Your SlideShare is downloading. ×
0
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG DAN ARAHAN
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
PULAU/KEPULAUAN
Oswar Muadzin Mungkasa
DIREKTUR TATA RU...
MATERI PRESENTASI
 Peran dan Fungsi RTR Kepulauan Maluku
dan RTR Pulau Papua
 Rencana Pembangunan dan RTR Kepulauan
Malu...
PERAN DAN FUNGSI RTR KEPULAUAN
MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA
Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang
Rencana Tata Ru...
PERAN DAN FUNGSI RTR
PULAU / KEPULAUAN
4
• Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang
kawasan strategis nas...
PERAN DAN FUNGSI RTR KEPULAUAN
MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA
5
PERAN FUNGSI : PEDOMAN UNTUK
Perangkat operasionalisasi RTRWN
...
• Idealnya, RTRW Provinsi dan Kab/Kota disusun setelah
disusunnya RTR Kepulauan dan Pulau. Namun...
• Hampir semua RTRW (P...
• ... dan di Pulau Papua, meskipun RTRW Provinsi belum Perda, namun
rancangan RTRW Provinsi telah selesai disusun dan mayo...
RENCANA PEMBANGUNAN DAN RTR
KEPULAUAN / PULAU
Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang
Rencana Tata Ruang Kepulaua...
RENCANA PEMBANGUNAN DAN
RTR KEPULAUAN/PULAU
• RTRW Nasional dengan jangka waktu 20 tahun dirinci oleh RTR
Pulau/Kepulauan....
MISI
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia,
bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab
berdasarkan falsafah Pancasila
MEWU...
MISI
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia,
bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab
berdasarkan falsafah Pancasila
Mewu...
12
MISI DAN ARAHAN PENGEMBANGAN RPJPN
2005-2025 DIADOPSI DI DALAM RTR
KEPULAUAN MALUKU
MISI RPJPN 2005-2025
Mewujudkan mas...
13
MISI DAN ARAHAN PENGEMBANGAN RPJPN
2005-2025 DIADOPSI DI DALAM RTR
PULAU PAPUA
MISI RPJPN 2005-2025
Mewujudkan masyarak...
14
RPJM NASIONAL 2010-2014
BUKU III – KEP. MALUKU
TUJUAN PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU
1 Meningkatkan standar hidup masyarak...
15
RPJM NASIONAL 2010-2014
BUKU III – PULAU PAPUA
TUJUAN PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA
1 Meningkatkan standar hidup masyaraka...
• Arahan RPJMN 2015-2019 di dalam RPJPN 2005-2025 yang
terkait penataan ruang wilayah kepulauan dan pulau:
1. Pencapaian d...
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG RTR
KEPULAUAN MALUKU DAN PULAU PAPUA
Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang
Rencana Tat...
• Arahan pemanfaatan ruang adalah perwujudan dari
rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
• Arahan pemanfaatan ruan...
• Indikasi sumber pendanaan , instansi pelaksana dan waktu
pelaksanaan merupakan upaya untuk memperjelas peran
masing-masi...
• Indikasi Program di dalam RTR Kepulauan Maluku dan
Pulau Papua harus menjadi perhatian sektor-sektor yang
ditetapkan seb...
21
KETERKAITAN PROGRAM RTR
PULAU/KEPULAUAN DAN RENCANA
PEMBANGUNAN
Tujuan & Jakstra RTR
Pulau/Kepulauan
Tujuan & Arah
Peng...
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG RTR KEPULAUAN MALUKU DAN PULAU
PAPUA
Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentan...
23
ARAHAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
• Arahan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan
upaya untuk membatasi, mendoron...
24
ARAHAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG (2)
• Arahan perizinan dan pengenaan sanksi mengacu pada peraturan
perundangan ya...
25
ARAHAN PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG (3)
• Pemberian insentif dan disinsentif diselenggarakan untuk:
a) meningkatkan u...
INSENTIF, DISINSENTIF, SANKSI
• Perbedaan ketiga hal tersebut dapat
dijelaskan berdasarkan standar perilaku
– khususnya da...
