Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua

on

  • 399 views

disampaikan oleh Iman Soedrajat (Direktur Tata Ruang Nasional, KemenPU) dalam Sosialisasi Raperpres RTR Pulau Papua dan Kepulauan maluku di Ambon 1 Oktober 2013

disampaikan oleh Iman Soedrajat (Direktur Tata Ruang Nasional, KemenPU) dalam Sosialisasi Raperpres RTR Pulau Papua dan Kepulauan maluku di Ambon 1 Oktober 2013

Statistics

Views

Total Views
399
Views on SlideShare
399
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
15
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment
  • Besar huruf sudah oke
  • Petanya peta administrasi bukan peta geologi,..... Peta geologinya di bagian gambaran umum aja
  • Lihat lagi di mateksnya arah pengembangan dan kebijakan??? Warnanya konsisten dari depan. Warna itu untuk menghiligt,...
  • Slide 3 masukkan PERAN SERTA MASYARAKAT
  • Legendanya coba dibuat lagi
  • Tahap 5 tahunnya,.... Coba dibagankan jangan ditabel. Masing-masing tahap 1 slide
  • Tahap 5 tahunnya,.... Coba dibagankan jangan ditabel. Masing-masing tahap 1 slide
  • Tahap 5 tahunnya,.... Coba dibagankan jangan ditabel. Masing-masing tahap 1 slide
  • Tahap 5 tahunnya,.... Coba dibagankan jangan ditabel. Masing-masing tahap 1 slide
  • Tahap 5 tahunnya,.... Coba dibagankan jangan ditabel. Masing-masing tahap 1 slide
  • Tahap 5 tahunnya,.... Coba dibagankan jangan ditabel. Masing-masing tahap 1 slide
  • Tahap 5 tahunnya,.... Coba dibagankan jangan ditabel. Masing-masing tahap 1 slide
  • Petanya harus diganti dengan yang lebih jelas
  • Petanya harus diganti dengan yang lebih jelas
  • Tahap 5 tahunnya,.... Coba dibagankan jangan ditabel. Masing-masing tahap 1 slide
  • Tahap 5 tahunnya,.... Coba dibagankan jangan ditabel. Masing-masing tahap 1 slide

Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua Presentation Transcript

  • 1 STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG RTR KEPULAUAN MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA Oleh: Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional Ambon, 1 Oktober 2013
  • Kerangka Sosialisasi
  • 1 RTR Pulau merupakan rencana rinci utk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Penjelasan Pasal 14 ayat 3 huruf a ) 2 Rencana tata ruang Pulau disusun sbg perangkat operasional Rencana Umum Tata Ruang (Penjelasan Pasal 14 ayat 4) 3 RTR Pulau termasuk RTR Pulau Papua ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Pasal 21 Ayat 1) DASAR HUKUM: AMANAT UU NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG  PENGERTIAN Rencana tata ruang pulau/kepulauan merupakan rencana rinci dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang meliputi pulau-pulau besar dan gugusan kepulauan yang memiliki satu kesatuan ekosistem (PP No 15 Tahun 2010) AMANAT PP NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG RTRWN: 1 RTR Pulau merupakan rencana rinci utk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Pasal 123 ayat 1 huruf a ) 2 Rencana tata ruang pulau/kepulauan disusun untuk wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa-Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Pulau Papua. (Pasal 123 ayat 2) 3 RTR Pulau termasuk RTR Pulau Papua ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Pasal 123 Ayat 4) Pengertian dan Dasar Hukum
  • RPJPN (2005-2025) RPJMN (2010-2014) Harus Memperhatikan Pasal 19 UUPR Menjadi Pedoman Pasal 20 ayat (2) UUPR • RTRWN • RTR PULAU/KEPULAUAN • RTR KAWASAN STRATEGIS NASIONAL Menjadi Pedoman Pasal 20 ayat (2) UUPR Menjadi Acuan Pasal 22 ayat (1) huruf a UUPR Pasal 25 ayat (1) huruf a UUPR • RTRW PROVINSI • RTRW KAB / KOTA RPJP Prov. RPJM Prov. RPJP Kab/Kota RPJM Kab/Kota Kedudukan RTR Pulau/Kepulauan
  • Peran dan Fungsi RTR Pulau/Kepulauan RTR PULAU/KEPULAUAN PERAN: a) sebagai perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah; b) tidak dapat digunakan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang FUNGSI: Sebagai pedoman untuk: a) penyusunan rencana pembangunan; b) perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor; c) pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; d) penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan e) penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
