Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS

on

  • 4,208 views

buku ini merangkum pembelajaran pelaksanaan program Community-Led Total Sanitation mulai dari awal sampai kemudian dianggap berhasil. Saat ini program CLTS telah dikembangkan menjadi Sanitasi Total ...

buku ini merangkum pembelajaran pelaksanaan program Community-Led Total Sanitation mulai dari awal sampai kemudian dianggap berhasil. Saat ini program CLTS telah dikembangkan menjadi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) oleh Kemenkes.
Buku ini diterbitkan atas kerjasama Pokja AMPL, dan Waspola. Dirilis tahun 2011

Statistics

Views

Total Views
4,208
Views on SlideShare
4,208
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
234
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Stop Buang Air Besar Sembarangan. Community-Led Total Sanitation. Pembelajaran dari Para Penggiat CLTS Document Transcript

  • 1. STOPBUANG AIR BESARSEMBARANGANCOMMUNITY-LED TOTAL SANITATIONPembelajaran Dari Para Penggiat CLTS
  • 2. i
  • 3. WASPOLA Facility adalah proyek implementasi Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM) dan Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Lembaga (AMPL-BL) di Indonesia. Proyek ini didanai dari bantuan hibah pemerintah Australia melalui AusAID yang dilaksanakan oleh 2 instusi, Bappenas dan WSP-EAP. Proyek ini merupakan kelanjutan dari proyek WASPOLA (1998-2004) dan WASPOLA 2 ( 2004-2009)ii
  • 4. STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGANPembelajaran Dari Para Penggiat Community-LED Total Sanitation CLTSISBN 978-979-17944-6-6xiii 81 halTim Pengarah:Nugroho Tri UtomoOswar MungkasaZaenal NampiraGary D SwisherEditor:Oswar MungkasaSofyan IskandarDormaringan H. SaragihPenulis :Nur ApriatmanLayout dan desain:Dormaringan H. SaragihAgus SantosoKontributor:Owin Jamasy, Nugroho Tomo, Agus Priatna, Wano Iswantoro, Puntodewo,Ratih Hafsari, Krisna, M Afrianto Kurniawan, Ekki Riswandiyah, RezaHendrawan, Piet F. Djata, Suprapto, Asmi Burhan, Agustin Raintung, danpeserta Lokakarya Konsolidasi Pembelajaran CLTS Februari 2009.Foto sampul : Pokja AMPL dan WASPOLA iii
  • 5. iv
  • 6. Kata Pengantar Penyakit berbasis lingkungan khususnya yangberkaitan dengan air (related- water borne diseases) sepertiDemam Berdarah Dengue (DBD), diare, kecacingan dan polio,masih mendominasi prevalensi penyakit di Indonesia. Salahsatu penyebabnya adalah belum diterapkannya perilakuhidup bersih dan sehat (PHBS); masyarakat masih berperilakuburuk dan tidak sehat seperti buang air besar sembarangan(BABS/open defecation) antara lain di kebun, sungai, dan lokasisejenisnya. Data Susenas, 2007 menunjukkan bahwa rumahtangga tidak menggunakan fasilitas BAB adalah 24,8% dan58,9% punya sendiri, sisanya menggunakan fasilitas bersamadan atau fasilitas jamban umum. Hasil pembangunan sanitasihingga lima tahun lalu menunjukkan bahwa penghentianperilaku buang air besar bukanlah merupakan pekerjaanmudah. Proporsi penduduk BABS tidak menunjukkanpenurunan yang berarti. Sampai kemudian pada tahun 2005,melalui fasilitasi proyek Water Supply and Sanitation PolicyFormulation and Action Plan (WASPOLA), Kelompok Kerja AirMinum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) mendapatkesempatan melakukan kunjungan kerja ke Bangladeshuntuk mempelajari sebuah pendekatan baru yang dikenalsebagai pendekatan Community-Led Total Sanitation (CLTS).CLTS merupakan suatu upaya menghilangkan perilaku buangair besar sembarangan (BABS) melalui perubahan kesadaranmasyarakat atau sisi permintaan (demand). Hal ini berbedadengan pendekatan sebelumnya yang menekankan pada sisipenawaran (supply), yaitu menyediakan subsidi baik berupadana maupun jamban/toilet. Asumsi utama dari CLTS bahwaperilaku BABS disebabkan oleh masih rendahnya kesadaranmasyarakat dan bukan karena faktor akses kepada fasilitas. v
  • 7. Pasca kunjungan Bangladesh, CLTS diujicobakan di enam lokasi di Indonesia. Kemudian, dalam waktu singkat ternyata hasilnya menggembirakan. Beberapa desa bahkan kecamatan dapat mencapai tahapan bebas dari BABS. Artinya tidak satupun masyarakat dalam desa/kecamatan tersebut yang masih melakukan BABS, dan kemudian dikenallah istilah Stop BABS. Berjalannya waktu, ekspansi Stop BABS yang sangat cepat telah membawa dampak positif bagi perubahan perilaku masyarakat dan peningkatan layanan sanitasi, tetapi di sisi lain terungkap juga kekhawatiran terhadap keberlanjutan pendekatan ini, kualitas pelaksanaannya yang tidak memadai, bahkan kecenderungan terjadinya upaya sekedar mengejar target pencapaian kondisi Stop BABS atau Open Defecation Free ( ODF). Kekhawatiran ini kemudian mendorong Pokja AMPL Nasional dengan difasilitasi WASPOLA untuk mengadakan Lokakarya Nasional Konsolidasi Pembelajaran Pelaksanaan Pembangunan Sanitasi dengan Pendekatan Berbasis Masyarakat di Indonesia di Lido kabupaten Bogor Jawa Barat pada tanggal 17–19 Februari 2009. Lokakarya tersebut telah menjadi ajang saling berbagi pengalaman diantara penggiat Stop BABS sehingga didapatkan beragam pembelajaran dan praktek unggulan (best practices). Melalui lokakarya ini, diharapkan dapat dihasilkan suatu kesepakatan tentang upaya-upaya menjamin keberlanjutan program CLTS ke depan. Menyadari pentingnya hasil lokakarya tersebut, kemudian mendorong Pokja AMPL Nasional, dengan dukungan WASPOLA dan Sekretariat STBM untuk mendokumentasikannya agar pembelajaran yang diperoleh tidak hanya dipahami oleh peserta lokakarya semata tetapi juga menyebar ke seluruh pemangku kepentingan. Beberapa hasil studi dokumentasi, kunjungan ke lokasi kegiatan, diskusi dengan Pokja AMPL dan Sekretariat STBM turut melengkapinya.vi
  • 8. Kami berhutang budi pada banyak pihak yang telahmembantu sehingga buku ini dapat terwujud. Untuk itu, kamisampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapanterima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkanpemikiran, ikut terlibat dalam diskusi, dan membantumematangkan buku ini. Semoga buku yang diterbitkanini dapat bermanfaat terutama bagi para pembaca yangberminat mempelajari dan mengembangkan pendekatanStop BABS. Amin.Jakarta, Februari 2011Nugroho Tri UtomoDirektur Permukiman dan Perumahan, Bappenas vii
  • 9. Daftar Isi Kata pengantar v Daftar Isi viii Daftar Singkatan xi Bab 1 Sekilas Community-Led Total Sanitation (CLTS) di Indonesia 1 1.1 Umum ……………………………………….............……………....……… 1 1.2 Perkembangan CLTS .......................................................... 3 1.2.1 Pencapaian ……………………………........…….......……… 3 1.2.2 Beragam Pendekatan CLTS ……………....................... 4 1.2.3 Penggiat CLTS …………………………………….................. 5 1.3 Dari CLTS Menuju STBM......................................... 6 1.4. Agenda................................................................................ 8 Bab 2 Pembelajaran........................................................................... 9 2.1 Kelembagaan...................................................................... 9 2.1.1 Contoh nyata sebagai bahan diseminasi yang intensif mendorong timbulnya komitmen semua pihak ....................................................................... 9 2.1.2 Pelaksanaan ‘Road Show’ sebagai pembuka jalan proses internalisasi program Stop BABS kedalam program pemerintah daerah ................................. 10 2.1.3 Internalisasi program Stop BABS kedalam program pemerintah daerah menjadi jaminan keberlanjutan ......................................................... 11 2.1.4 Kerjasama pemerintah daerah dengan berbagai pihak dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan Stop BABS mempercepat pencapaian ODF ..................................................... 14 2.1.5 Pemicuan Stop BABS perlu dilakukan secara Terencana .................................................. 15 2.1.6 Pendampingan intensif memberikan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk Berinteraksi .................................................. 16 2.1.7 Dukungan aparat desa perlu digalang ................... 17 2.1.8 Menjadikan Puskesmas dan Posyandu berikut jajaran petugas kesehatannya sebagai ujung tombak mempercepat penerimaan masyarakat .. 20viii
  • 10. 2.1.9 Adopsi program Stop BABS dalam proyek AMPL mempercepat upaya pengutamaan program Stop BABS ................................................ 21 2.1.10 Mahasiswa berpotensi menjadi ujung tombak pemicuan Stop BABS melalui program KuliahKerja Mahasiswa .......................................... 22 2.1.11 Format dan bentuk pemantauan yang sederhana oleh kader di tingkat desa mendukung upaya pemantauan dan evaluasi program Stop BABS secara keseluruhan ................................................ 23 2.1.12 Deklarasi Stop BABS (ODF) memicu daerah lainnya ....................................................... 25 2.1.13 Peluang usaha penyediaan fasilitas sanitasi dasar paska pemicuan Stop BABS ................................... 262.2 Pendanaan ........................................................................ 27 2.2.1 Optimalisasi sumber daya yang ada dengan mengadopsi program Stop BABS kedalam program yang telah berjalan ................................. 27 2.2.2 Masyarakat mempunyai inisiatif sendiri dalam menyelesaikan keterbatasan Pendanaan .............. 28 2.2.3 Perubahan skema dana bergulir menjadi non subsidi lebih menjanjikan ............................... 302.3 Sosial dan Budaya............................................................... 31 2.3.1 Kampiun sebagai penggerak utama program Stop BABS............................................................... 31 2.3.2 Kaum perempuan sebagai kampiun program Stop BABS dan pendorong utama perubahan perilaku masyarakat ............................................... 33 2.3.3 Pemilihan waktu pemicuan menentukan keberhasilan............................................................ 35 2.3.4 Karakteristik sosial budaya daerah mempengaruhi teknik pemicuan .................................................... 36 2.3.5 Anak dapat berperan dalam pemantauan praktek BABS........................................................... 38 2.3.6 Menciptakan persaingan antar komunitas mendorong percepatan pencapaian Stop BABS .... 392.4 Teknologi ............................................................................ 40 2.4.1 Teknologi sederhana menunjang pencapaian Stop BABS .............................................................. 40 ix
  • 11. 2.4.2 Pemanfaatan pengetahuan masyarakat dalam mengatasi kendala ................................................. 41 2.4.3 Keberadaan bengkel sanitasi membantu menghasilkan jamban yang terjangkau ................. 42 2.4.4 Penerapan konsep jenjang sanitasi dapat terwujud melalui pendampingan rutin ............... 43 Bab 3 Rangkuman Pembelajaran ...................................................... 47 3.1 Kelembagaan ..................................................................... 47 3.2 Pendanaan ......................................................................... 48 3.3 Sosial dan Budaya .............................................................. 48 3.4 Teknologi ............................................................................ 49 Daftar Pustaka ................................................................................... 50 Daftar Lampiran Lampiran 1 Kabupaten Sumedang menuju Kabupaten Stop BABS Tahun 2012 .................................................................... 54 Lampiran 2 Paduan Promosi dan Internalisasi Program Mendorong Percepatan Program Stop BABS di Kabupaten Trenggalek ............................................... 59 Lampiran 3 Dipicu, Terpicu, dan Memicu. Pengalaman PCI Indonesia Mengimplementasikan Program Stop BABS ...................................................................... 61 Lampiran 4 Keterlibatan Semua Lapisan Masyarakat: Kunci Kesuksesan Program Sanitasi “CLTS” Desa Panimbo ..... 66 Lampiran 5 Desa Sawe Kabupaten Dompu: Desa Pertama yang Menjawab Tantangan Menteri Kesehatan di NTB.......... 72 Lampiran 6 Daftar Peserta Lokakarya Konsolidasi Pembelajaran CLTS di Indonesia ................................... 77x
  • 12. Daftar Singkatan AMPL Air Minum dan Penyehatan Lingkungan APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BAB Buang Air Besar BABS Buang Air Besar Sembarangan BAPPENAS Badan Perencanaan Pembangunan Nasional CLTS Community-Led Total Sanitation CTPS Cuci Tangan Pakai Sabun CWSHP Community Water Services and Health Project DBD Demam Berdarah Dengue DEPKES Departemen Kesehatan DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ditjen Direktorat Jenderal ESA External Support Agency ESP Environmental Services Program Harfa Harapan Dhu’afa IPM Indeks Pembangunan Manusia ISSDP Indonesia Sanitation Sector Development Project ISPA Infeksi Saluran Pernapasan Akut KK Kepala Keluarga KKM Kuliah Kerja Mahasiswa KLB Kejadian Luar Biasa LPPM Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Loknas Lokakarya Nasional LSM Lembaga Swadaya Masyarakat MCK Mandi Cuci Kakus MDGs Millennium Development Goals Monev Monitoring dan evaluasi MURI Museum Rekor Indonesia Musrenbang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa NAD Nanggro Aceh Darussalaam NSPM Norma Standard Pedoman Manual NTB Nusa Tenggara Barat NTT Nusa Tenggara Timur ODF Open Defecation Free PAM RT Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga PAMSIMAS Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat PCI Project Concern Internasional PEMDA Pemerintah Daerah PHBS Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PLRT Pengelolaan Limbah Rumah Tangga POSYANDU Pos Pelayanan Terpadu Pokja Kelompok Kerja P2KP Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan xi
  • 13. PPK Program Pemberdayaan Kecamatan PPK-IPM Program Pengembangan Kompetensi–Indeks Pembangunan Manusia PP & PL Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan PSRT Pengelolaan Sampah Rumah Tangga PT Perguruan Tinggi PU Pekerjaan Umum Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat RISKESDAS Riset Kesehatan Dasar RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RT Rukun Tetangga RTL Rencana Tindak Lanjut SANIMAS Sanitasi oleh Masyarakat SBABS Stop Buang Air Besar Sembarangan SD Sekolah Dasar SDA Sumber Daya Air SHBC Sanitation Health Behaviour Change SK Surat Keputusan STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STIKES Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat SToPS Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi SUSENAS Survei Sosial Ekonomi Nasional TKD Tim Kesehatan Desa TOT Training of Trainers TPT Tim Pemberantas Tahi TPW Tim Pemberantas Waduk TSC Total Sanitation Campaign TSSM Total Sanitation and Sanitation Marketing UGM Universitas Gajah Mada UNICEF United Nations Children’s Fund UNTIRTA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Serang, Banten) USAID United State Agency for International Development VERC Village Education Resource Centre Wahana Sehat Warga Aktif - Hidup Anak Sehat WASPOLA Water Supply and Sanitation Policy Formulation and Action Planning WASPOLA Facility Water and Sanitation Policy and Action Planning-Facility WES Water and Environmental Sanitation WHO World Health Organization WSLIC-2 Second Water and Sanitation for Low Income Communities WSP-EAP Water and Sanitation Program for East Asia and the Pacificxii
  • 14. xiii
  • 15. BAB 1 SEKILAS COMMUNITY-LED TOTAL SANITATION (CLTS) DI INDONESIA1.1 Umum Berbagai macam pendekatan pembangunansanitasi telah dilaksanakan di Indonesia baik pendekatandari atas (top-down) maupun pendekatan dari bawah(bottom-up). Pendekatan dari atas dicirikan olehpandangan bahwa masyarakat sasaran tidak memilikikapasitas dan kemampuan dalam setiap tahapanpembangunan sarana. Pendekatan ini memandangmasyarakat sasaran lemah dan tidak berdaya, karenanyamasyarakat hanya layak sebagai obyek penerima saja.Sedangkan rancangan dan pelaksanaan pembangunansarana dilakukan oleh pihak yang berada di luarmasyarakat atau kontraktor, sedangkan masyarakatsendiri hanya sebagai ”penonton” saja. Oleh karenanya,masyarakat sebagai penerima manfaat sarana yangdibangun merasa bahwa pembangunan bukanlahmiliknya. Pendekatan semacam ini terbukti kurangberhasil mempertahankan keberlanjutan fasilitas yangtelah dibangun, fasilitas banyak yang tidak terpeliharabahkan rusak. Bukti-bukti dapat dilihat di lapanganseperti jamban dan MCK yang telah dibangun namuntidak dipergunakan dan dipelihara dengan baik. Sehinggakemudian hanya layak dilihat sebagai monumen belaka. Pendekatan dari bawah yang dilakukan dalamrangka pembangunan sarana sanitasi juga telahdilakukan. Kegiatan ini berujud seperti jamban bergulir,arisan jamban, dan lain sebagainya. Pendekatan inilebih berhasil dibandingkan dengan pendekatan yangsebelumnya. Kapasitas dan kemampuan masyarakatsudah memperoleh tempat dalam proses pembangunan 1
  • 16. sarana, walaupun belum secara total danterpadu. Artinya campur tangan pihak luar, seperti pemberian dana subsidi dan bantuan-bantuan lain masih relatif besar. Sementara hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2007 menunjukkan bahwa 24,8% rumah tangga tidak menggunakan fasilitas BAB di desa dan di kota. Masih sekitar 70 juta penduduk Indonesia yang BABS, dengan jumlah terbesar berada di perdesaan. Kondisi tersebut di atas, membawa kita semua pada kesadaran bahwa upaya untuk mengurangi perilaku BABS sampai pada awal tahun 2000 masih belum sepenuhnya berhasil. Penanganan perilaku BABS lebih difokuskan pada pembangunan fasilitas dan pemberian subsidi pembangunan jamban yang ternyata tidak sepenuhnya dapat merubah perilaku masyarakat, bahkan hanya menambah jumlah “monumen” jamban/ toilet yang ada. Analisis kritis kemudian membawa kita pada kesimpulan bahwa pendekatan selama ini kurang tepat. Kesadaran ini mendorong kita mulai menggunakan pendekatan baru yang seperti pendekatan Community- Led Total Sanitation (CLTS). Sejak itu, pendidikan PHBS mulai memasuki era baru. Fokus perubahan perilaku dikedepankan sehingga pemberian subsidi untuk mendorong pembangunan jamban tidak lagi menjadi pilihan. Pemerintah kemudian melirik CLTS sebagai suatu pendekatan baru penanganan BABS. CLTS menekankan pada prakarsa dan kemampuan masyarakat sendiri untuk melakukan identifikasi masalah, dan kebutuhan serta potensi lokal yang digunakan untuk memecahkan masalah sanitasi yang dihadapinya. Upaya pemecahan masalah ini dalam bentuk kegiatan bersama yang teratur dan sistimatis, sehingga menjadi gerakan2
