Your SlideShare is downloading. ×

Basis Data Terpadu untuk Perlindungan Sosial

750

Published on

disampaikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Sosialisasi Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) di Aceh 25 September 2013

disampaikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Sosialisasi Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) di Aceh 25 September 2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
750
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
58
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
  • Unit penetapan sasaran sekretariat TNP2K bertanggung jawab dalama pengaturan dan penggunaan basis data terpadu untuk program perlindungan sosial, termasuk prosedure pemanfaatan data, kegiatan operasional harian dan keamanan data
  • Unit penetapan sasaran sekretariat TNP2K bertanggung jawab dalama pengaturan dan penggunaan basis data terpadu untuk program perlindungan sosial, termasuk prosedure pemanfaatan data, kegiatan operasional harian dan keamanan data
  • Unit penetapan sasaran sekretariat TNP2K bertanggung jawab dalama pengaturan dan penggunaan basis data terpadu untuk program perlindungan sosial, termasuk prosedure pemanfaatan data, kegiatan operasional harian dan keamanan data
  • Unit penetapan sasaran sekretariat TNP2K bertanggung jawab dalama pengaturan dan penggunaan basis data terpadu untuk program perlindungan sosial, termasuk prosedure pemanfaatan data, kegiatan operasional harian dan keamanan data
  • Unit penetapan sasaran sekretariat TNP2K bertanggung jawab dalama pengaturan dan penggunaan basis data terpadu untuk program perlindungan sosial, termasuk prosedure pemanfaatan data, kegiatan operasional harian dan keamanan data
  • Unit penetapan sasaran sekretariat TNP2K bertanggung jawab dalama pengaturan dan penggunaan basis data terpadu untuk program perlindungan sosial, termasuk prosedure pemanfaatan data, kegiatan operasional harian dan keamanan data
  • Unit penetapan sasaran sekretariat TNP2K bertanggung jawab dalama pengaturan dan penggunaan basis data terpadu untuk program perlindungan sosial, termasuk prosedure pemanfaatan data, kegiatan operasional harian dan keamanan data
  • Unit penetapan sasaran sekretariat TNP2K bertanggung jawab dalama pengaturan dan penggunaan basis data terpadu untuk program perlindungan sosial, termasuk prosedure pemanfaatan data, kegiatan operasional harian dan keamanan data
  • Unit penetapan sasaran sekretariat TNP2K bertanggung jawab dalama pengaturan dan penggunaan basis data terpadu untuk program perlindungan sosial, termasuk prosedure pemanfaatan data, kegiatan operasional harian dan keamanan data
  • Unit penetapan sasaran sekretariat TNP2K bertanggung jawab dalama pengaturan dan penggunaan basis data terpadu untuk program perlindungan sosial, termasuk prosedure pemanfaatan data, kegiatan operasional harian dan keamanan data
  • Unit penetapan sasaran sekretariat TNP2K bertanggung jawab dalama pengaturan dan penggunaan basis data terpadu untuk program perlindungan sosial, termasuk prosedure pemanfaatan data, kegiatan operasional harian dan keamanan data
  • Unit penetapan sasaran sekretariat TNP2K bertanggung jawab dalama pengaturan dan penggunaan basis data terpadu untuk program perlindungan sosial, termasuk prosedure pemanfaatan data, kegiatan operasional harian dan keamanan data
  • Unit penetapan sasaran sekretariat TNP2K bertanggung jawab dalama pengaturan dan penggunaan basis data terpadu untuk program perlindungan sosial, termasuk prosedure pemanfaatan data, kegiatan operasional harian dan keamanan data
  • Transcript

    • 1. BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU untuk Program Perlindungan Sosial SEKRETARIAT TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TNP2K) Rakor Pemerintah Provinsi Aceh Banda Aceh, 25 - 26 September 2013
