• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Indonesia. Menyusun Visi dan Misi Ke Depan
 

Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Indonesia. Menyusun Visi dan Misi Ke Depan

on

  • 730 views

Disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat dalam Peluncuran Sapola 13 Februari 2013

Disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Perumahan Rakyat dalam Peluncuran Sapola 13 Februari 2013

Statistics

Views

Total Views
730
Views on SlideShare
723
Embed Views
7

Actions

Likes
0
Downloads
35
Comments
0

3 Embeds 7

http://www.docshut.com 3
http://www.slashdocs.com 3
http://www.docseek.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Indonesia. Menyusun Visi dan Misi Ke Depan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Indonesia. Menyusun Visi dan Misi Ke Depan Presentation Transcript

    • Launching workshop sapola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Indonesia “Menyusun Visi dan Misi Ke Depan”Kementerian Perumahan Rakyat Jakarta, 13 Februari 2013
    • 1 Latar belakang Kondisi Kota Tanpa Tantangan Penanganan Kumuh Upaya Kumuh Permukiman Program- Kumuh 2020 Percepatan Programpertambahan a. Kemiskinan dan pembangunan yang Pemerintah luasan tidak merata; untukpermukiman b. Tingginya arus migrasi dari desa ke kota menangani kumuh dan menciptakan fenomena urbanisasi; permukiman mencapai c. Bertambah luas permukiman kumuh kumuh1,37%/tahun menjadi sekitar 67.100 ha pada tahun 2020; Rencana Aksi Pada tahun d. Meluasnya perumahan dan permukiman Penanganan 2009, luas kumuh di area perkotaan telah Permukiman permukiman menimbulkan dampak pada: Kumuh kumuh • peningkatan frekuensi bencana mencapai kebakaran dan banjir, 57.800 Ha • Peningkatan potensi kerawanan dan konflik sosial, Pra Seminar Rakor • Penurunan tingkat kesehatan Studi Bangunan dan Seminar Pokja PKP masyarakat, dan lanjutanrumah kumuh HHD 2012 Nasional • penurunan kualitas pelayanan mencapai 462 prasarana dan smenurunnyarana ribu unit permukiman,(Sensus, 2010)
    • 2 tinjauan terhadap uu no 1 tahun 2011 tentang pkp 1 Definisi (Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1) Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. 2 Pembagian Peran  Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh (Ps 16)  Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh Memfasilitasi peningkatan pada tingkat kabupaten/kota kualitas terhadap perumahan  Menetapkan lokasi perumahan kumuh dan permukiman dan permukiman sebagai kumuh pada tingkat provinsi perumahan kumuh dan (Ps. 17) permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota (Ps. 18)
    • 3 tinjauan terhadap uu no 1 tahun 2011 tentang pkp 3 Amanat Terkait dengan Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh a Penyelenggaraan pengembangan lingkungan hunian perkotaan antara lain mencakup: (Ps 59) • pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan • pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur. Perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan antara lain mencakup: b (Ps. 66) • penyusunan rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan • penyusunan rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur Pengendalian Kawasan Permukiman (Ps 81) c Merupakan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah Pengendalian kawasan permukiman dimaksudkan antara lain untuk: • mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan • mencegah terjadinya tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur.
    • 4 tinjauan terhadap uu no 1 tahun 2011 tentang pkp 4 Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Ps 94) Maksud • meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni • mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru • menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Dasar Pelaksanaan Prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
    • 5 Lanjutan.................................. a Pencegahan (Pasal 95) 1) Upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru mencakup:  ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;  ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum;  penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan  pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 2) Pelaksanaan pencegahan melalui:  pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian: • perizinan, • standar teknis, dan • kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan  pemberdayaan masyarakat dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.
    • 6 Lanjutan Pencegahan.................................. Pelaksana Pencegahan wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru diatur dengan Peraturan Pemerintah.