  • 17. yang dikendalikan oleh masyarakat sendiri untukmengatasi permasalahan sanitasi yang dihadapi secaramenyeluruh. Prinsip yang dianut dalam CLTS adalahtanpa subsidi, tidak menggurui, tidak memaksa, dantidak mempromosikan jamban. Salah satu indikatorkeberhasilan pendekatan CLTS adalah tercapainyakondisi open defecation free (ODF)/Stop BABS, yangditandai dengan (i) keseluruhan masyarakat telah BABhanya di jamban dan membuang tinja/kotoran bayi hanyake jamban, (ii) tidak terlihat tinja manusia di lingkungansekitar, (iii) upaya peningkatan kualitas jamban yang adasupaya semua menuju jamban aman, kuat, sehat, dannyaman, (iv) penerapan sanksi, peraturan atau upayalain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian BABdi sembarang tempat, (v) pemantauan mandiri olehkomunitas.1.2 Perkembangan CLTS1.2.1 Pencapaian Menurut data per September 2008, pelaksanaanCLTS di Indonesia telah mencakup 2.312 desa,213 kabupaten/kota, dan 30 provinsi di Indonesia.Diantaranya yang telah mendeklarasikan sebagai desaODF, yaitu desa yang seluruh penduduknya tidak lagimempraktekkan BABS, mencapai 123 desa. Tercatatberbagai lembaga, terdiri dari 1 LSM lokal dan 4 LSM/1 Data yang diperoleh dari bahan yang dipresentasikan pada Pertemuan StakeholderSTBM di Hotel Grand Jaya Raya, Cipayung, Bogor, tanggal 9 – 10 Januari 2009.2 Lembaga yang dimaksud adalah LSM Lokal: Harfa, Pandeglang; LSM/OrganisasiInternasional: PLAN, PCI, ESP (USAID), ISSDP dan TSSM (WSP-World Bank);Pemda Kabupaten : Sumedang, Majalengka, Bandung, Magelang, Agam, Konawe,Kota Bandar Lampung dan Kota Tarakan ; proyek-proyek yaitu WSLIC-2, CWSH,PAMSIMAS, dan PRO-AIR; sedangkan pihak PT/universitas: Untirta dan UGM 3
  • 18. organisasi internasional, 8 dinas/instansi pemerintah daerah, 4 proyek, dan perguruan tinggi/universitas yang menggunakan pendekatan CLTS ini. 1.2.2 Beragam Pendekatan CLTS Pendekatan CLTS dilaksanakan oleh beragam penggiat mulai dari pemerintah, LSM, perguruan tinggi, dan beragam sumber dana. Keberagaman ini kemudian tercermin pula dalam pendekatan CLTS, sehingga paling tidak terdapat 5 (lima) variasi pendekatan, yaitu: a. Model Pemerintah-Masyarakat. Contoh penerapan-nya di kabupaten Sumedang. Biaya pelatihan dan pendampingan masyarakat menggunakan dana Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, pemantauan perubahan perilaku dilakukan kader desa dengan bimbingan sanitarian memanfaatkan kartu. b. Model Proyek-Pemerintah-Masyarakat. Contoh penerapannya adalah Water and Sanitation for Low Income Communities 2, Community Water Sanitation and Health Project, ProAir. CLTS diadopsi kedalam skema proyek di tengah perjalanan proyek. Sedikit berbeda adalah Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) atau WES Unicef di Indonesia Timur, yakni CLTS diadopsi sejak awal, pada saat perencanaan proyek. c. Model LSM-Masyarakat. Contoh model ini adalah Yayasan Pancur Kasih di Pontianak atau LAZ Harfa di Pandeglang, lewat pendidikan penyadaran kritis tentang kesehatan atau dalam rangka pemberdayaan ummat sebagai amil zakat.4
  • 19. d. Model Donor-Pemerintah-Masyarakat. Contoh penerapannya adalah Unicef dengan PCI di Aceh, WSP Bank Dunia di Jawa Timur melalui TSSM.e. Model perguruan tinggi. Contoh Universitas Tirtayasa di Banten, Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Masyarakat (STIKES) Falatehan Serang, yang hasilnya diteruskan oleh pemerintah daerah setempat seperti yang dilakukan oleh kabupaten Serang pasca Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) oleh Universitas Tirtayasa di Banten.1.2.3 Penggiat CLTS Sejak pertama kali diperkenalkan di Indonesia,terdapat paling tidak 20 lembaga menjadi penggiatCLTS mulai dari LSM, perguruan tinggi, proyek AMPL,dan pemerintah daerah. Berikut ini daftar penggiat CLTSyang teridentifikasi sampai dengan Februari 2009. Tabel 1.1 Penggiat CLTS di Indonesia per Februari 2009 Mulai Jumlah Jumlah Desa No. Lembaga Kategori Kegiatan kabupaten Implementasi Stop BABS1. PLAN Indonesia LSM 2005 8 48 42 PCI LSM 2005 2 2 33. Yayasan HARFA LSM 2006 1 10 04. LPPM Untirta Perguruan 2007 1 - 0 Tinggi5. LPPM UGM Perguruan 2008 1 1 0 Tinggi6. WSLIC 2 Proyek 2005 37 396 377. ProAir Proyek 5 26 08. PAMSIMAS Proyek 2008 111 1017 59. UNICEF ESA 2008 29 70 110. TSSM-WSP EAP ESA 2005 29 315 6211. ESP Proyek 1 1 012. CWSHP Proyek 27 137 813. ISSDP Proyek 1 2 014. Pemerintah Daerah Pemerintah 10 75 615. Pemerintah Pusat Pemerintah 2005 tad tad Tad16. Yayasan Sehat Papua LSM 2008 1 3 0 Pelaku tambahan, belum ada data :17. Balifokus LSM tad tad tad18. Dian Desa LSM tad tad tad19. Mercy Corp LSM tad tad tad20 CARE International LSM tad tad tad Total 264 2.103 126Sumber: Lokakarya Konsolidasi Pembelajaran CLTS, 2009.Keterangan: tad = tidak ada data 5
  • 20. 1.3 Dari CLTS Menuju STBM Inisiatif Indonesia untuk melaksanakan CLTS, diilhami oleh keberhasilan Bangladesh dalam menerapkan pendekatan CLTS ini yang dimulai pada tahun 1999. Pada bulan Mei 2005, pendekatan CTLS mulai diujicobakan di enam kabupaten yaitu Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), Lumajang (Jawa Timur), Sambas (Kalimantan Barat), Muaro Bungo (Jambi), Muara Enim (Sumatera Selatan) dan Bogor (Jawa Barat). Pada pertengahan tahun 2006, dilakukan evaluasi terhadap hasil uji coba dan ternyata di kabupaten Muara Enim, Bogor, Sambas dan Muara Bungo hanya dalam waktu kurang lebih tiga sampai empat bulan, masyarakat telah berhasil bebas dari kebiasaan BAB di tempat terbuka. Mereka telah BAB di tempat yang selayaknya, yaitu di jamban yang mereka bangun sendiri, dan semua perubahan tersebut terjadi tanpa pemberian subsidi. Melihat keberhasilan tersebut, WSP-EAP pada tahun 2006 kemudian mengembangkan lebih lanjut CLTS menjadi TSSM (Total Sanitation and Sanitation Marketing) atau yang kemudian kita kenal dengan Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi (SToPS), suatu upaya program yang memfokuskan pada peningkatan akses terhadap sarana sanitasi sebagai kebutuhan masyarakat melalui pemberdayaan dan pemasaran produk sanitasi dengan meningkatkan variasi jenis dan harga yang ada di pasar sehingga terjangkau oleh semua lapisan masyarakat serta mencukupi kebutuhan permintaan pasar. Program ini sedang berlangsung di Jawa Timur pada 29 kabupaten. Pada TSSM mulai ada pembagian peran diantara masyarakat, aparat desa, kecamatan maupun kabupaten; termasuk meningkatkan perhatian pada bagaimana menciptakan kebutuhan, memberikan perhatian pada sisi penawaran dan ramah lingkungan.6
  • 21. Selain itu juga, berbagai pihak kemudian jugamulai mencoba mengadopsi pendekatan CLTS ke dalamkegiatan mereka, diantaranya proyek Second Waterand Sanitation for Low Income Communities (WSLIC2),Community Water Supply and Health (CWSH), ProAIR,Water and Environmental Sanitation (WES) UNICEF;beberapa LSM seperti Plan Indonesia, Project ConcernInternational (PCI), Harfa; pemerintah daerah,perguruan tinggi seperti Universitas Tirtayasa Banten. Belajar dari berbagai pengalaman pelaksanaanCLTS dan program lainnya, pelaksanaan CLTS diIndonesia kemudian mengalami berbagai penyesuaiandiantaranya dengan menggabungkan CLTS ke dalamsuatu wadah program yang disebut Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat (STBM), yang terdiri dari lima pilar,yaitu Stop BABS (dahulu dikenal sebagai CLTS), CuciTangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air MinumRumah Tangga (PAM-RT), Pengelolaan Sampah RumahTangga (PSRT) dan Pengelolaan Limbah Rumah Tangga(PLRT). Departemen Kesehatan memperkenalkan STBMsebagai suatu program nasional pada tahun 2009. Gambar 1.1 Perkembangan CLTS di Indonesia 7
  • 22. Dalam perspektif STBM, saat ini CLTS telah berubah nama menjadi Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS). Pelaksanaan Stop BABS tidak lagi hanya didominasi pemerintah pusat, bahkan telah melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, LSM, dan proyek AMPL lainnya. 1.4 Agenda Berangkat dari implementasi CLTS, TSSM maupun STBM dengan cakupan yang telah tercapai hingga saat ini, kemudian pertanyaan yang muncul, dan perlu mendapat jawaban diantaranya: • Bagaimana pola penerapan dan perkembangan Stop BABS/CLTS yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pelaku? • Sejauh manakah para pelaku mengacu kepada model baku? • Adakah inovasi-inovasi yang terjadi dalam praktek? • Bagaimanakah keberlanjutan pelayanan di tingkat masyarakat? • Bagaimanakah mekanisme bantuan teknis dan pemantauan serta evaluasi ? • Bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pemicuan? • Adakah pengalaman/pembelajaran spesifik dari masing-masing pelaku berkaitan dengan pelaksanaan di lapangan? Untuk itu, menjadi suatu keniscayaan mendapatkan jawaban dari pertanyaan di atas. Tulisan berikut yang merupakan ekstraksi dari hasil konsolidasi pembelajaran penggiat Stop BABS diharapkan dapat menjawab sebagian pertanyaan tersebut, sehingga kedepan implementasi Stop BABS sebagai pilar 1 STBM akan lebih efektif dan efisien.8
  • 23. BAB 2 PEMBELAJARAN Pembelajaran Stop BABS diklasifikasikandalam lima aspek keberlanjutan, yaitu kelembagaan,pendanaan, sosial, teknologi dan lingkungan.2.1 Kelembagaan2.1.1 Contoh nyata sebagai bahan diseminasi yang intensif mendorong timbulnya komitmen semua pihak Tahun 2004, WSP-EAP dan WASPOLA sebagaipihak yang membawa CLTS ke Indonesia, memfasilitasikunjungan Pokja AMPL Nasional ke Bangladesh dan Indiauntuk mempelajari pendekatan CLTS, yang dilanjutkandengan Pelatihan CLTS bagi 6 daerah percontohan lokasiproyek WSLIC-2 bertempat di kabupaten Lumajang, JawaTimur pada bulan Mei 2005. Beberapa bulan kemudian,setelah terbukti tercapainya desa ODF/Stop BABS dibeberapa lokasi daerah percontohan, kemudian PokjaAMPL Nasional menjadikannya sebagai bahan promosi.Pokja AMPL Nasional bersama WASPOLA melakukandiseminasi ke berbagai penggiat pembangunanAMPL, termasuk proyek AMPL, maupun organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap sanitasi. Hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian beberapa daerah, LSM dan proyek AMPL Masyarakat Desa Mawar di Alor sedang tertarik mengadopsi membuat jamban sederhana (Foto : Pokja AMPL-WES Unicef) pendekatan ini. 9
  • 24. Menyebar ke seluruh Indonesia Hasil uji coba di 6 lokasi ini kemudian mendorong banyak pihak untuk mulai melaksanakan pendekatan CLTS di berbagai lokasi seperti: (i) WSLIC-2, yang mencakup Jawa Barat di 3 kabupaten: Bogor, Cirebon dan Ciamis; Sumatera Selatan di 4 Kabupaten: Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin dan Banyuasin; Kepulauan Bangka Belitung di kabupaten Belitung; Sumatera Barat di 4 kabupaten: Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto Sijunjung dan Pasaman; Jawa Timur di 14 Kabupaten: Ponorogo, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Bondowoso, Probolinggo, Mojokerto, Bojonegoro, Lamongan dan Sampang; Nusa Tenggara Barat di 6 kabupaten: Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu dan Bima; Sulawesi Selatan di 3 kabupaten: Bone, Enrekang dan Jeneponto; Sulawesi Barat di 2 kabupaten: Polewali Mandar dan Mamasa; (ii) PCI di kabupaten Pandeglang, Banten dan Nabire, Papua; (iii) PAMSIMAS di 13 propinsi, (iv) TSSM di propinsi Jawa Timur; (v) UNICEF di 7 propinsi (NAD, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua dan Papua Barat); (vi) Plan Internasional Indonesia di beberapa kabupaten propinsi Jawa Tengah, NTT dan NTB; dan (vii) CWSHP di 20 kabupaten pada 4 propinsi (Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi dan Bengkulu) 2.1.2 Pelaksanaan ‘Road Show’ sebagai pembuka jalan proses internalisasi program Stop BABS ke dalam program pemerintah daerah. Disadari sepenuhnya bahwa program Stop BABS diinisiasi oleh pemerintah pusat, walaupun pada kenyataannya penyelenggaraan sanitasi telah menjadi kewajiban pemerintah daerah. Untuk itu, upaya advokasi kepada pemerintah daerah termasuk kalangan legislatif dianggap penting untuk dilakukan sebagai upaya menjadikan Stop BABS bagian dari program pemerintah daerah. Dengan demikian pelaksanaan program Stop BABS dimulai dengan upaya penyamaan persepsi diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Diharapkan dengan demikian pelaksanaan program Stop BABS menjadi satu kesatuan dengan program pembangunan sanitasi di daerah. Upaya advokasi ini yang kemudian dikenal sebagai ‘road show’. Pada dasarnya road show berbentuk lokakarya, yang diawali dengan penjelasan program Stop BABS yang dihadiri oleh seluruh pihak terkait termasuk10
  • 25. legislatif, LSM, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat.Diupayakan agar pertemuan dibuka oleh Bupati/Walikota dengan harapan akan menghadirkan seluruhpihak terkait. Setelah sesi pembukaan dan penjelasanprogram, dilanjutkan dengan sesi penyusunanrencana tindak lanjut. Jika di daerah bersangkutanbelum terbentuk Pokja AMPL, lokakarya tersebut jugasekaligus merupakan lokakarya pembentukan PokjaAMPL. Diharapkan Pokja AMPL akan berperan sebagaifocal point pelaksanaan pembangunan AMPL termasukStop BABS di daerah tersebut. Selanjutnya dilakukanpendampingan agar program Stop BABS dapat tertuangdalam strategi pembangunan daerah baik beruparencana strategi AMPL, maupun RPJMD. Contoh pelaksanaan program Stop BABS yangdimulai dengan road show adalah di daerah binaanPlan International Indonesia seperti di KabupatenGrobogan, Jawa Tengah; Kabupaten Dompu, NTB; dandaerah kerja proyek TSSM/SToPS di propinsi Jawa Timur.Hal yang sama di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat,salah satu daerah Pamsimas yang dianggap sukses. Cirikhas dari keberhasilan upaya road show ini ditandaidengan komitmen dari Bupati termasuk legislatif dalammenjadikan program Stop BABS sebagai programdaerahnya. Tidak hanya itu, sebagai contoh KabupatenSumedang, bahkan secara signifikan meningkatkananggaran sanitasi dalam APBDnya.2.1.3 Internalisasi program Stop BABS kedalam program pemerintah daerah menjadi jaminan keberlanjutan Sebagaimana diketahui bahwa tanggap terhadapkebutuhan (demand responsive) merupakan persyaratanutama pelaksanaan program stop BABS. Hal ini berarti 11
  • 26. bahwa program Stop BABS hanya dilaksanakan pada lokasi atau daerah yang menunjukkan adanya kebutuhan yang ditandai dengan adanya minat dan komitmen terhadap program ini. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan upaya untuk mendorong timbulnya kebutuhan tersebut melalui diseminasi dan advokasi yang merupakan upaya awal. Langkah tersebut perlu ditindaklanjuti melalui upaya internalisasi program Stop BABS kedalam program pemerintah daerah. Keberadaan Pokja AMPL dapat menjadi pintu masuk. Namun jika belum terbentuk, pembentukan Pokja AMPL merupakan salah satu prioritas. Pokja AMPL dapat menjadi kelompok penggerak perubahan paradigma pengambil keputusan di daerah dan sekaligus pengawal proses internalisasi program Stop BABS. Walaupun demikian, terdapat contoh ketika Pokja AMPL belum terbentuk, namun pemerintah daerah terpicu untuk melaksanakan program Stop BABS, yaitu di Kabupaten Trenggalek melalui proyek TSSM. Proses internalisasi program Stop BABS terlihat dari indikator dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan STBM, tersedianya Dukungan Pemerintah Daerah sebagai Faktor Utama Keberhasilan Kabupaten Trenggalek Dukungan pemerintah daerah ditunjukkan melalui (i) penerbitan Surat Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; (ii) penyediaan anggaran dana pendukung program dari APBD Tahun 2009 sebanyak Rp. 400 juta; (iii) promosi yang dilakukan baik (a) melalui siaran radio di RKPD, ADS, Kamajaya, Dimas Suara untuk acara interaktif, maupun (b) hasil pemantauan oleh tim hubungan masyarakat kabupaten dimuat di media massa lokal, (c) himbauan Bupati untuk masyarakat melalui koran Jawa Pos, (d) deklarasi desa Stop BABS (e) kerjasama melalui tokoh agama (Kyai dan Nyai), (f) penyebaran leaflet, dan poster, (g) penempelan stiker untuk rumah yang sudah memiliki jamban sehat (merah = tidak memiliki sarana jamban, kuning = jumbleng terbuka/jamban tidak sehat, hijau = jamban sehat), (h) peta sosial sebagai alat pemantauan dan alat memicu ulang masyarakat.12
  • 27. alokasi dana APBD, berkembangnya kegiatan promosiSTBM oleh pemerintah daerah, serta pemantauan rutin. Hingga 2008, di Kabupaten Trenggalek telahdilakukan pemicuan di 157 desa/kelurahan, denganhasil sebanyak 29 desa dan 67 dusun telah mencapaiStop BABS, serta terus dilakukan pemantauanperkembangan program di lapangan dengan targetselain terus menambah desa Stop BABS juga akanmengembangkan pilar STBM lainnya. Hal ini terjadikarena fihak pemerintah kabupaten telah menetapkanTSSM sebagai prioritas program. Hal yang sama terjadi di Kabupaten Muaro Jambi,melalui dukungan dana APBD dan proyek CWSHP, desaMuaro Pijoan dan Mendaro Laut berhasil mencapai stopBABS. Bahkan 5 desa lainnya juga sudah stop BABS, yangsalah satu diantaranya adalah Desa Marasebo tempatpencanangan PHBS oleh Bupati Muaro Jambi, padatahun 2008. Langkah pemerintah Kabupaten Sumedangbahkan lebih jauh. Misalnya, Stop BABS dimasukkansebagai salah satu kegiatan dari PPK–IPM (ProgramPengembangan Kompetensi–Indeks Prestasi Manusia).Demikian juga dengan Program Desa Siaga yang salah satuindikatornya adalah Stop BABs dan pengelolaan sampah. Jumlah desa di kabupaten Sumedang sebanyak 279 desa, kegiatan pemicuan Stop BABS telah dilakukan di 45 desa, sebanyak 55 dusun dan 9 desa telah mencapai Stop BABS dan telah mendapatkan piagam dekalarasi Stop BABS dari Bupati Sumedang pada pertengahan tahun 2009. Foto: Ekki R, Sumedang 13
