Pengelolaan Barang Milik Daerah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share
  • 4,920 views

Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL ...

Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007

Statistics

Views

Total Views
4,920
Views on SlideShare
4,920
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
311
Comments
3

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pengelolaan Barang Milik Daerah Presentation Transcript

  • 1. PENGELOLAANBARANG MILIK DAERAH Ditjen Perimbangan Keuangan Dep. Keuangan RI
  • 2. SIKLUS PENGELOLAAN BMD – perencanaan & penganggaran; – pengadaan; – penerimaan, penyimpanan & penyaluran; – penggunaan; – penatausahaan; – pemanfaatan; – pengamanan & pemeliharaan; – penilaian; – penghapusan; – pemindahtanganan; – pembinaan, pengawasan & pengendalian; – pembiayaan; dan – tuntutan ganti rugi.
  • 3. PEJABAT PENGELOLAAN BMD – KEPALA DAERAH  Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD DIBANTU OLEH : – SEKDA  Pengelola Barang – Ka. BIRO/Kabag Perlengkapan/Umum/Unit Pengelola Barang  Pembantu Pengelola – Ka. SKPD  Pengguna Barang – Ka. UPTD  Kuasa Pengguna Barang – Penyimpan Barang – Pengurus Barang
  • 4. KEPALA DAERAH menetapkan: – kebijakan pengelolaan; – penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan; – kebijakan pengamanan; – usul pemindahtanganan barang yang memerlukan persetujuan DPRD; – menyetujui/menolak usul pemindahtanganan, penghapusan; – menyetujui/menolak usul pemanfaatan; – menyetujui & menetapkan penjualan barang yang tidak melalui kantor lelang negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 5. SEKDA selaku Pengelola Barang – menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah; – meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; – meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah; – mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah; – melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan – melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah
  • 6. Ka. SKPD selaku Pengguna Barang – mengajukan rencana kebutuhan barang; – mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah melalui pengelola; – melakukan pencatatan dan inventarisasi; – menggunakan barang untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD; – mengamankan dan memelihara barang; – mengajukan usul pemindahtanganan barang berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD & barang milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan kpd Kepala Daerah melalui pengelola; – menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan kepada Kepala Daerah melalui pengelola; – melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang; dan – menyusun Lap. Barang Pengguna Semesteran (LBPS) & Lap. Barang Pengguna Tahunan (LBPT) kpd pengelola
  • 7. Kepala UPTD selaku kuasa pengguna barang • mengajukan rencana kebutuhan barang; • melakukan pencatatan dan inventarisasi barang; • menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; • mengamankan dan memelihara barang; • melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang; • menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) kepada kepala SKPD
  • 8. Penyimpan Barang • menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah; • meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima; • meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan; • mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang; • mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan • membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala SKPD
  • 9. Tugas Pengurus Barang: • mencatat barang milik daerah yang berada di tiap SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BIl), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah; • melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan; • menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola; dan • menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.
  • 10. PERENCANAAN & PENGANGGARAN • Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan • Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD) • ketersediaan barang milik daerah • data barang yang ada dalam pemakaian RKA SKPD • standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan (Peraturan KDH) • Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) APBD • Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD)
  • 11. PENGADAAN • Prinsip: efisien,efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. • Dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (Keputusan Kepala Daerah) • Kepala Daerah dpt melimpahkan kewenangan kpd Kepala SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa. • Dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. • Pengadaan yg bersifat khusus & menganut asas keseragaman, ditetapkan dgn Keputusan Kepala Daerah. • Pemeriksaan Realisasi pengadaan dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Daerah (Keputusan Kepala Daerah) • Kepala Daerah dpt melimpahkan wewenang kpd Kepala SKPD utk membentuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa. • Pengguna membuat laporan hasil pengadaan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. • Laporan hasil pengadaan dilengkapi dokumen pengadaan barang/jasa