    • 7 Lanjutan.................................. b Peningkatan Kualitas Pola-pola penanganan : a. pemugaran; b. peremajaan; atau c. pemukiman kembali; d. pengelolaan. Penetapan Lokasi Persyaratan: a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; b. kesesuaian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan; c. kondisi dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan dan tidak membahayakan penghuni; d. tingkat keteraturan dan kepadatan bangunan; e. kualitas bangunan; dan f. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.
    • 8 Lanjutan Peningkatan Kualitas .......... • Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. • Penetapan lokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah. Syarat dan tata cara penetapan lokasi, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali, dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur dengan Peraturan Pemerintah.
    • 9 Rekomendasi Seminar dan Pra-Seminar Penanganan kumuh (HHD 2012) [1]A Rekomendasi Pra-Seminar Nasional Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh a. Indikator Penentuan Kumuh b. Strategi dan Pendekatan Penanganan Kumuh (City-Wide Approach dan Right Based Approach) c. Regulasi Penanganan Kumuh d. Kelembagaan Penanganan Kumuh e. Kompilasi Data Program Penanganan Kumuh
    • 10 Rekomendasi Seminar dan Pra-Seminar penanganan kumuh (HHD 2012) [2] B Seminar Nasional Percepatan Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh a. Melakukan Review Regulasi dan Kebijakan Penanganan Kumuh b. Melakukan Roadmap/Rencana Aksi Percepatan Penanganan Kumuh, sebagai masukan dalam RPJMN 2015-2019. c. Penyepakatan Indikator Penentuan Kumuh d. Penyepakatan Pendekatan Penanganan Kumuh e. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dengan Setwapres sebagai “leading- agency” (Pembentukkan Pokja Nasional atau Seknas Penanganan Kumuh) f. Melakukan Identifikasi Best-Practice g. Menyusun Konsep Dasar Kebijakan Nasional Penanganan Kumuh h. Menyusun Konsep Dasar Pengelolaan Urbanisasi. i. Melakukan Pilot Project 2013 dengan pendekatan terpadu dan komprehensif.
    • 11 Rekomendasi Seminar dan Pra-Seminar penanganan kumuh (HHD 2012) [3] Gabungan Hasil dan Rencana Kerja SAPOLA Rekomendasi 2013-2014 1. Indikator Kawasan 1. Penyepakatan 1. Desk studi dan Reviu Kumuh Indikator Kebijakan serta Program 2. Review Regulasi 2. Disain Strategi & Penanganan Kumuh Penanganan Kumuh Pendekatan 2. Pemetaan Informal 3. Pendekatan Penanganan Penanganan Settlement. Kumuh 3. Regulasi Penanganan 3. Penilaian Kondisi Lokal.  Konsep Pengelolaan Kumuh 4. Pengelolaan Tata Guna Urbanisasi 4. Kebijakan Lahan Perkotaan di  Inventarisasi best- Kelembagaan Indonesia. practice Penanganan Kumuh 5. Pengembangan kerangka  Konsep City-wide 5. Kompilasi Data kerja Kebijakan Nasional Approach Program yang telah bagi Peningkatan Kualitas  Konsep Right-based berjalan Permukiman Kumuh di Approach 6. Penyusunan Rencana Area Perkotaan.  Konsep Kebijakan Aksi/Roadmap 6. Perumusan Skema Pencegahan 7. Pilot Project Implementasi Kebijakan  Konsep Kebijakan Penanganan Kumuh bagi Pemerintah Daerah. Slum Up-grading 2013 7. Desain Pilot Project.  Konsep Pilot Project 4. Disain Kelembagaan Penanganan kumuh
    • 12 Rencana kerja penanganan kumuh 2013-2014 2012 2013 2014 Penyusunan Draft Konsep Konsensus & Aksi Regulasi Nasional 1. Indikator Kawasan Kumuh Konsensus Indikator Regulasi Nasional 2. Review Regulasi (Perpres/PP) 3. Pendekatan Penanganan Pendataan Kawasan Penanganan Kumuh  Pengelolaan Urbanisasi Kumuh  Inventarisasi best-practice  Konsep City-wide Approach Strategi & Penanganan Sistem Informasi Kumuh  Konsep Right-based Manajemen Approach RPJMN 2015 - 2019 Pengetahuan  Konsep Kebijakan Preventif  Konsep Slum Upgrading Kelembagaan Replikasi Pilot Project  Konsep Pilot Project Penanganan Pencanangan 4.Disain Kelembagaan Roadmap/Rencana Aksi Program Nasional 5.Rencana Aksi (Roadmap) (HHD 2014) Demplot Penanganan 1. Draft Konsep 2. Rencana Kerja Percontohan Penanganan Kebijakan Nasional 3. TOR Kumuh Program Yang Terintegrasi
    • 13 Rencana kerja penanganan kumuh 2013-2014
    • 14 kesimpulan a Perlu dilakukan matching program antar K/L yang memiliki program/kegiatan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh b Perlu upaya lebih dalam menyusun konsensus dalam penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh c Perlu dilakukan pilot project nasional penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditangani bersama dalam menyusun RAN penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai masukan RPJMN 2015-2019
    • Seminar Nasional Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di IndonesiaTerimakasih Hari Habitat Dunia 2012 Kementerian Perumahan Rakyat Jakarta, 11 September 2012