  • 28. Program Stop BABS juga masuk dalam musrenbang di tingkat kecamatan dan kabupaten. Disamping itu, kegiatan di Klinik Sanitasi diarahkan untuk melakukan pelatihan Stop BABS bagi kader-kader Posyandu. 2.1.4 Kerjasama pemerintah daerah dengan berbagai pihak dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program mempercepat pencapaian Stop BABS. Untuk keberhasilan dan kesinambungan program Stop BABS di suatu daerah seyogyanya dilakukan penyusunan rencana secara bersama antara pemerintah dan para pemangku kepentingan lain di tingkat lapangan. Pemerintah diposisikan sebagai pihak pemilik program, dan pihak luar berperan sebagai pendukung pemerintah dalam melaksanakan tugas pelayanan dasar bagi masyarakat. Walaupun pada tataran praktek, porsi besar pekerjaan pihak luar/ LSM terlihat lebih besar, namun hal ini tidak merubah tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan dasar. Sebagai contoh, pelaksanaan Stop BABS di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Hal ini berawal dari inisiatif Plan Internasional Indonesia untuk melaksanakan CLTS di Kabupaten Grobogan, yang kemudian ditanggapi dengan positif oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. Terlebih di Kabupaten Grobogan telah terbentuk Pokja AMPL dan beberapa personilnya pernah mengikuti pelatihan CLTS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Jajaran Pemerintah Kabupaten Grobogan memberi dukungan penuh, mulai dari Bupati, Kepala Dinas Kesehatan dan jajarannya, pemerintah kecamatan, sekolah dan pemerintah desa. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan membentuk Tim CLTS di tingkat Kabupaten dan kecamatan, yang diikuti14
  • 29. dengan pelatihan pelatih (Training of the Trainer/TOT)CLTS yang diikuti oleh tokoh warga/relawan.2.1.5 Pemicuan Stop BABS perlu dilakukan secara terencana Terdapat kesalahkaprahan bahwa pemicuandapat dilakukan dimana saja dengan tanpa persiapan.Pada dasarnya tidak ada panacea atau obat untuksegala penyakit. Perlu disadari juga bahwa programStop BABS yang mengharamkan subsidi tidak selamanyadapat dilaksanakan dengan mudah bahkan tidakmungkin dilaksanakan pada kondisi ekstrim. Prinsiptanpa subsidi ini hanya dapat terlaksana ketika biayapembangunan jamban terjangkau oleh masyarakat.Namun pada beberapa lokasi dengan kondisi sepertitingkat kepadatan sangat tinggi di perkotaan, kondisifisik yang berupa rawa, tepi pantai, daerah cadas, dandaerah air tanah tinggi, mempunyai konsekuensi biayapembangunan jamban tidak terjangkau masyarakat.Selain itu, lokasi desa yang telah dimasuki proyek yangmemberikan subsidi jamban akan sulit dimasuki programStop BABS. Kondisi ini perlu diketahui sebelum dilakukanpemicuan, sehingga fasilitator telah menyiapkan strategiterkait kendala yang akan dihadapi. Penetapan prioritas desa yang akan digarap jugatergantung pada tingkat kesulitan yang akan dihadapi.Biasanya prioritas utama diberikan pada desa yangtanpa kendala berarti. Sebagian besar keberhasilandesa mencapai Stop BABS adalah dimulai dari desatanpa kendala yang berarti. Hal ini juga terkait dengankemampuan fasilitator yang mungkin masih perlubanyak pengalaman. 15
  • 30. 2.1.6 Pendampingan intensif memberikan lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi Pelaksanaan pemicuan yang disertai pendampingan secara intensif merupakan salah satu kunci keberhasilan perubahan perilaku masyarakat. Keberadaan fasilitator yang setiap saat berada di tengah masyarakat memungkinkan masyarakat mempunyai banyak waktu dan kesempatan untuk bertanya langsung. Kondisi ini biasanya hanya dapat dipenuhi oleh LSM baik internasional maupun lokal. Mereka dapat mengerahkan tenaga fasilitator untuk mendampingi masyarakat sepanjang waktu karena mempunyai sumber daya yang memadaibaik dalam jumlah maupun jenis keahlian. • Pelatihan CLTS yang dikelola PCI bekerja sama dengan Pokja AMPL Banten dan LSM internasional dan LSM lokal tersebut mengerahkan tenaga pendamping masyarakat, yang mendampingi masyarakat sejak pemicuan, pendampingan pembangunan sarana jamban, mela- kukan pemantauan dan evaluasi, sehingga tercapainya Stop BABS secara bertahap sejak tingkat kampung atau dusun, berlanjut ke tingkat desa dan menyebar ke desa lainnya di kecamatan tersebut.16
  • 31. Pendampingan Intensif Menuju Stop BABS Pada tahap awal pelaksanaan CLTS di Indonesia, PCI dan Plan Internasional Indonesia merupakan LSM internasional yang berkiprah menggunakan pendekatan CLTS sebagai bagian dari program layanannya di beberapa daerah di Indonesia. PCI memulai program CLTS sebagai salah satu sub program WAHANA Sehat (Warga Aktif Hidup Anak Sehat) di 5 kecamatan (Saketi, Pagelaran, Patia, Sukaresmi dan Angsana) pada 29 desa. Dimulai dengan pelatihan CLTS pada pertengahan Desember 2005, pada bulan September 2006 telah menunjukkan hasil yang baik seperti dapat dilihat pada grafik di atas. Menyadari bahwa angka cakupan belum mencapai seluruh desa pada lokasi tersebut, PCI menyerahkan pengelolaan program CLTS tersebut kepada LSM lokal, Lembaga Amil Zakat Harfa yang meneruskan program di 2 kecamatan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya pemerintah daerah yang meneruskan di 6 kecamatan lain. Sementara Plan Internasional Indonesia melaksanakan program CLTS di kabupaten Dompu dengan cara melakukan intervensi langsung kepada aparatur pemerintahan di kecamatan dan desa serta kader di kecamatan Hu’u pada 3 desa, serta di kabupaten Grobogan dengan cara melakukan intervensi melalui roadshow kepada pimpinan daerah sehingga memungkinkan terbentuknya Tim CLTS sejak kabupaten sampai ke desa. Sedangkan Yayasan Pancur Kasih, yang merupakan LSM lokal, melaksanakan CLTS pada desa percontohan di masing- masing 2 desa di kabupaten Landak dan kabupaten Kubu Raya, melalui program pendidikan kritis kesehatan.2.1.7 Dukungan aparat desa perlu digalang Aparat desa seyogyanya merupa-kan petugasyang berhubungan erat dengan keseharian masyarakat.Sehingga keterlibatan aparat desa dalam pelaksanaanprogram Stop BABS dapat mempercepat penerimaanmasyarakat. Namun terlebih dahulu perlu dilakukanupaya memberi pemahaman tentang program StopBABS, baik mengenai maksud dan tujuan program,bagaimana cara melakukannya, dan dukungan apa yangdiperlukan dari aparat pemerintah. Sebagai contoh Desa Marga Jaya di KabupatenCiamis, Jawa Barat dan Desa Ulaweng Riaja, Kabupaten 17
  • 32. Saefudin Juhri sebagai Kepala Desa/Kuwu Marga Jaya turun langsung melakukan pemicuan. Foto: Owin Jamasy. Bone, Sulawesi Selatan yang merupakan lokasi proyek WSLIC-2. Kepala Desa berikut perangkat desa, tokoh masyarakat dan kader kesehatan desa tergabung dalam wadah Tim CLTS, ikut terlibat dalam pemicuan. Keterlibatan kepala desa berikut perangkatnya merupakan bantuan yang sangat berharga dalam mempercepat pencapaian stop BABS. Walaupun disadari juga bahwa faktor lain turut mempengaruhi keberhasilan seperti pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif dari membuang kotoran di sembarang tempat, ketersediaan air, dan ketersediaan material lokal atau material pendukung dari toko. Sementara di Desa Babat, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, keterlibatan pemerintah desa dalam Tim Gerakan Pemberantasan Tai yang dibentuk bersama masyarakat, sehingga dalam jangka 4 minggu desa tersebut mampu mencapai Stop BABS. Bentuk lain keterlibatan aparat pemerintahan desa berupa pemberian legitimasi dari kepala desa/lurah kepada pelaksana program Stop BABS di desa, yang dapat mempercepat proses pemicuan di tingkat masyarakat.18
  • 33. Di desa Sindanglaya, kecamatan Pagelarankabupaten Pandeglang, Banten, legitimasi diberikankepada Tim Kesehatan Desa melalui SK Kepala Desa,yang kemudian membentuk Tim Pemberantas Tai/Waduk (TPT/TPW) di setiap dusun. Perubahan yangterjadi di desa tersebut berdampak pada perkampungantidak bau kotoran manusia, padahal sampai awal tahun2005, bau kotoran manusia sangat terasa karenakotoran ada dimana-mana (pinggir jalan, kebun, sawah,kali dan lapangan bola). BABS menjadi hal memalukandan dipandang tidak baik. Namun mendapatkan dukungan kepala desatidak selamanya mudah dilakukan. Pengalaman PCIdi kabupaten Pandeglang, Banten ketika praktekpemicuan dilakukan di desa Kertasana, kecamatanPagelaran, Kepala Desanya tidak yakin masyarakatnyamampu berubah, serta mampu membangun sendirijamban sesuai dengan kemampuannya. Alasannyaadalah masyarakat akan bergerak setelah mendapatkansubsidi, misalnya untuk membangun jamban diberisubsidi 1 zak semen. Tapi setelah Kepala Desa diajakberkeliling melakukan pengamatan lapangan, denganmata kepalanya sendiri melihat sebaran tinja ada dimanamana, serta melihat sendirimasyarakatnya mau berubah,barulah kemudian KepalaDesa mendukung pelaksanaanStop BABS. Kemudian desa inimenjadi salah satu desa yangberkontribusi terhadap jumlahjamban yang terbangun tanpasubsidi sehingga KabupatenPandeglang, Banten Encep Mahpudmendapatkan Penghargaan Kepala Desa SindanglayaMURI pada tahun 2007 sebagai Kabupaten Pandeglang Foto : WASPOLA 19
  • 34. kabupaten dengan jumlah jamban terbangun tanpa subsidi terbanyak dalam setahun. 2.1.8 Menjadikan Puskesmas dan Posyandu berikut jajaran petugas kesehatannya sebagai ujung tombak mempercepat penerimaan masyarakat Jajaran dinas kesehatan, mulai dari kabupaten, kecamatan, sampai di desa merupakan para penggiat Stop BABS yang potensial, disamping merubah perilaku hidup bersih merupakan tugas pokok dan fungsi mereka, kapasitas sumber daya manusianya pun relatif memenuhi syarat. Petugas sanitarian, bidan desa, termasuk kader posyandu yang berasal dari masyarakat merupakan ujung tombak pelaksanaan Stob BABS yang dapat diandalkan. Keterlibatan sanitarian sudah jelas, karena memang bidang tugasnya, sehingga peran supervisi melekat pada dirinya. Sedangkan peran bidan, dilakukan seiring dengan tugasnya melayani kesehatan ibu dan anak, termasuk dalam proses persalinan, sehingga peran memberikan motivasi lebih menonjol. Beberapa contoh sukses atas peran jajaran dinas kesehatan adalah di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan yang bertumpu pada figur kepala puskesmas dan bidan desa. Sementara di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat keterlibatan aktif kepala Dinas Kesehatan beserta jajarannya dalam upaya menjadikan program Stop BABS sebagai program prioritas pemerintah daerah. Salah satu faktor pendorong percepatan pencapaian desa Stop BABS di Kabupaten Sumedang adalah pelatihan kepada petugas sanitasi Puskesmas dan Kader Posyandu/Dasawisma sejak awal. Pelatihan dilakukan 2 angkatan dalam 1 tahun anggaran, sedangkan20
  • 35. kegiatan pemicuan dilakukan di setiap dusun. Pemicuandilakukan oleh kader Posyandu dengan dikoordinasikanoleh sanitarian Puskesmas.2.1.9 Adopsi program Stop BABS dalam proyek AMPL mempercepat upaya pengarusutamaan program Stop BABS Kemampuan pemerintah daerah dalampembangunan AMPL masih relatif terbatas. Untukitu, pemerintah pusat melalui sumber dana hibah danpinjaman banyak melakukan intervensi pembangunanAMPL di daerah. Pembangunan AMPL diserahkanpelaksanaannya melalui proyek AMPL yang tersebar diseluruh Indonesia. Seluruh proyek AMPL telah mengadopsi programStop BABS. Keberadaannya di hampir seluruh Indonesiamembantu pemerintah pusat dalam memperkenalkanprogram Stop BABS kepada pemerintah daerah maupunpelaku pembangunan AMPL lainnya. Keterlibatanproyek AMPL dalam pelaksanaan program Stop BABSakan membantu mempercepat pengarusutamaanprogram di daerah. Sebagai contoh, proyek WSLIC-2 telah berhasilmembebaskan 37 desa dari praktek BABS, proyekCWSH menghasilkan 8 desa Stop BABS, Pamsimasmenghasilkan 5 desa Stop BABS, TSSM menghasilkan62 desa Stop BABS, WES Unicef menghasilkan 1desa Stop BABS. Sementara jumlah desa yang dalampendampingan proyek AMPL mencapai sekitar 2.000desa. Kesemuanya berpotensi menjadi desa Stop BABSdalam waktu dekat. 21
  • 36. 2.1.10 Mahasiswa berpotensi menjadi ujung tombak pemicuan Stop BABS melalui program Kuliah Kerja Mahasiswa Foto : POKJA AMPL Program kuliah kerja mahasiswa yang mengerahkan mahasiswa dalam jumlah banyak ke desa- desa, merupakan ajang yang potensial dalam melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan Stop BABS. Dengan pembekalan yang memadai, mahasiswa dapat berperan menjadi fasilitator pemicu perubahan di tingkat masyarakat. Melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi, dapat dibangun suatu sinergi untuk membantu masyarakat desa dalam memperbaiki kualitas hidupnya. Keterlibatan perguruan tinggi pertama kali oleh Universitas Tirtayasa pada tahun 2007, melalui pelatihan yang diikuti 108 orang, terdiri dari 26 dosen, 5 sanitarian dari 5 Puskesmas lokasi KKM serta 7 orang peserta tambahan dari P2KP Banten, yang dilanjutkan dengan pemicuan CLTS di 14 desa. Program kemudian berjalan dengan lebih baik pada tahun 2008, masih di 5 Kecamatan, Carenang, Curug, Pontang, Tirtayasa, Tunjung Teja di kabupaten Serang. Pada tahap awal dilatih sebanyak 75 orang terdiri dari 34 dosen, 14 mahasiswa, sisanya berasal dari PKK, Sanitarian, Bidan,22
  • 37. serta tokoh masyarakat; dilanjutkan dengan 5 dosendan 1 mahasiswa mengikuti pelatihan KeterampilanDasar Fasilitasi. Melalui koordinasi dengan Pokja AMPLBanten serta Pokja AMPL Kabupaten Serang, hasilnyalebih baik, sehingga sudah ada beberapa kampung yangmencapai Stop BABS. Sedangkan di Universitas Gajah Mada telahdilatih 22 mahasiswa yang tergabung dalam komunitasWaterplan Community terkait Teknis PemicuanCLTS. Pelatihan ditangani oleh Pokja AMPL Nasionalbekerjasama dengan LPPM UGM, dilanjutkan pemicuanCLTS di Desa Hargomulyo, Gedangsari KabupatenGunung Kidul; serta dikembangkan masing masingdi 2 desa di Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman.Sementara STIKES Falatehan Serang, yang ikut sertadalam pelatihan tahun 2008 sebanyak 2 dosen dan 1mahasiswa sedang mengembangkan desa model, diDesa Terumbu, Kecamatan Kilasah di kota Serang.2.1.11 Format dan bentuk pemantauan yang sederhana oleh kader di tingkat desa mendukung upaya pemantauan dan evaluasi program Stop BABS secara keseluruhan Salah satu kendala dalam pelaks-anaan programAMPL selama ini adalah kesulitan memperoleh data yangdapat diandalkan. Sebagian besar disebabkan bentukformat pelaporan yang rumit dan sulit dipahami. Melaluipelaksanaan program Stop BABS kemudian ditemuibeberapa upaya pencatatan kemajuan pelaksanaankegiatan yang sederhana dan dilaksanakan langsungoleh kader di lapangan. Dari format yang tersusun dari daerah inilahkemudian diharapkan data yang didapatkan dapat 23
  • 38. Format pemantauan skala desa. Tabel : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang berkembang menjadi data nasional. Sementara format pemantauan dan evaluasi dapat menjadi embrio bagi upaya mendapatkan format pemantauan dan evaluasi yang mudah, dan dapat dilaksanakan. Sebagai contoh, PCI melalui programnya di kabupaten Pandeglang, Banten mengembangkan format pemantauan dan evaluasi yang sederhana. Kader atau Tim CLTS desa melakukan pemantauan, kemudian petugas lapangan PCI melakukan rekap perkembangan setiap desa, dan digabungkan di tingkat kecamatan. Format pemantauan dan evaluasi tersebut terus dikembangkan PCI melalui programnya di Kabupaten Nabire, Papua; Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, NAD. Sementara di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pemantauan dilakukan melalui kunjungan rumah oleh Kader Dasa Wisma. Pencatatan atas perubahan perilaku menggunakan formulir yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan. Selain itu dipergunakan Stiker STBM melalui24
  • 39. Program LingkunganSehat Dinas KesehatanKabupaten Sumedang,maupun Pamsimas.Hasil pemantauan kadertersebut kemudiandicatat dalam formatlaporan yang disiapkan Stiker STBM ditempel di setiap rumah. Foto : Dinas Kesehatan Kabupaten SumedangDinas KesehatanSumedang, untuk kemudian direkap oleh Puskesmasdan Dinas Kesehatan sehingga akhirnya tersedia laporanperkembangan program Stop BABS bulanan.2.1.12 Deklarasi Stop BABS (ODF) memicu daerah lainnya Deklarasi ODF di Desa Sawe Kecamatan Huu diKabupaten Dompu oleh Bupati Dompu, deklarasi ODF di Desa Sukawening Kecamatan Ganeas oleh Bupati Sumedang, serta pemberian Penghargaan Museum Rekor Indonesia (Muri) kepada kabupaten Pandeglang untuk Pembuatan Jamban Terbanyak Tanpa Subsidi Selama Satu Tahun (sekitar 2.000 jamban), adalah contoh deklarasi yang kemudian memicu, desa lain di wilayah kabupatennya masing masing; bahkan memicu kabupaten lainnya. Foto : WASPOLA 25