    • 2. PRIORITAS JANGKA PENDEK–MENENGAH TNP2K 1. Unifikasi Sistem Penetapan Sasaran Nasional. 2. Menyempurnakan Pelaksanaan Bantuan Sosial Kesehatan untuk Keluarga Miskin. 3. Menyempurnakan Pelaksanaan dan Memperluas Cakupan Program Keluarga Harapan. 4. Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat Lainnya ke dalam PNPM. 5. Mengembangkan Peta Jalan Sistem Keuangan Inklusif untuk Percepatan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan. 22
    • 3. Basis Data Terpadu ? Sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 24,5 juta rumah tangga atau 96 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
    • 4. EFEKTIVITAS PENARGETAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL Hanya sekitar 30%penduduk miskin yang menerima ketiga program perlindungan sosial (Raskin, BLT, Jamkesmas) Basis Data Terpadu akan meningkatkan efektivitas penargetan
    • 5. METODE PENGUMPULAN DATA PPLS 2011 Tujuan: menurunkan inclusion dan exclusion error Daftar Awal Rumah Tangga Sasaran Pendataan (Hasil pemetaan kemiskinan menggunakan data Sensus Penduduk 2010) Data individual dari program lain Konsultasi dengan Rumah Tangga Miskin Penyisiran + + + Daftar Seluruh Rumah Tangga yang Dicacah PPLS 2011 Identifikasi Rumah Tangga Sasaran Pendataan
    • 6. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Rumah Tangga yg kondisi kesejahteraannya termasuk peringkat 40% terendah SELURUH INDONESIA
    • 7. PROSES PENGEMBANGAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU Data Seluruh Rumah Tangga Dicacah PPLS 2011 (BPS) Analisis Data & Pengembangan Model PMT (TNP2K) Basis Data Terpadu Perbaikan Metodologi dalam PPLS 2011: Rumah tangga yang dicacah lebih banyak daripada PPLS 2008 (45% vs 29% pada tahun 2008) Penggunaan data hasil Sensus Penduduk terbaru (tahun 2010) sebagai acuan awal Pelibatan Komunitas Miskin untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin Variabel yang dikumpulkan lebih banyak  Prediksi tingkat kesejahteraan rumah tangga lebih baik Perbaikan metode pemeringkatan kesejahteraan rumah tangga (Proxy Mean Testing/PMT)
    • 8. • Dengan menggunakan informasi dari PPLS 2011, indeks konsumsi rumah tangga dihitung dengan: Indeks = f (karakteristik sosial ekonomi rumah tangga dan daerah) • Karakteristik rumah tangga meliputi kondisi & status kepemilikan rumah, aset, jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dll. • Formula penghitungan indeks dibuat spesifik sesuai karakterisktik sosial ekonomi masing- masing daerah • Selanjutnya, rumah tangga dapat diurut peringkat kesejahteraannya berdasarkan indeks tersebut. 8 RUMAH TANGGA DALAM BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU DIURUTKAN BERDASARKAN TINGKAT KESEJAHTERAANYA
    • 9. TIM SOSIALISASI PENYESUAIAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAKTIM SOSIALISASI PENYESUAIAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK RUMAH TANGGA MANA YANG LEBIH MISKIN? Model Proxy Means Testing (PMT) yang digunakan dalam Basis Data Terpadu membantu dalam membandingkan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang satu dengan yang lain secara obyektif 9
    • 10. HUBUNGAN ANGKA KEMISKINAN SUSENAS DAN DATA BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU Angka/tingkat kemiskinan SUSENAS  proporsi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam total penduduk, hasil survei dengan cara sampling •Perhitungan kemiskinan menggunakan pendekatan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). •Garis kemiskinan dihitung berdasarkan kebutuhan makanan dan bukan makanan. •Penduduk sangat miskin (di bawah 0,8xGK), miskin (di bawah GK), dan hampir miskin (antara 1-1,2xGK) Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011  data mikro yang diperoleh melalui cara sensus untuk memperoleh data berdasarkan nama dan alamat dari 40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah; bukan basis data kemiskinan •Contoh: Angka Kemiskinan Indonesia pada Maret 2013 adalah 11,37% (BPS)  Seluruh Rumah Tangga di Desil 1 atau 10% terendah termasuk kelompok RTM atau RTSM.  Rumah tangga di Desil 2 sebagian termasuk kelompok RTM dan sebagian lainnya termasuk kelompok rumah tangga hampir miskin. 10