  • KETENTUAN UMUM, LINGKUP PENGATURAN, PERAN & FUNGSI STRATEGI OPERASIONALISASI RENCANA STRUKTUR DAN POLA RUANG KOORDINASI DAN PENGAWASAN RENCANA STRUKTUR RUANG DAN POLA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KEPULAUAN MALUKU ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG (Zonasi, Perizinan, Insentif dan Disinsentif, dan Sanksi) PERAN MASYARAKAT TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KEPULAUAN MALUKU KETENTUAN PERALIHAN LAMPIRAN (PETA STRUKTUR RUANG, PETA POLA RUANG, DAN INDIKASI PROGRAM) Muatan Raperpres RTR Pulau/Kepulauan KETENTUAN PENUTUP ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
  •  Memiliki sumber daya kelautan yang potensial;  Belum didukung dengan pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan yang optimal;  Potensi sumber daya lainnya, yaitu kelapa, belum optimal pengembangannya;  Perlu optimalisasi peningkatan produksi dan industri pengolahan hasil sumber daya alam;  Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur pendukung ekonomi, seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan telematika. 1. Optimalisasi Pengembangan Sektor dan Komoditas Unggulan Merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil dalam kesatuan Gugus Pulau dengan luas lautan yang lebih besar dari daratan; Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara belum optimal untuk dapat menghubungkan antarGugus Pulau, antarpusat kegiatan, dan antara pusat-pusat kegiatan dengan kawasan penghasil sumber daya. 2. Peningkatan aksesibilitas dan keterhubungan antarpulau
  •  Memiliki kawasan perbatasan yang perlu ditingkatkan fungsinya sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional;  Akses penduduk pada sarana dan prasarana masih rendah;  Pembangunan tidak hanya diarahkan pada pulau- pulau besar tetapi termasuk pula pada pulau-pulau kecil berpenghuni, dengan tetap mempertimbangkan kawasan bencana pada Kepulauan Maluku. Tingginya perambahan hutan dan perusakan atau gangguan lingkungan, baik di daratan maupun laut; Potensi keanekaragaman hayati kelautan merupakan aset yang harus dilindungi karena menjadi bagian potensi dunia; Ketersediaan sumber daya pertambangan mineral, minyak dan gas bumi serta kehutanan harus dimanfaatkan secara arif dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekosistem wilayah Kepulauan Maluku; Pengembangan pusat-pusat kegiatan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan kawasan rawan bencana melalui upaya mitigasi dan adaptasi bencana. 3. Pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal dan pulau terpencil 4. Konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dan mitigasi bencana
  • 1. Lumbung ikan nasional yang berkelanjutan; 2. Pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertambangan mineral, minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil; 3. Pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) dan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Kepulauan Maluku; 4. Sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau,serta kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan 5. Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, Negara Australia, dan Negara Palau. Untuk Mewujudkan:
  • Lumbung ikan nasional yang berkelanjutanTujuan 1 1. pengembangan dan rehabilitasi kawasan perikanan tangkap dan perikanan budi daya sebagai kawasan minapolitan 2 Kebijakan 2. pengembangan pusat industri serta jasa perikanan dan kelautan berskala internasional 1. mengembangkan Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perikanan sebagai kawasan minapolitan yang berkelanjutan; 2. mempertahankan, memelihara, dan merehabilitasi ekosistem terumbukarang dan kawasan pantai berhutan bakau sebagai kawasan pemijahan ikan, udang, dan/atau hasil laut lainnya yang potensial; 3. memantapkan dan/atau mengembangkan pelabuhan perikanan, pelabuhan laut, dan lintas penyeberangan; 4. meningkatkan keterkaitan sentra produksi perikanan dengan kawasan perkotaan nasional. 9 Strategi 1. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan bernilai tambah tinggi dan berdaya saing; 2. mengembangkan pusat jasa di bidang perikanan dan kelautan; 3. mengembangkan kawasan industri perkapalan; 4. meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan jaringan sumber daya air pada kawasanperuntukan industri dan/atau kawasan perkotaan nasional yang berfungsi sebagai pusat industri hilir pengolahan perikanan dan/atau industri perkapalan;dan 5. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi serta pemasaran hasil produksi perikanan dan kelautan ke pasar nasional dan internasional.
  • Pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertambangan mineral, minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Tujuan 2 5 Kebijakan 1.mengembangkan secara terbatas zona pemanfaatan untuk pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari pada kawasan konservasi; 2.mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari; 3.mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari; dan 4.mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan peruntukan pariwisata serta kawasan peruntukan pariwisata dengan kawasan perkotaan nasional. 12 Strategi 1.mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai secara terkendali; dan 2.mengembangkan pusat industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai. 1. pengembangan pusat pariwisata berbasis ekowisata, wisata budaya, dan wisata bahari 2. pengembangan pusat pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi lepas pantai
  • Pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertambangan mineral, minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan, serta kehutanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Tujuan 2 5 Kebijakan 1. mengembangkan dan merehabilitasi kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan perkebunan dengan komoditas pala, cengkeh, kelapa, dan kakao; 2. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan hasil perkebunan; dan 3. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan perkebunan sagu untuk mendukung kemandirian pangan. 12 Strategi 1. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan peruntukan hutan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. 3. pengembangan dan rehabilitasi sentra perkebunan 4. pemertahanan dan rehabilitasi sentra kehutanan 5. pengendalian dan rehabilitasi sentra pertambangan mineral 1. merehabilitasi sentra produksi komoditas unggulan pertambangan mineral ; dan 2. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberadaan Pulau Kecil.
  • Pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) dan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Kepulauan Maluku Tujuan 3 4 Kebijakan 1.mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan kawasan konservasi di laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi; 2.mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam pada kawasan yang termasuk dalam Segitiga Terumbu Karang; dan 3.mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya dan transportasi perairan yang berpotensi merusak. 10 Strategi 1. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya dan aktivitas transportasi pada Koridor Ekosistem; dan 2. mengembangkan prasarana penanda keberadaan Koridor Ekosistem. 1. penetapan dan pelestarian kawasan konservasi di laut yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi 2. pengendalian wilayah perairan di sekitar Koridor Ekosistem
  • Pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) dan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan Kepulauan Maluku Tujuan 3 4 Kebijakan 1. melestarikan kawasan suaka alam dan pelestarian alam dalam kesatuan Gugus Pulau; 2. mempertahankan luasan dan merehabilitasi kawasan bervegetasi hutan tetap yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; dan 3. meningkatkan perlindungan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan terutama di Pulau Kecil. 10 Strategi 1. mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air; dan 2. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan. 3. pemertahanan luasan dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi 4. pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi merusak kawasan berfungsi lindung
  • Sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau,serta kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana Tujuan 4 6 Kebijakan 1. mengembangkan jaringan energi berbasis teknologi mikrohidro, tenaga angin, tenaga surya, dan tenaga panas bumi; 2. mengembangkan jaringan terestrial danjaringan satelit; 3. mengembangkan prasarana penyediaan air baku dengan penerapan teknologi penggunaan air laut; dan 4. mengembangkandan memelihara prasarana sumber daya air skala regional atau skala pulau. 17 Strategi 1. mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan lintas penyeberangan pada pulau-pulau dalam Gugus Pulau; dan 2. mengembangkan jaringan jalan yang terpadu dengan pelabuhan dan bandar udara. 1. pengembangan jaringan energi, jaringan telekomunikasi, danjaringan sumber daya air berbasis teknologi terapan dan masyarakat 2. pengembangan jaringan jalan yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara berbasis Gugus Pulau
  • Sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau,serta kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana Tujuan 4 6 Kebijakan 1. mengembangkan dan/atau memantapkan Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul; dan 2. mengembangkan dan/atau memantapkan Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Tersier. 17 Strategi 1. mengembangkan prasarana dan sarana penyeberangan untuk melayani lintas penyeberangan ke Pulau Kecil berpenghuni; 2. mengembangkan bandar udara yang melayani angkutan udara keperintisan; 3. mengembangkan jaringan transportasi antarmoda yang menghubungkan Pulau Kecil berpenghuni dengan kawasan perkotaan nasional; dan 4. mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan dermaga di Pulau Kecil berpenghuni. 3. pengembangan prasarana transportasi laut dan udara yang berfungsi sebagai Pintu Jamak 4. pengembangan jaringan transportasi untuk membuka keterisolasian wilayah
  • Sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau,serta kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana Tujuan 4 6 Kebijakan 1. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berada di kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami; dan 2. mengendalikan alih fungsi dan merehabilitasi kawasan pantai berhutan bakau di kawasan perkotaan nasional. 17 Strategi 1. mengembangkan dan merehabilitasi prasarana dan sarana yang adaptif terhadap dampak bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami; 2. mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami; dan 3. mengembangkan dan merehabilitasi tempat dan jalur evakuasi pada kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan tsunami. 5. pengendalian perkembangan kawasan permukiman perkotaan yang berada di kawasan rawan bencana 6. pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana
  • Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, Negara Australia, dan Negara Palau Tujuan 5 2 Kebijakan 1. mempercepat pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, dan simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan; 2. mengembangkan sentra produksi berbasis sumber daya alam potensial dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan 3. mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai perwujudan kedaulatan negara. 8 Strategi 1. membangun dan memelihara mercusuar dan/atau sarana penanda di 19 (sembilan belas) PPKT; 2. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan yang dapat meningkatkan akses ke PPKT berpenghuni; 3. menyediakan dan meningkatkan prasarana dan sarana untuk pemenuhan kebutuhan air baku pada PPKT berpenghuni; 4. mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin (PLTB), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan/atau pembangkit listrik tenaga angin-surya (hybrid) untuk memenuhi kebutuhan energi PPKT berpenghuni; dan 5. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada PPKT berpenghuni. 1. percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup 2. pemertahanan eksistensi 19 (sembilan belas) PPKT sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia
  • Pulau Papua terdiri dari 2 Provinsi yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. • Provinsi Papua Barat terdiri dari 12 Kabupaten dan 1 Kota. • Provinsi Papua terdiri dari 28 Kabupaten dan 1 Kota.
  • Arah Pengembangan • Pulau Papua sebagai pusat pengembangan wilayah • Pulau Papua sebagai kawasan berfungsi lindung paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas Pulau • Pulau Papua sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, pariwisata, serta pertambangan • Pulau Papua sebagai beranda depan dan pintu gerbang internasional • Yang semuanya itu berbasis Kampung Masyarakat Adat 1. Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan 2. Pengembangan Wilayah Papua belum mempertimbangkan Kampung Masyarakat Adat 3. Pengamanan dan peningkatan kesejahteraan di wilayah perbatasan, tertinggal dan bencana 4. Meningkatnya kebutuhan ketahanan pangan 5. Keragaman hayati wilayah Papua dan Mitigasi Bencana
  • Penataan ruang Pulau Papua bertujuan untuk mewujudkan Pulau Papua sebagai : 1. pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal ; 2. kawasan berfungsi lindung paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas Pulau Papua dan kelestarian keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle); 3. pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, pariwisata, serta pertambangan yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan; dan 4. Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Papua Nugini, Negara Palau, dan Negara Australia
  • TUJUAN, KEBIJAKAN, & STRATEGI PENATAAN RUANG TUJUAN 1 Pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal 5 KEBIJAKAN 20 STRATEGI 1.pengintegrasian kawasan Kampung Masyarakat Adat dalam pengembangan wilayah Pulau Papua 1. mengembangkan kawasan Kampung Masyarakat Adat; 2. memberdayakan kawasan Kampung Masyarakat Adat dalam pengelolaan Kawasan Lindung; 3. mengintegrasikan Kampung Masyarakat Adat dalam pengembangan sentra produksi, kawasan perkotaan nasional, serta prasarana dan sarana wilayah; dan 4. mengembangkan prasarana dan sarana dasar berbasis Kampung Masyarakat Adat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. 2. pengembangan Klaster 1. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian yang didukung dengan pengembangan potensi kearifan lokal 2. mengembangkan kawasan peruntukan perkebunan 3. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan mineral 4. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan dan perkebunan 5. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi 3.pengembangan Pusat Klaster 1.mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai Pusat Klaster; 2.mendorong pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri komoditas unggulan; dan 3.mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa
  • Pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal 1. mengembangkan serta merehabilitasi prasarana dan sarana yang adaptif terhadap dampak bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, gerakan tanah, abrasi, gempa bumi, dan tsunami; 2. mengembangkan sistem peringatan dini pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat di kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, gerakan tanah, abrasi, gempa bumi, dan tsunami; 3. mengembangkan dan merehabilitasi tempat dan jalur evakuasi bencana pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat di kawasan rawan bencana banjir, gempa bumi dan tsunami; dan 4. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan dan Kampung Masyarakat Adat pada kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, gerakan tanah, abrasi, gempa bumi, dan tsunami. 1. mengembangkan dan memantapkan jaringan prasarana dan sarana transportasi sesuai dengan kondisi dan karakteristik kawasan; 2. mengembangkan jaringan transportasi antarmoda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah; 3. mengembangkan dan meningkatkan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan serta bandar udara yang melayani angkutan keperintisan; dan 4. mengembangkan jaringan jalan serta jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan yang membuka akses Kampung Masyarakat Adat. TUJUAN 1 5 KEBIJAKAN 20 STRATEGI 4.pengembangan serta rehabilitasi prasarana dan sarana mitigasi dan adaptasi bencana 5. pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional TUJUAN, KEBIJAKAN, & STRATEGI PENATAAN RUANG
  • Mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari luas Pulau Papua dan kelestarian keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) 1. pemantapan kawasan berfungsi lindung dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi 3. pemertahanan dan pelestarian kawasan perairan yang memiliki nilai ekologis tinggi 2 pemertahanan kawasan hutan yang bervegetasi sesuai dengan ekosistemnya 1. mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis kawasan suaka alam dan pelestarian alam dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat; 2. melestarikan kawasan karst sebagai tempat penyimpanan cadangan air tanah dan perlindungan keanekaragaman hayati; dan 3. mengembangkan nilai ekonomi dari jasa lingkungan pada kawasan suaka alam dan pelestarian alam 1. mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekologis kawasan hutan lindung dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat; 2. meningkatkan pengelolaan kawasan hutan lindung dan kawasan peruntukan hutan melalui mekanisme jasa lingkungan; 3. mempertahankan, merehabilitasi, dan meningkatkan fungsi kawasan peruntukan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat; dan 4. mengendalikan alih fungsi kawasan peruntukan hutan untuk kegiatan budi daya nonhutan 1.mempertahankan dan merehabilitasi kawasan konservasi perairan; 2.mengembangkan wilayah perairan yang merupakan bagian dari Segitiga Terumbu Karang dengan memperhatikan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir; dan 3.mengendalikan kegiatan budi daya di laut yang mengancam keanekaragaman hayati laut TUJUAN 2 3 KEBIJAKAN 10 STRATEGI TUJUAN, KEBIJAKAN & STRATEGI RTR PULAU PAPUA
  • Mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, pariwisata, serta pertambangan yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan 2. pengembangan kawasan pertanian berbasis tanaman pangan lokal 3. pengembangan kawasan minapolitan 1. mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan yang didukung industri pengolahan ramah lingkungan; 2. mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan produksi hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan; 3. mengembangkan sentra produksi hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dengan memperhatikan keberadaan Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan 4. mengembangkan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan luasan kawasan pertanian tanaman pangan 1. mengembangkan sentra produksi tanaman pangan lokal; dan 2. mengembangkan pusat industri pengolahan dan jasa hasil pertanian tanaman pangan lokal yang didukung prasarana dan sarana distribusi 1. mengembangkan kawasan peruntukan industri berbasis komoditas perikanan; 2. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan yang dilengkapi prasarana dan sarana dengan memperhatikan kesejahteraan Kampung Masyarakat Adat; dan 3. mengembangkan sentra perikanan tangkap dan budi daya yang didukung teknologi tepat guna dan ramah lingkungan TUJUAN 3 5 KEBIJAKAN 16 STRATEGI 1. pengembangan kawasan Merauke sebagai pusat pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan berbasis bisnis TUJUAN, KEBIJAKAN & STRATEGI RTR PULAU PAPUA
  • Mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, pariwisata, serta pertambangan yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan 1. mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan pariwisata; 2. mengembangkan prasarana dan sarana serta fasilitas pariwisata; dan 3. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan pariwisata serta antara kawasan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional 1. mengembangkan dan merehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 2. mengembangkan kawasan industri pengolahan dan jasa hasil pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang di dukung penggunaan teknologi tinggi padat modal dan pengelolaan limbah industri terpadu; 3. mengembangkan sentra produksi komoditas unggulan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan 4. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambang mineral serta minyak dan gas bumi yang mengganggu kawasan berfungsi lindung. TUJUAN 3 5 KEBIJAKAN 16 STRATEGI 4. pengembangan pusat destinasi pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata 5. pengembangan dan rehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi TUJUAN, KEBIJAKAN & STRATEGI RTR PULAU PAPUA
  • Mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Papua Nugini, Negara Republik Palau, dan Negara Australia 1. mempercepat pengembangan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan; 2. mengembangkan sentra produksi berbasis sumber daya alam potensial dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan 3. mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai perwujudan kedaulatan negara 4. meningkatkan pengelolaan Kawasan Lindung di Kawasan Perbatasan 1. membangun dan memelihara mercusuar dan/atau sarana penanda 2. mengembangkan prasarana dan sarana transportasi penyeberangan yang dapat meningkatkan akses ke PPKT berpenghuni 3. menyediakan dan meningkatkan prasarana dan sarana untuk pemenuhan kebutuhan air baku pada PPKT berpenghuni; 4. mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin (PLTB), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga angin-surya (hybrid) untuk memenuhi kebutuhan energi PPKT berpenghuni; dan 5. mengembangkan jaringan telekomunikasi pada PPKT berpenghuni TUJUAN 4 2 KEBIJAKAN 8 STRATEGI 1. percepatan pengembangan Kawasan Perbatasan dengan pendekatan pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup 2. pemertahanan eksistensi 9 (sembilan) Pulau Kecil terluar sebagai titik-titik garis pangkal Kepulauan Indonesia. TUJUAN, KEBIJAKAN & STRATEGI RTR PULAU PAPUA
  • 33  Strategi Operasionalisasi Struktur Ruang  Strategi Operasionalisasi Pola Ruang STRATEGI OPERASIONALISASI PENATAAN RUANG
  • 34
  • Menetapkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) sebagai pusat-pusat kegiatan yang terintegrasi dalam kesatuan Gugus Pulau 1. Sistem Perkotaan Nasional Sistem jaringan transportasi nasional; Mengembangkan jaringan transportasi darat, laut dan udara yang mendukung pengembangan Pintu Jamak pada pusat-pusat kegiatan 2. Sistem Jaringan Prasarana Mengembangkan sarana dan prasarana energi berbasis teknologi mikrohidro, tenaga angin, tenaga surya, dan tenaga panas bumi 3. Sistem Jaringan Energi Nasional Mengembangkan dan meningkatkan jaringan terestrial dan satelit yang melayani pusat perkotaan nasional dan kawasan andalan di Kepulauan Maluku 4. Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional Mendayagunakan sumber air berbasis wilayah sungai dan mengembangkan prasarana sumber daya air untuk mendukung penyediaan air baku dan pengembangan kawasan andalan 5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air
  • 1. Sistem Perkotaan Nasional
  • 2. Sistem Jaringan Prasarana
  • 2. Sistem Jaringan Prasarana Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional: a. mengembangkan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer ; b. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional untuk mendorong perekonomiandi Kepulauan Maluku dan membuka keterisolasian Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi,termasukP ulau Kecil; c. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan jalan nasional untuk menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan dan/atau bandar udara; d. mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan transportasi penyeberangan berbasis Gugus Pulau serta mendukung jaringan penyeberangan sabuk; e. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional yang terpadu dengan pelabuhan/dermaga di PPKT berpenghuni; dan f. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak fungsi Kawasan Lindungdan lahan pertanian pangan berkelanjutan di sekitar jaringan jalan nasional.