  • 40. 2.1.13 Peluang usaha penyediaan fasilitas sanitasi dasar paska pemicuan Stop BABS . Sesuai dengan judul programnya, Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi, maka yang menjadi perhatian adalah bagaimana menjawab permintaan masyarakat akan sarana sanitasi dasar, yang murah, sehat dan ramah lingkungan. Adalah Sumadi yang menunjukkan, pengabdian dan totalitas dalam menggauli profesinya menuju kesuksesan, bukan hanya sebagai sanitarian, namun, juga sebagai pengusaha yang berurusan dengan sanitasi dasar ini. Berurusan dengan tinja sudah pasti menjijikkan. Tetapi, tidak bagi Sumadi yang berprofesi sebagai sanitarian Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. KOMPAS/DWI AS SETIANINGSIH Persoalan seputar tinja bagi sanitarian adalah persoalan penting yang bila tidak ditangani dengan benar bisa menjadi malapetaka. ”Kalau mereka sakit- sakitan, uangnya habis dipakai berobat, ya miskin terus,” kata Sumadi. Prihatin dengan rendahnya kesadaran masyarakat menggunakan jamban, Sumadi melakukan survei di Desa Begendeng, Kecamatan Jatikalen, kabupaten Nganjuk. Begendeng dipilih sebagai sasaran survei karena pola sanitasi masyarakatnya yang buruk. Desa ini terletak di muara Sungai Brantas dan Sungai Widas. ”Di dua sungai itulah masyarakat melakukan MCK (mandi, cuci, kakus) sehari-hari,” kata Sumadi. Hasil survei tak jauh dari dugaan. Dari 267 rumah di Begendeng, tercatat hanya empat rumah yang memiliki jamban dengan desain26
  • 41. tangki septik berbentuk kotak. Saat itu biaya membuatjamban sangat mahal bagi warga yang umumnya bekerjasebagai petani dan buruh. Sumadi berinisiatif membuatdesain tangki septik dengan model silindris. Modelsilindris lebih cocok digunakan di daerah seperti Jatikalenyang memiliki kontur tanah yang selalu bergerak.”Model silindris jauh lebih kuat karena titik tekannyahanya satu, yaitu di tengah, sedangkan model kotaklebih gampang roboh,” jelas Sumadi. Dengan modeltersebut, Sumadi mampu menekan harga pembuatanjamban hingga Rp 440.000. Meski harganya jauh lebihmurah, saat diperkenalkan banyak warga yang masihragu. Saat itu baru 10 keluarga yang tertarik memesanjamban kepada Sumadi. ”Waktu itu saya beri jaminan,kalau dalam waktu lima tahun jambannya amblek,uang mereka kembali,” kata Sumadi. Jaminan dan hargamurah yang ditawarkan Sumadi menarik minat wargauntuk mendaftar. Selain itu, disediakan juga fasilitaspenyedotan tinja.2.2 Pendanaan2.2.1 Optimalisasi sumber daya yang ada dengan mengadopsi program Stop BABS kedalam program yang telah berjalan Salah satu upaya daerah dalam membiayaiprogram Stop BABS adalah dengan cara mengadopsikegiatan Stop BABS kedalam program yang telahberjalan. Tentunya hal ini dengan mudah dapat dilakukankarena pada dasarnya kegiatan Stop BABS adalah bagiandari kegiatan PHBS. Salah satu contoh adalah upaya Dinas KesehatanKabupaten Sumedang, Jawa Barat mengadopsi kegiatanStop BABS kedalam kegiatan terkait seperti Program 27
  • 42. Pengembangan Kompetensi-Indeks Prestasi manusia (PPK-IPM), dan Program Desa Siaga. Bentuk optimalisasi pembiayaan diantaranya pembiayaan kegiatan pelatihan Stop BABS dibiayai dari dana PPK-IPM dan Desa Siaga yang dilakukan di desa. Sedangkan kegiatan pemicuan dibiayai dari anggaran Klinik Sanitasi. Sehingga kebutuhan dana ekstra bagi pelaksanaan program Stop BABS dapat diminimalkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang juga bekerjasama dengan Bank Jabar dalam memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) melalui program Desa Binaan. Program Stop BABS merupakan salah satu kegiatannya, yang akan dimulai tahun 2010 di 10 desa. 2.2.2 Masyarakat mempunyai inisiatif sendiri dalam menyelesaikan keterbatasan pendanaan Pada dasarnya masyarakat yang sudah terpicu dapat membangun sarana jamban sesuai dengan kemampuannya. Tidak ada alasan bagi masyarakat miskin untuk tidak mampu membangun sarana jamban yang paling sederhana (lihat Boks Contoh Mbok Supi di Kabupaten Trenggalek). Namun demikian, Rumah dan Jamban mbok Supi di Desa Tumpuk, Kecamatan Tugu, Trenggalek, bangga dengan jambannya seharga 4,5 juta rupiah, hasil menabung dari penghasilannya sebagai pemijat, selama setahunan. Foto : TSSM Kabupaten Trenggalek.28
  • 43. pada beberapa kasus, khususnya daerah sulit perludipertimbangkan pendanaan alternatif untuk membantumasyarakat yang tidak mampu. Apabila dimungkinkandapat didorong pembentukan unit kredit masyarakatuntuk pembangunan jamban. Sebagai contoh Lembaga KeswadayaanMasyarakat (LKM) desa Sungai Rangas HambuKecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar Barumengembangkan jamban melalui arisan jamban.Terobosan ini dilakukan karena harga per-unit jambanrelatif mahal. Dengan anggota 38 orang, merekamelakukan arisan jamban Rp 25.000,-/orang /bulan.Perlahan tapi pasti jumlah keluarga yang memilikijamban meningkat. Begitu juga dengan Jorong ParangDoto, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten SawahluntoSijunjung, yang memanfaatkan keberadaan KelompokTani Perempuan. Setiap pertemuan kelompok merekamelakukan arisan kloset, dan setiap pertemuan terdapatdua orang yang mendapat giliran memperoleh kloset. Beberapa wanita Kelompok Arisan Jambandesa Rorurangga Pulau Ende, NTT juga memprakarsaihal yang sama. Siti Sarifah, seorang ibu muda dua anak,bersama dengan beberapa ibu rumah tangga mendirikankelompok ini di desanya. “Dalam waktu dekat, sayaakan memiliki jamban rumah tangga saya sendiri,” kataSiti antusias. Pelaksanaan ini didukung oleh sebuahperaturan desa di masing-masing 7 desa di Pulau Ende. Sementara Bengkel Sanitasi Desa Bocor KabupatenKebumen, Jawa tengah mengereditkan cetakan bangunanatas dan kloset senilai Rp 60.000 sebanyak 6 kali. 29
  • 44. Masyarakat Desa Salam Harjo salah satu desa CWSHP di Kabupaten Bengkulu Utara, telah mendapat kemudahan dari toko material terdekat untuk menyicil kebutuhan membuat jamban seperti semen, PVC, bahkan kloset. Cicilan dilakukan setiap minggu dari hasil kebun penduduk berupa kopi dan kelapa sawit. Masyarakat Desa Salam Harjo yang awalnya hanya memiliki 16 jamban, selama berselang 2 bulan semua kepala keluarga yang mencapai 118 KK di desa itu telah memiliki jamban keluarga. 2.2.3 Perubahan skema dana bergulir menjadi non subsidi lebih menjanjikan Jauh sebelum program Stob BABS diperkenalkan, pembangunan sanitasi khususanya di perdesaan banyak mempergunakan skema dana bergulir. Dana bergulir tersebut berupa dana stimulan yang diberikan oleh proyek kepada kelompok masyarakat. Anggota kelompok kemudian menentukan urutan penerima bantuan. Secara teoritis hal ini cukup baik, tetapi dalam praktek banyak ditemui kegagalan, terlihat dari kenyataan bahwa dana hanya bergulir satu kali pada penerima gelombang pertama. Masyarakat miskin juga hampir tidak dapat mengakses dana tersebut, karena tidak memiliki kemampuan untuk menyicilnya. Secara umum, ditengarai faktor penyebab kegagalan adalah belum terjadinya perubahan perilaku masyarakat sehingga belum timbul adanya kebutuhan masyarakat terhadap jamban. Kemudian tidak ada hukuman bagi penerima bantuan yang tidak mengembalikan dana bergulir tersebut.30
  • 45. Sementara perubahan dana bergulir sanitasimenjadi tanpa subsidi melalui program Stop BABS,terbukti menunjukkan kinerja yang lebih baik. Lebihbanyak masyarakat yang terpicu membangun saranajamban, walaupun tanpa dana stimulan. Hasilnya initerlihat di berbagai lokasi proyek WSLIC-2, diantaranyaKabupaten Ciamis (Jawa Barat), Muara Enim (SumateraSelatan), Trenggalek (Jawa Tengah), Bone (SulawsiSelatan), Sawahlunto Sijunjung (Sumatera Barat).Sedangkan di lokasi proyek CWSH hasilnya terlihat diKabupaten Sambas (Kalimantan Barat).2.3 Sosial dan Budaya2.3.1 Kampiun sebagai penggerak utama program Stop BABSKeberhasilan pencapaian stop buang air sembarangan,sebagai hasil dari pemicuan, tergantung banyak hal,tetapi yang utama adalah keberadaan kampiun.Kampiun adalah orang yang terpicu, termotivasi danmemiliki komitmen dalam pelaksanaan program.Dalam beberapa hal, kiprah kampiun ini tidak selalumendapatkan dukungan dari sistem yang ada, namundemikian kampiun tetap melakukan kegiatan sesuaidengan kapasitasnya. Seorang kampiun dapat berasaldari berbagai golongan, baik pegawai pemerintah,swasta, pemuka masyarakat, tokoh agama, guru sekolah,ibu rumah tangga, bahkan pemuda. Dipercayai bahwa pada setiap keberhasilanpelaksanaan program Stop BABS terdapat seorangkampiun yang mengawal. Jika semua disebutkan satu persatu, akan banyak sekali nama yang perlu dicantumkan.Namun dari sejumlah nama tersebut, beberapa yangdapat disebutkan sementara ini adalah Drg. Agustin yang 31
  • 46. telah berhasil membebaskan Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dari perilaku buang air bebas sembarangan. Kecamatan Lembak merupakan kecamatan Stop BABS (ODF) yang pertama Drg. Agustin, Kepala Puskesmas di Indonesia. Muhamad Sholeh Kec. Lembak, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan. dari Dinas Kesehatan dan Foto : WASPOLA Sudarto dari Bappeda berkiprah dalam pengawalan program Stop BABS yang dilakukan oleh Plan International Indonesia di kabupaten Grobogan. Ekki Riswandiyah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat berhasil memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk penyelenggaraan Stop BABS yang juga didukung oleh Bupati Sumedang yang terlibat dalam pencanangan desa Stop BABS (ODF). Foto : Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang Selain itu, Abdul Sikin, pegawai pemerintah Kecamatan Huu di Kabupaten Dompu, NTB aktif melakukan pelatihan pemicuan, mengatur strategi pemicuan, dan pemantauan pelaksanaan Stop BABS di Kecamatan Huu. Encep Mahmud, Kepala Desa Sindanglaya, Kabupaten Pandeglang membuat SK Kepala Desa tentang Tim Pemberantas Tai. Saefudin Juhri sebagai Kepala Desa/Kuwu Marga Jaya turun langsung melakukan pemicuan. Sulastri, dari Desa Kenongo, dan Masduki dari Desa Tanggung, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang, serta Cicih Sukaesih Kader Desa32
  • 47. Sukawening, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang,misalnya, merekalah yang menjelaskan pentingnyaperubahan kebiasaan dan rencana kerja kepada wargamasyarakat di desanya masing masing, sehingga desanyamencapai Stop BABS (ODF). Lukman, kader dari desa Meunasah kecamatan Susoh, kabupaten Aceh Barat Daya, sedang menjelaskan proses pembuatan jamban. Foto : PCI Aceh Pada kondisi tertentu, bahkan kampiun sendirimasih melakukan praktek BABS. Untuk itu, kampiuntersebut yang terlebih dahulu membangun jamban,supaya menjadi contoh yang nyata bagi masyarakatnya.Misalnya, hal ini terjadi dengan Lukman – kaderDesa Meunasah, Kecamatan Susoh, Kabupaten AcehBarat Daya. Segera setelah menyelesaikan pelatihanpembuatan jamban oleh Fasilitator Teknik Program WESUnicef yang dilaksanakan oleh PCI di Tapaktuan dansekitarnya, Lukman membangun sendiri jambannya dankemudian masyarakat mengikutinya.2.3.2 Kaum perempuan sebagai kampiun program Stop BABS dan pendorong utama perubahan perilaku masyarakat. Keseharian kita menunjukkan bahwa kaumperempuanlah yang aktifitasnya paling banyakberhubungan dengan sanitasi, sehingga melibatkanperempuan menjadi relatif lebih mudah Ternyata 33
  • 48. kemudian hal ini terbukti dalam pelaksanaan program Stop BABS, baik sebagai kampiun dalam pelaksanaan program maupun sebagai pendorong utama perubahan perilaku di tingkat masyarakat. Ibu Sulastri didepan papan bertuliskan Dusun Margosari Desa Kenongo, Kecamatan Gucialit, Lumajang, Wilayah Sadar Jamban, 100% penduduk menggunakan jamban leher angsa. Foto : Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Di tingkat Kabupaten, kita patut mencatat Ekki Riswandiyah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat lewat program Lingkungan Sehatnya telah berhasil membawa sebanyak 55 dusun dan 16 desa mencapai ODF dalam dua tahun, bahkan mulai memperkenalkan pilar lain STBM, yaitu pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. Joice Irmawati dari Bappeda Kabupaten Pandeglang, Banten yang sedang mengembangkan program Stop BABS di 6 kecamatan bersama Pokja AMPL serta 2 kecamatan dengan LSM LAZ Harfa. Begitu juga dengan Dian Mardiani dari Bappeda Kabupaten Serang, melalui Pokja AMPL bekerja sama dengan Universitas Tirtayasa, Serang serta fihak lainnya sedang gencar mendorong perubahan perilaku masyarakat agar BAB pada jamban yang dibangun sendiri. Di tingkat kecamatan atau Puskesmas, Drg, P Agustine Siahaan, Mkes yang secara Fenomenal pada tahun 2008 berhasil membawa Kecamatan Lembak Muara Enim di wilayah Puskesmas yang34
  • 49. dipimpinnya, meliputi 18 desa mencapai ODF dansaat ini sedang mengembangkan hal yang sama ditempat kerjanya yang baru di Puskesmas Batu Aji,Batam, Riau. Sedangkan di Nagari Jorong Padang Doto,Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung,kelompok tani wanita berhasil membawa perubahan,sekaligus membuktikan mereka mampu mempengaruhiibu-ibu atau perempuan lainnya di jorongnya, dariperempuan untuk perempuan dalam menciptakanlingkungan yang sehat melalui pencapaian Stop BABS.Sementara di Kabupaten Sumedang, kader Dasa Wismaseperti Cicih Sukaesih dari Desa Sukawening, KecamatanGaneas, Kabupaten Sumedang, memulai kegiatanpemicuan pada tahun 2007, dan menjelang akhir tahun2008 mencapai Stop BABS, dan mendapatkan sertifikatStop BABS/ODF dari Bupati Sumedang.2.3.3 Pemilihan waktu pemicuan menentukan keberhasilan Waktu pemicuan harus disesuaikan dengankebiasaan masyarakat. Pada umumnya masyarakat akandapat dikerahkan untuk pertemuan setiap saat, namundemikian perlu dicermati kegiatan utama masyarakat,yang berkaitan dengan mata pencaharian merekaseperti pertanian, peternakan, dan sebagainya. Padadaerah pertanian, pemicuan akan lebih baik apabiladilakukan setelah panen. Selain kegiatan produktif relatiftidak ada, masyarakat juga dalam kondisi memiliki uang,sehingga dapat segera membangun sarana jambannyaapabila terpicu. Salah satu contoh keberhasilan program StopBABS dengan memperhatikan kalender musim tanam 35
  • 50. adalah di Nagari Jorong Padang Doto, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Karena berkaitan dengan kalender musim pertanian, di jorong ini yang berperan Pengurus Kelompok Tani Jorong sekaligus dalam program Padang Doto, ikut andil dalam Stop BABS adalah Kelompok men-Stop BABS-kan Jorongnya. Foto : Owin Jamasy Tani Wanita Jorong Padang Doto. Selain itu, pemicuan perlu mempertimbangkan musim. Pada musim hujan, menggali lubang—yang merupakan aksi spontan pertama setelah terpicu---relatif sulit dilakukan, disamping itu lubang yang dibangun bisa tergenang air hujan. Kondisi ini mempengaruhi semangat masyarakat dalam menyelesaikan sarana jamban. Hal ini dapat dilihat di Desa Sukadame, Kecamatan Pagelaran di Kabupaten Pandeglang, yang kondisi tanahnya mudah longsor dan cepat berair (kedalaman 1 meter) jika musim hujan. 2.3.4 K a r a k t e r i s t i k s o s i a l b u d a y a d a e r a h mempengaruhi teknik pemicuan. Teknik pemicuan untuk tiap daerah dapat berbeda. Pada satu daerah masyarakat terpicu untuk merubah cara BAB karena rasa malu. Pada daerah lain, masyarakat terpicu karena kejadian khusus, misalnya adanya kecelakaan saat BAB, misalnya ada yang terbawa arus sungai saat BAB, ada yang digigit ular saat BAB di kebun. Di daerah lainnya lagi, masyarakat tidak terpicu dengan rasa malu, tidak terpicu dengan kejadian-kejadian khusus, tetapi mereka terpicu dengan pendekatan pemahaman keagamaan bahwa air yang36
  • 51. mengandung kotoran manusia tidak pantas digunakanuntuk bersuci. Sebagai contoh, Desa Cimande, KabupatenBogor. Setelah pemicuan, masyarakat belum bergerak.Karena belum bergerak, Kepala Desa berinisiatif untukmencari bantuan, sampai datanglah bantuan 12 zaksemen dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Hanyasaja yang terjadi kemudian, hanya 12 jamban itulahyang terbangun. Menyadari kesalahan tersebut, DinasKesehatan Kabupaten Bogor tidak mau melakukankesalahan tersebut lagi, karena bantuan akan mematikanupaya pencapaian Stop BABS. Akhirnya, melaluiperjuangan yang panjang dan lama, sampai menemukancara yang tepat yaitu meminta bantuan Ustadz DesaCimande yang menyampaikan air yang mengandungkotoran manusia tidak pantas digunakan untuk bersuci.Selain itu disampaikan juga bahwa letak desa beradadi hulu, sehingga membuang tinja di sungai akanmendzolimi masyarakat di hilir. Akhirnya Desa Cimandemencapai juga tahapan Stop BABS. Kasus yang sama jugaterjadi di Desa Mama, Kabupaten Sumbawa (lihat Boks) Desa Mama, di Sumbawa, dimana Ustadz setempat mengatakan bahwa selama ini kita mendzolimi masyarakat di hilir yang juga menggunakan air dari sungai di kampungnya, sehingga dalam waktu dekat Desa Mama mencapai ODF, sebagaimana terlihat dalam grafik. 37
  • 52. Pendekatan keagamaan juga berhasil di pulau Ende, NTT. Abu Bakar, Imam Masjid Baiturahman, Desa Padarape, memasukkan masalah kebersihan dan sanitasi pada setiap khotbah Jumat. “Saya mendorong orang untuk mengubah kebiasaan mereka dan menghentikan praktik buang air besar terbuka,” kata Abu Bakar. Akibatnya, ada sekitar 233 rumah tangga yang telah mendeklarasikan keinginan mereka untuk membangun jamban. 2.3.5 Anak dapat berperan dalam pemantauan praktek BABS Pelibatan anak-anak dalam proses pemicuan Stop BABS sampai dengan pemantauan paska pemicuan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian kondisi Stop BABS. Pelibatan anak dilakukan dapat melalui jalur sekolah yang berada di desa bersangkutan, dengan melibatkan dalam proses pemicuan. Seperti di Kabupaten Grobogan, murid sekolah berperan menjadi polisi tai, yang bertugas mencari jejak BAB pada daerah yang biasa dipakai praktek BAB sembarangan. Selain Di Desa Taktakan, Kabupaten Serang, Program KKN-Tematik AMPL Universitas Tirtayasa berhasil mengupayakan agar anak-anak menjadi salah satu pendukung gerakan Stop BABS. Terlihat anak anak sedang belajar menyanyikan lagu bertema Stop BABS dalam bahasa Sunda: Ulah Ngising Sembarangan (Jangan BABS) yang akan dinyanyikan berkeliling kampung mengingatkan seluruh warga agar Stop BABS. Foto : WASPOLA38