    • 11. SUSENAS DAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU Angka Kemiskinan Nasional, Maret 2013 (BPS) 11,37% 30 % 40 % BASIS DATA TERPADU (40% penduduk Indonesia dengan status sosial ekonomi terendah) 20 % 10 % Desil 4 Desil 3 Desil 2 Desil 1 Penduduk miskin/sangat miskin, RTM/RTSM tahun 2013 Rumah Tangga Hampir Miskin 11
    • 12. Desil-1 156.596 163.934 801.302 5,12 Desil-2 115.913 120.993 494.192 4,26 Desil-3 115.900 120.604 445.953 3,85 Desil-4 98.629 102.534 358.120 3,63 Total dicacah PPLS 2011 634.902 662.313 2.632.441 Keluarga Individu Rata2 Individu per Ruta Rumah Tangga (Ruta) BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU Provinsi Aceh • Semakin rendah status kesejahteraan suatu rumah tangga, semakin besar beban dari jumlah ART • Jumlah penduduk miskin Prov. Aceh: 894.800 (BPS, 2011)  RTM dan RTSM Provinsi Aceh sebagian besar berada di Desil-1 dan sebagian kecil di Desil-2 Basis Data Terpadu 12
    • 13. PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU Jamkesmas BSM PKH Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial Kriteria Kepesertaan Program Perlindungan Sosial Ditetapkan oleh K/L atau Pemerintah Daerah penyelenggara Program Kriteria diterapkan kepada Basis Data Terpadu Daftar nama dan alamat individu/ keluarga/ rumah tangga SASARANSASARAN masing-masing program Raskin Program-Program Perlindungan Sosial lainnya termasuk yang diselenggarakan oleh pemda 13
    • 14. PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU Contoh Dalam Program Nasional PROGRAM PENYELENGGARA PROGRAM KRITERIA SASARAN YANG DITETAPKAN PENYELENGGARA PROGRAM Jamkesmas tahun 2013 Kementerian Kesehatan 86,4 juta individu dengan status kesejahteraan terendah Raskin tahun 2013 Kemenko Kesra 15,5 juta rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah 14
    • 15. 15 WEBSITE BASIS DATA TERPADU www.bdt.tnp2k.go.id 15
    • 16. Data Agregat/Distribusi Data Individu DENGAN Nama & Alamat Data Individu TANPA Nama & Alamat AKSES DAN PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU 16 Nama Kabupaten Kode Kabupaten Jumlah Rumah Tangga Desil 1 *) Desil 2 *) Desil 3 *) TOTAL SIMEULUE 01 3349 2071 2070 7490 ACEH SINGKIL 02 2806 2494 2493 7793 Nama Kecamatan Kode Kecamatan Nama Desa Kode Desa Jenis Kelamin Tahun Lahir Ijazah Tertinggi Status Dalam Pekerjaan ABC 111 DEF 222 1 1974 SD Tidak Bekerja Nama Kecamatan Kode Kecamatan Nama Desa Kode Desa Nama Alamat Jenis Kelamin Tahun Lahir Ijazah Tertinggi Status Dalam Pekerjaan ABC 111 DEF 222 Sriyono Jl. Blimbing 1 1974 SD Tidak Bekerja
    • 17. Data Agregat/Distribusi • Dapat digunakan untuk perencanaan program • Disediakan untuk semua pihak (instansi pemerintah, lembaga akademis/penelitian, organisasi non pemerintah, dll) • Data agregat dari 16 indikator standar dapat diakses melalui situs web TNP2K (laman: bdt.tnp2k.go.id) • Data agregat dengan indikator yang lebih spesifik dapat diminta melalui surat kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K. • Surat dapat dikirimkan melalui pos, faks atau alamat surel UPSPK ( dataterpadu@tnp2k.go.id) AKSES DAN PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU 17
    • 18. • Dapat digunakan untuk perencanaan dan analisis/penelitian • Disediakan untuk semua pihak (instansi pemerintah, lembaga akademis/penelitian, organisasi non pemerintah, dll) • Permintaan data diajukan secara tertulis kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K melalui surat dinas/lembaga dengan menjelaskan tujuan penggunaan data.  Bila data akan digunakan untuk penelitian, disertakan proposal penelitian  Untuk keperluan penelitian akademis perseorangan (misalnya skripsi atau thesis), disertakan surat keterangan dari lembaga pendidikan • Surat dan dokumen pelengkap dapat dikirimkan melalui pos, faks atau alamat surel UPSPK (dataterpadu@tnp2k.go.id) Data Individu TANPA Nama & Alamat AKSES DAN PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU 18