    • Launching workshop sapola Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di IndonesiaLampiran “Menyusun Visi dan Misi Ke Depan” Kementerian Perumahan Rakyat Jakarta, 13 Februari 2013
    • APencapaian:Penentuan klasifikasi kumuh[1] i Mekanisme Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pasal 98) Pemerintah Pusat Menetapkan 1. Sesuai Rencana Tata Ruang Persyaratan Umum (ayat 1) 2. Sesuai Rencana Tata Bangunan 3. Sarana dan Prasarana yang memenuhi persyaratan (tidak membahayakan) 4. Keteraturan dan Kepadatan Bangunan 5. Kualitas Bangunan 6. Sosial Ekonomi Masyarakat Pemerintah Daerah Menetapkan 1. Pendataan dengan melibatkan masyarakat Lokasi (ayat 2) 2. Ditetapkan melalui Perda (ayat 3)
    • B Pencapaian:Penentuan klasifikasi kumuh[2]ii Alur Kerja Penyusunan Klasifikasi Penilaian Inventarisasi Indikator Pemerintah Lembaga Internasional Hasil Pra Seminar HHD Diskusi Tim Analisa dan Pengelompokan Testimoni Indikator Rekomendasi Klasifikasi 1. Aman & Nyaman 2. Sehat
    • C Pencapaian:Penentuan klasifikasi kumuh[3]iii Rekomendasi Klasifikasi Penilaian Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 1 Aman 2 Nyaman 3 Sehat  Kepadatan Penduduk  Kondisi Rumah  Kesehatan Bangunan Diatas 400 jiwa atau 97 Ukuran Bangunan yang sempit, Rumah unit rumah/KK per hektar, tidak memenuhi standar layak huni, Dominan rumah yang memiliki berdesakan, jumlah rumah rumah dihuni lebih dari 1 (satu) pencahayaan matahari dan tidak sebanding dengan keluarga, rumah hanya menjadi ventilasi; tidak ada pembagian jumlah penduduk tempat berteduh. ruangan, lantai lembab dan  Kondisi Prasarana pengap.  Konstruksi Bangunan  Kesehatan Lingkungan Dominan terbuat dari Rendahnya kualitas MCK, air Kurangnya suplai air bersih, material bahan bangunan bersih, drainase, jalan lingkungan, drainase dan sampah menjadi yang seadanya dan tidak dan fasilitas pembuangan limbah tempat perindukan vektor permanen. manusia dan ruang terbuka hijau penyakit, kondisi jamban secara  Tata Letak Bangunan (RTH), banyak genangan air. umum tidak sesuai dengan Tata letak bangunan  Fasilitas Sosial standar. rumah tidak teratur, Minimnya Fasilitas Sosial, baik itu  Kerawanan Kesehatan mengelompok, kepadatan sekolah, rumah ibadah, balai Tingginya angka penyebaran bangunan tinggi dan jarak pengobatan dan lain-lain. penyakit ISPA, Diare, Penyakit antar bangunan rapat,  Kesejahteraan Masyarakat Kulit dan Usia Harapan Hidup. jaringan listrik semrawut, Kemampuan masyarakat dalam tata permukiman tanpa memenuhi kebutuhan dasar perencanaan. (kriteria keluarga Pra-KS)
    • D Pencapaian: pencegahan kumuh[1]i Kerangka Regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pencegahan Peningkatan Kualitas 1. Pengawasan/Pengendalian 1. Pemugaran 2. Pemberdayaan Masyarakat 2. Peremajaan 3. Pemukiman Kembali Identifikasi Isu 4. Pengelolaan Pola Efektif Pencegahan Berbasis Masyarakat 1. Pelibatan Publik Dalam Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang 2. Pemahaman Publik Standar Bangunan dan Sanitasi Lingkungan. 3. Pengorganisasian Komunitas Pemantau * * Komunitas Pemantau Permukiman Kumuh (KP2K) : usulan
    • E Pencapaian: pencegahan kumuh[2]ii Desain Program Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
    • F Pencapaian: pencegahan kumuh[3]iii Desain Program Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh • Saat ini secara tidak  Konsisten melakukan pemenuhan prinsip alokasi keuangan sadar kita terpaku pada “uang mengikuti urusan “ (money follows function). masalah di HILIR saja,  Kebijakan mobilitas penduduk yang berimbang dengan lupa menangani dari menciptakan sentra-sentra untuk pusat ekonomi baru di HULU. perdesaan dengan berbasis kearifan lokal. • Perlu ada pengelolaan  Pemerintah pusat memberikan prioritas tinggi terhadap urbanisasi. pembangunan bidang pertanian dan kelautan dengan • Peningkatan urbanisasi menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan. yang tidak dikelola (Kebijakan Pro-Desa). akan menimbulkan  Mendorong pemerintah daerah agar terus meningkatkan permasalahan, dan perencanaan pembangunan dengan prinsip pro poor planning, dianggap sebagai menyediakan akses pelayanan dasar kepada masyarakat di penyebab pedesaan . meningkatnya  Melakukan pola “negosiasi preventif” dengan menerapkan permukiman kumuh di regulasi secara tegas tetapi manusiawi. perkotaan.  Reformasi bidang kependudukan dan tata ruang.  Pemerintah Kota perlu bekerja sama dengan paguyuban- • Pengelolaan di paguyuban warga pendatang, menghimbau tidak pindah ke Desa/Daerah kota dengan dasar data dan fakta. • Pengelolaan di Kota  Pencegahan dilakukan dengan Pola Partisipatif.