  • 53. itu, mereka melakukan pengawasan di lingkunganrumahnya sendiri, melaporkan kepada guru di sekolah.Sedangkan di Nagari Jorong Padang Doto, KecamatanSijunjung, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, SumateraBarat, keberhasilan pemicuan dipicu oleh lagu-laguyang diteriakkan anak-anak sekolah dasar. Isi lagunyamengandung himbauan dan sindiran. Hal ini tentuada kaitannya dengan budaya lokal yakni kesenanganbernyanyi dan mendengarkan nyanyian atau syair.Kondisi ini juga terjadi di Desa Taktakan, KabupatenSerang, Banten (lihat Boks)2.3.6 Menciptakan persaingan antarkomunitas mendorong percepatan pencapaian Stop BABS Hal yang tersulit dilakukan adalah meyakinkansuatu komunitas bahwa Stop BABS penting dan dapatdicapai tanpa bantuan subsidi pemerintah. Ketikakemudian masyarakat terpicu untuk melakukanperubahan, kendala berikutnya adalah bagaimanamenularkan semangat ini ke komunitas di sekitarnya. Halini kemudian mendorong fasilitator untuk menciptakansuasana persaingan di antara komunitas bertetangga. Sebagaimana yang dilakukan di Desa Panimbo,Kecamatan Kedungjati. Setelah selesai pelatihan,Tim CLTS Kecamatan Kedungjati segera melakukanpemicuan pertamadi Dusun Plosorejo,yang dianggap relatifmudah ditangani.Hasilnya sangatmenakjubkan yaituwarga dengankesadarannya mau Pertemuan masyarakat di desa Panimbo.membangun jamban. Foto: WASPOLA 39
  • 54. Sebagaimana dipahami selama ini bahwa ‘seeing is believing’, yaitu ketika terdapat contoh yang dapat dilihat langsung maka masyarakat akan mempercayainya. Berbekal kondisi inilah kemudian dilakukan pemicuan di dusun sebelahnya dan seterusnya. Secara bergilir pemicuan dilakukan ke dusun yang lain sehingga genap 9 dusun selesai dipicu. Kemajuan dusun tetangga menjadi pemicu desa lainnya untuk lebih baik lagi. Kesan persaingan untuk penyelesaian pembangunan jamban terbangun antardusun. Alhasil hanya dalam 2 minggu, pembangunan jamban swadaya berhasil diselesaikan di seluruh desa. 2.4 Teknologi 2.4.1 Teknologi sederhana menunjang pencapaian Stop BABS Terdapat kesalahkaprah-an selama ini bahwa biaya pembangunan jamban besar sehingga menjadi salah satu kendala pencapaian Stop BABS. Pada kenyataannya, jamban dapat dibangun dengan menggunakan teknologi yang sederhana, memanfaatkan material lokal, dilaksanakan sendiri oleh masyarakat, sehingga biayanya terjangkau oleh masyarakat. Sebagaimana pengalaman di Desa Sukadame, Kecamatan Pagelaran di kabupaten Pandeglang, dengan kondisi tanah yang mudah longsor dan cepat berair (kedalaman 1 meter) jika musim hujan. Tetapi kondisi ini juga lalu menimbulkan semangat warga masyarakat mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, salah satu diantaranya dengan membuat anyaman bambu agar bangunan bawah Foto : PCI40
  • 55. jamban tidak cepat longsor. Biayanya murah, dan mudahmembuatnya.2.4.2 Pemanfaatan pengetahuan masyarakat dalam mengatasi kendala fisik lahan Salah satu hal yang menjadi kendalapembangunan sarana jamban adalah kondisi fisik lahanyang membutuhkan upaya tertentu seperti daerahcadas, air tanah tinggi, rawa, dan pantai. Dibutuhkanbiaya tinggi untuk membangun jamban terkecualiditemukan cara mengatasinya. Pada beberapa lokasi,ternyata kondisi ini dapat diatasi dengan memanfaatkanpengetahuan masyarakat sendiri. Masyarakat sedang menggali lubang di daerah berbatuan, disebelahnya jamban yang sudah terbangun. Foto : TSSM Kabupaten Pacitan Masyarakat di daerah berbatu, walaupun sulitmenggali lubang, tapi dengan memanfaatkan cukadan urea, ternyata kekerasan batu tersebut dapatdilunakkan sehingga dapat dipahat sedikit demi sedikit.Menggunakan bibit cuka yang dapat dibeli di apotik,hasilnya lebih cepat dengan cara membuat lubang didaerah berbatuan, dibiarkan semalam, setelah itu lahan 41
  • 56. berbatuan menjadi lebih lunak, dan lebih mudah digali. Sedangkan jika memakai urea, memerlukan waktu lebih lama, dengan cara urea ditabur di lahan berbatuan, lalu dibiarkan selama sebulan, baru setelah lebih lunak, masyarakat melakukan penggalian. Kondisi ini dapat ditemukan di Dusun Karangsempu, Desa Cemeng, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Pacitan. Contoh lainnya adalah daerah pantai yaitu Desa Kore, Kecamatan Sungai Ambawang, Kalimantan Barat. Masyarakat desamenggunakan gentong atau tempayan yang diletakkan terbalik, sebagai tempat menampung tinja. Kondisi yang sama ditemui di Desa Segarau, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang bahkan sudah lebih banyak menggunakan gentong atau tempayan tadi. Sekitar 60% dari 537 jamban yang terbangun pasca pemicuan di Desa tersebut menggunakan konstruksi tersebut, karena biayanya murah, hanya sekitar Rp 75.000 sampai Rp 100.000 untuk yang berdiameter 1 meter. 2.4.3 Keberadaan bengkel sanitasi membantu menghasilkan jamban yang terjangkau Setelah masyarakat terpicu untuk berubah, ternyata tidak semua masyarakat dapat langsung membangun jamban dikarenakan keterbatasan dana. Oleh karena itu, penyediaan jamban dengan harga terjangkau menjadi suatu keniscayaan. Salah satu upaya menjadikan biaya pembuatan jamban terjangkau adalah dengan melatih kelompok masyarakat membuat jamban. Harga jamban menjadi terjangkau karena dibuat sendiri di desa masing-masing sehingga dapat mengurangi biaya angkut. Selain itu, pembuatan skala besar dan secara gotong royong juga dapat mengurangi biaya.42
  • 57. Kegiatanpenyediaan jambandengan skemaseperti ini biasadisebut bengkelsanitasi. Terdapatcontoh di KabupatenK e b u m e n Bengkel Sanitasi di desa Bocor, Kabupatens e b a g a i m a n a Kebumenyang dikelola oleh kelompokgambar diatas, masyarakat, menemukan model bangunan bagian atas jamban yang diproduksi danataupun contoh disesuaikan dengan kemampuan masyarakat.program Stop BABS Foto: WASPOLAoleh PCI, baik di Kabupaten Pandeglang ataupun Aceh.Selain itu, proyek StoPS di Jawa Timur juga menerapkanskema yang sama.2.4.4 Penerapan konsep jenjang sanitasi (sanitation ladder) dapat terwujud melalui pendampingan rutin Setelah masyarakat terpicu, maka langkahberikutnya adalah bagaimana mendampingimasyarakat dalam membangun jamban sesuai dengankemampuannya. Namun kualitas jamban tetap harusmemenuhi persyaratan. Untuk itu, dikenal konsepjenjang sanitasi, yaitu masyarakat dapat membangunjamban dari bentuk jamban yang paling sederhana,kemudian meningkat kualitasnya disesuaikan denganpeningkatan kemampuan masyarakat. Kesalahkaprahan yang terjadi adalah ketikapendampingan hanya sampai pada tahap masyarakatStop BABS. Padahal terdapat kemungkinan bahwamasyarakat akan kembali pada perilaku BABS, ataujamban yang terbangun tidak terpelihara kondisinya.Untuk itu, pendampingan dilakukan secara rutin untuk 43
  • 58. memastikan kedua hal tersebut tidak terjadi. Bahkan kualitas jambannya meningkat. Sebagai contoh adalah desa binaan PCI yang kemudian dilanjutkan oleh LAZ Harfa di Kabupaten Pandeglang, seperti Desa Sindanglaya, Kecamatan Pagelaran. Setelah membangun jamban yang sederhana, mereka kemudian menyisihkan sebagian penghasilan dari produksi emping melinjo untuk meningkatkan kualitas jambannya. Masyarakat menyisihkan dananya untuk membeli semen, kloset, sehingga jambannya meningkat menjadi jamban yang kuat, aman, nyaman dan sehat. Dari jamban yang sederhana menjadi jamban berkloset. Pilihan masyarakat sangat bervariasi sebagai- mana terlihat dari penelusuran lapangan di 9 desa di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Pandeglang serta Ciamis. Terdapat beberapa tipologi jamban sederhana yang dibangun masyarakat paska pemicuan, dengan biaya mulai dari Rp. 100 ribu sampai Rp. 1,2, (lihat gambar 2.1). Sedangkan di Sukawening Kabupaten Sumedang, yang sudah Stop BABS, masyarakat membangun jamban dengan biaya bervariasi antara Rp 750.000 sampai Rp 5.000.00044
  • 59. Gambar 2.1 Variasi Tipe dan Biaya Jamban Sederhana Tipe I, Rp 111,500 Tipe II, Rp 106,000 Tipe III, Rp 124,500 Tipe IV, Rp 176,500 Tipe V, Rp 315,000 Tipe VI, Rp 507,000 Tipe VII, Rp 677,600 Tipe VIII, Rp 1,156,50045
  • 60. 46
  • 61. BAB 3 RANGKUMAN PEMBELAJARAN3.1 Kelembagaan Selama ini sanitasi masih belum menjadiprioritas bagi semua pelaku pembangunan. Upayapenyadaran melalui diseminasi yang intensif yangdiharapkan akan membangun komitmen semua pihak,khususnya pemerintah daerah dan masyarakat, sebagaisasaran utama dari upaya penyadaran ini. Road Show,yaitu berupa kegiatan advokasi yang merupakan ajangpeningkatan pemahaman pengambil keputusan ditingkat pemerintahan kabupaten/kota, baik legislatifmaupun eksekutif. Selain sebagai pembuka jalanbagi proses internalisasi program Stop BABS kedalamprogram pemerintah daerah, Road Show juga menjadimedia penting untuk menentukan adanya dukunganpolitik maupun kegiatan lanjutan yang perlu di fasilitasioleh pemerintah pusat maupun pemangku kepentinganlainnya. Selain itu, upaya lain untuk mempercepatpengarusutamaan program Stop BABS adalah melaluiadopsi program Stop BABS kedalam proyek AMPL. Pelaksanaan program Stop BABS akan lebihoptimal ketika terjadi kerjasama antara pemerintahdaerah dengan berbagai pihak dalam perencanaan,pelaksanaan dan pemantauan. Termasuk diantaranyamahasiswa, melalui program Kuliah Kerja Mahasiswa.Pemantapan internal pemerintah daerah juga menjadisuatu keniscayaan, dengan menjadikan Puskesmas danPosyandu berikut jajaran petugas kesehatannya sebagaiujung tombak mempercepat penerimaan masyarakat.Termasuk dukungan aparat desa dan kader desa untukmelakukan pemantauan dan evaluasi program StopBABS dengan format pemantauan yang sederhana. 47
  • 62. Intensitas pendampingan masyarakat akan sangat membantu percepatan pencapaian Stop BABS. Pemicuan perlu dilakukan secara terencana dengan memperhatikan kekhasan masing-masing lokasi. Peningkatan permintaan fasilitas jamban sebagai konsekuensi meningkatnya kesadaran masyarakat perlu disikapi dengan meningkatkan ketersediaan fasilitas jamban yang memenuhi syarat dan terjangkau. Ini membuka suatu peluang usaha penyediaan fasilitas sanitasi dasar, dan membuka potensi lapangan kerja. Upaya menjadikan kegiatan Stop BABS melembaga dilakukan melalui Deklarasi Stop BABS, yaitu kegiatan pendeklarasian oleh Bupati/Walikota ketika suatu komunitas mencapai tahap Stop BABS. Pendeklarasian ini juga sekaligus sebagai ajang kampanye bagi desa tetangga bahkan kabupaten tetangga tentang Stop BABS. 3.2 Pendanaan Keterbatasan dana dapat disikapi dengan memanfaatkan keberadaan program yang ada baik program pemerintah pusat maupun daerah dengan cara mengadopsi atau menjadikan program Stop BABS sebagai bagian dari program yang sedang berjalan. Selain itu, terbukti bahwa skema non subsidi lebih menjanjikan dari skema dana bergulir. Ketika menghadapi kendala biaya, masyarakat akan mengupayakan mengatasinya dengan cara mereka sendiri. 3.3 Sosial Budaya Keberadaan kampiun menjadi persyaratan utama keberhasilan program Stop BABS, terutama karena fungsinya sebagai motor penggerak. Sebagian48
  • 63. terbesar dari kampiun tersebut ternyata adalah kaumperempuan. Keberadaan anak ternyata dapat berperandalam pemantauan praktek BABS yang kemudianmendorong tercapainya kondisi Stop BABS. Pemilihan bentuk dan teknik pemicuan sertawaktu pemicuan sebaiknya perlu mempertimbangkankarakteristik masyarakat. Sebagai contoh, masyarakattertentu lebih memilih malam hari sebagai waktupertemuan. Salah satu hal yang menjadi sifat alamiahmasyarakat adalah mencontoh hal baik darilingkungannya. Untuk itu, keberhasilan satu komunitasdapat mendorong komunitas lainnya untuk melakukanhal yang sama. Pencapaian dusun Stop BABS akanmenciptakan persaingan antarkomunitas yangmendorong percepatan pencapaian Stop BABS.3.4 Teknologi Pemanfaatan teknologi sederhana dapatmenunjang upaya penyediaan sarana jamban yangterjangkau. Bahkan pengetahuan masyarakat setempatdapat membantu mengatasi kendala fisik lahan sepertiair tanah tinggi, daerah rawa, pantai dan daerah cadas. Penyediaan sarana jamban yang terjangkaujuga dipengaruhi oleh faktor ketersediaannya. Untukitu, keberadaan bengkel sanitasi sebagai suatu pusatpenyedia sarana dapat membantu menghasilkan jambanyang terjangkau dengan mengurangi biaya angkutdan biaya produksi. Sekaligus juga akan membantumasyarakat meningkatkan kualitas jamban secarabertahap melalui pendampingan rutin pemerintahdaerah. 49
  • 64. Tabel 3.1 Rekapitulasi Pembelajaran Stop BABS di Indonesia Kelembagaan Pembelajaran Lokasi Diseminasi yang intensif membangun komitmen semua pelaku pembangunan AMPL untuk melaksanakan program Stop BABS Lokasi WSLIC2, CWSHP, WES Unicef, Pro Air, Pamsimas, Plan Adopsi program Stop BABS dalam proyek AMPL International Indonesia, PCI mempercepat upaya pengarusutamaan program Stop BABS Pelaksanaan ‘Road Show’ sebagai pembuka jalan Kabupaten Grobogan dan Dompu dengan dampingan Plan proses internalisasi program Stop BABS kedalam Internasional Indonesia, TSSM Jawa Timur program pemerintah daerah Internalisasi program Stop BABS kedalam program pemerintah daerah menjadi jaminan Kabupaten Trenggalek, Muaro Jambi, Sumedang keberlanjutan Kerjasama pemerintah daerah dengan berbagai pihak dalam perencanaan, pelaksanaan dan Kabupaten Grobogan dengan dampingan Plan Internasional pemantauan Stop BABS mempercepat pencapaian Indonesia Stop BABS Mahasiswa berpotensi menjadi ujung tombak pemicuan Stop BABS melalui program Kuliah Kerja Universitas Tirtayasa Banten, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Mahasiswa serta sebagai titik masuk program STIKES Falatehan Kabupaten Serang untuk diteruskan oleh Pokja AMPL Lokasi PCI dan LAZ Harfa di Kabupaten Pandeglang, Propinsi Aceh Pendampingan intensif memberikan lebih banyak dan Kabupaten Nabire, serta Plan Internasional Indonesia di kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi Kabupaten Grobogan, Dompu dan Kefa; Yayasan Pancur Kasih di dan mempercepat pencapaian Stop BABS Kabupaten Landak dan Kubu Raya Format dan bentuk pemantauan yang sederhana oleh kader di tingkat desa mendukung upaya pemantauan dan evaluasi program Stop BABS Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Sumedang yang dapat dikembangkan menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi secara keseluruhan Menjadikan Puskesmas dan Posyandu berikut Puskesmas Lembak Kabupaten Muara Enim, Puskesmas jajaran petugas kesehatannya sebagai ujung Kramatwatu Kabupaten Serang, Puskesmas Ganeas Kabupaten tombak mempercepat penerimaan masyarakat Sumedang terhadap program Stop BABS Desa Marga Jaya Kabupaten Ciamis; Desa Sindanglaya dan Pemicuan Stop BABS perlu dilakukan secara Kertasana, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang; Desa terencana dan memerlukan dukungan aparat desa Ulaweng Riaja, Kabupaten Bone; Desa Babak Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim, Desa Sawe kecamatan Huu Kabupaten Dompu; Desa Sukawening Deklarasi Stop BABS memicu daerah lainnya untuk Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten melakukan hal yang sama Pandeglang Peluang usaha penyediaan fasilitas sanitasi dasar paska pemicuan Stop BABS mempercepat Desa Begendeng, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk pencapaian Stop BABS50
  • 65. Pendanaan Pembelajaran LokasiOptimalisasi sumber daya yang telah tersedia didaerah dengan mengadopsi program Stop BABS Kabupaten Sumedangkedalam program yang telah berjalan Desa Sungai Rangas Hambu Kecamatan Martapura Barat,Masyarakat mempunyai inisiatif sendiri dalam Kabupaten Banjar Baru; Bengkel Sanitasi desa Bocor Kabupatenmenyelesaikan keterbatasan pendanaan, melalui Kebumen; Jorong Padang Doto kecamatan Sijunjung, Kabupatenarisan jamban atau kredit bahan bangunan Sawahlunto Sijunjung; Kelompok Arisan Jamban Desa Rorurangga Pulau Ende; Desa Salam Harjo Kabupaten Bengkulu UtaraPerubahan skema dana bergulir menjadi non Lokasi WSLIC2 dan CWSHP di Indonesiasubsidi lebih menjanjikan Sosial Budaya Pembelajaran LokasiKampiun terutama kaum perempuan sebagai Kabupaten Muara Enim, Sumedang, Grobogan, Lumajang, Ciamis,penggerak utama program Stop BABS dan Dompu, Serang, Pandeglang dan Sawahlunto Sijunjungpendorong utama perubahan perilaku masyarakatDengan memahami karakteristik sosial budayadaerah akan mempermudah proses pemicuan Kabupaten Sumbawa, Bogor dan Pulau Endesebagai titik awal proses perubahan perilakumasyarakatPemilihan waktu pemicuan menentukankeberhasilan pelaksanaan program Stop BABS, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung dan Pandeglangmisalnya dengan memperhatikan kalender musim,waktu bekerja atau cuacaSambil bermain dan bernyanyi anak-anak dapat Kabupaten Serang, Grobogan dan Sawahlunto Sijunjungberperan dalam pemantauan praktek BABSMenciptakan persaingan antarkomunitas dalammencapai hasil pemicuan mendorong percepatan Kabupaten Grobogan, Dompu, Trenggalekpencapaian Stop BABS Teknologi Pembelajaran LokasiMasyarakat berhasil menemukan teknologisederhana yang sesuai dengan kemampuannya Desa Sukadame, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglangdalam upaya untuk mencapai Stop BABSKondisi daerah yang sulit secara teknis tidak Desa Segarau, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambasmustahil untuk dilakukan pemicuanMasyarakat memanfaatkan pengetahuanyang dimilikinya dalam mengatasi kendala Desa Cemeng, Kecamatan Donorejo, Kabupaten Pacitanpembangunan saranaKeberadaan bengkel sanitasi membantumasyarakat memperoleh jamban dengan harga Desa Bocor Kabupaten KebumenterjangkauPenerapan konsep jenjang sanitasi yangmendorong masyarakat meningkatkan kualitassarana jamban mereka menuju jamban yang kuat, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, Pandeglang dan Sumedangaman, nyaman dan sehat, dapat terwujud jikadilakukan pendampingan rutin 51