    • 19. Data Individu DENGAN Nama & Alamat • Dapat digunakan untuk penetapan peserta/penerima manfaat program perlindungan sosial/penanggulangan kemiskinan • Disediakan untuk Kementerian/Lembaga dan instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan program perlindungan sosial/penanggulangan kemiskinan • Permintaan data diajukan secara tertulis melalui surat dinas kepada Sekretaris Eksekutif TNP2K, dilengkapi dengan: Penjelasan tentang program yang akan menggunakan Data Individu Dengan Nama dan Alamat dari Basis Data Terpadu (format standar sudah tersedia) Pernyataan Pertanggungjawaban Terhadap Integritas Penggunaan Data (format standar sudah tersedia) AKSES DAN PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU 19
    • 20. Data Individu DENGAN Nama & Alamat • Permintaan data dilakukan secara terkoordinasi melalui TKPK • Diketahui (dan dengan demikian ditandatangani) oleh Kepala Daerah ,atau Wakil Kepala Daerah selaku Ketua TKPK, atau Kepala Bappeda selaku Sekretaris TKPK • Surat dan dokumen pelengkap dapat dikirimkan melalui pos, faks atau alamat surel UPSPK (dataterpadu@tnp2k.go.id) AKSES DAN PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU 20
    • 21. PPLS 2011 PROVINSI ACEH
    • 22. 22 WEBSITE BASIS DATA TERPADU www.bdt.tnp2k.go.id 22
    • 23. 2323 AKSES DAN PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU Dasar Hukum Prosedur Akses dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu: 1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: Pasal 2 ayat 4: “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.”
    • 24. 2424 Putusan Komisi Informasi Pusat No. 187/V/KIP.PS.M.A/2012 pada Sidang Terbuka untuk Umum pada tanggal 18 Maret 2013 (tuntutan penyediaan data individual dengan nama dan alamat dari BDT oleh suatu lembaga swadaya masyarakat):
    • 25. 2525 Pasal 17 huruf h: “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan, kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.” Berdasarkan pasal 20 ayat 1, informasi rahasia yang termasuk dalam pasal 17 huruf h pengecualiannya bersifat permanen, sehingga tidak dapat dibuka sampai kapan pun, kecuali oleh Pihak yang memiliki hak untuk membukanya.
    • 26. 2626 Pasal 12: “Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan informasi yang meliputi a. jumlah permintaan informasi yang diterima; b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi; c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/ atau d. alasan penolakan permintaan informasi.”
    • 27. 2727 AKSES DAN PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU Dasar Hukum Prosedur Akses dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu: 2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Pasal 21: “Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh manjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.” Penjelasan Atas Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: ”Yang dimaksud dengan “menjadi objek penelitian” adalah kegiatan menempatkan seseorang sebagai pihak yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.”
    • 28. 2828 AKSES DAN PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU Dasar Hukum Prosedur Akses dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu: 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: Pasal 2 tentang Hak dan Kewajiban Penduduk (poin c dan f): “Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:… (a)… (b)… (c)perlindungan atas Data Pribadi (d)… (e)… (f) ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.”