  • 2. Sistem Jaringan Prasarana Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi penyeberangan: a. mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah; b. mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarGugus Pulau; c. mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dalam Gugus Pulau; d. mengembangkan pelabuhan dan/atau dermaga penyeberangan yang dilengkapi dengan depo bahan bakar minyak (BBM) untuk membuka akses antarpulau dan antarwilayah termasuk ke/dari Pulau Kecil; dan e. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan yang terpadu dengan jaringan jalan nasional.
  • 2. Sistem Jaringan Prasarana
  • 2. Sistem Jaringan Prasarana
  • 2. Sistem Jaringan Prasarana
  • 2. Sistem Jaringan Prasarana
  • 3. Sistem Jaringan Energi Nasional
  • 3. Sistem Jaringan Energi Nasional
  • 4. Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional
  • 5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air
  • a. mengembangkan PKN dan PKW sebagai Pusat Klaster; b. mengembangkan dan/atau meningkatkan fungsi PKN, PKW, dan PKSN c. mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan untuk mendukung kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa; d. mengembangkan PKSN sebagai pusat pengembangan ekonomi, pintu gerbang internasional, simpul transportasi, serta pusat promosi dan pemasaran ke negara yang berbatasan; e. mengembangkan PKN, PKW, dan PKSN berbasis mitigasi dan adaptasi bencana; dan f. mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang melayani PKN, PKW, dan PKSN. g. mengendalikan perkembangan fisik PKN, PKW, dan PKSN untuk mempertahankan keberadaan Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  • a. jaringan jalan nasional; • mengembangkan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer • mengembangkan jaringan jalan strategis nasional; • mengembangkan jaringan jalan nasional; • mengembangkan jaringan jalan nasional yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api dan jaringan transportasi penyeberangan; dan • mengendalikan pemanfaatan ruang a. jaringan jalur kereta api; • mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota; • mengembangkan jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. a. jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan. • mengembangkan pelabuhan sungai dan penyeberangan yang dilengkapi dengan depo bahan bakar minyak (BBM); • mengembangkan jaringan transportasi sungai dan danau; • mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah; dan • mengembangkan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya
  • PROGRAM POLAPROGRAM STRUKTURLANGKAH • mengembangkan dan memantapkan pelabuhan untuk meningkatkan akses kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan; • mencegah pengembangan pelabuhan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir; • mengembangkan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan transportasi lainnya; dan • memanfaatkan bersama pelabuhan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara • mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan antarpelabuhan; • mengembangkan prasarana dan sarana penanda jalur pelayaran laut; • membangun dan memelihara mercusuar sebagai navigasi pelayaran dan sarana penanda di PPKT; • mengendalikan pengembangan alur pelayaran yang mengganggu fungsi Kawasan Lindung; dan • memanfaatkan bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara
  • • mengembangan dan memantapkan fungsi bandar udara untuk melayani kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan serta mendukung kegiatan perikanan, industri, dan pariwisata; • mengembangkan bandar udara yang terpadu dengan jaringan transportasi darat; • mengembangkan bandar udara pengumpul yang melayani angkutan udara keperintisan guna meningkatkan aksesibilitas Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT dan Kampung Masyarakat Adat; dan • memanfaatkan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara • mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan; dan • memanfaatkan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara
  • a. jaringan pipa minyak dan gas bumi; • Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan pipa minyak dan gas bumi dilakukan dengan mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi. b. pembangkit tenaga listrik; • mengembangkan dan/atau memelihara pembangkit tenaga listrik; dan • mengembangkan pembangkit listrik energi terbarukan. c. jaringan transmisi tenaga listrik • mengembangkan dan memelihara jaringan transmisi tenaga listrik untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan
  • a. jaringan terestrial; • mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial yang menghubungkan antarpusat perkotaan nasional dan melayani Kawasan Andalan. b. jaringan satelit. • mengembangkan jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; dan • mengembangkan jaringan satelit di Kawasan Perbatasan, kawasan tertinggal dan terisolasi termasuk PPKT berpenghuni dan Kampung Masyarakat Adat.
