga menjelang pukul 07.00 di pagi hari, tapi setelah itu hingga pukul 11.00 di siang hari airtidak lagi mengalir. Sebelumnya juga telah dilakukan interview dengan pihak manajemen PDAM TirtaPakuan untuk mengkonfirmasi temuan ini dan didapat klarifikasi bahwa pada tahun 2007, sebelummembangun pipa transmisi air baku, terdapat beberapa tempat yang harus mengalamipenggiliran.pengaliran. Dalam kaitan tersebut PDAM Tirta Pakuan menganggap bahwa persepsipelanggan mungkin dipengaruhi oleh dampak dari kegiatan tersebut.8 Fakta di lapangan mungkin lebih serius dari temuan studi ini. Batam Today tanggal 12 Juni 2008merilis berita dengan judul “Air Mati Tiga Bulan, Warga Dapur 12 Demo ATB” dengan intisari berita:Puluhan warga Dapur 12, Kelurahan Seipelunggut, Batuaji mendatangi Kantor ATB, Batam Center,Laporan Akhir 33

×