INSENTIF - DISINSENTIF
27
NO JENIS – JENIS INSENTIF JENIS – JENIS DISINSENTIF
1 Pemberian keringanan pajak Pengenaan pajak...
CONTOH USULAN MEKANISME INSENTIF
PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK Sumber: Kajian Bappenas, 2011
• Diusulkan juga agar insentif-d...
==TERIMA KASIH ==
29
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepualuan

877

Published on

Disampaikan oleh Oswar Mungkasa (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas) dalam Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua di Ambon, 1 Oktober 2013

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
877
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
127
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Tema inti yang diusulkan Panitia kepada Narasumber dari Bappenas adalah untuk menjabarkan Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang RTR Pulau/Kepulauan.Selain tema inti tersebut, penting bagi Bappenas untuk menegaskan posisi RTR Pulau/Kepulauan dan kaitannya dengan Rencana Pembangunan (RPJPN dan RPJMN)
  • Peran dan fungsi diambil dari batang tubuh RPerpres RTR Kep. Maluku dan Pulau Papua.Semua peran dan fungsi tersebut intinya adalah penerjemahan RTRWN dan alat sinkronisasi program pembangunan
  • UUPR tidak mengamanatkan bahwa peraturan perundangan terkait penataan ruang harus disusun secara berurutan (misal: RTRW Provinsi menunggu RTR Pulau; RTRW Kab/Kota menunggu RTRW Provinsi)Prinsip utama yang harus dipegang adalah RTR di semua tingkatan harus “komplementer” (pasal 6 ayat 2 UU 26/2007): penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya
  • Dari 8 misi RPJPN, 4 misi (Misi 2,5,6,7) berkaitan dengan penyusunan rencana tata ruang pulau/kepulauan. Dari keempat misi tersebut, dipilih arahan pembangunan (turunan Misi) yang sesuai dengan tujuan penataan ruang pulau/kepulauan.
  • Keempat misi RPJPN 2005-2025 menjadi landasan penyusunan Tujuan Penataan Ruang Kep. Maluku dan Pulau Papua.Tujuan Penataan Ruang masing-masing wilayah menjadi dasar penyusunan kebijakan dan strategi penataan ruang.
  • Penyusunan Buku III RPJMN 2010-2014 telah mengadopsi tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Pulau/Kepulauan yang tercantum dalam draft RTR Kep. Maluku dan Pulau PapuaMeskipun idealnya RTR Pulau/Kepulauan dulu yang ditetapkan, baru menjadi acuan bagi RPJMN (mengingat jangka waktu RTR Pulau/Kepulauan adalah 20 tahun dan RPJMN hanya 5 tahun).
  • Arahan RPJPN untuk RPJMN tahap III (2015-2019) dipilih yang sesuai dengan tujuan penataan ruang pulau dan kepulauan.
  • Umumnya, baik di dalam RTRWN maupun RTRW Prov dan Kab/Kota, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dituangkan di dalam arahan pemanfaatan ruang.Namun, mengingat bahwa RTR Pulau dan Kepulauan adalah penjabaran dari RTRWN, maka bagian paling penting dari RTR Pulau dan Kepulauan adalah Strategi Operasionalisasi. Strategi Operasionalisasi ini menjabarkan rencana struktur dan pola ruang yang diamanatkan RTRWN, sehingga RTR Pulau dan Kepulauan tidak memiliki rencana struktur dan pola tersendiri.Karena tidak ada uraian rencana struktur dan pola tersendiri, maka Arahan Pemanfaatan Ruang RTR Pulau dan Kepulauan mengadopsi Strategi Operasionalisasi Penjabaran Rencana Struktur dan Pola Ruang.