  • 66. DAFTAR PUSTAKA Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium Indonesia. Jakarta, 2007. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kita Suarakan MDGs Demi Pencapaiannya di Indonesia 2007/2008. Jakarta, 2007. Bappenas, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan. Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, Jakarta 2003 Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Buku Petunjuk Teknis Bebas dari Buang Air Besar Sembarangan (BBABS)/ Community Led Total Sanitation (CLTS) untuk Fasilitator. Jakarta, 2008. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Jakarta, 2008. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kerjasama dengan Kelompok Kerja Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Petunjuk Teknis Stop Buang Air Besar Sembarangan untuk Fasilitator. Jakarta, 2008. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kerjasama dengan Kelompok Kerja Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Pedoman Pelaksanaan Stop Buang Air Besar Sembarangan. Jakarta, 2008. Dwi As Setianingsih, Sumadi. Pengusaha Jamban dari Jatikalen. Kompas, 29 Desember 2009 Jamasy, Owin. CLTS Action Learning Study (penelitian), Kerjasama Laboratorium Ilmu dan Pengkajian Pembangunan Indonesia dengan Institute of Development Studies at the University of Sussex, Brighton. Jakarta 2008 Kar, Kamal and Chambers, Robert. Handbook on Community-Led Total Sanitation. Plan UK and Institute of Development Studies at the University of Sussex. Brighton, 2008.52
  • 67. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Nasional. “Mencapai Target MDG Sanitasi melalui STBM”. Majalah Percik, Desember, 2008.Mungkasa Oswar, ed. Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Indonesia, Pembelajaran dari Berbagai Pengalaman, Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Bappenas – Plan International Indonesia, Jakarta 2008,Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Selayang Pandang Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. 2009Priyono, Edy. Dimensi Kelembagaan Dalam Penyebaran CLTS di Indonesia (penelitian), kerjasama Akademika dengan Institute of Development Studies at the University of Sussex. Brighton, 2008Water Sanitation Policy and Action Planing Project – Plan International Indonesia. Millennium Development Goals Menuju Indonesia 2015. Jakarta 2008.Water Sanitation Policy and Action Planing Project. Laporan Pelaksanaan Lokakarya Nasional, Konsolidasi Pembelajaran Pelaksanaan Pembangunan Sanitasi Dengan Pendekatan Berbasis Masyarakat di Indonesia, Bogor, Jawa Barat. Jakarta 2009.Water Sanitation Policy and Action Planing Project, Kelompok Kerja Air Minum Penyehatan Lingkungan Nasional. Strategi Keberlanjutan Progam Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Jakarta, 2008. 53
  • 68. Lampiran 1 Kabupaten Sumedang menuju Kabupaten Stop BABS Tahun 2012 Kabupaten Sumedang merupakan satu diantara segelintir kabupaten yang telah mencanangkan menjadi kabupaten Stop BABS, bahkan lebih cepat dari target RPJMN 2014, yaitu tahun 2012. Target ini sepertinya dapat tercapai dengan menyimak keberhasilan Kabupaten Sumedang meningkatkan akses sanitasi dasar melalui program STBM. Peningkatan populasi penduduk yang mempunyai akses terhadap jamban meningkat tajam dari 58 persen (sebelum STBM/2007) menjadi 69 persen (setelah STBM/2009), yang berarti peningkatan antara 3-5 persen per tahun. Sebagai perbandingan, sebelum STBM diterapkan, peningkatan akses jamban hanya sebesar 0,05 persen per tahun. Untuk itu, Kabupaten Sumedang memperoleh penghargaan Mandala Karya Bhakti Husada Antala dari Menteri Kesehatan. Perkembangan jumlah desa yang sudah mencapai Stop BABS/ODF per tahun 2009, telah mencapai 24 desa. Pencapaian tersebut melalui berbagai program yaitu Klinik Sanitasi, PPK-IPM, DESA KECAMATAN, PROGRAM dan TAHUN 1. Sukawangi Pamulihan (Klinik Sanitasi) 2006 2. Sukawening (Stop BABS menuju 5 pilar) Ganeas (swadaya) Kader PPK IPM 3. Neglasari Darmaraja (swadaya) 4. Pasigaran Tanjungsari (swadaya) Kader PPK IPM 5. Sirnamulya Situ (Pamsimas 2008) 6. Cacaban Conggeang (Pamsimas 2008) 7. Karangbungur (Stop BABS menuju 5 pilar) Hariang (Pamsimas 2008) 8. Jatisari (Stop BABS menuju 5 pilar) Tanjungsari (swadaya) PPK IPM 9. Gunturmekar Sukamantri (Klinik Sanitasi) 10. Citali (Stop BABS menuju 5 pilar) Pamulihan (Pamsimas 2009) 11. Tanjungwangi (Stop BABS menuju 5 pilar) Tanjungmedar (Replikasi 2008) 12. Tanjungmulya Tanjungkerta (swadaya) 13. Cilembu Haurngombong (swadaya) PPK IPM 14. Sukapura (Stop BABS menuju 5 pilar) Wado (Pamsimas 2008) 15. Margajaya Margajaya (Pamsimas 2008) 16. Cibeusi Jatinangor (Klinik Sanitasi) 17. Cijeruk Pamulihan (Klinik Sanitasi)54
  • 69. Pamsimas, bahkan swadaya masyarakat. Menariknya lagi bahwasetelah mencapai Stop BABS, 13 desa mulai melaksanakan pilarlainnya dari program STBM. Selengkapnya pada tabel berikut. Selain itu, 7 (tujuh) desa di Kecamatan Tanjungmedarjuga telah menjadi desa Stop BABS melalui program KlinikSanitasi, dan Desa Siaga dari Dinas Kesehatan KabupatenSumedang, sehingga sampai bulan Maret 2010 jumlah desayang sudah Stop BABS/ODF adalah 24 desa. Untuk pengelolaan sampah rumah dan limbah cairrumah tangga, pemerintah daerah telah bekerja sama denganLSM Sumedang Sehat Sejahtera, dengan menerapkan azaspemberdayaan usaha dan pendampingan pengelolaan mulaidari pemilahan sampah sampai dengan pemasaran hasil daurulang sampah, pemanfaatan sampah menjadi biogas, maupunkompos. Program ini telah berlangsung di 7 Desa, yaitu (i)Banjarsari, (ii) Sukawening, (iii) Pasigaran, (iv) Karang Bungur, (v)Tanjungsari, (vi) Gudang, (vii) Cipancar. Pencapaian tersebut di atas, dilakukan dengan caramengadopsi kegiatan Stop BABS kedalam program yang telahberjalan. Tentunya hal ini dapat dengan mudah dilakukan karenapada dasarnya kegiatan Stop BABS adalah bagian dari kegiatanPHBS. Sebagai contoh adalah upaya Dinas Kesehatan KabupatenSumedang, Jawa Barat mengadopsi kegiatan Stop BABS kedalamkegiatan terkait seperti Program Pengembangan Kompetensi-Indeks Prestasi Manusia (PPK-IPM), Program Desa Siaga danKlinik Sanitasi. Sehingga biaya tambahan dalam melaksanakanprogram Stop BABS dapat diminimalkan. Misalnya saja,pembiayaan kegiatan pelatihan Stop BABS dibiayai dari dana PPK-IPM dan Desa Siaga yang dilakukan di desa. Sedangkan kegiatanpemicuan dibiayai dari anggaran Klinik Sanitasi. Disamping itu,kegiatan di Klinik Sanitasi diarahkan untuk melakukan pelatihanStop BABS bagi kader-kader Posyandu. Selain itu, kegiatanStop BABS Kabupaten Sumedang juga telah dipadukan dengankegiatan sejenis dalam program nasional PAMSIMAS. Tidakhanya itu, kegiatan Stop BABS juga telah masuk dalam prosesMusyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditingkat kecamatan dan kabupaten. 55
  • 70. Selain dari sumber dana pemerintah, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang mulai memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility ( CSR) dari Bank Jabar untuk program Desa Binaan. Program Stop BABS menjadi salah satu bagian dari program tersebut yang dimulai tahun 2010 di 10 desa di Kabupaten Sumedang. Salah satu strategi yang berdampak signifikan adalah pemaduan kegiatan program Stop BABS kedalam kegiatan rutin pembangunan di kabupaten Sumedang, sehingga nuansa program Stop BABS sebagai sebuah proyek yang bersifat sementara menjadi sirna. Dimulai dari pelatihan kepada petugas sanitarian Puskesmas dan Kader Posyandu/Dasawisma, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pemicuan di setiap dusun oleh kader Posyandu yang dikoordinir oleh sanitarian Puskesmas. Setiap kader melakukan pencatatan atas perubahan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat paska pemicuan, pencatatan dengan formulir yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan. Kompilasi data perkembangan dari setiap dusun dan desa dilakukan oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Setelah pemicuan, kader Stop BABS melakukan pemicuan lanjutan di Posyandu, Arisan dan Pengajian, Pertemuan RT serta melakukan kunjungan rumah. Adanya keterlibatan tokoh agama juga sangat mendukung dalam memberi pemahaman tentang perlunya kebersihan diri dan lingkungan. Pemicuan yang dilakukan ternyata berdampak pada tingginya antusiasme masyarakat. Terlihat dari biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat relatif cukup besar dan tanpa subisidi, yang berkisar antara Rp. 750 ribu sampai Rp. 5 juta. Selain itu, kesadaran masyarakat pun tidak hanya bersifat individual tetapi bahkan menjadi sebuah gerakan. Misalnya saja, masyarakat yang telah membangun jamban melakukan teguran bagi warga lainnya yang masih melakukan BAB di saluran irigasi atau di sembarang tempat. Ada juga kesediaan dari warga yang telah memiliki jamban untuk ditumpangi oleh warga yang belum memiliki jamban, oleh karena itu beberapa jamban dibangun di bagian luar rumah/ tidak di dalam rumah. Sehingga, masyarakat terpicu untuk berubah perilakunya disebabkan karena rasa malu dan tidak enak mengganggu ketenangan tetangga karena bau yang ditimbulkan tinja.56
  • 71. Untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat yangsudah mencapai desa Stop BABS, telah dilakukan deklarasi danpemberian sertifikat Stop BABS/ODF oleh Bupati Sumedang.Sebagai contoh desa Sukawening, kecamatan Ganeas, kabupatenSumedang, yang memulai kegiatan pemicuan pada tahun 2007,menjelang akhir tahun 2008 mencapai ODF, Dalam rangka pendataan atas kemajuan programStop BABS, kabupaten Sumedang melaksanakan monitoringmelalui kunjungan rumah oleh Kader Dasa Wisma. Selain itudipergunakan Stiker STBM melalui Program Lingkungan SehatDinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, maupun PAMSIMAS.Hasil pemantauan kader tersebut kemudian dicatat dalamformat laporan yang disiapkan Dinas Kesehatan Sumedang,untuk kemudian direkapitulasi sehingga akhirnya pengelolaprogram STOP BABS mendapatkan laporan perkembanganprogram STOP BABS bulanan. Beberapa kunci keberhasilan Kabupaten Sumedangdiantaranya adalah (i) melakukan internalisasi program StopBABS/STBM kedalam program pemerintah daerah. Prosesinternalisasi ini tidak hanya dalam bentuk adopsi programStop BABS kedalam program pemerintah daerah tetapi jugamengusulkan program Stop BABS melalui jalur musrenbang; (ii)adanya dukungan pengambil keputusan, baik eksekutif maupun 57
  • 72. legislatif; (iii) pemanfaatan sumber dana lain di luar dana pemerintah seperti dana CSR; (iv) pemberian insentif berupa piagam penghargaan kepada desa Stop BABS; (v) keberadaan kampiun baik pegawai pemerintah maupun masyarakat yang berjuang dengan sepenuh hati dalam pelaksanaan program Stop BABS.58
  • 73. Lampiran 2 Paduan Promosi dan Internalisasi Program Mendorong Percepatan Program Stop BABS di Kabupaten Trenggalek Kabupaten Trenggalek, dengan jumlah penduduksebanyak 364.877 jiwa adalah salah satu kabupaten lokasiprogram Total Sanitation dan Sanitation Marketing (TSSM).TSSM merupakan implementasi program Stop BABS di JawaTimur yang didanai oleh Yayasan Bill Gates. Deklarasi desa Stop BABS pertama kali pada tanggal 14Mei 2008 oleh bupati. Sampai akhir Februari 2010, telah dipicusebanyak 289 komunitas, dengan hasil 118 komunitas yangmencapai ODF, yang terdiri dari 29 desa dan 67 dusun atau telahterjadi peningkatan akses bagi 66.563 penduduk (LokakaryaNasional CLTS PAMSIMAS, 25-28 Maret 2010). Sejauh ini desaStop BABS juga sudah mulai diperkenalkan dengan pilar keduaSTBM yaitu cuci tangan pakai sabun (CTPS). Pencapaian tersebut dilakukan dengan mendasarkanpada pendekatan tanggap terhadap kebutuhan (demandresponsive) yang merupakan persyaratan utama dalampelaksanaan program stop BABS. Secara sederhana, ini dapatberarti bahwa program Stop BABS hanya dilaksanakan padalokasi atau daerah yang menunjukkan adanya kebutuhan yangditandai dengan adanya minat dan komitmen terhadap programini. Upaya yang biasanya dilakukan untuk mendorong timbulnyakebutuhan tersebut adalah melalui diseminasi dan advokasipada awal program. Langkah tersebut kemudian ditindaklanjutimelalui upaya internalisasi program Stop BABS kedalam programpemerintah daerah. Proses internalisasi program Stop BABS di kabupatenTranggalek terlihat dari dukungan pemerintah daerah yangditunjukkan melalui (i) penerbitan Surat Keputusan BupatiNomor 15 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat; (ii) penyediaan anggaran dana pendukungprogram dari APBD Tahun 2009 sebanyak Rp. 400 juta; 59
  • 74. Melanjutkan upaya internalisasi tersebut, pada tahun 2010 langkah-langkah yang akan digunakan dengan memanfaatkan dana APBD diantaranya (i) pengalokasian anggaran untuk semua desa, (ii) pelatihan fasilitator baru, (iii) pelatihan tukang oleh ITS, (iv) pemicuan seluruh desa secara bertahap, (v) memantapkan lembaga yang sudah terbentuk dan membentuk lembaga di desa sasaran baru; (vi) memanfaatkan sekolah (dan anak sekolah) dalam pemantauan, (vii) menyelipkan kegiatan TSSM pada kegiatan apapun seperti Safari Ramadhan Bupati; (viii) melibatkan lintas instansi terkait. Upaya internalisasi tersebut didukung oleh upaya p romosi melalui berbagai saluran dan bentuk diantaranya (i) promosi lewat siaran radio seperti RKPD, ADS, Kamajaya, Dimas Suara untuk acara Diskusi Interaktif, (ii) perkembangan TSSM dipantau oleh tim Humas Kabupaten, dan setiap ada momen penting segera dimuat di media massa lokal, (iii) himbauan bagi masyarakat oleh bupati di media JAWA POS, (iv) upaya deklarasi sebagai alat promosi, dengan mengundang tokoh (bupati, dewan, bappekab, semua camat LOI, kepala desa), aparat dari wilayah lain agar mereka terpicu untuk mereplikasi hal yg sama, (v) melibatkan tokoh agama (Kyai dan Nyai), (vi) promosi lewat leaflet, poster, (vii) penempelan stiker untuk rumah yang sudah memiliki dan belum meiliki jamban sehat , (viii) peta sosial sebagai alat pemantauan dan memicu ulang masyarakat. Selain itu, pemberian insentif juga dilakukan dalam bentuk penghargaan untuk desa Stop BABS, termasuk juga pemberian sertifikat bagi komunitas Stop BABS. Sebelum Pemicuan Pemicuan Pasca Pemicuan Keadaan Trenggalek Sebelum Tahapan dalam foto pemicuan, Model Jamban yang dibuat pemicuan CLTS, banyak perkenalan dan bina suasana, warga bermacam macam dari ditemukan “tai” dibawah pohon, pemetaan, transect jumbleng berdinding sak semen, kebun, sungai bambu serta closed/ leher angsa60
  • 75. Lampiran 3 Dipicu, Terpicu, dan Memicu. Pengalaman PCI Indonesia dalam mengimplementasikan Program Stop BABSBagaimana proses perkenalan PCI dengan pendekatan CLTS ? Project Concern International (PCI) pada akhir tahun2003 mulai melaksanakan proyek Child Health OpportunitiesIntegrated with Community Empowerment/CHOICE (WargaAktif Hidup Anak Sehat – WAHANA Sehat) di wilayah KabupatenPandeglang, provinsi Banten. Terdapat 5 kecamatan yangmenjadi lokasi kegiatan, yaitu kecamatan Saketi (10 desa), Patia(2 desa), Sukaresmi (3 desa), Pagelaran (10 desa), dan Angsana(5 desa). Pemilihan lokasi sasaran ini salah satunya berdasarkancriteria cakupan sarana air bersih dan sanitasi yang rendah. Pada pertengahan perjalanan proyek, PCI memperolehinformasi adanya suatu metode/pendekatan baru dalamtransformasi perilaku sanitasi masyarakat, yaitu Community-LedTotal Sanitation (CLTS) yang diperkenalkan oleh WSP-EAP WorldBank di Indonesia pada Oktober tahun 2005. Awal perkenalan dengan CLTS dimulai ketika bertemudengan Agus Priatna yang pada saat itu bertugas sebagaifasilitator WASPOLA untuk wilayah provinsi Banten. Setelahmenerima penjelasan CLTS yang salah satu keunggulannyaadalah pada perubahan perilaku dan pembangunan swadayaoleh masyarakat (tanpa subsidi), maka PCI meminta kepadaWASPOLA untuk memperoleh pelatihan pelatih (Training of theTrainer/TOT) tentang CLTS. Pada Desember 2005, WASPOLA bersama denganPokja AMPL melaksanakan TOT CLTS kepada PCI. Selanjutnyapada Januari 2006, PCI langsung mulai melakukan pemicuan kemasyarakat dengan menurunkan fasilitator-fasilitator yang telahmemperoleh TOT ke lokasi-lokasi sasaran kegiatan CHOICE. 61
  • 76. Apa yang mendorong tertarik dengan CLTS ? Pada dasarnya terdapat 2 (dua) alasan utama mengapa PCI berharap besar dengan pendekatan CLTS, yaitu: • Prevalensi diare di lokasi kegiatan CHOICE cukup tinggi, namun tidak tersedia alokasi dana untuk kegiatan sanitasi. • Belajar dari kegagalan proyek sanitasi yang lalu (pemerintah, LSM, termasuk PCI di Aceh) yang terlalu mengutamakan infrastruktur dan mengenyampingkan soal budaya dan perilaku masyarakat, sehingga sarana yang telah dibangun tetap terbengkalai tidak dipergunakan masyarakat. Upaya apa yang telah dilakukan ? Sampai Mei 2006, sudah hampir 5 bulan berjalan, namun masyarakat masih tetap belum berubah perlakunya dalam BAB dan belum membuat jamban keluarga. Masyarakat tetap saja BAB di kebun, sungai, saluran irigasi dan berbagai tempat terbuka lainnya. Masyarakat masih belum sepenuhnya terpicu untuk merubah perilaku sanitasinya. “Kegagalan” ini mendorong PCI untuk melakukan studi banding pada bulan Mei 2006 ke Kabupaten Musi Banyuasin dan Lumajang yang telah berhasil dalam pelaksanaan pendekatan CLTS. Bahkan tidak hanya staf PCI yang melakukan studi banding, selang tidak lama kemudian PCI juga mengajak Camat, Dokter Puskesmas dan Kepala Desa untuk juga belajar ke Kabupaten Musi Banyuasin dan Lumajang. Kekurang tepatan strategi pemicuan menjadi pangkal “kegagalan” PCI dalam menerapkan pendekatan CLTS di Kabupaten Pandeglang. Belajar dari hasil studi banding ke Kabupaten Lumajang dan Musi Banyuasin, maka PCI melakukan perubahan strategi pemicuan dari langsung oleh fasilitator kepada masyarakat diubah dengan mengikutsertakan kader- kader posyandu, karang taruna, pemimpin informal, LSM lokal, organisasi keagamaan dan aparat pemerintah setempat. Pemicuan sekarang menjadi aksi kolektif seluruh komponen masyarakat setempat.62
