Your SlideShare is downloading. ×
Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju Kolaborasi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memperkuat Koordinasi Menuju Kolaborasi

656

Published on

dimuat dalam Majalah HUDMagz Edisi 4 Tahun 2013. diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Permukiman dan Perkotaan (LP P3I)/HUD Institute

dimuat dalam Majalah HUDMagz Edisi 4 Tahun 2013. diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Permukiman dan Perkotaan (LP P3I)/HUD Institute

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
656
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Profil Edisi 4 - 2013 Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP): Memperkuat Koordinasi Menuju Kolaborasi Nurul Wajah Mujahid dan Adi Perdana* M enurut Weberian Bureaucrachy, pemerintah terdiri dari sebuah struktur organisasi yang terdiri dari sekumpulan karyawan dengan kualifikasi tertentu, terdiri dariberbagai divisi dengan pembagian tugas dan hirarki yang jelas serta menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan. Struktur tersebut menjamin keteraturan dan keberlanjutan fungsi penyelenggaraan pemerintahan namun seringkali gagal menanggapi secara cepat perubah­ an yang terjadi di masyarakat bahkan di dalam birokrasi itu sendiri. Hal ini dapat dipahami mengingat seringkali birokrasi pemerintahan bekerja berdasarkan prosedur yang ketat (red tape). Dalam pelaksananaan tugasnya seringkali karakteristik birokrasi tersebut menjadikan pemerintah berada dalam kesulitan manakala suatu keluaran (output) dan dampak (outcome)pembangunan di sektor tertentu merupakan hasil dari gabung­ n berbagai program/kegiatan yang tersebar di berbaa gai institusi pemerintah (fragmented system). Kondisi tersebut tercermin dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dimana kewenangannya terpisah secara vertikal antara pemerintah pusat dan daerah serta terbagi secara horisontal antarkementerian/lembaga. Lebih jauh lagi, rumah merupakan barang pribadi (private good) yang permintaan dan pilihannya sepenuhnya berada di tangan masyarakat dengan pilihan penyediaannya bisa dilakukan secara swadaya atau membeli dari pengembang (developer).Karakteristik tersebut menjadikan sistem penyediaan perumahan agak berbeda dengan sistem penyediaan infrastruktur publik seperti jalan dan pelabuhan udara. Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpendapatan menengah ke atas sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar namun pe- merintah memberikan berbagai fasilitasi bagi masyarakat berpendapatan rendah yang tidak mampu mengakses penyediaan rumah dari pasar perumahan. Untuk mengelola kompleksitas di sektor perumahan dan permukiman diperlukan kesamaan tujuan dan harmonisasi program dan kegiatan dari berbagai pemangku kepentingan yang terlibat, khususnya di jajaran pemerintahan (Tabel 1). Ketidaksinkronan program dan kegiatan antarinstitusi baik di tingkat pusat dan daerah berpotensi menyebabkan lambatnya pencapaian hasilpembangunan yang diharapkan. Dite­ ngaraipencapaian target 7(d) Millenium Development Goals (MDGs)tidakakanterwujud. Memperkuat Koordinasi melalui Pokja PKP Tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permu­ kiman sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 adalah me­ ningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau serta didukung oleh prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai. Tujuan tersebut seperti halnya tujuan MDGs akan tercapai dengan baik apabila didukung oleh berbagai rencana dan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait. Pencapaian tujuan tersebut tidak dapat dicapai hanya melalui keberhasilan dari suatu program/kegiatan tertentu karena tidak ada satu pun kementerian/lembaga yang dapat menyelesaikan permasalah­ an pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara sendirian. Pada sisi lainnya, perbedaan persepsi terhadap tujuan pembangunan berpotensi menyebabkan terjadinya perbedaan indikator yang digunakan yang berimplikasi pada ketidaksinkronan kegiatan dan output yang dihasilkannya de­ ngan dampak (outcome) yang ingin dicapai. Pada kasus tertentu perbedaan juga seringkali terjadi pada jenis pendekatan yang digunakan serta besaran banTabel 1. tuan yang diberikan. Tanpa keterpa­ Keterkaitan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman duan perencanaan dan pelaksanaan Peran pembangunan, suatu program akan Pemangku Kepentingan berjalan tidak efektif, tidak efisien Perencanaan & Pedoman dan Perizinan dan Data Penyediaan Perumahan, (Stakeholders) Standar Administrasi Prasarana, Sarana, Penganggaran bahkan cenderung tumpang tindih. Bangunan Pertanahan dan utilitas Untuk meningkatkan efektifitas BAPPENAS ● pembangunan perumahan dan kaKementerian Keuangan ● wasan permukiman, Kementerian Kementerian Perumahan Rakyat ● ● ● ● Perencanaan Pembangunan Nasio­ Kementerian Pekerjaan Umum ● ● ● ● nal/BAPPENAS bersama Kementerian Badan Pertanahan Nasional ● Perumahan Rakyat dan Kementerian Badan Pusat Statistik ● Pekerjaan Umum berinisiatif memPemerintah Daerah ● ● ● ● bentuk Kelompok Kerja Perumahan Kementerian Sosial ● dan Kawasan Permukiman (Pokja Kementerian Tenaga Kerja dan ● ● Transmigrasi PKP). Berdirinya kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman Kementerian Kelautan dan Perikanan ● ● diawali dengan pembentukan Tim Kementerian Pembangunan Daerah ● ● Tertinggal Pengarah pada tanggal 16 Agustus 61