  • Catatan: Pentahapan indikasi program di dalam RTR Maluku dan RTR Kep. Papua sedikit berbeda. Pada RTR Kep. Maluku, tahun akhir adalah 2027. Namun pada RTR Pulau Papua sampai dengan 2029.4 Perpres RTR Pulau yang sudah terbit (Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi) serta RPerpres RTR Kep. Nusra juga menggunakan tahun akhir 2027
  • Transcript of "Arahan Pemanfaatan Ruang dan Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pulau/Kepualuan"

    1. 1. ARAHAN PEMANFAATAN RUANG DAN ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PULAU/KEPULAUAN Oswar Muadzin Mungkasa DIREKTUR TATA RUANG DAN PERTANAHAN BAPPENAS Disampaikan dalam Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua di Ambon, 1 Oktober 2013
    2. 2. MATERI PRESENTASI  Peran dan Fungsi RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua  Rencana Pembangunan dan RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua  Arahan Pemanfaatan Ruang RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua  Arahan Pengendalian Pemanfaatan RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua 2
    3. 3. PERAN DAN FUNGSI RTR KEPULAUAN MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua Ambon, 1 Oktober 2013
    4. 4. PERAN DAN FUNGSI RTR PULAU / KEPULAUAN 4 • Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional merupakan rencana rinci untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional • Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang dan disusun apabila: a) rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau b) rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan. UU 26/2007 Pasal 14
    5. 5. PERAN DAN FUNGSI RTR KEPULAUAN MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA 5 PERAN FUNGSI : PEDOMAN UNTUK Perangkat operasionalisasi RTRWN Alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan wilayah Nusra Penyusunan rencana pembangunan dan rencana tata ruang provinsi dan kab/kota Perwujudan keterpaduan pengembangan antar wilayah dan antar sektor Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua memiliki dua peran dan fungsi utama: 1. Menerjemahkan RTRW Nasional ke dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan 2. Sinkronisasi program pembangunan yang diusulkan Pemda RPerpres RTR Kepulauan Maluku dan Rperpres RTR Pulau Papua Pasal 3-4
    6. 6. • Idealnya, RTRW Provinsi dan Kab/Kota disusun setelah disusunnya RTR Kepulauan dan Pulau. Namun... • Hampir semua RTRW (Provinsi dan Kab/Kota) di Prov. Maluku dan Maluku Utara telah selesai.... 6 NO. RTRW STATUS (September 2013) 1 Prov. Maluku Perda 16/2013 2 Prov. Maluku Utara Perda 2/2013 KABUPATEN 1 Prov. Maluku (Total 9 Kabupaten) 8 Kabupaten sudah Perda 2 Prov. Maluku Utara (Total 7 Kabupaten) Semua sudah Perda KOTA 1 Prov. Maluku (Total 2 Kota) Masing-masing 1 Kota sudah Perda 2 Prov. Maluku Utara (Total 2 Kota) PERAN DAN FUNGSI RTR KEPULAUAN MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA (2)
    7. 7. • ... dan di Pulau Papua, meskipun RTRW Provinsi belum Perda, namun rancangan RTRW Provinsi telah selesai disusun dan mayoritas RTRW Kabupaten sudah Perda. 7 NO. RTRW STATUS (September 2013) 1 Prov. Papua Belum Perda 2 Prov. Papua Barat KABUPATEN 1 Prov. Papua (Total 28 Kabupaten) 14 Kabupaten sudah Perda 2 Prov. Papua Barat (Total 10 Kabupaten) 7 Kabupaten sudah Perda KOTA 1 Prov. Papua (Total 1 Kota) Belum Perda 2 Prov. Papua Barat (Total 1 Kota) • Maka, RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua dapat berperan sebagai: – Alat sinkronisasi program pembangunan lintas wilayah; – Arahan jangka panjang dalam rangka revisi RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota PERAN DAN FUNGSI RTR KEPULAUAN MALUKU DAN RTR PULAU PAPUA (3)
    8. 8. RENCANA PEMBANGUNAN DAN RTR KEPULAUAN / PULAU Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua Ambon, 1 Oktober 2013
    9. 9. RENCANA PEMBANGUNAN DAN RTR KEPULAUAN/PULAU • RTRW Nasional dengan jangka waktu 20 tahun dirinci oleh RTR Pulau/Kepulauan. Keduanya diuraikan pelaksanaannya dalam indikasi program utama 5 tahunan. • RPJP Nasional dengan jangka waktu 20 tahun diuraikan tahapan pelaksanaannya melalui RPJM Nasional dengan durasi 5 tahun. • Mengingat bahwa RPJPN dan RTRWN bersifat saling mengacu, maka arahan RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua juga merupakan penjabaran dari RPJPN 2005-2025. • Selain itu, pentahapan indikasi program RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua juga sesuai dan selaras dengan pentahapan RPJPN. • RPJM Nasional juga mengadopsi RTR Pulau dan Kepulauan di dalam Buku III 9