  • 12. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran • Penerimaan barang hrs dilengkapi dgn DOKUMEN PENGADAAN dan BERITA ACARA. • Penyimpanan dan penyaluran barang merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang • Dalam pelaksanaan penyimpanan & penyaluran barang diperlukan ketelitian sehingga penyimpanan disesuaikan dgn sifat & jenis barang utk penempatan pada gudang penyimpanan, sedangkan dlm pelaksanaan penyaluran dpt dilakukan sesuai rencana penggunaan untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. • Dasar Penyaluran : Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Pengguna/Kuasa Pengguna disertai dengan Berita Acara Serah Terima. • Pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada Pengelola melalui pembantu pengelola. • Kuasa pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada pengguna
  • 13. PENGGUNAAN • PENGGUNAAN : penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan Kepala Daerah kpd pengguna/kuasa pengguna barang sesuai tugas dan fungsi SKPD ybs. • Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD ybs. • Status penggunaan barang pada SKPD ditetapkan dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah dan kepastian hak, wewenang dan tanggungjawab kepala SKPD (ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah) • Tata cara Penetapan status penggunaan barang: – pengguna melaporkan barang milik daerah yang diterima kepada pengelola disertai dengan usul penggunaannya; dan – pengelola meneliti usul penggunaan untuk ditetapkan status penggunaannya.
  • 14. PENATAUSAHAAN • Penatausahaan, meliputi: – kegiatan pembukuan, – Inventarisasi, dan – Pelaporan. • Pengguna/kuasa pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik daerah; • dokumen kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan disimpan oleh pengelola; • dokumen kepemilikan selain tanah dan/atau bangunan disimpan oleh pengguna.
  • 15. PEMANFAATAN Pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna dengan tidak merubah status kepemilikan
  • 16. Persetujuan Pemanfaatan SELAIN TANAH & BANGUNAN TANAH & BANGUNAN YANG TIDAK YANG DIPERGUNAKAN SKPD DIPERGUNAKAN SKPD DILAKSANAKAN DILAKSANAKAN OLEH PENGELOLA OLEH PENGGUNA PERSETUJUAN KEPALA DAERAH PENGELOLA
  • 17. BENTUK PEMANFAATAN – SEWA; – PINJAM PAKAI; – KERJASAMA PEMANFAATAN – BANGUN GUNA SERAH DAN BANGUN SERAH GUNA.
  • 18. SEWA • Barang milik daerah yg belum dimanfaatkan, dpt disewakan kpd Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah. • Penyewaan tidak merubah status kepemilikan barang • Penyewaan tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. • Penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola. • Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. • Surat perjanjian sewa, sekurang-kurangnya memuat: – pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; – jenis, luas/jumlah barang, besaran sewa, & jk. waktu; – tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan – persyaratan lain yang dianggap perlu. • Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.
  • 19. PINJAM PAKAI • Barang berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah; • Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah; • Pinjampakai tidak merubah status kepemilikan barang daerah; • Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang; • Surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: – pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; – jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan; – jangka waktu peminjaman; – tanggung jawab peminjam atas biaya operasional & pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; – persyaratan lain yang dianggap perlu.
  • 20. KERJASAMA PEMANFAATAN • Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: – Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna – Meningkatkan penerimaan daerah • Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sebagai berikut: a. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah di serahkan oleh pengguna kepada pengelola: dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah b. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna;dan c. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. – huruf b dan c, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapatkan persetujuan pengelola.
  • 21. KETENTUAN KERJASAMA PEMANFAATAN : – tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan; – mitra kerjasama ditetapkan melalui tender/lelang dgn mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5(lima) peserta/peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat melalui penunjukan langsung; – besaran pembayaran kontribusi tetap & pembagian keuntungan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan Kepala Daerah; – pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke kas daerah setiap tahun – Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada APBD. – Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada Pihak Ketiga. – Mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi obyek kerjasama – Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. – Setelah kerjasama berakhir, Kepala Daerah menetapkan status penggunaan/pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 22. BANGUN GUNA SERAH • Ketentuan : – Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan untuk kepentingan pelayanan umum; – Tanah milik pemerintah daerah telah diserahkan oleh pengguna kepada Kepala Daerah; – tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan fasilitas dimaksud. • Dilaksanakan oleh pengelola atas persetujuan Kepala Daerah. • Penetapan mitra melalui tender dgn minimal 5 (lima) peminat. • kewajiban Mitra Bangun Guna Serah : – kontribusi ke kas daerah tiap tahun (besaran ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah); – tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah; – memelihara objek Bangun Guna Serah; • Objek bangun guna serah berupa sertifikat hak pengelolaan milik Pemerintah Daerah. • Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai peraturan. • Jangka waktu paling lama 30 th sejak perjanjian ditandatangani.