  • 77. Per Desember 2006, 6 bulan setelah pemicuan ulangdengan strategi baru, sebanyak 2.000 jamban keluarga telahdibangun secara swadaya oleh masyarakat. Artinya, dalamtempo hanya 6 bulan, paling tidak ada 2.000 rumah tanggayang telah mengubah perlakunya dari BAB di tempat-tempatterbuka menjadi menggunakan sarana jamban masing-masingdi rumahnya. Sekarang jamban bukan hanya sekedar saranasanitasi, namun telah menjadi kebanggaan yang meningkatkanposisi sosial mereka di lingkungan. Sampai dengan berakhirnya proyek CHOICE padaSeptember 2007, telah dilakukan pemicuan terhadap 96kampung dari 120 kampung di 29 desa di 10 kecamatan lokasisasaran. Sebanyak 18 kampung telah dinyatakan Stop BAB disembarang tempat (open defecation free - ODF). Penggunajamban meningkat dari 20.9% menjadi 63.6% di kampung-kampung yang sudah dipicu. Sebagai penghargaan, PCIbekerjasama dengan LSM lokal LAZ HARFA memberikan saranaair bersih kepada kampung-kampung yang telah ODF.Keberlanjutan dan perluasan Pemicuan atau triggering sekarang menjadi “kata”yang merakyat di lokasi-lokasi sasaran proyek dan sekitarnya.Kata itu pula yang menjadi kata kunci dan mengawali kegiatankampanye sanitasi PCI dan juga sekarang digunakan oleh kawan-kawan LSM, kader posyandu, sanitarian, pemimpin informal danaparat pemerintah lokal (desa dan kecamatan) di KabupatenPandeglang. Keberlanjutan menjadi kata kunci berikutnya,dan bagaimanakah PCI melakukan upaya-upaya agar terjaminkeberlanjutan dari apa yang telah dihasilkan? Mempersiapkan staf proyek dan mitra untuk menerapkan pendekatan CLTS :  • Membangun kemitraan dengan pemerintah (Bappeda, Dinas Kesehatan, Pokja AMPL, Pemerintah Kecamatan dan Puskesmas) 63
  • 78. • Memberikan pelatihan kepada staf proyek dan mitra kerja, termasuk LSM lokal dan organisasi keagamaan (Aisyiyah dan Muhammadiyah)  Advokasi kepada semua pemangku kepentingan di semua tingkatan.Program Air Bersih dan Sanitasi dilanjutkan oleh LSM lokal mitra PCI (LAZ HARFA) di 10 desa. Sampai  April 2008, ada tambahan 3 kampung yang Stop BAB sembarangan.  Proses pemicuan tetap dilanjutkan oleh Puskesmas dan LSM mitra (LAZ HARFA).  Pembangunan jamban dan peningkatan kualitas jamban terus dilanjutkan oleh masyarakat. Tidak hanya itu, PCI juga melakukan berbagai kegiatan untuk memperluas penerapan metode/pendekatan CLTS. Berbagai upaya yang telah dilakukan adalah: • “Scaling up” ke proyek PCI lainnya. • Membantu Pokja AMPL memperkenalkan CLTS ke kabupaten lainnya di Provinsi Banten • Membagi pengalaman, pengetahuan dan keterampilan kepada lembaga lain ( LSM lokal dan internasional, perguruan tinggi, dan lain-lain).64
  • 79. • Memperkenalkan pendekatan CLTS kepada provinsi/ kabupaten lain (Kabupaten Nabire, Tangerang, Lebak dan Serang, propinsi Aceh dan DIY)• Memperkenalkan CLTS kepada LSM lain dan LSM Internasional (World Relief, Islamic Relief, CCF, Care).• Promosi pendekatan CLTS terus dilanjutkan oleh eks staf PCI melalui berbagai lembaga/proyek.• Membantu Yayasan Pancur Kasih, Pentis division, menerapkan pendekatan CLTS di 7 desa di Kecamatan Ambawang, Kabupaten Pontianak dan 7 desa di Kecamatan Karangan Kabupaten Landak, Kalimantan Barat dan Surfaids di Pulau Nias.(Diedit dari tulisan Dipicu, Terpicu dan Memicu, Dr AgustinRaintung, Health Advisor PCI Indonesia, Majalah Percik,Juni 2009 ) 65
  • 80. Lampiran 4 Keterlibatan Semua Lapisan Masyarakat: Kunci Kesuksesan Program Sanitasi “CLTS” Desa Panimbo Kesehatan lingkungan, bagi sebagian masyarakat perdesaan, masih belum dianggap sebagai hal yang penting dan mendesak. Salah satunya adalah urusan buang air besar. Bagi mereka BAB di sungai, ladang dan kebun merupakan hal yang lumrah dan wajar dilakukan, toh mereka juga merasa jarang mengalami sakit. Salah satu desa yang mempunyai kebiasaan seperti diatas adalah warga di desa Panimbo, yang berada di paling ujung barat laut Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Desa Panimbo berada di Kecamatan Kedungjati yang berjarak kurang lebih 40 km dari pusat kota Kabupaten Grobogan. Akses jalan Desa Panimbo berada di balik Bukit yang sulit dan jarak yang cukup yang hutannya sudah gundul dan jauh dari kota kecamatan, sumber letaknya jauh dari pusat kota, akses jalan masuk ke desa juga susah daya alam yang minim (sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh kawasan hutan milik Perhutani yang sudah gundul), kesulitan mencari sumber air adalah hal yang biasa terutama pada saat musim kemarau. Kondisi ini menjadikan desa Panimbo menjadi salah satu desa yang dianggap desa tertinggal. Dengan jumlah penduduk 563 KK dan terdiri dari 2352 jiwa Desa Panimbo pada awalnya hanya mempunyai sekitar 170 buah jamban yang semuanya berasal dari program bantuan, bukan jamban yang dibangun oleh mereka sendiri. Hal ini menjadikan indikasi bahwa Pak Shoubari dari Puskesmas Kedungjati ada persoalan pada kesehatan saat memfasilitasi pemicuan di desa lingkungan terutama untuk Panimbo66
  • 81. kebiasaan BAB disembarangtempat. Pada saat musimkemarau pemandangan orangBAB di sungai sudah menjadilukisan alam pedesaanPanimbo. Beberapa programyang sudah digulirkan untukmenyelesaikan permasalahansanitasi ini baik dari pemerintah Proses saat ToT CLTS berlangsungmaupun pihak swasta di Purwodadi Kab. Groboganbelum juga menyelesaikanpermasalahan tersebut, kalaupun ada keberhasilan programtersebut hanya bersifat setempat dan tidak secara menyeluruhuntuk wilayah desa. Program CLTS adalah bagian program WES Plan IndonesiaGrobogan, yang diawali TOT CLTS dengan mengikutsertakanbeberapa warga serta tokoh dari Desa Panimbo. Setelahmenyelesaikan pelatihan CLTS, warga Panimbo melalui tim CLTSdesa langsung melakukan koordinasi dengan tim CLTS KecamatanKedungjati, perangkat pemerintahan desa dan relawan desa diPuskesmas membahas pemicuan di desanya yang terdiri dari 9dusun. Pemicuan perdana dilakukan di Dusun Plosorejo yangterdiri dari 85 KK. Pemicuan ini dilakukan dengan kerjasamaantara tim CLTS Kecamatan Kedungjati, Puskesmas Kedungjati(Shoubari, Riyanto dan Agus), Relawan desa Panimbo (Santo, Bandi dan Susanto), Bidan Desa Panimbo, Petugas Lapangan Plan International Desa Panimbo (Nugie) dan Desa Sendangharjo - Karanganyar (Sumiyati) dan WES Facilitator Plan Grobogan. Ibu – ibu PKK, Kader Posyandu dan Ibu Pada saat proses Bidan Panimbo juga ikut mensukseskan program CLTS di desa. pemicuan (“pemicuan” terhadap rasa jijik, rasa malu, 67
  • 82. rasa takut sakit, rasa berdosa dan rasa tanggung jawab yang berkaitan dengan kebisaaan BAB di sembarang tempat ) ternyata menimbulkan kesadaran yang luar biasa dari masyarakat, sehingga pemicuan awal ini berjalan dengan lancar dan bagus. Warga yang terpicu ini sebagian besar adalah warga yang belum punya jamban keluarga dan biasa buang air besar (BAB) di sungai. Mereka mau secara sadar membangun jamban demi kesehatan keluarga mereka dan dusunnya tanpa ada unsur paksaan. Saat pemicuan ini terlihat antusiasme masyarakat untuk berkomitmen agar desanya segera terbebas dari tinja yang berserakan dimana - mana, terutama di sungai yang sudah menjadi kebiasaan mereka bertahun - tahun. Dalam pemicuan ini terbentuk tim CLTS RT yang terdiri dari 3 orang yang akan memantau kegiatan pembuatan jamban di Pada saat pemicuan siswa – siswi SD Panimbo wilayahnya. Para tokoh desa dan agama juga terlibat aktif dalam kegiatan ini. Monitoring dimulai dan dilaksanakan hari itu juga setelah pemicuan selesai karena masing-masing wilayah RT saling berlomba – lomba untuk Pada saat transek di sungai membuktikan pencapaian Stop belakang SD Panimbo BABS. Dalam program CLTS ini PKK dan Kader Posyandu juga terlibat aktif untuk memantau kegiatan CLTS ini. Tim dari PKK dan Kader Posyandu saling bekerjasama dengan memberikan kesadaran pentingnya kesehatan lingkungan sekaligus memantau apakah jamban yang dibuat sudah dimanfaatkan. Pemicuan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi untuk mewujudkan sanitasi total yang sesungguhnya, perlu melakukan koreksi dan pemicuan disemua lini, salah satunya adalah dengan melakukan pemicuan untuk siswa SD. Yang diikutsertakan adalah siswa kelas 4, 5 dan 6 SD. Pemicuan68
  • 83. dilakukan setelah jam sekolahusai sehingga tidak mengganggukelancaran kegiatan belajarmengajar di sekolah. Hal yang menarikdari pemicuan di SD Panimboini, di dapat informasi bahwasemua orang tua siswa ini Bapak kerja bangunan di Jakarta tidak menyurutkan semangatternyata sudah membuat Ibu Parti untuk memiliki danjamban sederhana, serta sudah membikin Jambanmenggunakan jamban tersebut,dan memberikan hasil yangcukup signifikan. Sehingga daripemicuan di SD – SD Panimboini melahirkan kelompok anakyang di desa berfungsi sebagaipolisi tinja yang setiap saat mau Nenek beserta jambannya yangmemberikan sumbangsih demi dibantu secara gotong – royong bersama warganyatercapainya sanitasi total. Pada saat melakukan pemantauan, salah satu halyang menarik adalah kunjungan di Dusun Plosorejo dimana didusun ini sudah mencapai 100% Stop BAB. Meskipun jambanyang dibuat adalah jamban yang sederhana, terkadang masihada yang masih dalam bentuk lubang saja tanpa ada dindingdan penutup atap, yang membuat lubang justru dilakukan olehibu – ibu itu sendiri, karena suami ada di luar daerah kerja dibangunan. Khusus di Dusun Pablengan ada 2 jamban milik nenek yangsudah janda, pembangunannya dibantu oleh pemuda dusun yangbersangkutan dengan sistem gotong. Pada saat makan siang di warung ada hal yang menarikdimana perbincangan dan pembicaraan yang dilakukan di warungnasi ini justru topiknya adalah tentang tinja dan malunya orangtua terhadap perilaku BAB di sungai serta tentang kesadaranuntuk berubah dan membuat jamban sendiri. 69
  • 84. Lain cerita dari Dusun Beran, ada orang dewasa yang BAB di sungai kemudian di ganggu anak–anak dan dibikin malu, kemudian ada kejadian dimana sekolah SMP yang ada di desa Panimbo di datangi oleh warganya dan ternyata tanpa disangka mereka membuat lubang untuk jamban secara Jamban dengan menggunakan tutup dan ember bekas cat tembok gotong – royong, kemudian kepala sekolahnya didatangi agar segera membeli jamban. Para orang tua warga di desa itu tidak terima jika anaknya yang sekolah disitu harus BAB sembarangan atau di sungai, tetapi harus BAB di jamban atau di WC Sekolah. Itulah beberapa fenomena menarik yang menjadi bagian catatan tersendiri dari Desa Panimbo. Proses pemicuan yang belum genap 1 bulan telah mencapai hasil yang luar biasa, dimana dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan ini Panimbo telah terbebas dari BAB di sembarang tempat, dan tidak ada lagi BAB di sungai atau di hutan. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Keterlibatan dari berbagai pihak, masyarakat laki – laki dan perempuan, anak – anak, puskesmas dan instansi terkait di tingkat kabupaten semakin mendorong keberhasilan proses kegiatan CLTS ini. Harapannya keberhasilan awal Desa Panimbo ini dapat menjadi titik awal buat pemerintah untuk program– proram sanitasi yang lain demi tercapainya sanitasi total berbasis masyarakat. (Diringkas dari Catatan Pembelajaran CLTS Desa Panimbo, Catur Adi Nugroho, WES facilitator Plan Indonesia Grobogan).70
  • 85. Lampiran 5 Desa Sawe Kabupaten Dompu:Desa Pertama yang Menjawab Tantangan Menteri Kesehatan di NTB Pada tanggal 21 Agustus 2008 lalu, Menteri KesehatanDr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.J(PK) membuka Konferensi NasionalPengelolaan Air Minum Rumah Tangga (Konas PAM-RT) danmeluncurkan 10.000 desa kegiatan Sanitasi Total BerbasisMasyarakat (STBM), di Jakarta. Lima hari berselang setelah itu,tepatnya tanggal 26 Agustus 2008, masyarakat Desa Sawe, yangberada di wilayah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa TenggaraBarat, telah menjawab tantangan tersebut dengan beranimendeklarasikan desanya yang telah terbebas dari kebiasaanBuang Air Besar (BAB) Sembarangan. Deklarasi yang dilakukan oleh 34 perwakilan masyarakatDesa Sawe ini diresmikan oleh Bupati Dompu, SyaifurrahmanSalman, melalui penandatanganan papan deklarasi desaterbebas dari kebiasaan BAB sembarangan. Kegiatan deklarasiyang merupakan cetusan hati dan keinginan dari masyarakatdesa Sawe ini bertujuan untuk menyampaikan kepadakhalayak ramai bahwa masyarakat Desa Sawe telah terbebasdari kebiasaan BuangAir Besar sembarangan.Kebiasaan yang selama inimerendahkan harga diri danmengurangi kekhusyuanmasyarakat Desa Sawe, yangseluruhnya beragama islam,dalam beribadah.WC Helikopter sebagai Gambaran Rendahnya KesadaranSanitasi Berdasarkan informasi dari pemerintah kecamatansetempat yang disampaikan melalui laporan Camat Hu’u,Drs. Imran M. Hasan, sejak tahun 1990-an, warga Desa Saweyang dulu masih bergabung dengan Desa Rasabou, sudah 71
  • 86. banyak menerima program sanitasi dari pihak luar, baik dari pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat seperti program ESWS tahun 90-an, Dinas Sosial tahun 2001, WSLIC tahun 2005- 2006, program MCK umum dan TSC Plan Indonesia tahun 2005- 2007, dan sebagainya. Program tersebut menawarkan berbagai bentuk bantuan, mulai dari pembangunan WC hingga selesai, sampai hanya pemberian subsidi jamban dan semen saja. Namun sangat disayangkan ternyata pemanfaatannya masih kurang maksimal karena banyak WC yang tidak jadi, dan bahkan ada yang WC-nya sudah terbangun tapi tidak digunakan. Hanya sedikit masyarakat desa Sawe (dibawah 50%) yang sudah terbiasa menggunakan WC, sedangkan sisanya masih terbiasa membuang air besar (BAB) sembarangan di sawah, gunung, parit, sungai, lapangan, dan halaman rumah. Bahkan mereka menyebutnya WC helikopter, karena ketika ada orang datang dari arah depan, maka untuk menghindari pandangan mereka akan berputar ke arah yang lain, begitu seterusnya jika ada orang hingga mereka berputar posisi seperti baling-baling helikopter. Disejumlah pinggiran sungai yang melintasi wilayah Desa Sawe, dulunya merupakan daerah yang tidak ramah bagi anak-anak, karena banyak ditemukan kotoran manusia sehingga menimbulkan bau yang sangat mengganggu. Kondisi ini juga berkaitan dengan data PUSKESMAS kecamatan yang menunjukkan Desa Sawe sebagai salah satu daerah di kecamatan Hu’u yang berkategori rawan diare dan kolera. Serta tidak sedikit para orang tua di desa Sawe menceritakan bahwa anak mereka sering terserang mencret-mencret dan memiliki perut yang buncit namun berbadan kurus, akibat terkena cacingan. Pemicuan yang Membawa Hasil Namun dengan adanya kegiatan Tim CLTS yang menamakan dirinya Tim Pemberantas Kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan Kecamatan Hu’u yang bekerja sama dengan Kepala Desa, BPD, Bidan Desa, Babinsa dan tokoh- tokoh agama, Masyarakat desa Sawe yang tersebar di 3 dusun72
  • 87. yakni Lodo, Sawe dan Samakarya dipicu kesadarannya akanakibat buruk dari kebiasaan BAB Sembarangan baik dari rasamalunya, rasa jijik, harga diri, segi agama dan juga kesehatan. Proses pemicuan ini cukup berhasil menimbulkankesadaran masyarakat, hal ini terlihat pada perubahankebiasaan masyarakat yang sudah tidak lagi membuang airbesar di sembarangan tempat. Sejumlah WC yang tidak dipakai,kemudian diperbaiki dan diaktifkan lagi penggunaanya. Jikaada yang belum mampu, maka untuk sementara menumpangdulu ke MCK umum atau jamban tetangganya. Bantuan jambanyang dulu menjadi pajangan di rumah, di manfaatkan untukmembangun jamban dengan menggunakan bahan-bahan yangada seperti kayu dan bambu. Bagi keluarga yang tidak mampumembeli jamban, mereka menggunakan teknik sendiri darijerigen atau bambu yang dibuat sedemikian rupa menjadipengganti jamban. Hingga saat ini total sarana sanitasi yangdimiliki masyarakat desa Sawe sebanyak 136 WC permanen,163 jamban Semi permanen dan 6 MCK umum. Denganpenggunaan septic tank hanya sebesar 10%nya dan sisanyamenggunakan lubang penampungan kotoran dengan modelcubluk tunggal. Bahkan upaya pemicuan kesadaran yang terus menerusdilakukan tersebut, selain membawa dampak pada perubahanperilaku, juga berhasil dalam meningkatkan derajat kesehatanmasyarakat-desa yang baru seumur jagung ini (definitifApril 2008) . Menurut data Puskesmas Kecamatan Hu’u,dibandingkan tahun-tahun sebelumnya penderita diare jauhmenurun, dan bahkan dalam 3 bulan terakhir (April-July 2008)sudah tidak ada satupun dari 1.484 jiwa penduduk desa Saweyang menderita penyakit diare.Para Kampiun (Champion) Dibalik Keberhasilan Upaya keberhasilan mendeklarasikan desa yang telahterbebas dari kebiasaan BAB sembarangan ini tidak terlepasdari kerja keras para kampiun (Champion). Mereka-mereka yangtidak berpikir bahwa perbuatan yang mereka lakukan hanyalahbagian dari pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Namun, ada 73
  • 88. keinginan dan rasa tanggung jawab moral untuk mendorong kondisi ideal tanpa mengharapkan bayaran. Upaya untuk mewujudkan keinginan memiliki desa yang bebas dari najis inilah yang dilakukan tanpa pamrih oleh Asikin (staf kecamatan), Imran (guru mengaji), Haris (guru SD), Nasrun (kepala dusun), Haryono (mantri Puskesmas), dan Dini (tokoh remaja). Para kampiun ini pada awalnya mengikuti pelatihan CLTS yang difasilitasi oleh Plan Indonesia Program Unit Dompu dan dinas kesehatan Kabupaten. Dari hasil praktek pemicuan langsung pada saat pelatihan yang dilakukan pada bulan Februari 2008 lalu, mereka yang tergabung dalam Tim Pemberantasan Kebiasaan BAB Sembarangan ini berhasil memicu kesadaran 12 orang di salah satu dusun untuk siap membangun WC sendiri tanpa bantuan pihak luar. Selanjutnya pemicuan dilanjutkan mereka melalui kegiatan keagamaan, kegiatan sosial masyarakat, kunjungan dari rumah ke rumah, serta mendorong para keluarga yang telah terpicu dan telah membangun WC sendiri untuk melakukan pemicuan kepada keluarga yang lain. Teknik yang berbeda juga dilakukan para kampiun ini untuk memicu anak-anak, yakni dengan mengajarkan lagu- lagu pop, yang pernah mereka dapatkan pada pelatihan CLTS, yang berhubungan dengan pesan tentang larangan BAB sembarangan, seperti “Cucakrowo” dan “Jablai Tai”. Metode ini terbukti efektif dalam mengajak anak-anak untuk tidak BAB Sembarangan lagi. Tantangan Selanjutnya Sebagai desa yang pertama di Kabupaten Dompu yang telah terbebas dari kebiasaan BAB Sembarangan, masyarakat desa Sawe berharap bahwa upayanya dapat diikuti desa-desa lain di kecamatan mereka khususnya dan Kabupaten Dompu pada umumnya. Oleh karena itu, sejumlah tukang yang ada di desa Sawe mencoba menjadi pengrajin jamban dalam rangka menyediakan jamban yang murah dan mudah didapat bagi masyarakat yang telah terpicu kesadarannya. Dengan meminjam cetakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu,74