    10. 10. MISI Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA SAING Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN Mewujudkan Indonesia asri dan lestari Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional RPJP NASIONAL 2005-2025 Misi dan arah pembangunan terkait RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua 10 VISI: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR 1. Memperkuat perekonomian domestik 2. Mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak 3. Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian dalam arti luas dan kelautan 4. Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, 5. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah 6. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya 7. Keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil 8. Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan dari inward looking menjadi outward looking 9. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis 10. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan 8 MISI
    11. 11. MISI Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila Mewujudkan bangsa yang berdaya saing Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu Mewujudkan Pemerataan pembangunan yang berkeadilan MEWUJUDKAN INDONESIA ASRI DAN LESTARI MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional RPJP NASIONAL 2005-2025 Misi dan arah pembangunan terkait RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua 11 VISI: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR 1. Menjaga dan Melestarikan Sumber Daya Air 2. Mengembangkan Potensi Sumber Daya Kelautan 3. Memerhatikan dan Mengelola Keragaman Jenis Sumber Daya Alam yang Ada di Setiap Wilayah 4. Mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi Geologi Indonesia 5. Mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan yang meliputi (a) perhubungan laut; (b) industri maritim; (c) perikanan; (d) wisata bahari; (e) energi dan sumber daya mineral; (f) bangunan laut; dan (g) jasa kelautan 8 MISI
    12. 12. 12 MISI DAN ARAHAN PENGEMBANGAN RPJPN 2005-2025 DIADOPSI DI DALAM RTR KEPULAUAN MALUKU MISI RPJPN 2005-2025 Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA SAING Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN MEWUJUDKAN INDONESIA ASRI DAN LESTARI MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional TUJUAN PENATAAN RUANG KEP. MALUKU Mewujudkan lumbung ikan nasional yang berkelanjutan Mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertambangan mineral, minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan serta kehutanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil Mewujudkan pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) dan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% dari luas daratan Mewujudkan sistem jaringan prasarana yang handal berbasis Gugus Pulau, serta kawasan permukiman perkotaan yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana Mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, Negara Australia, dan Negara Palau Menjadi dasar penyusun an KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KEP. MALUKU
    13. 13. 13 MISI DAN ARAHAN PENGEMBANGAN RPJPN 2005-2025 DIADOPSI DI DALAM RTR PULAU PAPUA MISI RPJPN 2005-2025 Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA SAING Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN MEWUJUDKAN INDONESIA ASRI DAN LESTARI MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional TUJUAN PENATAAN RUANG PULAU PAPUA Mewujudkan pusat pengembangan wilayah berbasis Kampung Masyarakat Adat dengan didukung prasarana dan sarana yang handal Mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 70% dari luas Pulau Papua dan kelestarian keanekaragaman hayati kelautan dunia sebagai bagian dari Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle) Mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan, pariwisata serta pertambangan yang berdaya saing dengan prinsip keberlanjutan. Mewujudkan Kawasan Perbatasan sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang internasional yang berbatasan dengan Negara Papua Nugini, Negara Palau dan Negara Australia Menjadi dasar penyusunan KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG PULAU PAPUA