  • 2. Profil 2011 melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas Nomor 81/M.PPN/HK/08/2011. Adapun tugas Pokja PKP sebagai berikut: a. menyiapkan rumusan rekomendasi kebijakan, strategi, dan pro­ ram pembangunan perumahan dan kawasan g permukim­ n; a b. menyiapkan langkah-langkah koordinasi, pengendalian, dan pemantapan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; c. menyiapkan bahan arahan dalam upaya percepatan pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Millenium Deve­ lopment Goals bidang perumahan tujuan 7 target 7D: “Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehi­ upan pend duduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020”; d. menyiapkan rumusan bahan-bahan bagi pengembangan dan pengarahan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan sumber pendanaan dalam dan luar negeri; e. melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksana­ an tugas dan pencapaian hasil kepada Tim Pengarah; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Pengarah. Untuk mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan, Ke­ lompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dilengkapi dengan bidang-bidang. Setiap bidang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon 2 dan beranggotakan pejabat eselon 3 dari berbagai kementerian/lembaga sebagaimana ter­ aftar di d struktur tim pengarah. Agenda Kerja Keberadaan Pokja PKP tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran dan tugas kementerian/lembaga namun lebih diarahkan untuk menjadi wadah pendukung pengambilan kebijakan agar lebih efektif dan konsisten dengan agenda pembangunan nasional. Terdapat 5 (lima) agenda besar kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman, yaitu: a. Pembenahandata dan indikator pembangunan perumahan dan kawasan permukiman b. Perbaikan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman (housing delivery system) c. Penanganan kawasan permukiman kumuh d. Penyelenggaraan pertanahan dan perizinan untuk perumahan e. Penataan kelembagaan perumahan dan kawaan permukiman Selain akan menitikberatkan pada penyelesaian kelima agenda besar di atas, Pokja PKP juga diharapkan bisa mendukung koordinasi penyelesaian isu-isu aktual yang lintas kementerian/lembaga. Selain mengelola koordinasi kebijakan, Pokja PKP dirancang agar menjadi sarana untuk sinkronisasi kegiatan dalam mendukung sasaran dan tujuan pembangunan perumahan dan kawasan permu­ iman termasuk penangguk langan kemiskinan. Pada sisi lainnya, untuk mendukung si­ nergi de­ gan pemerintah daerah, Pokja PKP tingkat nasional n diharapkan dapat mengadvokasi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih efektif di daerah. 62 Dari Koordinasi Menuju Kolaborasi Selain perlunya memperkuat koordinasi antarkementerian/lembaga, Pokja PKP juga diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah termasuk masyarakat, lembaga swadaya masyarakat,perguruan tinggi, dan kalangan dunia usaha. Kolaborasi diperlukan sei­ ing r dengan semakin meningkatnya kompleksitas kebutuhan masyarakat dan adanya perubahan baik di internal maupun eksternal pemerintahan seperti menguatnya otonomi daerah, demokrasi, dan peran masyarakat. Tantangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang ada seringkali tidak sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga pemerintah baik pembiayaan, pengetahuan, maupun kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah seharusnya mendorong lembaga pemerintah untuk menyatukan sumber daya yang dimilikinya baik antarlembaga di tingkat pusat maupun dengan pemerintah daerah. Kolaborasi dilakukan selain untuk mendapatkan manfaat yang paling optimal juga dapat menghemat overhead cost, meningkatkan sumber daya, dan berbagi keahlian yang pada akhirnya dapat mening­ katkan kinerja pelayanan dan meningkatkan reputasi instansi yang terlibat. Proses kolaborasi secara kongkrit biasanya diawali dengan menyusun perencanaan yang multi-sektor, pembuatan pilot project program/kegiatan baru, serta membangun budaya kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan. Proses kolaborasi seringkali tidak berjalan dengan mudah dikarenakan budaya birokrat itu sendiri yang enggan untuk berubah secara radikal (incremental culture) dan bisa juga diakibatkan oleh konflik kepentingan di antara pemangku kepentingan. Sistem birokrasi yang kaku dan berorientasi melihat ke dalam (inward-looking culture) tidak akan peka terhadap dinamika kebutuhan masyarakat yang seringkali melampaui batas-batas organisasi (Goldsmith and Eggers, 2004). Proses awal kolaborasi biasanya membutuhkan waktu dan energi yang besar karena diwarnai oleh perbedaan budaya organisasi, masalah kepemimpinan dan ego sektoral, kehilangan otonomi, keengganan berbagi sumber daya yang dibutuhkan serta persaingan untuk memperoleh reputasi yang paling menonjol dari berbagai pihak yang terlibat. Terlepas dari sisi positif dan negatif kolaborasi, peran pemerintah di bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sudah saatnya bergeser dari semangat “provider” menuju “enabler” untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dan tersebar di berbagai pemangku kepen­ ngan. ti Pokja PKP menjadi sebuah harapan menuju pemba­ gunan n perumahan dan kawasan permukiman yang lebih efektif dan efisien. Untuk itu, pada tahap awal kegiat­ nnya Pokja PKP a perlu melakukan advokasi untuk penguatan kapasitas anggotanya, membangun kesepahaman (consensus building) mengenai indikator yang akan digunakan serta merumuskan masalah dan arah kebijakan pembangunan ke depan, khususnya menyongsong penyusunan RPJMN 2015-2019 yang merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangun­ n Jangka Pana jang (2005-2025). *) Perencana di Direktorat Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/BAPPENAS

×