  • 89. mereka mencoba memproduksi jamban dengan menggunakanbahan semen dan pasir. Hasilnya cukup memuaskan, meskiperlu sedikit sentuhan dengan amplas guna memuluskanpermukaan atasnya, sebelum di cat khusus. Mereka berharapselain membantu masyarakat lain, upaya mereka menyediakanjamban yang dihargai Rp.40.000- 50.000,- ini dapat menambahpendapatan mereka.(Diringkas dari Catatan Pembelajaran CLTS Kecamatan Sawe, M.Afrianto Kurniawan, WES Facilitator Plan Indonesia KabupatenDompu ). 75
  • 90. Lampiran 6 Biodata Peserta Lokakarya Konsolidasi Pembelajaran CLTS di Indonesia, Lido-Bogor, 17 - 19 Februari 2009 Nama : Nana Djuhana Tempat Tanggal Lahir : Cimahi, 19-04-1957 Alamat Rumah : Jalan Tani, Gang Cimahi, Singkawang, KalBar No.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0562-637.234 - 0812.5742.300 Nama Organisasi : Dinkes Kab Sambas, Kalbar Jabatan : -Kesling Alamat Organisasi : Jalan Pembangunan, Sambas, Kalbar No.Telp/Fax. Kantor : 0562-391.691 Nama : Laisa Wahanudin Tempat Tanggal Lahir : Sleman 12 September 1966 Alamat Rumah : Griya Bukit Jaya G17, No 8-9, Gunung Putri, Bogor No.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0813.1961.7180 E-Mail Pribadi : Udin_uud@hotmail.com Nama Organisasi : Depkes No.Telp/Fax. Kantor : 021-424.7608 psw 128 Nama : Noor Dwiantoro Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 01 Juni 1977 Alamat Rumah : Kakabu, Curung Sulanjana, Gn Sari, Serang, Banten No.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0813.1669.1612 E-Mail Pribadi : nurdwiantoro@yahoo.com Nama Organisasi : Sekretariat STBM Jabatan : Staf Ahli Sekretariat STBM Alamat Organisasi : Jl Percetakan Negara, Gd D Lt3, Depkes, Jak. Pusat No.Telp/Fax. Kantor : 021-422.6968 E-Mail – Website : Secretariat-stbm@gmail.com Nama : Sutikno Slamet Tempat Tanggal Lahir : Trenggalek, 26-12-1961 Alamat Rumah : Jl Dr Sutomo, Gg Amarto 3, Trenggalek Jawa Timur No.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0355-791.277 - 0813.3050.9223 E-Mail Pribadi : sutiksno@yahoo.com Nama Organisasi : Dinas Kesehatan Trenggalek Jabatan : Kabd Promkes & Pemberdayaan Masyarakat Alamat Organisasi : Jl Dr Sutomo No 4, Trenggalek, Jatim No.Telp/Fax. Kantor : 0355-791.270 - 795.025 Nama : Andika Arief Saputra Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 18 Maret 1986 Alamat Rumah : Pagung Baru, Sleman, Yogyakarta No.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0856-9103.0498 E-Mail Pribadi : Ndk-saputra@yahoo.com Nama Organisasi : Water Plant Community-LPPM UGM Alamat Organisasi : Lab Bahan Bangunan Teknik Sipil & Lingkungan – UGM E-Mail – Website : waterplantcommunity@yahoo.com Nama : Darmanto Tempat Tanggal Lahir : Klaten 30 April 1948 Alamat Rumah : Jl Kaliurang Km7, Yogyakarta No.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0274-885.052 - 0811.286.939 E-Mail Pribadi : Darmanto6191@gmail.com Nama Organisasi : LPPM – UGM Jabatan : Staf Pengajar Fak Teknik – UGM Alamat Organisasi : Jl Grafika No. 2 Yogyakarta No.Telp/Fax. Kantor : 0274 – 545.675 - 545.67676
  • 91. Nama : AntimusTempat Tanggal Lahir : Sepiri, 11 Mei 1971Alamat Rumah : Jl Budi Utomo, Komp. Pondok Pangeran I/II Pontianak, KalbarNo.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0815.2258.1117Nama Organisasi : Yayasan Pancur KasihJabatan : SekretarisAlamat Organisasi : Jl Gusti Situt Mahmud, Gg Selat Sumba III, Pontianak, KalbarNo.Telp/Fax. Kantor : 0561- 883.075Nama : SubandiTempat Tanggal Lahir : Grobogan, 30 Maret 1978Alamat Rumah : Panimbo, Kedungjati, GroboganNo.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0815.3689.646Nama Organisasi : Kader DesaJabatan : Tim Penggerak CLTSAlamat Organisasi : Panimbo, Kedungjati, GroboganNama : Muhammad Sholech SKM, MkesTempat Tanggal Lahir : Metro, 7 April 1971Alamat Rumah : Taruman RT 02/II, Klambu, GroboganNo.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0292 – 421.049 - 0858.6643.0800E-Mail Pribadi : msolech@yahoo.co.idNama Organisasi : Dinkes Kab GroboganJabatan : Staf Seksi PLAlamat Organisasi : Jl Gajah Mada, 19 PurwodadiNo.Telp/Fax. Kantor : 0292 – 421.049 - 424.852Nama : DonalTempat Tanggal Lahir : 06-12-1973Alamat Rumah : Perumahan Mutiara Garuda, Blok CII, No. 35, Teluknaga, TanggerangE-Mail Pribadi : Don_jtk@yahoo.comNama Organisasi : CWSHP – Dit PL DepkesAlamat Organisasi : Jalan Percetakan Negara 29, JakartaE-Mail – Website : www.cwshp.netNama : Farida Tahir, SKMTempat Tanggal Lahir : Sidrap, Sulsel, 9-9-1973Alamat Rumah : BTN Tibojong BI/1, Bone, SulselNo.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0852.5531.2863Nama Organisasi : Dinkes BoneJabatan : Staf PKLAlamat Organisasi : Jalan Ahmad Yani, BoneNo.Telp/Fax. Kantor : 0481 – 23485Nama : Agustini E Raintung, drTempat Tanggal Lahir : Pontianak, 20-8-1955Alamat Rumah : Jln Purnabakti II No 35, Serang, BantenNo.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0254 – 20627E-Mail Pribadi : Agustini_raintung@yahoo.comNama Organisasi : PCI IndonesiaJabatan : Senior Health AdvisorAlamat Organisasi : Jln Tirtayasa Raya No. 51, JakselNama : Drg, P Agustine Siahaan, MKesTempat Tanggal Lahir : Dairi, 14 Agustus 1968Alamat Rumah : Taman Duta Mas Blok A14 No12, Batam Centre,BatamNo.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0812.784.3700 – purnamaagustine@yahoo.co.idNama Organisasi : Puskesmas Batu Aji, Batam, KepriJabatan : Dokter Gigi 77
  • 92. Nama : Meutia Tempat Tanggal Lahir : Aceh, 28 Agustus 1972 Alamat Rumah : BBS (Bukit Baja Sejahtera) III, Blok A2, No. 10A, Cilegon, Banten. No.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0254-914.4795 - 0812.9853.985 E-Mail Pribadi : tiaalmer@yahoo.com Nama Organisasi : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten Jabatan : Ka Lab Agribisnis Fak Pertanian Untirta Alamat Organisasi : Jl Raya Jakarta Serang Km 4, Pakutan, Serang,Banten No.Telp/Fax. Kantor : 0254 – 280.330 – 0254 – 281.254 Nama : Cicih Sukaesih Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 9-9-1969 Alamat Rumah : Desa Sukawenang, Kec Ganeas, Sumedang, Jabar No.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0812.7184.1600 Nama Organisasi : Kader Desa Sukawening Jabatan : Kader Alamat Organisasi : Desa Sukawenang, Ganeas, Sumedang Nama : Cucu Cakrawati Kosim Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 23 Juni 1964 Alamat Rumah : Jl Cendrawasih B60, Duta Kranji, Bekasi Barat No.Telp/Fax. Rumah/Hp : 021 – 88464 Nama Organisasi : Direktorat PL, Depkes Jabatan : Kasie Standarisasi Pengawasan Kualitas Lingkungan Alamat Organisasi : Jl Percetakan Negara 29, JakPus No.Telp/Fax. Kantor : 021 – 424.7608 ext 126/208 Nama : Wano Irwantoro Tempat Tanggal Lahir : Lubuklinggau, 15 Maret 1962 Alamat Rumah : Jl Ligarmayang Terusan IA RT 03/08, Cibeunying, Bandung 40191 No.Telp/Fax. Rumah/Hp : 022-8252.3906 - 0811.221.019 E-Mail Pribadi : Wanowano2002@yahoo.com Nama Organisasi : WSP-EAP World Bank, Indonesia Jabatan : CLTS Specialist Alamat Organisasi : Gd BEI Twr 2, Lt 13, Jl Sudirman 52-53, Jakarta. No.Telp/Fax. Kantor : 021-5299.3003 - 5299.3004 E-Mail – Website : wirwantoro@worldbank.org Nama : Syarif Potutu Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo Alamat Rumah : Jl Sudirman 41, Muaro Sijunjung No.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0754 - 21106 Nama Organisasi : Dinkes Kab Sawahlunto Sijunjung Jabatan : Kabid Promkes PL Alamat Organisasi : Jl Sudirman 8 Muaro Sijunjung No.Telp/Fax. Kantor : 0754 - 20056 Nama : Encep Mahpud Tempat Tanggal Lahir : Pandeglang Alamat Rumah : Pasir Mulya, Sindanglaya, Pagelaran, Pandeglang. No.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0878.7100.9917 Nama Organisasi : Desa Sindanglaya, Kec Pagelaran, Pandeglang Jabatan : Ketua Tim CLTS Alamat Organisasi : Kp Pasir Mulya, Ds Sindanglaya, Kec Pagelaran, Pandeglang Nama : Punto Dewo Tempat Tanggal Lahir : Jakarta 27-02-1965 Alamat Rumah : Jalan Pendidikan, Sambas, Kalbar No.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0852.5261.4974 Nama Organisasi : Dinkes Sambas Jabatan : Kasie Alamat Organisasi : Jalan Pembangunan Sambas No.Telp/Fax. Kantor : 0562-391.69176
  • 93. Nama : Ekki Riswandiyah, SKMTempat Tanggal Lahir : Bandung, 10 Nov 1972Alamat Rumah : Dsn Pamagersari RT 01/04, Tanjungsari, SmdgNo.Telp/Fax. Rumah/Hp : 022-791.2891 - 0819.1270.6818E-Mail Pribadi : eqriswandiyah@yahoo.co.idNama Organisasi : Dinkes SumedangJabatan : Pj PL Sie KeslingAlamat Organisasi : Jl Kutamaya 21 SumedangNo.Telp/Fax. Kantor : 0261 – 202.377 - 204.941Nama : Andi NarwisTempat Tanggal Lahir : Jalang, 24 Maret 1972Alamat Rumah : Jl Langsat, Watampone Bone, SulselNo.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0811.410.6072E-Mail Pribadi : wajoboys@yahoo.comNama Organisasi : WSLIC2 – BoneJabatan : Konsultan Kesehatan & PemberdayaanAlamat Organisasi : Kantor Dinkes Bone, Jl Ahmad Yani 13, WatamponeNo.Telp/Fax. Kantor : 0481 -23485Nama : M Afrianto KurniawanTempat Tanggal Lahir : Tobelo, 4 April 1981Alamat Rumah : Jl Nusantara Lingk. Bada, Dompu, NTB – TCI E8, Cibaduyut, BandungNo.Telp/Fax. Rumah/Hp : 022-542.4455 - 0812.2111.537E-Mail Pribadi : afriali@gmail.comNama Organisasi : Plan International Indonesia – DompuJabatan : WES FacilitatorAlamat Organisasi : Jl Udang 6, Kel Bali I, Dompu, NTBNo.Telp/Fax. Kantor : 0373-321963 - 22512E-Mail – Website : Dompu.pu@plan-international.orgNama : Abdul SikinTempat Tanggal Lahir : Dompu, 13 Maret 1070Alamat Rumah : Rasabou, Kec Huu, DompuNo.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0819.1754.5900Nama Organisasi : Kantor Camat HuuJabatan : Staf Seksi PMDAlamat Organisasi : Kantor Camat HuuNama : Feny Raharyanti, SKMTempat Tanggal Lahir : Bogor, 14 Oktober 1974Alamat Rumah : Graha Serdang Metropolis C12B, Harjatani, Kramatwatu, SerangNo.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0254-395.247 - 0812.8375.131E-Mail Pribadi : fenyraharyanti@yahoo.comNama Organisasi : Stikes Falatehan SerangAlamat Organisasi : Jl Raya Cilegon Km6, Kramatwatu, SerangNo.Telp/Fax. Kantor : 0254-230.054Nama : Bambang HermawanTempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 1-9-1959Alamat Rumah : Perum Bintang Alam, Kab KarawangNo.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0267-644.972 - 0812.814.1053Nama Organisasi : WSLIC2 – Dit PL, Ditjen PP-PL DepkesJabatan : Staf Monev WSLIC2 PusatAlamat Organisasi : Jalan Percetakan Negara 29, Jakarta PusatNo.Telp/Fax. Kantor : 021-4287.6816 - 4287.6866Nama : Edy PriyonoTempat Tanggal Lahir : Jepara, 14 Februari 1967Alamat Rumah : Perum Permata Kemang C2/4, Rawalumbu, BekasiNo.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0816.185.2430E-Mail Pribadi : edymbe@yahoo.comNama Organisasi : AkademikaJabatan : DirekturAlamat Organisasi : Perum Permata Kemang A2/13, Rawalumbu, BekasiNo.Telp/Fax. Kantor : 021-8241.3334E-Mail – Website : akademika@dnet.net.id - www.akademika.or.id 77
  • 94. Nama : Asep Saefulhak Tempat Tanggal Lahir : Pandeglang, 24-8-1981 Alamat Rumah : Kacapi Manis RT02/06,Tegalwangi,Menes, Pandeglang No.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0813.1083.0031 E-Mail Pribadi : Asep_hak@yahoo.co.id Nama Organisasi : LAZ Harfa Pandeglang Jabatan : Field Koordinator ESP Alamat Organisasi : Jl Raya Labuan, Ciekek Lor, Kel Karaton, Majasari, Pandeglang Nama : Christiana Dewi Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta Alamat Rumah : Jl Destarata Raya 8 Bogor No.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0251-833.1180 - 0812-1069.189 E-Mail Pribadi : Christiana.dewi@yahoo.com Nama Organisasi : AusAID Jabatan : Program Manager Alamat Organisasi : Menara Kebon Sirih Lt 26, Kebon Sirih 17-19, Jakarta No.Telp/Fax. Kantor : 021-392.4322 ext 541 – 392.7274 E-Mail – Website : Christiana.dewi@ausaid.gov.au Nama : Dyota Condrorini Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 7 Juli 1985 Alamat Rumah : Prima Lingkar Asri B4 No 1 Jatibening, Bekasi No.Telp/Fax. Rumah/Hp : 081213970687 E-Mail Pribadi : dyota.condrorini@gmail.com Nama Organisasi : Sekretariat Pokja AMPL Alamat Organisasi : Jl Cianjur No 4 Menteng, Jakarta Pusat, Tlp-31904113 E-Mail – Website : www.ampl.or.id Nama : Joice Irmawati Tempat Tanggal Lahir : Manokwari, 28 April 1974 Alamat Rumah : Kp Cisaat, Ds Tegal, Cikeudal, Pandeglang No.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0812.802.3936 E-Mail Pribadi : Joe_irma@hotmail.com Nama Organisasi : Bappeda Kab Pandeglang Jabatan : Kasubid Pengembangan Kawasan & LH Alamat Organisasi : Jalan Ahmad Yani 1 Pandeglang No.Telp/Fax. Kantor : 0253 – 210.449 Nama : Dian Mardiani Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 21-11-1966 Alamat Rumah : Jl Tb Bakri 95, Serang No.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0254 – 201.261 - 0812.123.2111 Nama Organisasi : Bappeda Kab Serang Jabatan : Kasubid Renbang Sosbud Alamat Organisasi : Jalan Veteran 1 Serang No.Telp/Fax. Kantor : 0254 – 203.135 Nama : Yunisa TP Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 25 Juni 1979 Alamat Rumah : Kp Ciwalet RT 01/10, Sukaratu, Pandeglang No.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0253 – 520.7758 E-Mail Pribadi : Yunisa-geo@yahoo.co.id Nama Organisasi : Bappeda Kab Pandeglang Jabatan : Pelaksana Alamat Organisasi : Jl Jend Ahmad Yani 1 Pandeglang No.Telp/Fax. Kantor : 0253 – 201.449 Nama : Dedi Suhaedi Tempat Tanggal Lahir : Pandeglang, 10 Oktober 1983 Alamat Rumah : Beunying Masjid RT 02/01, Kel Cilaja, Mayasari, Pandeglang No.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0852.8536.5999 E-Mail Pribadi : ddsuhaedi@yahoo.com Nama Organisasi : Harfa Pandeglang Jabatan : Admin Staf Alamat Organisasi : Jl Raya Labuan, Ciekek Lor, Majasari, Karaton, Pandeglang78
  • 95. Nama : Petrus Noni FalloTempat Tanggal Lahir : 19-10-1967Alamat Rumah : Jl Salak 4, Kel Nonohonis, Kota Soe, TTS, NTTNo.Telp/Fax. Rumah/Hp : 081.338.402.412Nama Organisasi : ProAirJabatan : Comdev AdvisorAlamat Organisasi : Radumata, Belakang Keuskupan Waitabula, Sumba Barat Daya, NTTTlp/Fax kantor : 0387 – 24126Website : www.proair.or.idNama : Agus WaluyoTempat Tanggal Lahir : Magelang, 29-8-1968Alamat Rumah : Jl Dr Ak Gani 95, Muara Enim, SumselNo.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0734 – 432.012 - 0813.6876.3640Nama Organisasi : Dinkes Muara EnimJabatan : Kabid Pengendalian Masalah KesehatanAlamat Organisasi : Jl Dr Ak Gani 70-90, Muara EnimTlp/Fax kantor : 0734 – 421.053 - 421.192Email : dinkesmuaraenim@depkes.go.idNama : Didik SupriyonoTempat Tanggal Lahir : Madiun, 26-4-1964Alamat Rumah : Perumahan Bumi Ciluar Indah, Blok B-2 No.4, BogorNo.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0251 – 8651.504 - 0816.163.2441Nama Organisasi : Dinkes Kab BogorJabatan : Kasie Penyehatan LingkunganAlamat Organisasi : Jl Raya Kedunghalang Talang 150, BogorTlp/Fax kantor : 0251 – 866.3177 - 866.3175Nama : Catur Adi NugrohoTempat Tanggal Lahir : Pati, 2 MaretAlamat Rumah : Perum Sewon Indah C-10, Sewon, Bantul, YogyaNo.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0813.2508.3980Nama Organisasi : Plan International GroboganJabatan : WES FasilitatorAlamat Organisasi : Jl Yudistira I/2 PurwodadiTlp/Fax kantor : 0292-421.652 - 425.018Nama : Rewang BudiayanaTempat Tanggal Lahir :Alamat Rumah : PurwakartaNo.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0852.8626.2752Nama Organisasi : Ditjen PMD, KemendagriJabatan : KasubditAlamat Organisasi : Jl Raya Pasar Minggu Km 19Tlp/Fax kantor : 021-7919.7109Nama : Helda NusiTempat Tanggal Lahir :Alamat Rumah : BekasiNo.Telp/Fax. Rumah/Hp : 0811.824.373Nama Organisasi : Ditjen Bina Bangda, Kemen Dalam NegeriJabatan : Staf SubditAlamat Organisasi : Jl. TMP.Kalibata, No.20. Jakarta SelatanTlp/Fax kantor : 021- 7983785 – 794.7746 79
  • 96. WASPOLA Facility NAMA : GARY D. SWISHER UTUSAN : WASPOLA INSTANSI : WASPOLA NO.TELP.RUMAH/HP : 021 – 3142046 (gswisher@worldbank.org) NO.TELP./FAX KANTOR : 021 - 31924713 : ALAMAT KANTOR Jalan Sawo 37, Menteng, Jakarta Pusat 10350 NAMA : SOFYAN ISKANDAR UTUSAN : WASPOLA INSTANSI : WASPOLA NO.TELP.RUMAH/HP : 0817.228189 (siskandar@worldbank.org) : NO.TELP./FAX KANTOR 021 - 31924713 : ALAMAT KANTOR Jalan Sawo 37, Menteng, Jakarta Pusat 10350 NAMA : NUR APRIATMAN UTUSAN : WASPOLA INSTANSI : WASPOLA NO.TELP.RUMAH/HP : 0812.111.0867 (ranura58@yahoo.com) NO.TELP./FAX KANTOR : 021 - 31924713 ALAMAT KANTOR : Jalan Sawo 37, Menteng, Jakarta Pusat 10350 NAMA : PURNOMO UTUSAN : WASPOLA INSTANSI : WASPOLA NO.TELP.RUMAH/HP : 0817.305.945 (purnomo@wboj.or.id) NO.TELP./FAX KANTOR : 021 - 31924713 ALAMAT KANTOR : Jalan Sawo 37, Menteng, Jakarta Pusat 10350 NAMA : NUGROHO TOMO UTUSAN : WASPOLA INSTANSI : WASPOLA NO.TELP.RUMAH/HP : 0812.960.5217 (bodonk@cbn.net.id) NO.TELP./FAX KANTOR : 021 - 31924713 ALAMAT KANTOR : Jalan Sawo 37, Menteng, Jakarta Pusat 10350 NAMA : ALMA ARIEF UTUSAN : WASPOLA INSTANSI : WASPOLA NO.TELP.RUMAH/HP : 0852.3936.9131 (arief_alma@yahoo.co.uk) : NO.TELP./FAX KANTOR 021 - 31924713 ALAMAT KANTOR : Jalan Sawo 37, Menteng, Jakarta Pusat 1035080
  • 97. 81
  • 98. STOPBUANG AIR BESARSEMBARANGANCOMMUNITY-LED TOTAL SANITATIONPembelajaran Dari Para Penggiat CLTS PROGRAM KERJASAMA: BAPPENAS Sekretariat : Jl. Sawo No. 37, Menteng Jakarta 10350 Indonesia Telp/Fax : (0210 319 24713 E-mail : waspola1@cbn.net.id Website : www.waspola.org, www.ampl.or.id