    14. 14. 14 RPJM NASIONAL 2010-2014 BUKU III – KEP. MALUKU TUJUAN PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU 1 Meningkatkan standar hidup masyarakat Maluku dan Maluku Utara 2 Meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan sumber daya laut dan perkebunan di wilayah Maluku 3 Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut maupun udara 4 Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Maluku bagian Utara dan bagian Selatan, wilayah darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN MALUKU 1 Pengembangan sentra produksi komoditas unggulan 2 Penguatan kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan kesejahteraan dan keamanan 3 Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan 4 Peningkatan ketahanan pangan di tingkat wilayah 5 Peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam TUJUAN, KEBIJAKAN, STRATEGI PENATAAN RUANG KEPULAUAN MALUKU MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN RPJPN 2005-2025
    15. 15. 15 RPJM NASIONAL 2010-2014 BUKU III – PULAU PAPUA TUJUAN PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA 1 Meningkatkan standar hidup masyarakat wilayah Papua 2 Meningkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Papua terhadap pelayanan publik dasar 3 Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Papua dan Papua Barat 4 Mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan 5 Melakukan transformasi struktural perekonomian di wilayah Papua yang didasarkan pada potensi dan keunggulan daerah 6 Meningkatkan sinergi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan hak ulayat, perlindungan masyarakat adat, dan pengembangan usaha 7 Meningkatkan jumlah dan mutu sistem jaringan prasarana dasar yang menjangkau daerah-daerah tertinggal di wilayah Papua 8 Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah Papua ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PAPUA 1 Pengembangan sektor dan komoditas unggulan 2 Pengembangan wilayah perbatasan dengan memadukan peningkatan kesejahteraan dan keamanan 3 Peningkatan ketahan pangan di tingkat wilayah 4 Pelestarian dan pemanfaatan keragaman hayati di wilayah Papua 5 Peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam TUJUAN, KEBIJAKAN, STRATEGI PENATAAN RUANG PULAU PAPUA MISI DAN ARAH PEMBANGUNAN RPJPN 2005-2025
    16. 16. • Arahan RPJMN 2015-2019 di dalam RPJPN 2005-2025 yang terkait penataan ruang wilayah kepulauan dan pulau: 1. Pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas; 2. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup; 3. Mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia; 4. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang; 5. Terwujudnya konservasi sumber daya air. 16 RPJM NASIONAL 2015-2019
    17. 17. ARAHAN PEMANFAATAN RUANG RTR KEPULAUAN MALUKU DAN PULAU PAPUA Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua Ambon, 1 Oktober 2013
    18. 18. • Arahan pemanfaatan ruang adalah perwujudan dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. • Arahan pemanfaatan ruang terdiri dari (Pasal 58 di kedua RPerpres): – indikasi program utama; – indikasi sumber pendanaan; – indikasi instansi pelaksana; dan – indikasi waktu pelaksanaan • Untuk RTR Pulau/Kepulauan, Indikasi Program Utama mengacu pada Strategi Operasionalisasi Perwujudan Struktur dan Pola Ruang 18 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
    19. 19. • Indikasi sumber pendanaan , instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan merupakan upaya untuk memperjelas peran masing-masing sektor dalam mewujudkan RTR Kepulauan Maluku dan RTR Pulau Papua. • Indikasi waktu pelaksanaan antara RTR Kepulauan Maluku, RTRWN dan RPJPN sesuai.19 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG (2) 2013-2014 2015-2019 2020-2024 2025-2027 2015-2019 2020-2024 2025-20272010-20142008-2009 2015-2019 2020-20242010-20142005-2009 RTRWN RPJPN PJM I PJM II PJM III PJM IV PJM I PJM II PJM III PJM IV RPJMN I RPJMN II RPJMN III RPJMN IV CONTOH
    20. 20. • Indikasi Program di dalam RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua harus menjadi perhatian sektor-sektor yang ditetapkan sebagai instansi pelaksana. • Indikasi Program yang ditetapkan juga harus diadopsi di dalam rencana sektoral (Renstra, Renja K/L; Renstra SKPD, Renja SKPD), selain menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD). • RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua akan dapat terwujud apabila Indikasi Program tersebut didukung dengan alokasi pendanaan yang ditetapkan di dalam rencana sektoral dan rencana pembangunan daerah 20 ARAHAN PEMANFAATAN RUANG (3)