    • 29. 2929 AKSES DAN PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU Dasar Hukum Prosedur Akses dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu: 4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Pasal 26: “(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”
    • 30. 3030 AKSES DAN PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU Dasar Hukum Prosedur Akses dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu: 5) Undang-Undang No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik: Pasal 15 ayat 1: “(1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib: a. menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan Data Pribadi yang dikelolanya; b. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan Data Pribadi berdasarkan persetujuan pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan c. menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik Data Pribadi tersebut dan sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik Data Pribadi pada saat perolehan data. “
    • 31. 3131 AKSES DAN PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU Dasar Hukum Prosedur Akses dan Pemanfaatan Basis Data Terpadu: 6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik: Pasal 11 ayat 1 “Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: … (e) ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 1. jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik 3. jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi Publik yang ditolak 4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik
    • 32. 3232 AKSES DAN PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU Mengapa tidak melalui BPS? Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik : Pasal 21: “Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.“
    • 33. 3333 AKSES DAN PEMANFAATAN Basis Data TerpaduBasis Data Terpadu • Sekretariat TNP2K memfasilitasi PEMANFAATANPEMANFAATAN dan PENYEDIAANPENYEDIAAN BANTUAN TEKNISBANTUAN TEKNIS untuk pemanfaatan Basis Data Terpadu tanpa pungutan biaya dalam bentuk apapun • Tahapan penanganan permintaan data • Data diserahkan dalam kemasan CD, langsung atau dikirim kepada pejabat penanggungjawab data (tidak diperkenankan melalui e-mail, kecuali data agregat). • Serahterima data didokumentasikan dalam Lembar Tanda TerimaLembar Tanda Terima DataData yang ditandatangani petugas yang ditunjuk di Sekretariat TNP2K dan pejabat yang ditunjuk sebagai penanggungjawab data.
    • 34. 3434 PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU Daftar Variabel Data Rumah Tangga • Jenis kelamin Kepala Rumah Tangga (KRT) • Tahun lahir KRT • Umur KRT saat pendataan (tahun 2011) • Pendidikan KRT • Lapangan usaha KRT • Status kedudukan dalam pekerjaan KRT: berusaha sendiri/ berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar/ berusaha dibantu buruh tetap atau dibayar/ buruh atau karyawan atau pegawai swasta/ pekerja bebas/ pekerja keluarga atau tidak dibayar • Status penguasaan bangunan tempat tinggal: milik sendiri/ kontrak/ sewa/ bebas sewa/ dinas/ milik orangtua atau anak atau keluarga lainnya
    • 35. 3535 PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU Daftar Variabel Data Rumah Tangga • Jenis atap terluas: beton/ genteng/ sirap/ seng/ asbes/ ijuk/ rumbia/ lainnya • Jenis dinding terluas: tembok/ kayu/ bambu/ lainnya • Jenis lantai terluas: tanah/ bambu/ bukan tanah, bukan bambu • Sumber air minum • Sumber penerangan utama • Bahan bakar utama untuk memasak • Fasilitas tempat buang air besar: sendiri/ bersama/ umum/ tidak ada • Tempat pembuangan akhir tinja • Jumlah keluarga dalam rumah tangga • Jumlah individu dalam rumah tangga
    • 36. 3636 PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU Daftar Variabel Data Individu • Hubungan dengan KRT: KRT/ istri atau suami/ anak/ menantu/ cucu/ orangtua/ mertua / famili lain / lainnya • Hubungan dengan kepala keluarga: kepala keluarga/ istri atau suami/ anak/ menantu/ cucu/ orangtua atau mertua/ famili lain/ lainnya • Jenis kelamin • Tahun lahir • Umur saat pendataan (2011) • Jenis cacat • Jenis penyakit kronis
    • 37. 3737 PEMANFAATAN BASIS DATA TERPADUBASIS DATA TERPADU Daftar Variabel Data Individu • Partisipasi sekolah • Ijazah tertinggi • Kelas tertinggi • Lapangan usaha • Status kedudukan dalam pekerjaan: berusaha sendiri/ berusaha dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar/ berusaha dibantu buruh tetap atau dibayar/ buruh atau karyawan atau pegawai swasta/ pekerja bebas/ pekerja keluarga atau tidak dibayar Hasil kerjasama TNP2K dan Kemendagri (Adminduk)  data NIK dan nomor KK (70% dan masih terus berproses)
    • 38. 3838 TERIMA KASIH

    ×