  • 23. PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN PENGAMANAN: • Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang, yang meliputi: – pengamanan administrasi : pembukuan, inventarisasi, pelaporan & penyimpanan dokumen kepemilikan; – pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi, penurunan jumlah & kehilangan; – pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan : pemagaran dan pemasangan tanda batas. Selain tanah dan bangunan : penyimpanan & pemeliharaan – pengamanan hukum : melengkapi bukti kepemilikan. PEMELIHARAAN: • Pembantu Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah. • Pemeliharaan berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD). • Biaya pemeliharaan dibebankan pada APBD.
  • 24. PENILAIAN • Penilaian dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan. • Penetapan nilai dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah : berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). • Penilaian dilaksanakan oleh tim (ditetapkan Kepala Daerah) & dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset. • Penilaian barang berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan NJOP • Hasil penilaian barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
  • 25. PENGHAPUSAN • Penghapusan barang meliputi: – Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna; dan – Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah. • Penghapusan dilakukan dalam hal : – barang sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna. – Beralih kepemilikan, pemusnahan/sebab-sebab lain. • Penghapusan dilaksanakan dengan – Keputusan Kepala Daerah – Keputusan pengelola a.n. Kepala Daerah • Penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan, apabila : – tidak dapat digunakan/dimanfaatkan/dipindahtangankan; – alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan. • Pemusnahan dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. • Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Kepala Daerah.
  • 26. PEMINDAHTANGANAN • Pemindahtanganan : pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan. • Barang rusak & tidak dpt digunakan: dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. • Penghapusan barang yang masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui: – pelelangan umum/pelelangan terbatas dan/atau – disumbangkan atau dihibahkan kpd pihak lain. • Hasil pelelangan disetor ke kas Daerah. • Bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah, meliputi: – Penjualan; – Tukar menukar; – Hibah; dan – Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
  • 27. PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN • Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD, untuk: – tanah dan/atau bangunan; dan – selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai > 5 M • Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila: – sudah tidak sesuai dgn tata ruang wilayah/ tata kota; – harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen anggaran; – diperuntukkan bagi pegawai negeri; – diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan – dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yg telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundangan sudah tidak ekonomis jika dipertahankan. • Pemindahtanganan Barang dgn nilai s.d. 5 M dilakukan oleh Pengguna dengan persetujuan Pengelola
  • 28. PENJUALAN • Pertimbangan: – Optimalisasi barang yang berlebih atau idle; – secara ekonomis lebih menguntungkan bila dijual; – sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan. • Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali: – Penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara. Kendaraan perorangan dinas yang digunakan Pejabat Negara dgn umur >5 tahun, dapat dijual 1 (satu) unit kepada ybs. setelah masa jabatannya berakhir; – Penjualan rumah golongan III; dan – Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola. • Tata cara penjualan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  • 29. Penjualan Kendaraan Dinas Operasional • Terdiri dari: – Kendaraan dinas operasional; dan – Kendaraan dinas operasional khusus/Iapangan; • Kendaraan dinas operasional dgn umur >5 tahun, dapat dihapus dari daftar inventaris barang • Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut umur kendaraan sesuai kondisi daerah • Penjualan dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah. • Penjualan dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas (ditetapkan dgn Keputusan Kepala Daerah) • Penghapusan/penjualan kendaraan operasional khusus/ Iapangan yang telah berumur > 10 tahun • Penjualan dan/atau penghapusan dimungkinkan apabila sudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas
  • 30. Bagan Penjualan Kendaraan Kendaraan Dinas Kendaraan Kendaraan Jenis Pejabat Negara Dinas Operasional Operasional Khusus/Lapangan Umur > 5 Th > 5 Th > 10 Th Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut umur kendaraan sesuai kondisi masing-masing daerah Dapat Dijual Cara Lelang Umum/ Lelang Umum/ Kepada Penjualan Lelang Terbatas Lelang Terbatas Yang Bersangkutan Penjualan dan/atau penghapusan dimungkinkan apabila sudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas
  • 31. Penjualan Rumah Dinas Daerah • Penggolongan rumah dinas daerah, terdiri dari: – rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan); – rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi); dan – rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai). • Rumah Dinas Daerah Gol. I yg sudah tdk sesuai dgn fungsinya karena perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yg lain, dpt dirubah menjadi Rumah Dinas Daerah Gol. II. • Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III, kecuali yg terletak di suatu kompleks perkantoran. • Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.
  • 32. Ketentuan jualbeli/sewa Rumah dinas daerah:• Rumah Dinas Daerah Gol. II yg telah dirubah menjadi gol. III;• Rumah Dinas Daerah Gol. III yang berumur 10 th. atau lebih;• Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat;• Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni yang pemegang Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah;• Rumah dinas daerah dimaksud tdk sedang dalam sengketa;• Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • 33. • Penjualan rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.• Penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.• Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III tersebut disetor ke kas daerah.• Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah harga penjualan atas tanah dan/atau bangunannya dilunasi.
  • 34. Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atauBangunan dengan Ganti Rugi • Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah. • Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan dgn memperhatikan NJOP dan/atau Harga Umum setempat yg dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dgn Keputusan Kepala Daerah atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yg bersertifikat dibidang penilaian aset • Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan pelelangan/tender. • Ketentuan tsb. diatas tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan PNS • Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk pegawai negeri ditetapkan oleh Kepala Daerah.
  • 35. Penjualan Barang selain Tanah dan/atauBangunan • Dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. • Ketentuan : a. pengguna mengajukan usul penjualan kpd pengelola; b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dgn kewenangannya; c. pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan dalam batas kewenangannya; dan d. untuk penjualan yg memerlukan persetujuan Kepala Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengelola mengajukan usul penjualan disertai dgn pertimbangan atas usulan dimaksud. • Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan sebagaimana huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; • Hasil penjualan disetor ke Kas Daerah.
  • 36. TUKAR MENUKAR (1) • Pertimbangan: – untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan; – untuk optimalisasi barang milik daerah; dan – tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. • Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak: – Pemerintah Pusat dgn Pemerintah Daerah – Antar Pemerintah Daerah – BUMN/D atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya; – Swasta.
  • 37. TUKAR MENUKAR (2) • Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa: – tanah dan/atau bangunan yg telah diserahkan oleh Ka. SKPD kpd Kepala Daerah melalui pengelola; – tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan – barang selain tanah dan/atau bangunan. • Tukar menukar tersebut dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah sesuai batas kewenangannya. • Tukar menukar antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan; • Selisih nilai lebih yang dihibahkan dituangkan dalam Berita Acara Hibah.
  • 38. HIBAH • Hibah dapat dilakukan dgn pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan; • Syarat-syarat: – bukan merupakan barang rahasia negara/daerah; – bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;dan – tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. • Hibah barang milik daerah berupa: – tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kepada Kepala Daerah; – tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
  • 39. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH • Penyertaan modal Pemda atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja BUMN/D atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan swasta. • Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah ditetapkan oleh KDH setelah mendapat persetujuan DPRD. • Penyertaan modal Pemda ditetapkan dengan Perda.
  • 40. PEMBINAAN, PENGENDALIAN & PENGAWASAN • Mendagri : pembinaan pengelolaan barang • Kepala Daerah : pengendalian pengelolaan barang • Pengguna Barang : pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang yang berada di bawah penguasaannya. • Pelaksanaan pemantauan dan penertiban dilaksanakan oleh Pengguna. • Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban. • Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sesuai ketentuan perundang-undangan.
  • 41. PEMBINAAN, PENGENDALIAN & PENGAWASAN • Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang sesuai ketentuan yang berlaku. • Tindak lanjutnya pengelola dpt meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang • Hasil audit disampaikan kepada Pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.
  • 42. PEMBIAYAAN • Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada APBD. • Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah, diberikan insentif. • Penyimpan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan KDH.
  • 43. TUNTUTAN GANTI RUGI • Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. • Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
  • 44. SEKIANTerima Kasih