  • a. sumber air; • mendayagunakan sumber air berbasis WS untuk melayani kawasan perkotaan nasional dan Kawasan Andalan; • mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan imbuhan air tanah pada CAT; dan • mengendalikan eksploitasi air tanah pada CAT yang letaknya berbatasan dengan laut untuk menghindari terjadinya penurunan muka tanah dan instrusi air laut. b. prasarana sumber daya air. • membangun dan memelihara bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Perkotaan dan Kawasan Andalan; • mengembangkan dan memelihara bendung sebagai pemasok air baku bagi Kawasan Andalan; • mengembangkan dan memelihara embung untuk memenuhi kebutuhan air baku pada kawasan pertanian; dan • meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi pada daerah irigasi (DI) untuk mendukung
  • Strategi Operasional Perwujudan Pola Ruang A. Kawasan Lindung Ringkasan Strategi Operasionalisasi • mempertahankan dan meningkatkan fungsi ekologis kawasan hutan lindung dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat; • mempertahankan luasan dan melestarikan kawasan bergambut untuk merehabilitasi sistem tata air alami dan ekosistem. • mempertahankan dan merehabilitasi kawasan resapan air untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber air • mempertahankan dan merehabilitasi sempadan pantai, sempadan sungai, dan kawasan sekitar danau • mempertahankan dan merehabilitasi fungsi ekologis kawasan suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, suaka alam perairan, suaka alam laut, cagar alam, cagar alam laut, taman nasional, taman nasional laut, taman wisata alam, dan taman wisata alam laut dengan memperhatikan keberadaan Kampung Masyarakat Adat • menetapkan zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung serta prasarana dan sarana yang sesuai dengan karateristik, jenis, dan ancaman bencana • menetapkan zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karateristik, jenis, dan ancaman bencana alam geologi
  • Ringkasan Strategi Operasionalisasi • mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan peruntukan hutan; • mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan yang didukung industri pengolahan dan jasa yang ramah lingkungan • mengembangkan kawasan minapolitan berbasis masyarakat • mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang mengganggu kawasan berfungsi lindung; • mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan mineral serta minyak dan gas bumi yang didukung dengan penggunaan teknologi tinggi, padat modal, dan pengelolaan limbah industri terpadu; • melestarikan dan mengembangkan kawasan peruntukan ekowisata dan wisata bahari yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata • mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu fungsi ruang tradisional (jalur arwah dan tempat penting) dan kawasan berburu masyarakat adat
  • Ringkasan Strategi Operasionalisasi • mengembangkan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana • mengembangkan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana • mengembangkan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana • mengembangkan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana • mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan, kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembuangan tailing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana • mengembangkan kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana Strategi Operasional Perwujudan Pola Ruang C. Kawasan Andalan
  • Sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun perangkat pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/kota di Kepulauan Maluku
  • 82
  • 85 Terima Kasih