    21. 21. 21 KETERKAITAN PROGRAM RTR PULAU/KEPULAUAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN Tujuan & Jakstra RTR Pulau/Kepulauan Tujuan & Arah Pengembangan Wilayah per Pulau Strategi Operasionalisasi Struktur dan Pola Ruang Program Pembangunan per Pulau Arahan Pemanfaatan Ruang Arahan Pemanfaatan Ruang RTRW Prov/Kab/Kota - Perda RPJMD - Perda Renstra SKPD Renja SKPD Saling Mengacu Saling Mengacu Saling Mengacu Menjadi Acuan PerpresPerpres
    22. 22. ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG RTR KEPULAUAN MALUKU DAN PULAU PAPUA Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau Papua Ambon, 1 Oktober 2013
    23. 23. 23 ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG • Arahan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk membatasi, mendorong, memberi batasan pemanfaatan ruang. • Arahan pengendalia pemanfaatan ruang terdiri dari (Pasal 61 di kedua RPerpres): – indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional; – arahan perizinan; – arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan – arahan pengenaan sanksi
    24. 24. 24 ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG (2) • Arahan perizinan dan pengenaan sanksi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. • Perlu menjadi catatan, bahwa RTR Kepulauan Maluku dan Papua tidak dapat dijadikan dasar pemberian izin (Pasal 3 ayat 2 di kedua RPerpres) • Indikasi arahan peraturan zonasi RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua merupakan indikasi arahan Peraturan Zonasi sistem nasional. • Indikasi arahan PZ sistem nasional menjadi dasar penyusunan : (1) indikasi arahan PZ sistem provinsi, (2) ketentuan umum PZ di Kabupaten/Kota dan (3) Peraturan Zonasi. • Indikasi arahan peraturan zonasi RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua juga mengakomodir Indikasi Arahan PZ pada RTRW Provinsi dan Kab/Kota yang telah ada. • Selain itu, Indikasi arahan PZ RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua juga mengidentifikasi arahan yang bersifat strategis secara nasional.
    25. 25. 25 ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG (3) • Pemberian insentif dan disinsentif diselenggarakan untuk: a) meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang; b) memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan c) meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang. • Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya • Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya (Pasal 117 RPerpres RTR Kep. Maluku dan Pasal 122 RPerpres RTR Pulau Papua) PP 15/2010 Pasal 169
    26. 26. INSENTIF, DISINSENTIF, SANKSI • Perbedaan ketiga hal tersebut dapat dijelaskan berdasarkan standar perilaku – khususnya dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap peraturan- perundang-undangan. • Pada umumnya, perilaku terhadap suatu kebijakan (peraturan perundang- undangan) bersifat STANDAR. • Untuk meningkatkan perilaku standar tersebut menjadi perilaku yang IDEAL, maka dapat diberikan INSENTIF. • Namun, bila perilaku ideal yang diharapkan tersebut tidak terjadi, maka diberikan DISINSENTIF berupa pencabutan insentif • Sebaliknya bila yang terjadi adalah perilaku yang dilarang, maka diterapkan SANKSI, untuk mengembalikan pada perilaku standar. Perbedaan Posisi antara Sanksi dan Insentif Standar Perilaku Disinsentif Insentif Perilaku ideal Perilaku dilarang Sanksi 26 Sumber: Kajian Bappenas, 2011 DISINSENTIF adalah pencabutan INSENTIF
    27. 27. INSENTIF - DISINSENTIF 27 NO JENIS – JENIS INSENTIF JENIS – JENIS DISINSENTIF 1 Pemberian keringanan pajak Pengenaan pajak yang tinggi 2 Pengurangan retribusi Kewajiban memberi kompensasi 3 Pemberian kompensasi Persyaratan khusus dalam perizinan 4 Subsidi silang Kewajiban memberi imbalan 5 Kemudahan prosedur perizinan Pemberian status tertentu 6 Imbalan Penalti 7 Sewa ruang Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana 8 Urun saham 9 Pembangunan serta pengadaan infrastruktur 10 Penghargaan dan fasilitasi 11 Publikasi dan promosi Sumber: UUPR dan PP 15/2010
    28. 28. CONTOH USULAN MEKANISME INSENTIF PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK Sumber: Kajian Bappenas, 2011 • Diusulkan juga agar insentif-disinsentif penataan ruang dibatasi pada jenis oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Sebab insentif-disinsentif oleh Pemerintah kepada Daerah dan antar Daerah sudah diatur di dalam peraturan perundangan kerjasama antar Daerah
    29. 29. ==TERIMA KASIH == 29
    1. A particular slide catching your eye?

      Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

    ×